Membangun Literasi Data Sejak Dini, BPS Lampung Gelar “Statistics Meets Students” untuk Pelajar SMP

Bandar Lampung — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan literasi data sejak usia dini melalui kegiatan edukatif bertajuk “Statistics Meets Students”.

Puluhan pelajar SMP Pelita Bangsa, Bandar Lampung, mengikuti kegiatan tersebut di Aula BPS Provinsi Lampung, Selasa (3/2), untuk mengenal lebih dekat dunia statistik.

Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran interaktif guna mengubah persepsi siswa terhadap statistik yang selama ini dianggap sebagai deretan angka rumit, menjadi informasi yang relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Kepala BPS Provinsi Lampung yang diwakili Kepala Bagian Umum, Ajid Hajiji, dalam sambutannya menjelaskan bahwa BPS merupakan instansi vertikal yang memiliki tugas mengumpulkan dan menyajikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

“Data yang dikumpulkan BPS, seperti jumlah penduduk atau rumah tangga, digunakan pemerintah untuk merancang program strategis, mulai dari sekolah rakyat hingga program 3 juta rumah,” ujar Ajid.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan bahwa BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada Mei hingga Juli mendatang.

“Kami mohon bantuan adik-adik untuk menyampaikan kepada keluarga di rumah bahwa petugas BPS akan melakukan pendataan Sensus Ekonomi secara serentak. Kami mengajak para pelajar ikut menyosialisasikan pentingnya sensus ini kepada keluarga dan lingkungan sekitar,” tambahnya.

Sensus Ekonomi akan mencakup seluruh aktivitas usaha nonpertanian guna menghasilkan data akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi nasional.

Mewakili pihak sekolah, Ibu Liem menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat karena menjadi aplikasi nyata dari materi pelajaran. “Ini selaras dengan materi Geografi tentang populasi dan Matematika mengenai statistik yang sedang dipelajari siswa kelas 8,” ujarnya.

Materi utama disampaikan Hermawan Prasetyo dengan tema “Lebih Dekat dengan BPS”. Ia menekankan bahwa data tidak hanya berbentuk angka dalam tabel, tetapi juga informasi karakteristik populasi dalam bentuk teks, gambar, audio, hingga peta.

Hermawan juga mengenalkan berbagai produk BPS, mulai dari indikator strategis seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hingga akses data melalui laman resmi lampung.bps.go.id, aplikasi Allstat BPS, serta layanan konsultasi “Talita”. Ia turut memperkenalkan Politeknik Statistika STIS sebagai sekolah kedinasan di bawah BPS bagi siswa yang berminat mendalami statistik.

Sesi berikutnya dipandu Irvan Simamora melalui materi “Yuk Kenalan Sama Penduduk Indonesia”. Para siswa diajak memahami faktor pertumbuhan penduduk, cara membaca piramida penduduk, hingga dampak angka kematian bayi terhadap laju pertumbuhan penduduk.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi. Gabriel, siswa kelas 8, menanyakan wilayah dengan populasi terbesar di Lampung. Narasumber menjelaskan bahwa Lampung Tengah memiliki persentase penduduk tertinggi sebesar 16,19 persen, disusul Bandar Lampung 12,88 persen.

 Sementara itu, menanggapi pertanyaan Gisel tentang kendala di lapangan, BPS menyebut tantangan utama adalah meyakinkan masyarakat bahwa data yang dikumpulkan penting dan dijamin kerahasiaannya.

Kegiatan ditutup dengan office tour untuk mengenalkan lingkungan kerja BPS kepada para siswa. Melalui kegiatan ini,

BPS Provinsi Lampung berharap pelajar SMP Pelita Bangsa dapat menjadi “duta data” yang mendukung agenda statistik nasional, termasuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi pembangunan Indonesia yang lebih terukur dan sejahtera.

Read More

Lampung Sentra Ternak Nasional, Pemprov Tegaskan Pasokan Daging Sapi Aman

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa ketersediaan daging sapi dan kerbau di wilayah Lampung sepanjang Tahun 2025 berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya berbagai isu dan perbedaan angka terkait neraca supply–demand daging sapi di Lampung yang beredar di ruang publik.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Lampung, Ir. Lili Mawarti, M.Si., IPU, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian teknis Disnakkeswan, neraca supply–demand daging sapi dan kerbau Lampung justru menunjukkan surplus sebesar 3.955 ton pada Tahun 2025.

“Perlu dipahami bahwa perhitungan supply tidak hanya didasarkan pada produksi daging dalam provinsi, tetapi juga harus memasukkan komponen stok awal serta pemasukan ternak dan daging dari luar provinsi,” ujar Lili Mawarti.

Ia menjelaskan, perbedaan angka yang muncul dalam beberapa publikasi disebabkan oleh perbedaan metodologi penghitungan. Dalam publikasi Peternakan dalam Angka 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), supply dihitung hanya dari produksi daging sapi dan kerbau dalam provinsi yang tercatat sebesar 18.523 ton, tanpa memperhitungkan stok awal maupun arus lalu lintas ternak dan daging antarprovinsi serta impor.

“Secara faktual, Lampung merupakan daerah sentra ternak sekaligus penyangga pasokan nasional. Berdasarkan data lalu lintas ternak dalam sistem ISIKHNAS, sepanjang Tahun 2025 Lampung menerima pemasukan 162.911 ekor sapi dan kerbau, termasuk 159.117 ekor sapi impor, dan pada saat yang sama mengeluarkan 298.642 ekor ternak ke luar daerah,” jelasnya.

Kondisi pasokan yang stabil tersebut, lanjut Lili, tercermin langsung dari pergerakan harga di pasaran. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Tahun 2025, komoditas daging sapi tidak memberikan andil inflasi tahunan (year-on-year) di Provinsi Lampung. Bahkan, daging sapi tercatat mengalami deflasi sebesar 0,01 persen pada bulan April dan Desember 2025.

“Ini membuktikan bahwa sepanjang tahun, termasuk pada momen krusial seperti Ramadhan dan Idul Fitri, pasokan daging sapi di Lampung berada dalam kondisi cukup dan terkendali,” tegasnya.

*Populasi Ternak Meningkat, Bantuan Fokus ke Peternak Rakyat*

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung juga mencatat tren peningkatan populasi ternak yang signifikan sepanjang Tahun 2025. Data Disnakkeswan menunjukkan populasi sapi potong mencapai 905.322 ekor, kambing 1.974.609 ekor, ayam ras pedaging 94.814.874 ekor, dan ayam ras petelur 14.850.524 ekor.

Capaian tersebut memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi dengan populasi sapi tertinggi di Pulau Sumatera, sekaligus mendukung agenda nasional swasembada protein hewani.

Dalam keterbatasan anggaran, Lili menegaskan bahwa Pemprov Lampung tetap memprioritaskan bantuan yang berdampak langsung kepada peternak rakyat. Sepanjang Tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan 640 ekor kambing Rambon kepada 32 kelompok tani di 10 kabupaten, 2.000 ekor ayam petelur kepada 20 kelompok tani di 8 kabupaten, serta 2.200 ekor itik lokal kepada 22 kelompok tani di 6 kabupaten, yang seluruhnya dilengkapi pakan konsentrat.

Selain itu, Disnakkeswan juga menyalurkan 32 unit mesin tetas telur kepada 29 kelompok tani di 7 kabupaten. Melalui dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Provinsi Lampung turut menerima bantuan 37.200 ekor Ayam Merah Putih yang disalurkan kepada 62 kelompok tani di 7 kabupaten/kota, lengkap dengan pakan, kandang, obat-obatan, dan vitamin.

