JMSI Lampung Tegaskan Arah Transformasi Digital, Dorong Ekosistem Media Inovatif dan Berintegritas

BANDAR LAMPUNG — Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung periode 2025–2030 resmi dilantik di Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (10/4/2026). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa dan dihadiri berbagai unsur pemerintah, organisasi pers, serta pemangku kepentingan daerah.

Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah, serta sejumlah tokoh organisasi media, akademisi, dan unsur Forkopimda yang mewakili instansi masing-masing.

Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran JMSI Lampung dalam membangun ekosistem media siber yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk tantangan digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).

Novriwan: Perkuat Organisasi dan Tiga Program Digital JMSI Lampung

Ketua JMSI Lampung Achmad Novriwan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan organisasi secara berkelanjutan sebagai fondasi utama penguatan peran media di daerah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap tiga inisiatif program digital JMSI Lampung yang digagas oleh pengurus bidang platform digital, Andri Supriyandi.

Tiga program tersebut meliputi:

1. Pengembangan aplikasi agregator news untuk meningkatkan nilai dan distribusi media lokal Lampung

2. Pembangunan aplikasi ojek online sebagai bagian dari ekosistem digital berbasis daerah

3. Pembangunan sistem “single hosting media JMSI” sebagai portal terintegrasi media di Lampung

Novriwan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi tempat pelantikan serta seluruh tamu undangan yang hadir dari berbagai unsur organisasi dan lembaga.

Teguh Santosa: Dorong Kemandirian Platform Digital Nasional

Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap inovasi JMSI Lampung, khususnya kepada kepemimpinan Achmad Novriwan yang dinilai aktif melahirkan berbagai program strategis yang sejalan dengan agenda JMSI nasional.

Ia menegaskan pentingnya membangun platform digital alternatif agar Indonesia tidak terus bergantung pada platform global seperti Google. Menurutnya, sejumlah negara maju seperti Tiongkok dan Korea Selatan telah lebih dahulu membangun ekosistem digital mandiri.

Selain itu, Teguh juga mengajak insan JMSI untuk menghadirkan informasi yang produktif dan konstruktif di tengah tantangan disinformasi global, serta menghindari konten yang berpotensi memecah belah bangsa.

Sekdaprov Lampung: Media Harus Adaptif dan Berintegritas

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dalam kesempatan tersebut mengajak JMSI untuk bijak menghadapi tantangan transformasi digital, khususnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Ia menekankan pentingnya verifikasi dan integritas media dalam menyajikan informasi kepada publik. Selain itu, ia mendorong JMSI untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi publik terhadap program pembangunan di Lampung.

“Media harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga penguat literasi publik dan pembangunan daerah,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutannya.

Dihadiri Berbagai Unsur Strategis

Kegiatan pelantikan ini juga dihadiri oleh berbagai unsur, di antaranya Ketua TP Pembangunan Provinsi Lampung Nurhasanah, Ketua Sikambara Lampung Junaedi, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa, Kadis Kominfotik Lampung Ganjar Jationo, Ketua Laskar Merah Putih Lampung Johan Nasri, serta perwakilan bupati/wali kota se-Lampung, rektor perguruan tinggi, KPU, Bawaslu, Forkopimda, hingga kepala OPD dan lembaga vertikal lainnya.

Acara berlangsung khidmat dan menjadi penanda penguatan kolaborasi antara insan pers, pemerintah, dan seluruh elemen pembangunan daerah dalam menghadapi era digital yang semakin dinamis. (*).

Read More

Mulai Besok, ASN Lampung Selatan WFH Tiap Jumat, Pemkab Pastikan Pelayanan Publik Tetap Jalan

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai menerapkan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan skema kerja fleksibel, yakni kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH). 

