BI Lampung Perkuat Kompetensi Wartawan, Dorong Pemberitaan Ekonomi Berbasis Data

Lampung Selatan – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Lampung menggelar Capacity Building Penulisan Berita Ekonomi bagi para jurnalis mitra media di Hotel Grand Elty Krakatoa, Kalianda, Lampung Selatan, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas wartawan dalam menghasilkan pemberitaan ekonomi yang akurat, berimbang, berbasis data, serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada 9–11 Juli 2026 tersebut menghadirkan Anggota Dewan Pers RI, Abdul Manan, sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik, standar profesi wartawan, serta teknik penulisan berita ekonomi yang tidak hanya mengandalkan data, tetapi juga memiliki nilai edukasi bagi publik.

Menurut Abdul Manan, wartawan ekonomi memegang peran strategis sebagai jembatan informasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat.

Karena itu, setiap jurnalis dituntut mampu menyajikan informasi secara akurat, independen, transparan, dan kontekstual agar masyarakat dapat memahami berbagai dinamika ekonomi dengan baik.

“Berita ekonomi sangat penting karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Wartawan harus mampu mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami tanpa mengurangi akurasi,” ujarnya.

Sementara itu, Deputy General Manager KPw Bank Indonesia Provinsi Lampung, Ahmad Subarkah, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bank Indonesia dan insan pers dalam mendukung komunikasi kebijakan ekonomi kepada masyarakat.

Ia berharap para jurnalis tidak hanya mengandalkan siaran pers sebagai sumber informasi, tetapi juga mampu mengembangkan berbagai isu ekonomi melalui analisis yang lebih mendalam dengan memanfaatkan data dan informasi yang tersedia.

“Kami ingin rekan-rekan media dapat menghasilkan berita ekonomi yang lebih kaya perspektif dan berbasis data. Bank Indonesia terbuka untuk berbagi informasi yang dibutuhkan agar pemberitaan semakin berkualitas,” kata Ahmad Subarkah.»

Melalui kegiatan capacity building ini, Bank Indonesia Provinsi Lampung berharap kompetensi wartawan ekonomi terus meningkat sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang kredibel, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

 Peningkatan kualitas pemberitaan tersebut diharapkan dapat memperkuat literasi ekonomi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Read More

Kredit Perbankan Lampung Tembus Rp114,57 Triliun, OJK Pastikan Sektor Keuangan Tetap Sehat

Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mencatat sektor jasa keuangan di Provinsi Lampung tetap menunjukkan kinerja yang sehat dan tangguh hingga Semester I 2026. Pertumbuhan kredit, peningkatan dana masyarakat, serta membaiknya pembiayaan UMKM menjadi indikator kuat bahwa sektor keuangan terus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan kondisi sektor jasa keuangan di Lampung hingga pertengahan tahun 2026 tetap resilien di tengah dinamika ekonomi global.

"Kondisi sektor jasa keuangan Lampung hingga Semester I 2026 tetap sehat, resilien, dan mampu menjaga fungsi intermediasi. Ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Fokus kami bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi memastikan sektor jasa keuangan benar-benar hadir mendukung masyarakat, UMKM, dan pembangunan daerah," ujar Otto dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Hingga Mei 2026, penyaluran kredit perbankan di Lampung mencapai Rp114,57 triliun, tumbuh 5,35 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan kredit modal kerja sebesar Rp54,64 triliun, kredit investasi Rp18,93 triliun, dan kredit konsumsi Rp40,99 triliun.

Di sisi lain, kualitas kredit tetap terjaga dengan baik. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross tercatat 2,73 persen, sedangkan NPL net berada di level 1,31 persen, menunjukkan kondisi perbankan yang tetap sehat.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga Mei 2026, DPK perbankan Lampung mencapai Rp75,20 triliun, atau tumbuh 8,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh tabungan sebesar Rp43,35 triliun, deposito Rp19,77 triliun, dan giro Rp12,08 triliun.