*Efisiensi Anggaran, Kinerja Tetap Berprestasi*

Terkait pengelolaan anggaran, Lili menepis anggapan pemborosan dalam pelaksanaan program peternakan. Ia menegaskan bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2025, Disnakkeswan Provinsi Lampung menjalankan program secara efisien dan akuntabel.

“Tidak ada rapat koordinasi di hotel mewah, tidak ada studi banding. Seluruh rapat dan konsolidasi program dilakukan di Aula Disnakkeswan atau secara daring, dengan perjalanan dinas yang sangat terbatas dan selektif,” tegasnya.

Kebijakan efisiensi tersebut, menurutnya, tidak mengurangi capaian kinerja. Justru pada Tahun 2025, Provinsi Lampung berhasil meraih peringkat kedua nasional dalam capaian vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dengan realisasi 379.791 dosis atau 99,8 persen dari total alokasi 380.550 dosis. Lampung juga mencatat realisasi anggaran operasional vaksinasi tercepat secara nasional di zona pemberantasan, yang mendapatkan penghargaan resmi dari Kementerian Pertanian RI.

*Stabilitas Harga dan Intervensi Pakan*

Keberhasilan menjaga stabilitas harga daging sapi sepanjang Tahun 2025 menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan sektor peternakan di Lampung. Namun demikian, Pemprov Lampung tidak berhenti pada pengendalian pasokan daging semata.

Untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak, pemerintah kini tengah melakukan pemutakhiran data peternak sebagai calon penerima manfaat Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dalam Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung. Program ini diharapkan mampu menekan biaya pakan, menjaga harga telur dan ayam di tingkat konsumen, sekaligus melindungi peternak rakyat dari gejolak harga.

*Arah Kebijakan 2026: Perkuat Hulu dan Kesejahteraan Peternak*

Menghadapi Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan arah kebijakan peternakan akan difokuskan pada penguatan sektor hulu, terutama dukungan pakan, kesehatan hewan, dan pembibitan, agar peternak rakyat tidak tertekan oleh fluktuasi pasar.

Selain melanjutkan Program SPHP Jagung, Pemprov Lampung juga akan memperkuat penyediaan pakan ternak unggul melalui inovasi rumput Pakchong varietas Tansa, yang telah ditetapkan secara nasional melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia pada 2 Januari 2026.

“Pembangunan peternakan bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Lili.

*Komitmen Jangka Panjang*

Ia menambahkan, pembangunan sektor peternakan di Lampung dilaksanakan sesuai kewenangan yang diatur dalam regulasi, mulai dari penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha, hingga penyuluhan. Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pembangunan peternakan secara berkelanjutan.

Sepanjang Tahun 2025, indikator kinerja utama sektor peternakan Lampung menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan produksi ternak sebesar 5,85 persen dan peningkatan produksi olahan peternakan sebesar 3 persen.

“Komitmen kami jelas, Lampung tidak hanya kuat sebagai lumbung pangan nasional di atas kertas, tetapi juga kokoh secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat peternak,” pungkas Lili Mawarti.

Read More

Slamet Riadi dan Ketua LVRI Lampung Berkomitmen Sukseskan MUSDA PPM Menuju PPM Bersatu

Bandar Lampung – Usai menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pimpinan Caretaker Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga (PD-PPM) Provinsi Lampung, Slamet Riadi langsung bergerak cepat mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) PPM Lampung.

Penunjukan tersebut merujuk pada SK Pencabutan Skep Nomor 13/PP.PPM-DPD/VI/2025 tertanggal 24 Juni 2025. Tak lama setelah menerima mandat, Slamet Riadi melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Dewan Pembina Pemuda Panca Marga (PPM), Mayor (Purn) H. Subardi, yang juga menjabat Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Lampung.

Dalam keterangannya, Slamet Riadi menyatakan kesiapannya mengemban amanah untuk menyukseskan MUSDA PPM Provinsi Lampung.

“Saya berharap MUSDA PPM di Provinsi Lampung dapat berjalan lancar demi menyatukan dan menuju PPM Bersatu,” ujar Slamet, Senin (2/2/2026).

Ia menegaskan, penunjukan dirinya sebagai caretaker sejalan dengan arahan Ketua Umum PPM, Patriani Paramita Mulia, S.H., LL.M. Menurutnya, sebagai anak pejuang, ia merasa terpanggil untuk meneruskan perjuangan para pendahulu.

“Tidak ada kepentingan lain selain menjaga marwah para pendahulu yang telah bersusah payah meraih kemerdekaan Republik Indonesia,” katanya.

Slamet juga mengajak seluruh pihak di tubuh PPM Lampung untuk bersatu dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi organisasi.

“Mari bersatu padu jika merasa sebagai anak pejuang yang sah, untuk meneruskan perjuangan orang tua kita,” ajaknya.

Dalam waktu dekat, ia akan menggelar rapat konsolidasi sebagai langkah awal menuju pelaksanaan “MUSDA PPM Bersatu”. Ia membuka ruang bagi seluruh elemen PPM di Lampung untuk bersama-sama membesarkan organisasi.

Sementara itu, Ketua LVRI Lampung Mayor (Purn) H. Subardi selaku Dewan Pembina PPM menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Slamet Riadi sebagai caretaker.

“Saya yakin di tangan Slamet Riadi, MUSDA PPM dapat sukses dan berjalan lancar. Sebagai Dewan Pembina organisasi PPM, saya mendukung penuh,” ujar Subardi, yang akrab disapa Ayah Badri.

Ia menegaskan dukungannya didasarkan pada garis komando organisasi, merujuk pada keputusan PPM pusat yang menunjuk Patriani Paramita Mulia sebagai Ketua Umum PPM, serta mandat caretaker kepada Slamet Riadi di Lampung.

“Artinya, saya harus mendukung sesuai SK kepengurusan yang telah dimandatkan PPM pusat,” tegasnya.

Melalui komitmen bersama antara Ketua Caretaker PD-PPM Lampung dan Ketua LVRI Lampung, diharapkan pelaksanaan MUSDA PPM Provinsi Lampung dapat berjalan sukses dan menjadi momentum penyatuan organisasi di Bumi Ruwa Jurai.

Read More

Lampung Alami Deflasi 0,07 Persen pada Januari 2026, Inflasi Tahunan Tetap Rendah

Bandar Lampung – Provinsi Lampung mencatat deflasi sebesar 0,07 persen (month to month/mtm) pada Januari 2026, lebih rendah dibandingkan Desember 2025 yang mengalami inflasi 0,59 persen (mtm).

 Capaian ini juga lebih baik dibandingkan rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari dalam tiga tahun terakhir yang mengalami deflasi 0,11 persen (mtm).

Meski demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencatat deflasi 0,15 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat 1,90 persen (year on year/yoy), jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55 persen (yoy).

Dipicu Turunnya Harga Pangan dan BBM

Deflasi Januari terutama didorong oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Komoditas yang memberi andil deflasi terbesar yakni:

Cabai merah (-0,25%)

Bawang merah (-0,12%)

Cabai rawit (-0,06%)

Bensin (-0,03%)

Jeruk (-0,03%)

Penurunan harga cabai merah dan cabai rawit terjadi seiring meningkatnya pasokan karena masuk masa panen di sentra produksi seperti Kabupaten Pringsewu dan Lampung Timur. Harga bawang merah juga turun berkat pasokan panen serta realisasi kerja sama perdagangan antar daerah (KAD) business to business antara BUMD Jawa Tengah dan Lampung.

