DPD ORI Lampung Resmi Dilantik, Dorong Peran Ormas Jadi Mitra Pemerintah dan Wadah Aspirasi Masyarakat

LBANDAR LAMPUNG – Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Rakyat Indonesia (DPD ORI) Lampung resmi dilantik dalam rangkaian kegiatan yang digelar pada Sabtu, (1/8 2026) di jln.Nusantara No.80,kec,Labuhan ratu,Kel,Kota sepang, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut turut dirangkai dengan aksi donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.

Sekretaris Jenderal Organisasi Rakyat Indonesia (ORI), Ferri Nuzarli, S.E., S.H., mengatakan kegiatan donor darah diikuti sebanyak 31 orang pendonor. Ia berharap darah yang disumbangkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Alhamdulillah, hari ini ada 31 orang yang ikut menjadi pendonor. Terima kasih kepada para pendonor. Mudah-mudahan darah yang disumbangkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Ferri.

Selain kegiatan sosial, pelantikan pengurus DPD ORI Lampung diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi sebagai wadah aspirasi masyarakat. ORI juga didorong untuk hadir di tengah masyarakat dan menjadi ruang bagi penyampaian berbagai gagasan serta persoalan yang dihadapi rakyat.

Ferri menegaskan, ORI ingin membangun kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, media massa, partai politik, petani, nelayan, perguruan tinggi, tenaga pendidik hingga kelompok masyarakat lainnya.

Menurutnya, kondisi ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini membutuhkan kolaborasi berbagai elemen. Persoalan seperti melemahnya daya beli, pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran, persoalan infrastruktur jalan, hingga perlindungan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja menjadi perhatian yang perlu dicarikan solusi bersama.

"ORI harus menjadi salah satu mitra pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi tersebut menjadi ide serta gagasan yang dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Lampung," katanya.

Ia juga meminta jajaran ORI Lampung untuk memperluas jaringan organisasi hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk pekerja yang terkena PHK, pengangguran, pelaku UMKM, petani, nelayan, penyandang disabilitas, seniman dan kelompok masyarakat lainnya dapat ditampung dan diperjuangkan.

Sementara itu, Ketua DPD ORI Lampung, Poltak Siahaan, S.Psi., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap kegiatan pelantikan dan pembentukan kepengurusan ORI Lampung.

Ia menegaskan, jajaran pengurus akan melakukan pembenahan administrasi organisasi sekaligus memperkuat kerja-kerja sosial dan advokasi masyarakat.

"Sejalan dengan itu, kami tetap akan menerima laporan dan keluhan masyarakat untuk kemudian kami bawa kepada pemerintah. Kami harus berani bukan hanya mengkritisi, tetapi juga mencari solusi bersama untuk masyarakat," ujar Poltak.

Menurutnya, ORI merupakan organisasi yang memiliki jaringan hingga lapisan masyarakat bawah dan terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang.

"Mulai dari penyandang disabilitas, nelayan, petani, seniman dan semuanya ada. Kita harus bekerja bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi membuktikan kepada rakyat bahwa kehadiran ORI benar-benar membantu masyarakat," tegasnya.

Dengan dilantiknya kepengurusan DPD ORI Lampung, organisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus mendorong lahirnya gagasan dan solusi atas berbagai persoalan sosial, ekonomi dan pembangunan di Provinsi Lampung.

Read More

Rayakan Kemerdekaan Indonesia ke-81 dengan Penawaran Spesial “Freedom to Relax” di Holiday Inn Lampung Bukit Randu

BANDAR LAMPUNG – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Holiday Inn Lampung Bukit Randu menghadirkan promo spesial bertajuk “Freedom to Relax”. Penawaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman staycation yang nyaman, menyenangkan, dan bernilai bagi keluarga, pasangan, maupun wisatawan yang ingin menikmati momen liburan di Kota Bandar Lampung.

Dengan harga mulai dari IDR 881.000 nett per kamar per malam, yang terinspirasi dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, para tamu dapat menikmati berbagai fasilitas dan keuntungan eksklusif dalam satu paket.

Adapun paket “Freedom to Relax” meliputi:

- Menginap satu malam di kamar King Bed atau Twin Bed.

- Sarapan gratis untuk 2 orang dewasa dan 2 anak berusia di bawah 12 tahun.

- Akses gratis ke Swimming Pool, Fitness Center, dan Kids Club.

- Diskon 20 persen untuk IHG Dining Rewards.

- Parkir gratis selama masa menginap.

Berlokasi strategis di kawasan Bukit Randu, Bandar Lampung, hotel ini menawarkan kenyamanan menginap dengan panorama kota yang memukau. Didukung fasilitas yang lengkap serta pelayanan khas Holiday Inn yang hangat dan ramah, Holiday Inn Lampung Bukit Randu menjadi pilihan ideal untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, pasangan, maupun sahabat.

Melalui promo ini, masyarakat diajak merayakan semangat kemerdekaan dengan cara yang lebih santai dan bermakna—meluangkan waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama orang-orang terkasih, sekaligus menikmati pengalaman menginap yang nyaman.

«“Melalui promo Freedom to Relax, kami ingin mengajak masyarakat untuk merayakan Hari Kemerdekaan dengan cara yang berbeda—meluangkan waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati pengalaman menginap yang nyaman di Holiday Inn Lampung Bukit Randu. Kami berharap promo ini dapat menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan singkat dengan nilai lebih,” ujar Andi Tri Santoso, Assistant Marcomm & E-Commerce Manager Holiday Inn Lampung Bukit Randu.»

