BPS dan Pemkab Pesawaran Launching Sensus Ekonomi 2026 untuk Wujudkan Pesawaran CAKEP

Pesawaran — Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Aula Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Selasa (19/5).

 Pencanangan tersebut menjadi langkah awal pemetaan menyeluruh terhadap kondisi riil pelaku usaha dan potensi ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, Plh. Kepala BPS Kabupaten Pesawaran Rosadi Zein, para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Pesawaran, pelaku usaha, serta mitra BPS Kabupaten Pesawaran.

Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menegaskan bahwa SE2026 bukan sekadar agenda statistik rutin, melainkan navigasi ekonomi yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam satu dekade ke depan.

“SE2026 menjadi navigasi ganda. Bagi pemerintah sebagai dasar perumusan kebijakan strategis dan evaluasi program, sementara bagi pelaku usaha menjadi kompas untuk membaca tren, peluang, dan tantangan ekonomi di masa depan,” ujarnya.

Menurut Ahmadriswan, perubahan lanskap ekonomi yang berkembang pesat, khususnya ekonomi digital seperti usaha online, penjualan melalui media sosial, jasa kreatif, content creator, hingga bisnis berbasis platform digital harus mulai dipetakan secara akurat.

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan mendata berbagai aktivitas ekonomi tersebut secara lebih menyeluruh sehingga pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai struktur ekonomi modern dan potensi usaha baru,” jelasnya.

Ia juga mengaitkan pelaksanaan SE2026 dengan visi pembangunan Kabupaten Pesawaran yakni “Pesawaran CAKEP Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

“SE2026 dan visi CAKEP Pesawaran berjalan beriringan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Pesawaran yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” katanya.

Ahmadriswan menjelaskan, lima pilar CAKEP memiliki keterkaitan erat dengan agenda sensus ekonomi. Mulai dari kebutuhan data akurat untuk kebijakan yang cerdas, pemetaan potensi usaha untuk menciptakan keamanan ekonomi, pendataan UMKM dan ekonomi digital untuk mendukung kreativitas, hingga kebijakan efektif dan produktif berbasis data valid.

Ia juga berpesan kepada para petugas sensus agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kualitas data yang dikumpulkan.

“Setiap ketukan pintu dan setiap data valid yang diinput adalah kontribusi nyata dalam merajut masa depan ekonomi Lampung yang lebih sejahtera,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Pesawaran terhadap pelaksanaan SE2026. Ia menyebut hasil sensus nantinya akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jangan sampai ada pelaku usaha atau masyarakat yang tidak terdata, karena hasil SE2026 akan menjadi kompas utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah yang objektif dan terukur,” ujar Antonius.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, Antonius mengaku telah menginstruksikan seluruh OPD, camat, hingga kepala desa agar turut mengawal proses pendataan di lapangan.

Ia juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan terbuka serta memberikan data yang jujur dan akurat.

“Data Sensus Ekonomi dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Terimalah petugas dengan baik dan pastikan identitas resminya demi keamanan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan kondisi ekonomi Kabupaten Pesawaran terkini. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi lebih dari 35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025.

Namun demikian, sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mulai menunjukkan peningkatan kontribusi signifikan, menandai adanya transformasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

BPS menilai Kabupaten Pesawaran memiliki potensi ekonomi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata bahari, perdagangan, industri rumah tangga, jasa, hingga usaha mikro dan kecil yang selama ini belum sepenuhnya terpetakan secara menyeluruh.

Melalui SE2026, seluruh potensi ekonomi pesisir dan agraris tersebut diharapkan dapat dipotret secara komprehensif sebagai dasar penyusunan roadmap pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Ahmadriswan menambahkan, keberhasilan SE2026 membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat kecamatan dan desa, pelaku usaha, akademisi, hingga media massa agar pendataan berjalan optimal dan menghasilkan data ekonomi yang berkualitas.

Read More

Pelantikan GAPENBI Lampung Perkuat Program MBG dan Dorong Ekonomi Desa

Bandar Lampung — Dewan Pengurus Wilayah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Lampung resmi dilantik pada Selasa (19/5/2025) di Hotel Radisson Lampung.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus ajang konsolidasi para mitra dapur di Provinsi Lampung.