Kebijakan ini mulai berlaku sejak 7 April 2026 dan akan mulai diterapkan pada 10 April 2026, dengan skema WFH satu hari setiap pekan, yakni setiap Jumat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Pemkab memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Mulai besok, ASN akan melaksanakan WFH satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat. Sementara hari kerja lainnya tetap WFO. Namun pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu,” ujar Hendry, Kamis (9/4/2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pola kerja yang lebih adaptif dan efektif.

Selain meningkatkan efisiensi kinerja, transformasi ini juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan. ASN didorong mengoptimalkan penggunaan berbagai platform elektronik seperti e-office, tanda tangan digital, aplikasi Srikandi, presensi digital, hingga sistem informasi kepegawaian.

Tak hanya itu, penerapan WFH juga diharapkan memberi dampak lebih luas, mulai dari efisiensi penggunaan energi, pengurangan mobilitas harian yang berkontribusi pada penurunan polusi, hingga mendorong pola hidup yang lebih sehat di kalangan ASN.

Dalam implementasinya, Pemkab Lampung Selatan menekankan sistem kerja berbasis output. Penilaian kinerja ASN tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada hasil kerja yang terukur.

“Kepala perangkat daerah diharapkan melakukan pengawasan dan pengendalian agar transformasi ini berjalan efektif, termasuk dalam mendukung efisiensi energi di lingkungan kerja masing-masing,” kata Hendry.

Meski demikian, tidak seluruh ASN dapat menerapkan WFH. Unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, serta administrasi kependudukan tetap diwajibkan bekerja penuh dari kantor (WFO).

Kebijakan ini juga tidak berlaku bagi pejabat struktural tertentu, seperti Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Camat, Lurah atau Kepala Desa, serta ASN yang bertugas di layanan kedaruratan dan ketertiban umum.

Sebagai bagian dari efisiensi anggaran, Pemkab Lampung Selatan juga menetapkan sejumlah kebijakan pendukung. Di antaranya pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri, pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen, serta mendorong pelaksanaan rapat dan kegiatan secara hybrid atau daring.

Efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan ini nantinya akan dialihkan untuk mendukung program prioritas daerah, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemkab Lampung Selatan memastikan kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan guna mengukur efektivitas sekaligus melakukan penyesuaian jika diperlukan. (*)

Read More

Lewat Dharma Santi Umat Hindu Pemkab Lampung Selatan Pererat Toleransi

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat nilai toleransi antarumat beragama melalui kegiatan silaturahmi Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948 bersama umat Hindu, yang digelar di Aula Pendopo, Lamban Rakyat Lampung Selatan, Kamis (9/4/2026).

Momentum ini menjadi istimewa karena perayaan Nyepi tahun ini berlangsung beriringan dengan bulan suci Ramadan, mencerminkan harmoni kehidupan beragama di Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Ketua TP PKK Zita Anjani, Wakil Ketua TP PKK Reni Apriyani, Sekretaris Daerah Kabupaten Supriyanto besreta Ketua DPW Ratna Yanuana.

Turut hadir juga, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Darmawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan I Nyoman Setiawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Erdiyansyah, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Firmansyah.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Lampung Selatan, Made Sugriwa, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap umat Hindu. 

Ia menilai kehadiran pemerintah dalam kegiatan keagamaan menjadi bukti nyata inklusivitas dalam pembangunan daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas perhatian yang diberikan. Kehadiran pemerintah menjadi bukti bahwa umat Hindu diakui dan menjadi bagian dari pembangunan Lampung Selatan,” ujarnya.

Made Sugriwa juga menyoroti tema Nyepi tahun ini, “Vasudhaiva Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga, Nusantara Harmoni, Indonesia Maju”, yang dinilai relevan dengan kondisi sosial saat ini.

“Momentum Nyepi yang beriringan dengan Ramadan menunjukkan indahnya toleransi dan harmonisasi antarumat beragama di Lampung Selatan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nyepi kepada umat Hindu, sekaligus menegaskan makna Dharma Santi sebagai ruang rekonsiliasi sosial.

“Dharma Santi adalah jembatan hati, manifestasi ajaran luhur untuk merajut kembali persaudaraan,” kata Egi.

