Hot Posts

4/footer/recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Selasa, 03 Maret 2026

Perbaikan Ruas Gunung Batin–Daya Murni Dorong Aktivitas Ekonomi Warga


Lampung Tengah
--- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal melakukan peninjauan langsung terhadap progres penanganan reaksi cepat di ruas jalan Gunung Batin - Daya Murni, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, Selasa (3/3/2026).

Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur jalan, terutama di titik-titik krusial yang menjadi akses penghubung pintu tol. Ruas sepanjang 12 kilometer tersebut dilaporkan telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun akibat tingginya volume kendaraan berat.

"Ini jalan provinsi di ruas Gunung Batin - Daya Murni. Ini juga sudah bertahun-tahun rusak. Tahun kemarin ada penanganan sedikit, tahun ini ditambahkan penangannya sampai ke perlintasan jalan tol," ujar Gubernur di sela-sela peninjauan.

Gubernur menjelaskan bahwa penyebab utama kerusakan jalan di wilayah tersebut adalah maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), khususnya angkutan komoditas singkong. Ia menyayangkan adanya ketimpangan antara kekuatan jalan dengan beban kendaraan yang melintas.

"Jalan provinsi itu rekan-rekan, maksimal 8 ton, dan dilewati 40 ton. Ya rusak! Tapi di satu sisi, sektor swasta juga harus pahami, jalan provinsi ini hanya untuk 8 ton, jangan dilewati 40 ton," tegasnya.

Terkait teknis pengerjaan, Gubernur menyebutkan bahwa tim di lapangan sedang melakukan penanganan sementara guna mendukung kelancaran arus lalu lintas menjelang hari raya Idul Fitri. Setelah itu, proyek akan dilanjutkan ke tahap permanen dengan spesifikasi aspal dua lapis yang diperkuat.

Gubernur juga menyoroti temuan teknis terkait pengerjaan jalan di masa lalu yang dianggap tidak memenuhi standar. Ia menegaskan tidak akan menoleransi pengerjaan yang asal-asalan pada periode kepemimpinannya.

"Kualitas harus terjaga, tidak boleh dibayar kalau tidak sesuai spek, karena kita yang kasihan warganya. Lapis bawahnya batunya base-nya 35 cm, tadi (temuan lama) kurang dari 35 cm," jelas Gubernur Miirza. 

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menuntaskan perbaikan ruas ini secara bertahap. Hingga saat ini, penanganan difokuskan pada titik terparah sepanjang 3 kilometer dan akan terus dilanjutkan hingga seluruh ruas berfungsi optimal bagi masyarakat. (*)

Inflasi Lampung Februari 2026 Terkendali di 0,36 Persen, BI dan TPID Perkuat Strategi 4K


Bandar Lampung
– Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,36 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,07 persen (yoy). Meski demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,68 persen (yoy).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat 2,95 persen (yoy), juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 4,76 persen (yoy). Namun, angka Februari 2026 ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Februari dalam tiga tahun terakhir yang mengalami deflasi 0,04 persen (yoy).

Dari sisi sumber tekanan harga, inflasi Februari terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan (mtm) yakni emas perhiasan dengan andil 0,09 persen, diikuti daging ayam ras (0,05 persen), bawang merah (0,04 persen), cabai rawit (0,04 persen), dan tomat (0,04 persen).

Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia di tengah tingginya ketidakpastian global. Sementara itu, lonjakan harga daging ayam ras dan komoditas hortikultura dipicu meningkatnya permintaan menjelang Ramadan, di tengah keterbatasan pasokan akibat panen lokal yang tertunda.

