Unjuk Rasa Mahasiswa Warnai Kantor DPRD dan Pemprov Lampung

Bandar Lampung – Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Senin (15/6/2026). Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.

Menjelang aksi berlangsung, aparat keamanan telah memperketat pengamanan di kawasan perkantoran Pemprov dan DPRD Lampung. Sejumlah akses masuk dipasangi kawat berduri, sementara kendaraan taktis dan personel gabungan disiagakan di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan.

Massa aksi yang berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung, Kesatuan Aksi Mahasiswa UIN Lampung (KAMU Lampung), dan Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Itera), menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Isu yang diangkat meliputi penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Mahasiswa menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang terdampak berbagai kebijakan nasional. Melalui orasi dan penyampaian pernyataan sikap, mereka berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan rakyat.

Hingga aksi berlangsung, situasi di sekitar Kantor DPRD dan Pemprov Lampung terpantau kondusif. Aparat keamanan terus berjaga untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berjalan aman, tertib, dan damai.

Aksi unjuk rasa ini menjadi bagian dari gelombang aspirasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah, dengan harapan pemerintah dapat mendengar dan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan secara demokratis.

Read More

XPONESIA Awards 2026 Apresiasi UMKM dan BPD HIPMI Terbaik dalam Rangkaian MUNAS XVIII HIPMI

Lampung – XPONESIA 2026 tidak hanya menjadi salah satu pusat perhatian dalam rangkaian Musyawarah Nasional (MUNAS) XVIII HIPMI yang berlangsung pada 10–11 Juni 2026 di Novotel Lampung, tetapi juga menjadi panggung apresiasi bagi para pelaku UMKM, Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI, dan peserta pameran yang menampilkan performa terbaik selama kegiatan berlangsung.

Sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas, inovasi, kemampuan membangun interaksi dengan pengunjung, serta kontribusi dalam menyukseskan pameran, XPONESIA 2026 menganugerahkan XPONESIA Awards 2026 kepada lima booth terbaik dalam kategori yang berbeda. Penghargaan tersebut disertai dengan uang pembinaan yang diberikan oleh Organizing Committee (OC) Lokal MUNAS XVIII HIPMI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha dan peningkatan kualitas peserta pameran.

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Koordinator XPONESIA 2026, Dimas H. Pribadi, didampingi sejumlah tamu undangan dan mitra strategis, di antaranya Albert Chandra, Asisten Manajer FPPU Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Luki Nurwendhi, Wakil Pemimpin PNM Cabang Lampung, serta Hengki Andrianto, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Menengah Kementerian UMKM Republik Indonesia.

Adapun penerima XPONESIA Awards 2026 adalah:

- The Most Supportive BPD: BPD HIPMI Maluku

- The Most Crowded Booth: CV. Mitra TOP

- Best Engagement Booth: BPD HIPMI Bali

- People’s Choice Award: Luxxe Studio

- Best Booth Design: BPD HIPMI Papua Selatan

Koordinator XPONESIA 2026, Dimas H. Pribadi, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan yang mampu menghadirkan semangat kolaborasi sekaligus mendorong terjadinya transaksi bisnis yang nyata bagi para peserta.

“Alhamdulillah, XPONESIA 2026 berjalan dengan sangat sukses. Antusiasme peserta dan pengunjung luar biasa. Bahkan beberapa tenant kuliner telah habis terjual sejak hari pertama. Hal ini menunjukkan besarnya dukungan kader HIPMI dari seluruh Indonesia terhadap produk-produk UMKM yang hadir dalam XPONESIA,” ujarnya.

Kesuksesan XPONESIA 2026 tidak terlepas dari koordinasi yang solid antara Ketua Organizing Committee (OC) MUNAS XVIII HIPMI, Arief Satria Kurniagung, dan Koordinator XPONESIA 2026, Dimas H. Pribadi, serta kerja keras seluruh panitia yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Tim inti XPONESIA 2026 yang menjadi motor penggerak suksesnya acara terdiri atas Dimas H. Pribadi, Imaduddin Indrissobir, Kevin Tambunan, Randy Sugiarto, Ira Damayanti Pohan, Yakuttinah Marjan, Yuke Elvandari, Mohammad Riski Borman, Wahyudi Yuka, dan Ario Pringgodany.