Ia juga mengapresiasi masyarakat Bali di Lampung Selatan yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara modernitas dan nilai tradisi.

“Saya bangga melihat masyarakat Bali yang mandiri, pekerja keras, dan tetap teguh memegang adat istiadat. Inilah kekuatan kita, modernitas dalam bingkai tradisi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Egi menekankan pentingnya pelestarian seni dan budaya Bali sebagai bagian dari kekayaan daerah sekaligus potensi pengembangan sektor pariwisata.

“Teruslah melestarikan seni dan budaya. Jangan biarkan identitas budaya luntur. Seni budaya Bali adalah kekuatan karakter dan daya tarik wisata Lampung Selatan,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Egi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

“Kemajuan tidak hanya ditentukan pembangunan fisik, tetapi juga oleh kerukunan masyarakat. Mari kita perkuat persatuan demi Lampung Selatan yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.

Kegiatan Dharma Santi ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi antarumat beragama, meningkatkan kerukunan sosial, serta memperkuat nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat Lampung Selatan. (*)

Read More

Tangis Ibu Desi Pecah! 3 Anaknya Idap Thalasemia, Zita Anjani Datang Bawa Harapan

Kalianda - Air mata itu akhirnya jatuh pelan, tapi tak terbendung. Di sebuah rumah sederhana di Dusun 7 Jati Baru, Kalianda, Desi Rohilah (29) tak lagi mampu menyembunyikan perasaannya saat Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan, Zita Anjani berdiri di hadapannya, menyapa satu per satu anak-anaknya yang tengah berjuang melawan penyakit sejak usia dini.

Sore itu, Kamis (9/4/2026), bukan sekadar kunjungan, momen itu menjelma menjadi pelukan emosional bagi seorang ibu tunggal yang selama ini berjuang dalam diam.

Tiga anak Desi, Almeira Azzahra Alfatun Nisa (8), Abhan Sultanul Alam (7), dan Amara Zea Pelangi (5), harus menjalani hidup yang tak biasa. Sejak kecil, mereka didiagnosis mengidap thalasemia, penyakit kelainan darah yang memaksa mereka bergantung pada transfusi darah rutin setiap dua minggu sekali. 

Kadar hemoglobin yang tak stabil, peradangan darah, hingga kondisi kekurangan gizi yang dialami si bungsu Amara menjadi bagian dari keseharian yang tak bisa mereka pilih.

Zita Anjani tak sekadar datang melihat. Ia duduk, menyapa, dan berbicara langsung kepada anak-anak itu dengan bahasa sederhana, namun penuh harapan.

“Adik-adik harus tetap semangat, rajin belajar, supaya nanti bisa jadi orang sukses. Bisa jadi bupati, wakil bupati,” ujarnya, disambut tatapan polos penuh harap.

Kepada Abhan, ia menitipkan pesan yang lebih dalam. Sebuah dorongan kecil yang sarat makna bagi anak laki-laki yang kelak diharapkan menjadi penopang keluarga.

“Kalau laki-laki harus kuat, harus bantu ibu,” kata Zita Anjani.

Di balik senyum anak-anak itu, ada cerita panjang tentang perjuangan. Desi menjalani semuanya seorang diri setelah berpisah dengan suami. 

Menjadi ibu sekaligus ayah, ia harus memastikan ketiga anaknya tetap mendapatkan pengobatan rutin, meski beban hidup kian berat dari hari ke hari.

Namun, ia tidak sepenuhnya sendiri. Perhatian dan kepedulian yang diberikan membuat Desi merasa tidak sendiri dalam menghadapi cobaan merawat buah hatinya yang sakit.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Kesehatan telah memberikan dukungan nyata, mulai dari fasilitas transportasi untuk pengobatan ke Rumah Sakit Immanuel hingga jaminan biaya melalui BPJS Kesehatan. Bantuan tersebut menjadi nafas tambahan bagi keluarga kecil ini untuk terus bertahan.

