Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Entry Meeting BPK RI

JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 untuk Wilayah V yang meliputi provinsi di Sumatera dan Jawa. 

Entry meeting menjadi forum penting bagi BPK RI untuk menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi audit, serta fokus utama dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah, dan juga dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kehadiran Ketua DPRD dan Gubernur Lampung dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen kuat antara unsur legislatif dan eksekutif dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, didapuk menyampaikan sambutan mewakili pimpinan DPRD provinsi se-Wilayah V Sumatera dan Jawa.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas peran pentingnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPRD siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK, serta mendorong pemerintah daerah untuk kooperatif dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung,” ujar A. Giri Akbar.

Ia juga menekankan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir, melainkan harus diiringi dengan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.

“Opini WTP penting, namun yang lebih utama adalah bagaimana kita memastikan adanya perbaikan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk dalam mengawal tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK, guna memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat dan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Sementara itu, kehadiran Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kegiatan ini turut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Kegiatan Entry Meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., CA., CFE., CFRA., CSFA., QIA. Turut hadir Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H., para Gubernur di wilayah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, para Ketua DPRD Provinsi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota, para Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, para Kepala Perwakilan BPK di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, 

Serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, serta tamu undangan lainnya.

Melalui pelaksanaan entry meeting ini, diharapkan seluruh entitas pemeriksaan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Partisipasi aktif pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung, menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan berintegritas. 

Read More

Wagub Jihan Nurlela Jadi Keynote Speaker pada Acara Penandatanganan Kerja Sama FDB Multi Usaha Kehutanan

JAKARTA ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjadi keynote speaker pada Acara Penandatanganan Kerja Sama Penandatanganan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) Multi Usaha Kehutanan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Kantor Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Gedung JB Tower Lantai 29, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026).

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung siap melakukan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani hutan. 

Wagub Jihan menekankan bahwa berbagai persoalan di daerah, mulai dari degradasi lingkungan hingga kesejahteraan petani hutan, tidak dapat ditangani secara sendiri oleh pemerintah daerah.

“Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, dan sektor swasta. Tantangan perubahan iklim ini tidak bisa kita hadapi secara parsial,” ujar.

Ia menyebut bahwa Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu sentra utama komoditas kakao dunia dan kopi di Indonesia, sehingga penguatan rantai pasok menjadi hal penting agar produksi dan kualitas tetap terjaga.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem rantai pasok kakao dan kopi sehingga Lampung tetap berperan besar dalam sektor tersebut,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Jihan menyambut baik kerja sama antara BPDLH dengan Mars Indonesia, Barry Callebaut, dan Olam Food Ingredients.

Ia menilai Kolaborasi ini dapat membuka peluang lebih luas bagi petani untuk mengakses pembiayaan, tidak hanya di Lampung tetapi juga di daerah lain.

Secara khusus, Pemerintah Provinsi Lampung juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT. Olam Food Indonesia yang mencakup peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan kelompok tani hutan, khususnya dalam budidaya kakao berbasis agroforestry berkelanjutan.

Kerja sama tersebut turut diarahkan pada upaya pemulihan lingkungan, penguatan inovasi dan teknologi, serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah para mitra dalam mendukung praktik bisnis yang bebas deforestasi dan menjunjung keadilan gender. Dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan teknis, kami yakin petani akan semakin produktif dan sejahtera,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem pembiayaan berkelanjutan melalui integrasi data petani, peningkatan kapasitas, serta optimalisasi penyaluran dana bergulir.

Wagub Jihan juga menyoroti meningkatnya literasi keuangan di kalangan petani yang kini mulai aktif memanfaatkan akses pembiayaan.

“Kita melihat petani sudah semakin memahami pembiayaan. Ini menjadi peluang agar petani Lampung juga bisa memanfaatkan berbagai fasilitas keuangan untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Wagub Jihan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap kerja sama antara BPDLH dan para mitra sebagai langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan.

“Dengan dukungan pembiayaan yang tepat dan pendampingan berkelanjutan, petani kita akan semakin mandiri, produktif, dan sejahtera,” pungkasnya.

Dalam forum tersebut, Wagub Jihan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, atas dukungan yang telah diberikan kepada Provinsi Lampung, termasuk pembangunan pagar pembatas antara kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan permukiman masyarakat.