Melalui sinergi yang kuat antara HIPMI, pemerintah, lembaga keuangan, dan para pelaku usaha, XPONESIA 2026 berhasil menghadirkan ruang promosi, edukasi, networking, dan transaksi bisnis yang memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan UMKM Indonesia.

Dukungan dari Bank Indonesia, PNM, Kementerian UMKM Republik Indonesia, serta seluruh pihak yang terlibat menjadi bukti nyata bahwa pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dengan suksesnya penyelenggaraan tahun ini, XPONESIA diharapkan terus menjadi agenda unggulan yang mampu mendorong UMKM Indonesia naik kelas, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global. 

Read More

Perkuat Disiplin dan Soliditas, Lapas Kalianda Gelar Latihan Fisik, Mental, dan Disiplin bagi Pegawai

Kalianda – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kedisiplinan dan profesionalisme pegawai. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggelar kegiatan Latihan Fisik, Mental, dan Disiplin (FMD) bekerja sama dengan Kodim 0421/Lampung Selatan, yang berlangsung di lingkungan Lapas Kalianda, Jumat (13/6).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda bersama personel TNI dari Kodim 0421/Lampung Selatan dan diikuti seluruh jajaran pegawai. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan internal guna membentuk karakter pegawai yang tangguh, disiplin, serta memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam menjalankan tugas pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan berbagai materi yang meliputi latihan fisik, pembinaan mental, serta penguatan kedisiplinan. Melalui kegiatan ini, para pegawai didorong untuk meningkatkan kesiapan dalam melaksanakan tugas, memperkuat jiwa korsa, serta menumbuhkan integritas dan loyalitas terhadap organisasi.

Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda mengatakan bahwa kegiatan FMD merupakan salah satu bentuk investasi organisasi dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan memiliki komitmen kuat terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai petugas pemasyarakatan.

"Disiplin bukan hanya soal hadir tepat waktu, tetapi tentang kesungguhan dalam menjalankan amanah. Setiap pegawai harus memiliki komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab yang sama terhadap organisasi. Tidak boleh ada setengah hati dalam bekerja maupun dalam mengikuti setiap kegiatan kedinasan," tegas Kalapas.

Menurutnya, sinergi antara Lapas Kalianda dan Kodim 0421/Lampung Selatan dalam kegiatan pembinaan ini menjadi langkah positif untuk membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.

Melalui kegiatan Latihan Fisik, Mental, dan Disiplin ini, diharapkan seluruh pegawai Lapas Kalianda semakin solid, memiliki ketahanan mental yang kuat, serta mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam mendukung terciptanya pemasyarakatan yang maju dan berdampak bagi masyarakat.

Read More

Panen Sawi di Lapas Kalianda, Bukti Nyata Pembinaan Kemandirian dan Dukungan Ketahanan Pangan

Kalianda – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program pembinaan yang produktif melalui kegiatan panen sawi yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP), Jumat (13/6/2026).

Kegiatan panen tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kalianda bersama jajaran petugas dan warga binaan di area pertanian yang selama ini dikelola sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian.

Program ini tidak hanya bertujuan memberikan keterampilan bercocok tanam, tetapi juga membentuk karakter warga binaan agar memiliki etos kerja, disiplin, dan rasa tanggung jawab.

Melalui kegiatan pertanian yang berkelanjutan, warga binaan diberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan yang dapat menjadi bekal saat kembali ke tengah masyarakat. Hasil panen yang diperoleh menjadi bukti bahwa pembinaan di dalam lapas mampu menghasilkan karya yang bermanfaat dan bernilai produktif.

Menariknya, hasil panen sawi tersebut langsung dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan di lingkungan lapas. Sayuran yang dipanen didistribusikan ke dapur Lapas Kalianda sebagai bahan baku penyediaan makanan bagi warga binaan.

Langkah ini sejalan dengan upaya mendukung program ketahanan pangan sekaligus mewujudkan kemandirian lembaga pemasyarakatan melalui pemanfaatan lahan produktif yang tersedia.

Kalapas Kalianda menegaskan bahwa pembinaan kemandirian harus memberikan dampak nyata, tidak hanya bagi warga binaan tetapi juga bagi institusi pemasyarakatan secara keseluruhan.

