Jamal Apresiasi Kesuksesan Munas HIPMI 2026, Dorong Lahirnya Wirausahawan Tangguh

BANDAR LAMPUNG – Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang digelar di Novotel Lampung, Rabu-Kamis 10-11 Juni 2026, berlangsung sukses dan lancar. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para pengusaha muda dari seluruh Indonesia untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas jaringan usaha, serta merumuskan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Munas HIPMI di Bandar Lampung dihadiri oleh pengurus dan anggota HIPMI dari berbagai daerah di Indonesia. Selain menjadi forum pengambilan keputusan organisasi, kegiatan ini juga menjadi wadah bertukar gagasan, pengalaman, serta inovasi guna menghadapi tantangan dunia usaha yang semakin dinamis.

Kabid Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) HIPMI Syari'ah Lampung sekaligus Pengurus Bidang 8, Jamal, menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Munas HIPMI yang berlangsung di Bandar Lampung.

"Alhamdulillah, Munas HIPMI tahun 2026 dapat terselenggara dengan baik, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Forum ini menjadi bukti bahwa HIPMI terus berkembang sebagai organisasi yang mampu menghimpun para pengusaha muda untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa," kata Jamal Selasa 23 Juni 2026.

Menurut Jamal, Munas HIPMI bukan hanya agenda organisasi semata, melainkan juga momentum untuk memperkuat peran pengusaha muda dalam menciptakan peluang usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

"Semangat yang harus terus kita jaga adalah semangat pengusaha pejuang dan pejuang pengusaha. Pengusaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Melalui HIPMI, kita ingin melahirkan semakin banyak wirausahawan tangguh yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," tambahnya.

Ia juga berharap hasil-hasil keputusan Munas dapat menjadi landasan kuat bagi HIPMI untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi transformasi digital, ekonomi kreatif, dan peluang investasi yang semakin terbuka.

"Semoga kepemimpinan dan program kerja yang dihasilkan dari Munas ini dapat membawa HIPMI semakin maju, solid, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pelaku usaha serta masyarakat Indonesia," pungkas Jamal.

Dengan suksesnya penyelenggaraan Munas HIPMI di Bandar Lampung, diharapkan organisasi ini semakin memperkuat perannya sebagai wadah pengusaha muda Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan inovasi, dan membangun kemandirian bangsa menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. (Red)

Read More

Wagub Jihan Nurlela Terima Kunjungan Yayasan BoemiKita dan GGGI Indonesia

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan Yayasan Boemi dan Kita (BoemiKita) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia untuk membahas upaya penanganan dan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sinergi reaktivasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) terintegrasi guna mewujudkan Lampung yang bersih dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi sirkular. Kolaborasi multipihak tersebut diharapkan dapat mendukung penyerapan sampah anorganik secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi daerah.

BoemiKita sendiri merupakan organisasi yang berfokus pada pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan melalui kegiatan pemilahan sampah, daur ulang, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. 

Sementara itu, GGGI merupakan organisasi internasional antar pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, serta aktif mendampingi Pemerintah Indonesia dalam pengembangan energi hijau dan pembangunan rendah karbon.

Melalui sinergi tersebut, Provinsi Lampung diharapkan memperoleh berbagai manfaat, mulai dari peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperpanjang usia Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), hingga menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Dalam skema kolaborasi yang dibahas, GGGI Indonesia akan berperan sebagai delivery partner, kemudian Indonesia Investment Exchange (IIX) sebagai advisor, Bappenas sebagai host agency, Pemerintah Provinsi Lampung sebagai regulator, operator lokal sebagai pelaksana di lapangan, serta BoemiKita sebagai pendamping operasional.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa persoalan sampah di Provinsi Lampung sudah sangat serius dan membutuhkan solusi yang lebih komprehensif, termasuk melalui pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah.

"Persoalan sampah di Lampung sangat besar, keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Yang ingin saya garis bawahi, cita-cita kita adalah mewujudkan waste to energy pada tahun 2029. Kami sangat terbuka karena membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mengelola sampah agar menjadi peluang yang bernilai," ujar Jihan.

Jihan menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan sampah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Lampung tetap memiliki ruang untuk melakukan intervensi, terutama dalam mendorong reaktivasi TPS3R yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal akibat minimnya pendampingan kepada masyarakat.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Danantara dalam pengembangan pengelolaan sampah yang saat ini mencakup Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur. Ke depan, upaya serupa diharapkan dapat diperluas ke 12 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Menurut Jihan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menaruh perhatian besar terhadap target waste to energy tahun 2029 yang menjadi arahan Presiden. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyiapkan potensi lokasi yang selanjutnya akan didiskusikan bersama para mitra.

Selain penguatan infrastruktur dan teknologi, edukasi masyarakat juga menjadi perhatian penting karena persoalan sampah berawal dari sisi hulu. Kurangnya pemahaman dan pendampingan menyebabkan banyak fasilitas TPS3R belum berfungsi secara optimal.

Wakil Gubernur menyambut baik inisiatif BoemiKita dan GGGI Indonesia serta berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat guna mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mewujudkan Lampung yang bersih, hijau, dan berdaya saing. (*)

Read More

Gubernur Lampung Ajak Dunia Usaha Perkuat Hilirisasi Sektor Pertanian guna Mendukung Transformasi Ekonomi Daerah

BANDAR LAMPUNG --- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak dunia usaha untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian guna mendukung transformasi ekonomi daerah. 

Ajakan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Lampung yang berlangsung di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Apindo merupakan mitra penting pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi, hilirisasi industri, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Provinsi Lampung.

Menurutnya, Lampung memiliki fondasi ekonomi yang kuat karena ditopang sektor pertanian yang telah menjadi penggerak utama perekonomian daerah selama ratusan tahun. 

Dengan luas lahan sekitar 3,5 juta hektare dan sebagian besar dimanfaatkan untuk sektor pertanian, Lampung menjadi salah satu daerah penghasil berbagai komoditas strategis nasional.

"Provinsi Lampung tumbuh dari sektor pertanian. Kita memiliki potensi besar mulai dari padi, jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, tebu hingga berbagai komoditas perkebunan lainnya. Potensi ini harus terus ditingkatkan melalui hilirisasi agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat," ujarnya.

Gubernur Mirza menjelaskan bahwa berbagai komoditas unggulan Lampung telah menarik minat investasi industri pengolahan. 

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan daerah ini menjadi pusat industri pengolahan pangan dan komoditas berbasis sumber daya alam di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Untuk mendukung hal tersebut, Gubernur Mirza menekankan bahwa Pemprov Lampung berkomitmen memberikan kemudahan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha.

Ia juga menyampaikan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional saat ini mulai bergeser menuju pendekatan bottom up economy yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 

Melalui kebijakan peningkatan harga komoditas pertanian, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan ekonomi desa, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat bawah.

"Kalau ekonomi desa tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi naik, dan pada akhirnya akan menciptakan pasar yang lebih besar bagi dunia usaha," katanya.

Gubernur Mirza menambahkan bahwa realisasi investasi di Lampung menunjukkan tren positif. 

Pada 2025, nilai investasi yang masuk ke Lampung mencapai sekitar Rp15 triliun dan ditargetkan meningkat menjadi Rp20 triliun pada tahun berikutnya. 

Sejumlah investasi baru di sektor energi dan industri pengolahan juga mulai masuk ke Provinsi Lampung.

Namun demikian, Gubernur Mirza mengingatkan bahwa peningkatan produktivitas sektor pertanian harus diimbangi dengan pertumbuhan industri hilir agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan yang dapat menekan harga komoditas petani.

