Gubernur Lampung Hadiri Pelantikan ISPI Lampung 2026–2031, Dorong Penguatan Sektor Peternakan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Provinsi Lampung periode 2026–2031 yang berlangsung di ASTON Lampung City Hotel, Sabtu (9/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum ISPI, Audy Joinaldy menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap sektor peternakan.

Menurutnya, Gubernur Lampung merupakan sosok yang memahami dunia peternakan dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

“Pak Gubernur Mirza cukup menguasai dunia peternakan. Kontribusi sektor peternakan di Lampung mencapai sekitar 10 persen terhadap PDRB Provinsi Lampung.

 Karena itu kami menitipkan pesan kepada ISPI Lampung agar terus mendukung kebijakan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Audy.

Ia menjelaskan, ISPI Lampung menjadi salah satu kepengurusan yang aktif dengan jumlah anggota cukup besar di Indonesia. Anggota ISPI berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari akademisi, profesional, perbankan, pengusaha hingga politisi yang bersama-sama mendukung kemajuan peternakan di Lampung.

Audy juga menyoroti dampak positif program pemerintah pusat terhadap sektor peternakan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai ikut membantu peningkatan ekonomi peternak di daerah.

“Alhamdulillah dengan adanya MBG ikut membantu dunia peternakan, bukan hanya di Lampung tetapi juga secara nasional. Harga telur di Lampung saat ini cukup bagus, harga ayam juga stabil. Ini tentu berdampak baik bagi peternak dan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, sektor peternakan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama melalui produksi telur, ayam, sapi dan kambing yang menjadi komoditas unggulan Lampung.

Ia menambahkan, Lampung merupakan salah satu provinsi dengan kekuatan peternakan yang besar secara nasional, baik pada sektor unggas maupun peternakan sapi dan kambing dari sisi populasi serta produksinya.

Audy berharap kepengurusan ISPI Lampung yang baru dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung berbagai kebijakan pembangunan peternakan.

“Harapan saya satu, terus bersinergi dengan pemerintah provinsi.

Ternyata banyak kebijakan Pak Gubernur yang pro terhadap dunia peternakan karena beliau memahami bahwa sektor ini menjadi salah satu penyumbang penting ekonomi Lampung,” pungkasnya.

Read More

Ketum ISPI Sebut Lampung Strategis Penopang Ketahanan Pangan Nasional

Bandar Lampung — Ketua Umum Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) menegaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor peternakan dan pertanian untuk wilayah Pulau Jawa.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan yang dihadiri kalangan akademisi, pelaku usaha, birokrat, hingga tokoh legislatif. Ia menjelaskan bahwa ISPI saat ini terus berkembang dengan kepengurusan wilayah yang telah tersebar hampir di seluruh Indonesia, termasuk Papua.

Menurutnya, keberagaman latar belakang anggota ISPI menjadi kekuatan dalam mendorong kemajuan sektor peternakan nasional. “ISPI dihuni oleh berbagai profesi yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan peternakan dan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Ia menilai kontribusi subsektor peternakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung yang mendekati 10 persen menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

Selain itu, perkembangan industri peternakan di Lampung dinilai semakin menggeliat. Produksi ayam, telur, hingga sapi terus menunjukkan peningkatan dan menjadi potensi besar dalam menopang kebutuhan pangan nasional.

Ketua Umum ISPI juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan para pelaku usaha peternakan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan penguatan sektor peternakan.

Di sisi lain, ia menyoroti tantangan nasional yang masih dihadapi sektor peternakan, terutama tingginya ketergantungan impor untuk kebutuhan susu dan bibit unggul. Karena itu, ia berharap Lampung dapat terus memperkuat kapasitas produksi dan pengembangan peternakan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah sekaligus mendukung kemandirian pangan nasional.

Menutup sambutannya, Ketua Umum ISPI mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi mendukung program pemerintah demi kemajuan sektor peternakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Lampung.

Read More

Wapres Gibran Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung, Tekankan Semangat dan Kenyamanan Belajar Siswa

Bandar Lampung — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung, Jumat (8/5/2026), sebagai bagian dari kunjungan kerja di Provinsi Lampung.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif dan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa.

Dalam peninjauan itu, Wapres berkeliling melihat sejumlah ruang kelas, menyapa siswa, serta berdialog dengan tenaga pengajar.

Wapres juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kualitas pembelajaran dan kondisi emosional siswa agar tetap termotivasi selama menempuh pendidikan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, Wapres memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan siswa, tidak hanya dari sisi akademik tetapi juga psikologis.

“Pesan Pak Wapres tadi bagaimana anak-anak tetap diperhatikan, diawasi, dan dipantau. Bukan hanya kualitas pelajarannya, tetapi emosionalnya juga agar semangat dan motivasi belajar mereka tetap terjaga,” ujar Rahmat usai mendampingi peninjauan.

Menurut Rahmat, program Sekolah Rakyat yang dijalankan pemerintah saat ini menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa.

“Program sekolah rakyat semakin berkembang dan kualitasnya mulai menunjukkan hasil yang baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres turut meninjau kegiatan ekstrakurikuler Bahasa Inggris yang diikuti siswa dengan antusias. 

Suasana hangat terlihat saat Wapres menyimak proses pembelajaran dan berdialog singkat dengan siswa maupun pengajar.

Guru Bahasa Inggris, Ratna Wulandari, mengungkapkan bahwa Wapres memberikan apresiasi terhadap kegiatan pembelajaran tersebut sekaligus mendorong peningkatan kualitas ke depan.

“Tadi Bapak bilang ini sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Wapres juga berpesan kepada para siswa agar terus semangat belajar demi meraih cita-cita di masa depan.