Acara pelantikan dihadiri Ketua Umum DPP GAPEMBI H. Alven Stony, S.I.P., Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta para pelaku usaha mitra dapur program MBG.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP GAPEMBI H. Alven Stony menegaskan bahwa keberadaan mitra dapur MBG bukan untuk mencari keuntungan instan, melainkan bentuk dukungan nyata terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, masih banyak informasi yang keliru dan berkembang di media sosial terkait program MBG maupun keberadaan mitra SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Ia menekankan bahwa pembangunan dapur dilakukan melalui investasi mandiri para mitra, bukan menggunakan dana APBN.

“Bayangkan Rp30 ribu per dapur dikali ribuan unit, ini perputaran ekonomi yang sangat besar. Tetapi masyarakat harus tahu, pembangunan dapur itu bukan memakai dana APBN. Mitra berinvestasi sendiri dan sampai hari ini banyak yang bahkan belum balik modal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, para pemilik dapur justru menghadapi tantangan besar dalam menjalankan operasional, mulai dari pemenuhan standar fasilitas, pengelolaan makanan, hingga menjaga kualitas pelayanan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.

Karena itu, pihaknya meminta dukungan pemerintah daerah, legislatif, hingga seluruh elemen masyarakat untuk membantu meluruskan berbagai informasi negatif yang dinilai menyudutkan program MBG.

“Kami ingin menjaga stabilitas informasi agar masyarakat tidak termakan isu yang menyesatkan. Jangan sampai program mulia untuk anak bangsa ini terganggu karena informasi yang digoreng di media sosial,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan dukungannya terhadap program MBG yang dinilai mampu menjadi motor pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga ke desa-desa.

Menurutnya, kehadiran dapur MBG akan menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, hingga koperasi desa.

“Uang langsung mengalir ke desa. Kalau ada dapur MBG di daerah penghasil jagung dan ayam, maka hasil pertanian dan peternakan masyarakat bisa langsung terserap. Ini menjadi alat pemerataan pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, keberhasilan program MBG membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi mitra seperti GAPEMBI.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPW GAPEMBI Lampung M. Musli menjelaskan bahwa organisasinya berfokus pada peningkatan profesionalitas mitra dapur, baik dari sisi fasilitas maupun manajemen pengolahan makanan.

“Kami ingin memastikan dapur-dapur mitra memiliki standar yang baik, termasuk sertifikasi keamanan pangan dan sanitasi. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa,” ujarnya.

Saat ini, GAPEMBI Lampung telah terbentuk di 13 kabupaten/kota dengan ratusan anggota yang merupakan pemilik dapur MBG aktif. Ke depan, organisasi tersebut juga akan mendorong kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih guna memperkuat ekonomi berbasis pedesaan.

Pelantikan pengurus GAPEMBI Lampung diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Read More

Kasrem 043/Gatam Hadiri Pembukaan KKDN Fakultas Strategi Pertahanan UNHAN RI

Bandar Lampung – Kepala Staf Korem 043/Gatam Kolonel Kav Roli Dewanto, S.E., M.Tr (Han), menghadiri pembukaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Fakultas Strategi Pertahanan UNHAN RI TA. 2026 di Provinsi Lampung dibuka langsungsung oleh Rektor Universitas Pertahanan RI Letjen (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M., D.S., M.A. bertempat di Aula Balai Keratun Kantor Gubernur Jl. Wolter Monginsidi Teluk Betung Bandar Lampung. Selasa (19/5/2026)

Kegiatan tersebut mengusung tema “Strategi Pertahanan Negara di Wilayah Provinsi Lampung Dalam Menghadapi Ancaman Multidimensi" yang dihadiri, Sekda Provinsi Lampung, Pangdam XXI/RI, Dekan dan Wakil Dekan Universitas Pertahanan RI, Dirnarkoba Polda Lampung, Kabinda Lampung, Danlanal Lampung Danbrigif 4 Mar/BS, Kasi BMN Lanud PM Bunyamin, Asisten I Provinsi Lampung, Kaban Kesbangpol Provinsi Lampung dan Kabag Umum BNNP Lampung.  