Karena itu, ia mengajak Apindo Lampung untuk terus menjadi mitra pemerintah dalam menangkap peluang investasi sekaligus memperkuat hilirisasi produk-produk unggulan daerah.

"Ketika produktivitas meningkat tetapi hilirisasi tidak berkembang, harga akan jatuh. Karena itu peluang investasi harus kita tangkap bersama agar pertumbuhan ekonomi Lampung semakin kuat dan berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Apindo Lampung Ary Meizari Alfian menyampaikan bahwa Musprov ke-VIII tidak hanya menjadi forum pertanggungjawaban organisasi, tetapi juga momentum menyusun arah strategis dunia usaha Lampung lima tahun ke depan.

Ia memaparkan berbagai capaian organisasi selama masa kepengurusannya, antara lain penguatan advokasi ketenagakerjaan, pengembangan program UMKM Merdeka yang kemudian diadopsi menjadi program nasional Apindo, perluasan jejaring investasi, hingga penguatan kemitraan dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.

Menurut Ary, selama periode 2021–2026 Apindo Lampung telah melaksanakan lebih dari 200 kegiatan organisasi, membangun kemitraan dengan lebih dari 50 pemangku kepentingan strategis, serta merealisasikan lebih dari 90 persen program kerja yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa ke depan Apindo Lampung akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, pengembangan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.(*)

Read More

Gubernur Lampung Tekankan MBG sebagai Instrumen Pembangunan SDM dan Pemerataan Ekonomi

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).

Pengukuhan pengurus APPMBGI dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan dan berharap organisasi tersebut mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program MBG.

“Kepercayaan yang diberikan hari ini merupakan penghargaan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin APPMBGI dapat berperan aktif mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Lampung,” ujar Mirza.

Menurutnya, kualitas generasi muda menjadi faktor utama dalam menentukan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini merupakan investasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Mirza menjelaskan, Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan dan pendidikan anak-anak, program ini juga dirancang untuk mendorong pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa.

“Dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah dapat menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat. Program ini melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, BUMDes, hingga pemasok lokal sehingga manfaatnya dirasakan secara luas,” katanya.

Gubernur juga menyoroti kondisi Lampung yang masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya rendahnya tingkat konsumsi protein masyarakat, indeks pembangunan manusia (IPM) yang perlu ditingkatkan, serta angka kemiskinan yang masih menjadi perhatian.

Padahal, lanjutnya, Lampung merupakan salah satu daerah penghasil protein terbesar di Indonesia dengan komoditas unggulan seperti ayam, telur, ikan, dan jagung.

“Lampung adalah daerah penghasil protein, namun tingkat konsumsi protein masyarakat masih termasuk lima terbawah secara nasional. Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas SDM dan produktivitas masyarakat,” ungkapnya.

Karena itu, Mirza meminta seluruh pengelola dapur MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra kerja, serta pemasok bahan pangan menjalankan program dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa kualitas makanan, kebersihan dapur, transparansi pengelolaan anggaran, hingga pengawasan distribusi harus menjadi perhatian utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jalankan program ini dengan niat yang tulus. Anggap anak-anak penerima manfaat sebagai anak-anak kita sendiri. Jangan hanya berorientasi pada keuntungan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras menjelaskan bahwa APPMBGI hadir sebagai wadah kolaborasi nasional yang bertugas mendukung standarisasi pelaksanaan MBG dan mengawal implementasi kebijakan pemerintah.

Menurutnya, saat ini kepengurusan APPMBGI telah terbentuk di 38 provinsi dan sekitar 160 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. APPMBGI juga telah membangun MBG Command and Control Center untuk memantau pelaksanaan program secara real time, mulai dari aspek keamanan pangan, ketahanan pangan, hingga rantai pasok bahan baku.

Selain itu, APPMBGI telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog guna mendukung penyediaan kebutuhan pangan bagi dapur-dapur MBG di berbagai daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan pentingnya pengawasan dan pembenahan pelaksanaan program agar berjalan lebih profesional serta bebas dari berbagai persoalan yang dapat merugikan masyarakat.

Ia menekankan bahwa kasus-kasus seperti keracunan makanan maupun pelanggaran standar pelayanan tidak boleh terulang. Pengawasan terhadap kualitas makanan, pemenuhan standar gizi, serta tata kelola program harus dilakukan secara konsisten demi tercapainya tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis.

Dengan dukungan pemerintah daerah, APPMBGI, aparat pengawas, serta keterlibatan masyarakat, Program MBG diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas SDM sekaligus memperkuat perekonomian desa di Provinsi Lampung.

Read More

Pemprov Lampung Waspadai Fluktuasi Harga Pangan, Koordinasi Pengendalian Inflasi Diperkuat

Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung terus memantau dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) guna mengantisipasi volatilitas harga komoditas pokok. 

Langkah antisipatif ini diperkuat melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung, Liza Derni, dari Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (22/6/2026). 

Rakor yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri RI ini menyoroti tren kenaikan IPH di minggu ketiga Juni 2026 di sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga komoditas pangan utama seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah menjadi penyumbang utama terhadap perubahan IPH nasional. Selain itu, tren kenaikan harga beras medium dan premium turut menjadi catatan penting yang memerlukan atensi serius dari pemerintah daerah. 

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan perlunya kolaborasi intensif antara kepala daerah dan Bulog, terutama di kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. 

"Daerah dengan kenaikan IPH yang signifikan harus segera melakukan koordinasi antar-daerah melalui TPID untuk mencari solusi konkret. Bagi daerah penerima bantuan dari Kementerian Pertanian terkait gerakan menanam cabai, mohon dipastikan program tersebut berjalan tepat sasaran," tegas Tomsi Tohir. 

Menanggapi tantangan distribusi di wilayah Indonesia Timur, Kementerian Perdagangan didorong untuk memfasilitasi logistik bawang putih agar pasokan dapat langsung diarahkan ke hub seperti Makassar atau Balikpapan. Langkah ini diharapkan mampu menekan ongkos distribusi sehingga harga di tingkat masyarakat dapat lebih terjangkau. 

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan berbagai aksi strategis untuk stabilisasi harga pangan. Salah satunya adalah skema penyaluran komoditas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mengintegrasikan peternak lokal sebagai pemasok telur dan daging ayam ras. 

Upaya stabilisasi ini juga didukung dengan realisasi penyaluran beras SPHP yang hingga 20 Juni 2026 telah mencapai 359.000 ton, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang masif dilakukan di berbagai provinsi untuk menjaga aksesibilitas pangan bagi masyarakat. 

Pemerintah Provinsi Lampung sendiri berkomitmen untuk terus menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dengan kondisi riil di lapangan. Dengan sisa waktu satu minggu sebelum memasuki Juli, koordinasi lintas sektoral akan terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, khususnya komoditas yang mengalami fluktuasi harga cukup tinggi di wilayah Provinsi Lampung. (*)

Read More

Ribuan Warga Lampung Gelar Aksi Dukung Program MBG Tetap Berlanjut

Bandar Lampung – Di tengah adanya sejumlah aksi mahasiswa yang meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ribuan warga Lampung yang didominasi ibu rumah tangga, buruh, dan masyarakat kurang mampu menggelar unjuk rasa di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan dukungan agar Program MBG tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Para peserta aksi membawa berbagai poster dan spanduk berisi dukungan terhadap keberlanjutan program tersebut. Mereka menilai MBG telah membantu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus memastikan anak-anak memperoleh asupan makanan bergizi setiap hari.

Salah satu peserta aksi, Marya, mengaku sangat merasakan manfaat program tersebut. Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga yang terbatas membuat dirinya tidak selalu mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anaknya.