Ia berharap perhatian dari pemerintah pusat dan berbagai pihak dapat terus berlanjut guna memperkuat pembangunan kehutanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lampung.(*)

Read More

Inflasi Lampung Maret 2026 Terkendali, Bank Indonesia Perkuat Strategi 4K

Bandar Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Maret 2026 mencatat inflasi sebesar 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 0,36 persen (mtm). Angka ini juga sejalan dengan rata-rata inflasi Februari dalam tiga tahun terakhir yang berada di level 0,19 persen (mtm).

Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Lampung tercatat sebesar 1,16 persen, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga di Lampung masih relatif terkendali.

Kenaikan inflasi Maret 2026 terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Sejumlah komoditas utama yang memberikan andil inflasi di antaranya daging ayam ras (0,05 persen), bensin (0,04 persen), telur ayam ras (0,03 persen), dan beras (0,03 persen).

Peningkatan harga pangan tersebut dipengaruhi oleh naiknya permintaan masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026. Sementara itu, kenaikan harga bensin terjadi akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina per 1 Maret 2026, seiring dinamika harga minyak global.

Di sisi lain, laju inflasi yang lebih rendah turut dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komoditas. Cabai merah dan tomat masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,09 persen dan -0,02 persen (mtm), didorong oleh meningkatnya pasokan dari sentra produksi di wilayah Lampung seperti Pesawaran dan Lampung Tengah.

 Penurunan harga emas dunia juga berimbas pada turunnya harga emas perhiasan dengan andil -0,02 persen (mtm).

Ke depan, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Lampung memprakirakan inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen (yoy) hingga akhir 2026. Namun, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, tekanan berpotensi muncul akibat peningkatan permintaan seiring realisasi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 5,35 persen yang berlangsung bertahap sepanjang 2026, serta kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Sementara itu, dari sisi volatile food, risiko berasal dari rendahnya realisasi tanam akibat curah hujan tinggi pada Maret 2026 yang berpotensi menekan hasil panen pada triwulan II. Selain itu, prakiraan curah hujan rendah pada April–September serta potensi El Nino lemah di semester II juga dapat memengaruhi produksi pangan dan hortikultura.

Adapun dari sisi administered prices, risiko inflasi dipicu oleh potensi kenaikan harga BBM akibat gejolak harga minyak dunia serta dampak lanjutan penyesuaian tarif Tol Lampung ruas Bakauheni–Terbanggi Besar terhadap biaya transportasi dan harga komoditas lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K.

Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang dilakukan antara lain operasi pasar beras/SPHP secara terarah serta penguatan monitoring harga dan pasokan komoditas strategis. Dari sisi ketersediaan pasokan, upaya diperkuat melalui perluasan Toko Pengendalian Inflasi, kerja sama antar daerah, serta percepatan program swasembada pangan.

Untuk menjaga kelancaran distribusi, pemerintah mendorong perbaikan infrastruktur distribusi pangan serta implementasi program Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP) dan subsidi ongkos angkut. Sementara pada aspek komunikasi efektif, dilakukan koordinasi rutin TPID, penguatan komunikasi publik, serta optimalisasi sistem informasi pangan berbasis digital.

Dengan berbagai langkah tersebut, stabilitas harga di Provinsi Lampung diharapkan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidakpastian.

Read More

Danrem 043/Gatam Hadiri Ground Breaking Jembatan Garuda, Dorong Peningkatan Ekonomi Warga Lamtim

LAMPUNG TIMUR – Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, S.E., M. Han.,menghadiri prosesi peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Jembatan Gantung Garuda Tahap III dan IV di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (1/4/2026).

Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program strategis Kodam XXI/Radin Inten dalam mempercepat mobilitas masyarakat serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Lampung.

 *Wujud Kemanunggalan TNI dan Rakyat* 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasdam XXI/RI Brigjen TNI Andrian Susanto yang mewakili Pangdam XXI/RI. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata komitmen TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat.

“Pembangunan jembatan ini menjadi bukti kehadiran prajurit dalam menjaga ketahanan nasional sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujarnya saat membacakan amanat Pangdam.

Ia juga menambahkan bahwa proyek ini dilaksanakan secara serentak di wilayah Kodam XXI/RI yang mencakup Provinsi Lampung dan Bengkulu sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan nasional.

 *Dorong Kesejahteraan Masyarakat* 

Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki menyampaikan bahwa keberadaan jembatan gantung ini memiliki nilai strategis bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses yang selama ini terbatas.

