Unila Sosialisasikan dan Luncurkan SNPMB 2026, Tegaskan Seleksi PROAKTIF

Bandar Lampung – Universitas Lampung (Unila) menggelar Sosialisasi dan Launching Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2026 di Gedung Serbaguna (GSG) Unila, Selasa (3/2/2026). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng.

Acara dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico, S.STP., M.H., para kepala SMA se-Provinsi Lampung, jajaran wakil rektor, dekan, wakil dekan, kepala biro, Direktur Pascasarjana, serta para kepala lembaga di lingkungan Unila.

Sosialisasi dan launching SNPMB 2026 bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi negeri sekaligus memperkenalkan Unila kepada calon mahasiswa serta pemangku kepentingan pendidikan.

Dalam sambutannya, Rektor Unila menegaskan tahun 2026 menjadi gerbang penting bagi siswa untuk melangkah ke pendidikan tinggi. Unila, kata dia, berkomitmen menyelenggarakan proses seleksi mahasiswa baru yang PROAKTIF (Profesional, Akuntabel, Transparan, dan Informatif).

“Launching SNPMB ini menjadi upaya kami memberikan informasi selengkap mungkin terkait proses penerimaan mahasiswa baru 2026 sekaligus mengenalkan lingkungan kampus Unila, sehingga para siswa tidak ragu menentukan pilihan masa depan,” ujar Rektor.

Ia juga mengingatkan siswa agar memandang Unila bukan sekadar tempat belajar, tetapi ruang membangun karakter, inovasi, jejaring, serta mencetak pemimpin masa depan dan wirausahawan yang berdaya saing.

Kepada para guru dan Dinas Pendidikan, Rektor menitipkan pesan agar pendampingan siswa dalam pendaftaran dan registrasi SNBP yang dimulai hari itu dilakukan secara teliti. Menurutnya, keberhasilan siswa merupakan keberhasilan bersama dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Provinsi Lampung.

Rektor menambahkan, Unila terus berbenah melalui peningkatan fasilitas serta penguatan akreditasi internasional sebagai bentuk kesiapan menyambut talenta terbaik dari berbagai sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico berharap semakin banyak putra-putri Lampung diterima di Unila melalui jalur prestasi. Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan strategi pendampingan siswa dengan pemetaan potensi dan kompetensi berdasarkan standar nilai masing-masing.

“Dengan pemetaan tersebut, siswa dapat memahami peluang kelulusan secara realistis dan tidak memaksakan pilihan yang tidak sesuai dengan kemampuan akademiknya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peningkatan mutu guru melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Pihaknya telah memohon kepada Rektor Unila agar mahasiswa yang menjalani PKL dapat membantu proses pembelajaran di 35 sekolah unggulan, khususnya dalam memperbaiki desain pembelajaran agar kualitas pendidikan di Lampung semakin meningkat.

Menanggapi hal itu, Rektor Unila menjelaskan selain sosialisasi langsung, Unila menyiapkan berbagai dukungan untuk calon mahasiswa baru. Tim sosialisasi yang terdiri atas wakil rektor, dekan, dan jajaran terkait akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung, bahkan hingga Sumatra Selatan, Sumatra Barat, dan Jawa Barat.

Dalam kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Unila juga melibatkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Mahasiswa FKIP akan disebar ke berbagai sekolah untuk membantu siswa belajar lebih aktif melalui kegiatan PKL, bukan menggantikan peran guru, melainkan memperkuat proses pembelajaran dan pendampingan akademik.

Melalui sosialisasi dan launching SNPMB ini, Unila berharap siswa, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri serta semakin yakin menjadikan Unila sebagai pilihan utama melanjutkan pendidikan tinggi.