Dari sisi nonpangan, turunnya harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pertamina.

Tertahan Kenaikan Harga Emas dan Sayuran

Deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, antara lain:

Emas perhiasan (0,08%)

Tomat (0,05%)

Kangkung (0,04%)

Bayam (0,03%)

Nasi dengan lauk (0,03%)

Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian global. Sementara kenaikan harga sayuran dipicu turunnya produksi akibat curah hujan tinggi.

Risiko Inflasi ke Depan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memperkirakan inflasi Lampung tetap berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen (yoy) pada akhir 2026.

 Namun, sejumlah risiko perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, tekanan berpotensi muncul dari peningkatan permintaan akibat penyesuaian UMP serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri 1447 H. Kenaikan harga emas global juga menjadi faktor risiko.

Untuk volatile food, risiko datang dari potensi gangguan panen dan distribusi akibat curah hujan tinggi serta potensi banjir, seiring prediksi La Nina lemah berlanjut hingga awal 2026. Selain itu, harga pangan strategis berpotensi naik saat periode hari besar keagamaan serta gangguan logistik akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.

Sementara dari sisi administered prices, risiko berasal dari kenaikan harga minyak dunia serta normalisasi tarif angkutan darat, laut, dan udara pasca berakhirnya berbagai insentif tarif.

Strategi 4K Pengendalian Inflasi

Menanggapi kondisi tersebut, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K:

1. Keterjangkauan Harga

Operasi pasar beras/SPHP terarah serta monitoring harga komoditas berisiko naik seperti hortikultura, daging sapi, dan ayam ras.

2. Ketersediaan Pasokan

Perluasan Toko Pengendalian Inflasi, penguatan kerja sama antar daerah, percepatan program swasembada pangan, serta penguatan data pasokan.

3. Kelancaran Distribusi

Penguatan moda transportasi, penambahan penerbangan Lampung–Jakarta serta reaktivasi rute Lampung–Bali dan Lampung–Jogja, perbaikan jalan distribusi pangan, optimalisasi Mobil TOP, dan dukungan Subsidi Ongkos Angkut.

4. Komunikasi Efektif

Rapat koordinasi rutin TPID, penguatan komunikasi publik, integrasi data neraca pangan, serta pemanfaatan media digital untuk informasi inflasi terkini.

Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat Lampung sepanjang 2026.

Read More

Sekdaprov Marindo Kurniawan Lakukan Kick Off untuk Acara Siaran Piala Dunia 2026 yang Diselenggarakan TVRI Lampung

BANDARLAMPUNG ----- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melakukan Kick Off Siaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh TVRI Lampung di Tugu Adipura, BandarLampung, Minggu Pagi (1/2/2026).

Pada kesempatan itu, Marindo menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pengembangan dunia olahraga, khususnya sepak bola. 

Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa dukungan terhadap olahraga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang sehat, berkarakter, dan memiliki semangat kebersamaan. 

Ia juga menyinggung peran historis TVRI sebagai media penyiaran nasional.

Marindo menyebut kembalinya TVRI menayangkan ajang sepak bola dunia sebagai sebuah nostalgia sekaligus kebanggaan tersendiri bagi masyarakat.

“TVRI seperti kembali ke rumah. Kita semua tahu, dulu hanya TVRI yang bisa kita tonton. Sekarang, ketika TVRI kembali menyiarkan Piala Dunia, rasanya sepak bola benar-benar pulang ke kampung halaman,” ujarnya.

Sebagai tanda dimulainya rangkaian siaran Piala Dunia di TVRI Lampung, Sekdaprov Marindo secara simbolis melakukan kick off dengan menendang bola. 

Momen tersebut disambut antusias oleh para undangan, insan olahraga dan masyarakat yang hadir.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap semangat Piala Dunia 2026 dapat menginspirasi generasi muda Lampung untuk mencintai olahraga, menjunjung sportivitas, serta terus mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional.

Read More

OJK Tunjuk Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner, Jamin Kesinambungan Kepemimpinan

Jakarta, — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kesinambungan kepemimpinan serta kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pelindungan konsumen dan masyarakat, melalui penunjukan Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK).

Penunjukan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat (31/1/2026).

Dalam keputusan tersebut, OJK menetapkan dua pejabat pengganti, yakni:

Friderica Widyasari Dewi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Hasan Fawzi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

OJK menjelaskan, penunjukan ini dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari sistem kelembagaan untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Keputusan mengenai jabatan Pejabat Pengganti tersebut berlaku efektif mulai 31 Januari 2026.

Selain itu, OJK menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja, dan agenda strategis guna merespons berbagai dinamika dan perkembangan di sektor keuangan.

OJK juga memastikan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan tetap berjalan optimal. Pelayanan kepada masyarakat ditegaskan tidak akan terganggu, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memperkuat pelindungan konsumen.

Read More

Kunker Komisi V DPR RI, Gubernur Mirza Dorong Dukungan APBN untuk Infrastruktur dan Transportasi

Bandar Lampung ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah usulan konkret terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi kepada Komisi V DPR RI.

Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Hamka B. Kady, terkait peninjauan sarana infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung, bertempat di Lamban Sabah Resto, Kamis (29/1/2026).

​Dalam paparannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat krusial mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Dengan APBD Provinsi Lampung yang hanya berkisar Rp6,9 triliun, percepatan pembangunan infrastruktur strategis sulit terealisasi tanpa intervensi Pemerintah Pusat.

​"APBD Provinsi Lampung sangat tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur secara masif sendirian. Oleh karena itu, kami menyusun beberapa usulan prioritas yang kami harap dapat diperjuangkan oleh Komisi V," ujar Gubernur Mirza.

​Adapun poin-poin usulan konkret yang disampaikan Gubernur kepada Komisi V DPR RI meliputi :

*​1. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Nasional*

Gubernur menyoroti beban jalan di Lampung yang berat akibat tingginya arus logistik komoditas pertanian dan batu bara. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan pelebaran jalan pada ruas strategis, khususnya jalur Bandar Lampung – Tanggamus – Biha. Selain itu, Gubernur juga mengusulkan peningkatan status beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional, seperti liwa -  sumsel, agar standar kemantapan jalan dapat terjaga melalui APBN.

*​2. Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda (Double Track)*

Guna mengurangi beban jalan raya dan memperlancar arus logistik, Gubernur mengusulkan pembangunan jalur kereta api ganda (double track) pada segmen Giham – Martapura – hingga wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Sukamenanti - kotabumi. Pembangunan ini ditujukan untuk memisahkan jalur kereta penumpang dan kereta logistik (babaranjang), sehingga efisiensi transportasi barang meningkat signifikan.

*​3. Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) untuk Bandar Lampung*

Menanggapi kepadatan lalu lintas di Ibu Kota Provinsi, Gubernur mengajukan permohonan pengadaan armada dan sistem transportasi massal berupa Bus Rapid Transit (BRT).

"Di Kota Bandar Lampung saat ini tidak ada transportasi massal yang memadai. Kami membutuhkan penyediaan BRT untuk melayani mobilitas masyarakat dan mengurai kemacetan," tegas Gubernur.