"Sejak ada MBG, kebutuhan gizi anak saya lebih terjamin. Saya berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan gizi anak setiap hari. Program ini sangat membantu kami," ujarnya.

Hal senada disampaikan Sari, seorang ibu tunggal yang harus membesarkan dan membiayai anak-anaknya seorang diri. Ia mengatakan tuntutan pekerjaan sering kali membuatnya tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya.

"Saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkadang saya tidak sempat memasak. Dengan adanya MBG, anak-anak saya tetap bisa mendapatkan makanan yang layak dan gizinya terpenuhi," kata Sari.

Massa aksi menilai Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak, tetapi juga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka berharap pemerintah tetap mempertahankan dan memperluas program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para peserta berharap aspirasi mereka dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi berbagai masukan terkait Program MBG.

Aksi ini juga menjadi gambaran adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai keberlanjutan program tersebut, setelah sebelumnya sejumlah mahasiswa di Lampung menyuarakan tuntutan penghentian MBG dalam aksi demonstrasi yang digelar pada pekan lalu. 

Read More

Nobar Piala Dunia di PKOR Way Halim Disambut Antusias Warga*

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah daerah, serta masyarakat di PKOR Way Halim, Minggu (21/6/2026).

Acara nobar yang berlangsung meriah tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah, unsur Forkopimda, dan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Ratusan warga tampak antusias memadati area nobar untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia.

Kegiatan nobar ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyampaikan bahwa kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan.

"Sesuai arahan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan kegiatan nonton bareng (nobar) sebagai sarana hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat dalam menyaksikan ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia yang digelar setiap empat tahun sekali. Kegiatan nobar ini disiarkan melalui TVRI sehingga dapat dinikmati secara gratis oleh seluruh lapisan masyarakat," ucap Sekdaprov.

"TVRI sendiri memiliki nilai nostalgia bagi banyak masyarakat Indonesia. Saya pribadi masih ingat saat kecil sering menonton berbagai acara di TVRI karena dapat diakses secara gratis dan menjadi tontonan yang menyatukan keluarga maupun masyarakat," ujarnya.

Sekda juga berharap kegiatan nonton bareng (nobar) ini dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan tertib, sehingga masyarakat dapat menikmati setiap pertandingan Piala Dunia dengan suasana yang kondusif dan penuh kebersamaan. Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat melalui kehadiran pelaku UMKM yang berpartisipasi di kawasan PKOR Way Halim.

Kegiatan yang digelar dari kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan TVRI ini diharapkan dapat memberikan akses tontonan yang berkualitas kepada masyarakat dalam suasana yang meriah dan aman.

Selain menjadi ajang kebersamaan masyarakat dalam menyaksikan pertandingan Piala Dunia, kegiatan nonton bareng ini juga melibatkan sejumlah pelaku UMKM lokal yang memamerkan dan menjual berbagai produk unggulan. Partisipasi UMKM tersebut menjadi wujud dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi para pelaku usaha lokal.

Pemilihan lokasi di kawasan PKOR Way Halim dinilai tepat karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat kegiatan olahraga dan ruang publik yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai sarana rekreasi, olahraga, dan aktivitas masyarakat. 

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat hingga pertandingan berakhir, mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat Lampung terhadap ajang sepak bola dunia sekaligus semangat kebersamaan yang terus terpelihara di Provinsi Lampung. (*)

Read More

DPRD Lampung Dukung Nobar Piala Dunia 2026, Dorong Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Bandar Lampung – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Provinsi Lampung menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Politisi PKB yang akrab disapa Abas itu menilai ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut harus dimanfaatkan tidak hanya sebagai hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

“Kami mendukung penuh kegiatan nobar Piala Dunia 2026 ini. Ini momentum besar yang tidak boleh disia-siakan. Harus ada dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Abas, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, pelaksanaan nobar tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Pemerintah daerah perlu merancang kegiatan secara matang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, dunia usaha, BUMD, organisasi kemasyarakatan, komunitas kepemudaan hingga lembaga pendidikan.

Abas menegaskan bahwa kegiatan tersebut harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang merata dan tidak hanya terpusat di satu wilayah atau dinikmati oleh kelompok tertentu.

“Manfaat ekonomi dari kegiatan ini harus dirasakan juga oleh pelaku usaha di daerah, termasuk di kabupaten dan kota. Dengan begitu, dampaknya bisa lebih luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menilai Piala Dunia 2026 merupakan peluang strategis untuk mempromosikan berbagai produk unggulan lokal sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Provinsi Lampung. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap ajang olahraga bergengsi tersebut dinilai dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro dan ekonomi kreatif.

“Kalau ini dikelola secara serius dan terukur, Piala Dunia bisa menjadi pintu masuk kebangkitan ekonomi lokal. Itu yang ingin kita dorong bersama,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah mematangkan persiapan pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 di sejumlah titik. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyaksikan putaran final Piala Dunia secara bersama-sama.

Melalui penyelenggaraan nobar yang melibatkan berbagai sektor, diharapkan ajang Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan semangat kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha lokal.

Read More

Rakernas PJ91 di Lampung, Wagub Jihan Ajak Purna Jambore Terus Berdampak untuk Masyarakat

Bandar Lampung –– Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Purna Jambore Nasional 1991 (PJ91) dengan tema "Nengah Nyappur Dalam Aksi: Bersatu, Berbaur, Berdampak", di Gedung Dekranasda Provinsi Lampung, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum berkumpulnya kembali keluarga besar Purna Jambore Nasional 1991 dari berbagai daerah di Indonesia sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dalam merumuskan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas terjaganya ikatan persaudaraan para purna peserta jambore yang telah terbentuk sejak puluhan tahun lalu. Menurutnya, semangat kebersamaan yang terus terpelihara hingga saat ini merupakan salah satu warisan paling berharga dari Gerakan Pramuka.

Wagub Jihan menilai, pengalaman yang paling membekas dari sebuah jambore bukan semata-mata lokasi kegiatan ataupun rangkaian acaranya, melainkan hubungan persahabatan, kebersamaan, serta nilai-nilai kehidupan yang tumbuh selama proses tersebut berlangsung.

"Ketika orang mengenang pengalaman jambore, yang paling diingat biasanya adalah kebersamaan yang terjalin, sahabat yang ditemui, dan pengalaman yang dijalani bersama. Itulah yang kemudian menjadi ikatan kuat hingga puluhan tahun kemudian," ujar Wagub yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung.

Menurut Wagub, Rakernas PJ91 memiliki makna yang lebih besar dibandingkan sekadar agenda organisasi. Pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa nilai persaudaraan yang ditanamkan sejak Jambore Nasional 1991 masih terus hidup, dirawat, dan menjadi kekuatan yang menyatukan para anggotanya hingga saat ini.

Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun para peserta telah menempuh perjalanan hidup yang berbeda selama lebih dari tiga dekade, semangat untuk tetap terhubung dalam satu keluarga besar tetap terjaga dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kepramukaan tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan kegiatan jambore, melainkan terus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bekerja, bermasyarakat, maupun mengabdi kepada bangsa.

Lebih lanjut, Wagub juga mengapresiasi tema Rakernas tahun ini yang dinilai selaras dengan nilai budaya Lampung. Konsep Nengah Nyappur, menurutnya, mengandung makna penting tentang kehadiran di tengah masyarakat, membangun hubungan yang harmonis, menghargai keberagaman, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

Wagub menambahkan bahwa berbagai persoalan di masyarakat sering kali dapat diselesaikan melalui semangat kebersamaan, kepedulian, dan kemauan untuk saling mendengar serta membantu satu sama lain. Oleh karena itu, budaya gotong royong harus terus dijaga sebagai kekuatan sosial yang mendukung pembangunan daerah.

'Ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, ketika lingkungan memerlukan perhatian, atau ketika generasi muda membutuhkan pendampingan, yang dibutuhkan adalah kepedulian dan kemauan untuk bergerak bersama," ucapnya.

Menutup arahannya, Wagub berharap Rakernas PJ91 mampu melahirkan berbagai program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat kepedulian sosial, meningkatkan partisipasi generasi muda, serta mempererat persatuan dan persaudaraan yang telah terbangun selama puluhan tahun.

"Saya percaya apabila semangat bersatu, berbaur, dan berdampak terus dijaga, maka keluarga besar Purna Jambore Nasional akan senantiasa menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, peduli, dan berdaya," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Purna Jambore Nasional 1991 Teguh Santosa berharap Rakernas dapat menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi sekaligus memperkokoh komitmen organisasi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh anggota untuk terus mewariskan nilai-nilai persatuan, persaudaraan, dan pengabdian kepada generasi muda sebagai bagian dari semangat yang telah dibangun sejak Jambore Nasional 1991.(*).

Read More

Lampung Terpilih Jadi Tuan Rumah Pekan Nasional Tani dan Nelayan XVIII Tahun 2029

BANDARLAMPUNG -- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan kegembiraannya setelah Lampung ditetapkan sebagai tuan rumah gelaran Pekan Nasional (Penas) Tani dan Nelayan XVIII Tahun 2029 mendatang. 

Lampung terpilih jadi tuan rumah setelah mendapat dukungan 29 pengurus Provinsi Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) se-Indonesia dalam pemilihan di Aula Universitas Gorontalo Convention Center (UGCC), Kabupaten Gorontalo, Jumat 19 Juni 2026.

Penetapan dan kesiapan Lampung sebagai tuan rumah ditandai pemberian bendera petaka kepada Ketua Kontak Tani Andalan Nasional Lampung Hanan A. Rozak, disaksikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Di forum tersebut, ada tiga provinsi yang mengajukan diri. Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, dan Lampung. Setelah terjadi pemungutan suara, dari 38 provinsi, 29 suara memilih Lampung sebagai tempat acara Penas Tani dan Nelayan berikutnya, yakni Penas XVIII Tahun 2029.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat ditemui media ini mengaku bahagia dan antusias karena daerahnya dipilih sebagai tuan rumah Penas Tani Nelayan ke-XVIII Tahun 2029 mendatang.

"Tentunya kami sangat menyambut gembira perhelatan Penas Petani Nelayan ini karena kami yakin ajang besar ini mendorong perekonomian daerah," ujar Gubernur Mirza. 

Setelah pulang ke Lampung, dirinya langsung menggelar koordinasi serta mempersiapkan venue-venue di Provinsi Lampung agar seluruh kontingen bisa betah dan nyaman saat gelaran nanti.

 "Setelah balik ke daerah, kita langsung action, masih ada tiga tahun untuk kita persiapkan. Dan mudah-mudahan menjadi Penas Petani dan Nelayan terbaik," jelasnya

Seperti diketahui, Penas Petani dan Nelayan adalah pertemuan akbar tiga tahunan yang menjadi ajang unjuk kebolehan, pertukaran inovasi teknologi, dan jejaring kerja sama bagi puluhan ribu petani, nelayan, dan rimbawan dari seluruh Indonesia.

Tahun ini, acara Penas Petani Nelayan digelar di provinsi Gorontalo, pada 18–24 Juni 2026.

Sejumlah agenda telah disiapkan, mulai dari rembug utama, temu profesi, gelar teknologi, pameran pembangunan, studi banding, hingga puncak acara yang diperkirakan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. (*)

Read More

BI Lampung Luncurkan QRIS TAP di SMART BRT ITERA, Tandai Kick-Off SIGER Fest 2026

Bandar Lampung – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung resmi meluncurkan layanan QRIS TAP pada SMART BRT ITERA sekaligus menggelar Kick-Off SIGER Fest 2026 di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rabu (18/6/2026).

 Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif serta berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Kick-Off SIGER Fest 2026 dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, Rektor Institut Teknologi Sumatera, I Nyoman Pugeg Aryantha, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto, mengatakan bahwa transformasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang adaptif dan berdaya saing. Hingga April 2026, jumlah merchant QRIS di Lampung telah mencapai 889 ribu merchant, dengan nilai transaksi sebesar Rp1,87 triliun dan volume transaksi mencapai 22,4 juta transaksi.

“Capaian ini menunjukkan semakin tingginya penerimaan masyarakat terhadap pembayaran digital sekaligus menguatkan fondasi ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Lampung,” ujarnya.

SIGER Fest 2026 merupakan kelanjutan dari keberhasilan penyelenggaraan SIGER Fest tahun sebelumnya yang berhasil menarik lebih dari 10 ribu pengunjung dengan nilai transaksi mencapai Rp650 juta. Tahun ini, kegiatan tersebut kembali menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, UMKM, penyedia jasa pembayaran, komunitas, dan media untuk memperluas literasi serta akseptasi pembayaran digital.

Dalam kesempatan tersebut, BI Lampung bersama ITERA juga meluncurkan implementasi QRIS TAP pada layanan SMART BRT ITERA. Teknologi berbasis Near Field Communication (NFC) ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi cukup dengan menempelkan perangkat yang mendukung fitur NFC, sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan praktis.

Implementasi QRIS TAP di sektor transportasi publik diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus memperluas penggunaan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain fokus pada digitalisasi transaksi, SIGER Fest 2026 juga mengusung nilai sosial melalui program wakaf produktif. Sebagian biaya pendaftaran peserta dari sejumlah rangkaian kegiatan akan disalurkan untuk pembangunan sumur bor di lahan pertanian Kabupaten Mesuji guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Rangkaian SIGER Fest 2026 juga akan diisi berbagai kegiatan, mulai dari digitalisasi bantuan sosial di Kota Metro, edukasi keamanan transaksi digital dan perlindungan konsumen, festival kuliner UMKM, apresiasi Program Unggulan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), hingga berbagai kegiatan olahraga dan komunitas yang menyasar generasi muda.

Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, SIGER Fest 2026 diharapkan mampu memperkuat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, transportasi, UMKM, perlindungan sosial, hingga pertanian.

Upaya tersebut diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Read More

DPRD Lampung Tegaskan Komitmen Perluas Akses Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045

Bandar Lampung – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Dr. Yanuar Irawan, S.E., M.M., menyampaikan pandangan dan rekomendasi strategis dalam Lampung Post Executive Forum (LPEF) II Tahun 2026 yang mengangkat tema “Penguatan Mutu SMA/SMK, Payung Regulasi APBD, dan Peran Perguruan Tinggi dalam Mendongkrak APK Lampung” di Gedung Mahligai Agung Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Kamis, (18/6/2026)

Dalam forum tersebut, DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui penguatan kebijakan, kolaborasi kelembagaan, serta dukungan terhadap akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Lampung.

Dalam penyampaian penutupnya, Yanuar Irawan menyoroti pentingnya mulai membangun pola kerja sama yang lebih intensif antara sekolah tingkat SMA/SMK dengan perguruan tinggi.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk menumbuhkan minat melanjutkan pendidikan tinggi sejak dini.