“Kami berharap dengan hadirnya jembatan ini, mobilitas masyarakat semakin lancar. Jika akses terbuka, maka akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga,” ungkapnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat infrastruktur yang dibangun melalui semangat gotong royong.

“Pembangunan ini kita kerjakan bersama. Setelah selesai, mari kita jaga dan rawat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” tambahnya.

 *Sinergi Lintas Sektor* 

Kegiatan ground breaking yang dimulai pukul 09.41 WIB tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda dan berbagai unsur terkait, di antaranya Wakil Gubernur Lampung, Wakil Bupati Lampung Timur, Ketua DPRD Lampung Timur, Kapolres dan Kajari Lampung Timur, Kepala BBWS Mesuji Sekampung, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.

Kehadiran berbagai elemen pemerintah dan masyarakat ini mencerminkan sinergi yang kuat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Timur.

Pembangunan Jembatan Gantung Garuda ini diharapkan menjadi solusi konkret atas tantangan geografis yang selama ini dihadapi masyarakat Desa Kali Pasir dan sekitarnya, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi daerah.

Read More

Wagub Jihan Nurlela Bersama Jajaran TNI dan Pemkab Lamtim Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Jembatan Perintis Garuda Tahap III-IV

LAMPUNG TIMUR -- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, jajaran TNI dan Forkopimda Kabupaten Lampung Timur melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Jembatan Perintis Garuda tahap III dan IV, yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Ground breaking berlangsung di Desa Kalipasir, Kecamatan Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (1/4/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Jihan mengapresiasi atas terlaksananya pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat setempat. Ia menilai kehadiran jembatan tersebut akan menjadi solusi penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya bagi warga Desa Kalipasir yang selama ini bergantung pada transportasi perahu sebagai akses utama.

“Jembatan ini menjadi infrastruktur yang sangat krusial. Jika jalan masih bisa dilalui meski dalam kondisi kurang baik, berbeda halnya jika jembatan tidak tersedia, maka konektivitas benar-benar terputus,” ujarnya.

Wagub Jihan juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Walaupun Jembatan ini ranah dan wewenangnya Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mendorong realisasi pembangunan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan bagian dari program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh TNI. Bahkan, dalam pelaksanaannya, TNI turut berperan besar dengan menalangi anggaran awal demi percepatan pembangunan.

“Ini adalah bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan TNI. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Wagub Jihan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jembatan yang dibangun di Kalipasir memiliki panjang yang relatif lebih besar dibandingkan jembatan serupa di wilayah lain di Lampung, sehingga membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas pihak.

Wagub Jihan berharap pembangunan tahap III dan IV ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan setelah selesai dibangun agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

“Jembatan ini nantinya akan sangat membantu aktivitas masyarakat, mulai dari anak sekolah, petani, hingga pedagang. Mari kita jaga bersama agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Lampung Timur, jajaran TNI, unsur Forkopimda, stakeholder terkait, serta masyarakat setempat yang menyambut antusias pembangunan infrastruktur tersebut.

Groundbreaking ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Desa Kalipasir, yang selama puluhan tahun menantikan akses penghubung yang lebih layak dan aman. (*)

Read More

DPRD Lampung Dukung Mahasabha XIV KMHDI, Ketua DPRD Hadir Bersama Ketua MPR RI dan Gubernur

Bandar Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., menunjukkan dukungan penuh terhadap pergerakan mahasiswa nasional dengan menghadiri pembukaan Mahasabha XIV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung, Rabu (01/04/2026).

Kehadiran Ketua DPRD Lampung tersebut bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani, S.Sos., dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., menegaskan sinergi kuat antara legislatif dan pemerintah dalam mendukung penguatan sumber daya manusia serta percepatan pembangunan daerah.

Mahasabha XIV KMHDI menjadi momentum strategis untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi kemahasiswaan. Turut hadir Anggota DPD RI Bustami Zainudin dan Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf serta anggota DPRD Provinsi Lampung.

Kegiatan diawali dengan penyambutan adat melalui Tari Sigeh Pengunten yang mencerminkan keramahan masyarakat Lampung serta menjunjung tinggi nilai budaya di tengah keberagaman.

Dalam sambutannya, Ahmad Muzani, S.Sos., menekankan pentingnya persatuan nasional dan peran pemuda dalam mengawal arah bangsa.

 Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum melahirkan kepemimpinan masa depan serta memperkuat nilai Dharma di era digital.