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga kelompok transportasi, khususnya bensin dengan andil -0,05 persen (mtm), seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina. Beberapa komoditas lain yang turut menahan inflasi antara lain susu cair kemasan, kangkung, hand body lotion, dan wortel yang masing-masing mencatat andil -0,01 persen (mtm).
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memprakirakan inflasi hingga akhir 2026 tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1 persen (yoy). Meski demikian, sejumlah risiko perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, risiko bersumber dari peningkatan permintaan agregat akibat penyesuaian UMP yang direalisasikan bertahap sepanjang tahun, serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H. Selain itu, eskalasi konflik terbuka antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran berpotensi mendorong kenaikan harga emas dunia dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

Pada kelompok volatile food, risiko berasal dari potensi peningkatan curah hujan dan banjir lokal yang dapat menghambat panen padi dan distribusi pangan, seiring prakiraan berlanjutnya La Nina lemah hingga awal 2026. Risiko lain yakni lonjakan harga pangan strategis saat periode high season Ramadan dan Idulfitri, serta potensi gangguan distribusi akibat meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera.

Sementara itu, dari sisi administered prices, risiko meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global, termasuk kemungkinan disrupsi jalur strategis perdagangan minyak dunia seperti Selat Hormuz. Kondisi ini dapat memicu kenaikan harga minyak mentah global dan berdampak pada harga BBM non-subsidi, tarif transportasi, serta biaya logistik domestik.

Menanggapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K.

Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang ditempuh antara lain pelaksanaan operasi pasar beras/SPHP secara terarah, serta penguatan monitoring harga dan pasokan komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras.

Dalam menjaga ketersediaan pasokan, dilakukan perluasan implementasi Toko Pengendalian Inflasi, penguatan kerja sama antar daerah (KAD), percepatan program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan dan penggunaan varietas unggul, serta peningkatan kualitas data pasokan.

Dari sisi kelancaran distribusi, upaya difokuskan pada memastikan kecukupan moda transportasi menjelang HBKN, memperkuat kapasitas transportasi melalui penambahan volume penerbangan Lampung–Jakarta dan reaktivasi rute Lampung–Bali serta Lampung–Jogja, hingga melanjutkan perbaikan infrastruktur jalur distribusi pangan serta implementasi Mobil TOP dan Subsidi Ongkos Angkut.

Adapun pada aspek komunikasi efektif, TPID secara rutin menggelar rapat koordinasi guna menjaga awareness terhadap dinamika harga dan pasokan, memperkuat komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi, serta mengintegrasikan sistem informasi neraca pangan berbasis data terkini dan berkualitas.

Dengan sinergi kebijakan tersebut, inflasi di Provinsi Lampung diharapkan tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika global dan domestik yang masih penuh tantangan.

Resmi, Polsek Teluk Betung Selatan Berubah Nomenklatur Menjadi Polsek Bumi Waras


Bandar Lampung
- Polsek Teluk Betung Selatan resmi berubah nomenklatur menjadi Polsek Bumi Waras. Perubahan tersebut berdasarkan Keputusan Kapolda Lampung Nomor: Kep/57/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 tentang perubahan nomenklatur empat Kepolisian Sektor di jajaran Polda Lampung.

Peresmian ditandai dengan pembukaan tirai papan nama secara simbolis oleh Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, pada Senin (2/3/2026) sore. 

Kegiatan berlangsung khidmat dan dirangkaikan dengan Safari Ramadan serta buka puasa bersama anak yatim piatu di Mako Polsek setempat.

Dalam sambutannya, Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay menyampaikan bahwa perubahan nomenklatur tersebut bukan sekadar pergantian papan nama, melainkan bagian dari upaya penyesuaian struktur organisasi agar selaras dengan nama kecamatan.

“Perubahan nama ini merupakan tindak lanjut Keputusan Kapolda Lampung Nomor 57/II/2026 tanggal 9 Februari 2026. Ini bukan hanya pergantian nama, tetapi bagian dari penyelarasan struktur organisasi dengan menyesuaikan nama Polsek mengikuti nama kecamatan,” ujar Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay.

