8.500 Siswa Lampung Ikuti Program Kelas Migran Vokasi, Siap Bekerja di Luar Negeri

Bandar Lampung – Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menggulirkan program peminatan kelas migran vokasi sebagai bagian dari upaya mempersiapkan lulusan yang siap kerja di luar negeri. Sebanyak 8.500 siswa telah terdaftar dalam program ini, yang difokuskan untuk penempatan kerja ke Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara tujuan lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Americano, mengungkapkan bahwa antusiasme para siswa terhadap program ini sangat tinggi. Setelah proses peminatan selesai, peserta akan menjalani pembelajaran bahasa dan budaya sesuai kebutuhan negara tujuan.

 “Setelah proses peminatan, tahap berikutnya adalah pembelajaran bahasa dan budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan. Antusias siswa sangat luar biasa,” ujar Thomas saat ditemui di ruang kerjanya, Jum'at (1/8).

Untuk memastikan program tepat sasaran, Dinas Pendidikan telah membentuk tim khusus yang bertugas memetakan minat siswa dan mencocokkannya dengan sektor industri yang dibutuhkan di negara tujuan. Setiap sektor, seperti otomotif, ekonomi, dan lainnya, memiliki karakteristik serta metode pembelajaran yang berbeda.

 “Setiap sektor memiliki kebutuhan dan treatment pembelajaran yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatannya pun harus disesuaikan,” jelas Thomas.

Thomas juga menekankan pentingnya proses monitoring dan evaluasi untuk mengukur daya serap siswa, terutama menjelang sertifikasi bahasa tingkat N4—standar dasar kemampuan bahasa Jepang yang diakui secara internasional.

 “Sertifikasi bahasa tingkat N4 bukan hal mudah. Maka dari itu, kami sedang berupaya menghadirkan lembaga sertifikasi resmi di Lampung agar proses bisa dilakukan rutin dan efisien,” tambahnya.

Dengan sistem pembelajaran berbasis kemampuan, para siswa akan dikelompokkan ke dalam kelas sesuai kecepatan belajarnya masing-masing.

Sebagai langkah awal, program akan menyasar siswa kelas 12 dan alumni SMK/SMA. Saat ini, sebanyak 44 guru telah disiapkan untuk pelatihan intensif yang direncanakan berlangsung selama 3 hingga 5 bulan.

Untuk siswa aktif kelas 12, program ini dibiayai penuh oleh pemerintah, Adapun biaya untuk buku dan modul pelatihan kisaran sebesar Rp300.000, dengan skema pembayaran yang dapat dicicil sementara alumni akan dikenakan biaya pelatihan mandiri. 

Jepang menjadi negara pertama yang secara resmi siap menjalin kerja sama dalam program ini. Namun, Dinas Pendidikan juga membuka peluang kerja sama dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Taiwan, Australia, dan lainnya, sesuai hasil koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

 “Kami terus melakukan sinkronisasi data dan kebutuhan dengan P2MI agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.

Dengan program ini, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penurunan angka pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja muda. Thomas menegaskan bahwa peluang kerja di luar negeri dengan penghasilan yang lebih layak menjadi solusi strategis dibandingkan kerja serabutan di kota-kota besar.

“Tujuan utama kami adalah menekan angka pengangguran. Daripada lulusan bekerja serabutan di kota besar, lebih baik kita arahkan ke luar negeri dengan penghasilan yang menjanjikan,” pungkas Thomas.

Read More

Thomas Amirico: Kegiatan Sekolah Harus Demokratis, Tanpa Paksaan dan Intimidasi

Lampung — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP, M.H., menekankan pentingnya transparansi, musyawarah, dan pendekatan demokratis dalam setiap kegiatan sekolah yang melibatkan pembiayaan dari siswa dan orang tua.

Dalam keterangannya pada Selasa (8/7), Thomas menyatakan bahwa setiap bentuk kegiatan, baik dari segi lokasi maupun pembiayaan, harus diputuskan melalui kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan.