OJK juga mencatat pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus meningkat. Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Mei 2026 mencapai Rp4,35 triliun, tumbuh 6,15 persen secara tahunan dan telah dimanfaatkan oleh 73.787 debitur.

Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar, mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi berbasis pedesaan dan sektor produktif.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit terbesar masih didominasi sektor Industri Pengolahan sebesar 23,6 persen atau Rp22,47 triliun, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 22,2 persen, Rumah Tangga sebesar 19,4 persen, Bukan Lapangan Usaha Lainnya sebesar 18,44 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,5 persen.

Sementara itu, secara wilayah, Kota Bandar Lampung masih menjadi pusat penyaluran kredit dengan porsi 57,86 persen atau sekitar Rp51,31 triliun, diikuti Kota Metro sebesar 10,43 persen.

Di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), OJK mencatat outstanding pembiayaan P2P Lending mencapai Rp1,55 triliun. Selain itu, total aset dana pensiun mencapai Rp199,05 miliar, Lembaga Keuangan Mikro Rp43,39 miliar, modal ventura Rp37,29 miliar, dan pegadaian Rp14,03 miliar.

Minat masyarakat Lampung terhadap pasar modal juga terus meningkat. Hingga Maret 2026, jumlah investor yang tercatat melalui Single Investor Identification (SID) mencapai 203.565 investor, dengan nilai transaksi saham dan efek mencapai Rp3,22 triliun.

Selain menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK Lampung juga terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan. Selama Semester I 2026, OJK telah melaksanakan 35 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti 8.315 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, petani, perempuan, hingga pelaku UMKM.

OJK juga memberikan 4.660 layanan konsumen serta memproses 11.620 layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), baik secara langsung maupun daring.

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), berbagai program strategis terus dikembangkan, di antaranya pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Perkasa di Lampung Timur, Program Bank Sampah Sekolah yang berhasil mendorong pembukaan ribuan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), serta pengembangan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Ghifari Lampung Timur dan Al-Muhsin Kota Metro.

OJK optimistis sektor jasa keuangan Provinsi Lampung akan terus tumbuh secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan melalui sinergi bersama pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan media massa guna memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Read More

Motor Kredit Baru Sebulan Dijual, Pria Ini Rekayasa Laporan Begal ke Polisi

Bandar Lampung – Cerita seorang pria yang mengaku istrinya menjadi korban begal di Bandar Lampung ternyata hanya rekayasa. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengungkap laporan tersebut tidak pernah terjadi. Motor yang sebelumnya diklaim dirampas pelaku begal justru telah dijual sendiri oleh pelapor karena terlilit utang.

Pelaku berinisial E.S. (28), warga Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, kini harus berhadapan dengan proses hukum setelah diduga memberikan laporan dan keterangan palsu kepada kepolisian.

Kapolsek Tanjungkarang Barat, AKP Martoyo, mengatakan kasus itu bermula ketika E.S. mendatangi Polsek Tanjungkarang Barat pada 30 Juni 2026. Kepada petugas, ia melaporkan istrinya menjadi korban pencurian dengan kekerasan di kawasan Jalan Cantik Manis, Kelurahan Susunan Baru.

Dalam laporannya, E.S. mengaku dua orang pelaku menodongkan pisau kepada istrinya sebelum membawa kabur sepeda motor Yamaha Fazzio, telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp1 juta.

"Anggota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan serangkaian penyelidikan. Namun, dari hasil pendalaman, ditemukan sejumlah kejanggalan yang tidak sesuai dengan keterangan pelapor," kata AKP Martoyo, Rabu (7/7/2026).

Petugas kemudian mengembangkan penyelidikan hingga akhirnya terungkap bahwa peristiwa begal tersebut hanyalah skenario yang dibuat pelaku.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan sepeda motor itu bukan dirampas oleh pelaku begal, melainkan telah dijual sendiri oleh yang bersangkutan kepada orang lain dengan harga sekitar Rp7 juta," ujar AKP Martoyo.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap motif pelaku nekat membuat laporan palsu karena terlilit utang. Ironisnya, sepeda motor Yamaha Fazzio tersebut baru sekitar satu bulan dibeli secara kredit dan angsurannya masih berjalan ketika dijual tanpa sepengetahuan pihak pembiayaan.