Kapolresta menjelaskan, penyamaan nomenklatur Polsek dengan nama kecamatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sinergitas antara Polsek, unsur Muspika, dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Dengan nama yang selaras, diharapkan masyarakat semakin mudah dalam mengakses pelayanan kepolisian. Selain itu, kolaborasi antara Polsek, Camat, Danramil, serta para tokoh masyarakat akan semakin kuat dalam menjaga kamtibmas,” jelasnya.

Kombes Pol Alfret juga berpesan kepada Kapolsek dan seluruh jajaran yang baru saja dikukuhkan agar menjadikan momentum ini sebagai pemacu semangat dalam meningkatkan kinerja.

“Jadikan momentum ini untuk meningkatkan profesionalisme, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (Presisi) sesuai tugas pokok Polri dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Segera lakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui perubahan ini,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Kapolresta berharap seluruh personel dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mirza–Jihan Hadiri Peluncuran Koran IJP dan Buku Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan


BANDAR LAMPUNG
---- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung dan Buku “1 Tahun Mirza–Jihan” di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026) sore. Kegiatan tersebut dirangkai dengan Diskusi Publik Edisi Khusus Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Agenda yang digagas IJP Lampung ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus momentum merekam capaian, tantangan, serta arah pembangunan Provinsi Lampung ke depan.

Ketua Pelaksana, Deni Kurniawan, menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur mencerminkan komitmen terhadap transparansi serta kedekatan dengan pers sebagai pilar demokrasi. Ia menjelaskan, peluncuran koran dan buku tersebut merupakan inisiatif IJP untuk menjembatani informasi pemerintah kepada masyarakat. Momentum Ramadan dipilih sebagai waktu yang tepat untuk memperkuat silaturahmi dan dialog konstruktif.

Menurut Deni, buku “1 Tahun Mirza–Jihan” disusun sebagai catatan perjalanan pemerintahan, meliputi akselerasi pembangunan di tengah keterbatasan fiskal, realisasi janji kampanye yang mulai dijalankan, serta tantangan anggaran yang dihadapi beserta langkah penanganannya.

“Buku ini dimaksudkan sebagai bentuk literasi politik bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa IJP mengundang akademisi dan pengamat untuk memberikan pandangan objektif, agar pemerintah tidak hanya mendengar laporan keberhasilan, tetapi juga masukan dan kritik sebagai bahan evaluasi ke depan.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa forum tersebut menjadi wahana saling mengingatkan dan menyelaraskan langkah pembangunan. Ia menyoroti mandat 82 persen suara yang diraihnya bersama Jihan Nurlela pada Pilkada sebagai amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan.

“Sebanyak 82 persen pemilih memiliki hak untuk mengetahui apa saja yang telah kami kerjakan dan tanggung jawab apa yang telah kami laksanakan. Angka ini menjadi beban moral sekaligus motivasi bagi kami setiap hari,” ujarnya.

Gubernur juga memaparkan kondisi fiskal saat awal masa jabatan pada Januari 2025. Ia mengungkapkan adanya utang kepada pihak ketiga sebesar Rp600 miliar dan utang kepada kabupaten sebesar Rp1,4 triliun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dalam dua tahun terakhir, belanja APBD disebut mengalami penyusutan hampir Rp2 triliun.

“Ibarat menerima rumah dengan harapan besar, tetapi di dalamnya banyak yang harus dibenahi,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan tetap dilakukan melalui konsolidasi dan desk anggaran intensif bahkan sebelum pelantikan. Utang Rp600 miliar kepada pihak ketiga berhasil diselesaikan, sementara pembangunan infrastruktur jalan tetap berjalan dengan alokasi sekitar Rp400 miliar.

“Lampung bergerak bukan hanya dengan kas daerah, tetapi dengan energi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa menyampaikan bahwa peluncuran koran dan buku tersebut menjadi tonggak awal penguatan peran pers dalam mengawal pembangunan daerah.