Read More

Guru-guru Lampung Utara Dihimpun, PMII Gelar Seminar Nasional Inspiratif

Lampung Utara, 2 Februari 2026 - PC PMII Lampung Utara berkolaborasi dengan Teacherpreneur dan didukung oleh Pemkab Lampung Utara, Dinas Pendidikan Lampung Utara, dan Kemenag Lampung Utara, menggelar Seminar Nasional dengan tema "Pengajar Belum Tentu Mengajar, Tapi Mampu Menginspirasi" di Gedung Pusiban. Kegiatan ini dihadiri oleh 3.000 peserta, terdiri dari 1.500 guru naungan Dinas Pendidikan Lampung Utara dan 1.500 guru naungan Kemenag Lampung Utara.

Dalam sambutannya, Ketua PMII Lampung Utara, Feni Sri Ayu, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata PMII dalam ikut serta dalam peduli pendidikan. "Guru adalah pahlawan dalam menciptakan pemimpin di masa mendatang," ujar Feni.

Bupati Lampung Utara, yang diwakili Staf Ahli Mandkondri, mengapresiasi kegiatan ini dan menyatakan bahwa PMII benar-benar hadir untuk semua, salah satunya untuk guru-guru. "Sangat perlu bimbingan sehingga tercipta guru-guru yang hebat," tambahnya.

Seminar Nasional ini diisi oleh Tokoh Nasional Syafi'i Efendi, Presiden Indonesian Brics of Forum, yang merupakan motivator muda nomor 1 di Indonesia. Hadir pula Forkopimda lainnya, alumni, dan kader-kader PMII Lampung Utara.

"Seminar ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi para guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung Utara," ujar Feni. Dengan tema yang inspiratif, seminar ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi guru-guru Lampung Utara untuk meningkatkan kemampuan dan inspirasi mereka dalam mengajar.

Read More

Membangun Literasi Data Sejak Dini, BPS Lampung Gelar “Statistics Meets Students” untuk Pelajar SMP

Bandar Lampung — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan literasi data sejak usia dini melalui kegiatan edukatif bertajuk “Statistics Meets Students”.

Puluhan pelajar SMP Pelita Bangsa, Bandar Lampung, mengikuti kegiatan tersebut di Aula BPS Provinsi Lampung, Selasa (3/2), untuk mengenal lebih dekat dunia statistik.

Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran interaktif guna mengubah persepsi siswa terhadap statistik yang selama ini dianggap sebagai deretan angka rumit, menjadi informasi yang relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Kepala BPS Provinsi Lampung yang diwakili Kepala Bagian Umum, Ajid Hajiji, dalam sambutannya menjelaskan bahwa BPS merupakan instansi vertikal yang memiliki tugas mengumpulkan dan menyajikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

“Data yang dikumpulkan BPS, seperti jumlah penduduk atau rumah tangga, digunakan pemerintah untuk merancang program strategis, mulai dari sekolah rakyat hingga program 3 juta rumah,” ujar Ajid.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan bahwa BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada Mei hingga Juli mendatang.

“Kami mohon bantuan adik-adik untuk menyampaikan kepada keluarga di rumah bahwa petugas BPS akan melakukan pendataan Sensus Ekonomi secara serentak. Kami mengajak para pelajar ikut menyosialisasikan pentingnya sensus ini kepada keluarga dan lingkungan sekitar,” tambahnya.

Sensus Ekonomi akan mencakup seluruh aktivitas usaha nonpertanian guna menghasilkan data akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi nasional.

Mewakili pihak sekolah, Ibu Liem menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat karena menjadi aplikasi nyata dari materi pelajaran. “Ini selaras dengan materi Geografi tentang populasi dan Matematika mengenai statistik yang sedang dipelajari siswa kelas 8,” ujarnya.

Materi utama disampaikan Hermawan Prasetyo dengan tema “Lebih Dekat dengan BPS”. Ia menekankan bahwa data tidak hanya berbentuk angka dalam tabel, tetapi juga informasi karakteristik populasi dalam bentuk teks, gambar, audio, hingga peta.