 "Jangan ada unsur intimidasi atau paksaan. Semua harus dibangun secara terbuka dan demokratis. Biaya kegiatan juga harus dimusyawarahkan dan disepakati bersama," tegasnya.

Kegiatan Kunjungan Industri SMK Jangan Jadi Beban

Menanggapi pelaksanaan kunjungan industri bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Thomas menilai bahwa kegiatan tersebut memang memiliki peran penting sebagai bagian dari implementasi pembelajaran praktik. Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaannya kerap menjadi beban bagi siswa dan orang tua karena biaya yang tinggi.

"Kalau orang tua tidak mampu, maka kunjungan bisa dilakukan di lokasi terdekat. Tidak boleh ada pemaksaan apalagi ancaman penurunan nilai karena tidak ikut. Itu tidak dibenarkan," ujarnya.

Thomas menekankan pentingnya memberikan opsi kegiatan yang menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi siswa, agar proses pendidikan tetap berjalan tanpa membebani pihak manapun.

Pengadaan Seragam Sekolah Tidak Boleh Dipaksakan

Dalam kesempatan yang sama, Thomas juga menanggapi isu mengenai pengadaan seragam sekolah. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini pengadaan seragam masih bersifat mandiri, dan sekolah tidak boleh memaksakan pembelian seragam baru kepada siswa.

 "Jika seragam sebelumnya masih layak, silakan digunakan kembali. Tidak boleh dipaksakan membeli baru. Untuk seragam kolektif seperti batik atau olahraga, sekolah boleh mengatur, tapi tetap harus menyediakan opsi bagi siswa," jelasnya.

Pernyataan ini menjadi bentuk komitmen Disdikbud Lampung dalam menciptakan iklim pendidikan yang inklusif, adil, dan bebas tekanan, serta memberikan ruang dialog antara pihak sekolah dan orang tua dalam setiap pengambilan keputusan.

Dengan demikian, Thomas berharap seluruh sekolah di Provinsi Lampung dapat menjalankan kebijakan yang mengedepankan keterbukaan, partisipasi aktif orang tua, dan kepentingan terbaik bagi siswa, terutama dalam aspek pembiayaan dan kegiatan non-akademik.

Read More

Disdikbud Lampung Pastikan Biaya Operasional dan Sarana Sekolah Jadi Prioritas Utama di 2025

Bandar Lampung – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung memastikan bahwa biaya operasional pendidikan dan peningkatan sarana prasarana sekolah akan menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Kepala Disdikbud Lampung, Thomas Amirico, S.STP, M.H., menegaskan bahwa satuan pendidikan tidak lagi diperbolehkan bergantung pada pungutan dari peserta didik seperti Biaya Pendidikan (BP).

"Insya Allah tahun depan, seluruh biaya operasional pendidikan akan sepenuhnya ditanggung melalui APBD Provinsi Lampung. Ini adalah bentuk komitmen kami agar tidak ada lagi beban biaya tambahan yang dibebankan kepada pihak sekolah," ujar Thomas dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).

Thomas juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan, terutama terkait temuan adanya 467 sekolah di Provinsi Lampung yang belum memiliki fasilitas toilet yang memadai. Ia menyatakan bahwa hal ini telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Mereka meminta agar pembangunan toilet ini diusulkan melalui dana APBN. Namun, jika memungkinkan, kami juga akan mengalokasikannya dari APBD," jelasnya.

Menurutnya, keberadaan toilet di sekolah sebenarnya ada, tetapi jumlahnya belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah siswa. Idealnya, satuan pendidikan memiliki sedikitnya 12 unit toilet agar sanitasi berjalan optimal.

"Rasio toilet terhadap jumlah siswa masih rendah. Ini yang akan kami perbaiki agar kenyamanan dan kesehatan siswa tetap terjaga," tambahnya.

