Pj Bupati Nukman: Terkadang Melawan Hukum Bukan Kemauan Tapi Karena Ketidaktahuan

Pj Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka hari bhakti adhiyaksa ke 64. 

FGD yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Lampung Barat bekerjasama dengan Pemerintah daerah setempat berlangsung di Lamban Pancasila Kecamatan Balik Bukit, Senin 15 Juli 2024. 

Mengangkat tema "memahami dan mengantisipasi gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat"

Dengan mengahdirkan narasumber Prof.Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H,. M.H dekan fakultas hukum Universitas Jember, Dr. Oce Madril, S.H., M.H dosen fakultas hukum UGM, Dr. Jimmy Z Usfunan, S H., M.H dosen fakultas hukum universitas Udayana. 

Pj Bupati Lampung Barat mengatakan permasalahan perbuatan melawan hukum pada intinya merupakan perbuatan melawan Undang-undang yang menimbulkan kerugian dan pelanggaran hukum.

Dalam implementasi penyelenggaraan pemerintah pada aspek hukum bila terjadi gugatan pada Pemerintah Daerah sangat diperlukan pemahaman dan cara mengantisipasinya.

Menurutnya, Focus Group Discussion ini sangat bermanfaat sebagai wadah menambah wawasan pengetahuan sehingga diharapkan menjadi pencerahan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

"Tentang bagaimana memahami dan mengantisipasi gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pemerintah Daerah Lampung Barat. Karena terkadang perbuatan melawan hukum tidak selamanya unsur kesengajaan tapi karena ketidaktahuan," kata Nukman. 

Melalui forum Discussion tersebut Nukman berpesan kepada seluruh peserta yang mengikuti agar mengikuti dengan serius. 

"Kepada kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat dan peserta lainnya, untuk memanfaatkan diskusi ini sebagai wadah ilmu pengetahuan bersama pakar-pakar hukum yang hadir sebagai narasumber," terangnya. 

"Sehingga pada gilirannya terciptanya tertib administrasi, budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh serta taat terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum," lanjutnya. 

Terakhir, Pj Bupati Lampung Barat menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengucapkan selamat hari bhakti adhyaksa ke 64.

"Semoga ke depan lebih baik dan bersinergi yang memberikan sebuah iklim kesejukan," tutupnya. 

Ditempat yang sama, kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat M Zainur Rochman, S.H., M.H berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat mempererat kerjasama antara Kejaksaan Lampung Barat dengan Pemerintah Daerah setempat. 

Mengingat di 27 November 2024 mendatang akan digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu) serentak Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati. 

"Dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan Pilkada serentak, sesuai dengan aturan PNS harus netral," sebutnya. 

"Saya berharap dengan adanya Focus Group Discussion bidang perdata dan tata usaha negara ini dapat menjadi acuan untuk memahami dan mengantisipasi gugatan perbuatan melawan hukum," pungkasnya. (Red/rls)

Read More

Kunker, Cerita Perjalanan Sulpakar 2 Hari 1 Malam di Rawajitu

GK, LAMPUNG - Agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Penjabat Bupati Mesuji Drs. Sulpakar, M.M., ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Mesuji di mulai dari Kecamatan Rawajitu Utara.

Dihadapan Ketua PWI Mesuji Apriadi, SE., dan anggota, ia mengatakan. Dirinya telah memulai Kunker di Kecamatan RJU selama 2 hari 1 malam. Dengan melihat bagaimana kehidupan sosial masyarakat disana.

Menurutnya, masyarakat RJU memiliki aktivitas dan punya semangat yang tinggi untuk hidup.

Karena, pada saat turun kejalan, waktu siang jam kerja, ia tidak melihat anak-anak yang nongkrong di warung. 

"Tidak ada Pak Kominfo, semua beraktivitas dengan kerjaan masing-masing. Kita mungkin bisa menemukan suatu daerah anak-anaknya di isi dengan nongkrong di cafe dan gitar-gitaran, tapi ini tidak," ulangnya pada Masirudin Kadis Kominfo Mesuji di Rumah Santap Hambakung.

Artinya tambah dia, disitu suatu unsur bahwa masyarakat nya punya semangat hidup cukup tinggi. 

Terkait, sama hal nya dengan orang tua yang lanjut usia mendekati tidak produktif. Ketika turun kepasar di dampingi Asisten dan beberpa OPD, dia melihat banyak orang tua beraktivitas, berdagang secara normal dan serius dalam melakukan transaksi.