> “Pembinaan tidak boleh berhenti pada kegiatan semata. Harus ada hasil yang bisa dirasakan, baik oleh warga binaan maupun institusi. Melalui kegiatan pertanian ini, kami ingin membuktikan bahwa warga binaan mampu berkarya, produktif, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan. Dari dibina menjadi berguna, itulah tujuan pembinaan yang sesungguhnya,” tegas Kalapas.

Program pertanian yang dijalankan Lapas Kalianda menjadi salah satu bentuk implementasi pembinaan berbasis keterampilan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan.

Selain menghasilkan produk yang bermanfaat, kegiatan ini juga menjadi sarana pembentukan karakter positif sebagai bekal reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana.

Dengan keberhasilan panen sawi tersebut, Lapas Kalianda terus menunjukkan bahwa pembinaan yang terarah dan berkelanjutan dapat menghasilkan manfaat nyata, sekaligus mendukung program ketahanan pangan dari dalam lingkungan pemasyarakatan.

Read More

Dua Penadah Motor Curian Ditangkap di Tanggamus, Saat Akan Jual di Facebook

Bandar Lampung – Polsek Labuhan Ratu mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan dan penadahan kendaraan bermotor. 

Dua pria berinisial EI (23) dan A (39) ditangkap saat berupaya menjual sepeda motor hasil curian melalui Facebook Marketplace.

Kapolsek Labuhan Ratu AKP Ono Karyono mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan kehilangan dua unit sepeda motor milik korban berinisial BRS (19), seorang mahasiswa, di sebuah rumah kos di Jalan Bhayangkara, Gang Cendrawasih, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, pada 30 Maret 2026 lalu. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp42 juta.

"Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa salah satu motor yang hilang, yakni Yamaha WR, sedang ditawarkan melalui Facebook Marketplace dengan harga Rp17 juta," kata AKP Ono Karyono, Jumat (12/6/2026).

Petugas kemudian menyamar sebagai pembeli dan mengatur pertemuan dengan penjual di wilayah Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Saat transaksi hendak dilakukan, polisi langsung mengamankan A yang diketahui bertugas memasarkan motor tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, A mengaku hanya membantu menjualkan motor atas permintaan EI dan dijanjikan komisi apabila kendaraan tersebut berhasil terjual.

"Pelaku menawarkan motor dengan keterangan dilengkapi STNK. Namun setelah kami lakukan pendalaman, dokumen STNK yang ditunjukkan ternyata palsu," ujar Ono.

Berdasarkan keterangan A, polisi bergerak cepat dan menangkap EI di wilayah Kota Agung. Kepada penyidik, EI mengaku memperoleh motor tersebut dari seseorang yang kini masih dalam pengejaran petugas.

"Dari pengakuannya, motor itu dibeli dari orang lain yang identitasnya telah kami kantongi dan saat ini masih dalam pengejaran," jelasnya.

Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha WR milik korban beserta dua unit telepon seluler yang digunakan para pelaku. Keduanya kini ditahan dan dijerat Pasal 477 dan Pasal 591 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan dan penadahan.

Read More

Tanamkan Iman dan Integritas, Lapas Kalianda Gelar Bimbingan Rohani bagi Pegawai

Kalianda – Dalam upaya memperkuat pembinaan mental, spiritual, dan integritas aparatur, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda menggelar kegiatan Bimbingan Rohani yang diikuti oleh seluruh pegawai, pejabat struktural, staf, serta regu pengamanan, Jumat (12/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Lapas Kalianda tersebut menjadi bagian dari program pembinaan kepribadian bagi pegawai guna menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta meningkatkan kualitas moral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Melalui materi yang disampaikan oleh pemuka agama, para peserta diajak untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan rasa syukur, serta menanamkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, bimbingan rohani juga menjadi sarana refleksi diri agar setiap pegawai mampu menghadapi tantangan pekerjaan dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Beni Nurrahman, menegaskan bahwa penguatan spiritual merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.

“Petugas pemasyarakatan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas pembinaan, pengamanan, dan pelayanan. Oleh karena itu, selain kompetensi dan kedisiplinan, diperlukan pula keimanan serta integritas yang kuat sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Beni Nurrahman.

