Kenalan di Media Sosial Berujung Petaka, Mahasiswi Kehilangan Motor dan Ponsel Usai Diajak ke Kos

Bandar Lampung – Niat seorang mahasiswi untuk bertemu pria yang baru dikenalnya melalui media sosial berujung mimpi buruk. Setelah tiga bulan berkenalan secara daring, korban justru menjadi korban pencurian saat diajak bertemu di sebuah rumah kos di Bandar Lampung.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu (17/6/2026). Korban yang berusia 18 tahun awalnya memenuhi ajakan pelaku berinisial MZ (23) untuk bertemu. Keduanya kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban menuju sebuah rumah kos di kawasan Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur.

Namun suasana yang semula biasa berubah mencekam saat keduanya berada di dalam kamar kos. Pelaku diduga mulai mencium korban dan mengajaknya melakukan hubungan badan.

Merasa ketakutan dan tertekan, korban langsung menangis sebelum berlari menyelamatkan diri ke dalam kamar mandi. Dari balik pintu kamar mandi, korban berusaha menghindari pelaku yang saat itu masih berada di dalam kamar.

Alih-alih menunggu korban keluar, pelaku justru memanfaatkan kesempatan tersebut. Saat korban bersembunyi dalam ketakutan, pelaku mengambil satu unit telepon genggam Redmi 12 dan sepeda motor Honda Beat milik korban, kemudian kabur meninggalkan lokasi.

Ketika keluar dari kamar mandi, korban dibuat syok. Pelaku telah menghilang bersama sepeda motor dan telepon genggam miliknya.

Tak terima menjadi korban, mahasiswi tersebut kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tanjung Karang Timur.

Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol Toni Apriadi, mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan korban.

"Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, identitas pelaku berhasil kami kantongi. Tim kemudian melakukan pelacakan hingga mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di Kota Palembang, Sumatera Selatan," kata Kompol Toni Apriadi, Rabu (24/6/2026).

Berbekal informasi tersebut, tim Unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur bergerak melakukan pengejaran lintas provinsi. Pada Selasa (23/6/2026), pelaku akhirnya berhasil ditemukan saat berada di sebuah warung pecel lele di kawasan Bukit Lama, Ilir Barat I, Kota Palembang.

Tanpa perlawanan, pelaku langsung diamankan petugas. Polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan, di antaranya satu unit telepon genggam Redmi 12 dan satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban.

"Pelaku berikut barang bukti telah kami amankan di Polsek Tanjung Karang Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," ujar Toni.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP..

Read More

Kodim 0410/KBL Jadi Motor Penggerak Suksesnya Latgabma Malindo Darsasa 12AB/2026

Bandar Lampung – Komando Distrik Militer (Kodim) 0410/Kota Bandar Lampung (KBL) menunjukkan peran strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Malindo Darsasa 12AB/2026.

 Mengusung tema penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, latihan bilateral antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) tersebut resmi ditutup melalui upacara di Pantai Puri Gading, Bandar Lampung, Kamis (25/6/2026).

Di bawah kepemimpinan Dandim 0410/KBL, Kolonel Arm Roni Hermawan, S.H., M.M., Kodim 0410/KBL berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 17 Juni 2026 berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan.

Latihan yang digelar setiap tiga tahun sekali ini merupakan wujud komitmen bersama antara TNI dan ATM dalam meningkatkan interoperabilitas, memperkuat kerja sama pertahanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman nonmiliter, khususnya bencana alam dan krisis kemanusiaan.

Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI, Letjen TNI Bobby Makmun, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa sinergi yang terjalin antara berbagai unsur, termasuk Kodim 0410/KBL sebagai tuan rumah, menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan latihan bersama Indonesia-Malaysia tersebut.

“Dukungan dan kerja sama yang terjalin, termasuk dari Kodim 0410/KBL, menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan latihan bersama ini,” ujar Letjen TNI Bobby Makmun di hadapan para pejabat tinggi militer kedua negara.

Peran Kodim 0410/KBL tidak hanya terbatas pada aspek pengamanan dan dukungan teknis kegiatan. Kolonel Arm Roni Hermawan bersama jajarannya juga terlibat aktif dalam berbagai tahapan latihan, mulai dari persiapan, koordinasi lintas instansi, hingga peninjauan lokasi bersama pejabat tinggi ATM.

Kehadiran Dandim dalam sejumlah sesi penting, termasuk gladi simulasi penanganan bencana seperti kebakaran, banjir, dan tsunami yang digelar sejak pagi hari, menunjukkan komitmen penuh Kodim 0410/KBL dalam memastikan seluruh skenario latihan berjalan efektif dan sesuai prosedur.