*​4. Akses Infrastruktur Kawasan Kota Baru*

Gubernur juga meminta dukungan prioritas anggaran untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan "Kota Baru" seluas 1.300 hektar. Kawasan ini diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat pendidikan terpadu yang akan menampung 10 universitas serta berbagai pusat diklat, sebagai solusi jangka panjang atas kepadatan Kota Bandar Lampung.

*​5. Konektivitas Jalan Tol ke Pelabuhan dan Kawasan Industri

Terakhir, Gubernur menekankan pentingnya memecahkan masalah bottleneck logistik dengan membangun akses langsung yang menghubungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan pelabuhan dan kawasan industri, yaitu pembangunan jalan tol lematang - pelabuhan panjang. Hal ini dinilai vital untuk mendukung status Lampung sebagai daerah hilirisasi pangan nasional. 

Read More

Anggota DPRD Lampung Soroti Pengangkatan PPPK MBG, Ingatkan Nasib Guru Honorer

Bandar Lampung – Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) mengangkat sekitar 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai sorotan.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, khususnya di kalangan guru honorer yang telah lama mengabdi namun belum juga mendapatkan kepastian status.

“Saya memahami alasan pemerintah mengangkat petugas MBG sebagai PPPK. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah menjalankan program MBG yang memang penting, bahkan menjadi rekomendasi WHO dan PBB untuk meningkatkan kualitas gizi serta kecerdasan anak Indonesia,” ujar Syukron, Senin (26/1/2026).

Namun demikian, ia menyayangkan langkah pemerintah yang dinilainya terlalu cepat, mengingat program MBG sendiri belum berjalan satu tahun penuh.

“Yang disayangkan, kenapa begitu cepat petugas MBG ini diangkat menjadi PPPK, sementara guru honorer sudah mengabdi bertahun-tahun, demo berjilid-jilid, bahkan sampai menangis, tapi belum juga diangkat,” tegasnya.

Menurut Syukron, kondisi tersebut dapat melukai rasa keadilan para guru honorer. Ia juga menyoroti bahwa selama ini tidak terdengar tuntutan dari petugas MBG terkait pengangkatan status maupun kenaikan gaji.

“Kita belum pernah dengar karyawan MBG demo minta diangkat PPPK. Yang justru sering muncul adalah temuan layanan MBG di lapangan, mulai dari makanan mentah, basi, sampai distribusi yang tidak tepat waktu,” katanya.

Ia menyarankan pemerintah agar lebih memprioritaskan pembenahan kualitas layanan MBG dibandingkan mempercepat pengangkatan status pegawai.

“Yang semestinya dilakukan sekarang adalah memperbaiki kinerja layanan MBG, memastikan tidak ada lagi makanan mentah atau basi, dan distribusi tepat waktu, bukan buru-buru mengangkat pegawainya jadi PPPK,” ujarnya.

Meski begitu, Syukron menyatakan apabila kebijakan tersebut telah diputuskan bersama DPR RI, maka pemerintah pusat juga harus menunjukkan keseriusan yang sama terhadap nasib guru honorer.

“Kalau petugas MBG diangkat PPPK, maka pemerintah juga harus serius dan bertahap menganggarkan pengangkatan guru-guru honorer menjadi PPPK, agar tidak menimbulkan kecemburuan,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung maraknya parodi bernada satir di media sosial yang menggambarkan ketimpangan kesejahteraan antara guru honorer dan pegawai MBG.

“Kita sedih melihat parodi-parodi itu. Ada guru sarjana yang kuliah bertahun-tahun tapi gajinya kalah jauh. Ini sindiran keras ke pemerintah,” ucapnya.

Syukron menambahkan, kondisi guru honorer di bawah Kementerian Agama dinilainya lebih memprihatinkan.

“Guru madrasah di bawah Kemenag jauh lebih menjerit. Beberapa waktu lalu sampai demo besar-besaran di Jakarta. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” pungkasnya.

Read More

Ketua DPRD Lampung Dukung Pelestarian TN Way Kambas dan Mitigasi Konflik Gajah–Manusia

LAMPUNG TIMUR – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menghadiri kegiatan Gerakan Bersatu dengan Alam yang diselenggarakan oleh Kodam XX/Radin Inten di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Labuhan Ratu Lama, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (24/1/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XX/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Haryantana, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, unsur Forkopimda Provinsi Lampung, jajaran TNI–Polri, Kepala Balai TN Way Kambas, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan ini menjadi wujud dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup, sekaligus penguatan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi. Hal itu termasuk mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya gajah Sumatra, di wilayah sekitar Taman Nasional Way Kambas.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi urun rembuk yang membahas pengelolaan kawasan TN Way Kambas serta langkah-langkah penanganan konflik satwa liar dengan masyarakat desa penyangga. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi dan pertukaran pandangan antar pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi bersama yang berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa DPRD Provinsi Lampung akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan kebijakan pelestarian lingkungan dan penanganan konflik satwa liar.

“DPRD akan memastikan program pelestarian lingkungan dan penanganan konflik satwa liar berjalan sesuai ketentuan serta terkoordinasi dengan baik antarinstansi,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap rencana pemerintah daerah untuk membangun pagar permanen di sepanjang perbatasan kawasan TN Way Kambas dengan desa-desa penyangga. Langkah itu dinilai sebagai salah satu upaya strategis untuk menekan potensi konflik antara satwa liar dan masyarakat.

Selain itu, Ketua DPRD Lampung mendorong penguatan serta penambahan Masyarakat Mitra Polhut (MPP) di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengawasan sekaligus mencegah masuknya satwa liar ke wilayah permukiman.

Kehadiran unsur pimpinan daerah dan instansi terkait dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem di Provinsi Lampung.

Kegiatan Gerakan Bersatu dengan Alam berlangsung tertib dan penuh kebersamaan. Usai sesi diskusi dan agenda di Kantor Balai TN Way Kambas, rombongan melanjutkan kunjungan ke Pusat Pelatihan Gajah Way Kambas sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Read More

IASC Kembalikan Rp161 Miliar Dana Korban Scam Digital, OJK Tegaskan Kehadiran Negara Lindungi Masyarakat

Jakarta — Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) berhasil mengembalikan dana sebesar Rp161 miliar kepada 1.070 masyarakat korban penipuan atau scam digital. Dana tersebut berasal dari hasil pemblokiran rekening pelaku penipuan di 14 bank yang tergabung dalam IASC.

Capaian ini merupakan akumulasi kinerja IASC sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026.

Penyerahan pengembalian dana korban scam dilakukan secara simbolis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku koordinator Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dan IASC.

Acara tersebut digelar di Jakarta, Rabu, dan dihadiri oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, pimpinan perbankan anggota IASC, perwakilan Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta sejumlah korban penipuan.

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pengembalian dana ini menjadi bukti nyata kerja sama erat antara OJK, kementerian/lembaga, dan industri perbankan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital.

“Pengembalian dana korban scam ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan saat ini yang semakin kompleks, semakin inovatif, dan semakin tidak terbayangkan modus-modusnya,” ujar Friderica.

Ia menambahkan, kejahatan keuangan digital kini semakin masif dan melintasi batas negara, sehingga penanganannya membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

Berbagai modus penipuan yang kerap ditemui antara lain penipuan transaksi belanja, impersonation atau fake call, penipuan investasi, penipuan lowongan kerja, penipuan melalui media sosial, hingga love scam yang juga marak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia.