Promo “Freedom to Relax” tersedia dalam waktu terbatas dan berlaku sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut maupun melakukan reservasi dapat menghubungi:

Informasi dan Reservasi

📞 Telepon: (0811) 7960 093

📱 WhatsApp: 0811-7960-093

🌐 Holiday Inn Lampung Bukit Randu

📍 Jl. Kamboja No. 1–2, Bukit Randu, Bandar Lampung

Tentang Holiday Inn Lampung Bukit Randu

Holiday Inn Lampung Bukit Randu merupakan hotel modern yang berlokasi strategis di Kota Bandar Lampung, Indonesia. Menghadirkan akomodasi yang nyaman, fasilitas kontemporer, serta pelayanan yang hangat dan profesional, hotel ini menawarkan pengalaman menginap yang menyenangkan bagi berbagai kalangan, baik wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis.

Dengan perpaduan antara kenyamanan, fasilitas lengkap, dan lokasi yang strategis, Holiday Inn Lampung Bukit Randu berkomitmen menjadi pilihan akomodasi yang tepat bagi para tamu yang berkunjung ke Bandar Lampung, sekaligus menjadi tempat ideal untuk menikmati waktu berkualitas bersama keluarga, kolega, maupun orang-orang terkasih.

Read More

75.992 Benih Sawit Palsu Digagalkan Beredar, Potensi Kerugian Petani Capai Rp42 Miliar per Tahun

LAMPUNG – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Lampung menggagalkan peredaran sebanyak 75.992 butir benih kelapa sawit palsu yang rencananya dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia.

Benih ilegal tersebut diamankan dalam 170 paket selama periode pengawasan 11 Februari hingga 10 April 2026 di Terminal Kargo Bandara Raden Inten II, Lampung.

Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan benih yang diamankan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan perkarantinaan. Berdasarkan hasil verifikasi bersama sejumlah pihak terkait, benih beserta dokumen dan label yang menyertainya dipastikan palsu.

“Benih yang ada di depan kita ini dari sisi surat administrasi dan lain sebagainya tidak memenuhi syarat atau palsu karena memang tidak dilengkapi,” kata Karding saat kegiatan pemusnahan benih sawit palsu di Kantor BKHIT Lampung, Jumat (31/7).

Puluhan ribu benih tersebut diketahui menggunakan sedikitnya tiga merek yang dipalsukan dan rencananya akan diedarkan ke 11 daerah di Indonesia.

Menurut Karding, peredaran benih palsu dilakukan melalui sejumlah platform perdagangan daring, seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, hingga Lazada. Setelah terjadi transaksi, benih dikirim menggunakan jasa ekspedisi, di antaranya J&T Express dan Lion Parcel.

Petugas juga menemukan dugaan penyamaran identitas pengirim untuk mempersulit proses pelacakan. Nama dan alamat yang tercantum dalam paket diketahui tidak sesuai dengan identitas sebenarnya.

“Alamatnya itu, nama yang tertera di pengiriman dengan aslinya tidak ditemukan. Biasanya mereka juga berpindah. Hari ini dikirim atas nama A, besok B. Modusnya seperti itu,” ujarnya.

Selain menyamarkan identitas, pelaku diduga menggunakan sejumlah modus lain, seperti menyamarkan isi paket dengan mencantumkan jenis barang berbeda, memindahkan lokasi pengiriman, hingga mengantar paket secara langsung ke loket perusahaan ekspedisi.

Karding mengungkapkan, sepanjang 2026 hingga saat ini, pihaknya telah mengamankan sekitar 95 ribu benih atau kecambah kelapa sawit ilegal.

Ia menegaskan, pengawasan terhadap peredaran benih sawit ilegal penting dilakukan karena asal-usul dan kualitas benih tidak dapat dipastikan. Kerugian yang ditimbulkan bahkan baru dapat diketahui setelah tanaman dirawat selama tiga hingga empat tahun dan memasuki masa produksi.

“Kita tidak tahu benih ini bisa menghasilkan setelah tumbuh empat tahun, bisa ada buahnya atau tidak. Kadang-kadang ditemukan justru tidak ada buah, jadi produktivitasnya tidak ada. Yang dirugikan petani kita dan produksi sawit kita,” jelasnya.

Benih palsu tersebut dipasarkan dengan harga sekitar Rp1.300 per butir. Harga itu jauh lebih murah dibandingkan benih resmi yang berada di kisaran Rp8.300 per butir.

Perbedaan harga yang cukup besar dinilai berpotensi membuat petani tergiur membeli benih murah tanpa mengetahui kualitas maupun asal-usulnya.

“Orang akan beli yang murah, tapi setelah ditanam ternyata tiga sampai empat tahun setelah tumbuh tidak bisa berbuah,” kata Karding.

Berdasarkan perhitungan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, apabila seluruh benih tersebut ditanam, luas lahan yang berpotensi terdampak diperkirakan mencapai sekitar 500 hektare. Potensi kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp3,5 miliar per bulan atau sekitar Rp42 miliar dalam satu tahun.

Tidak hanya berpotensi menurunkan produktivitas, benih yang tidak melalui pemeriksaan karantina juga berisiko membawa organisme pengganggu tumbuhan, seperti hama, jamur, maupun penyakit yang dapat menyebar ke perkebunan.