Menurutnya, nilai-nilai spiritual yang tertanam dengan baik akan membentuk karakter pegawai yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki komitmen tinggi terhadap etika kerja dan pelayanan publik.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan hati yang bersih dan moral yang kuat, seluruh jajaran dapat memberikan kinerja terbaik, menjaga amanah yang diberikan negara, serta mendukung terwujudnya pemasyarakatan yang semakin PASTI dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan bimbingan rohani ini, Lapas Kelas IIA Kalianda menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, integritas, dan profesionalisme, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan secara optimal.

Read More

Sekber Tiga Asosiasi Media Bedah Strategi Dongkrak PAD Lampung

BANDARLAMPUNG – Sekretariat Bersama (Sekber) tiga organisasi perusahaan media konstituen Dewan Pers di Lampung kembali menggelar Sarasehan Jilid II yang mengangkat tema “Pajak Digali, Pajak Dikepul, Lalu?” di Aula Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, Rabu (10/6/26).

Sekber tersebut terdiri dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Dalam satasehan yang dipandu oleh Ketua Harian SMSI Lampung, Fajar Arifin itu, , Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, memaparkan sejumlah langkah yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Salah satu kebijakan yang disoroti adalah pemberian keringanan bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak antara satu hingga lima tahun.

"Konsepnya adalah pemilik kendaraan hanya diwajibkan membayar pajak berjalan satu tahun ditambah 50 persen dari nilai pajak tahun berjalan sebagai pengganti tunggakan," katanya saat menyampaikan materi dalam acara sarasehan.

Selain keringanan tunggakan, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan program penghargaan bagi wajib pajak yang selama ini disiplin membayar PKB.

Diskon sebesar 5 persen diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Sementara potongan 15 persen diberikan kepada wajib pajak yang tercatat membayar PKB secara berturut-turut selama empat tahun.

Adapun diskon 20 persen diberikan kepada pemilik kendaraan berusia lebih dari 10 tahun yang tetap konsisten membayar pajak selama empat tahun berturut-turut. Sedangkan potongan tertinggi sebesar 25 persen diberikan kepada wajib pajak yang tidak pernah menunggak selama empat tahun berturut-turut dengan usia kendaraan lebih dari 15 tahun.

Pemprov Lampung juga memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan proses balik nama maupun mutasi kendaraan dalam daerah. Untuk kendaraan roda empat, diskon PKB tahun berjalan diberikan sebesar 25 persen, sedangkan kendaraan roda dua memperoleh potongan hingga 50 persen.

Sementara bagi kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi Lampung, pemerintah memberikan insentif berupa diskon pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama dan tahun kedua. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan validitas data kendaraan sekaligus memperluas basis penerimaan daerah.

Saipul menyebutkan, hingga saat ini realisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung telah melampaui 54 persen dari target yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Harapannya, dengan adanya diskon dan riwerd bagi taat pajak ini, ke depannya masyarakat dapat berlomba-lomba untuk membayar pajak, dan tentunya akan menambah pendapatan daerah," harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung, Kompol Juli, menjelaskan bahwa kepolisian memiliki peran dalam memastikan legalitas kendaraan melalui sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Menurutnya, tugas kepolisian di lingkungan Samsat bukan melakukan pendataan wajib pajak yang patuh, melainkan memastikan keabsahan data kendaraan melalui Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Jadi, kaitannya polisi terutama di dalam Samsat itu adalah untuk memberikan keabsahan kendaraan. Pemilik kendaraan itu wajib melakukan registrasi 5 tahun sekali," tegasnya.

Ia menjelaskan, kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang selama lebih dari lima tahun berpotensi kehilangan validitas data dalam sistem kepolisian.

"Jadi, ketika pemilik kendaraan sudah mati pajak selama 5 tahun, maka diharuskan registrasi ulang, jika tidak melaksanakan registrasi maka keabsahan surat akan hilang dari database kepolisian," jelasnya.

Kompol Juli menilai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak dan registrasi kendaraan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara maju.

"Di luar negeri ada batas usia kendaraan, jika kendaraan lewat 10 tahun maka akan dihanguskan sementara di negara kita kalau melihat kendaraan lebih dari 10 tahun masih beroperasi," tutupnya. (Sek)

Read More

Munas XVIII HIPMI Tetapkan Ade Jona Prasetyo sebagai Ketua Umum Periode 2026–2029

Bandar Lampung – Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berlangsung pada 10–11 Juni 2026 di Hotel Novotel Bandar Lampung sukses digelar dan menetapkan Ade Jona Prasetyo sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2026–2029 secara aklamasi.