Dalam penanganannya, IASC menghadapi sejumlah tantangan, seperti lonjakan jumlah pengaduan, keterlambatan pelaporan dari korban, kebutuhan peningkatan kecepatan pemblokiran rekening, kompleksitas alur pelarian dana, serta optimalisasi proses pengembalian dana kepada korban.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa keberhasilan pengembalian dana ini mencerminkan komitmen kuat OJK bersama kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan dalam melindungi konsumen.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan mendukung pembangunan perekonomian nasional.

“Sinergi dan kolaborasi antarseluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi berbagai modus scam. Ruang lingkup kejahatan dan aspek-aspek yang dimanfaatkan pelaku harus senantiasa kita antisipasi bersama,” kata Mahendra.

Mahendra juga mengapresiasi keberanian para korban penipuan yang bersedia melaporkan kasus dan berbagi pengalaman. Menurutnya, hal tersebut menjadi pembelajaran penting sekaligus motivasi untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberantas kejahatan keuangan digital.

Sejak berdiri pada 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, IASC telah menerima 432.637 pengaduan penipuan dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp9,1 triliun. Dari jumlah tersebut, dana yang berhasil diblokir mencapai Rp436,88 miliar.

Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menilai kejahatan penipuan di sektor jasa keuangan sebagai kejahatan serius dengan tingkat kompleksitas tinggi yang tidak dapat ditangani secara parsial.

“Ini bukan kejahatan biasa, ini white collar crime. Tipikal white collar crime itu modusnya canggih, teknisnya juga canggih,” tegas Misbakhun.

Ia menambahkan, keberadaan IASC dan langkah-langkah yang dilakukan OJK melalui Satgas PASTI telah memberikan dampak nyata serta menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat di tengah maraknya kejahatan penipuan digital.

Sebagai penutup, OJK dan Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke IASC apabila menjadi korban penipuan di sektor jasa keuangan melalui situs resmi iasc.ojk.go.id.

Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang dana korban dapat diselamatkan. Masyarakat juga diminta mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan IASC atau pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan resmi IASC.

Read More

DPRD Lampung Desak Koperasi Kekar Bayarkan Pesangon Mantan Karyawan

Lampung – DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi V menegaskan kewajiban Koperasi Kekar Anak Cabang Pelindo untuk membayarkan uang pesangon kepada mantan karyawan sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua Komisi V DPRD Lampung bersama mantan karyawan Koperasi Kekar yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Lampung, Selasa (20/01/2026).

Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menyatakan DPRD telah mengeluarkan rekomendasi tegas agar koperasi segera memenuhi kewajiban pembayaran pesangon sebesar Rp480 juta kepada lima mantan karyawan yang hingga kini belum menerima haknya.

“Rekomendasi kami jelas, Koperasi Kekar wajib membayar pesangon sesuai putusan pengadilan,” tegas Yanuar.

Ia menjelaskan, persoalan ini telah berlangsung sejak 2020, saat puluhan karyawan diberhentikan. Rata-rata para pekerja telah mengabdi selama 10 hingga 11 tahun. Dari total 68 orang yang diberhentikan, sebanyak 59 mantan karyawan telah menerima kompensasi, sementara sembilan lainnya belum, dengan lima orang di antaranya menjadi klien LBH Ansor Lampung.

“Dasar tuntutan mereka sudah diuji di pengadilan dan dikuatkan sampai kasasi. Artinya, secara hukum kewajiban koperasi sudah jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LBH Ansor Lampung, Sarhani, menyampaikan RDP tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pertama pada 29 Desember 2025. Dalam rapat itu turut dihadiri perwakilan Dinas Koperasi dan pihak Koperasi Kekar Anak Cabang Pelindo.

“Kami mewakili klien kami meminta hak mereka berupa uang pesangon yang sampai hari ini belum diberikan,” kata Sarhani usai RDP.

Sarhani menegaskan alasan koperasi yang mengaku tidak memiliki dana maupun aset tidak dapat menghapus kewajiban hukum. Ia juga mengingatkan akan menempuh langkah hukum lanjutan jika rekomendasi DPRD tidak ditindaklanjuti.

“Jika dalam waktu 7×24 jam tidak ada tindak lanjut, kami akan menempuh jalur hukum dan melaporkan ke Polda Lampung,” tegasnya.

Dalam RDP tersebut, pihak Koperasi Kekar menyatakan rekomendasi DPRD masih akan dibahas secara internal. “Hasil pembahasan internal nanti akan kami sampaikan,” ujar perwakilan koperasi.

Meski demikian, Komisi V DPRD Lampung menegaskan tetap berpegang pada putusan pengadilan sebagai dasar penyelesaian sengketa dan meminta koperasi segera merealisasikan pembayaran pesangon kepada para mantan karyawan.

Read More

Perbaikan Infrastruktur Jalan Lampung Dikebut, BMBK Targetkan Lelang Februari 2026

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) terus mematangkan persiapan perbaikan infrastruktur jalan di tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Komisi IV DPRD Lampung, Senin (19/1/2026).

RDP tersebut membahas perencanaan pekerjaan 17 ruas jalan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Seluruh ruas jalan tersebut akan dikerjakan melalui mekanisme lelang terbuka.

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan bahwa perencanaan yang matang menjadi hal penting agar pelaksanaan pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran, mengingat anggaran yang dialokasikan cukup besar.

“Anggota DPRD juga perlu mengetahui secara detail apa saja yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh BMBK, karena pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan ini nilainya cukup besar,” ujar Taufiqullah.

Ia menjelaskan, usulan perbaikan ruas jalan dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) sebenarnya telah dibahas sejak tahun 2025. Tahun 2026 merupakan tahap pelaksanaan, sehingga seluruh tahapan harus dipersiapkan dengan maksimal.

“Tadi kami bersama-sama membahas sejauh mana kesiapan lelang, mulai dari persiapan administrasi hingga kesiapan dimulainya pengerjaan di lapangan,” jelasnya.

Taufiqullah menegaskan bahwa proses perencanaan dan persiapan lelang terus dikawal bersama DPRD Provinsi Lampung agar setiap program BMBK dapat berjalan transparan dan akuntabel.

“Ini selalu menjadi bahan diskusi bersama DPRD supaya seluruh program BMBK dapat terawasi dengan baik,” katanya.

Lebih lanjut, Taufiqullah mengungkapkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah rampung. Bahkan, tim PPK bersama konsultan perencana juga telah melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kesiapan paket pekerjaan yang akan dilelang.

“SK PPK sudah selesai, tim juga sudah turun ke lapangan bersama konsultan perencana. Insyaallah pertengahan Februari 2026, proses lelang paket pekerjaan jalan akan mulai dibuka untuk umum,” pungkasnya.

Dinas BMBK Provinsi Lampung menargetkan pengerjaan infrastruktur jalan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 8 hingga 12 bulan, tergantung pada besaran dan kompleksitas masing-masing paket pekerjaan. Adapun prioritas pelaksanaan di awal tahun difokuskan pada paket-paket yang bersumber dari pinjaman pemerintah.(*)

Read More

DPRD Lampung Hadiri Kick Off RKPD 2027, Dorong Perencanaan Terukur dan Pro-Rakyat

Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai 3, Kompleks Perkantoran Pemprov Lampung, Kamis (15/1/2026).