Ia menegaskan, buku “1 Tahun Mirza–Jihan” tidak hanya memuat capaian, tetapi juga merekam tantangan yang dihadapi pemerintahan. Melalui Koran IJP, pihaknya berkomitmen menjadi jembatan informasi yang objektif.

“Jika ada kekurangan, kami ingatkan. Jika ada capaian, kami sampaikan hingga ke pelosok desa agar masyarakat mengetahui kerja pemimpinnya,” ujarnya.

Diskusi publik yang menjadi rangkaian acara berlangsung interaktif dengan menghadirkan pandangan akademisi, insan pers, dan masyarakat sebagai bagian dari evaluasi terbuka atas satu tahun perjalanan pemerintahan.

Acara ditutup dengan peluncuran simbolis Koran IJP Lampung dan Buku “1 Tahun Mirza–Jihan” sebagai dokumentasi perjalanan kepemimpinan serta komitmen menuju pembangunan Lampung yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama seluruh tamu undangan. (Adpim)

Batalyon A Pelopor Gelar Patroli Sahur Jaga Keamanan di Bandar Lampung


BrimobLampung
- Batalyon A Pelopor Brimob Polda Lampung secara intensif melaksanakan Patroli Sahur di seputaran Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta memberikan rasa aman kepada warga selama bulan suci Ramadan.

Patroli rutin tersebut dilakukan oleh personel Batalyon A Pelopor pada jam-jam rawan menjelang waktu sahur, mulai dari dini hari hingga menjelang imsak. Petugas menyisir area-area strategis seperti pusat keramaian, jalur protokol, permukiman padat penduduk, hingga lokasi-lokasi yang kerap dijadikan tempat berkumpul anak muda.

Fokus utama patroli adalah mencegah potensi aksi kejahatan seperti pencurian, begal, balap liar, serta gangguan kamtibmas lainnya yang cenderung meningkat pada waktu tersebut. Kehadiran aparat berseragam lengkap diharapkan mampu meminimalisir niat pelaku kejahatan dan memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang sedang bersiap untuk santap sahur maupun beribadah.

Komandan Batalyon A Pelopor, dalam keterangannya, menegaskan komitmen pihaknya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. "Kami akan terus berupaya menjaga kondusivitas wilayah, terutama di bulan Ramadan ini. Patroli Sahur ini adalah wujud nyata pelayanan kami untuk memastikan masyarakat dapat beribadah dan beraktivitas dengan tenang dan aman," ujarnya.

Melalui kegiatan Patroli Sahur ini, Batalyon A Pelopor Brimob Lampung berharap dapat terus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Bandar Lampung, sekaligus mempererat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Sambut Baik Pemaparan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat


BANDARLAMPUNG
— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik pemaparan pembangunan yang disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam kunjungan kerja di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kantor Gubernur, Senin (2/3/2026).

Gubernur Mirza menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendukung pembangunan di daerah, termasuk melalui program infrastruktur dan penguatan sektor pertanian.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Parosil menyampaikan sejumlah potensi dan kebutuhan strategis Lampung Barat yang diharapkan dapat disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah berkenan menerima kami. Program-program yang kami jalankan sejauh ini telah searah dan berkolaborasi dengan kebijakan provinsi,” ujar Parosil.

Salah satu agenda yang dibahas yaitu kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan provinsi. Parosil menyampaikan persoalan terkait jalan yang ada di tiga jalur utama penghubung Kabupaten Lampung Barat – Kabupaten Tanggamus jalur Ulu Belu, kemudian jalur Sukabumi–Suoh, dan jalur pusat kota Liwa menuju Kabupaten OKU Selatan.

Parosil juga menyampaikan terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Barat. Yang berada di kawasan BBI Hanakau, Kec. Sukau, Lampung Barat. Ia mengharapkan dukungan sehingga sekolah rakyat tersebut bisa diwujudkan.