"Kita perhatikan ada yang menganggap bahwa itu hanya sampingan. 'Ah.. biarkanlah istri yang bekerja saya hanya mengasuh. Tapi ini tidak, anggota keluarga itu semua saling bahu membahu untuk melakukan aktivitas di pasar. Nah, ini luar biasa.

Artinya ingin makmur, ingin hidup sejahtera itu rakyat banyak peluangnya. Saya lihat itu kehidupan sosial masyarakat," kata Sulpakar.

Sarana Prasarana Infrastrustur Menjadi Kendala.

Tapi, lanjutnya, yang menjadi kendala ialah sarana dan prasarana infrastruktur yang mesti menjadi perioritas utama.

"Begitu kita lihat dan rasakan ya itu kondisi. Itulah perjanan saya," bebernya.

Akan tetapi, terkait jalan tersebut sedang di diskusikan ditingkat OPD, untuk mencari solusi terbaik. 

"Hanya doa dari seluruh masyarakat dan dukungan PWI, apa yang menjadi usaha serta keinginan bisa cepat kita rasakan. Ini tugas kami, maka kami bangun disiplin tanggungjawab, supaya kita bisa menerobos ke Lembaga Kementerian (LK). Inilah yang dilakukan selama 45 hari dalam melaksanakan tugas," terangnya.

Salah Satu Temuan Besar Adalah Abrasi.

Disela-sela Tim Penanggulangan Implasi Daerah (TPID), ia sempat menginstruksikan ke OPD seperti Bapedda dan Dinas Pekerjaan Umum, segera menghubungi Kepala Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung (BBSMS) untuk membahas salah satu temuan yang paling besar tentang abrasi.

Dikatakannya, untuk memperbaiki abrasi itu bukan kewenangan Pemerintah Daerah, terlebih Pemda Mesuji tidak mungkin mampu karena butuh dana mencapai triliunan. 

Bahkan, untuk anggaran APBD selama satu tahun tidak sampai triliun, bagaimana bisa membangun.

"Saya sudah telpon beliau Pak Ir. Alexander. Dia berjanji akan segera turun lapangan. Kita tidak ada daya dan mampu yang kuat. Inilah cara kita menyalurkan atau menyampaikan kepihak tertentu yang punya kewenangan," cetusnya.  [Melati]

Read More

Gambar Bupati Sulpakar Ada Ditempat Karaoke

GK, Lampung - Banner gambar Penjabat Bupati Mesuji Drs. Sulpakar, M.M., yang dikenal sebagai sosok religius dan disiplin dalam memberi contoh kinerja pada bawahan nya, terlihat tepat didepan panggung hiburan karaoke. Dengan bandrol satu lagu 5000, remik 10.000, satu jam 50.000.

Pada gambar dalam banner tersebut, Pj Bupati tampak bersanding dengan Sekretaris Daerah Mesuji Syamsudin, S.Sos.

Panggung hiburan berukuran kurang lebih 4x8 meter yang dilengkapi mic dan sound sistem itu seperti lebih elegan dengan gambar dua sosok pemimpin Kabupaten Mesuji. 

Sehingga merangsang perhatian warga yang ingin menyumbangkan satu atau dua tembang lagu disana.

Puryono, pengelola tempat hiburan karaoke di Taman Keanekaragaman Hayati Mesuji menjelaskan.

Sebelum banner bupati dan sekda di pajang, ia terlebih dulu minta izin, pada saat Sulpakar bersepeda mengelilingi Taman Kehati beberapa waktu lalu. 

"Pak saya minta izin, gambar bapak saya pajang disana, boleh apa tidak. Pak Sulpakar bilang ke saya. O iya gak apa-apa," jelas Puryono.

Lanjutnya, "Alhamdulillah, photo beliau boleh dipasang. Malahan ya Mas, saya di kasih bantuan sama Pak Bupati. Dengan syarat tempatnya harus bersih dan rapih, supaya masyarakat yang berkunjung kesini bisa merasa nyaman," kata dia.

Selain itu tambahnya, orang-orang dari Pemda Mesuji sudah datang mengecek lokasi, melihat-lihat toilet dan fasilitas apa saja yang ada disana.