Hermawan juga mengenalkan berbagai produk BPS, mulai dari indikator strategis seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hingga akses data melalui laman resmi lampung.bps.go.id, aplikasi Allstat BPS, serta layanan konsultasi “Talita”. Ia turut memperkenalkan Politeknik Statistika STIS sebagai sekolah kedinasan di bawah BPS bagi siswa yang berminat mendalami statistik.

Sesi berikutnya dipandu Irvan Simamora melalui materi “Yuk Kenalan Sama Penduduk Indonesia”. Para siswa diajak memahami faktor pertumbuhan penduduk, cara membaca piramida penduduk, hingga dampak angka kematian bayi terhadap laju pertumbuhan penduduk.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi. Gabriel, siswa kelas 8, menanyakan wilayah dengan populasi terbesar di Lampung. Narasumber menjelaskan bahwa Lampung Tengah memiliki persentase penduduk tertinggi sebesar 16,19 persen, disusul Bandar Lampung 12,88 persen.

 Sementara itu, menanggapi pertanyaan Gisel tentang kendala di lapangan, BPS menyebut tantangan utama adalah meyakinkan masyarakat bahwa data yang dikumpulkan penting dan dijamin kerahasiaannya.

Kegiatan ditutup dengan office tour untuk mengenalkan lingkungan kerja BPS kepada para siswa. Melalui kegiatan ini,

BPS Provinsi Lampung berharap pelajar SMP Pelita Bangsa dapat menjadi “duta data” yang mendukung agenda statistik nasional, termasuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi pembangunan Indonesia yang lebih terukur dan sejahtera.

Read More

Bupati dan Wabup Pesisir Barat Hadiri Rakornas 2026, Tegaskan Dukungan Program Prioritas Nasional

Bogor – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung dan menyukseskan program prioritas nasional dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

Kegiatan tersebut digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi serta arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pelaksanaan program-program strategis nasional di seluruh Indonesia.

Kegiatan berskala nasional tersebut turut dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan kementerian dan lembaga, para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Dalam forum tersebut, para kepala daerah menerima arahan langsung dari Presiden terkait sejumlah isu strategis nasional, di antaranya penguatan kedaulatan pangan, ketahanan energi, serta penguatan ekonomi daerah yang menjadi fokus utama pembangunan nasional ke depan.

Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat hadir bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat. Turut mendampingi, Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana, S.I.K., M.M.

Kehadiran unsur pimpinan daerah ini mencerminkan soliditas serta kesiapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung dan mengawal implementasi kebijakan serta program prioritas pemerintah pusat di daerah.

Rakornas juga menjadi sarana pemahaman bagi kepala daerah dan Forkopimda terkait pelaksanaan program unggulan Presiden, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Di sela kegiatan, Bupati Pesisir Barat menyampaikan bahwa Rakornas memiliki peran penting dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dengan kondisi dan kebutuhan riil di daerah.

“Rakornas ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerjemahkan program nasional agar dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat Pesisir Barat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat siap mendukung penuh dan mengimplementasikan seluruh program prioritas nasional sesuai kewenangan daerah, dengan tetap mengedepankan potensi lokal serta kepentingan masyarakat.

Keikutsertaan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dalam Rakornas 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Read More

Polresta Bandar Lampung Maksimalkan ETLE Handheld Selama Operasi Keselamatan 2026

Bandar Lampung – Polresta Bandar Lampung melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) memaksimalkan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Keselamatan Krakatau 2026.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat penegakan hukum di bidang lalu lintas, khususnya di lokasi yang belum terjangkau kamera ETLE statis.

Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, AKP R. Manggala Agung, mengatakan bahwa pemanfaatan ETLE Handheld menjadi solusi efektif dalam menindak pelanggaran lalu lintas secara modern dan transparan.

“Dengan adanya sarana ETLE Handheld, kami dapat lebih maksimal dalam melakukan penegakan hukum di lapangan,” ujar AKP R. Manggala Agung, Senin (2/2/2026).

Ia menjelaskan, melalui perangkat ETLE Handheld, petugas dapat memotret pelanggaran lalu lintas secara langsung. Data tersebut kemudian terkirim secara real-time ke sistem pusat untuk diproses lebih lanjut.