"Motif sementara karena faktor ekonomi. Yang bersangkutan mengaku memiliki banyak utang sehingga menjual sepeda motor yang masih dalam masa kredit. Untuk menghindari tanggung jawab, pelaku kemudian merekayasa seolah-olah istrinya menjadi korban begal dan membuat laporan kepada polisi," jelas AKP Martoyo.

Setelah memastikan adanya dugaan tindak pidana, anggota Unit Reskrim Polsek Tanjungkarang Barat mengamankan E.S. beserta sejumlah barang bukti. Polisi menyita sisa uang hasil penjualan kendaraan sebesar Rp600 ribu, satu unit telepon genggam, dokumen laporan polisi, surat pernyataan, surat jaminan dari perusahaan pembiayaan, serta sejumlah dokumen pemeriksaan.

Akibat perbuatannya, E.S. kini disangkakan melanggar Pasal 394 juncto Pasal 361 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dugaan sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu.

AKP Martoyo menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional, namun pihaknya juga tidak akan mentolerir siapa pun yang dengan sengaja memberikan laporan palsu.

"Laporan palsu tidak hanya membuang waktu dan sumber daya kepolisian, tetapi juga dapat menghambat penanganan kasus yang benar-benar terjadi. Kami mengimbau masyarakat agar memberikan informasi yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tegas AKP Martoyo.

Read More

Jelang Kongres BM PAN, Mora Harahap Tekankan Persatuan dan Kaderisasi untuk Menangkan PAN pada Pemilu 2029

Bandar Lampung – Bakal calon Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Mora Harahap, menghadiri kegiatan Unity Forum yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah BM PAN Provinsi Lampung atas undangan Ketua DPW BM PAN Lampung, Naufal. Pada Rabu (8/7/2026) yang berlangsung di e'ls coffee Lampung,Kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus penyampaian visi, misi, dan gagasan para kandidat menjelang Kongres BM PAN.

Dalam forum tersebut hadir tiga bakal calon ketua umum, yakni Mora Harahap, Slamet Riyadi, dan Ryan. Menurut Mora, kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat persatuan seluruh kader BM PAN menjelang pelaksanaan kongres.

"Unity Forum ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mempersatukan seluruh kader BM PAN. Tadi kami menyampaikan visi, misi, serta berdiskusi mengenai program-program yang akan dijalankan apabila salah satu dari kami diberikan amanah menjadi Ketua Umum BM PAN," ujarnya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini terdapat enam kandidat yang akan berkontestasi dalam Kongres BM PAN, yakni Mora Harahap, Slamet Riyadi, Ryan, Mitra Fachrudin, Haji Husnuddin, dan Maulana.

Mora  menegaskan, mekanisme pemilihan Ketua Umum sepenuhnya diserahkan kepada forum tertinggi organisasi, yaitu Kongres BM PAN yang melibatkan pemegang hak suara dari DPW dan DPD BM PAN se-Indonesia.

"Apakah nanti dipilih secara aklamasi atau melalui pemungutan suara, semuanya kami serahkan kepada forum kongres. Yang terpenting, siapa pun yang terpilih harus tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan demi kemajuan BM PAN," katanya.

Lebih lanjut, Mora berharap BM PAN ke depan semakin solid dan mampu bersinergi dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dalam mendukung berbagai program partai agar semakin dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, BM PAN memiliki peran strategis dalam membantu PAN mencapai target menjadi tiga besar pada Pemilu 2029.

Apabila dipercaya memimpin BM PAN, Mora berkomitmen melakukan konsolidasi nasional dengan berkeliling ke berbagai daerah untuk memperkuat organisasi sekaligus menyosialisasikan program-program hasil Kongres BM PAN.

Ia menyebut fokus utama kepemimpinannya adalah membangun program yang menyentuh masyarakat secara langsung, khususnya kalangan generasi muda.