Melalui kunjungan ini, pemerintah berharap pelaksanaan pendidikan di Sekolah Rakyat dapat semakin optimal dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan mendukung pengembangan potensi generasi muda Indonesia.

Read More

Wapres Gibran Serap Aspirasi Nelayan dan Petambak Udang di KNMP Margasari Lampung Timur

Lampung Timur — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau kesiapan infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Jumat (8/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga berdialog langsung dengan nelayan dan petambak udang guna menyerap aspirasi masyarakat pesisir.

Kehadiran Wapres disambut antusias warga yang telah memadati lokasi sejak pagi hari. Dialog bersama masyarakat dilakukan untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dan petambak, mulai dari kebutuhan sarana penunjang hingga kendala operasional di lapangan.

Dalam arahannya, Wapres menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

“Program ini tidak akan berhasil kalau yang kerja cuma pemerintah. Kita semua harus gotong royong agar program prioritas Presiden bisa berjalan optimal,” ujar Wapres.

Wapres juga memastikan pemerintah akan terus melengkapi berbagai kebutuhan masyarakat, baik di sektor perikanan maupun pertanian, demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir.

“Akan kita lengkapi satu per satu kekurangannya. Kami mohon waktu untuk melengkapi kebutuhan yang masih kurang,” katanya.

Pada kesempatan itu, para nelayan menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi, di antaranya terkait kuota solar subsidi dan perizinan armada penangkapan ikan. Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan segera menindaklanjuti berbagai kendala agar aktivitas nelayan dapat berjalan lebih optimal.

“Kalau ada yang kurang, terkait perizinan, kuota solar, atau apa pun, segera sampaikan. Akan segera kita tindak lanjuti,” tegasnya.

Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Lotharia Latif, serta Kepala Desa Margasari Wahyu Jaya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sekaligus memastikan program pemberdayaan masyarakat pesisir berjalan efektif dan tepat sasaran.

Read More

DPRD Lampung Dukung Penguatan Ekonomi Syariah melalui Kajian Akbar LaSEF 2026

Bandar Lampung — Wakil ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Ir. Mardiana, S.T., M.T., menghadiri Kajian Akbar dalam rangkaian Lampung Sharia Economic Festival (LaSEF) Tahun 2026 mewakili DPRD Provinsi Lampung, Jumat (8/5/2026)

Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung tersebut berlangsung di Masjid Raya Al-Bakrie, Bandar Lampung, dengan menghadirkan Ustaz Hilman Fauzi mengusung tema “Rahasia Hidup Berkah dan Bahagia”.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Lampung II Dwita Ria Gunadi, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, para bupati dan wali kota, unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Kajian Akbar menjadi bagian dari rangkaian LaSEF 2026 yang dilaksanakan pada 8–10 Mei 2026 sebagai upaya mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung.

Selain kajian akbar, LaSEF 2026 juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan di antaranya pameran UMKM binaan KPwBI Provinsi Lampung, talkshow ekonomi dan keuangan syariah, perlombaan dan kompetisi syariah, serta kegiatan edukatif lainnya.

Kehadiran unsur DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan literasi ekonomi syariah serta pengembangan sektor ekonomi umat di daerah.

Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Read More

Sinergi dan Inovasi, LaSEF 2026 Perkuat Ekosistem Halal

Bandar Lampung — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyelenggarakan Opening Ceremony Lampung Sharia Economic Festival (LaSEF) Tahun 2026 pada Jumat, 8 Mei 2026, di Lampung City Mall.

Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Ekonomi Keuangan Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

LaSEF 2026 menjadi langkah strategis Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menjelaskan bahwa penyelenggaraan LaSEF 2026 bertujuan mengakselerasi perkembangan UMKM, memperluas halal lifestyle, serta melahirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung.

Menurutnya, LaSEF 2026 bertumpu pada tiga program utama. Pertama, perluasan implementasi halal value chain melalui Halal Mart, pameran UMKM, serta pelatihan kapasitas melalui sertifikasi halal dan Juru Sembelih Halal (JULEHA). Kedua, optimalisasi pembiayaan syariah melalui business matching pembiayaan dan edukasi pengelolaan zakat serta wakaf produktif di era digital. Ketiga, penguatan literasi dan halal lifestyle melalui tabligh akbar, talkshow edukatif terkait filantropi digital dan investasi syariah, hingga lima kompetisi besar seperti Halal Chef, Nasyid, Dakwah, Barista, dan Sharia Economic Battle.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Mulyadi Irsan, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian serta pendampingan investasi hingga tingkat kabupaten dan kota.

Ia juga menyambut baik inisiatif Wakaf Sumur Produktif yang diinisiasi Bank Indonesia Lampung bekerja sama dengan Dompet Dhuafa di tengah tantangan iklim El Nino pada Triwulan II 2026.

“ Satu sumur membawa ribuan keberkahan. Ini adalah wujud sedekah yang tidak berhenti mengalir, sekaligus solusi konkret menjaga produktivitas petani kita,” ujar Mulyadi.

Lebih lanjut, sektor ekonomi syariah diharapkan menjadi motor penggerak baru perekonomian Lampung yang pada Triwulan I 2026 mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,58 persen (year on year). Dengan jumlah penduduk mencapai 9,4 juta jiwa yang mayoritas Muslim, Lampung dinilai memiliki potensi besar dalam mentransformasi ekonomi umat dari basis konsumsi menuju kemandirian produksi.

Pemanfaatan jaringan lebih dari 1.000 pondok pesantren serta penguatan sektor riil, seperti industri pengolahan daging dan rumah potong hewan (RPH), dinilai menjadi peluang besar bagi Lampung untuk menembus pasar halal global.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa berbagai program dalam LaSEF 2026 sejalan dengan target prioritas daerah dalam RPJMD, mulai dari akselerasi sertifikasi halal, peningkatan proporsi aset perbankan syariah terhadap PDRB, hingga penguatan Indeks Zakat Nasional (IZN).