“Kalau ada jamur atau penyakit yang ikut dalam benih ini, kemudian setelah ditanam menyebar di kebun, itu bisa merusak ekosistem,” jelas Karding.

Untuk memastikan keaslian benih, Karantina Lampung melakukan verifikasi bersama PT Bina Sawit Makmur, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), PT Dami Mas Sejahtera, serta Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Provinsi Lampung.

Hasil verifikasi memastikan 75.992 butir benih yang diamankan merupakan benih palsu, termasuk dokumen dan label yang menyertainya.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan pihaknya memiliki Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih yang bertugas melakukan pengawasan terhadap peredaran benih perkebunan di wilayah Lampung.

Setiap benih yang berasal dari luar Lampung dan beredar di daerah tersebut, kata Desti, akan diperiksa dan dikonfirmasi kepada daerah asal untuk memastikan keaslian label serta sertifikasinya.

“Kalau memang benih dari provinsi lain, kita pastikan, kita cek ke provinsi apakah benih atau label yang dikeluarkan ini asli atau tidak,” ujarnya.

Selain melakukan pengawasan, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung juga melaksanakan sertifikasi terhadap benih yang bersumber dari produsen benih di Lampung, baik dalam bentuk biji maupun benih yang siap diedarkan.

“Kita memang sudah melakukan sertifikasi. Memang punya kewenangan dan tugas kita melakukan pengawasan dan pembinaan peredaran benih,” kata Desti.

Sementara itu, penyelidikan terhadap jaringan peredaran benih sawit palsu masih terus dilakukan. Karantina Lampung telah berkoordinasi dengan Polda Lampung dan aparat penegak hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.

Hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya keterkaitan sejumlah akun penjual di marketplace yang diduga mengarah pada satu jaringan.

“Sekarang teman-teman dari kepolisian, kejaksaan dan PPNS yang ada di kami sedang memproses itu. Kalau memang dua alat bukti terpenuhi, ya harus ditindak pidana,” tegas Karding.

Barantin juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat pengawasan perdagangan komoditas tumbuhan, hewan, dan ikan melalui platform e-commerce.

Menurut Karding, komoditas tersebut tidak seharusnya dapat diperdagangkan secara bebas tanpa dilengkapi dokumen dan sertifikasi yang dipersyaratkan.

“Saya akan mengunjungi Ibu Menteri Komdigi untuk memastikan perdagangan seperti ini harus kita tutup, tidak boleh dibuka aksesnya,” ujarnya.

Selain memperkuat pengawasan pada platform digital, Barantin akan meningkatkan koordinasi dengan perusahaan ekspedisi, asosiasi logistik, hingga kantor pos guna mencegah pengiriman komoditas ilegal.

Pengawasan juga akan diperketat di sejumlah pintu keluar-masuk Lampung, termasuk Pelabuhan Bakauheni, Bandara Raden Inten II, serta jalur tol.

Karding menyebut, sejak 10 April 2026 tidak lagi ditemukan pengiriman benih sawit ilegal dengan pola serupa di wilayah Lampung. Meski demikian, proses penyelidikan terhadap jaringan yang diduga terlibat masih terus berjalan.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan peredaran benih kelapa sawit di Indonesia memenuhi standar mutu dan ketentuan karantina, sekaligus melindungi petani dari kerugian akibat penggunaan benih palsu serta mencegah ancaman terhadap produktivitas dan kesehatan tanaman perkebunan nasional.

Read More

Danbrigif 4 Mar/BS Resmi Tutup Pelatihan SPPI KDKMP & KNMP Kolat II Sumbagsel, Bekali Peserta dengan Disiplin dan Jiwa Kepemimpinan

LAMPUNG – TNI Angkatan Laut (TNI AL), Korps Marinir (Kormar), Brigif 4 Mar/BS. Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 4 Marinir/BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr.Hanla., CHRMP., secara resmi menutup Pelatihan SPPI KDKMP & KNMP Kolat II Sumbagsel Satdik Brigif 4 Mar/BS. Kegiatan penutupan berlangsung di lapangan Markas Komando Batalyon Infanteri (Yonif) 7 Marinir, Ketapang, Kecamatan Teluk Pandan, Provinsi Lampung, Jumat (31/7/2026).

Upacara penutupan berlangsung khidmat dan tertib. Danbrigif 4 Mar/BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo bertindak sebagai Inspektur Upacara, dengan dihadiri jajaran Perwira Staf, unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Koperasi wilayah Sumbagsel, serta seluruh peserta Pelatihan SPPI Satdik Brigif 4 Mar/BS.

Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kapasitas, mentalitas, kedisiplinan, serta keterampilan para siswa SPPI. Selama mengikuti pelatihan, para peserta mendapatkan pembekalan yang memadukan nilai-nilai kepemimpinan dan kepanduan dengan kedisiplinan serta ketahanan mental yang menjadi ciri khas pembinaan Korps Marinir.

Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan teknis dan wawasan yang lebih baik, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang inovatif. Nilai-nilai yang diperoleh selama menjalani pendidikan diharapkan dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan pengabdian di tengah masyarakat.

Komandan Batalyon Infanteri 7 Marinir Letkol Marinir Muhammad Kristian Widiantoro, M.Tr.Opsla., selaku Dansatdik Brigif 4 Mar/BS Kolat II Sumbagsel, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa SPPI yang telah menyelesaikan rangkaian pelatihan.