Sistem secara otomatis akan mendeteksi nomor polisi kendaraan, identitas pemilik, jenis kendaraan, hingga jenis pelanggaran yang dilakukan.

“Dengan ETLE Handheld ini, petugas bisa bergerak secara mobile. Jadi, di lokasi yang tidak terjangkau kamera statis, penindakan tetap dapat dilakukan secara optimal,” jelasnya.

Menurutnya, penggunaan ETLE Handheld juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme serta meminimalisir potensi penyimpangan di lapangan, karena proses penindakan dilakukan secara elektronik tanpa kontak langsung dengan pelanggar.

“Penindakan dilakukan secara digital, sehingga tidak ada interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Ini sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.

AKP R. Manggala Agung menegaskan bahwa selama Operasi Keselamatan Krakatau 2026, pihaknya akan terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Melalui penerapan ETLE Handheld, diharapkan mampu menekan angka pelanggaran, meningkatkan disiplin pengguna jalan, serta menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

Read More

Lampung Sentra Ternak Nasional, Pemprov Tegaskan Pasokan Daging Sapi Aman

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa ketersediaan daging sapi dan kerbau di wilayah Lampung sepanjang Tahun 2025 berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya berbagai isu dan perbedaan angka terkait neraca supply–demand daging sapi di Lampung yang beredar di ruang publik.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Lampung, Ir. Lili Mawarti, M.Si., IPU, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian teknis Disnakkeswan, neraca supply–demand daging sapi dan kerbau Lampung justru menunjukkan surplus sebesar 3.955 ton pada Tahun 2025.

“Perlu dipahami bahwa perhitungan supply tidak hanya didasarkan pada produksi daging dalam provinsi, tetapi juga harus memasukkan komponen stok awal serta pemasukan ternak dan daging dari luar provinsi,” ujar Lili Mawarti.

Ia menjelaskan, perbedaan angka yang muncul dalam beberapa publikasi disebabkan oleh perbedaan metodologi penghitungan. Dalam publikasi Peternakan dalam Angka 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), supply dihitung hanya dari produksi daging sapi dan kerbau dalam provinsi yang tercatat sebesar 18.523 ton, tanpa memperhitungkan stok awal maupun arus lalu lintas ternak dan daging antarprovinsi serta impor.

“Secara faktual, Lampung merupakan daerah sentra ternak sekaligus penyangga pasokan nasional. Berdasarkan data lalu lintas ternak dalam sistem ISIKHNAS, sepanjang Tahun 2025 Lampung menerima pemasukan 162.911 ekor sapi dan kerbau, termasuk 159.117 ekor sapi impor, dan pada saat yang sama mengeluarkan 298.642 ekor ternak ke luar daerah,” jelasnya.

Kondisi pasokan yang stabil tersebut, lanjut Lili, tercermin langsung dari pergerakan harga di pasaran. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Tahun 2025, komoditas daging sapi tidak memberikan andil inflasi tahunan (year-on-year) di Provinsi Lampung. Bahkan, daging sapi tercatat mengalami deflasi sebesar 0,01 persen pada bulan April dan Desember 2025.

“Ini membuktikan bahwa sepanjang tahun, termasuk pada momen krusial seperti Ramadhan dan Idul Fitri, pasokan daging sapi di Lampung berada dalam kondisi cukup dan terkendali,” tegasnya.

*Populasi Ternak Meningkat, Bantuan Fokus ke Peternak Rakyat*

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung juga mencatat tren peningkatan populasi ternak yang signifikan sepanjang Tahun 2025. Data Disnakkeswan menunjukkan populasi sapi potong mencapai 905.322 ekor, kambing 1.974.609 ekor, ayam ras pedaging 94.814.874 ekor, dan ayam ras petelur 14.850.524 ekor.

Capaian tersebut memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi dengan populasi sapi tertinggi di Pulau Sumatera, sekaligus mendukung agenda nasional swasembada protein hewani.