Melalui sinergi yang dibangun antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Lampung tidak hanya menjadi simbol semata, tetapi mampu menjadi kekuatan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Read More

Ketua DPRD Lampung Apresiasi Kunjungan Wapres ke Kampung Nelayan

 

LAMPUNG  – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar turut menyambut kunjungan kerja perdana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Lampung, Jumat (8/5/2026).

Wapres tiba di Bandara Radin Inten II, Branti, Natar, menggunakan pesawat kepresidenan dan disambut unsur pemerintah daerah serta tokoh nasional asal Lampung.

Dalam prosesi penyambutan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung hadir bersama Rahmat Mirzani Djausal dan anggota DPR RI daerah pemilihan Lampung II, Dwita Ria Gunadi. Kehadiran jajaran pemerintah daerah tersebut merupakan bentuk dukungan dan sinergi terhadap pelaksanaan agenda kerja pemerintah pusat di Provinsi Lampung.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Wakil Presiden meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Kawasan nelayan terintegrasi tersebut merupakan bagian dari aspirasi yang diperjuangkan Dwita Ria Gunadi sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan penguatan sektor perikanan di Lampung Timur.

Pada kesempatan itu, Wapres meninjau sejumlah fasilitas penunjang kawasan nelayan, di antaranya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), gudang beku portabel (cold storage), dan pabrik es portabel yang disiapkan guna mendukung produktivitas serta distribusi hasil perikanan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Wakil Presiden di Provinsi Lampung. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi wujud perhatian terhadap pembangunan daerah serta penguatan program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kunjungan kerja Wakil Presiden di Provinsi Lampung diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat,” ujar Giri.

Selain meninjau Kampung Nelayan Merah Putih, Wapres juga dijadwalkan mengunjungi SMKN 4 Bandar Lampung, meninjau RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo, serta melaksanakan Salat Jumat di Masjid Raya Al Bakrie sebelum melanjutkan agenda kunjungan lainnya di Provinsi Lampung.(*)

Read More

Gala Dinner REI Berbuah Manis, Lampung Dapat Tambahan Ribuan Rumah Subsidi

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat di sektor perumahan rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, resmi menambah kuota bantuan bedah rumah untuk Lampung menjadi 11.000 unit.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara Gala Dinner HUT REI ke-54 yang digelar di Graha Wangsa, Bandar Lampung, Kamis malam (7/5/2026). Penambahan kuota itu menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat atas capaian pertumbuhan ekonomi Lampung yang dinilai sangat positif dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong kemudahan investasi, khususnya di sektor properti dan perumahan. Menurutnya, kehadiran para pengembang dari seluruh Indonesia melalui agenda nasional REI menjadi momentum penting bagi percepatan pembangunan daerah.

“Provinsi Lampung saat ini menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Sumatera dan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ini menjadi peluang besar bagi investasi, termasuk sektor perumahan,” ujar Mirza.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan kemudahan proses administrasi bagi para investor dan pengembang yang ingin berinvestasi di daerah tersebut.

“Ke depan, Lampung akan sangat mendukung investasi dari teman-teman REI dan memudahkan seluruh proses perizinan maupun administrasi lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I-2026 mencapai 5,58 persen. Angka tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi Lampung dalam satu dekade terakhir dan menempatkan Lampung sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi di Sumatera.

Menurut Amalia, keberhasilan tersebut tidak lepas dari optimalisasi sektor agraris serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan ekonomi rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa penambahan kuota bantuan rumah dilakukan setelah melihat kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan program tersebut.

“Tadi saya cek masih ada sisa kuota, maka saya tambahkan dari 9.500 menjadi 11.000 bedah rumah untuk Lampung,” kata Maruarar disambut tepuk tangan peserta acara.

Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan tim teknis guna mempercepat pelaksanaan program tambahan kuota rumah tersebut.

Selain program bedah rumah, Maruarar juga memaparkan sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan, termasuk pembangunan 10 kota baru di Indonesia serta penghapusan biaya BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar turut mengingatkan para pengembang yang tergabung dalam REI agar menjaga profesionalisme dan tanggung jawab kepada masyarakat.

“Negara membutuhkan pengusaha yang kuat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Nama REI harus dijaga dengan baik,” pungkasnya.

Read More

Menteri PKP Komitmen Bangun 11 Ribu Rumah di Lampung pada 2026

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, sektor perbankan, dan pelaku usaha guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran kementerian dan lembaga, perbankan nasional, pengembang perumahan, hingga pelaku UMKM.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, keberadaan hunian layak akan berdampak langsung terhadap kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga produktivitas ekonomi masyarakat.

“Ketersediaan rumah yang layak akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih sejahtera. Karena itu, program perumahan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Ia menyebut kebutuhan rumah layak di Lampung masih cukup tinggi, seiring angka kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas ekonomi dan produktivitas pertanian turut memicu kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang lebih baik dan layak huni.

Rahmat juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden RI. Menurutnya, program tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh akses terhadap hunian yang aman dan terjangkau.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerima bantuan bedah rumah sekitar 2.300 unit. Namun jumlah tersebut dinilai belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan itu, Menteri PKP RI menyampaikan komitmen dukungan pembangunan sekitar 10 ribu rumah untuk Provinsi Lampung pada tahun 2026.

“Dukungan ini tentu menjadi semangat baru bagi masyarakat Lampung, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini masih kesulitan mendapatkan rumah layak,” kata gubernur.