Sementara itu, Kepala Staf Markas Angkatan Bersama ATM, Mej Jen Dato’ Khairul Anuar bin Abd Aziz, menegaskan bahwa latihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan militer semata, tetapi juga memperkuat hubungan persahabatan serta kesiapan kedua negara dalam menghadapi situasi darurat kemanusiaan.

Menurutnya, ancaman berupa bencana alam memerlukan pendekatan yang terpadu, cepat, dan kolaboratif, sehingga kerja sama lintas negara menjadi elemen penting dalam upaya mitigasi dan penanganannya.

Selain latihan lapangan, Latgabma Malindo Darsasa 12AB/2026 juga diisi dengan berbagai kegiatan kemanusiaan melalui program Bakti Sosial (Medcap), seperti donor darah, pelayanan kesehatan, serta pembagian bantuan sembako kepada masyarakat.

 Kesuksesan kegiatan tersebut tidak terlepas dari kerja keras personel Kodim 0410/KBL yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Dengan berakhirnya Latgabma Malindo Darsasa 12AB/2026, Kodim 0410/KBL kembali membuktikan kapasitasnya sebagai satuan teritorial yang tidak hanya siap mendukung operasi militer, tetapi juga menjadi penggerak sinergi kemanusiaan, diplomasi pertahanan, serta penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

Dandim 0410/KBL, Kolonel Arm Roni Hermawan, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan latihan ini merupakan hasil kerja sama dan gotong royong seluruh elemen yang terlibat.

Ia berharap pengalaman yang diperoleh selama latihan dapat menjadi modal berharga dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara di masa mendatang.

Read More

Musda X PHRI Lampung: Friandi Indrawan Terpilih Aklamasi, Siap Majukan Industri Pariwisata

Bandar Lampung – Musyawarah Daerah (Musda) X Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Lampung yang berlangsung di Hotel Horison Lampung, Kamis (25/6/2026), menetapkan Friandi Indrawan sebagai BPD PHRI Provinsi Lampung periode 2026–2031 secara aklamasi.

Pemilihan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat kebersamaan.

Seluruh peserta Musda memberikan dukungan penuh kepada Friandi Indrawan untuk memimpin organisasi yang menaungi pelaku usaha perhotelan dan restoran di Provinsi Lampung selama lima tahun ke depan.

Musda X BPD PHRI Lampung mengusung tema “Kolaborasi, Adaptasi, dan Investasi untuk Kemajuan Pariwisata Lampung yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

” Tema tersebut mencerminkan komitmen PHRI dalam memperkuat sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Lampung.

Dalam sambutannya, Friandi Indrawan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Ia menegaskan bahwa PHRI Lampung akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat industri pariwisata daerah, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi sektor perhotelan dan restoran.

“Ke depan, PHRI Lampung akan fokus membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder pariwisata.

Kita ingin menjadikan Lampung sebagai destinasi unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Friandi.

Acara pembukaan Musda X turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung yang mewakili Gubernur Lampung, unsur Forkopimda, pelaku industri pariwisata, serta pengurus dan anggota PHRI dari kabupaten/kota se-Lampung.

Terpilihnya Friandi Indrawan secara aklamasi menunjukkan soliditas dan kepercayaan besar dari anggota PHRI terhadap kepemimpinannya.

Sebelumnya, Friandi dikenal aktif dalam kepengurusan PHRI Lampung dan telah berkontribusi dalam berbagai program pengembangan sektor perhotelan dan restoran di daerah. 

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, PHRI Lampung diharapkan mampu memperkuat daya saing industri pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan demi kemajuan ekonomi dan pariwisata Provinsi Lampung.

Read More

Demo di DPRD Lampung, Massa Desak Audit MBG dan Transparansi Utang Daerah Rp1 Triliun

Bandar Lampung – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Kamis (25/6/2026).

 Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait pengawasan anggaran publik, mulai dari audit Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyelesaian tunggakan BPJS Kesehatan, hingga evaluasi pinjaman daerah senilai Rp 1 triliun.

Aksi yang berlangsung di halaman gedung DPRD itu diwarnai dengan orasi, pembentangan spanduk, dan poster berisi kritik terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Koordinator aksi Alam Baka, Noviyanto, mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional harus diawasi secara serius mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan serta berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya di daerah.