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan arah perencanaan pembangunan daerah disusun secara terukur, aspiratif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., anggota DPRD Abdul Aziz, S.E., serta Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M. Turut hadir jajaran pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Lampung serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan. Seluruh komisi DPRD yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk menurunkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi agar setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Giri juga menilai program nasional makan bergizi gratis memiliki potensi besar dalam menekan angka kemiskinan, khususnya apabila pelaksanaannya melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera, sehingga turut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang dipaparkan Kepala BPS Provinsi Lampung Dr. Ahmadriswan Nasution, S.Si., M.T., persentase penduduk miskin di Lampung pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan Maret 2024 dan Maret 2023.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif serta berorientasi pada optimalisasi seluruh potensi ekonomi daerah.

Ia menegaskan, target pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan hanya dapat dicapai apabila pemerintah tidak semata-mata bergantung pada belanja APBD, tetapi juga mendorong masuknya investasi serta penguatan sektor-sektor produktif.

DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar RKPD Tahun 2027 benar-benar terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Read More

RUPST dan RUPSLB Bank Lampung Tetapkan Indra Merviana sebagai Pjs Direktur Utama

BANDAR LAMPUNG – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Lampung secara resmi menetapkan Indra Merviana sebagai Pelaksana Tugas (Pjs) Direktur Utama Bank Lampung. Rapat tersebut digelar pada Kamis (15/1/2026) di Ballroom Grand Mercure Hotel, Bandar Lampung.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Komisaris Utama Bank Lampung, Muhammad Firsada, usai pelaksanaan RUPS. Ia menjelaskan bahwa agenda RUPS dilaksanakan dalam dua sesi, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Pada sesi pertama, RUPS Tahunan membahas laporan kinerja Direksi Bank Lampung selama Tahun Buku 2025, termasuk pencapaian kinerja keuangan perusahaan.

“Direksi telah menyampaikan laporan kinerja tahun buku 2025, termasuk capaian laba perusahaan. Alhamdulillah, laporan tersebut diterima dan disetujui oleh para pemegang saham,” ujar Firsada.

Selain laporan kinerja, Direksi juga memaparkan rencana bisnis Bank Lampung ke depan yang akan menjadi pedoman strategis manajemen dalam menjalankan operasional dan pengembangan perusahaan.

Sementara itu, sesi kedua RUPS berupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa membahas pengunduran diri Mahdi Yusuf dari jabatan Direktur Utama Bank Lampung. Pengunduran diri tersebut dilakukan seiring dengan pengangkatan Mahdi Yusuf sebagai Direktur Legal & Compliance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

“Pengunduran diri Bapak Mahdi Yusuf sebagai Direktur Utama Bank Lampung telah disampaikan dan disetujui dalam RUPSLB,” jelas Firsada.

Dalam RUPSLB yang sama, para pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Indra Merviana, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional Bank Lampung, sebagai Pjs Direktur Utama Bank Lampung, terhitung mulai 15 Januari 2026.

Firsada menambahkan, hasil RUPS tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Hasil RUPS ini akan segera kami sampaikan kepada OJK untuk proses lebih lanjut,” pungkasnya.

Read More

Provinsi Lampung – Jawa Tengah Sepakati 11 Kerja Sama Strategis Dari Pangan hingga Pariwisata

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertegas komitmen sinergi antarwilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini mengemuka dalam acara Malam Ramah Tamah antara Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Mahan Agung, Selasa (6/1/2026).

Dalam pertemuan strategis yang juga dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, BUMD, dan asosiasi pengusaha dari kedua provinsi tersebut, tercatat capaian nilai transaksi kerja sama yang menembus angka Rp 833 Miliar.

Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Ahmad Luthfi. Ia menekankan bahwa hubungan Lampung dan Jawa Tengah bukan sekadar mitra pemerintahan, melainkan memiliki ikatan emosional dan historis yang kuat melalui sejarah transmigrasi. Akulturasi budaya juga berjalan harmonis dan menjadi modal sosial yang luar biasa bagi pembangunan di Provinsi Lampung

"Hubungan Lampung dan Jawa Tengah telah terjalin sejak lama. Berdasarkan data BPS, sekitar 57% penduduk Lampung bersuku Jawa,sebagian besar dari Jawa Tengah," ujar Gubernur Lampung.

Gubernur Mirza menyoroti posisi strategis kedua daerah. Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera memiliki keunggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan penyedia bahan baku. Sementara itu, Jawa Tengah dinilai telah menjadi role model nasional dalam pengembangan kawasan industri dan manufaktur.

"Saya jumpa Pak Menko Perekonomian, contoh industrinya: Jawa Tengah. Semua Menteri bilang, contoh Jawa Tengah. Investasi besar masuk, kawasan industrinya bagus, dukungan pemerintah bagus, semua variabel kenyamanan berinvestasi itu ada di Jawa Tengah," ungkap Gubernur Mirza.

Kerja sama strategis ini mencakup berbagai sektor vital, mulai dari ketahanan pangan, pariwisata, hingga penguatan UMKM. Transaksi sebesar Rp 833 Miliar yang dicatatkan dinilai sebagai bukti nyata adanya link and match serta kesinambungan rantai pasok (supply chain) yang saling membutuhkan antara Jawa dan Sumatera.

"Angka Rp 833 Miliar ini adalah yang terbesar. Kehadiran pelaku usaha, dunia swasta, dan BUMD menegaskan bahwa pembangunan akan semakin kuat ketika pemerintah dan dunia usaha saling bergerak seiring, saling mendukung, dan saling menguatkan," tegas Gubernur Lampung.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi dalam kesempatannya menegaskan bahwa pembangunan daerah di era saat ini tidak dapat lagi hanya bertumpu pada APBD semata. Diperlukan terobosan melalui integrasi kolaboratif dengan pihak swasta dan kerjasama antar provinsi.

"Kita harus menumbuhkembangkan ekonomi baru. Tidak hanya ekspansi ke luar negeri, tetapi integrasi ekonomi domestik antar provinsi melalui skema Business to Business (B2B)," jelasnya.

Gubernur Jateng menambahkan bahwa kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota, memiliki tanggung jawab moral sebagai "manajer pemasaran" bagi daerahnya masing-masing untuk menarik investasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi juga menyinggung mengenai keselarasan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergitas antara Lampung dan Jawa Tengah dalam menerjemahkan kebijakan pusat sudah berjalan seirama, yang menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan percepatan pembangunan.

Berikut 11 butir kesepakatan kerjasama antara Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah :

1. Penguatan Pendidikan Vokasi Jenjang SMK.

2. Fasilitasi Pengembangan Sektor Industri dan Perdagangan.

3. Kerjasama Pemanfaatan Gas Bumi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

4. Peningkatan Kapasitas Institusi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Maritim, dan Perikanan.

5. Pengembangan Wisata Religi dan Wisata Bahari (Pahawang & Karimunjawa).

6. Kerjasama Perdagangan Penyediaan Komoditas.

7. Penyediaan Bahan Pangan Komoditas Hasil Pertanian dan Perkebunan.

8. Kerjasama Suplai Bahan Baku Tepung Tapioka.

9. Kemitraan Rantai Pasok Industri dan Perdagangan (Gula Kristal, Ubi, Kopi, Bawang).

10. Kerjasama Perdagangan Multi Komoditas.

11. Penyediaan Bahan Pangan Komoditas Hasil Pertanian dan Perkebunan, Buatkan Batita terkait dengan artikel diatas.

Read More

TPID Lampung Waspadai Risiko Inflasi, Perkuat Strategi 4K Jelang 2026

Bandar Lampung — Tekanan inflasi di Provinsi Lampung ke depan masih perlu dicermati seiring berlanjutnya ketidakpastian global dan meningkatnya sejumlah risiko domestik.