Dalam kunjungan itu, Zita Anjani juga menyerahkan bantuan sembako dan santunan sebagai bentuk kepedulian langsung. Meski sederhana, bagi Desi, perhatian itu memiliki arti yang jauh lebih besar dari sekadar bantuan materi.

“Terima kasih banyak Bu Zita sudah mengunjungi kami. Saya senang sekali, terharu, campur aduk rasanya. Terima kasih juga untuk semua yang sudah peduli,” ucap Desi lirih.

Di tengah segala keterbatasan, Desi tetap memastikan anak-anaknya bersekolah. Bahkan, pihak sekolah turut menjadi bagian dari sistem dukungan, dengan sigap memberi kabar jika kondisi anak menurun, seperti saat demam atau kelelahan.

Kunjungan ini bukan hanya tentang bantuan atau seremoni. Ia menjadi pengingat bahwa di balik angka-angka program kesehatan, ada wajah-wajah kecil yang sedang berjuang, dan ada seorang ibu yang bertahan dengan seluruh kekuatannya.

Di rumah sederhana itu, harapan mungkin tak datang dalam bentuk besar. Tapi hari itu, ia hadir, melalui kepedulian, melalui perhatian, dan melalui keyakinan bahwa mereka tidak sendiri. (*)

Read More

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Realisasikan Perbaikan Ruas Jalan Kasui–Air Ringkih di Percepat Waktu Tempuh dan Konektivitas Antarwilayah

WAY KANAN ---- Penantian panjang masyarakat selama belasan tahun akhirnya mulai terjawab dengan dimulainya pembangunan ruas jalan Kasui–Air Ringkih di Kabupaten Way Kanan. 

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun langsung meninjau ruas tersebut pada Rabu (8/4/2026).

Selama lebih dari satu dekade, warga harus bertahan dengan kondisi jalan rusak bahkan sebagian belum pernah tersentuh aspal.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2026 mulai merealisasikan perbaikan ruas tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Way Kanan. 

Ruas Kasui–Air Ringkih sendiri memiliki panjang sekitar 26,295 kilometer dengan tingkat kemantapan jalan baru mencapai 45,03 persen.

Gubernur Mirza dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan jalan ini harus dilakukan dengan kualitas terbaik, mengingat besarnya harapan masyarakat yang telah menunggu lama.

“Kurang lebih 15 tahun jalan ini tidak diperbaiki. Masyarakat sudah sangat sabar, mereka menahan kondisi jalan rusak bertahun-tahun. Jadi saya minta pekerjaan ini dilakukan sebaik mungkin sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar pekerjaan proyek, tetapi merupakan amanah yang membawa harapan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal kontrak pekerjaan, tapi ini adalah wujud dari doa-doa masyarakat. Jangan sampai hasilnya mengecewakan,” tegasnya.

Gubernur Mirza juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan pemeliharaan, terutama pada sistem drainase agar jalan yang dibangun dapat bertahan lama.

“Kalau dijaga dengan baik, jalan ini bisa bertahan hingga 20 tahun. Tapi harus dijaga bersama, terutama aliran airnya,” tambahnya.

Kepala Kampung Gunung Sari Malik Irsan menggambarkan secara mendalam bagaimana penantian panjang itu kini berbuah harapan.

Ia menyebut, bagi masyarakat Rebang Tangkas, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan jawaban atas kebutuhan mendasar yang telah lama dirasakan namun belum terpenuhi.

“Ini bukan hanya soal jalan dibangun, tapi ini tentang harapan masyarakat yang akhirnya dijawab. Kami sudah menunggu ini berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah menjadi cerita turun-temurun di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini kondisi jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga membatasi ruang gerak ekonomi dan aktivitas sehari-hari. 

Ia menuturkan bahwa masyarakat kerap menghadapi risiko tinggi saat melintasi ruas tersebut, mulai dari keterlambatan distribusi hasil pertanian hingga kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi akibat kondisi jalan yang tidak memadai.