Di sektor ekonomi, Parosil meminta dukungan terkait hilirisasi kopi. Lampung Barat sebagai salah satu sentra produksi kopi di Lampung dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir. 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mirza menyambut baik kunjungan dan paparan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendukung pembangunan di daerah, termasuk melalui program infrastruktur dan penguatan sektor pertanian.

Pembangunan Infrastruktur Jalan, jelas Gubernur Mirza, diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperkuat konektivitas antar wilayah.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dalam paparannya menyampaikan rencana perbaikan sejumlah ruas jalan di Lampung Barat pada 2026, diantaranya Pekon Balak–Suoh dengan alokasi anggaran Rp4,5 miliar, dan Suoh–SP Blok 9 sepanjang sekitar 7 kilometer dengan anggaran Rp40 miliar. 

Terkait Sekolah Rakyat, Gubernur Mirza mendorong rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang rencanannya ada di kawasan BBI Hanakau, Kec. Sukau, Lampung Barat. 

Sekolah rakyat ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Adapun luasan lahan tersebut berkisar 12 hektare. Saat ini masih tercatat sebagai aset Dinas Perkebunan, dan digunakan untuk kegiatan pembibitan, sehingga pemanfaatan efektif diperkirakan hanya sekitar 5 hingga 7 hektare. 
Selain untuk Sekolah Rakyat, sebagian lahan juga direncanakan untuk mendukung Koperasi Merah Putih.

Selain sektor pendidikan, juga menyoroti pentingnya pengamanan habitat gajah di wilayah Lampung Barat. 

Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat sekitar 19 ekor gajah dengan jalur jelajah di wilayah Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat. 

Upaya mitigasi konflik antara manusia dan gajah dinilai perlu diperkuat, Sehingga mampu menciptakan ruang hidup dimana manusia dan gajah dapat hidup berdampingan secara damai, mengurangi permusuhan warga terhadap gajah.

Gubernur Mirza juga mendorong percepatan hilirisasi kopi. Lampung Barat dinilai sebagai salah satu sentra produksi kopi di Lampung yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir. 

Optimalisasi komoditas kopi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat daya saing produk daerah.

Kunjungan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi pembangunan antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. (*)

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Terima Jajaran Pengurus Kagama Lampung, Dorong Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor


BANDARLAMPUNG
----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan hilirisasi komoditas dan pembangunan berbasis desa. 

Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat menerima Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (2/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tengah fokus membangun ekosistem ekonomi desa melalui program strategis Desaku Maju, yang bertujuan menahan capital flight serta meningkatkan nilai tambah komoditas utama daerah.

“Lampung adalah provinsi kaya komoditas. Padi, jagung, dan singkong saja menghidupi sekitar 1,2 juta kepala keluarga atau hampir 70 persen populasi. Kalau tiga komoditas ini kita selesaikan tata kelolanya, Lampung bisa take off,” ujarnya.

Gubernur Mirza menjelaskan bahwa selama ini sebagian besar komoditas Lampung masih keluar dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah dinikmati daerah lain. 

Ia mencontohkan produksi jagung mencapai 1,7 juta ton per tahun, namun belum didukung sistem pengeringan (dryer) memadai di tingkat desa.

Melalui program Desaku Maju, Pemprov Lampung merancang pembangunan dryer secara masif di 500 desa sentra produksi, sehingga petani memiliki daya tawar lebih baik dan hilirisasi akan diperluas hingga pengolahan pakan ternak, produksi ayam, hingga distribusi pangan berbasis desa.

“Kalau jagung dikeringkan di desa, dibuat pakan di desa, ayam dibesarkan dan diproses di desa, lalu masuk ke dapur MBG di desa, kita bisa mengurangi biaya logistik, meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat konsumsi protein masyarakat,” jelasnya.

Selain dryer, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Pemprov juga menyiapkan program pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa untuk meningkatkan produktivitas lahan hingga 15 persen, serta penguatan BUMDes agar mampu menjadi offtaker komoditas lokal dimana saat ini dari sekitar 2.300 BUMDes berbadan hukum, baru sebagian kecil yang benar-benar aktif dan tumbuh.