Rektor Unhan RI, Letjen (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M. D.S., M.A., dalam sambutannya mengusulkan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia agar Staf Pemerintah Daerah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 maupun S3 dapat mengikuti program pendidikan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Tentunya terdapat proses seleksi, dan beasiswa pendidikan tersebut akan dibiayai oleh negara. 

“Atas nama pimpinan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Lampung beserta seluruh unsur Forkopimda, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder di Provinsi Lampung yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) ini, “tururnya. 

Selanjutnya Rektor Unhan menyampaikan, melalui KKDN ini, mahasiswa Fakultas Strategi Pertahanan tidak hanya memahami teori dan konsep akademik di ruang kelas, tetapi juga mampu melakukan observasi, analisis, dan interaksi langsung dengan para praktisi serta institusi strategis di daerah. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, strategis, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan. 

“Tema besar Kuliah Kerja Dalam Negeri Fakultas Strategi Pertahanan Tahun Akademik 2025–2026 adalah, Strategi Pertahanan Negara di Wilayah Provinsi Lampung dalam Menghadapi Ancaman. Tema tersebut sangat relevan dengan dinamika strategis saat ini. Hal ini berdampak pada berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pangan, keamanan, hingga kondisi sosial masyarakat, Namun demikian, kita patut bersyukur karena pemerintah, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, terus melakukan berbagai penguatan mendasar bagi masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat, “tegasnya.

Selanjutnya mewakili Gubernur, Sekda Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengucapkan selamat dating kepada para peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri Fakultas Strategi Pertahanan Tahun Akademik 2025–2026 di Provinsi Lampung, gerbang Pulau Sumatera, Semoga kehadiran saudara sekalian di daerah kami tidak hanya menjadi agenda akademik semata, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana dinamika pembangunan daerah, tantangan strategis, serta potensi pertahanan yang dimiliki Provinsi Lampung.

“Tema yang diangkat pada kegiatan ini, yaitu "Strategi Pertahanan Negara di Wilayah Provinsi Lampung Dalam Menghadapi Ancaman Multidimensi", Kita melihat bagaimana dinamika global saat ini mulai dari konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia, gangguan rantai pasok global, hingga ketegangan di wilayah perairan internasional memberikan pelajaran bahwa ketahanan nasional harus dibangun secara menyeluruh.

Pertahanan negara hari ini bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga generasi muda, “ tegasnya.

Read More

Pemprov dan DPRD Lampung Perkuat Pengembangan Wisata Terpadu Demi Tingkatkan Daya Saing Daerah

BANDAR LAMPUNG — Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan melalui Pembentukan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung, Selasa, (12/5/2026)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.T., kepala daerah kabupaten/kota, serta perangkat daerah terkait se-Provinsi Lampung.

Rakor tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sepanjang tahun 2025, sektor pariwisata Provinsi Lampung mencatat sekitar 27 juta kunjungan wisatawan dengan kontribusi mencapai sekitar 10 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Capaian tersebut menjadi dasar penguatan pengembangan destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menyampaikan bahwa Provinsi Lampung perlu bertransformasi dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu fokus utama mesin pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Gubernur, potensi pariwisata Lampung yang besar harus didukung melalui pengembangan yang terintegrasi, peningkatan kualitas destinasi, serta penguatan investasi dan konektivitas antarwilayah wisata guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., mendukung langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pengembangan sektor pariwisata daerah melalui pembentukan Kawasan Wisata Terpadu yang diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menilai pembentukan Kawasan Wisata Terpadu menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang terhubung antarwilayah dan mampu meningkatkan daya saing pariwisata daerah.

Selain itu, sejumlah tantangan pengembangan pariwisata turut menjadi perhatian, di antaranya masih relatif pendeknya lama tinggal wisatawan, terbatasnya variasi pengalaman wisata, serta infrastruktur kawasan wisata yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan berbagai langkah strategis mulai dari peningkatan konektivitas destinasi wisata, penguatan infrastruktur penunjang, peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, hingga penetapan kawasan khusus pariwisata.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, pemberian insentif investasi, serta penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung iklim investasi pariwisata di Provinsi Lampung.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, pengembangan Kawasan Wisata Terpadu diharapkan mampu meningkatkan daya saing pariwisata Lampung secara berkelanjutan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

Read More

DPRD Lampung Kawal Layanan Kesehatan, Yanuar Irawan Dorong Seluruh Daerah Capai UHC

Bandar Lampung — Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Dr. H. Yanuar Irawan, S.E., M.M., menghadiri Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (18/5/2026).