Ia menyampaikan bahwa konsep pengenalan kampus atau campus visit yang telah diterapkan di sejumlah negara dapat menjadi referensi untuk diterapkan secara bertahap di Lampung, sehingga peserta didik kelas akhir memperoleh pengalaman langsung mengenal lingkungan perguruan tinggi sebelum menentukan jenjang pendidikan berikutnya.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa terdapat tiga langkah utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung.

Pertama, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidik yang memiliki ruang dan dukungan untuk fokus pada proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik.

Kedua, penguatan pendidikan karakter bagi seluruh unsur pendidikan. Ia menilai pembangunan karakter menjadi fondasi penting yang harus berjalan seiring dengan peningkatan capaian akademik. Sekolah, keluarga, dan lingkungan perlu membangun kembali budaya disiplin, tanggung jawab, kepedulian, serta semangat kebersamaan dalam mendukung proses pendidikan.

Yanuar juga menyoroti tantangan yang dihadapi sekolah di lapangan yang menunjukkan pentingnya membangun persepsi dan dukungan bersama antara sekolah dengan orang tua terhadap kegiatan pembentukan karakter dan budaya positif di lingkungan pendidikan.

Ketiga, mendorong sistem pendidikan yang berbasis kompetensi, adil, transparan, dan akuntabel. DPRD Provinsi Lampung mendukung kebijakan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh akses pendidikan berdasarkan kemampuan dan hasil yang dicapai.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme pendidikan yang diterapkan saat ini memberikan ruang melalui sekolah unggulan dan sekolah reguler. Seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi sekolah unggulan, dan apabila belum memenuhi ketentuan, tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui jalur reguler.

Melalui forum ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan akses, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah dan Indonesia Emas 2045. 

Read More

Diah Dharma Yanti Dukung QRIS TAP di SMART BRT ITERA, Dorong Percepatan Digitalisasi

Bandar Lampung — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Diah Dharma Yanti, menghadiri kegiatan Kick-Off SIGER FEST 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran layanan QRIS TAP pada SMART BRT ITERA di Aula Gedung Kuliah Umum 2 Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Provinsi Lampung tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan yang mendukung percepatan transformasi digital di Provinsi Lampung.

Peluncuran QRIS TAP pada layanan SMART BRT ITERA menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan digital dan meningkatkan literasi masyarakat terhadap penggunaan sistem pembayaran non-tunai. Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia, ITERA, dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang terintegrasi dengan teknologi pembayaran digital berbasis Near Field Communication (NFC).

Melalui teknologi tersebut, pengguna dapat melakukan transaksi secara lebih cepat, praktis, dan efisien hanya dengan menempelkan perangkat atau kartu yang mendukung fitur NFC. Kehadiran QRIS TAP juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus mendukung percepatan digitalisasi di berbagai sektor.

Dalam kesempatan itu, Diah Dharma Yanti menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah, dunia pendidikan, dan Bank Indonesia dalam menghadirkan inovasi berbasis teknologi bagi masyarakat Lampung.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor tersebut merupakan bukti nyata komitmen bersama dalam mendorong kemajuan daerah melalui transformasi digital yang berkelanjutan serta mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Diah mengaku telah mencoba secara langsung layanan SMART BRT ITERA beserta sistem pembayaran digital QRIS TAP. Berdasarkan pengalamannya, sistem tersebut mampu memberikan kemudahan bagi pengguna karena proses transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien, sekaligus mengurangi waktu antrean.

> “Inovasi ini tentu akan memberikan manfaat yang besar, khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat pengguna transportasi umum,” ujar Diah.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Diah menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan inovasi tersebut, termasuk dari sisi kebijakan agar implementasi layanan transportasi dan pembayaran digital dapat terus diperluas di berbagai wilayah.

Ia berharap sistem pembayaran cerdas dan layanan transportasi digital yang telah diterapkan di lingkungan ITERA dapat direplikasi pada moda transportasi umum lainnya serta berbagai layanan publik di seluruh Provinsi Lampung.

Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan institusi pendidikan, DPRD Provinsi Lampung optimistis inovasi digital akan terus berkembang dan menjadi salah satu pendorong utama peningkatan daya saing daerah menuju Lampung yang maju, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Read More

Peran Strategis Lebah bagi Sawit dan Keanekaragaman Hayati Mengemuka di World Bee Day 2026

Bandar Lampung – Seminar Nasional World Bee Day 2026 berlangsung di Hotel Horison Lampung, Kamis (18/6/2026), dengan mengangkat tema “Lebah untuk Sawit Berkelanjutan: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit.

Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Lebah Sedunia tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, praktisi perlebahan, pelaku industri kelapa sawit, serta mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Seminar ini diikuti sekitar 250 peserta dan menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan serta penguatan jejaring penelitian terkait peran lebah dalam mendukung sektor pertanian berkelanjutan.

Ketua Pelaksana Seminar Nasional World Bee Day 2026,Dr. Puji Lestari, menjelaskan bahwa tema yang diangkat bertujuan mengkaji potensi lebah sebagai alternatif penyerbuk tanaman kelapa sawit.

“Selama ini penyerbukan kelapa sawit sangat bergantung pada kumbang penyerbuk Elaeidobius kamerunicus. Melalui seminar ini, kami ingin melihat peluang dan potensi lebah sebagai salah satu penyerbuk tambahan yang dapat mendukung peningkatan produktivitas kelapa sawit,” ujarnya.

Menurutnya, apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa lebah memiliki potensi sebagai penyerbuk kelapa sawit, maka manfaat yang dihasilkan akan sangat besar. Selain membantu meningkatkan produktivitas tanaman, keberadaan lebah juga dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti madu yang mampu menambah pendapatan para peternak lebah.

“Jika lebah dapat berperan sebagai penyerbuk, maka manfaatnya berlipat. Produktivitas sawit meningkat, peternak memperoleh tambahan pendapatan dari hasil madu, dan konservasi keanekaragaman hayati juga semakin terjaga,” katanya.

Pentingnya Menjaga Populasi Lebah

Dalam kesempatan tersebut, Puji juga menyoroti pentingnya upaya menjaga populasi lebah yang saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk berkurangnya sumber pakan dan penggunaan pestisida yang tidak terkendali.

Menurutnya, langkah paling efektif untuk mencegah penurunan populasi lebah adalah menjaga kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber pakan.

“Lebah akan bertahan apabila sumber makanannya tersedia. Karena itu, agroekosistem harus dijaga dan ditingkatkan dengan menyediakan tanaman berbunga yang menghasilkan nektar dan polen sepanjang tahun,” jelasnya.

Beberapa jenis tanaman yang direkomendasikan antara lain bunga air mata pengantin, berbagai jenis bunga liar berbunga sepanjang musim, serta bunga matahari berukuran kecil yang menjadi sumber nektar dan polen bagi lebah.

Selain itu, ia mengingatkan para petani agar lebih bijak dalam penggunaan pestisida. Aplikasi pestisida sebaiknya tidak dilakukan saat lebah aktif mencari makan.

“Lebah biasanya mencari pakan pada pagi hingga sore hari. Karena itu, waktu aplikasi pestisida perlu disesuaikan agar tidak mengganggu aktivitas lebah. Satu kali aplikasi yang tidak tepat dapat menyebabkan satu koloni lebah mengalami keracunan,” ujarnya.

Dihadiri Akademisi dan Peneliti Nasional

Seminar nasional ini menghadirkan peserta dan pemakalah dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga penelitian di Indonesia, di antaranya IPB University, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), BRIN, dan sejumlah institusi lainnya.

Puji menyebutkan bahwa penyelenggaraan seminar dilakukan secara bergilir setiap tahun. Setelah tahun sebelumnya digelar di Universitas Padjadjaran, tahun ini Universitas Lampung mendapat kesempatan menjadi tuan rumah.