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga melalui penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Dari sisi global, harga emas dunia cenderung meningkat sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian geopolitik serta sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Kondisi tersebut turut memengaruhi dinamika pasar keuangan dan berpotensi memberikan tekanan lanjutan terhadap inflasi domestik.

Sementara itu, risiko inflasi dari kelompok volatile food diperkirakan tetap tinggi. Peningkatan curah hujan dan potensi banjir lokal berisiko menghambat realisasi panen padi serta distribusi pangan. Hal ini sejalan dengan analisis BMKG dan sejumlah pusat iklim dunia yang memprediksi berlanjutnya fenomena La Niña lemah hingga awal 2026.

Selain faktor cuaca, tekanan harga pangan juga berpotensi meningkat pada periode high season Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H, khususnya pada komoditas pangan strategis. Risiko lainnya berasal dari potensi gangguan pasokan dan distribusi pangan ke Provinsi Lampung akibat meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera, yang dapat menghambat kelancaran arus logistik antarwilayah.

Dari kelompok administered price, TPID Lampung turut mencermati potensi kenaikan harga minyak dunia akibat gangguan pasokan global yang dipicu tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Di samping itu, terdapat risiko penyesuaian tarif angkutan darat dan udara pada periode puncak libur akhir tahun.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan serta berbagai risiko ke depan, TPID Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia akan terus mengintensifkan implementasi strategi 4K. Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang dilakukan antara lain operasi pasar beras/SPHP secara terarah serta monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas hortikultura, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras.

Dari sisi ketersediaan pasokan, TPID mendorong perluasan implementasi Toko Pengendalian Inflasi, penguatan kerja sama antar daerah, serta percepatan program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, serta penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.

Untuk menjaga kelancaran distribusi, pemerintah daerah memastikan kecukupan moda transportasi, penambahan volume penerbangan Lampung–Jakarta, serta reaktivasi rute Lampung–Bali dan Lampung–Yogyakarta. Upaya perbaikan infrastruktur jalan dan penguatan program Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP) juga terus dilanjutkan, termasuk dukungan Subsidi Ongkos Angkut bekerja sama dengan Bulog dan OPD terkait.

Sementara itu, dari sisi komunikasi, TPID Lampung memperkuat koordinasi rutin antar TPID provinsi dan kabupaten/kota, menjaga ekspektasi positif masyarakat terhadap harga dan pasokan, serta mengoptimalkan pemanfaatan media digital dan sistem informasi neraca pangan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dan responsif.

Dengan langkah-langkah tersebut, TPID Lampung optimistis stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik.

Read More

Realisasi PKB Lampung 2025 Baru 42,47 Persen, Bapenda: Dampak Pemberlakuan Opsen

BANDARLAMPUNG — Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Lampung tahun 2025 tercatat baru mencapai Rp692,3 miliar atau 42,47 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,63 triliun.

Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh diberlakukannya opsen pajak kendaraan bermotor, di mana sebagian penerimaan pajak langsung masuk ke kas masing-masing kabupaten/kota.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riadi, saat diwawancarai pada Selasa (6/1/2026).

Menurut Slamet, mulai tahun 2025 pemerintah resmi menerapkan kebijakan opsen pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi tidak lagi menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepada kabupaten/kota.

“Dengan adanya opsen, penerimaan pajak langsung terbagi. Sehingga yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Lampung terlihat lebih kecil,” jelas Slamet.

Meski demikian, Slamet menegaskan bahwa secara akumulatif realisasi PKB yang digabungkan dengan opsen kabupaten/kota justru mengalami peningkatan. Total penerimaan PKB dan opsen pada 2025 mencapai Rp1,108 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,059 triliun.

“Kalau akumulasi PKB ditambah dengan opsen kabupaten/kota, sebetulnya meningkat sekitar Rp50 miliar dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dari total tersebut, sebesar Rp692,3 miliar masuk ke kas Pemprov Lampung, sementara Rp416,5 miliar langsung menjadi hak kabupaten/kota.

“Karena sistemnya berubah, maka yang terlihat di kas provinsi hanya sekitar 42,49 persen dari target. Padahal secara keseluruhan penerimaan pajak meningkat,” tambahnya.

Oleh karena itu, Slamet mendorong pemerintah kabupaten/kota agar lebih aktif menggali potensi pajak kendaraan bermotor di wilayah masing-masing.

“Dengan adanya opsen ini, kabupaten/kota justru yang diuntungkan. Maka perlu kerja sama dan upaya yang lebih masif untuk meningkatkan pendapatan dari PKB,” tegasnya.

Selain faktor opsen, rendahnya realisasi PKB juga dipengaruhi oleh banyaknya kendaraan yang secara faktual tidak dapat ditagih, seperti kendaraan rusak berat, hilang, atau menjadi barang bukti perkara pidana. Kondisi ini banyak terjadi pada kendaraan yang menunggak pajak lebih dari lima tahun.

“Namun kendaraan tersebut masih tercatat sebagai potensi dalam penetapan target karena pemiliknya tidak melaporkan kondisi kendaraan,” ungkap Slamet.

Pada 2025, Bapenda Lampung mencatat hanya sekitar 80 ribu unit kendaraan dengan tunggakan lebih dari lima tahun yang akhirnya membayar pajak.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Bapenda Lampung, Intania Purnama, menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB mengalami peningkatan signifikan.

“Dari 60 persen pada 2024, meningkat menjadi 69 persen di tahun 2025. Ada kenaikan sekitar 9 persen,” jelasnya.

Intania menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak.

“Meski demikian, upaya ini memang membutuhkan kerja keras dan konsistensi secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa masih terdapat potensi tunggakan PKB yang akan terus dioptimalkan pada tahun 2026 melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Bapenda Lampung, Derry MS, mengungkapkan bahwa berbagai inovasi telah dilakukan untuk mendorong peningkatan penerimaan PKB.

“Di antaranya layanan drive thru untuk memudahkan wajib pajak, serta kerja sama dengan pihak leasing terkait peminjaman BPKB guna mempermudah pembayaran pajak,” jelasnya.

Menurut Derry, inovasi-inovasi tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun 2026 dengan harapan dapat semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.(Yli)

Read More

Kinerja Ekonomi Lampung Tetap Solid: Neraca Perdagangan Surplus, Inflasi Terkendali, dan Sektor Transportasi Tumbuh

Bandar Lampung – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung melaporkan kinerja ekonomi daerah yang tetap solid hingga akhir 2025.

Sejumlah indikator utama seperti neraca perdagangan, inflasi, nilai tukar petani, pariwisata, dan transportasi menunjukkan perkembangan yang positif.

Neraca Perdagangan Kembali Surplus

Pada November 2025, Provinsi Lampung kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar US$386,70 juta. Nilai ekspor mencapai US$532,61 juta, tumbuh 7,49 persen (year-on-year) dibandingkan November 2024. Sementara itu, nilai impor tercatat US$145,91 juta.

Secara kumulatif Januari–November 2025, ekspor Lampung mencapai US$5,98 miliar, meningkat 19,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Amerika Serikat, Pakistan, dan Tiongkok menjadi tiga negara tujuan ekspor utama, dengan komoditas dominan berupa lemak dan minyak hewan/nabati.