Selain fokus pada sarana fisik, Disdikbud Lampung juga memberi perhatian besar terhadap keberadaan tenaga pendidik non-ASN atau guru honorer. Thomas menegaskan bahwa guru-guru honorer memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang kegiatan belajar mengajar dan tidak boleh diberhentikan.

"Kami tegaskan, guru honorer tidak boleh diberhentikan. Mereka adalah tulang punggung pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang kekurangan guru ASN. Saat ini kami sedang menunggu regulasi pusat terkait proses pengangkatan mereka, baik melalui jalur PPPK maupun skema lainnya," tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur Lampung menunjukkan dukungan penuh terhadap perjuangan pengangkatan guru honorer menjadi ASN dan terus mendorong audiensi ke pemerintah pusat agar proses tersebut segera terealisasi.

Dengan serangkaian langkah strategis ini, Thomas berharap sektor pendidikan di Provinsi Lampung dapat mengalami perbaikan yang signifikan, baik dari sisi infrastruktur, kualitas pelayanan pendidikan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.

"Kami berkomitmen agar dunia pendidikan di Lampung terus maju dan setara dengan daerah lain. Semua ini demi masa depan generasi muda yang lebih baik," tutupnya.

Read More

Pemprov Lampung Hapus Uang Komite untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri Mulai Tahun Ajaran 2025/2026

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi menghapuskan pungutan uang komite di seluruh satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Provinsi Lampung. Kebijakan ini mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026 dan merupakan arahan langsung dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyampaikan keputusan tersebut dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Lampung.

"Mulai tahun ajaran 2025/2026, tidak boleh ada lagi pungutan biaya kepada orang tua siswa, baik untuk pendaftaran, SPP, maupun sumbangan lainnya. Semua biaya operasional sekolah akan ditanggung penuh melalui APBD Provinsi Lampung," tegas Thomas Amirico, Selasa (10/6/2025).

Kebijakan ini akan diterapkan di seluruh 365 sekolah negeri di Lampung yang terdiri dari 240 SMA, 112 SMK, dan 13 SLB negeri, dengan total sekitar 203 ribu siswa.

Thomas juga menegaskan bahwa satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di Bumi Ruwa Jurai.

"Dengan kebijakan ini, kami ingin memastikan bahwa semua anak di Lampung bisa mengakses pendidikan menengah tanpa terkendala biaya. Ini adalah komitmen nyata Pemprov dalam memajukan sektor pendidikan," tambahnya.

Langkah ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk kalangan pendidik dan orang tua siswa, yang selama ini mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan di jenjang menengah atas.(Yuli)

Read More

Pembekalan dan Pelantikan HIPO GEN 2: Siswa Lampung Siap Bangun Budaya Sekolah Positif

Bandar Lampung – Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menggelar kegiatan Pembekalan dan Pelantikan Himpunan Pengurus OSIS (HIPO) Provinsi Lampung Generasi ke-2 (GEN 2) pada Senin, 19 Mei 2025, bertempat di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan OSIS dari seluruh SMA, SMK, dan MA se-Provinsi Lampung yang telah terpilih menjadi pengurus HIPO GEN 2. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran siswa sebagai agen perubahan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

> “Melalui HIPO, kami ingin menumbuhkan kepemimpinan yang berkarakter, kolaboratif, dan inovatif di kalangan siswa. Kalian adalah calon pemimpin masa depan,” ujar Thomas.

Lebih lanjut, Thomas menyampaikan bahwa setiap anggota HIPO akan memiliki peran strategis dalam menyampaikan dan menjalankan program-program Dinas Pendidikan di sekolah masing-masing.

> “Mereka akan menjadi satgas di sekolah untuk mensosialisasikan program-program Disdikbud serta memberikan edukasi tentang bahaya tawuran dan penyalahgunaan narkoba,” tambahnya.