Rangkaian kegiatan World Bee Day 2026 berlangsung selama tiga hari. Hari pertama diisi dengan seminar nasional dan stadium general, hari kedua seminar paralel serta kunjungan ke kawasan edukasi Lembah Sejuta Lebah, sedangkan hari ketiga peserta akan mengikuti kegiatan lapangan di kawasan wisata Pahawang untuk mengenal potensi wisata dan keanekaragaman hayati Lampung.

Perkuat Jejaring dan Riset Perlebahan

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memperluas kolaborasi penelitian sekaligus menghasilkan rekomendasi ilmiah terkait pengembangan perlebahan di Indonesia.

“Harapan kami, kegiatan ini membuka jejaring penelitian yang lebih luas. Jika penelitian menunjukkan lebah berpotensi menjadi penyerbuk kelapa sawit, maka ini bisa menjadi alternatif yang sangat baik untuk mendukung produktivitas sekaligus menjaga keanekaragaman hayati,” ujarnya 

Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan spesies lebah yang sangat besar dan menjadi salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Oleh karena itu, upaya konservasi lebah tidak hanya penting bagi sektor pertanian, tetapi juga bagi keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

“Semakin banyak spesies lebah yang dapat hidup dan berkembang, maka semakin terjaga pula keanekaragaman hayati Indonesia yang menjadi aset berharga bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Read More

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Perkuat Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lampung Melalui Kepatuhan Pajak

Bandar Lampung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung menggelar Tax Gathering 2026 di Hotel Radisson Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Rangka Mengoptimalkan Kepatuhan Perpajakan untuk Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung” tersebut menjadi momentum memperkuat kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, serta Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung Kombes Pol. Heri Rusyaman, S.I.K., M.H. yang mewakili Kapolda Lampung.

Tax Gathering menjadi forum strategis untuk membangun komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha, sekaligus menyamakan persepsi bahwa kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam memperkuat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo menyampaikan bahwa ekonomi Provinsi Lampung terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data yang disampaikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung meningkat dari Rp487,8 triliun pada 2024 menjadi Rp528,2 triliun pada 2025, atau tumbuh sebesar 8,28 persen.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh sejumlah sektor unggulan, seperti pertanian, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, logistik, hingga sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Namun, Sigit menyebutkan potensi ekonomi tersebut masih perlu dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Pada 2025, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp7,77 triliun, menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai Rp9,27 triliun.

Meski demikian, kinerja penerimaan pajak tahun 2026 mulai menunjukkan peningkatan. Hingga 8 Juni 2026, penerimaan pajak Lampung telah mencapai Rp3,32 triliun atau tumbuh 30,71 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadi bagian dari target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp9,85 triliun.

Menurut Sigit, capaian tersebut menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

“Kami tidak mengharapkan seluruh Wajib Pajak membayar pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Yang kami harapkan adalah seluruh Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya. Ketika itu terjadi, keadilan usaha terjaga, persaingan menjadi sehat, dan pembangunan dapat berjalan berkelanjutan,” ujar Sigit.

Ia menegaskan, DJP saat ini terus mendorong transformasi layanan perpajakan berbasis digital, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan mudah diakses masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa dunia usaha merupakan mitra penting pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat.

“Pajak yang dibayar dengan benar bukan hanya memenuhi kewajiban kepada negara, tetapi juga menjadi investasi bersama untuk masa depan Lampung dan Indonesia,” kata Rahmat.

Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung reformasi perpajakan melalui peningkatan pelayanan publik, pemanfaatan teknologi, serta upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak.

Dukungan terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan juga disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo. Ia menilai kepatuhan pajak merupakan bagian dari budaya hukum yang harus dibangun bersama.

“Negara yang maju tidak dibangun oleh penegakan hukum semata, tetapi oleh kesadaran kolektif untuk patuh, berintegritas, dan berkontribusi. Pajak adalah salah satu bentuk kontribusi tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Pol. Heri Rusyaman yang mewakili Kapolda Lampung menegaskan pentingnya keamanan, kepastian hukum, serta iklim usaha yang kondusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat.

“Kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban kepada negara, tetapi investasi bersama untuk menciptakan Lampung yang aman, maju, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya.

Melalui kegiatan Tax Gathering 2026, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berharap kolaborasi seluruh pihak semakin kuat dalam membangun kesadaran perpajakan. Pajak diharapkan tidak lagi dipandang hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk gotong royong modern yang menjadi fondasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Read More

Lampung Siap Jadi Pionir Nasional Pengelolaan Sampah Terintegrasi dan Energi Bersih

Bandar Lampung -- Provinsi Lampung resmi menjadi pilot project nasional dalam pengembangan ekosistem ekonomi hijau melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah dan energi terbarukan. 

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Direktur Utama PT. Nusantara Plastik Energi, Muhammad Dani SM Rabbani, di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (17/6/2026). 

Langkah kolaboratif ini menjadi strategi konkret Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab tantangan pengelolaan limbah terintegrasi sekaligus memacu pertumbuhan industri berbasis energi bersih. Melalui kemitraan ini, Lampung akan mengadopsi standar pengelolaan sampah yang telah teruji di Eropa selama lebih dari 30 tahun guna menciptakan model pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan. 

Fokus utama kerja sama ini mencakup pengembangan berbagai sektor strategis, antara lain :

1. Pembangunan fasilitas waste-to-energy yang mampu mengubah sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi;

2. Produksi bahan bakar biomassa (biomass fuel);

3. Pemanfaatan energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil (micro hydro). 

Pada tahap awal, investasi sebesar 25 juta Euro disiapkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah plastik berkapasitas 15.000 ton per tahun yang akan menyerap 40 tenaga kerja lokal. Teknologi modular yang diterapkan memungkinkan fasilitas ini untuk terus berkembang hingga mencapai kapasitas pengolahan 200.000 ton sampah per tahun. 

Produk turunan dari proses ini nantinya tidak hanya menjawab persoalan volume sampah, tetapi juga menghasilkan komoditas bernilai tambah seperti minyak pirolisis, Refuse Derived Fuel (RDF), hingga potensi pendapatan tambahan melalui skema kredit karbon. 

Pemilihan Lampung sebagai lokasi proyek percontohan didasarkan pada posisi strategis dan kesiapan dukungan pemerintah daerah dalam transformasi menuju kawasan industri hijau. Upaya ini ditegaskan sebagai akselerasi nyata Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berdaya saing global. (*).

Read More

HUT ke-344 Bandar Lampung, Semangat Gotong Royong Ditekankan untuk Percepat Pembangunan

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung sebagai pengingat bahwa pembangunan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk mewujudkan kota yang maju, nyaman dihuni, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka memperingati HUT ke-344 Kota Bandar Lampung di Ruang Sidang DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung atas usia kota yang telah mencapai 344 tahun.

"Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-344 kepada Kota Bandar Lampung. Semoga di usia yang semakin matang, Bandar Lampung terus tumbuh sebagai kota yang maju, nyaman dihuni, dan mampu menjawab segala tantangan zaman," ucapnya.

Menurut Gubernur, Bandar Lampung saat ini telah berkembang menjadi wajah sekaligus simbol kemajuan Provinsi Lampung. Sebagai ibu kota provinsi, Bandar Lampung dikenal sebagai salah satu tujuan wisata unggulan, pusat kuliner, serta kota yang memiliki masyarakat ramah, toleran, dan damai.