“Selamat atas ditutupnya Pelatihan Bela Negara kepada seluruh siswa SPPI. Semoga apa yang siswa pelajari di Satdik Brigif 4 Mar/BS dapat menjadi dasar dan pedoman untuk memulai perjalanan hidup di dunia kerja yang sesungguhnya,” ujarnya.

Ia berharap, seluruh peserta mampu mengimplementasikan berbagai ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai kedisiplinan yang telah diperoleh selama mengikuti pelatihan dalam kehidupan sehari-hari maupun saat menjalankan tugas di lingkungan kerja masing-masing.

Penutupan pelatihan ini menjadi momentum penting bagi para siswa SPPI untuk melangkah ke tahapan berikutnya dengan membawa semangat pengabdian, disiplin, integritas, dan tanggung jawab. Dengan bekal pembinaan yang telah diberikan, para peserta diharapkan mampu berkontribusi secara positif dalam mendukung program pemerintah sekaligus menjadi sumber daya manusia yang tangguh, profesional, dan berkarakter.

Read More

Polemik Foto Kopi Buku Pelajaran Di SDN 3 Jatimulyo,Orang Tua Wali Murid Angkat Bicara,Semua Atas Inisiatif Sendiri

LAMPUNG SELATAN-Dalam Polemik Foto Kopi pada buku pelajaran sekolah di SDN 3 Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan,para orang tua walid murid angkat bicara dan menegaskan"bahwa semua inisiatif dari kami selaku orang tua agar anak kami dapat belajar dirumah dan tidak ada keterkaitanya sama sekali dengan pihak sekolah SDN 3 Jatimulyo,baik dewan guru maupun Kepala Sekolah.Kamis.(30/7/2026)

Polemik foto Kopi buku pelajaran sekolah dengan biaya foto copy Rp.100.000.(Seratus Ribu Rupiah) dengan beberapa macam mata pelajaran di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Jatimulyo,pihak Kepala Sekolah maupun seluruh dewan Guru tidak mengetahui atau mengintruksikan kepada orang tua wali murid untuk memfoto Kopikan buku mata pelajaran,semua murni dilakukan atas inisiatif para orang tua wali murid di luar jam sekolah dalam kegiatan belajar mengajar yang tidak diketahui oleh pihak sekolah.

Saat tiem media melakukan wawancara langsung dengan 3 orang tua wali murid yang tergabung di paguyuban wali murid SDN 3 Jatimulyo,membenarkan bahkan dengan tegas mengatakan bahwa foto Kopi buku pelajaran sekolah murni kami lakukan atas inisiatif serta kemauan kami sendiri agar anak anak kami dapat belajar dirumah tampa meminjam bulu dari perpustakaan sekolah.

Saat memberikan keteranganya,Rosminalia orang tua wali murid yang mana kedua anaknya mengenyam pendidikan di bangku sekolah kelas 2 dan kelas 5 di SDN 3 Jatimulyo,menceritakan kronologis foto Kopi buku pelajaran di SDN 3 Jatimulyo.

Awal mulanya saya memfoto Kopi buku pelajaran untuk kepentingan pribadi agar dapat dipergunakan untuk kedua anak saya belajar dirumah bukan untuk di perjual belikan dan disebar luaskan.

Saya meminjam buku secara pribadi langsung sama guru kelas anak saya,saya meminjam buku mata pelajaran itu untuk kebutuhan pribadi anak saya sendiri belajar di rumah.Terangnya.

Kawan kawan saya (red-para orang tua wali murid) bertanya kepada saya"Mama buku apa ya ? seperti yang saya jelaskan tadi ini buku pelajaran kita mata pelajaran anak anak di sekolah,emang dipinjamin,tidak kita tidak dipinjamin ini saya foto kopi untuk mempermudah anak saya pribadi untuk belajar di rumah.Tegas Rosminalia. 

Jadi saya punya inisiatif sendiri Saya mau foto kopi karena kalau saya jujur,kami bukan dari keluarga dalam kategori orang mampu,jadi kalau mau beli yang asli saya kan enggak kebeli jadi yang buku asli saya pinjam gimana caranya anak saya itu belajar di rumah sendiri agar bisa mengerti dan bisa memahami pada materi pelajaran.

Anak anak kami bersekolah di SD negeri memang gratis tidak dipungut biaya sama sekali dan saya ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat terutama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,dalam unsur kalau anak kita mau pintar kita modal sedikit jadi punya inisiatif sendiri untuk foto kopi buku mata pelajaran sekolah yang saya gunakan untuk kepentingan pribadi anak saya dalam belajar dirumah.

Jadi permasalahannya foto kopi ini kemauan saya pribadi dan wali murid juga itu menitip minta tolong sama saya untuk di foto kopikan juga buku mata pelajaranya agar mereka teman teman sesama orang tua wali murid dapat mempergunakanya dirumah demi kepentingan anak anak mereka belajar.

Dalam foto kopi Saya tidak mengambil keuntungan sepeserpu n,mereka menanyakan kepada saya,boleh enggak Bu Ros saya titip foto kopi juga karena memang benar apa omongan Bu Ros untuk mendampingkan anak kita belajar PR di rumah, jadi buku foto kopi itu memang enggak dibawa ke sekolahan pak untuk khusus kami belajar di rumah.Pungkas Rosminalia.