Ia juga menegaskan bahwa kemajuan Lampung ditentukan oleh kualitas SDM, didukung penguatan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Sektor pertanian seperti padi, jagung, dan singkong dinilai memberi dampak positif bagi kesejahteraan petani.

Kehadiran Ketua DPRD Lampung bersama pimpinan nasional dan daerah mencerminkan sinergi kelembagaan. DPRD berkomitmen mengawal hasil Mahasabha agar dapat diimplementasikan dalam kebijakan daerah.

Acara ditutup dengan doa lintas agama yang mencerminkan semangat toleransi di Bumi Ruwa Jurai. Kegiatan ini sekaligus menegaskan kesiapan Lampung sebagai tuan rumah agenda nasional.

Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. 

Read More

Pemprov Lampung Percepat Proses Pembangunan Lampung Sport Center, Lakukan Koordinasi dengan PTPN I Regional 7 dan Kantor Wilayah BPN Terkait Penyediaan Lahan

BANDARLAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung bersama PTPN I Regional 7 dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung terus berkoordinasi dalam mempercepat proses penyediaan lahan untuk pembangunan Lampung Sport Center. 

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dalam mendukung kesiapan Lampung menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII Tahun 2032 bersama Banten.

Upaya percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Percepatan Pembangunan Lampung Sport Center yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/4/2026). 

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang menekankan pentingnya akselerasi pembangunan guna memenuhi target penyelenggaraan PON.

Marindo menegaskan bahwa proses penyediaan lahan saat ini terus berjalan dengan dukungan PTPN I Regional 7 maupun Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci utama agar tahapan pembangunan dapat segera direalisasikan dalam rangka mengejar persiapan PON.

"Ini menjadi energi positif bagi kita semua untuk mempercepat pembangunan Sport Center. Oleh karena itu, proses untuk kebutuhan lahan sebagai Sport Center dan sebagai tempat pelaksanaan PON segera dituntaskan," ujar Marindo.

Seperti diketahui, Lampung Sport Center akan dibangun di atas lahan seluas 170 hektare yang berlokasi di dekat exit tol Kota Baru. 

Lahan tersebut merupakan aset milik PTPN I Regional 7, sehingga Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan permohonan pelepasan aset melalui mekanisme pengadaan tanah dengan skema ganti rugi.

Marindo menekankan pentingnya percepatan penyelesaian status lahan yang nantinya dituangkan melalui penandatanganan MoU.

Ia berharap seluruh tahapan administrasi dapat segera dituntaskan sehingga pembangunan bisa dimulai demi mendukung kesiapan PON.

"Pembangunan Sport Center akan dibantu oleh pemerintah pusat, untuk itu kami mendorong agar status lahan ini bisa segera clear and clean. Kita harus semangat karena Lampung menghadapi lompatan besar sebagai tuan rumah PON," katanya.

Marindo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan Lampung sebagai tuan rumah PON XXIII Tahun 2032.(* )

Read More

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Hadiri Mahasabha XIV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia,

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Mahasabha (Kongres Nasional) XIV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) yang digelar di Gedung Serbaguna (GSG) Universitas Lampung, Rabu (1/4/2026).

Pada kesempatan itu, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mendorong peran generasi muda, khususnya mahasiswa, sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Gubernur Mirza menyebut Mahasabha KMHDI merupakan momentum penting dalam menentukan arah organisasi sekaligus melahirkan kepemimpinan baru yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan daerah.

“Di forum inilah ide-ide terbaik diuji, perbedaan pendapat disatukan menjadi kekuatan, dan arah organisasi ditentukan. Saya yakin semua yang hadir memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan organisasi semakin kuat ke depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menekankan pentingnya keberanian mahasiswa dalam menyampaikan gagasan di tengah dinamika zaman yang serba cepat dan penuh tantangan informasi.

“Kita hidup di era yang viral, di mana yang viral belum tentu benar dan yang benar belum tentu didengar. Karena itu, mahasiswa harus berani menjaga kebenaran dan nilai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza memaparkan kondisi Lampung yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, dengan sekitar 1,5 juta penduduk berprofesi sebagai petani. 

Ia menyebutkan bahwa peningkatan harga komoditas seperti padi, jagung dan singkong turut mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara signifikan.

Menurutnya, momentum pertumbuhan ekonomi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), agar mampu melahirkan inovasi di berbagai sektor, termasuk pangan, UMKM, dan pariwisata.