Menurutnya, sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dugaan monopoli usaha, dugaan jual beli titik lokasi, hingga indikasi penguasaan program oleh kelompok tertentu.

"Program ini menggunakan anggaran negara yang besar sehingga pelaksanaannya harus transparan dan akuntabel. Jangan sampai muncul dugaan-dugaan yang menimbulkan ketidakpercayaan publik," ujar Noviyanto saat menyampaikan orasi.

Karena itu, pihaknya mendesak dilakukan audit investigatif independen terhadap pelaksanaan Program MBG dan pengelolaan SPPG di Provinsi Lampung. Selain audit, massa juga meminta adanya keterbukaan informasi terkait mekanisme penunjukan pengelola, penggunaan anggaran, serta sistem pengawasan yang diterapkan dalam program tersebut.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan peserta aksi, massa turut meminta aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mengusut setiap dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.

Selain menyoroti program MBG, massa juga mendesak Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang disebut mencapai Rp105,4 miliar agar tidak berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Tak hanya itu, mereka meminta dilakukan audit dan evaluasi secara terbuka terhadap pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui manfaat pembangunan yang dihasilkan, risiko fiskal yang ditimbulkan, sumber pembayaran utang, hingga dampaknya terhadap APBD di masa mendatang.

Noviyanto menilai persoalan MBG, tunggakan BPJS Kesehatan, dan pinjaman daerah merupakan bagian dari isu besar tata kelola keuangan publik yang harus diawasi bersama.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah menjamin keterlibatan pelaku usaha lokal secara adil dan terbuka dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah tanpa praktik monopoli, kartel, maupun intervensi pihak tertentu.

Mereka turut mendesak DPRD Lampung untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah serta memastikan kebijakan anggaran daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan, Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) menyampaikan delapan poin tuntutan yang mencakup audit Program Makan Bergizi Gratis, transparansi penggunaan anggaran, penyelesaian tunggakan BPJS Kesehatan, evaluasi pinjaman daerah, hingga penguatan pengawasan terhadap kebijakan publik di Provinsi Lampung. Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. (Red)

Read More

Pemprov Lampung Luncurkan Toko Tapis, Dorong UMKM Masuk Ekosistem Digital dan Perkuat Ekonomi Daerah

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan Toko Tapis, marketplace lokal yang diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah melalui digitalisasi pemasaran produk unggulan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Lampung.

"Transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Daerah tidak boleh tertinggal dan harus mampu memastikan kemajuan teknologi menjadi alat untuk memperkuat ekonomi rakyat, membuka akses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing produk lokal," ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Liza Derni, saat Launching dan Sosialisasi Toko Tapis di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (25/6/2026).

Peluncuran Toko Tapis dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung bersama BUMD PT Wahana Raharja (Perseroda) dan mitra platform digital MBizmarket. Kegiatan tersebut diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung, termasuk pejabat yang menangani pengadaan barang dan jasa serta bendahara sebagai calon pengguna marketplace lokal tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur menilai kehadiran Toko Tapis merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi pelaku UMKM dan usaha lokal, terutama terkait keterbatasan akses pasar, promosi, pembiayaan, serta kemampuan beradaptasi dengan sistem perdagangan digital.

Menurutnya, banyak produk unggulan Lampung memiliki kualitas dan karakteristik yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Namun, produk-produk tersebut masih membutuhkan saluran pemasaran yang kuat, terintegrasi, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

'Toko Tapis bukan sekadar platform perdagangan digital, tetapi juga etalase peradaban ekonomi lokal yang membawa identitas Lampung ke ruang yang lebih luas," kata Liza membacakan sambutan Gubernur.

Nama Toko Tapis sendiri dipilih sebagai representasi identitas daerah. Tapis yang selama ini dikenal sebagai warisan budaya Lampung dinilai mencerminkan nilai ketekunan, kreativitas, dan kebanggaan masyarakat Lampung yang ingin diangkat melalui platform digital tersebut.

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan marketplace ini menjadi wadah bersama yang mempertemukan produsen lokal dengan konsumen, memperluas jangkauan pemasaran, mengefisienkan proses transaksi, serta memperkuat ekosistem usaha daerah secara berkelanjutan.

Melalui platform tersebut, berbagai produk unggulan Lampung akan dipasarkan secara digital, mulai dari kerajinan, kain tapis, kuliner, kopi, hasil pertanian, produk olahan, produk fesyen, hingga karya ekonomi kreatif yang dihasilkan generasi muda Lampung.