Dalam keterbatasan anggaran, Lili menegaskan bahwa Pemprov Lampung tetap memprioritaskan bantuan yang berdampak langsung kepada peternak rakyat. Sepanjang Tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan 640 ekor kambing Rambon kepada 32 kelompok tani di 10 kabupaten, 2.000 ekor ayam petelur kepada 20 kelompok tani di 8 kabupaten, serta 2.200 ekor itik lokal kepada 22 kelompok tani di 6 kabupaten, yang seluruhnya dilengkapi pakan konsentrat.

Selain itu, Disnakkeswan juga menyalurkan 32 unit mesin tetas telur kepada 29 kelompok tani di 7 kabupaten. Melalui dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Provinsi Lampung turut menerima bantuan 37.200 ekor Ayam Merah Putih yang disalurkan kepada 62 kelompok tani di 7 kabupaten/kota, lengkap dengan pakan, kandang, obat-obatan, dan vitamin.

*Efisiensi Anggaran, Kinerja Tetap Berprestasi*

Terkait pengelolaan anggaran, Lili menepis anggapan pemborosan dalam pelaksanaan program peternakan. Ia menegaskan bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2025, Disnakkeswan Provinsi Lampung menjalankan program secara efisien dan akuntabel.

“Tidak ada rapat koordinasi di hotel mewah, tidak ada studi banding. Seluruh rapat dan konsolidasi program dilakukan di Aula Disnakkeswan atau secara daring, dengan perjalanan dinas yang sangat terbatas dan selektif,” tegasnya.

Kebijakan efisiensi tersebut, menurutnya, tidak mengurangi capaian kinerja. Justru pada Tahun 2025, Provinsi Lampung berhasil meraih peringkat kedua nasional dalam capaian vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dengan realisasi 379.791 dosis atau 99,8 persen dari total alokasi 380.550 dosis. Lampung juga mencatat realisasi anggaran operasional vaksinasi tercepat secara nasional di zona pemberantasan, yang mendapatkan penghargaan resmi dari Kementerian Pertanian RI.

*Stabilitas Harga dan Intervensi Pakan*

Keberhasilan menjaga stabilitas harga daging sapi sepanjang Tahun 2025 menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan sektor peternakan di Lampung. Namun demikian, Pemprov Lampung tidak berhenti pada pengendalian pasokan daging semata.

Untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak, pemerintah kini tengah melakukan pemutakhiran data peternak sebagai calon penerima manfaat Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dalam Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung. Program ini diharapkan mampu menekan biaya pakan, menjaga harga telur dan ayam di tingkat konsumen, sekaligus melindungi peternak rakyat dari gejolak harga.

*Arah Kebijakan 2026: Perkuat Hulu dan Kesejahteraan Peternak*

Menghadapi Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan arah kebijakan peternakan akan difokuskan pada penguatan sektor hulu, terutama dukungan pakan, kesehatan hewan, dan pembibitan, agar peternak rakyat tidak tertekan oleh fluktuasi pasar.

Selain melanjutkan Program SPHP Jagung, Pemprov Lampung juga akan memperkuat penyediaan pakan ternak unggul melalui inovasi rumput Pakchong varietas Tansa, yang telah ditetapkan secara nasional melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia pada 2 Januari 2026.

“Pembangunan peternakan bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Lili.

*Komitmen Jangka Panjang*

Ia menambahkan, pembangunan sektor peternakan di Lampung dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam regulasi, mulai dari penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha, hingga penyuluhan. Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pembangunan peternakan secara berkelanjutan.

Sepanjang Tahun 2025, indikator kinerja utama sektor peternakan Lampung menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan produksi ternak sebesar 5,85 persen dan peningkatan produksi olahan peternakan sebesar 3 persen.

“Komitmen kami jelas, Lampung tidak hanya kuat sebagai lumbung pangan nasional di atas kertas, tetapi juga kokoh secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat peternak,” pungkas Lili Mawarti.