Penetapan Ade Jona dilakukan dalam rangkaian Sidang Pleno Munas XVIII HIPMI sebagai bentuk kesepakatan dan dukungan penuh dari peserta munas. Terpilihnya Ade Jona menandai berakhirnya proses regenerasi kepemimpinan organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia tersebut.

Mengusung tema “Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional”, Munas XVIII HIPMI menjadi ajang konsolidasi nasional yang mempertemukan pengurus HIPMI dari seluruh Indonesia untuk merumuskan arah organisasi sekaligus memperkuat peran pengusaha muda dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Pembukaan Munas pada Rabu (10/6/2026) turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap peran strategis HIPMI dalam mencetak dan mengembangkan pengusaha muda Indonesia.

Presiden hadir didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Bahlil Lahadalia, serta Maruarar Sirait.

Selain agenda organisasi, Munas XVIII HIPMI juga menghadirkan berbagai kegiatan strategis seperti HIPMI Business Forum, business matching, pembahasan kebijakan organisasi, hingga konsolidasi BPP dan BPD HIPMI se-Indonesia.

Ketua Umum BPP HIPMI periode 2022–2026, Akbar Himawan Buchari, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan Munas. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi penguatan moral bagi seluruh kader HIPMI untuk terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Atas nama keluarga besar BPP HIPMI, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas kehadiran dan arahannya kepada seluruh kader HIPMI. Munas XVIII ini adalah momentum penting bagi HIPMI untuk memperkuat konsolidasi, menjaga persatuan, serta memperkuat semangat kewirausahaan nasional,” ujar Akbar.

Ia menegaskan HIPMI akan terus menjadi jembatan antara potensi generasi muda, peluang usaha, dan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, organisasi tersebut akan tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas kesempatan usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja.

Sementara itu, Ketua Umum Terpilih BPP HIPMI, Ade Jona Prasetyo, mengajak seluruh kader dan kandidat yang mengikuti kontestasi Munas untuk kembali bersatu demi kemajuan organisasi.

“Kontestasi telah selesai. Saatnya kita kembali bersatu. Dengan semangat bertanding untuk bersanding, saya mengajak seluruh kandidat, seluruh kader, BPP, BPD, dan BPC HIPMI di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memajukan HIPMI dari pusat hingga daerah. HIPMI adalah rumah besar kita bersama,” kata Ade Jona.

Ketua Organizing Committee Munas XVIII HIPMI, Arief Satria Kurniagung, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dirancang agar berjalan tertib, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta.

Menurutnya, Munas tidak hanya menjadi forum pemilihan Ketua Umum, tetapi juga wadah penguatan jaringan bisnis, diskusi ekonomi, serta konsolidasi pengusaha muda dari berbagai daerah.

Di sisi lain, Ketua Steering Committee Munas XVIII HIPMI, Tri Febrianto Damu, menegaskan seluruh proses pelaksanaan Munas berlangsung secara demokratis, transparan, dan sesuai aturan organisasi.

Keberhasilan penyelenggaraan Munas XVIII HIPMI dinilai menjadi bukti soliditas organisasi dalam menjaga proses regenerasi kepemimpinan yang tertib dan penuh semangat persatuan.

Dengan terpilihnya Ade Jona Prasetyo, HIPMI diharapkan semakin memperkuat konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah serta meningkatkan kontribusi pengusaha muda dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing global.

Read More

Akbar Himawan: HIPMI Harus Jadi Penggerak Ekonomi dan Pencipta Lapangan Kerja

Bandar Lampung – Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2026–2029, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat persatuan, konsolidasi organisasi, dan peran pengusaha muda dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang secara langsung membuka rangkaian Munas XVIII HIPMI di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Menurut Akbar, kehadiran Presiden menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap peran strategis HIPMI sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pengusaha muda Indonesia.

“Atas nama keluarga besar BPP HIPMI, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kehadiran dan arahannya kepada seluruh kader HIPMI,” ujar Akbar.

Ia menegaskan bahwa Munas XVIII HIPMI merupakan momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi, menjaga persatuan kader, serta membangun semangat kewirausahaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Akbar menekankan komitmen HIPMI dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, HIPMI harus mampu menjadi jembatan yang menghubungkan potensi generasi muda dengan kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia.