Ia menyoroti persoalan mendasar pembangunan Lampung, yakni tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 30.000 anak per tahun serta terbatasnya kapasitas pendidikan vokasi.

“Ekonomi tidak akan tumbuh kalau SDM kita tertinggal. Karena itu, kami butuh dukungan akademisi dan alumni untuk memperkuat pendidikan vokasi desa, riset pakan ternak berbasis komoditas lokal, serta pendampingan tata kelola BUMDes,” tegasnya.

Gubernur Mirza menekankan bahwa pembangunan Lampung membutuhkan pendekatan hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan unsur hukum.

Ia meminta agar segera dibentuk tim kerja bersama antara OPD terkait dan Kagama untuk menindaklanjuti kerja sama konkret, termasuk peluang riset, program KKN tematik, serta penguatan ekosistem ekonomi desa.

“Semangat di Lampung ini banyak sekali. Tugas kami adalah mengumpulkan dan mengoordinasikan semangat itu agar bergerak dalam satu arah yang sama memajukan Provinsi Lampung,” pungkasnya

Ketua Kagama Lampung Qudrotul Ikhwan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun ruang kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan.

“Kami melihat banyak program pemerintah yang sangat baik, tetapi di lapangan sering terkendala pada aspek pendampingan dan perubahan mindset. Di sinilah Kagama ingin hadir, memastikan program itu tidak berhenti sebagai proyek, tetapi menjadi gerakan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mencontohkan pengalaman Kagama dalam mendampingi desa binaannya dimana program dryer yang secara teknis sudah tersedia, menurutnya, belum optimal karena petani terbiasa hanya menanam dan menjual hasil panen, belum sampai pada tahapan industrialisasi dan pengelolaan pascapanen.

“Kami masuk untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Petani perlu diyakinkan bahwa pengeringan itu meningkatkan daya tawar. Ini soal perubahan pola pikir, bukan sekadar alat,” jelasnya.

Selain pendampingan pertanian, Qudrotul menyampaikan bahwa Kagama Lampung juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan, seperti bakti sosial saat bencana, penanaman mangrove di wilayah pesisir, gerakan biopori, pengelolaan sampah, serta edukasi kebudayaan melalui kegiatan Nitilaku.

Di bidang pemberdayaan ekonomi, Kagama menerapkan skema gotong royong berbasis iuran anggota untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat, termasuk pembelian jagung untuk diolah menjadi pakan ternak dalam skala komunitas. Model ini dinilai sebagai bentuk nyata pengabdian alumni yang tidak berorientasi pada keuntungan pribadi.

“Kami ingin membangun semangat pengabdian. Alumni yang punya keahlian di bidang peternakan, pertanian, manajemen, atau pendidikan bisa langsung turun mendampingi. Orientasinya bukan honor, tetapi kontribusi,” tegasnya.

Dalam aspek pendidikan, ia menyampaikan bahwa Kagama Lampung juga rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada siswa-siswi di daerah agar memiliki akses dan keberanian melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk melalui jalur afirmasi.

Qudratul menegaskan bahwa Kagama siap bersinergi dengan Pemprov Lampung dalam penguatan BUMDes, pendampingan hilirisasi komoditas, riset pakan ternak berbasis bahan lokal, serta pengembangan pendidikan vokasi desa.

Audiensi ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kagama Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berbasis komoditas unggulan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.(*)

Senin, 02 Maret 2026

Training of Referee Pengprov ORADO Lampung Sukses, Vicky & Suarlis Juara Mini Turnamen


Bandar Lampung
– Pelaksanaan Training of Referee yang digelar Pengurus Provinsi (Pengprov) ORADO Lampung berlangsung sukses selama dua hari, Sabtu–Minggu (28 Februari – 1 Maret 2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan perangkat pertandingan jelang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) ORADO yang akan digelar April 2026 di Jakarta.