Selain fokus pada pembangunan rumah, kegiatan tersebut juga menjadi momentum penguatan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, BP Tapera, perbankan, pengembang, hingga pelaku UMKM didorong bergerak bersama mempercepat pembangunan kawasan permukiman sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa sektor perumahan dan konstruksi memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan rumah mampu menciptakan efek berganda karena menggerakkan industri bahan bangunan, jasa konstruksi, sektor furnitur, hingga konsumsi rumah tangga masyarakat.

Ia juga mengapresiasi capaian ekonomi Lampung pada Triwulan I Tahun 2026 yang tumbuh sebesar 5,58 persen, tertinggi dalam satu dekade terakhir.

“Pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan tren yang sangat positif. Ini menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif, termasuk di sektor perumahan,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi Lampung tersebut ditopang sektor pertanian yang tumbuh hingga 12 persen, diikuti industri kertas sebesar 9,88 persen dan industri furnitur sebesar 8,43 persen. Konsumsi rumah tangga masyarakat Lampung juga tetap kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,54 persen.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Lampung pada 2025 mencapai sekitar 9,53 juta jiwa dengan dominasi usia produktif sebesar 68,13 persen. Kondisi tersebut menunjukkan Lampung masih menikmati bonus demografi yang menjadi peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, tantangan sektor perumahan masih cukup besar. Tercatat lebih dari 146 ribu rumah tangga di Lampung belum memiliki rumah sendiri, sementara sekitar 647 ribu rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.

Di sisi pembiayaan, BTN mencatat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai Rp5,4 triliun, baik dari sisi suplai maupun permintaan. Untuk wilayah Lampung dan sekitarnya, terdapat lebih dari dua ribu calon debitur dengan nilai pembiayaan mencapai Rp268,86 miliar.

Anggota Komisi V DPR RI Muchlis Basri turut mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Lampung, khususnya melalui peningkatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ia berharap program bantuan rumah bagi masyarakat pesisir dan pedesaan terus diperluas agar semakin banyak warga dapat menikmati hunian yang sehat, aman, dan layak huni.

“Kebutuhan rumah layak di wilayah pesisir dan pedesaan masih sangat besar. Karena itu, dukungan pemerintah pusat harus terus diperkuat agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” katanya.

Kegiatan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi pembangunan perumahan di Lampung. Selain mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor perumahan juga diyakini mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan berkembangnya berbagai sektor usaha pendukung secara berkelanjutan.

Read More

DPRD Lampung Dorong Solusi Damai Persoalan Lahan

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung mendukung langkah solutif dalam penyelesaian aspirasi masyarakat Kampung Bakung Udik, Bakung Ilir, dan Bakung Rahayu terkait persoalan pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang melalui audiensi yang berlangsung di Ruang Abung Balai Keratun Lantai 1 Kantor Gubernur Lampung, Kamis (7/5/2026).

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam audiensi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan fasilitasi aspirasi masyarakat, sekaligus mendorong terbangunnya komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait guna mencari penyelesaian terbaik secara bersama-sama.

Audiensi dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., bersama Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung H. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., serta Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Letkol Pnb Oktavianus Olga Satya Nugraha, S.H.

Turut hadir Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Mohammad Reza Berawi, S.H., M.H., Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung, unsur TNI AU, tokoh adat, kepala kampung, serta masyarakat dari sejumlah wilayah di Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan terkait kondisi pertanahan di wilayah Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Seluruh pandangan dan informasi disampaikan secara terbuka sebagai bagian dari upaya bersama mencari titik temu dan solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung H. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Lampung akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Kami di Komisi I DPRD Provinsi Lampung akan terus mengawal proses penyelesaian ini agar dapat berjalan secara komprehensif, mengedepankan musyawarah, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, ATR/BPN, aparat terkait, serta masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif selama proses penyelesaian berlangsung.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Mohammad Reza Berawi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan pertanahan perlu mengedepankan pendekatan dialog dan mediasi agar tercipta solusi yang bijaksana dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menyatakan komitmen untuk mendukung penyelesaian persoalan secara damai, konstitusional, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seluruh elemen yang hadir juga sepakat mengedepankan komunikasi dan koordinasi dalam proses penyelesaian persoalan di lapangan.

Melalui audiensi tersebut, DPRD Provinsi Lampung berharap berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan dapat menjadi perhatian bersama serta ditindaklanjuti melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antar seluruh pihak terkait, sehingga tercipta penyelesaian yang adil, kondusif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Read More

Thomas Amirico Raih Penghargaan “Gawang Kenawat”,

Bandar Lampung – Dinilai berhasil dalam menajukan Dunia Pendidikan di Lampung, Kadisdikbud Lampung, Thomas Americo S.S.T.P. M.H, mendapatkan anugerah Pengharaggan 'Gawang Kenawat' dari Media Harian Pikiran Lampung. 

Gawang Kenawat diambil dari bahasa ikonik dan sakral dalam bahasa Lampung. Yang berarti, Berjalan Di Bawah Terangnya Cahaya Bulan.

Jika dianalogikan, peraiha penghargaan ini dalah orang yang sellau berjalan dalam kebaikan dan memberikan manaat untuk orang banyak. 

Sektor pendidikan kembali menjadi sorotan sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah. Peran strategis pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dinilai krusial dalam menjawab berbagai tantangan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.

Di bawah kepemimpinan Thomas Amirico selaku kepala dinas saat ini, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menunjukkan capaian positif. Meski tergolong muda, Thomas dinilai mampu menghadirkan terobosan yang berdampak nyata bagi dunia pendidikan di daerah.