Gubernur juga menekankan bahwa peluncuran Toko Tapis tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Marketplace tersebut harus tumbuh menjadi platform yang dipercaya, dimanfaatkan secara luas, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha lokal.

Karena itu, Pemprov Lampung meminta pengelolaan Toko Tapis dilakukan secara profesional dengan sistem pembayaran yang aman, mekanisme transaksi yang jelas, layanan pengaduan yang responsif, serta dukungan pendampingan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk dan literasi digital.

Selain itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor antara perangkat daerah, BUMD, perbankan, perguruan tinggi, komunitas digital, dan sektor swasta untuk memperkuat pengembangan marketplace tersebut, baik melalui pelatihan, pembiayaan, promosi, maupun dukungan logistik dan distribusi.

Direktur Utama PT Wahana Raharja (Perseroda), Asep Muzaki, mengatakan Toko Tapis merupakan salah satu ikhtiar BUMD untuk menghadirkan platform transaksi yang dapat dimanfaatkan perangkat daerah sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Ia menjelaskan keberadaan marketplace lokal tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah serta mendorong perputaran ekonomi agar lebih banyak memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat Lampung.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung Asrul Tristianto menyampaikan bahwa peluncuran Toko Tapis merupakan bagian dari percepatan transformasi digital ekonomi daerah. Marketplace ini dirancang sebagai sarana promosi, transaksi, dan pengembangan produk unggulan Lampung yang lebih modern, terintegrasi, dan mudah diakses.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President MBizmarket Ade Kurniawan memberikan sosialisasi terkait penggunaan platform Toko Tapis kepada perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi dan pemanfaatan marketplace lokal dalam mendukung pengadaan serta pemasaran produk daerah.

Selain itu, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Momorandum of Understanding (MoU) antara BUMD PT. Wahana Raharja dan mitra platform digital MBizmarket.

Dengan hadirnya Toko Tapis, Pemerintah Provinsi Lampung berharap semakin banyak UMKM yang mampu naik kelas, memperluas pasar, meningkatkan omzet usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pada akhirnya, penguatan ekosistem ekonomi digital ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Lampung di tingkat nasional. (*)

Read More

Kadis KPTPH Elvira: PHC Jadi Harapan Baru Petani Lampung Dalam Program Desaku Maju

LAMPUNG SELATAN — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat sektor pertanian melalui Program Desaku Maju. Salah satu langkah nyatanya diwujudkan melalui pemberian bantuan Pupuk Hayati Cair (PHC) kepada petani yang dibarengi dengan kegiatan bimbingan teknis bagi penerima manfaat.

Sebanyak 160 petani dari Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Pesawaran mengikuti Bimbingan Teknis Pupuk Hayati Cair yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung di Aula UPTD Bapelkes Hajimena, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (25/6/2026).

Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan program PHC merupakan salah satu bentuk perhatian Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terhadap kesejahteraan petani. Menurutnya, program tersebut lahir dari pemahaman gubernur terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani, mulai dari tingginya biaya produksi hingga menurunnya kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus.

"Pak Gubernur sangat memahami kondisi petani karena beliau juga berasal dari organisasi petani. Karena itu pemerintah hadir melalui Program Desaku Maju dengan memberikan bantuan Pupuk Hayati Cair yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh petani," ujar Elvira.

Ia menjelaskan, Pemprov Lampung telah menyalurkan bantuan unit produksi PHC pada tahun 2025 sebanyak 500 desa. Dan Tahun 2026 sebanyak 800 desa. Ada sekitar 2.000 total desa di Lampung nanti mendapat bantuan PHC. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah secara berkelanjutan.

Menurut Elvira, hasil penggunaan PHC di sejumlah daerah menunjukkan dampak positif. Saat mendampingi Gubernur Lampung melakukan kunjungan ke Desa Pangkalan Mas, Kabupaten Mesuji, petani setempat mengaku merasakan peningkatan hasil panen yang cukup signifikan setelah menggunakan PHC.

"Berdasarkan pengakuan petani, produktivitas panen meningkat antara 15 hingga 30 persen. Selain meningkatkan hasil panen, PHC juga membantu menjaga kelembapan tanah sehingga tanaman lebih tahan menghadapi perubahan iklim dan musim kemarau," jelasnya.

PHC juga memiliki keunggulan karena dapat diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman, tidak hanya padi. Kehadiran pupuk hayati ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia sekaligus menjaga kesuburan lahan pertanian dalam jangka panjang.

Elvira menambahkan, Lampung saat ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan menempati peringkat keenam sebagai daerah penghasil padi terbesar di Indonesia. Bahkan produksi beras Lampung telah mengalami surplus dan turut memasok kebutuhan pangan ke berbagai provinsi.

"Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta mewujudkan desa-desa yang lebih maju melalui sektor pertanian," pungkasnya. (*)

Read More

Musda X PHRI Lampung Perkuat Sinergi Pariwisata Berkelanjutan

BANDAR LAMPUNG – Musyawarah Daerah (Musda) X Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Lampung resmi digelar di Hotel Horison Bandar Lampung, Kamis (25/6/2026).

Mengusung tema “Dengan Musda X BPD PHRI Kita Ciptakan Kolaborasi, Adaptasi, dan Investasi untuk Kemajuan Pariwisata Lampung yang Berkualitas dan Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata.

Acara dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansyah, perwakilan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Ketua Organizing Committee (OC) Musda X PHRI Lampung Danarto Kuntjoro, Ketua BPD PHRI Lampung H. Handitya Narapati, serta Ketua Umum BPP PHRI Dr. Ir. H. Hariyadi B. Sukamdani, M.M. Turut hadir pengurus PHRI dari sejumlah provinsi di Sumatera serta para pelaku usaha hotel dan restoran di Lampung.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Tony Ferdinansyah, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi atas kontribusi PHRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

Menurutnya, sepanjang tahun 2025 tercatat hampir 25 juta perjalanan wisata menuju Lampung berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sektor pariwisata Lampung yang berada di atas rata-rata nasional dan menjadi salah satu yang tertinggi di Pulau Sumatera.

“Perputaran ekonomi dari sektor pariwisata tahun lalu mencapai lebih dari Rp50 triliun. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, transportasi, pedagang, hingga sektor perhotelan dan restoran,” ujar Tony saat membacakan sambutan gubernur.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama. Salah satunya adalah meningkatkan lama tinggal wisatawan di Lampung sehingga tidak hanya menjadi daerah transit, melainkan destinasi utama yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan destinasi wisata, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendukung pertumbuhan industri perhotelan dan restoran.

Sementara itu, Ketua BPD PHRI Lampung H. Handitya Narapati menyampaikan laporan pertanggungjawaban sekaligus berpamitan setelah menuntaskan tiga periode kepemimpinannya di organisasi tersebut.

“Alhamdulillah, saya dipercaya memimpin PHRI Lampung selama tiga periode. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota yang telah bersama-sama membesarkan organisasi ini,” ujarnya.

Handitya mengungkapkan bahwa selama masa kepemimpinannya, PHRI Lampung berhasil mencatat sejumlah prestasi, termasuk penghargaan sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan anggota terbaik secara nasional pada kegiatan PHRI tahun 2025 di Cisarua, Bogor.

Menurutnya, perkembangan sektor perhotelan di Lampung juga semakin pesat dengan ketersediaan lebih dari 5.000 kamar hotel yang mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum BPP PHRI Dr. Ir. H. Hariyadi B. Sukamdani, M.M., menegaskan pentingnya regenerasi kepemimpinan dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

“Roda organisasi harus terus bergerak melalui proses demokrasi dan kaderisasi yang sehat. Regenerasi merupakan bagian penting agar organisasi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman,” kata Hariyadi.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi, transformasi digital, peningkatan kualitas pelayanan, dan penerapan prinsip keberlanjutan untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia.

Musda X PHRI Lampung diharapkan mampu menghasilkan kepemimpinan baru serta program-program strategis yang dapat memperkuat industri perhotelan dan restoran di Provinsi Lampung. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pariwisata Lampung diharapkan semakin maju, berkualitas, dan berkelanjutan.

Read More

The View Restaurant Hadirkan Signature Menu Nusantara dengan Cita Rasa Otentik

Bandar Lampung — Holiday Inn Lampung Bukit Randu by IHG kembali menghadirkan inovasi kuliner terbaru melalui The View Restaurant dengan meluncurkan promo “Signature Menu”, pilihan hidangan khas Nusantara yang kaya rasa dan menggugah selera.

 Promo terbaru ini terbuka untuk umum dan dapat dinikmati sambil menikmati panorama terbaik Kota Bandar Lampung dari ketinggian Bukit Randu. 

Mengusung konsep kuliner autentik Indonesia, The View Restaurant menghadirkan tiga menu andalan terbaru, yaitu Ayam Goreng Sambal Rampai, Gulai Taboh Gurame, dan Asam-Asam Iga Meranjat. Ketiga menu tersebut diracik menggunakan rempah pilihan dan cita rasa khas daerah yang menghadirkan pengalaman bersantap hangat serta berkesan.