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam forum tersebut menjadi bentuk komitmen dalam mengawal keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui penguatan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Lampung. Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi langkah penting agar pelayanan dapat berjalan optimal dan merata.

Forum tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Ir. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., dan dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang JPK Kepala Wilayah III, Fauzi Lukman Nurdiansyah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dr. Edwin Rusli, M.K.M., Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, S.Sos., M.M., Wakil Direktur Bidang Keperawatan, Pelayanan, dan Penunjang Medik RSUDAM, H. Yusmaidi, dr., Sp.B(K)BD., serta jajaran pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya melalui kolaborasi seluruh pihak. DPRD Lampung juga menekankan komitmennya untuk terus mengawal pelayanan kesehatan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.

Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menyampaikan apresiasi terhadap langkah BPJS Kesehatan dalam melakukan perbaikan data kepesertaan dan memperluas cakupan layanan kesehatan di Provinsi Lampung.

“Pertama hari ini tentu kita menyampaikan apresiasi untuk apa yang telah dilakukan oleh BPJS tentang perbaikan data dan juga bagaimana BPJS ke depan bisa mengcover seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Kedua, seperti yang saya sampaikan bahwa pertemuan hari ini tentu ke depan harus ada progres positif yang bisa kita dapat, bukan hanya sekadar seremonial saja, tapi kita semua butuh data yang akurat sehingga kategori atau status kabupaten kota dan nanti akan merepresentasikan kepada provinsi yaitu mendapatkan kategori UHC tentu bisa dicapai oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Menurutnya, sinkronisasi dan akurasi data menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Lampung. Karena itu, DPRD Lampung mendorong seluruh kabupaten/kota untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan JKN agar pelayanan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal pelayanan kesehatan, Komisi V DPRD Provinsi Lampung juga membentuk tim khusus yang bekerja selama 24 jam guna membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pelayanan kesehatan maupun administrasi BPJS. Langkah tersebut dilakukan mengingat tingginya pengaduan masyarakat terkait layanan kesehatan yang diterima DPRD hampir setiap hari.

“Kami berharap forum ini tidak hanya membahas regulasi dan mekanisme, tetapi benar-benar menghadirkan solusi konkret atas persoalan yang terjadi di lapangan. Yang paling penting adalah masyarakat tetap bisa mengakses pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Melalui forum kemitraan tersebut, DPRD Provinsi Lampung berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat semakin diperkuat sehingga pelaksanaan Program JKN di Provinsi Lampung berjalan lebih optimal, responsif, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Read More

Sulpakar Tegaskan Tak Ada Perbedaan Disiplin bagi ASN di Lingkungan Pemprov Lampung

Bandar Lampung — Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar, menegaskan pentingnya disiplin, kebersamaan, dan keteladanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Mingguan di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Senin (18/5/2026).

Dalam amanatnya, Sulpakar menekankan bahwa pelaksanaan apel bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dalam membangun budaya disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas antar aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

“Apel bukan hanya menggugurkan kewajiban seremonial, tetapi memiliki banyak makna dan hikmah dalam membangun disiplin serta kebersamaan aparatur,” ujar Sulpakar.

Ia meminta seluruh ASN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga pelaksana, agar mengikuti apel dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk komitmen terhadap disiplin pegawai negeri.

Menurutnya, disiplin ASN mencerminkan wajah pelayanan Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat. Karena itu, seluruh aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diminta untuk senantiasa memberikan teladan yang baik, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.

“ASN dan PPPK harus menjadi contoh yang baik. Disiplin dalam mengikuti apel menjadi bagian dari keteladanan aparatur pemerintah,” tegasnya.