Atas dedikasi dan kinerjanya, Thomas Amirico menerima penghargaan “Gawang Kenawat” dari Media Harian Pikiran Lampung.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Disdikbud Lampung meningkatkan tingkat kelulusan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026 sebesar 23,29 persen serta sebagai apresiasi atas sinergi, dukungan dan kerjasama yang telah terjalin bersama Media Pikiran Lampung.

“Penghargaan ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik lagi. Kami ingin memastikan pendidikan di Lampung semakin berkualitas dan merata,” ujar Thomas Amirico

Ia juga menegaskan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk media. “Kami sangat mengapresiasi sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk media. Ini menjadi support system penting bagi kami untuk terus berinovasi,” tambahnya.

Thomas menekankan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu dan akses pendidikan di Lampung. “Ke depan, kami berkomitmen memperbaiki kualitas pendidikan sekaligus memperluas aksesnya. Harapannya, generasi muda Lampung bisa menjadi SDM yang siap kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” ujar mantan sekretaris DPRD Lampung Selatan ini.

Di sisi lain, kebijakan strategis di sektor pendidikan juga terus diperkuat di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.

Sejumlah program unggulan telah dijalankan, di antaranya penggratisan uang komite sekolah untuk SMA/SMK negeri, penghapusan praktik penahanan ijazah, serta penguatan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung periode 2025–2030 sebagai mitra strategis pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pemerataan fasilitas pendidikan melalui rehabilitasi sarana, termasuk di wilayah pesisir dan pulau kecil seperti Pulau Legundi. Pengembangan pendidikan vokasi juga menjadi prioritas, salah satunya melalui program kelas migran vokasi guna meningkatkan keterampilan generasi muda.

Dengan berbagai kebijakan dan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis sektor pendidikan akan terus berkembang dan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing di masa depan.

Read More

Disaksikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution,Wagub Jihan Nurlela Serahkan Bantuan Kemanusiaan kepada Wabup Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga

BANDARLAMPUNG --- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyerahkan secara simbolis bantuan kemanusiaan yang berasal dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Lampung senilai Rp500 juta kepada Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga.

Penyerahan bantuan disaksikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution serta jajaran pemerintah daerah Sumut, di Ruang Kerja Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (5/5/2026).

Wagub Jihan Nurlela menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk empati dan kepedulian masyarakat Lampung terhadap masyarakat Sumatera Utara yang terdampak bencana.

“Bantuan ini adalah wujud kebersamaan kami untuk saudara-saudara di Sumatera Utara. Kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat serta mempercepat proses pemulihan,” ujar Jihan.

Ia menegaskan bahwa semangat gotong royong dan solidaritas antardaerah menjadi hal penting dalam menghadapi berbagai bencana dan persoalan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga mengungkapkan bahwa bencana yang terjadi telah berdampak luas di wilayahnya. Dari total 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, sebanyak 14 kecamatan terdampak bencana.

Menurutnya, bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi dukungan yang sangat berarti bagi masyarakat terdampak dalam proses pemulihan pascabencana.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami, khususnya warga yang terdampak langsung bencana di Tapanuli Selatan,” katanya.

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang sedang menghadapi masa sulit. Kami mengucapkan terima kasih atas solidaritas dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Bobby.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap bantuan kemanusiaan tersebut dapat membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara serta memperkuat semangat persaudaraan dan kebersamaan antardaerah dalam menghadapi situasi kemanusiaan. (*)

Read More

Ekonomi Lampung Tumbuh 5,58% Triwulan I 2026, Inflasi Tetap Rendah di Tengah Tantangan Global

LAMPUNG – Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 5,58 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,54 persen (yoy). Capaian ini menempatkan Lampung sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatra.

Data tersebut disampaikan dalam kegiatan Bincang-Bincang Media yang digelar oleh Bank Indonesia Provinsi Lampung di Selasar Auditorium Lantai 4, KPwBI Lampung, 6 Mei 2026.

Pertumbuhan ekonomi Lampung ditopang oleh sejumlah sektor utama, terutama lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh signifikan sebesar 9,89 persen (yoy), seiring puncak panen raya padi dan jagung.

Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran juga tumbuh 6,91 persen (yoy), didorong meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Ramadan dan Idulfitri.

Sektor lain seperti industri pengolahan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan turut mencatat pertumbuhan positif, menunjukkan aktivitas ekonomi yang tetap terjaga.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga sebesar 5,54 persen (yoy), investasi 4,39 persen (yoy), serta konsumsi pemerintah yang tumbuh tinggi hingga 13,84 persen (yoy).

Sejumlah indikator menunjukkan optimisme ekonomi masyarakat masih kuat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Lampung berada di level optimis di atas 100, sementara indeks penjualan riil dan penyaluran kredit juga mengalami peningkatan.

Peningkatan impor barang modal juga menjadi sinyal positif, menandakan adanya ekspansi kegiatan usaha, terutama di sektor industri.

Di sisi lain, inflasi Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,42 persen (yoy).

Secara bulanan, inflasi sebesar 0,55 persen (mtm) dipicu oleh kenaikan harga komoditas seperti minyak goreng, beras, ikan nila, dan cabai merah.

Rendahnya inflasi ini menunjukkan stabilitas harga yang terjaga, meskipun terdapat tekanan dari sejumlah komoditas pangan dan harga emas.

Bank Indonesia juga mengingatkan adanya risiko eksternal, terutama akibat ketegangan geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga energi, biaya logistik, serta tekanan nilai tukar rupiah.

Dampak ini berpotensi meningkatkan biaya produksi, terutama pada sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor, serta menekan aktivitas ekspor dan investasi.

Ke depan, perekonomian Lampung diproyeksikan tetap tumbuh pada kisaran 5,0 hingga 5,6 persen pada 2026, dengan inflasi yang tetap terkendali di kisaran target nasional.