Hal senada pun di ucapkan oleh Ganis orang tua wali murid dari murid kelas 1A, sebenarnya ini kan karena emang keputusan kami bersama pihak dewan guru apalagi Kepala Sekolah tidak mengetahui sama sekali.

Awalnya kan saya ingin foto kopi sendiri guna kepentingan dalam membimbing belajar anak saya dirumah,akan tetapi kawan kawan sesama orang tua wali murid minta tolong kepada saya untuk di foto kopikan juga untuk kepentingan pribadi mereka dalam belajar anak anaknya dirumah.Terang Ganis.

Jadi menurut saya kalau memang pihak sekolah disalahkan atas kejadian ini padahal pihak dewan guru apalagi Kepala Sekolah tidak mengetahui sama sekali tentan foto kopi buku mata pelajaran sekolah, kami sebagai orang tua wali murid mohon maaf kepada pihak sekolah atas kejadian ini.

Intinya pihak sekolah sama sekali tidak tahu untuk foto kopi buku pelajaran sekolah, ini emang keinginan kami sendiri sebagai wali murid dan kami pergunakan untuk kepentingan anak anak kami belajar dirumah bukan untuk di perjual belikan.

Hal yang sama pun disampaikan oleh 

Erni orang tua wali murid dari anak didik kelas 1B,mulanya saya minjam untuk belajar anak saya dirumah, untuk ngajarin dia kalo ada PR.

Niat saya foto kopi buku pelajaran hanya untuk mempermudah anak saya belajar dirumah.Tutup.Erni.

Sedangkan orang tua wali murid yang memfoto kopi buku pelajaran tidak akan dikenakan sanksi pidana atau denda dari penerbit, asalkan hasil fotokopi tersebut hanya digunakan sendiri untuk belajar di rumah dan tidak diperjual belikan (non-komersial).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), tindakan ini termasuk dalam pengecualian pelanggaran hak cipta.Mengapa Tidak Kena Sanksi? Berikut adalah alasan hukum mengapa tindakan orang tua tersebut aman dari sanksi penerbit.

Tujuan Pendidikan: Menurut Pasal 44 UU Hak Cipta, penggandaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, selama sumbernya disebutkan secara lengkap.

Penggunaan Pribadi: Pasal 46 UU Hak Cipta menyatakan bahwa pembuatan 1 (satu) salinan ciptaan untuk kepentingan pribadi dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Bukan Komersial: Sanksi berat dalam UU Hak Cipta (seperti denda hingga miliaran rupiah atau penjara) hanya menyasar pelaku komersial yang mencari keuntungan ekonomi dari pembajakan buku.

Kapan Tindakan Ini Bisa Menjadi Masalah Hukum?Tindakan penggandaan buku sekolah bisa berujung sanksi jika memenuhi kondisi berikut:Hasil foto kopi dijual kembali kepada murid lain untuk mengambil keuntungan.Memfotokopi dalam jumlah massal (misalnya satu kelas) tanpa izin.Pihak yang membuka jasa fotokopi (bukan orang tua) menggandakan seluruh isi buku secara utuh. Penjual jasa fotokopi wajib membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif jika menduplikasi buku secara komersial.Solusi Alternatif yang Legal dan GratisDaripada menghabiskan biaya untuk memfotokopi halaman demi halaman, Anda bisa menggunakan fasilitas resmi dari pemerintah

Unduh SIBI (Sistem Informasi Perbukuan Indonesia): Kementerian Pendidikan menyediakan Buku Teks Utama (Kurikulum Merdeka dan K-13) yang dapat diunduh gratis dan legal dalam bentuk PDF melalui situs resmi Kemendikbudristek. Buku tersebut boleh dicetak mandiri untuk keperluan belajar siswa.(**)

Read More

Polda Lampung Musnahkan Narkotika dan Senjata Api Ilegal Senilai Rp264,9 Miliar

BANDAR LAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan senjata api ilegal di wilayah Bumi Ruwa Jurai.

Sebanyak ratusan kilogram narkotika serta ratusan pucuk senjata api rakitan dimusnahkan dalam kegiatan yang digelar Rabu (29/7/2026).

Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf dan disaksikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XII/Raden Intan Mayjen TNI Christomei Sianturi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah instansi terkait.

Kapolda Lampung mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan bentuk nyata komitmen aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Sebagai wilayah yang menjadi pintu gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Jawa, Lampung memiliki tingkat kerawanan tersendiri terhadap peredaran gelap narkotika. Kondisi geografis tersebut menjadi perhatian serius aparat kepolisian untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan.

“Narkoba merupakan perusak masa depan bangsa dan tidak boleh diberikan celah sedikit pun. Langkah ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden dalam memperkuat penegakan hukum serta memberantas peredaran narkotika hingga tuntas,” tegas Kapolda Lampung.

Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Polda Lampung mengungkap sebanyak 29 kasus narkotika dengan 35 orang tersangka. Dari pengungkapan tersebut, aparat menyita sejumlah barang bukti yang kemudian dimusnahkan, terdiri atas 119,1 kilogram sabu, 58,2 kilogram ganja, puluhan ribu butir ekstasi, serta berbagai jenis obat terlarang lainnya.