Sulpakar juga menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan maupun kedudukan dalam penerapan disiplin ASN. Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diwajibkan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia pun meminta para pejabat pimpinan tinggi pratama untuk menjadi teladan bagi pejabat administrator, pengawas, serta seluruh pegawai di masing-masing perangkat daerah.

“Pejabat harus menjadi contoh bagi bawahannya. Kebersamaan dan disiplin inilah yang akan memperkuat kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung,” katanya.

Melalui penguatan disiplin dan budaya kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat mewujudkan aparatur yang profesional, solid, berintegritas, dan semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Read More

Pemprov Lampung Gelontorkan Rp125 Miliar untuk Jaga Kepesertaan JKN 2026

Bandarlampung ----- Pemerintah Provinsi Lampung memastikan komitmennya menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui dukungan anggaran BPJS Kesehatan senilai Rp125 miliar pada 2026. 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) agar cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Lampung tetap terjaga.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (18/5/2026).

“Pemerintah Provinsi Lampung di dalam penyusunan APBD selalu taat dengan mengalokasikan anggaran. Dari pajak rokok, 37,5 persen dialokasikan untuk PBI atau hampir Rp85 miliar,” ujarnya.

Selain PBI, Pemprov Lampung juga mengalokasikan sekitar Rp40 miliar untuk PBPU pemerintah daerah. 

Anggaran itu ditujukan membantu masyarakat yang belum tercakup dalam skema PBI nasional.

Marindo berpendapat pembiayaan jaminan kesehatan di Lampung tidak hanya ditanggung pemerintah provinsi, melainkan juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota. 

Karena itu, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat Lampung tetap memiliki akses layanan kesehatan.

Marindo mengatakan bahwa dukungan pembiayaan tersebut menjadi pelengkap bagi kabupaten/kota yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan kepesertaan JKN di wilayah masing-masing.

“Di 15 kabupaten/kota ini sudah ada dukungan masing-masing. Tinggal bagaimana provinsi meng-cover kabupaten/kota yang belum,” ujarnya.

Selain pembiayaan, Marindo juga menyoroti persoalan peserta PBI JKN yang dinonaktifkan akibat kendala administrasi maupun tunggakan iuran.

Ia meminta BPJS Kesehatan tidak langsung memutus status kepesertaan tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

“Kita minta BPJS memastikan ada warning terlebih dahulu ketika ada data kepesertaan yang tidak aktif akibat premi belum dibayar. Jangan buru-buru diputus,” harapnya.

Marindo menilai pemberian peringatan penting agar pemerintah daerah maupun peserta mandiri memiliki waktu untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran sehingga layanan kesehatan tetap dapat diakses masyarakat.

Pemprov Lampung, lanjut Marindo, telah menyiapkan skenario darurat melalui RSUD Abdul Moeloek untuk menangani pasien yang mengalami kendala administrasi BPJS, meski mekanisme itu hanya digunakan dalam kondisi tertentu.

Sementara itu, Asisten Deputi Kewilayahan III BPJS Kesehatan Fauzi Lukman mengatakan forum tersebut membahas dua isu utama, yakni peningkatan cakupan kepesertaan dan penguatan layanan fasilitas kesehatan.

“Kita bersama mengejar UHC, baik dari sisi cakupan kepesertaan maupun peserta aktif,” ujarnya.

Ia menyebut cakupan kepesertaan JKN di Lampung saat ini telah mencapai sekitar 96 persen, namun tingkat peserta aktif masih berada di kisaran 70 persen dan mayoritas peserta berasal dari segmen PBI Jaminan Kesehatan.

Fauzi mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut juga dibahas rencana reaktivasi peserta PBI yang nonaktif. 

Lanjutnya, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah akan melakukan pendataan ulang untuk memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran.

“Tentu harapan kita proses reaktivasi terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

Selain persoalan kepesertaan, BPJS Kesehatan juga menyoroti kebutuhan peningkatan layanan di fasilitas kesehatan, antara lain penambahan dokter umum, perawat bersertifikat hemodialisa, serta tempat tidur kelas III di rumah sakit.(*)

Read More

Pemprov Lampung Gandeng OJK Perkuat Pembiayaan Pembangunan Melalui Obligasi Daerah

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif guna mempercepat pembangunan serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Sosialisasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah bagi pemerintah daerah se-Sumatera Bagian Selatan yang berlangsung di Grand Mercure Lampung, Senin (18/5/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan baru.