Read More

Unila Laksanakan Asesmen Lapangan Reakreditasi Prodi MPWK Pascasarjana

Bandar Lampung – Universitas Lampung (Unila) melaksanakan Asesmen Lapangan (AL) Reakreditasi Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (MPWK) Program Pascasarjana, Senin (2/2/2026), di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana Unila.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Asesmen dilakukan oleh dua asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yakni Deva Fosterharoldas Swasto, S.T., M.Sc., Ph.D. dari Universitas Gadjah Mada sebagai Asesor 1, serta Dr. Ir. Vg. Sri Rejeki, M.T. dari Universitas Katolik Soegijapranata sebagai Asesor 2.

Dalam sambutannya, Rektor Unila menyampaikan bahwa asesmen lapangan merupakan bagian penting dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menilai kelayakan program studi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, proses akademik, sumber daya, serta capaian kinerja program studi dalam mendukung visi universitas.

Rektor juga menegaskan komitmen Unila dalam menjalankan delapan Program Strategis Unggulan yang dikenal dengan “BE STRONG”, meliputi Business Sector, Empowerment of Human Resources, Services for Community, Teaching, Research, Organizational Partnership, Network Infrastructure, dan Good University Governance. Program tersebut menjadi fondasi penguatan mutu akademik, tata kelola kelembagaan, serta daya saing Unila di tingkat nasional dan internasional.

Pada kesempatan itu disampaikan pula berbagai capaian akreditasi Unila. Hingga 21 Desember 2026, Unila telah meraih akreditasi institusi “Unggul” dari BAN-PT. Dari total 128 program studi, sebanyak 48 program studi terakreditasi Unggul, delapan program studi terakreditasi A, 44 program studi terakreditasi Baik Sekali, 12 program studi terakreditasi B, dan 16 program studi terakreditasi Baik. Selain itu, 30 program studi juga telah memperoleh akreditasi internasional dari lembaga bereputasi seperti RSC, ASIIN, dan FIBAA.

Komitmen penjaminan mutu di Unila diwujudkan melalui keterlibatan aktif pimpinan universitas, fakultas, hingga program pascasarjana sejak tahap persiapan, penyusunan dokumen, hingga pelaksanaan asesmen. Dukungan juga diberikan melalui sistem penghargaan atas capaian akreditasi nasional maupun internasional.

Penjaminan mutu dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen perguruan tinggi, serta diperkuat melalui konsultasi dan pendampingan bersama kementerian, BAN-PT, LAM, dan lembaga akreditasi internasional. Sinergi juga terus dibangun dengan Belmawa, Forum Penjaminan Mutu BKS-PTN Barat, serta jejaring PTN dan PTS.

Upaya peningkatan mutu turut didukung melalui workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Audit Mutu Internal (AMI), pemanfaatan sistem informasi penjaminan mutu, benchmarking pengelolaan akreditasi internasional, serta pelibatan dosen dalam pelatihan dan sertifikasi asesor akreditasi internasional. Revitalisasi sarana dan prasarana juga terus dilakukan guna menunjang proses pembelajaran dan tata kelola akademik.

Melalui pelaksanaan asesmen lapangan ini, Unila berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja institusi dan program studi.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Universitas Lampung dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi, baik pada level program studi maupun institusi secara keseluruhan.

Read More

Slamet Riadi dan Ketua LVRI Lampung Berkomitmen Sukseskan MUSDA PPM Menuju PPM Bersatu

Bandar Lampung – Usai menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pimpinan Caretaker Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga (PD-PPM) Provinsi Lampung, Slamet Riadi langsung bergerak cepat mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) PPM Lampung.

Penunjukan tersebut merujuk pada SK Pencabutan Skep Nomor 13/PP.PPM-DPD/VI/2025 tertanggal 24 Juni 2025. Tak lama setelah menerima mandat, Slamet Riadi melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Dewan Pembina Pemuda Panca Marga (PPM), Mayor (Purn) H. Subardi, yang juga menjabat Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Lampung.