Prospek positif ini didukung oleh peningkatan produksi pertanian, penguatan hilirisasi komoditas, percepatan proyek strategis, serta meningkatnya investasi.

Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, seperti perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, serta volatilitas harga komoditas.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, Lampung optimistis mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Read More

Pemprov Lampung Tindaklanjuti Catatan dan Rekomendasi BPK, Optimistis Kembali Raih Opini WTP Tahun 2025

BANDARLAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta optimistis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Exit Meeting Pemeriksaan Atas LKPD Tahun 2025, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Marindo menegaskan bahwa Pemprov akan menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Setiap rekomendasi yang diberikan, saya minta para OPD untuk dapat menindaklanjuti," ujar Marindo.

Ia menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi yang kuat antar perangkat daerah, serta pendampingan dari BPK, Provinsi Lampung mampu kembali meraih opini WTP.

Marindo turut mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Marindo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Sehingga harapannya kita dapat mempertahankan opini WTP dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” pungkasnya.(*)

Read More

HUT REI ke-54 Perkuat Agenda Asta Cita Presiden Prabowo dan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi Real Estate Indonesia (REI) yang menggelar acara Silaturahmi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-54 di Lampung, khususnya di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Bandarlampung, Selasa (5/5/2025).

Menurut Gubernur Mirza, acara tersebut sangat relevan dengan program nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam agenda Asta Cita dan program pembangunan 3 juta rumah.

Gubernur Mirza mengajak seluruh anggota REI untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk mengeksplorasi potensi investasi di daerah.

“REI selama 54 tahun telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional, khususnya sektor perumahan. Perannya sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan hunian bagi masyarakat,” ujarnya.

Mirza juga menilai sektor perumahan tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pemerataan ekonomi. 

Ia mengatakan bahwa setiap pembangunan satu unit rumah dapat menciptakan tiga hingga empat peluang kerja.

“REI menjadi salah satu alat negara untuk mengimplementasikan program pembangunan, terutama dalam mendorong ekonomi domestik dan pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pemprov Lampung saat ini tengah menyiapkan transformasi ekonomi dari berbasis komoditas mentah menuju hilirisasi industri. 

Selama ini, Lampung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditas utama seperti padi, jagung, singkong, dan kopi.

Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa sektor industri di Lampung saat ini masih berada di kisaran 16 persen dan ke depan, pemerintah akan mendorong pengolahan komoditas di dalam daerah. 

Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat telah menetapkan Lampung sebagai salah satu pusat hilirisasi di Sumatera.

“Dalam 2–3 tahun ke depan, kami targetkan hampir seluruh komoditas unggulan Lampung sudah bisa diolah di dalam daerah. Ini akan membuka peluang besar bagi sektor properti,” jelasnya.

Selain hilirisasi, Pemprov Lampung juga mengandalkan sektor pariwisata dan pendidikan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi. 

Sebagai informasi, kunjungan wisatawan ke Lampung mengalami lonjakan signifikan, dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025.

Meski demikian, Gubernur Mirza menegaskan bahwa tantangan masih ada pada rendahnya lama tinggal wisatawan (length of stay) yang baru mencapai 1,3 hari serta tingkat belanja yang relatif kecil.

“Di sinilah peran properti sangat penting, untuk menghadirkan fasilitas pendukung agar wisatawan tinggal lebih lama dan meningkatkan belanja mereka,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, peningkatan minat melanjutkan ke perguruan tinggi juga menjadi peluang baru.

Gubernur Mirza menyebutkan terjadi kenaikan hingga 25 persen pendaftar, yang berdampak pada kebutuhan hunian di kawasan perkotaan seperti di Bandar Lampung dan Metro.

Gubernur Mirza juga mengajak REI untuk terlibat langsung dalam perencanaan kawasan terpadu yang mengintegrasikan industri, pariwisata, dan permukiman.

“Kami ingin REI menjadi mitra strategis dalam mendesain kawasan-kawasan pertumbuhan baru di Lampung,” pungkasnya.

Ia berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan pelaku usaha properti dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyatakan kesiapan pihaknya mendukung program pemerintah daerah, termasuk mengatasi backlog perumahan di Lampung yang mencapai sekitar 270 ribu unit.

Ia menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan riset REI bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, setiap investasi di sektor perumahan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pengembang properti adalah bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, REI juga menjalankan program sosial berupa penanaman satu juta pohon, yang hingga kini telah terealisasi sekitar 300 ribu pohon sebagai bagian dari kontribusi terhadap lingkungan.(*)

Read More

Pemprov Lampung Dukung Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka Entry Meeting Pengawasan Reguler terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana, serta dihadiri kepala OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Entry meeting tersebut menjadi tahapan awal dari rangkaian kegiatan pengawasan reguler yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Provinsi Lampung.

Pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri meliputi pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta kerja sama daerah. Pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, dan akuntabel.

Selain pengawasan umum, Tim Itjen Kemendagri juga melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, termasuk evaluasi terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor-sektor pelayanan dasar. Pengawasan teknis tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas program kerja OPD, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.

Tidak hanya itu, pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung penuh pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

“Tentunya kami dari Pemerintah Provinsi Lampung siap untuk memfasilitasi, kemudian juga mengikuti apa yang menjadi arahan dari tim,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melalui Inspektorat Provinsi Lampung akan menjadi penghubung utama dalam proses koordinasi dan komunikasi antara tim pengawas dengan seluruh OPD terkait.