Di sisi impor, nilai kumulatif Januari–November 2025 tercatat US$1,91 miliar, turun 1,07 persen dibandingkan tahun 2024. Nigeria, Amerika Serikat, dan Australia menjadi negara asal impor terbesar, dengan komoditas utama berupa bahan bakar mineral, sarana perkeretaapian, dan binatang hidup.

Inflasi Desember 2025 Masih Terkendali

BPS Provinsi Lampung juga mencatat inflasi sebesar 0,59 persen (month-to-month) pada Desember 2025, lebih tinggi dibandingkan Desember 2024 yang sebesar 0,47 persen. Pendorong utama inflasi berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi 1,42 persen.

Secara tahunan (year-on-year), inflasi Lampung tercatat 1,25 persen. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencatat inflasi tertinggi, sementara Kelompok Pendidikan mengalami deflasi terdalam sebesar 17,98 persen. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Mesuji (2,69 persen), sedangkan terendah di Kota Bandar Lampung (0,44 persen).

Nilai Tukar Petani Menguat

Pada Desember 2025, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung tercatat 130,15, naik 0,64 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan tangkap, yang mencerminkan peningkatan daya beli petani di sejumlah subsektor.

Okupansi Hotel dan Transportasi Menunjukkan Tren Positif

Dari sektor pariwisata, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada November 2025 mencapai 48,93 persen, naik 1,67 poin dibandingkan Oktober 2025. Hotel non-bintang juga mencatat kenaikan TPK menjadi 25,60 persen secara bulanan.

Sementara itu, sektor transportasi menunjukkan kinerja yang beragam namun positif secara tahunan. Jumlah penumpang angkutan udara tercatat 52.102 orang, meningkat 4,52 persen (y-on-y) meskipun turun secara bulanan. Angkutan laut mencatat pertumbuhan signifikan dengan 44.436 penumpang, naik 20,83 persen (y-on-y).

Optimisme Menyongsong Tahun Berikutnya

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Lampung hingga akhir 2025 berada dalam kondisi yang stabil dan resilien.

Surplus perdagangan yang konsisten, inflasi yang terkendali, peningkatan kesejahteraan petani, serta pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata menjadi modal penting bagi Lampung dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun berikutnya.

Read More

PAD Tak Capai Target, Pemprov Lampung Terapkan Tunda Bayar di Akhir 2025

Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan kebijakan tunda bayar pada penghujung Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini diambil menyusul realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riadi, mengungkapkan bahwa target PAD tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4,22 triliun lebih. Namun hingga penutupan tahun anggaran pada 31 Desember 2025, realisasi PAD baru mencapai Rp3,37 triliun lebih atau 79,95 persen.

Menurut Slamet, kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian fiskal melalui kebijakan tunda bayar terhadap sejumlah kegiatan dan kewajiban keuangan daerah.

“Realisasi pendapatan yang belum optimal membuat Pemprov Lampung harus melakukan tunda bayar. Ini merupakan langkah fiskal yang terukur untuk menjaga stabilitas arus kas daerah,” ujar Slamet, Minggu (4/1/2025).

Ia menjelaskan, meskipun beberapa komponen PAD mencatatkan kinerja positif dan bahkan melampaui target, capaian tersebut belum mampu menutup kekurangan dari sektor pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Slamet memaparkan, sejumlah sektor PAD yang melampaui target antara lain retribusi daerah sebesar Rp473,9 miliar atau 103,03 persen, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp221,55 miliar atau 106,49 persen, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp27,35 miliar atau 99,09 persen.

Namun, dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rp2,65 triliun lebih, terdapat ketimpangan capaian antar jenis pajak. PKB hanya terealisasi Rp691,37 miliar atau 42,41 persen, menjadi capaian terendah sekaligus penyebab utama tidak tercapainya target PAD.

Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi Rp391,49 miliar atau 113,48 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp861,40 miliar atau 107,68 persen, Pajak Rokok Rp695,39 miliar atau 94,09 persen, serta Pajak Alat Berat Rp2,20 miliar atau 220,48 persen.

“PKB mengalami penurunan cukup tajam, terutama dari kendaraan pribadi dan kendaraan niaga.

Tunggakan pajak kendaraan masih tinggi meskipun berbagai upaya telah kami lakukan,” ungkap Slamet.

Ia menyebutkan, rendahnya capaian PKB disebabkan oleh masih banyaknya kendaraan yang menunggak pajak lebih dari dua tahun, perpindahan kepemilikan kendaraan yang tidak dilaporkan, menurunnya kemampuan bayar masyarakat, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta belum optimalnya penerapan sanksi terhadap kendaraan penunggak pajak.

Slamet menegaskan, kebijakan tunda bayar tidak berdampak pada pelayanan publik dan dilakukan semata-mata untuk menjaga kredibilitas serta kesehatan fiskal pemerintah daerah, sembari menunggu pergeseran anggaran dan masuknya pendapatan pada tahun berikutnya.

“Kami memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Tunda bayar dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah tetap terkendali,” katanya.

Ke depan, Pemprov Lampung melalui Bapenda akan memperkuat strategi peningkatan PAD, khususnya dari sektor PKB, agar kondisi serupa tidak kembali terjadi pada tahun anggaran mendatang.

Read More

Sinergi TPID Kota Bandar Lampung Perkuat Stabilitas Harga Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Bandar Lampung — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandar Lampung menggelar High Level Meeting (HLM)pada Selasa 23 Desember 2025,sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi lintas instansi untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

HLM TPID dibuka oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Drs. Hi. Deddy Amarullah, yang menyampaikan bahwa kondisi inflasi Kota Bandar Lampung hingga November 2025 masih berada dalam batas terkendali. 

Berdasarkan data terbaru, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,19 persen. Meski demikian, peningkatan permintaan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru perlu diantisipasi secara serius melalui koordinasi lintas sektor yang solid.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru, pengendalian inflasi perlu dikawal bersama melalui koordinasi lintas sektor agar harga tetap terjaga dan pasokan mencukupi,” ujar Deddy dalam arahannya.

Selanjutnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, menegaskan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui TPIP–TPID serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Ia menyampaikan bahwa penguatan empat pilar pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, menjadi kunci menjaga stabilitas inflasi, khususnya pada komoditas pangan strategis.

“Ke depan, inflasi diprakirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, Dr. Hady Suryono, M.Si., memaparkan bahwa inflasi tahunan (year on year) Kota Bandar Lampung pada November 2025 tercatat sebesar 0,37 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.

 Perkembangan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di sisi lain, kebijakan penghapusan biaya komite sekolah turut menahan tekanan inflasi inti.

“Data inflasi ini menjadi dasar penting bagi TPID dalam merumuskan kebijakan yang berbasis evidensi,” jelas Hady.

Dari aspek ketersediaan pasokan, Wakil Pimpinan Wilayah Perum BULOG Kanwil Lampung, Erdi Baskoro, menyampaikan kesiapan BULOG dalam menjaga stok pangan, khususnya beras. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta optimalisasi distribusi selama periode Natal dan Tahun Baru.

Dengan dukungan infrastruktur pergudangan dan jaringan distribusi yang memadai, BULOG memastikan pasokan pangan tetap aman dan terdistribusi dengan baik di wilayah Kota Bandar Lampung.

Melalui HLM ini, TPID Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika harga, serta menyampaikan komunikasi yang konstruktif kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak.

 Sinergi yang terjaga diharapkan mampu mendukung stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, serta menopang ketahanan ekonomi daerah selama periode HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Read More