"Ya mudah-mudahan dengan seringnya Pak Bupati datang kesini, Taman Kehati bisa lebih cepat diperbaiki. Sehingga bisa menambah minat masyarakat yang ingin berlibur disini," harap Pak Pur belum lama ini. [Melati]

Read More

Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Tim Kartu Petani Berjaya Undang Komisi II DPRD Lampung

GARISKOMANDO.COM - Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung melakukan Sosialisasi,  Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kartu Petani Berjaya bersama Komisi II DPRD Provinsi Lampung, di Begadang Resto, Senin (6/6).

Hadir dalam kegiatan,  perwakilan Komisi II DPRD Provinsi Lampung diantaranya Made Bagiasa, Lesty Putri Utami, Supriadi Hamzah, Hanifah, Khadafi Azwar,  Heni Susilo, Junianto, Darwin,  Asep Makmur, Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Karo Perekonomian.

Kegiatan digelar untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait program Kartu Petani Berjaya yang telah digulirkan oleh Pemprov Lampung kepada Komisi II DPRD Provinsi Lampung  yang membidangi perekonomian dan merupakan Mitra kerja yang perlu mendalami permasalahan tersebut.

Pertemuan ini menjadi pertemuan yang strategis dimana Pemerintah provinsi Lampung menyampaikan secara gamblang mengenai program kartu Petani Berjaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Lampung.

Di dalam kegiatan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, menjelaskan bahwa Gubernur menginisiasi Program e-KPB guna menjawab persoalan petani, antara lain distribusi pupuk, benih, permodalan, asuransi dan lainnya untuk memudahkan dan mencapai kesejahteraan petani.

Kusnardi kemudian memaparkan berbagai manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota e-KPB, layanan e-KPB, serta target implementasi e-KPB di tahun 2022.

"KPB sudah ada di tiap Kabupaten, namun masih perlu kita dorong," kata Kusnardi.

Selanjutnya, Syopiansyah mewakili Tim Task Force e-KPB menjelaskan terkait transformasi digital, arah kebijakan pengembangan e-KPB, model kelembagaan dan layanan e-KPB, serta arsitektur layanan dan keamanan data.

Beberapa hal pokok serta usulan dan saran oleh anggota Komisi II, tercetus didalam Rapat yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung dan Komisi II DPRD Provinsi Lampung, terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kartu Petani Berjaya, di Begadang Resto, Senin (6/6).

Supriadi Hamzah menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi harus terus didengungkan dan tidak hanyak mengandalkan Dinas Pertanian saja.

DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi II memiliki konstituen dan mempunyai peran untuk mensosialisasikan program KPB kepada para petani untuk kepentingan masyarakat Lampung.

"Komisi II mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan program KPB ini," kata Supriadi Hamzah.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Junianto mengusulkan agar setiap penyuluh diberikan reward & punishment, sebab menurutnya, penyuluh merupakan ujung tombak sosialisasi program KPB

Sedangkan Hanifah merasakan bahwa KPB belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Hanifah menyebutkan bahwa di daerah Dapilnya, belum seluruh petani memiliki kartu KPB.

"Kami dari Komisi II siap membantu dan mengawal agar setiap petani yang belum memiliki kartu dan berhak, bisa memiliki serta meningkatkan keikutsertaan petani untuk menjadi anggota KPB," kata Hanifah.

Di akhir, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami menyimpulkan bahwa masih kurang optimalnya sosialisasi KPB. Untuk itu, Lesti berharap agar di setiap kegiatan Program Sosialisasi KPB, supaya turut mengajak dan mengikutsertakan anggota Komisi II. [red]

Read More

Kisah 5 Pejabat Eselon II Lambar Yang Dirolling Bupatinya

GARIS KOMANDO, Lambar - Penon-joban sejumlah pejabat eselon II dan Pelantikan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat (Lambar), diduga tanpa persetujuan Gubernur Lampung Arinal Junaidi serta dianggap melanggar Surat Edaran Gubernur dan tanpa persetujuan pihak Provinsi.

Hal tersebut dijelaskan salah seorang pejabat eselon II, yang enggan disebutkan namanya, beberapa waktu lalu.

"Mereka itu dinonjobkan tanpa alasan yang jelas karena sesuai dengan Surat Edaran Gubernur," kata dia.

Diketahui beberapa waktu lalu, sejumlah Pejabat Teras di Lambar dirolling dan 5 Pejabat Eselon II di non-jobkan serta telah diisi oleh pejabat lainnya.