“Ketika kita berbicara tentang masa depan pembangunan daerah, kita berbicara tentang bagaimana daerah harus lebih berani berpikir maju, lebih mandiri, dan lebih inovatif. Karena itu, diperlukan instrumen pembiayaan baru yang mampu mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Mirza, obligasi daerah dan sukuk daerah merupakan solusi strategis yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat struktur pembiayaan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Ia mengungkapkan bahwa Lampung saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera dan menjadi salah satu daerah terbaik di sektor primer. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kemampuan fiskal daerah yang masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan retribusi daerah.

“Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi, sementara kemampuan fiskal kita masih terbatas,” katanya.

Gubernur Mirza juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam di Lampung. Ia menilai banyak komoditas unggulan seperti kopi dan gabah masih dijual dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah, sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati pihak luar.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya capital outflow yang berdampak pada belum optimalnya sektor primer sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat daerah.

Karena itu, ia menekankan pentingnya hilirisasi industri agar Lampung mampu mengolah komoditas unggulan secara mandiri dan mempertahankan nilai tambah ekonomi di daerah.

“Obligasi daerah dan sukuk daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki sumber pembiayaan alternatif untuk membangun proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang,” tegasnya.

Mirza menambahkan, keberhasilan penerbitan obligasi dan sukuk daerah membutuhkan kesiapan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kualitas perencanaan, serta tata kelola yang transparan dan profesional.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, OJK, pelaku pasar keuangan, investor, hingga akademisi untuk membangun sinergi bersama.

“Saya percaya apabila kolaborasi ini berjalan baik, Lampung dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan obligasi daerah dan sukuk daerah di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam mendorong alternatif pembiayaan pembangunan daerah melalui obligasi dan sukuk.

Ia menilai Sumatera Bagian Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor penerbitan obligasi daerah di Indonesia, terlebih dengan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki, termasuk Pelabuhan Panjang dan sektor ekspor kopi Lampung.

Menurut Arifin, penerbitan obligasi daerah dapat membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi secara langsung.

“Penerbitan obligasi daerah sebenarnya tidak rumit. Yang penting adalah mekanisme yang sederhana, efektif, dan mudah diterapkan,” katanya.

Ia juga mencontohkan keberhasilan sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Singapura dalam membangun daerah melalui skema obligasi daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat.

“Dengan sinergi yang baik, kita dapat menghadirkan sumber pembiayaan baru yang dikelola secara profesional dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Read More

Danrem 043/Gatam Pimpin Upacara Bulanan, Sampaikan Amanat KASAD

Kota Metro – Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, S.E., memimpin upacara bendera bulanan di lingkungan Korem 043/Garuda Hitam. Kegiatan yang dikenal sebagai "Upacara 17-an" ini merupakan agenda rutin satuan yang bertujuan memupuk disiplin, menanamkan jiwa nasionalisme, serta menyampaikan amanat strategis Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) kepada seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (18/5/2026).

Upacara tersebut berlangsung di lapangan Makorem 043/Gatam, Jalan Veteran, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit dan PNS Korem 043/Gatam beserta jajaran. Turut hadir dalam upacara tersebut Kasrem 043/Gatam, Kasiren Korem 043/Gatam, para Kasi Kasrem 043/Gatam, Dandim 0411/KM, Dan/Ka Satdisjan jajaran Korem 043/Gatam, serta Kabalak Korem 043/Gatam.

Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam amanat tertulis yang dibacakan oleh Danrem 043/Gatam menyampaikan bahwa memasuki paruh pertama tahun 2026, TNI AD terus berupaya beradaptasi dengan akselerasi perubahan yang dinamis, baik di tingkat global, regional, maupun nasional.

"Kita patut bersyukur sejauh ini seluruh agenda program kerja dan anggaran yang tertuang dalam kalender kegiatan tahun 2026 dapat berjalan lancar sesuai target dan sasaran. Hal ini tentu tidak terlepas dari komitmen setiap lini yang secara disiplin, konsisten, dan terukur melaksanakan tugasnya dengan tulus demi meningkatkan kualitas pengabdian serta profesionalisme," ujar KASAD dalam amanatnya.