"Kami ingin menghadirkan program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama anak muda. BM PAN harus menjadi organisasi yang mampu memperkuat posisi PAN menuju kemenangan pada Pemilu 2029," ujarnya.

Selain itu, Mora juga menekankan pentingnya kaderisasi yang berkelanjutan. Menurutnya, konsolidasi berbasis kaderisasi akan melahirkan relawan-relawan PAN yang siap bekerja di lapangan untuk mengawal suara partai pada setiap tahapan pemilu.

"Relawan kader inilah yang nantinya menjadi ujung tombak perjuangan Partai Amanat Nasional dalam memenangkan Pemilu 2029," pungkasnya.

Read More

SMSI Lampung Tegaskan HPN 2027 Bukan Milik Satu Organisasi Pers

BANDAR LAMPUNG – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung menyatakan akan menolak penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027 di Provinsi Lampung apabila Pemerintah Provinsi Lampung hanya memberikan dukungan kepada kegiatan yang diselenggarakan oleh satu organisasi pers. 

Sikap tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pengurus SMSI Lampung yang membahas kesiapan daerah menghadapi agenda nasional insan pers di Sekretariat SMSI Provinsi Lampung, Jalan P. Tirtayasa, Sukabumi, Bandar Lampung, Selasa (7/7/2026).

"Jika tidak ada dukungan pemerintah dan hanya dimonopoli oleh satu organisasi tertentu, SMSI Lampung menolak penyelenggaraan HPN di Lampung," tegas Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Umum SMSI Lampung Donny Irawan, Ketua Harian Fajar Arifin, Sekretaris Umum H. Senen,Wakil Ketua I Ahmad Syarif, Wakil Ketua II Herzoli Riswan, Bendahara Eci Sumantri serta jajaran pengurus harian. 

Dalam rapat tersebut, salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap agenda nasional tersebut serta keterlibatan seluruh organisasi pers dalam proses penyelenggaraannya.

Donny menyatakan, HPN merupakan agenda besar seluruh masyarakat pers di Indonesia, baik itu organisasi profesi maupun organisasi perusahaan pers. 

"HPN bukan milik satu organisasi wartawan saja. Ini adalah agenda bersama seluruh masyarakat pers. Karena itu penyelenggaraannya harus melibatkan semua unsur organisasi pers, tidak bisa hanya didominasi satu organisasi," ucapnya.

Dikatakannya, sudah semestinya Pemprov Lampung Pemerintah Daerah se-Lampung bisa memahami dan membuka mata atas esensi penyelenggaraan HPN, terutama terkait kolaborasi kegiatan berikut distribusi dukungan penganggaran. 

"HPN bukan kegiatan yang sederhana. Ribuan anggota SMSI se Indonesia bakal datang," Sebutnya.

Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan HPN tidak hanya menjadi kebanggaan insan pers, tetapi juga menyangkut citra Provinsi Lampung di tingkat nasional sehingga membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

"Ini menyangkut nama baik Provinsi Lampung. Karena itu diperlukan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, agar pelaksanaan HPN berjalan sukses. Kalau penyelenggaraan baik, maka baguslah nama Provinsi Lampung. Tapi kalau penyelenggaraan kacau, jelek pula nama Lampung yang jadi tuan rumah," kata dia. 

Menurut Donny, semangat kebersamaan menjadi modal utama agar Lampung mampu menjadi tuan rumah yang baik sekaligus menunjukkan soliditas masyarakat pers. (*)

Read More

Gubernur Mirza Kukuhkan FPK Lampung 2025–2029, Tegaskan Keberagaman Adalah Kekuatan Daerah

LAMPUNG -- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Lampung Periode 2025-2029 di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (7/7/2026), pukul 13.00 WIB.

Sebelum menyerahkan Bendera Pataka FPK Lampung kepada ketuanya, H. Darussalam, SH, MH, Gubernur Mirza menitipkan pesan kepada pada para pengurus FPK untuk menjaga perdamaian yang telah ada sejak ratusan tahun di Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengatakan Lampung merupakan daerah yang sangat terbuka buat pendatang sejak ratusan tahun lalu. "Alhamdullilah sifat orang Lampung gampang menerima atau berangkenen sehingga suku provinsi lain merasa di rumahnya sendiri," pungkasnya.