Training berjalan lancar dengan diikuti perwakilan Pengurus Cabang (Pengcab) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Dikejar Target Kejurnas April 2026

Pengprov ORADO Lampung yang dinakhodai oleh:

Ketua Umum: Ir. Budhi Darmawan, ST, MT

Sekretaris Umum: Dr. Rizki Yuliandra, M.Pd

Bendahara Umum: Iqbal Ardiansyah, S.Si, MM

bergerak cepat menggelar pelatihan wasit guna mengejar rangkaian agenda Kejurnas ORADO tingkat nasional yang akan diikuti seluruh Pengprov se-Indonesia.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kesiapan teknis dan kualitas perangkat pertandingan agar mampu bersaing di level nasional.

Materi Lengkap: Dari Regulasi Hingga Mini Turnamen

Materi training meliputi:

Pedoman Umum Pertandingan

The Low of Domino 101

Kode Etik Wasit

Petunjuk Teknis Kejuaraan

Simulasi & Praktik Lapangan

Uji Coba / Mini Turnamen

Materi disampaikan langsung oleh Dr. Fahrizal, S.Pd., M.Pd, dari PB ORADO Indonesia. Ia merupakan tim penyusun Pedoman Umum Pertandingan dan The Low of Domino 101, serta aktif memberikan pelatihan di berbagai Pengprov se-Indonesia.

Dalam penyampaiannya, Dr. Fahrizal dikenal lugas dan komunikatif, sehingga peserta mudah memahami teknis serta regulasi pertandingan secara komprehensif.

Vicky & Suarlis Juara Mini Turnamen

Sebagai bagian dari praktik langsung, kegiatan ditutup dengan Mini Turnamen antar perwakilan Pengcab kabupaten/kota.

Hasil pertandingan:

Juara 1 – Pengcab Bandar Lampung: Vicky & Suarlis
Juara 2 – Pengcab Bandar Lampung: Zulkarnain & Fauzi
Juara 3 – Pengcab Lampung Selatan: Supei & Khairul
Juara 4 – Pengprov Lampung: Aswin & Hara

Para pemenang mendapatkan dana pembinaan langsung dari Ketua Umum ORADO Lampung sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peningkatan prestasi.

Apresiasi Pengcab Bandar Lampung

Pengurus ORADO Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh:

Ketua Umum: AKBP Vicky Dzulkarnain, MM

Sekretaris Umum: Daniel Tri Hardianto, SE

Bendahara Umum: Aswin Pratama Tirta, SE

menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pengprov ORADO Lampung atas terselenggaranya Training of Referee.

Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada PB ORADO Indonesia, khususnya kepada Dr. Fahrizal selaku pemateri yang dinilai profesional, lugas, dan rendah hati dalam menyampaikan materi.

Komitmen Meningkatkan Kualitas Olahraga Domino

Kegiatan ini menjadi bukti keseriusan ORADO Lampung dalam meningkatkan kualitas wasit dan atlet guna menghadapi kompetisi nasional.

Pengprov ORADO Lampung optimistis mampu mencetak wasit dan atlet yang kompeten serta berintegritas di tingkat nasional.

Dengan semangat:

Siapa Kita? ORADO!
ORADO: Memintarkan Indonesia
ORADO Lampung: Mak Ko Lawan, Mak Ko Tanding

Sudah Terima Sertifikasi, Guru Honorer Tak Boleh Lagi Digaji dari Dana BOS: Simak Penjelasannya


LAMPUNG SELATAN
- Sejumlah guru honorer di Kabupaten Lampung Selatan yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi kini tidak lagi diperbolehkan menerima gaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Kebijakan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 700/585/IV.02/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit ketaatan pada satuan pendidikan se-Kabupaten Lampung Selatan untuk periode Januari-Agustus 2025.

Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 2 huruf (d). 