“Rebang Tangkas ini salah satu wilayah penghasil sawit di Way Kanan. Jadi jalan ini benar-benar menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Ketika jalan rusak, semua ikut terdampak, mulai dari petani, pedagang, sampai aktivitas sosial masyarakat,” jelasnya.

Malik berpendapat bahwa bagi masyarakat, kehadiran pemerintah menjadi bentuk perhatian nyata sekaligus memberikan keyakinan bahwa pembangunan ini akan berjalan sesuai harapan.

“Atas nama masyarakat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan semua pihak terkait. Kami merasa diperhatikan, dan ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus bergerak maju,” tambahnya.

Ia berharap perubahan signifikan akan segera dirasakan, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan ruas ini memiliki nilai strategis karena akan meningkatkan konektivitas antarwilayah. 

Jika tersambung hingga perbatasan Sumatera Selatan, ruas ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh hingga sekitar 1,5 jam dari Muara Dua menuju Bandar Lampung tanpa harus melalui Martapura.

Sebagai informasi, tahun ini Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 172 miliar untuk perbaikan jalan di Kabupaten Way Kanan, mencakup 7 paket kegiatan dari total 13 ruas jalan. 

Khusus untuk ruas Kasui–Air Ringkih, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 53,319 miliar untuk penanganan sepanjang 5,6 kilometer yang terbagi dalam dua segmen.

Selain peningkatan kualitas jalan, proyek ini juga mencakup pelebaran badan jalan dari sebelumnya 3,5 meter menjadi 6 meter, dengan tambahan bahu jalan masing-masing 1 meter di sisi kanan dan kiri sehingga total lebar mencapai 8 meter. 

Metode konstruksi yang digunakan pun ditingkatkan dengan mengganti aspal (hotmix) menjadi rigid pavement untuk meningkatkan daya tahan jalan.(*)

Read More

Apindo Harap Proses Hukum PSMI Tidak Ganggu Operasional Perusahaan dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Bandarlampung — Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung berharap proses hukum yang tengah dijalani oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) di Kejaksaan Tinggi Lampung tetap berjalan secara profesional tanpa mengganggu operasional perusahaan maupun hak-hak petani plasma.

Ketua Umum DPP Apindo Lampung, Ary Meizari Alfian, menegaskan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Namun demikian, ia mengingatkan agar penanganan perkara tersebut tetap memperhatikan dampaknya terhadap kegiatan usaha dan ekosistem ekonomi yang lebih luas.

“Apindo menghargai proses hukum yang dilakukan oleh Kejati Lampung. Namun kami berharap proses tersebut tidak sampai mengganggu operasional perusahaan, karena hal ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha, tenaga kerja, serta petani plasma,” ujarnya dalam rapat bersama jajaran pengurus Apindo Lampung, Rabu (8/4).

Menurut Ary, keberadaan PT PSMI tidak hanya berpengaruh pada internal perusahaan, tetapi juga menyangkut kehidupan banyak pihak, mulai dari karyawan, mitra usaha, hingga para petani plasma yang menggantungkan penghasilan mereka pada aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, stabilitas operasional dinilai sangat penting untuk menjaga roda perekonomian daerah tetap berjalan.

“Operasional perusahaan harus tetap dijaga, karena dampaknya sangat luas terhadap stabilitas ekonomi daerah. Jangan sampai ada efek domino yang merugikan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Apindo Lampung juga mengimbau para petani plasma untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi massa yang berpotensi memperkeruh situasi. Ary menilai, penyelesaian persoalan sebaiknya dilakukan melalui jalur dialog dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami mengajak seluruh pihak, khususnya petani plasma, untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi yang dapat mengganggu ketertiban. Mari kita percayakan proses ini kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab organisasi, Apindo Lampung juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan kepada PT PSMI apabila diperlukan. Hal ini mengingat perusahaan tersebut merupakan bagian dari anggota Apindo.