"Kota Bandar Lampung telah menjadi wajah, telah menjadi simbol, telah mewujud menjadi simbol kemajuan Provinsi Lampung. Bandar Lampung telah berhasil menjadi ciri, membawa nama Provinsi Lampung semakin baik di kancah nasional," ujarnya.

Namun demikian, Gubernur mengingatkan bahwa pesatnya pertumbuhan kota juga menghadirkan berbagai tantangan baru, mulai dari meningkatnya mobilitas masyarakat, tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, kebutuhan ruang publik yang memadai, hingga tantangan perubahan iklim dan kualitas lingkungan perkotaan.

Karena itu, pembangunan kota ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus mampu menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

"Kita ingin ke depan warga Bandar Lampung semakin sukses, semakin mudah mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, ruang publik serta berbagai peluang ekonomi yang tersedia," lanjutnya.

Gubernur juga menilai keberagaman menjadi salah satu kekuatan utama Kota Bandar Lampung. Menurutnya, kota ini tumbuh sebagai rumah bersama bagi masyarakat dari berbagai latar belakang suku, budaya, profesi, dan generasi.

"Bandar Lampung besar hari ini tumbuh dari berbagai macam keberagaman. Kota ini tempat bertemunya berbagai macam, berbagai macam latar belakang, suku, budaya, profesi, dan generasi. Inilah yang menghidupkan Kota Bandar Lampung hari ini," ujarnya 

"Karena itu, di tengah perkembangan kota yang semakin modern, kita harus menjaga nilai yang selama ini menjadi, menjadi identitas Bandar Lampung. Rasa kebersamaan, rasa kepedulian, semangat gotong royong, dan pada akhirnya dengan rasa ini, akan membuat kota ini dicintai oleh warganya, dan suasana yang membuat masyarakat bisa merasa nyaman, aman, dan dihargai," tambahnya.

Selain itu, Gubernur mengapresiasi semangat generasi muda Bandar Lampung yang semakin aktif membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, menciptakan lapangan kerja, serta menghadirkan berbagai inovasi yang membanggakan daerah.

"Hari ini banyak anak muda yang memilih berkarya di daerahnya sendiri. Mereka membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghadirkan berbagai macam inovasi yang membanggakan untuk Provinsi Lampung. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga," ujarnya 

Ia berharap Bandar Lampung terus menjadi kota yang memberikan ruang tumbuh bagi kreativitas, inovasi, dan semangat kemajuan generasi muda.

"Tugas kita bersama hari ini adalah memastikan Bandar Lampung harus terus menjadi kota yang mampu memberikan ruang tumbuh bagi ide-ide baru, kreativitas, dan semangat untuk maju. Oleh karena itu, mari kita jadikan Bandar Lampung sebagai kota yang tidak maju hanya sebagai fisik, tapi juga maju dalam kualitas SDM, tata kelola, ekonomi, dan maju dalam karakter masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan bahwa perjalanan Kota Bandar Lampung selama 344 tahun merupakan bukti nyata bahwa kemajuan kota lahir dari semangat, kerja keras, dan pengabdian seluruh elemen masyarakat.

Menurut Eva, berbagai capaian pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat yang memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan Bandar Lampung yang maju dan sejahtera.

"Kita menyadari tantangan pembangunan perkotaan ke depan akan semakin kompleks, mulai dari transformasi ekonomi, perkembangan teknologi digital, perubahan iklim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, hingga kualitas lingkungan perkotaan. Semua harus kita jawab bersama," kata Eva.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Ke depan, pembangunan Kota Bandar Lampung akan difokuskan pada lima prioritas utama, yaitu penguatan infrastruktur perkotaan berkelanjutan, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia unggul, pembangunan kota hijau dan tangguh terhadap perubahan iklim, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi digital.

Eva menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Semangat gotong royong yang telah menjadi kekuatan Kota Bandar Lampung selama ratusan tahun harus terus kita pelihara. Dengan kolaborasi yang kuat, Bandar Lampung akan mampu menjadi kota yang maju, inklusif, berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh masyarakat," ujarnya.

Sebagai bentuk rasa syukur atas peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung, kegiatan ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang kemudian diserahkan kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. (*)

Read More

Inflasi Nasional Melandai, Lampung Catat IPH 0,00 dan Perkuat Dukungan Sensus Ekonomi 2026

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mempertahankan stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH) di angka 0,00 di tengah bayang-bayang kenaikan harga komoditas yang melanda 33 provinsi di Indonesia.

Capaian ini dipaparkan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Liza Derni pada Senin (15/6/2026) bertempat di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.

Rapat Koordinasi virtual tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengacu pada data BPS, Tito menjelaskan kondisi inflasi nasional saat ini berada di angka 0,82 dengan trend grafik yang melandai secara bulanan (month-to-month). Hal ini menunjukkan bahwa laju inflasi dari bulan April ke bulan Mei relatif terjaga dengan baik.

  

Pada kesempatan yang sama, Tito memaparkan tiga sektor utama yang menjadi penyumbang kenaikan inflasi nasioanal. Sektor transportasi mencatatkan andil tertinggi sebesar 0,61, disusul sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan di angka 0,45, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,39. Pada sektor konsumsi ini, gejolak harga utamanya dipicu oleh komoditas pangan harian seperti cabai merah dengan andil 0,08, disusul minyak goreng dan bawang merah masing-masing sebesar 0,04, serta bahan bakar rumah tangga (gas) dan tomat yang masing-masing menyumbang 0,03.

Di sisi lain, tren penurunan justru terjadi pada sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi sebesar -0,74. Penurunan di sektor ini dipicu oleh merosotnya harga pasar serta melemahnya kemampuan daya beli masyarakat terhadap komoditas emas.

Mendagri mengungkapkan rasa syukurnya atas kondisi inflasi nasional yang masih relatif terjaga dengan baik di tengah gejolak geopolitik dunia saat ini. Meski demikian, ia berharap angka inflasi dapat terus ditekan ke tingkat yang lebih rendah.

Di samping itu, Tito memberikan catatan penting bagi seluruh kepala daerah untuk tetap memperkuat monitoring, khususnya dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar subsidi serta fluktuasi nilai tukar dolar AS yang perlu diwaspadai bersama.

Sejalan dengan upaya penguatan ekonomi, pertemuan virtual ini turut dirangkai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Mendagri dan Kepala BPS terkait Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian menekankan bahwa agenda nasional yang didanai APBN ini merupakan instrumen krusial bagi pemerintah untuk memetakan potensi wilayah, mengukur tingkat kemampuan ekonomi, hingga memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Melalui Surat Edaran Mendagri No. 500.2/3811/SJ tanggal 24 April 2026, para Gubernur, Bupati, dan Walikota diinstruksikan untuk memberikan dukungan penuh bagi kelancaran sensus ini. Dukungan tersebut mencakup :

- Fasilitasi Sosialisasi melalui pemanfaatan media luar ruang seperti baliho dan videotron untuk mengedukasi warga.

- Dukungan Sarana Prasarana dengan menyediakan fasilitas untuk kegiatan NGIBAR (NGIsi BAreng) kuesioner serta rapat koordinasi berkala.

- Penggerakan Perangkat Daerah dengan menugaskan dinas terkait guna mengawal pendataan di sektor BUMD, BUMDes, hingga sektor usaha di seluruh wilayah.

- Pendampingan Khusus bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, untuk mendampingi pendataan pada kawasan strategis dan vital yang sulit dijangkau, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Walikota di wilayahnya.

Mendagri juga mengimbau para kepala daerah untuk menjadi pihak pertama yang melakukan pengisian data sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat luas.

"Ini kita dukung, kalau bisa kepala daerah yang pertama kali yang disensus, itu memberi contoh yang bagus," tegas Mendagri Tito Karnavian.