Total nilai ekonomis barang bukti narkotika yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp264,979 miliar. Dari jumlah tersebut, pengungkapan dan pemusnahan narkotika diperkirakan mampu menyelamatkan sekitar 829.264 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Pemusnahan dilakukan setelah seluruh barang bukti memperoleh legalitas sesuai ketentuan hukum berdasarkan penetapan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan Kejaksaan Negeri Tanggamus.

Tidak hanya narkotika, Polda Lampung juga memusnahkan 166 pucuk senjata api rakitan beserta 114 butir amunisi. Senjata api tersebut merupakan hasil penyerahan secara sukarela dari masyarakat kepada pihak kepolisian.

Kapolda Lampung menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk menyerahkan senjata api ilegal. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan senjata api untuk melakukan tindak kejahatan.

Ia juga mengimbau masyarakat yang masih menyimpan atau menguasai senjata api ilegal agar segera menyerahkannya kepada kepolisian.

Penyerahan secara sukarela diharapkan dapat menjadi langkah bersama untuk menciptakan situasi keamanan yang semakin kondusif di Provinsi Lampung.

“Mari bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Jika masyarakat menemukan atau mengetahui adanya peredaran narkotika maupun kepemilikan senjata api ilegal, jangan melakukan tindakan sendiri atau menghadapi pelaku secara langsung. Segera laporkan kepada pihak kepolisian,” imbaunya.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Aplikasi Siger Presisi maupun layanan kepolisian 110. Setiap laporan akan ditindaklanjuti oleh petugas secara profesional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Puncak kegiatan ditandai dengan pemusnahan barang bukti secara simbolis menggunakan mesin insinerator yang dilakukan bersama oleh Kapolda Lampung, Gubernur Lampung, Pangdam XII/Raden Intan, serta jajaran Forkopimda dan aparat terkait.

Pemusnahan tersebut menjadi simbol keseriusan dan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memerangi narkotika dan kejahatan yang berkaitan dengan senjata api ilegal.

Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam menciptakan Lampung yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkotika.

 Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam melindungi generasi penerus bangsa dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Read More

Program TMMD KE-129 KODIM 0410/KBL Bedah Rumah Warga

BANDAR LAMPUNG – Harapan baru terpancar dari wajah Bapak Syahrul, warga Jalan Nangka 1, RT 03 LK II, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Rumah yang sebelumnya berada dalam kondisi kurang layak huni, kini mulai berbenah dan menunjukkan perubahan signifikan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam rangkaian kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kodim 0410/KBL.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-129 Kodim 0410/KBL, Kolonel Arm Roni Hermawan, meninjau langsung proses pembangunan rumah tersebut pada Rabu (29/7/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target sekaligus melihat secara langsung progres pengerjaan yang melibatkan prajurit TNI bersama masyarakat setempat.

Sejak pengerjaan dimulai, personel TNI bersama warga terus bergotong royong mempercepat proses renovasi rumah milik Bapak Syahrul. Sinergi tersebut menjadi gambaran nyata semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Memasuki hari pelaksanaan, proses pembangunan telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sejumlah pekerjaan fisik terus dikebut, di antaranya pemasangan rangka atap sebagai bagian dari penguatan struktur bangunan, pemlesteran dinding bagian dalam untuk meningkatkan kenyamanan hunian, serta pemlesteran dinding bagian luar guna memperkuat konstruksi sekaligus memperindah tampilan rumah.

Kolonel Arm Roni Hermawan mengatakan, program RTLH tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi sosial masyarakat.

"Program RTLH ini bukan sekadar membangun tembok dan memasang atap, melainkan menghadirkan kembali martabat dan rasa aman bagi warga kami. Kami menargetkan pengerjaan presisi dan selesai tepat waktu agar keluarga Bapak Syahrul segera menempatinya dengan nyaman," tegas Kolonel Arm Roni Hermawan saat meninjau lokasi.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi salah satu kekuatan utama pelaksanaan TMMD. Semangat gotong royong antara prajurit TNI dan warga diharapkan dapat mempererat hubungan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Bagi Bapak Syahrul dan keluarganya, program bedah rumah tersebut menjadi secercah harapan untuk memiliki tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan nyaman. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih kokoh dan memberikan asa baru bagi keluarganya.

Melalui program TMMD ke-129, Kodim 0410/KBL terus berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan mendorong semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Bandar Lampung.

Read More

Gotong Royong, Prajurit Yonif 7 Marinir Bersama Warga Bongkar dan Rapikan Masjid An Nikmah

PESAWARAN – Wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali ditunjukkan oleh prajurit Batalyon Infanteri 7 Marinir. Bersama masyarakat setempat, prajurit Yonif 7 Marinir melaksanakan kegiatan gotong royong berupa pembongkaran dan perapian Masjid An Nikmah di Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian prajurit Yonif 7 Marinir kepada masyarakat. Pembongkaran dan penataan area masjid dilakukan sebagai bagian dari persiapan renovasi total Masjid An Nikmah, sehingga nantinya dapat kembali dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat ibadah yang lebih nyaman, aman, dan layak.

Dalam kegiatan tersebut, prajurit Marinir bersama warga saling bahu-membahu membersihkan dan merapikan puing-puing sisa pembongkaran. Kebersamaan yang terjalin menunjukkan kuatnya semangat gotong royong sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Kehadiran prajurit Yonif 7 Marinir di tengah masyarakat pun mendapat sambutan positif dari warga. Dengan penuh semangat, masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pembongkaran dan pembersihan lingkungan masjid.