“PT PSMI adalah anggota Apindo, sehingga kami siap memberikan pendampingan atau advokasi guna membantu mencarikan solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi,” ungkap Ary.

Apindo berharap, melalui pendekatan yang bijak dan kolaboratif antara aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat, persoalan ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan gejolak yang berdampak luas terhadap iklim investasi di Provinsi Lampung.

Dengan demikian, kepercayaan investor tetap terjaga, kegiatan usaha berjalan normal, serta kesejahteraan masyarakat Lampung khususnya petani plasma di Kabupaten Waykanan sekitar dapat terus terlindungi.

Sekretaris DPP Apindo Lampung, Yanuar Irawan, menambahkan, Apindo akan berkomunikasi dengan PT.PSMI untuk mengetahui persoalannya secara utuh. Apindo berharap masalah yang muncul tidak sampai mengganggu stabilitas ekonomi maupun investasi di Lampung.

"Apindo menghormati proses hukum yang ada. Tapi Apindo berharap operasional perusahaan tidak terganggu agar stabilitas investasi dan ekonomi di daerah tidak terganggu," ungkapnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Lampung, Ardiansah, menjelaskan, Apindo berharap menajemen PT.PSMI dan Kejati Lampung sama-sama memastikan operasional perusahaan tidak terganggu.

 Sebab operasional perusahaan berkaitan langsung dengan hak-hak petani plasma, karyawan dan iklim investasi di daerah."Jadi Apindo berharap semua pihak menghargai proses hukum yang ada, tapi juga sama-sama memastikan operasional perusahaan tidak terganggu," pungkasnya.

Read More

Polres Pringsewu Gencarkan Edukasi Narkoba, Kampung Tangguh Gadingrejo Timur Jadi Percontohan

Pringsewu –Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu terus menggencarkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kali ini, kegiatan digelar di Pekon Gadingrejo Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada Rabu (08/04/2026).

Kegiatan sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pringsewu, Iptu Laksono Priyanto, SH, sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menciptakan wilayah yang bersih dari pengaruh dan peredaran narkotika.

Menariknya, sosialisasi ini sengaja dilaksanakan di posko Kampung Tangguh Anti Narkoba yang telah berdiri di pekon tersebut sejak beberapa tahun sebelumnya. Pemilihan lokasi ini menjadi simbol penguatan komitmen bersama dalam menjaga lingkungan dari ancaman narkoba sekaligus menghidupkan kembali peran aktif kampung tangguh sebagai benteng pencegahan di tingkat masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari kepala pekon dan aparatur pekon, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga warga setempat. Tak hanya itu, perwakilan pelajar dari SMK Telkom yang berada di pekon tersebut juga turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Dalam penyampaiannya, Iptu Laksono Priyanto menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi juga harus diimbangi dengan langkah pencegahan melalui edukasi yang menyentuh langsung masyarakat.

“Kami tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkotika, tetapi juga berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, sehingga bisa bersama-sama mencegah peredarannya,” ujarnya.

Komitmen pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya disampaikan oleh Kepala SMK Telkom Lampung, Dedi Eko Cahyono.

Ia menyebut terpilihnya Pekon Gadingrejo Timur sebagai Kampung Tangguh Anti Narkoba diharapkan dapat menjadi cerminan bahwa wilayah tersebut, termasuk lingkungan sekolah, merupakan tempat yang aman dan ramah bagi anak-anak, pelajar, maupun masyarakat yang tinggal di dalamnya.

“Kami berharap Pekon Gadingrejo Timur, di mana SMK Telkom berada, benar-benar menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi generasi muda serta masyarakat,” ungkapnya.

Dedi juga berharap sinergi dan kerja sama yang baik antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin, sehingga memberikan manfaat positif secara luas dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini juga menjadi wadah dialog antara kepolisian dan masyarakat, di mana peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak negatif yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan secara mandiri di lingkungan masing-masing.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat, khususnya generasi muda, agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Upaya berkelanjutan ini menjadi bukti nyata bahwa kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, namun juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga generasi bangsa dari ancaman narkoba, demi terwujudnya Kabupaten Pringsewu yang aman dan bebas dari narkotika.