Ironisnya, kendati di non-jobkan, kelima Pejabat Eselon II itu enggan menandatangani surat pengunduran diri. Lalu kata dia, "Jika mereka di non-jobkan apa alasannya.. sementara penon-joban tanpa alasan yang jelas, jika pensiun mana SK pensiunnya," tambahnya.

"Kalau begitu, mereka masih dianggap aktif dan bisa jadi doble jabatan donk," ujarnya.

Dia juga mengatakan, pelantikan PLT Sekda Lambar juga terkesan lepas dari aturan karena permasalahan yang sama, tanpa persetujuan Gubernur. Sebab, hingga saat ini Sekda sebelumnya yaitu Akmal Abdul Nasir, belum menandatangani surat pengunduran diri.

"Itu harus ada persetujuan Gubernur apa lagi PLT, itu Pejabat Eselon II A jadi harus ada persetujuan Gubernur dan seharusnya Gubernur yang melantik bukan Bupati," tegasnya.

Meskipun pihaknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lambar, telah menyurati namun ditolak oleh gubernur, sehingga keluar surat edaran.

Pemberhentian kelima Pejabat Eselon II dan Sekda Lambar Akmal Abdul Nasir harus jelas alasanya. 

"Karena kalau mereka pensiun mana SK pensiunnya, kalau tersandung hukum mana bukti pidananya, kalau sakit mana keterangan rumah sakitnya, kalau mengundurkan diri mana bukti surat pengunduran dirinya, ini pemerintahan lho..Partai aja ada aturan, maka Gubernur seharusnya menegur dugaan kesewenang-wenangan ini," kata dia.

Menanggapi hal itu, Mulyono salah seorang Pejabat Eselon II yang di non-job menambahkan, sampai saat ini dirinya belum menerima surat non-job.

"Sampai saat ini kami belum menerima surat non-job," tandasnya. [Red]

Read More

Pencopotan Sekdakab Lambar Diduga Melanggar UU ASN, ini Dampaknya

LAMPUNG BARAT - Pasca dicopotnya Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat (Sekdakab) Lambar Akmal Abdul Nasir, kondisi Kesekretariatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lambar terkesan carut-marut. Hal tersebut dijelaskan oleh beberapa pejabat eselon II Lambar, Senin (10/1/2022).

Menurut salah seorang Pejabat Eselon II yang enggan disebutkan namanya, akibat dicopotnya jabatan Sekdakab yang diduga melanggar UU ASN, terkesan memperhambat perputaran roda kepemerintahan

Seperti, pencairan anggaran dan salah satunya pencairan tunjangan kerja para pegawai, "Sampai saat ini tukin pejabat belum ada yang cair," ujarnya.

Ditambahkanya, hal tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan surat pengunduran diri Sekdakab Akmal Abdul Nasir tidak ditandatangani.

Sementara, yang ditunjuk sebagai PLH Sekdakab Hadi Utama, hanya dapat melayani surat - menyurat saja, tetapi tidak dapat mempertangungjawabkan anggaran, sebelum ada PLT Sekda yang telah diajukan dan telah disetujui Gubernur Lampung.

Sementara syarat untuk menunjuk PLT memberhentikan pejabat eselon II seperti Sekdakab, dikarenakan berbagai alasan seperti, tersandung hukum, sakit, meninggal, mengundurkan diri. Dan apa bila beberapa item tersebut belum terpenuhi, maka Sekda lama masih sah sebagai penanggungjawab anggaran.

"Jadi kalau begitu, PLH yang ditunjuk Bupati belum bisa mempertanggungjawabkan anggaran, dan wajar saja kalau anggaran-anggaran itu belum bisa dicairkan," tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW II Barisan Patriot Bela Negara Lambar, Jhoni Yawan menyayangkan tindakan Bupati Lambar yang terkesan gegabah dan otoriter, tanpa memikirkan sebab akibat salah satunya memperhambat kinerja birokrasi.

"Saya sangat menyayangkan kinerja Bupati yang terkesan egois, apakah karena ini menjelang masa berakhirnya jabatan dan menghadapi tahun-tahun politik," ujar Jhoniyawan yang akrab disapa Regar tersebut.