Selama sesi pembekalan, para pengurus HIPO mendapatkan materi yang komprehensif mencakup kepemimpinan, manajemen organisasi, komunikasi efektif, serta wawasan kebangsaan. Kegiatan ini bertujuan membekali pengurus dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalankan peran mereka secara efektif.

Usai pembekalan, acara dilanjutkan dengan prosesi pelantikan resmi pengurus HIPO GEN 2 oleh Kepala Dinas Pendidikan. Pelantikan berlangsung khidmat, ditandai dengan pembacaan ikrar pengurus dan penyerahan simbolis bendera HIPO sebagai lambang amanah dan tanggung jawab.

Ketua terpilih HIPO GEN 2, Muhammad Fariz dari SMAN Kebangsaan, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan seluruh pengurus.

> “Kami siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan akan menjadi penghubung aktif antara siswa dan Dinas Pendidikan dalam menyuarakan aspirasi pendidikan,” ujarnya.

Dengan terbentuknya kepengurusan HIPO GEN 2, diharapkan organisasi ini semakin solid dan aktif dalam membangun budaya sekolah yang positif, inklusif, dan demokratis di seluruh wilayah Provinsi Lampung.(Yuli)

Read More

Pemprov Lampung Tuntaskan Ribuan Ijazah Tertahan Lewat Program Tim Grebek Ijazah

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan meluncurkan program Tim Grebek Ijazah untuk menyelesaikan persoalan ijazah yang masih tertahan di SMA dan SMK Negeri maupun Swasta. Langkah ini ditargetkan tuntas sebelum 28 Mei 2025, bertepatan dengan berakhirnya 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung,(14/5/2025).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP, M.H..   , menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 7.000 ijazah yang belum diambil oleh para alumni, terdiri dari 5.000 di SMA dan 2.000 di SMK. Untuk itu, pihaknya telah menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk membentuk Tim Grebek Ijazah yang akan mendistribusikan langsung ijazah ke rumah-rumah alumni.

"Kita bentuk tim ini sejak minggu lalu, dan mereka sudah turun langsung ke lapangan. Tujuannya agar tidak ada lagi alumni yang terkendala mendapatkan ijazahnya," ujar Thomas.

Thomas juga memastikan bahwa untuk sekolah negeri, pengambilan ijazah tidak dipungut biaya, termasuk bagi alumni tahun 2022 ke bawah. Sementara untuk SMA/SMK swasta, pihak Dinas telah mengeluarkan edaran yang meminta agar ijazah diberikan secara gratis bagi angkatan 2022 ke bawah, dan memberikan keringanan bagi alumni tahun 2023 ke atas.

"Harapannya, sebelum 28 Mei nanti tidak ada lagi ijazah yang tertahan, tidak ada polemik, semua tersalurkan, dan semuanya gratis.

"Kalau negeri memang sudah gratis. Untuk swasta, kami minta agar ada kebijakan khusus. Karena kami juga memahami operasional sekolah swasta ditopang oleh yayasan," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Lampung juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk melacak keberadaan alumni yang sudah pindah domisili, agar ijazah tetap bisa disalurkan secara langsung.

Lebih Thomas mengungkapkan program lain seperti Program Cangkok Pendidikan, di mana siswa berprestasi dari daerah terpencil dititipkan di SMA unggulan di Bandar Lampung selama satu tahun penuh, dengan pembiayaan ditanggung pemerintah. Setelah itu, mereka dikembalikan untuk mengikuti ujian di sekolah asal.

"Dengan program ini, kami berharap anak-anak dari pelosok bisa menjadi inspirasi di daerahnya dan termotivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi," ujarnya.

Dinas Pendidikan juga masih melanjutkan program afirmasi seperti Beasiswa Siswa Miskin (BSM), jalur afirmasi, dan lainnya, guna meningkatkan pemerataan akses pendidikan di seluruh provinsi Lampung.