Dalam keterangannya, Slamet Riadi menyatakan kesiapannya mengemban amanah untuk menyukseskan MUSDA PPM Provinsi Lampung.

“Saya berharap MUSDA PPM di Provinsi Lampung dapat berjalan lancar demi menyatukan dan menuju PPM Bersatu,” ujar Slamet, Senin (2/2/2026).

Ia menegaskan, penunjukan dirinya sebagai caretaker sejalan dengan arahan Ketua Umum PPM, Patriani Paramita Mulia, S.H., LL.M. Menurutnya, sebagai anak pejuang, ia merasa terpanggil untuk meneruskan perjuangan para pendahulu.

“Tidak ada kepentingan lain selain menjaga marwah para pendahulu yang telah bersusah payah meraih kemerdekaan Republik Indonesia,” katanya.

Slamet juga mengajak seluruh pihak di tubuh PPM Lampung untuk bersatu dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi organisasi.

“Mari bersatu padu jika merasa sebagai anak pejuang yang sah, untuk meneruskan perjuangan orang tua kita,” ajaknya.

Dalam waktu dekat, ia akan menggelar rapat konsolidasi sebagai langkah awal menuju pelaksanaan “MUSDA PPM Bersatu”. Ia membuka ruang bagi seluruh elemen PPM di Lampung untuk bersama-sama membesarkan organisasi.

Sementara itu, Ketua LVRI Lampung Mayor (Purn) H. Subardi selaku Dewan Pembina PPM menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Slamet Riadi sebagai caretaker.

“Saya yakin di tangan Slamet Riadi, MUSDA PPM dapat sukses dan berjalan lancar. Sebagai Dewan Pembina organisasi PPM, saya mendukung penuh,” ujar Subardi, yang akrab disapa Ayah Badri.

Ia menegaskan dukungannya didasarkan pada garis komando organisasi, merujuk pada keputusan PPM pusat yang menunjuk Patriani Paramita Mulia sebagai Ketua Umum PPM, serta mandat caretaker kepada Slamet Riadi di Lampung.

“Artinya, saya harus mendukung sesuai SK kepengurusan yang telah dimandatkan PPM pusat,” tegasnya.

Melalui komitmen bersama antara Ketua Caretaker PD-PPM Lampung dan Ketua LVRI Lampung, diharapkan pelaksanaan MUSDA PPM Provinsi Lampung dapat berjalan sukses dan menjadi momentum penyatuan organisasi di Bumi Ruwa Jurai.

Read More

Pemasangan Tanda Operasi Jadi Penanda Dimulainya Ops Keselamatan Krakatau 2026 di Bandar Lampung

Bandar Lampung – Polresta Bandar Lampung menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Krakatau 2026 di Lapangan Mapolres setempat, Senin (2/2/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan personel dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Apel gelar pasukan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Jasa Raharja, dan sejumlah instansi serta stakeholder terkait bidang lalu lintas.

Membacakan amanat Kapolda Lampung, Sekda Kota Bandar Lampung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak atas sinergitas yang telah terjalin dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya di bidang lalu lintas.

"Apel gelar pasukan dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga pelaksanaan Operasi Keselamatan Krakatau 2026 dapat berjalan secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan," Kata Iwan Gunawan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas melalui peningkatan keselamatan, penurunan angka fatalitas kecelakaan, pembangunan budaya tertib berlalu lintas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Upaya ini semua tidak dapat dilakukan oleh Polri sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan," jelas Sekda.

Operasi Keselamatan Krakatau 2026 dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 2 hingga 15 Februari 2026, dengan mengusung tema “Melalui Operasi Keselamatan Krakatau 2026 dalam rangka Cipta Kondisi Kamseltibcarlantas Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H”.

Dalam pelaksanaannya, operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif sebesar 40 persen, preventif 40 persen, serta penegakan hukum 20 persen melalui ETLE dan teguran, serta memprioritaskan kegiatan edukasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati, mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan personel secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan operasi tersebut.