Pada aturan tersebut ditegaskan bahwa guru yang dapat diberikan honor dari Dana BOS harus memenuhi syarat belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Dinas Pendidikan menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menghindari praktik pendanaan ganda (double funding) atau double dipping. Guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik dan menerima dana sertifikasi dari APBN sebesar Rp2 juta per bulan, tidak lagi diperkenankan menerima honor tambahan yang bersumber dari Dana BOS.

Dengan demikian, Dana BOS dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional sekolah lainnya agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Jadi Temuan Pemeriksaan

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Marko Firzada, mengungkapkan, dalam hasil audit yang dilakukan periode Januari-Agustus 2025, pembayaran honor dari Dana BOS kepada guru yang sudah bersertifikasi dinyatakan sebagai temuan pemeriksaan.

Ia menegaskan, atas temuan tersebut, guru honorer bersertifikasi yang terlanjur menerima gaji dari Dana BOS pada periode tersebut diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Lampung Selatan yang untuk kemudian diteruskan Ke Rekening Kas Umum Negara. Mekanisme pengembalian dapat dilakukan secara bertahap.

"Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan, kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Sebelumnya, para guru telah menandatangani surat perjanjian dengan kepala sekolah yang menyatakan kesediaan mengembalikan honor dari Dana BOS apabila di kemudian hari menjadi temuan pemeriksaan,” kata Marko.

Siapa yang Wajib Mengembalikan?

Guru yang menjadi sasaran pengembalian adalah Guru Honorer BOS Tahun 2025 yang menerima dua sumber penghasilan sekaligus, yakni honor dari Dana BOS dan tunjangan sertifikasi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, guru honorer BOS Tahun 2025 yang belum memiliki sertifikasi tidak dikenakan kewajiban pengembalian karena hanya menerima satu sumber penghasilan, yakni dari Dana BOSP.

Kriteria Penerima Honor BOS

Berdasarkan petunjuk teknis BOSP, guru honorer yang dapat dibayarkan honornya melalui Dana BOS harus memenuhi kriteria:
- Berstatus Non-ASN
- Terdaftar di Dapodik
- Memiliki NUPTK
- Belum menerima tunjangan sertifikasi

Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain, karena kebijakan ini merupakan perintah dari regulasi pemerintah pusat.

Bagi guru yang ingin mengajukan keringanan pengembalian secara mencicil, dipersilakan berkonsultasi dengan Inspektorat Lampung Selatan.

Kebijakan ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. (*)

Residivis Pembunuhan di Bandar Lampung Ditangkap, Usai Bongkar Rumah Curi 4 Ponsel


Bandar Lampung
- Polsek Panjang menangkap pria berinisial FH (34), warga Way Lunik lantaran terlibat kasus pencurian barang berharga berupa 4 unit ponsel.

Peristiwa pencurian terjadi pada Rabu (11/2/2026), sekitar pukul 03.00 WIB, di Kampung Margo Mulyo, Pidada, Panjang, Bandar Lampung.

Wakapolresta Bandar Lamppung, AKBP Yonirizal Khova mengatakan bahwa pelaku masuk kedalam rumah korban dengan cara mendongkel jendela rumah dengan menggunakan pisau.

"Pelaku mendongkel jendela dengan menggunakan pisau, yang memang sering dibawa oleh pelaku jika bepergian," Kata AKBP Yonirizal, Jumat (27/2/2026).

Resedivis kasus pembunuhan pada tahun 2009 ini mengaku sudah dua kali melakukan aksi serupa.

"4 buah ponsel dijual secara COD seharga 1,7 juta rupiah," Kata Wakapolresta.

Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku uang hasil penjualan ponsel curian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pelaku FH ditangkap petugas pada Senin (16/2/2026), di Jalan Soekarno Hatta, Pidada, Panjang, Bandar Lampung.

Akibat perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 477 KUHPidana UU RI No. 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara.(*)