“HIPMI harus terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, membuka lapangan kerja, serta mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda yang tangguh dan berdaya saing,” katanya.

Sementara itu, Ketua Organizing Committee (OC) Munas XVIII HIPMI, Arief Satria Kurniagung, memastikan seluruh rangkaian kegiatan dirancang secara tertib, profesional, dan produktif.

“Kami ingin Munas ini tidak hanya rapi dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga kuat secara substansi serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta,” ujarnya.

Selain agenda utama pemilihan ketua umum, Munas XVIII HIPMI juga menghadirkan berbagai kegiatan strategis seperti forum ekonomi, business matching, diskusi kebijakan, hingga konsolidasi nasional yang mempertemukan pengusaha muda dari seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Ketua Steering Committee (SC), Tri Febrianto Damu, menegaskan bahwa pelaksanaan Munas tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, transparansi, serta kepatuhan terhadap aturan organisasi.

“Munas adalah forum tertinggi organisasi. Karena itu seluruh proses harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan tetap menjaga semangat persaudaraan di antara kader HIPMI,” tegasnya.

Pada Munas XVIII HIPMI 2026, terdapat empat kandidat yang bersaing memperebutkan kursi Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029, yakni Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afifuddin Kalla, dan Anthony Leong. Keempat kandidat sebelumnya telah mengikuti debat terakhir pada 3 Juni 2026 dan kini memasuki tahapan puncak pemilihan.

HIPMI menegaskan bahwa Munas XVIII bukan semata-mata proses suksesi kepemimpinan organisasi, melainkan juga bagian dari upaya memperkuat kontribusi pengusaha muda sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan nasional.

Melalui semangat kolaborasi, inovasi, dan persatuan, HIPMI diharapkan mampu melahirkan gagasan serta langkah konkret yang mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan percepatan pembangunan ekonomi menuju Indonesia yang mandiri, maju, dan berdaya saing global. 

Read More

Sekber Konstituen Dewan Pers Sukses Gelar Sarasehan Jilid II Terkait Pajak

Lampung- Sekretariat Bersama (Sekber) 3 Konstituen Dewan Pers di Lampung, AMSI, SMSI, dan JMSI, sukses menggelar Sarasehan Jilid II "Pajak Digali, Pajak Dikepul, Lalu?" yang dilaksanakan di Lantai 3, Gedung Perpustakaan Daerah Jalan ZA Pagar Alam, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan ini menghadirkan pembicara Kepala Bapenda Lampung Siapul, S.Sos., M.I.P., Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol N.Dedy Arifianto,S.H.,S.I.K.,M.H., yang diwakili Kompol Juli, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Rifandy Ritonga, dan Dosen Unila Prof. Dr. Marselina dengan moderator Ketua Harian SMSI Provinsi Lampung Fajar Arifin.

Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi Lampung menemukan metode penggalian pajak untuk meningkatkan PAD Provinsi Lampung.

"Kegiatan ini diselenggarakan dengan harapan membantu Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan PAD dari sektor pajak," ucap Novriwan.

Ketua AMSI, Hendri menyebutkan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Sekber 3 Konstituen Dewan Pers di Lampung terhadap kondisi PAD Provinsi Lampung yang menurun.

"Potensi PAD dari sektor pajak cukup besar, tapi hari ini kita lihat target pendapatan dari pajak belum tercapai. Oleh sebab itu, melalui kegiatan ini  kita dukung pemerintah untuk menemukan solusi dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak," ucap Hendri.

Sementara itu, Ketua SMSI, Donny Irawan, berharap kegiatan ini merupakan salah satu upaya Sekber untuk membantu Pemerintah Provinsi Lampung menemukan solusi bagaimana agar membayar pajak bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Dia menyoroti sekaligus juga mengkritisi ribetnya membayar pajak dan lamanya waktu yang diperlukan. Hal ini, ucapnya, membuat wajib pajak enggan membayar pajak.

"Kami berharap ada metode atau cara membayar pajak yang cepat, seperti kita belanja di Indomaret sehingga bisa menambah motivasi masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak. Sebab, jika untuk membayar pajak harus butuh waktu berjam-jam, tentu masyarakat enggan untuk membayar pajak.(Sekber)

Read More