“Kami sendiri melibatkan sebanyak 79 personel dalam Operasi Keselamatan Krakatau 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari,” ujar AKP Agustina Nilawati.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menekan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, dan fatalitas korban, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

Read More

Lampung Alami Deflasi 0,07 Persen pada Januari 2026, Inflasi Tahunan Tetap Rendah

Bandar Lampung – Provinsi Lampung mencatat deflasi sebesar 0,07 persen (month to month/mtm) pada Januari 2026, lebih rendah dibandingkan Desember 2025 yang mengalami inflasi 0,59 persen (mtm).

 Capaian ini juga lebih baik dibandingkan rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari dalam tiga tahun terakhir yang mengalami deflasi 0,11 persen (mtm).

Meski demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencatat deflasi 0,15 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat 1,90 persen (year on year/yoy), jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55 persen (yoy).

Dipicu Turunnya Harga Pangan dan BBM

Deflasi Januari terutama didorong oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Komoditas yang memberi andil deflasi terbesar yakni:

Cabai merah (-0,25%)

Bawang merah (-0,12%)

Cabai rawit (-0,06%)

Bensin (-0,03%)

Jeruk (-0,03%)

Penurunan harga cabai merah dan cabai rawit terjadi seiring meningkatnya pasokan karena masuk masa panen di sentra produksi seperti Kabupaten Pringsewu dan Lampung Timur. Harga bawang merah juga turun berkat pasokan panen serta realisasi kerja sama perdagangan antar daerah (KAD) business to business antara BUMD Jawa Tengah dan Lampung.

Dari sisi nonpangan, turunnya harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pertamina.

Tertahan Kenaikan Harga Emas dan Sayuran

Deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, antara lain:

Emas perhiasan (0,08%)

Tomat (0,05%)

Kangkung (0,04%)

Bayam (0,03%)

Nasi dengan lauk (0,03%)

Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian global. Sementara kenaikan harga sayuran dipicu turunnya produksi akibat curah hujan tinggi.

Risiko Inflasi ke Depan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memperkirakan inflasi Lampung tetap berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen (yoy) pada akhir 2026.

 Namun, sejumlah risiko perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, tekanan berpotensi muncul dari peningkatan permintaan akibat penyesuaian UMP serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri 1447 H. Kenaikan harga emas global juga menjadi faktor risiko.

Untuk volatile food, risiko datang dari potensi gangguan panen dan distribusi akibat curah hujan tinggi serta potensi banjir, seiring prediksi La Nina lemah berlanjut hingga awal 2026. Selain itu, harga pangan strategis berpotensi naik saat periode hari besar keagamaan serta gangguan logistik akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.

Sementara dari sisi administered prices, risiko berasal dari kenaikan harga minyak dunia serta normalisasi tarif angkutan darat, laut, dan udara pasca berakhirnya berbagai insentif tarif.

Strategi 4K Pengendalian Inflasi

Menanggapi kondisi tersebut, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K:

1. Keterjangkauan Harga

Operasi pasar beras/SPHP terarah serta monitoring harga komoditas berisiko naik seperti hortikultura, daging sapi, dan ayam ras.

2. Ketersediaan Pasokan

Perluasan Toko Pengendalian Inflasi, penguatan kerja sama antar daerah, percepatan program swasembada pangan, serta penguatan data pasokan.

3. Kelancaran Distribusi

Penguatan moda transportasi, penambahan penerbangan Lampung–Jakarta serta reaktivasi rute Lampung–Bali dan Lampung–Jogja, perbaikan jalan distribusi pangan, optimalisasi Mobil TOP, dan dukungan Subsidi Ongkos Angkut.

4. Komunikasi Efektif

Rapat koordinasi rutin TPID, penguatan komunikasi publik, integrasi data neraca pangan, serta pemanfaatan media digital untuk informasi inflasi terkini.

Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat Lampung sepanjang 2026.

Read More