Hal itu merupakan anugerah sekaligus kekuatan daerah yang harus selalu dirawat, dijaga, hormat menghormati, toleransi, gotong royong dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, ujar Gubernur Mirza. 

Kepala Daerah menyatakan tidak khawatir dengan keberagaman yang ada di Provinsi Lampung. Justru, keberagaman tersebut menjadi kekuatan untuk sama-sama membangun Lampung. "Kalau gak ada orang Sulawesi, orang Lampung gak makan ikan," kelakarnya.

Selain FPK, Gubernur Mirza juga mengukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Pembauran Ikat Beragaka (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Lampung. (*)

Read More

Lampung Cetak Rekor MURI, 14.762 Perempuan Ikuti Skrining Pap Smear Massal

Bandar Lampung – Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan mencatatkan Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) melalui pelaksanaan skrining Pap smear massal yang diikuti 14.762 perempuan. Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker serviks.

Penghargaan Rekor MURI diserahkan pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 IBI yang berlangsung di Hotel Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Selasa (7/7/2026), dan dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa kesehatan perempuan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sehat sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

"Kesehatan perempuan adalah fondasi kesehatan keluarga. Ketika seorang perempuan sehat, ia dapat hadir lebih kuat untuk keluarganya, anak-anaknya, dan lingkungannya. Karena perempuan adalah perekat keluarga," ujar Gubernur.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh bidan di Lampung yang dinilai telah menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan perempuan, mulai dari pendampingan remaja, pelayanan kehamilan dan persalinan, hingga edukasi kesehatan reproduksi.

"Menjadi bidan bukan sekadar pekerjaan, tetapi sebuah pengabdian yang mendampingi perempuan di setiap fase kehidupannya. Bidan adalah sahabat perempuan," tambahnya.

Ketua IBI Provinsi Lampung, Mery Destiaty, mengungkapkan bahwa gerakan pemeriksaan Pap smear massal berhasil melibatkan 14.762 peserta di lebih dari 200 titik pelayanan kesehatan yang tersebar di berbagai daerah di Lampung. Jumlah tersebut melampaui target awal sebanyak 13.740 peserta sehingga diajukan sebagai Rekor MURI.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh bidan di Provinsi Lampung yang memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan perempuan.

Selain itu, IBI berharap pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat sinergi dengan organisasi profesi bidan, terutama dalam penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan dan penguatan praktik mandiri bidan.

Sementara itu, Direktur Operasional MURI, Awan Rahargo, menyampaikan bahwa pencapaian Lampung masuk dalam kategori Rekor Superlatif karena memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesadaran deteksi dini kanker serviks di Indonesia.

Berdasarkan hasil verifikasi MURI, sebanyak 14.762 perempuan mengikuti skrining Pap smear yang dilaksanakan secara serentak di 204 titik pelayanan yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Atas capaian tersebut, MURI menyerahkan 17 duplikat piagam penghargaan kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Momentum peringatan HUT ke-75 IBI ini diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian para bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mendorong semakin luasnya akses masyarakat terhadap deteksi dini kanker serviks sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kualitas kesehatan perempuan di Provinsi Lampung.

Read More

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Kokoh, Kredit Tumbuh 11,51 Persen di Tengah Gejolak Global

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan tekanan inflasi.(7/7/2026)

Ketahanan tersebut menjadi modal penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi dunia.

Hal tersebut disampaikan dalam hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK yang diselenggarakan pada 1 Juli 2026. OJK menilai meredanya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah telah mengurangi tekanan di pasar energi global, meski risiko eskalasi konflik masih perlu diwaspadai.

Secara global, perekonomian menunjukkan kinerja yang beragam. Amerika Serikat masih relatif tangguh dengan pasar tenaga kerja yang kuat, namun tekanan inflasi meningkat.