Marindo juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung seluruh kebutuhan tim pengawasan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaksanaan pengawasan reguler dapat menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung. (*)

Read More

Ekonomi Lampung Triwulan I-2026 Tumbuh 5,58 Persen, Pengangguran Turun dan Bonus Demografi Berlanjut

Bandar Lampung – Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I-2026 menunjukkan capaian yang impresif. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,58 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y), menjadi yang tertinggi untuk periode triwulan I sejak 2014.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, dalam rilis resmi yang disampaikan pada Selasa (5/5), menjelaskan bahwa capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2025 yang tumbuh 5,54 persen. Namun, secara triwulanan (quarter-to-quarter/q-to-q), ekonomi Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,08 persen yang dipengaruhi faktor musiman.

“Secara umum, perekonomian Lampung menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan pertumbuhan yang ditopang oleh berbagai sektor utama,” ujar Ahmadriswan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp132,36 triliun, sementara atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp73,44 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja positif sejumlah lapangan usaha. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,43 persen, diikuti jasa keuangan sebesar 10,46 persen, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,89 persen.

Meski demikian, beberapa sektor mengalami kontraksi, seperti pengadaan air yang terkontraksi 3,83 persen serta pertambangan dan penggalian sebesar 1,91 persen.

Secara struktur, perekonomian Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 25,58 persen, disusul industri pengolahan sebesar 18,97 persen dan perdagangan sebesar 15,03 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 13,84 persen, konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT) sebesar 9,11 persen, serta konsumsi rumah tangga sebesar 5,54 persen. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 4,39 persen, ekspor 0,75 persen, dan impor 1,06 persen.

Secara spasial, Lampung berkontribusi sebesar 9,72 persen terhadap perekonomian Pulau Sumatera dan menempati posisi keempat setelah Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Pertumbuhan ekonomi Lampung juga tercatat sebagai yang tertinggi kedua di Sumatera setelah Kepulauan Riau.

Selain pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan di Lampung juga menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,95 persen, menurun dibandingkan Februari 2025 sebesar 4,07 persen.

Jumlah penduduk bekerja mencapai 4,91 juta orang, dengan tambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 34,53 ribu orang dalam setahun terakhir. Sementara itu, jumlah pengangguran turun menjadi 202,32 ribu orang.

Mayoritas tenaga kerja masih terserap di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Dari sisi kualitas, proporsi pekerja penuh meningkat menjadi 59,93 persen, menunjukkan perbaikan struktur ketenagakerjaan.

Di sisi demografi, hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 mencatat jumlah penduduk Lampung mencapai 9,53 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,18 persen per tahun.

Struktur penduduk masih didominasi usia produktif, dengan proporsi mencapai 68,13 persen. Generasi Z dan milenial menjadi kelompok terbesar, mencerminkan potensi bonus demografi yang masih kuat.

Namun demikian, Lampung juga mulai memasuki fase ageing population, ditandai dengan meningkatnya penduduk lanjut usia yang mencapai 11,39 persen. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya rasio ketergantungan yang kini berada di angka 46,79.

Dalam aspek pembangunan manusia, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Lampung tahun 2025 menunjukkan perbaikan dengan nilai 0,375, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, terutama pada aspek kesehatan reproduksi dan pendidikan.

Meski demikian, partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja masih menjadi perhatian karena mengalami sedikit penurunan.

Ahmadriswan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga tren positif ini. “Peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta kebijakan yang responsif gender menjadi kunci pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan capaian ini, Provinsi Lampung menunjukkan fondasi ekonomi dan sosial yang semakin kuat, meskipun tetap menghadapi sejumlah tantangan ke depan, terutama dalam menjaga stabilitas pertumbuhan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta menghadapi transisi demografi.

Read More

Pelantikan Apdesi Lampung, Gubernur Tekankan Penguatan Pertanian dan Nilai Tambah Desa

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sektor pertanian dan hilirisasi di tingkat desa sebagai upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. 

Hal itu disampaikannya dalam pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih Provinsi Lampung periode 2026–2031, di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Mudah-mudahan ini menjadi wadah bersama untuk membangun Lampung ke depan,” ujar Gubernur Mirza.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza memaparkan sejumlah program prioritas, di antaranya peningkatan produktivitas pertanian melalui distribusi pupuk organik cair (POC) gratis yang ditargetkan mampu menaikkan hasil panen.

Selain itu, pemerintah provinsi juga akan mendistribusikan 500 unit alat pengering (dryer) hingga 2028. Program ini bertujuan agar proses pascapanen, seperti pengeringan padi dan jagung, dapat dilakukan di desa sehingga nilai tambah tetap berada di tingkat lokal.

Ia menegaskan, arah kebijakan pembangunan desa ke depan tidak lagi hanya menjual komoditas mentah, melainkan mendorong produk olahan bernilai tambah.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan. Ia menyebut kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan di tingkat lokal, termasuk kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya.

“Kepala desa harus menjadi teladan, inspirasi, serta mampu menghadirkan inovasi bagi masyarakatnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepala desa merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan publik di desa harus menjadi prioritas utama.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza mengingatkan agar setiap kebijakan di desa berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok kecil. Ia juga mendorong sinergi dengan program nasional, termasuk visi pembangunan desa yang menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah pusat.

Menurutnya, program kawasan desa mandiri ke depan akan terintegrasi dengan program makan bergizi gratis, sehingga desa dapat berperan sebagai penyedia bahan baku sekaligus penggerak ekonomi lokal.

“Tidak ada program pemerintah provinsi yang tidak menyentuh desa, kecuali pembangunan jalan provinsi. Selebihnya kami arahkan untuk mendukung penguatan ekonomi desa,” katanya.

Pelantikan DPD Apdesi Merah Putih Provinsi Lampung dilakukan oleh Ketua DPP Apdesi Merah Putih Asep Anwar Sadat. Adapun organisasi tersebut dipimpin oleh Lekat Dulah Adi Putra sebagai ketua.