Read More

Pemkot Bandar Lampung Genjot Perbaikan Drainase di 18 Titik, Warga Apresiasi Penanganan Banjir

Bandar Lampung - Sesuai instruksi Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Dinas Pekerjaan Umum  Kota Bandar Lampung melakukan perbaikan saluran air, perbaikan talud, pemasangan box culvert, serta pembersihan sendimentasi di 18 titik pada Rabu (8/4) hal ini dilakukan agar tidak ada lagi air yang meluap ketika hujan. 

Pemerintah Kota Bandar Lampung  melakukan percepatan normalisasi sungai dan gorong-gorong di beberapa wilayah, salah satunya dengan melakukan penataan konstruksi bangunan yang berada di Kelurahan Tanjung Senang. 

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana  menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemkot memberikan solusi jangka panjang terhadap persoalan banjir yang kerap dikeluhkan warga. 

“Normalisasj sungai tetap menjadi prioritas kami, terutama melakukan pembersihan sendimen yang tebal di setiap gorong-gorong di Bandar Lampung," tegasnya. 

Dia memastikan ingin masyarakat merasa aman dan nyaman, terutama saat musim hujan. Pembenahan infrastruktur seperti ini akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah yang kerap meluap airnya. 

Masyarakat pun mengapresiasi langkah taktis pemkot yang berkerja dari siang hingga malam hari, agar masyarakat bisa merasakan nyaman dalam beraktivitas 

Terutama progres perbaikan gorong-gorong di Kelurahan Tanjungsenang yang di nilai berjalan cepat.

Read More

Perkuat Sinergi, Danrem 043Gatam Dampingi Pangdam XXI/RI Silaturahmi dan Halal Bihalal Bersama Ulama dan Masyarakat

Lampung - Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki,S.E., M.Han., mendampingi Pangdam XXl/RI Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si.(Han)., beserta rombongan bersilaturahmi sekaligus Halal Bihalal bersama para alim ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Rabu (08/04/2026)

Kegiatan tersebut berlangsung di Makodim 0411/KM, Kelurahan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dengan tema "Bersama Rakyat dan Ulama TNI Kuat", dengan tujuan untuk mempererat sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI-Polri, dan masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan stabilitas keamanan (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. 

Pangdam XXI/RI Mayjend TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si.(Han)., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya, namun kita harus waspada, banyak negara lain yang tidak ingin melihat indonesia menjadi negara yang besar dan akan berupaya membuat indonesia pecah.

"Dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, negara membentuk sistem pertahanan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas pokok untuk mempertahankan keadaan nagara, melindungi segenap bangsa, serta menjaga keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,"terangnya.

Selanjutnya Pangdam menyampaikan komitmen Kodam XXI/RI dalam membangun Provinsi Lampung melalui sinergitas dengan Forkopimda, yakni dengan pola pembangunan berbasis Lima Pilar yakni, ketahanan pangan, konektivitas, SDM, mitigasi, dan pentahelix), serta peningkatan profesionalisme prajurit, selain itu Pangdam juga menegaskan bahwa tolak ukur keberhasilan adalah penurunan angka kriminalitas dan rasa aman masyarakat. 

Dikesempatan tersebut juga KH. Muali Irsyam S.Pd.I., selaku Ketua LP Ma'arif PCNU dan tokoh agama Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan halal bi halal adalah momentum silaturahim kebangsaan, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui kegiatan halal bi halal ini beliau mengajak seluruh lapisan masyarakat Lampung Tengah untuk senantiasa bahu membahu, bersatu padu meningkatkan pengabdian untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Kabupaten Lampung Tengah.