Sementara itu, Tiongkok masih menghadapi lemahnya konsumsi domestik dan investasi swasta, sedangkan Eropa masih dibayangi lemahnya permintaan meskipun sektor manufaktur mulai menunjukkan perbaikan.

Di tengah kondisi tersebut, OECD dan World Bank merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 menjadi masing-masing 2,8 persen dan 2,5 persen.

Prospek tersebut masih dibayangi lemahnya permintaan global, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta potensi suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama (higher for longer), sehingga memengaruhi minat investor di pasar keuangan global.

Di dalam negeri, OJK mencatat indikator ekonomi mengalami moderasi. PMI manufaktur melemah, surplus neraca perdagangan menyempit, dan cadangan devisa menurun.

Meski demikian, stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga berkat sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang mampu menjaga ketahanan sektor keuangan.

Dari sisi intermediasi perbankan, penyaluran kredit hingga Mei 2026 tumbuh 11,51 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8.918 triliun.

 Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh Kredit Investasi yang meningkat 21,95 persen, disusul Kredit Modal Kerja sebesar 8,09 persen dan Kredit Konsumsi sebesar 5,89 persen.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 13,49 persen menjadi Rp10.294 triliun. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,17 persen, sementara permodalan perbankan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 23,74 persen.

Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Juni 2026 ditutup di level 5.643,19 atau terkoreksi 7,90 persen dibanding bulan sebelumnya akibat ketidakpastian global dan penyesuaian portofolio investor. Meski demikian, OJK menilai likuiditas pasar masih terjaga dengan rata-rata nilai transaksi harian mencapai Rp22,23 triliun.

Investor asing masih membukukan aksi jual bersih (net sell) di pasar saham sebesar Rp19,63 triliun. Namun, di pasar obligasi, investor asing justru mencatatkan pembelian bersih (net buy) Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp22,43 triliun, mencerminkan kepercayaan terhadap instrumen utang pemerintah Indonesia.

Kinerja industri pengelolaan investasi juga masih relatif terjaga. Nilai Asset Under Management (AUM) per 30 Juni 2026 tercatat sebesar Rp1.011,81 triliun, sedangkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana mencapai Rp652,90 triliun meski mengalami moderasi seiring kondisi pasar.

Di sektor perasuransian, total aset industri asuransi pada Mei 2026 mencapai Rp1.197,04 triliun atau tumbuh 2,87 persen secara tahunan. Tingkat permodalan industri juga tetap sangat kuat dengan Risk Based Capital (RBC) asuransi jiwa sebesar 481,20 persen dan asuransi umum sebesar 319,12 persen, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan sebesar 120 persen.

Sementara itu, sektor pembiayaan terus menunjukkan pertumbuhan. Outstanding pinjaman daring (Pindar) meningkat 25,60 persen menjadi Rp103,73 triliun, sedangkan pembiayaan pergadaian tumbuh signifikan sebesar 57,97 persen menjadi Rp163,27 triliun. Di sektor aset kripto, jumlah akun konsumen mencapai 22,40 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp23,01 triliun hingga Mei 2026.

Dalam upaya meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen, OJK telah menyelenggarakan 2.571 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 10,8 juta peserta sepanjang semester pertama 2026. Selain itu, melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen, OJK menerima 312.532 permintaan layanan, termasuk 45.884 pengaduan masyarakat.

OJK juga terus memperkuat pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Hingga 30 Juni 2026, sebanyak 557.751 rekening berhasil diblokir dengan total dana korban yang berhasil diamankan mencapai Rp674,1 miliar.

OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendorong fungsi intermediasi yang sehat dan berkelanjutan agar mampu menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.

Read More

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui peningkatan koordinasi lintas instansi dan pengawasan terhadap komoditas strategis guna menjaga stabilitas harga di daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Rapat Teknis Pengendalian Inflasi di Ruang Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Senin (6/7/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, inflasi tahunan (year on year/y-on-y) pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,45. Sementara itu, inflasi bulanan (month to month/m-to-m) mencapai 0,55 persen dan inflasi sejak awal tahun (year to date/y-to-d) sebesar 2,42 persen.

