Bandar Lampung – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung memastikan bahwa biaya operasional pendidikan dan peningkatan sarana prasarana sekolah akan menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Kepala Disdikbud Lampung, Thomas Amirico, S.STP, M.H., menegaskan bahwa satuan pendidikan tidak lagi diperbolehkan bergantung pada pungutan dari peserta didik seperti Biaya Pendidikan (BP).
"Insya Allah tahun depan, seluruh biaya operasional pendidikan akan sepenuhnya ditanggung melalui APBD Provinsi Lampung. Ini adalah bentuk komitmen kami agar tidak ada lagi beban biaya tambahan yang dibebankan kepada pihak sekolah," ujar Thomas dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).
Thomas juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan, terutama terkait temuan adanya 467 sekolah di Provinsi Lampung yang belum memiliki fasilitas toilet yang memadai. Ia menyatakan bahwa hal ini telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Mereka meminta agar pembangunan toilet ini diusulkan melalui dana APBN. Namun, jika memungkinkan, kami juga akan mengalokasikannya dari APBD," jelasnya.
Menurutnya, keberadaan toilet di sekolah sebenarnya ada, tetapi jumlahnya belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah siswa. Idealnya, satuan pendidikan memiliki sedikitnya 12 unit toilet agar sanitasi berjalan optimal.
"Rasio toilet terhadap jumlah siswa masih rendah. Ini yang akan kami perbaiki agar kenyamanan dan kesehatan siswa tetap terjaga," tambahnya.
Selain fokus pada sarana fisik, Disdikbud Lampung juga memberi perhatian besar terhadap keberadaan tenaga pendidik non-ASN atau guru honorer. Thomas menegaskan bahwa guru-guru honorer memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang kegiatan belajar mengajar dan tidak boleh diberhentikan.
"Kami tegaskan, guru honorer tidak boleh diberhentikan. Mereka adalah tulang punggung pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang kekurangan guru ASN. Saat ini kami sedang menunggu regulasi pusat terkait proses pengangkatan mereka, baik melalui jalur PPPK maupun skema lainnya," tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur Lampung menunjukkan dukungan penuh terhadap perjuangan pengangkatan guru honorer menjadi ASN dan terus mendorong audiensi ke pemerintah pusat agar proses tersebut segera terealisasi.
Dengan serangkaian langkah strategis ini, Thomas berharap sektor pendidikan di Provinsi Lampung dapat mengalami perbaikan yang signifikan, baik dari sisi infrastruktur, kualitas pelayanan pendidikan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
"Kami berkomitmen agar dunia pendidikan di Lampung terus maju dan setara dengan daerah lain. Semua ini demi masa depan generasi muda yang lebih baik," tutupnya.