Asep Anwar Sadat menyebut Apdesi Merah Putih sebagai wadah perjuangan dan aspirasi bagi pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan.

Ia menekankan pentingnya soliditas organisasi serta keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat hingga daerah. “Sinergi harus dijaga agar arah kebijakan tetap sejalan dari pusat hingga desa,” ujarnya.

Sementara itu, Lekat Dulah Adi Putra berharap pelantikan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan daerah.

“Ini menjadi fondasi bagi pergerakan kami dalam membangun desa demi kemajuan Provinsi Lampung,” katanya.

Ia juga menyatakan komitmen Apdesi Merah Putih Lampung untuk mendukung seluruh program pemerintah, termasuk program unggulan “Desaku Maju”, guna mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

(*)

Read More

kolaborasi Strategis Dengan Perbankan Memperkuat Tiga Sektor Utama Daerah, Pertanian, Pariwisata, Dan Pendidikan

BANDARLAMPUNG -- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjalin kolaborasi strategis dengan perbankan demi memperkuat tiga sektor utama daerah, yakni pertanian, pariwisata, dan pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Rapat Penguatan Kolaborasi Strategis Perbankan bersama Bank Mandiri Area Bandar Lampung, yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menyampaikan kondisi ekonomi Lampung yang masih bertumpu pada sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung terus menggenjot sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah, dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan.

“Penguatan sektor pertanian tidak hanya pada produksi, tetapi juga hilirisasi agar memberikan nilai tambah bagi petani,” ujarnya.

Gubernur Mirza menekankan pentingnya hilirisasi produk, seperti pengolahan singkong menjadi tapioka dan produksi beras secara mandiri di daerah. Selain itu, Pemprov Lampung juga mendorong penggunaan bibit unggul singkong dengan produktivitas tinggi serta kandungan pati lebih besar guna meningkatkan pendapatan petani.

Di sektor pariwisata, Gubernur Mirza mengungkapkan adanya peningkatan signifikan jumlah kunjungan wisatawan nusantara, dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. 

“Potensi wisata Lampung sangat besar, tetapi perlu pengembangan ekosistem yang lebih terintegrasi agar mampu meningkatkan lama tinggal dan belanja wisatawan,” katanya.

Selain itu, sektor pendidikan juga turut menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan pembangunan sumber daya manusia.

Dalam rapat tersebut, Vice President Bank Mandiri Area Bandar Lampung, Eka Zedrosky, menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung penguatan ketiga sektor tersebut.

“Kami memiliki misi yang sejalan dan siap berkomitmen untuk mendukung penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan pendidikan,” ujar Eka.

Ia menyampaikan bahwa Dukungan Bank Mandiri di sektor pendidikan antara lain melalui pengembangan lembaga pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk universitas berbasis kesehatan. 

Di sektor pariwisata, dukungan diberikan diantaranya melalui penguatan layanan keuangan digital serta perluasan jaringan layanan yang selaras dengan kebutuhan destinasi wisata.

Adapun di sektor pertanian, Bank Mandiri juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pembiayaan dan penguatan ekosistem usaha tani.

Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan ketiga sektor unggulan Lampung dapat berkembang lebih optimal dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (*)

Read More

Momentum Penguatan Berlanjut, Ekonomi Lampung Tumbuh 5,58% pada Triwulan I 2026

Lampung — Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang tetap solid dengan pertumbuhan mencapai 5,58 persen (year on year/yoy).

Angka ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,54 persen (yoy), sekaligus menegaskan tren penguatan ekonomi daerah di awal tahun.

Berdasarkan data Bank Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp132,36 triliun, sementara atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp73,44 triliun.

Capaian tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatra sebesar 5,13 persen (yoy), meskipun sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Lampung terutama ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh signifikan sebesar 9,89 persen (yoy). Kinerja ini didorong oleh puncak panen raya komoditas pangan, khususnya padi dan jagung.

Selain itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga tumbuh 6,91 persen (yoy), seiring meningkatnya aktivitas perdagangan antar daerah dan tingginya permintaan masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Sementara itu, sektor Industri Pengolahan tetap menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 3,28 persen (yoy), diikuti sektor Konstruksi sebesar 4,96 persen (yoy), serta Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 6,11 persen (yoy).

Peningkatan ini didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat, kelanjutan proyek strategis, serta tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur keagamaan.

Program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memberikan dampak positif terhadap sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman yang tumbuh tinggi hingga 12,43 persen (yoy).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Lampung didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,54 persen (yoy), investasi sebesar 4,39 persen (yoy), serta konsumsi pemerintah yang melonjak 13,84 persen (yoy).

Peningkatan konsumsi masyarakat dipicu oleh momentum Idulfitri serta terjaganya optimisme konsumen, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di level 121,71 atau kategori optimis.

Di sisi eksternal, kinerja ekspor Lampung tetap mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,75 persen (yoy), didukung oleh ekspor komoditas unggulan seperti bubur kayu (pulp), sisa industri makanan, dan bahan kimia organik.

Ke depan, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Lampung pada tahun 2026 berada dalam kisaran 5,0 hingga 5,6 persen. Prospek ini ditopang oleh penguatan permintaan domestik serta tetap terjaganya kinerja ekspor.

Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diantisipasi. Untuk menjaga momentum pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah akan memperkuat sinergi melalui tiga strategi utama.

Pertama, penguatan sektor primer dan stabilisasi harga melalui peningkatan produktivitas pertanian serta pengendalian inflasi daerah. Kedua, peningkatan nilai tambah dan investasi melalui hilirisasi komoditas unggulan serta penguatan ekosistem UMKM berorientasi ekspor. Ketiga, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi transaksi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan berbagai upaya tersebut, Lampung diharapkan mampu menjaga tren pertumbuhan positif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Read More