Komandan Batalyon Infanteri 7 Marinir menyampaikan bahwa keterlibatan prajurit dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Marinir, untuk senantiasa hadir dan memberikan solusi di tengah kesulitan masyarakat.

“Keterlibatan Prajurit Batalyon Infanteri 7 Marinir dalam kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Marinir, untuk selalu hadir dan memberikan solusi di tengah kesulitan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan gotong royong seperti ini tidak hanya membantu mempercepat proses persiapan renovasi masjid, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Melalui kegiatan tersebut, Yonif 7 Marinir menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Semangat kebersamaan dan gotong royong diharapkan terus terpelihara sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih baik serta mempererat hubungan harmonis antara prajurit TNI dan masyarakat.

Read More

Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat, OJK Lampung Kukuhkan Bunda Literasi Keuangan se-Provinsi

BANDAR LAMPUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung memperkuat gerakan edukasi dan literasi keuangan masyarakat melalui pengukuhan Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung dan Bunda Literasi Keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian Puncak Festival Literasi yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Selasa (28/7/2026).

Pengukuhan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas gerakan literasi dan inklusi keuangan di seluruh wilayah Lampung. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang legal, serta penguatan perlindungan konsumen dari berbagai aktivitas keuangan ilegal.

Bunda Literasi Keuangan diharapkan dapat menjadi figur inspiratif sekaligus motor penggerak edukasi keuangan di tengah keluarga dan masyarakat. Peran tersebut dinilai penting dalam mendorong masyarakat agar semakin cakap mengelola keuangan, membangun budaya menabung dan berinvestasi secara bijak, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus penipuan keuangan digital.

Dalam sambutan Kepala OJK Provinsi Lampung yang dibacakan Deputi Direktur Pengawasan Market Conduct, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kemitraan dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Lampung, Ety Elyati, disampaikan bahwa pengukuhan Bunda Literasi Keuangan merupakan sebuah amanah mulia dalam wadah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

"Ibu-ibu adalah agent of change, sosok penggerak yang akan merangkul para perempuan, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM kita agar semakin cerdas dan cermat berurusan dengan keuangan," ujarnya.

Menurutnya, peningkatan literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tangguh secara ekonomi. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat agar mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.

"Literasi keuangan bukan hanya tentang memahami produk dan layanan keuangan, tetapi juga membentuk perilaku keuangan yang bijak. Kehadiran Bunda Literasi Keuangan di setiap kabupaten dan kota diharapkan menjadi penggerak edukasi yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga dan komunitas," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi sinergi yang terbangun antara OJK, pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, lembaga jasa keuangan, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan peningkatan literasi keuangan di Provinsi Lampung.

Jihan mendorong seluruh Bunda Literasi Keuangan agar terus hadir sebagai penggerak di tengah masyarakat dengan menjangkau lingkungan keluarga, sekolah, desa, taman bacaan, hingga berbagai komunitas.

"Sebab sesungguhnya budaya membaca tidak lahir dari ruang-ruang besar, tetapi tumbuh dari rumah, dari pelukan seorang ibu yang membacakan cerita kepada anaknya, dari guru yang menghidupkan rasa ingin tahu muridnya, dan dari masyarakat yang saling mengajak untuk terus belajar," ucapnya.

Adapun Bunda Literasi Keuangan yang dikukuhkan yakni Purnama Wulan Sari Mirza sebagai Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung. Sementara Bunda Literasi Keuangan kabupaten/kota masing-masing adalah Hj. Eva Dwiana untuk Kota Bandar Lampung; Hj. Elfianah, S.E. untuk Kabupaten Mesuji; Herlinawati Qudrotul, S.H. untuk Kabupaten Tulang Bawang; Partinia, S.Pd., M.M. untuk Kabupaten Lampung Barat; Zita Anjani, S.Sos., M.Sc. untuk Kabupaten Lampung Selatan; Ayu Asalasiyah, S.Ked. untuk Kabupaten Way Kanan; Drg. Meri Farida Hamartoni untuk Kabupaten Lampung Utara; Dian Hardiyanti, S.ST., M.M. untuk Kabupaten Pesisir Barat; Rahayu Sri Astutik untuk Kabupaten Pringsewu; Ni Ketut Dewi Nadi, S.T. untuk Kabupaten Lampung Tengah; Eni Sumiati Bambang, S.I.P. untuk Kota Metro; Dra. Hj. Siti Mahmudah, M.Pd. untuk Kabupaten Tanggamus; Aria Sandi, S.E., M.M. untuk Kabupaten Pesawaran; Hj. Huzaimah Azwar Hadi, S.E. untuk Kabupaten Lampung Timur; serta Novianti Novriawan untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dalam kesempatan yang sama, OJK Provinsi Lampung juga memberikan pembekalan literasi keuangan kepada para Bunda Literasi Keuangan. Selain itu, digelar Talkshow Edukasi Keuangan bagi pelajar dan mahasiswa, layanan konsumen dan masyarakat, layanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta pembukaan Pojok Literasi Keuangan.

Berbagai layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih baik terkait literasi keuangan, sekaligus menjadi sarana edukasi agar masyarakat semakin terlindungi dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

Melalui pengukuhan ini, Bunda Literasi Keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan mampu menginisiasi berbagai program edukasi yang menyasar kelompok masyarakat secara lebih luas, mulai dari perempuan, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, penyandang disabilitas, lansia, hingga kelompok masyarakat prioritas lainnya.

OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan masyarakat Lampung yang semakin cerdas, tangguh, dan terlindungi dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

Read More

Sekolah Rakyat Jadi Harapan Putus Mata Rantai Kemiskinan, Satu Siswa Asal Kelumbayan Diberangkatkan ke Kota Baru

TANGGAMUS – Program Sekolah Rakyat (SR) menjadi salah satu bentuk afirmasi pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program ini merupakan implementasi Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis berasrama yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang berada pada desil terendah dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Seluruh kebutuhan siswa selama mengikuti pendidikan ditanggung oleh pemerintah pusat, mulai dari seragam, perlengkapan sekolah, uang saku hingga kebutuhan transportasi.

Di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Pendamping Sosial Non Kebencanaan (PSNK) wilayah kerja Kecamatan Kelumbayan. Penjangkauan dilakukan berdasarkan data DTSEN dan dilanjutkan dengan survei langsung ke lapangan.

Dari hasil penjangkauan tersebut, satu orang calon siswa dinyatakan lolos secara administrasi dan memenuhi kriteria sebagai siswa Sekolah Rakyat. Siswa tersebut adalah Ahmad Sulton, putra pasangan Jayadi dan Sri Wahyanti, warga Pekon Penyandingan, Dusun Pematang Nebak, Kecamatan Kelumbayan.

Ahmad Sulton dijadwalkan berangkat ke Bandar Lampung pada Kamis, 30 Juli 2026. Selanjutnya, pada Jumat, 31 Juli 2026, ia akan diterima dan mulai menempati asrama Sekolah Rakyat di Kota Baru, Jati Agung, Provinsi Lampung.

Pelepasan dan pemberangkatan Ahmad Sulton secara seremonial dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Kelumbayan, Selasa (28/7/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Camat Kelumbayan Ali Imron, SH, MM, dan dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Tanggamus Romzi Edy, Kepala Pekon Penyandingan Syarif Zulkarnain, pendamping sosial Kecamatan Kelumbayan, aparat pekon, staf kecamatan, serta keluarga siswa.

Dalam sambutannya, Camat Kelumbayan Ali Imron berpesan agar Ahmad Sulton dapat mengikuti proses pendidikan di Sekolah Rakyat dengan sungguh-sungguh. Ia juga meminta Sulton menjaga kesehatan, disiplin, serta senantiasa menaati seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan asrama.

"Belajarlah dengan sungguh-sungguh, jaga kesehatan, dan ikuti seluruh peraturan serta tata tertib yang ada di asrama Sekolah Rakyat," pesan Ali Imron.

Sementara itu, Kepala Pekon Penyandingan Syarif Zulkarnain meminta Ahmad Sulton mempersiapkan mental dan fisik sebelum menjalani kehidupan sebagai siswa Sekolah Rakyat.

Ia berharap Sulton dapat mengikuti seluruh proses pendidikan dan pembinaan selama berada di asrama. Menurutnya, investasi pendidikan merupakan salah satu cara paling strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju kesejahteraan keluarga.

"Kami berharap melalui program Sekolah Rakyat ini, kelak dapat terwujud kesejahteraan bagi keluarga dan menjadi jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Tanggamus Romzi Edy, S.Pd.I., memberikan motivasi kepada Ahmad Sulton agar bersungguh-sungguh mengikuti seluruh proses pendidikan dan pembinaan selama berada di asrama Sekolah Rakyat.

Romzi berharap Sulton dapat menjadi kebanggaan orang tua sekaligus membawa nama baik Kecamatan Kelumbayan. Ia juga berharap ke depan kuota penjangkauan dan penerimaan siswa Sekolah Rakyat dari Kecamatan Kelumbayan dapat terus ditambah.

"Kalau tahun kemarin satu siswa, tahun ini juga satu siswa. Harapan kita, tahun-tahun berikutnya penjangkauan dan kuotanya bisa lebih banyak lagi, sehingga semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kecamatan Kelumbayan yang mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan melalui Sekolah Rakyat," kata Romzi.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan secara layak dan berkualitas.

Ia meyakini, program tersebut ke depan akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan taraf hidup keluarga sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.

Romzi juga berharap Ahmad Sulton dapat menjadi teladan dan motivator bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera lainnya di Kecamatan Kelumbayan.

"Ananda Sulton harus sungguh-sungguh mengikuti proses penggemblengan selama di asrama. Patuhi aturan yang ada, disiplin, dan jadilah petarung yang datang dari pelosok Kelumbayan," tegasnya.

Ia juga berpesan agar Sulton tidak merasa rendah diri karena berasal dari daerah pelosok atau dari keluarga yang kurang mampu. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijadikan sebagai motivasi untuk terus berjuang dan meraih prestasi.

"Jangan minder karena kita anak pelosok. Jangan berkecil hati karena kita anak orang tidak punya. Justru kondisi itu harus kita jadikan motivasi untuk memacu diri agar tampil unggul di medan juang ilmu," pungkas Romzi.

Keberangkatan Ahmad Sulton menjadi momentum penting bagi Kecamatan Kelumbayan. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang mandiri, unggul, dan mampu membawa perubahan bagi keluarga serta masyarakat di masa mendatang.

Read More