Gubernur Mirza Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi, Tekankan Stabilitas Harga dan Antisipasi El Nino

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (6/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga sebagai salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

Rakor dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, para staf ahli gubernur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa terdapat tiga sektor yang menjadi perhatian utama masyarakat terhadap pemerintah daerah, yakni infrastruktur dan transportasi, pendidikan, serta stabilitas harga. Menurutnya, sektor infrastruktur dan pendidikan telah menunjukkan perkembangan yang positif, sehingga fokus berikutnya adalah memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 4 Mei 2026, inflasi bulanan (month to month) Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,55 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.

Gubernur Mirza mengingatkan seluruh jajaran agar tidak hanya berpatokan pada angka statistik, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.

“Jangan senang kalau inflasi Lampung saat disurvei rendah, karena itu hanya angka. Kita juga harus melihat kondisi riil di lapangan, bagaimana harga dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi antara lain minyak goreng, beras, bawang, dan cabai. Untuk itu, pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan stok serta menjaga kelancaran distribusi komoditas agar harga tetap stabil.

Selain pengendalian harga, Gubernur juga meminta seluruh OPD mulai melakukan langkah mitigasi terhadap potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada triwulan III tahun 2026. Fenomena tersebut dinilai berpotensi memengaruhi produksi pangan dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan berbagai strategi pengendalian inflasi, di antaranya pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar, penguatan koordinasi dengan daerah penghasil komoditas, gerakan menanam, pemberian bantuan transportasi melalui APBD, serta optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung distribusi barang.

Gubernur juga menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk menyusun rencana mitigasi yang lebih terstruktur pada triwulan berikutnya. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pengendalian inflasi sehingga berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis stabilitas harga dapat terjaga serta ketahanan ekonomi daerah tetap kuat menghadapi berbagai tantangan ke depan.