Senada dengan himbauan Mendagri, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengajak seluruh pimpinan daerah dan masyarakat untuk menyukseskan agenda ini melalui gerakan TIR. 

“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan TIR : Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga,” ajak Amalia.

Amalia kembali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah Daerah diharapkan memfasilitasi sosialisasi melalui penayangan media luar ruang seperti spanduk, banner, dan videotron, serta mendorong peningkatan publisitas proses pendataan. Selain itu, dukungan sarana prasarana terkait pengumpulan data pada sektor BUMD, hingga menyukseskan gerakan NGIBAR yang dilakukan secara door-to-door.

Guna mempermudah pengawasan, Amalia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan live dashboard yang dapat digunakan untuk memantau capaian progres sensus di wilayah masing-masing secara langsung dan real-time.

Menutup rangkaian arahannya, Mendagri turut menyoroti kemeriahan momentum Piala Dunia FIFA 2026. Ia mengamati adanya perbedaan atmosfer dukungan, antusiasme penonton di wilayah Indonesia Barat dinilai belum seaktif masyarakat di Indonesia Timur dalam menyemarakkan "demam" sepak bola dunia tersebut.

Langkah ini dipandang efektif untuk menghibur masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi pelaku UMKM lokal di daerah. Ia juga mengimbau para kepala daerah untuk memfasilitasi acara nonton bareng (nobar) sebagai sarana hiburan sekaligus mesin penggerak ekonomi lokal. 

"Manfaatkan betul demam dunia ini untuk menghibur masyarakat dengan hiburan sehat, sekaligus mendorong UMKM di sekitar lokasi acara agar ekonomi bergerak," ujar Mendagri.

Di akhir, Mendagri berpesan agar kegiatan nobar dikoordinasikan secara ketat bersama unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mencegah terjadinya gesekan masyarakat selama acara berlangsung. (*)

Read More

Cetak ASN Profesional dan Adaptif, Pemprov Lampung Gelar PKA dan Latsar CPNS 2026

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan kapasitas dan transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka sekaligus memberikan ceramah umum pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II serta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Angkatan XIV dan XV Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Senin (15/6/2026).

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) bertujuan mengembangkan dan memenuhi standar kompetensi manajerial bagi pejabat administrator. Sementara itu, Latsar CPNS bertujuan membentuk kompetensi CPNS yang terintegrasi dengan kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sesuai pola penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II berjumlah 45 orang, sedangkan Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XIV dan XV diikuti oleh 80 peserta.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pelatihan tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan persyaratan administratif, melainkan sebagai proses pembentukan karakter kepemimpinan birokrasi yang mampu menghadirkan solusi, menciptakan inovasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pelatihan ini bukan sekadar seremonial atau administratif untuk memenuhi persyaratan jabatan, tetapi merupakan proses membentuk karakter kepemimpinan birokrasi yang mampu menghadirkan solusi, menciptakan inovasi, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," ujar Jihan.

Jihan juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi dalam menghadapi berbagai tantangan global. Menurutnya, ASN tidak cukup hanya melakukan reformasi dengan memperbaiki sistem yang ada, tetapi juga harus mampu melakukan transformasi melalui perubahan pola pikir dan cara kerja yang lebih adaptif, inovatif, serta berbasis data.

"Indonesia membutuhkan transformasi besar dalam pola pikir, tata kelola ekonomi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjadi negara maju pada tahun 2045," katanya.

Ia menambahkan bahwa transformasi ASN merupakan fondasi utama menuju Indonesia Maju. ASN dituntut tidak lagi bekerja secara administratif semata, melainkan harus adaptif terhadap perubahan, inovatif, berbasis data, berorientasi pada hasil, serta fokus pada pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga mengingatkan pentingnya kesiapan ASN menghadapi era disrupsi teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan berbagai megatren global seperti perubahan iklim, persaingan sumber daya, serta pergeseran kekuatan ekonomi dunia.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Provinsi Lampung. Saat ini, sekitar 70 persen penduduk Lampung berada pada usia produktif sehingga perlu didukung melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi agar mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Wakil Gubernur juga menekankan perlunya dukungan ASN terhadap upaya hilirisasi industri berbasis potensi unggulan daerah. Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan yang perlu didorong agar mampu memberikan nilai tambah melalui pengembangan industri hilir.

Mengakhiri arahannya, Jihan meminta seluruh peserta pelatihan untuk menginternalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam aksi nyata di unit kerja masing-masing.

"Saya ingin menekankan bahwa setiap ASN mampu menerjemahkan visi dan program kerja Gubernur Lampung ke dalam tindakan nyata di unit kerja masing-masing," pungkasnya.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan lahir ASN yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang baik, tetapi juga berintegritas, profesional, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam mendukung terwujudnya Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Read More

Pemprov Lampung dan PT Nusantara Plastik Energi Sepakati Investasi Rp470 Miliar untuk Pengolahan Sampah

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Direktur Utama PT. Nusantara Plastik Energi Muhammad Dani SM Rabbani menandatangani Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pembangunan Pengolahan Sampah serta Pengembangan Potensi Energi dan Industri di Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (17/6/2026).

MoU ini membuktikan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan pengolahan sampah, energi terbarukan, dan kawasan industri hijau di Provinsi Lampung.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen mendorong percepatan pembangunan sektor energi dan industri berbasis keberlanjutan guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat Lampung.

Adapun objek kerja sama meliputi pembangunan fasilitas pengolahan sampah serta pengembangan potensi energi dan industri di Provinsi Lampung. 

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung penyediaan energi terbarukan sekaligus menciptakan ekosistem kawasan industri hijau yang berdaya saing.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan studi kelayakan (feasibility study) serta pembangunan dan pengembangan berbagai sektor strategis. 

Di antaranya pengelolaan limbah terintegrasi dan waste-to-energy yang mengubah sampah menjadi sumber energi, produksi dan penyediaan bahan bakar biomassa (biomass fuel), serta pengembangan pembangkit listrik tenaga air skala kecil (micro hydro power plant) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

PT. Nusantara Plastik Energi sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan energi terbarukan, termasuk pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar melalui teknologi RDF dan pirolisis, pengembangan pembangkit listrik tenaga air dan surya, serta pembangunan kawasan industri.

Sebagai informasi, Provinsi Lampung dipilih sebagai pilot project karena dinilai memiliki posisi strategis, dukungan kuat pemerintah daerah, serta potensi besar untuk menjadi model transformasi pengelolaan sampah nasional.

PT. Nusantara Plastik Energi akan membawa pengalaman pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Eropa selama lebih dari 30 tahun untuk dikembangkan di Lampung sebagai proyek percontohan ekonomi sirkular yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.

Pada tahap awal, akan dibangun fasilitas pengolahan sampah plastik berkapasitas 15.000 ton per tahun dengan nilai investasi sekitar 25 juta Euro dan menyerap sekitar 40 tenaga kerja. 

Sistem yang diterapkan bersifat modular sehingga dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan.

Ke depan, fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengelola hingga 200.000 ton sampah per tahun melalui pemilahan dan pengolahan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti minyak pirolisis, bahan bakar alternatif (RDF), bahan baku daur ulang, energi terbarukan, serta produk turunan dari sampah organik.

Menurut pihak perusahaan, proyek ini tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi volume sampah, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi sirkular, penciptaan lapangan kerja, dan potensi pendapatan tambahan melalui skema kredit karbon.

Kerja sama ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong transformasi menuju ekonomi hijau, memperkuat ketahanan energi daerah dan mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan.(*)

Read More