“Ekonomi desa sudah tumbuh, sekarang kita butuh dorongan SDM agar bisa melahirkan inovasi dan kreativitas. KMHDI harus mengambil peran di sini,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga menegaskan bahwa pembangunan Lampung ke depan bertumpu pada kolaborasi semua pihak, termasuk organisasi kepemudaan dan mahasiswa.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kolaborasi. KMHDI punya jaringan, semangat, dan kedekatan dengan masyarakat. Ini harus dimaksimalkan agar programnya benar-benar berdampak,” tambahnya.

Selain itu, Gubernur Mirza menyoroti keberagaman masyarakat Lampung sebagai kekuatan utama yang harus terus dijaga.

Ia menyebut Lampung sebagai daerah yang harmonis, bukan sekadar toleran, dengan berbagai suku, agama dan budaya yang hidup berdampingan.

Lebih jauh, Gubernur Mirza juga menyinggung kontribusi besar umat Hindu, khususnya masyarakat Bali, dalam sejarah pembangunan Lampung sejak era transmigrasi tahun 1950-an. 

Menurutnya, peran tersebut menjadi bukti nyata bahwa pembangunan daerah lahir dari semangat kebersamaan lintas identitas.

Gubernur Mirza juga mengangkat nilai filosofi Tri Hita Karana sebagai pedoman penting dalam menjaga harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam, yang dinilai relevan dalam menjawab tantangan lingkungan dan perubahan iklim saat ini.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kondusivitas di tengah situasi global yang tidak menentu, termasuk dampak konflik geopolitik terhadap ekonomi dunia.

Ia menilai Lampung sebagai contoh nyata praktik Bhinneka Tunggal Ika, di mana keberagaman mampu dirajut menjadi kekuatan persatuan.

“Lampung adalah laboratorium kebhinekaan. Semua suku, agama dan budaya ada di sini, namun tetap rukun dan bersatu,” ujarnya.

Muzani menegaskan bahwa organisasi mahasiswa seperti KMHDI memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketenangan sosial, sekaligus menjadi agen edukasi di tengah masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kepanikan global.

Menurutnya, kondisi dunia yang tidak menentu justru menuntut lahirnya kepemimpinan yang tenang, bijak, dan mampu menjaga stabilitas.

“Pengurus KMHDI yang baru dituntut untuk tetap kreatif, tetap tenang, dan terus berinovasi. Dalam situasi sulit, ketenangan adalah kunci untuk melahirkan keputusan yang jernih,” tegasnya.

Pandangan ini sejalan dengan yang disampaikan Gubernur Lampung, bahwa harmoni sosial merupakan modal utama dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketua Umum KMHDI periode 2023–2025 I Wayan Darmawan menegaskan bahwa peran mahasiswa saat ini tidak lagi terbatas pada gerakan kritis semata, tetapi harus bertransformasi menjadi kekuatan produktif yang terlibat langsung dalam pembangunan, sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung.

Ia mengapresiasi komitmen Pemprov Lampung yang dinilai inklusif dalam merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk umat Hindu, sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.

“Saya mendapat laporan bahwa dalam pembangunan di Provinsi Lampung, Pak Gubernur tidak pernah melupakan umat Hindu sebagai bagian dari masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa pembangunan di Lampung berjalan dengan semangat kebersamaan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Lampung tidak terlepas dari etos kerja masyarakat, khususnya umat Hindu yang banyak bergerak di sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan.

Sejalan dengan fokus Pemprov Lampung pada sektor pertanian, KMHDI juga menegaskan komitmennya dalam mendorong kemandirian pangan dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

Darmawan menilai bahwa kesejahteraan harus dibangun dari akar rumput, terutama melalui sektor pertanian dan koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat.

“Kemandirian pangan dan energi adalah isu strategis. Ini tidak bisa hanya menjadi wacana, tetapi harus diperjuangkan bersama oleh seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa,” ujarnya.(*)

Read More

DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringati hari Jadi Provinsi Lampung

Bandar Lampung— DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati hari Jadi Provinsi Lampung, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kesejahteraan.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., dan dihadiri Wakil Ketua I Khostiana, SE. MH, Wakil Ketua II Ismet Roni, SH. MH, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, M.A.Pd, Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal, S.E., M.M serta anggota DPRD Provinsi Lampung.