Dr. H. Mustofa M.H., selaku tokoh masyarakat juga menyampaikan bahwa acara halal bihalal yang di laksanakan di Kodim 0411/KM Terbanggi Besar, merupakan momen yang tepat untuk mempererat silaturahmi dan mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan, "Semoga pertemuan ini menjadi jalan untuk membersihkan hati, serta meningkatkan kekeluargaan dan solidaritas di antara kita, "tuturnya.

Sementara itu Kaban Kesbangpol Provinsi Lampung Achmad Saefulloh,, S.H., M.H., dalam sambutannya mewakili Gubernur Lampung menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara Pemprov Lampung dan TNI (Kodim/Kodam) sebagai fondasi utama menjaga kondusivitas, keamanan, dan mendukung percepatan pembangunan, terutama dalam ketahanan pangan dan infrastruktur. 

"Gubernur Lampung sangat mengapresiasi peran aktif TNI dalam mendekatkan diri dengan masyarakat melalui pendekatan kultural dan pembangunan. Sinergi ini difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, serta mitigasi lingkungan untuk mendukung visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas", Kolaborasi dengan TNI diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan sehingga program pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa hambatan, "pungkasnya.

Read More

Dinas Kominfo Lampung Selatan Dorong Publikasi Lewat Satu Pintu, Perangkat Daerah Tak Boleh Lagi Jalan Sendiri

Kalianda - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai merapikan arus informasi publik. Seluruh perangkat daerah kini diminta menyampaikan publikasi program melalui satu pintu di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kebijakan ini ditempuh untuk mencegah informasi yang tumpang tindih hingga simpang siur di tengah masyarakat, sekaligus memastikan pesan pembangunan tersampaikan secara utuh dan terverifikasi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan koordinasi terpusat menjadi kunci dalam membangun komunikasi publik yang efektif di lingkungan pemerintah daerah.

“Ke depan, seluruh informasi dari perangkat daerah harus terkoordinasi melalui Dinas Kominfo agar tidak terjadi simpang siur,” kata Hendry saat kegiatan optimalisasi pengelolaan media sosial di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, peran Dinas Kominfo tidak lagi sekadar sebagai pengelola informasi, tetapi juga menjadi rujukan utama komunikasi resmi pemerintah daerah. Setiap informasi yang disampaikan ke publik dituntut cepat, akurat, dan telah melalui proses verifikasi.

Di saat yang sama, pemerintah daerah juga memperkuat upaya pengendalian informasi, terutama untuk merespons maraknya hoaks. Dinas Kominfo disebut telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau isu yang berkembang di masyarakat.

Setiap informasi yang berpotensi menyesatkan akan dideteksi lebih awal, lalu diklarifikasi bersama perangkat daerah terkait sebelum disampaikan ke publik.

“Isu yang berkembang akan kita deteksi lebih awal, kemudian dikoordinasikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

Selain pembenahan tata kelola informasi, Pemkab Lampung Selatan juga menyiapkan integrasi layanan publik berbasis digital melalui aplikasi “Halo Lamsel”.

Aplikasi tersebut dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang akan mengakomodasi sebanyak kurang lebih 297 layanan dari berbagai perangkat daerah, mulai dari pengaduan hingga permohonan administrasi masyarakat.

Menariknya, seluruh aktivitas layanan dalam sistem itu akan dapat dipantau langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Skema ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah berbasis data.

“Setiap pengaduan dan layanan akan terpantau. Ini bagian dari upaya meningkatkan responsivitas pelayanan publik,” kata Hendry.

Sebagai konsekuensi dari integrasi tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP) layanan agar terhubung dengan sistem yang sama, sekaligus lebih aktif memanfaatkan kanal komunikasi resmi pemerintah.

Hendry menekankan, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan di lapangan, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut mampu menjangkau publik.

“Program yang baik harus diiringi dengan penyampaian informasi yang baik pula,” tegasnya.

Dengan skema komunikasi terpusat dan layanan digital terintegrasi, pemerintah daerah berharap penyampaian program pembangunan menjadi lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)

Read More