Lebih lanjut, KASAD mengingatkan seluruh prajurit untuk terus menjaga kewaspadaan di tengah tingginya dinamika potensi ancaman, salah satunya prediksi kemarau panjang disertai kekeringan ekstrem yang diperkirakan terjadi pada Juni 2026. Ancaman ini bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan ujian ketahanan bangsa yang berimplikasi pada stabilitas nasional.

"Jauh sebelum dinamika ini muncul, TNI AD secara konsisten telah melakukan langkah terobosan progresif untuk mengoptimalkan potensi sumber daya nasional. Kita harus mendukung penuh kebijakan efisiensi pemerintah, merangkul seluruh komponen bangsa demi kemajuan pembangunan, serta memastikan kehadiran negara dalam membantu kesulitan rakyat," tuturnya.

Di akhir amanatnya, KASAD menegaskan pentingnya keberlanjutan program unggulan TNI AD yang langsung menyentuh masyarakat.

"Pelaksanaan program unggulan TNI AD, termasuk kerja keras satgas dalam membangun ratusan jembatan maupun karya bakti skala besar di wilayah satuan jajaran, terbukti mendatangkan manfaat luar biasa bagi masyarakat di pelosok tanah air. Hal tersebut selayaknya terus ditingkatkan di masa depan dengan menggali inovasi-inovasi kreatif," pungkas KASAD. 

Read More

Jaga Disiplin-Cegah Pelanggaran, Prajurit dan PNS Korem 043/Gatam Ikuti Penyuluhan P4GN

Kota Metro - Seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Korem 043/Gatam beserta jajaran mengikuti penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kegiatan ini digelar di Aula Pamungkas Makorem 043/Gatam, Jalan Veteran, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Senin (18/5/2026).

Penyuluhan P4GN ini merupakan program rutin yang wajib diikuti oleh seluruh personel. Tujuannya utamanya adalah untuk menjaga disiplin serta mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan militer.

Dalam kegiatan ini, para personel menerima paparan langsung dari tim Rumah Sakit (Rumkit) DKT yang menghadirkan narasumber dr. Purnama Casia Vera Sirait. Ia mengupas tuntas mengenai bahaya laten penyalahgunaan narkoba, khususnya dampaknya bagi instansi militer dan aparatur sipil negara.

Kasi Intel Kasrem 043/Gatam, Letkol Inf Jarot Susanto, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran seluruh personel dalam penyuluhan ini. Ia mengingatkan bahwa ancaman narkoba saat ini sudah sangat serius dan menyasar seluruh lapisan masyarakat.

"Sebagai prajurit TNI AD, kita harus menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat, memiliki disiplin tinggi, serta menjauhi segala bentuk pelanggaran, termasuk penyalahgunaan narkoba," ujar Letkol Jarot.

Letkol Jarot berharap melalui edukasi ini, personel dapat memahami secara mendalam dampak buruk narkoba pada kesehatan fisik, mental, hingga kehidupan sosial. Selain itu, personel juga diminta waspada terhadap modus peredaran narkoba yang kian berkembang.

"Penting bagi kita untuk melakukan langkah pencegahan dan deteksi dini, baik di lingkungan keluarga, kedinasan, maupun masyarakat. Personel harus berperan aktif membantu mencegah dan melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan narkoba di sekitarnya," imbuhnya.

Ia menekankan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama. Komitmen dan pengawasan melekat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan satuan yang bersih dari barang haram tersebut.

Tak hanya penyuluhan, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urine bagi para personel.

"Kegiatan tes urine hari ini merupakan bentuk pengawasan internal sekaligus langkah preventif satuan untuk memastikan personel Korem 043/Gatam tetap bersih dari narkoba. Ini bukti komitmen pimpinan dalam menjaga integritas dan kehormatan satuan," tegas Letkol Jarot.

"Saya mengajak seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan serius, menyimak materi, dan menjadikan pengetahuan ini sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari maupun tugas kedinasan," pungkasnya.

Read More