Penghormatan disampaikan kepada Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., hadir langsung bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, jajaran TNI-Polri, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Pimpinan instansi vertikal 

Dalam sambutannya, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi atas capaian Pemprov Lampung dalam berbagai bidang pembangunan. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman, meningkatkan pembangunan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta membuka lapangan kerja guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Perjalanan Provinsi Lampung bukanlah perjalanan yang singkat. Banyak pengorbanan yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melanjutkannya,” ujar Giri.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela., M.M., menyampaikan arah pembangunan Provinsi Lampung yang difokuskan pada kemajuan, daya saing, dan kemandirian ekonomi. Ia menekankan pencapaian pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur strategis, serta program kebijakan yang meringankan beban masyarakat, termasuk penghapusan uang komite sekolah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, persembahan Tari Sigeh Pengunten, Gitar Tunggal Lampung dari Sanggar Seni Keratuan Lampung, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, serta penyampaian pengantar sidang.

Sebagai bentuk pelestarian budaya, seluruh peserta mengenakan busana adat Lampung. Pada kesempatan ini, dilakukan penyerahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) desain Menara Siger, ciptaan Anshori Djausal, kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Menara Siger sebagai ikon daerah telah memperoleh pengakuan HKI dan menjadi simbol kebanggaan masyarakat Lampung.

“Kami sangat mengapresiasi pencapaian ini. Warisan budaya kita kini terlindungi secara hukum dan menjadi kado istimewa bagi Provinsi Lampung,” kata Ketua DPRD.

Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung juga memberikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya pada momen hari besar keagamaan.

Sidang paripurna ditutup dengan foto bersama Gubernur, Forkopimda, dan Pimpinan DPRD, diikuti prosesi potong tumpeng sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur.

Melalui peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung, DPRD menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan demi kemajuan dan kesejahteraan Bumi Ruwa Jurai. (*)

Read More

Holiday Inn Lampung Bukit Randu Hadirkan Promo “April Stay & Save”, Menginap Nyaman Mulai Rp898 Ribu

Lampung - Holiday Inn Lampung Bukit Randu menghadirkan penawaran spesial bertajuk “April Stay & Save” dalam menyambut bulan April 2026. Promo ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati pengalaman menginap yang nyaman dengan harga lebih hemat.

Dengan tarif mulai dari Rp898.000 nett per kamar per malam, tamu sudah dapat menikmati paket menginap selama 2 hari 1 malam di kamar tipe Standard. Paket ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tamu, baik untuk liburan singkat bersama keluarga maupun perjalanan bisnis.

Tak hanya harga yang terjangkau, promo ini juga dilengkapi berbagai keuntungan tambahan. Tamu akan mendapatkan sarapan gratis untuk dua orang dewasa dan dua anak di bawah usia 12 tahun, akses gratis ke fasilitas hotel seperti kolam renang, pusat kebugaran, serta kids club, diskon 20 persen untuk IHG Dining Rewards, serta fasilitas parkir gratis selama masa menginap.

Assistant Marcomm & E-Commerce Manager, Andi Tri Santoso menyampaikan bahwa promo ini merupakan bentuk komitmen hotel dalam memberikan nilai lebih kepada para tamu.

“Kami ingin memberikan kesempatan bagi para tamu untuk menikmati fasilitas premium dengan harga yang lebih terjangkau. Promo ini sangat cocok bagi keluarga maupun individu yang ingin beristirahat sejenak dari rutinitas,” ujarnya.

Terletak di kawasan strategis dengan suasana yang asri dan menenangkan, hotel ini menjadi pilihan ideal bagi wisatawan yang ingin melepas penat sekaligus menikmati keindahan Kota Bandar Lampung.

Pihak hotel mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan segera merencanakan perjalanan bersama orang-orang tercinta.

Untuk informasi dan reservasi, tamu dapat menghubungi nomor telepon 0721-8600900 atau melalui WhatsApp di nomor yang sama.

Tentang Hotel

Holiday Inn Lampung Bukit Randu merupakan hotel modern yang berlokasi di pusat Kota Bandar Lampung. Dengan fasilitas lengkap, desain kontemporer, serta pelayanan profesional, hotel ini menawarkan pengalaman menginap yang berkesan bagi wisatawan bisnis maupun rekreasi.

Sementara itu, IHG Hotels & Resorts sebagai perusahaan induk, merupakan jaringan perhotelan global dengan ribuan properti yang tersebar di lebih dari 100 negara di dunia.

Read More