Ayam Goreng Sambal Rampai menawarkan ayam kampung goreng renyah yang disajikan dengan sambal rampai khas Indonesia yang pedas dan menggoda.

 Sementara Gulai Taboh Gurame menghadirkan sajian tradisional khas Lampung dengan kuah santan kaya rempah yang gurih dan nyaman dinikmati.

Tidak kalah istimewa, Asam-Asam Iga Meranjat menghadirkan iga sapi empuk dengan kuah segar khas Sumatera Selatan yang kaya rasa.

Ketiga menu signature ini dapat dinikmati dengan harga spesial IDR 148.000++ per porsi di The View Restaurant, restoran yang berada di area Holiday Inn Lampung Bukit Randu by IHG dan dikenal dengan suasana nyaman serta pemandangan kota yang memukau. 

Andi Tri Santoso, Assistant Marcomm & E-Commerce Manager Holiday Inn Lampung Bukit Randu mengatakan, “Melalui promo Signature Menu ini, kami ingin menghadirkan pengalaman kuliner Nusantara yang autentik dengan cita rasa khas daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Lampung maupun tamu yang berkunjung ke Bandar Lampung.

 Kami berharap setiap hidangan tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga memberikan pengalaman bersantap yang hangat dan berkesan di The View Restaurant.

”Sebagai salah satu destinasi kuliner dan hospitality di Bandar Lampung, Holiday Inn Lampung Bukit Randu by IHG terus berkomitmen menghadirkan pengalaman bersantap yang berkualitas, tidak hanya bagi tamu hotel namun juga masyarakat umum yang ingin menikmati hidangan lezat dengan suasana istimewa.

Read More

Rakor Pembangunan Lampung 2026: Pesibar Siap Perkuat Sinergi Demi Percepatan Kesejahteraan Masyarakat

Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).

Kabupaten Pesisir Barat diwakili langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pesisir Barat.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Kegiatan ini turut dihadiri para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda/Baperida, dan Kepala BKAD se-Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Gubernur Lampung menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terintegrasi, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah memerlukan kerja sama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Gubernur juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2026 harus difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur, pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat. Seluruh program pembangunan diharapkan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun visi pembangunan Provinsi Lampung.

Pada sesi pemaparan, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 yang mencakup strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan konektivitas wilayah, optimalisasi pendapatan daerah, serta sinkronisasi program prioritas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, dibahas pula upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sebagai fondasi percepatan pembangunan di seluruh wilayah Lampung.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa Rakor Pembangunan Daerah merupakan forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyelaraskan langkah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Usai mengikuti kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk mendukung serta menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung.

"Rakor ini sangat penting sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung guna memastikan program pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Sekda Pesisir Barat.

Menurutnya, berbagai arahan dan kebijakan yang disampaikan dalam rakor tersebut akan menjadi referensi penting dalam penyusunan program, perencanaan, dan penganggaran daerah. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui keikutsertaan dalam Rakor Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap terjalin koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga mampu mendorong pembangunan yang merata, berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing daerah demi terwujudnya kemajuan Lampung dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Read More

Bupati Pesisir Barat Pimpin Rapat Optimalisasi PAD, Fokus Tingkatkan Pendapatan Daerah

PESISIR BARAT – Bupati Pesisir Barat memimpin rapat bersama Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengawasan Perizinan dalam rangka membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memperkuat pengawasan perizinan di Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 4 Gedung Marga Sai Batin, Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Senin (22/6/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam rapat tersebut, berbagai potensi sumber PAD menjadi fokus pembahasan, di antaranya optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi daerah, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan. Tim juga menyampaikan hasil evaluasi terkait kondisi penerimaan daerah beserta berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah.

Bupati Pesisir Barat menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara perangkat daerah, instansi terkait, serta para pelaku usaha dalam mendukung peningkatan PAD yang berkelanjutan. Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah harus dilakukan secara maksimal tanpa mengesampingkan prinsip pelayanan yang baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Selain membahas peningkatan pendapatan daerah, rapat juga menyoroti pentingnya pengawasan perizinan sebagai salah satu upaya menciptakan iklim investasi yang tertib, sehat, dan kondusif di Kabupaten Pesisir Barat. Pengawasan yang efektif dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Optimalisasi PAD dan Pengawasan Perizinan berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan, evaluasi, serta koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dan pengawasan perizinan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Melalui upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mewujudkan tata kelola perizinan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel

Read More