Regar berharap, kedepanya di Lambar ini akan lahir seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, demi majunya Kabupaten berjulukan Bumi Beguai Jejama tersebut. [Red]

Read More

Sekber BPPKB Cilincing Ajak Masyarakat Ikut Vaksin Covid-19 dan Jaga Persatuan Bangsa

JAKARTA - Menanggapi dua tahun kepemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang jatuh pada tanggal 20 Oktober 2021, Ketua Ranting Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) Cilincing, Jakarta Utara, Jamah Sari (30) mengajak masyarakat luas untuk segera mengikuti vaksin Covid-19 dimanapun berada.

Hal ini menurut Jamahsari sangat penting dilakukan agar herd immunity masyarakat terbentuk sehingga pandemi Covid-19 bisa segera enyah dari bumi nusantara. 

Ajakan agar masyarakat segera mengikuti vaksin Covid-19 juga untuk membantu Pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi yang ditargetkan terpenuhi pada Desember tahun ini. 

"Kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan aturan pemerintah seperti vaksinasi dalam penanganan pandemi dan turut menjaga keamanan disekitar wilayah masing-masing", jelas Jamah Sari usai mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H, di Sekber BPPKB Cilincing, Jakarta Utara, Minggu sore (17/10/2021).

Dalam kegiatan keagamaan umat Islam yang bertema "Persatuan adalah Kekuatan" ini, tak lupa Jamah Sari juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan sesama anak bangsa maupun ormas, sehingga kemanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terjaga.

"Kami mendukung presiden Jokowi yang sudah 2 periode ini begitu peduli terhadap rakyat. Kita berharap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harga mati," tegas inisiator/pendiri Sekber BPPKB Cilincing, Jamah Sari.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kasubdit Babinmas Polda Metro Jaya, AKBP Seli Puja yang mengatakan bahwa kehadiran ormas-ormas adalah sebuah kekuatan. Namun apabila kekuatan tersebut tidak mampu dikelola dengan baik, justru akan menjadi boomerang bagi negara.

Sebaliknya jika kekuatan yang ada bisa dimanfaatkan Dengan baik akan menjadi kekuatan bagi kejayaan NKRI.

" Disini saya lihat ada PP, LMP dan organisasi yang lain. Kekuatan apabila tidak bisa dikelola dengan baik akan menjadi boomerang buat negaranya. Tapi kalau kekuatan ini bisa kita manfaatkan dengan baik, ini bisa menjadi kekuatan buat kejayaan NKRI", tegas Seli.

Karena itu ia berpesan kepada para sesepuh, seluruh organisasi dan pengurus BPPKB Banten agar ekistensi BPPKB Banten bisa bermanfaat untuk masyarakat, agama, bangsa dan negara.

Sekilas tentang Sekber BPPKB, Cilincing, Jakarta Utara adalah tempat bersatunya delapan organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berada di kecamatan Cilincing, Jakarta Utara kedalam sebuah sekretariat yang menjadi milik bersama (Sekber). 

Kedelapan ormas tersebut adalah : BPPKB Banten-Cilincing, Laskar Merah Putih (LMP) Jakarta Utara, Front Betawi Rempug (FBR) -Cilincing, Pemuda Pancasila (PP) Cilincing,

Pendekar Banten Cilincing, Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia (PPBNI) Cilincing, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI POLRI (FKPPI) Jakarta Utara, Koperasi Mina Lautan Biru, dan LSM Aspirasi Peduli Sesama (APS) Jakarta Utara. 

Sekber ini selain sebagai wadah pemersatu ormas/LSM yang ada di wilayah Cilincing, Jakarta Utara, juga sebagai ajang komunikasi/silaturahmi dan musyawarah antar ormas/LSM. Terutama manakala terjadi gesekan diantara ormas/LSM tersebut bisa segera diselesaikan. 

Untuk meningkatkan jalinan silaturahmi yang ada, secara rutin Sekber ini menggelar acara pengajian bersama, bakti sosial maupun kegiatan lainnya yang juga melibatkan masyarakat setempat. 

Bersatunya ormas/LSM dalam suasana yang harmonis melalui sebuah wadah sekber seperti ini mestinya dapat dijadikan sebagai model/inspirasi tersendiri bagi ormas-ormas/LSM lainnya di Indonesia. Dengan adanya komunikasi/silaturahmi yang sudah terjalin, maka masalah keamanan dan ketertiban nasional bisa dihadapi bersama. [red]

Read More