Sekdaprov Marindo mengatakan capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Lampung masih berada dalam kisaran yang terkendali. Meski demikian, pemerintah daerah tetap harus meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat langkah-langkah teknis pengendalian inflasi.

"Rapat teknis ini bertujuan menyusun langkah yang lebih terarah dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data terbaru dari BPS, kita perlu lebih fokus pada aktivitas ekonomi dan komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi di Lampung," ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, kebijakan pemerintah provinsi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan pemerintah daerah.

Karena itu, Sekdaprov Marindo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan pengawasan dengan memfokuskan intervensi pada daerah dan pasar yang menjadi penyumbang inflasi.

Selain itu, Ia mengingatkan seluruh pihak untuk mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui empat aspek utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan tertinggi pada Juni 2026 terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 3,25 persen, disusul Kota Metro 3,07 persen dan Kabupaten Lampung Timur 2,93 persen. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kota Bandar Lampung sebesar 2,08 persen.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Bank Indonesia Lampung, Perum Bulog Wilayah Lampung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Biro Ekonomi, serta sejumlah kepala OPD terkait. (*)

Read More

Ekonomi Syariah Lampung Melaju, Tiga Penghargaan Nasional Diraih Sekaligus

Jakarta – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih tiga penghargaan dalam Malam Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Apresiasi Mitra Pendukung Ekonomi Syariah 2026 yang digelar di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026). 

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Pada ajang yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tersebut, Provinsi Lampung berhasil meraih penghargaan pada tiga kategori, yakni Peringkat Kelima Kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, Penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal, serta Kategori Khusus The New Emerging Sharia Economic Region.

Penghargaan untuk kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sementara penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal diserahkan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Adapun penghargaan kategori khusus The New Emerging Sharia Economic Region diserahkan oleh Direktur Eksekutif KNEKS, Salahudin Al Ayyubi.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor ekonomi syariah melalui pengembangan industri halal, peningkatan jumlah pelaku usaha bersertifikasi halal, serta penguatan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun internasional.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI ke-13 KH. Ma'ruf Amin yang juga sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan keuangan syariah bukan sekadar memperbesar aset atau lembaga keuangan syariah, melainkan menghadirkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, penguatan industri halal, serta terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan.

"Jangan hanya mengejar pertumbuhan yang memperbesar angka statistik, tetapi juga memperbesar manfaat yang dirasakan masyarakat. Itulah hakikat pembangunan ekonomi syariah," ujar Ma'ruf Amin.

Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Anugerah Adinata Syariah sebagai instrumen untuk mendorong pemerintah daerah terus berinovasi dan berlomba menghadirkan kemaslahatan melalui pengembangan ekonomi syariah.

Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa posisi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah dunia saat ini berada di peringkat keempat. Menurutnya, dengan potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

"Saya berharap Anugerah Adinata Syariah menjadi gerakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan sehingga Indonesia tidak hanya kembali ke peringkat tiga, tetapi mampu menjadi nomor satu dunia dalam ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KNEKS Salahudin Al Ayyubi menyampaikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah kini telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, peran pemerintah daerah dinilai sangat strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing.

Menurutnya, Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi sekaligus instrumen untuk mendorong lahirnya inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan daerah dalam membangun ekonomi syariah.

"Penghargaan ini tidak hanya menilai capaian administratif, tetapi juga dampak nyata terhadap penguatan industri halal, keuangan syariah, literasi, inklusi, kelembagaan, serta inovasi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Penilaian Anugerah Adinata Syariah 2026 dilakukan secara objektif, komprehensif, dan akuntabel berdasarkan aspek kepemimpinan, inovasi, serta karya nyata pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Prestasi yang diraih Provinsi Lampung diharapkan semakin memperkuat langkah pemerintah daerah dalam memperluas pengembangan ekonomi syariah, meningkatkan daya saing produk halal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperkuat kontribusi sektor halal terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional.(*)

Read More