Read More

FKIP Unila Terima Audiensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Lampung – Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) menerima audiensi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada Kamis, 20 Maret 2025. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Sidang FKIP Unila dan membahas berbagai bentuk kerja sama dan Kolaborasi di bidang pendidikan.

Audiensi ini dihadiri oleh Dekan FKIP Unila, Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.; Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.; beserta para Tenaga Ahli dan tim kerja dekan. Sementara itu, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Thomas Amirico, S.STP, M.H., didampingi Sekretaris Dinas, Kabid, kacabdin beserta jajarannya.

Salah satu kerja sama yang diajukan dalam pertemuan ini adalah program mentoring oleh FKIP Unila untuk guru-guru dan siswa di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Selain itu, juga dibahas mengenai penempatan mahasiswa magang yang memiliki kompetensi baik untuk mengajar di daerah-daerah yang membutuhkan tenaga pengajar sesuai bidangnya.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Thomas Amirico, S.STP, M.H., menyampaikan harapannya agar mahasiswa FKIP Unila yang berprestasi dapat menjadi mentor bagi siswa di sekolah-sekolah Lampung. "Kami ingin mahasiswa yang memiliki kompetensi yang cukup bisa melakukan mentoring ke sekolah-sekolah kami, sehingga anak-anak didik mendapatkan materi tambahan agar siap masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai cita-cita mereka," ujarnya. Selain itu, ia juga berharap FKIP Unila dapat mengirim mahasiswa magang untuk ditempatkan di daerah yang membutuhkan guru-guru berkualitas.

Dekan FKIP Unila, Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., dalam sambutannya menyatakan bahwa FKIP Unila memiliki lebih dari 300 dosen, termasuk 19 profesor dan lebih dari 60 doktor dengan keahlian di berbagai bidang pendidikan. "Tentu ketika ada permintaan, kami akan menyesuaikan dan menugaskan para dosen di fakultas untuk memberikan masukan dan tambahan terkait program mentoring ini. Mentoring ini harus didesain dengan baik agar tepat sasaran," jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa FKIP Unila setiap tahun mendistribusikan lebih dari 1.800 mahasiswa untuk melakukan program magang di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA sederajat. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan mahasiswa FKIP Unila dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung, serta mempersiapkan generasi muda yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Audiensi ini menjadi langkah awal bagi FKIP Unila dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk menjalin sinergi yang lebih erat dalam pengembangan pendidikan di daerah. Kedua pihak sepakat untuk merancang program mentoring, magang dan Peningkatan kompetensi Guru yang lebih terstruktur agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi para guru dan siswa di Lampung.(*)

Read More

Semarak Ramadhan SMAN 1 Liwa, Wujudkan Generasi Milenial Miliki Iman dan Taqwa di Era Modern

GK, Lampung Barat - Semarak Ramadhan SMA Negeri 1 Liwa Lampung Barat, merupakan kegiatan di bulan suci yang penuh maghfiroh dan ampunan. Acara berlangsung selama tiga hari (Rabu-Jum'at) ditutup dengan berbagi sembako dan pengumuman serta penyerahan hadiah lomba, Jum'at (14/4) di lingkungan sekolah setempat.

Kepala SMA Negeri 1 Liwa Lampung Barat, Drs. Muhamad Suharyadi, M. Pd, mengatakan, semarak ramadhan yang diisi berbagai kegiatan islami dengan mengusung tema "Wujudkan Generasi Milenial Miliki Iman dan Taqwa di Era Modern". Dengan kegiatan ini mudah-mudahan dapat meningkatkan ilmu agama bagi peserta didik khususnya kelas X dan XI.

“Alhamdulillah, acara berjalan dengan lancar. Pada rangkaian acara, hari pertama kelas X mendengarkan ceramah agama, kelas XI materi ke islaman di kelas masing-masing,” kata dia.

Masih menurut Suharyadi, "Hari 1 & 2 juga ada perlombaan. Antara lain, lomba saritilawah, lomba doa, lomba adzan, dan lomba kaligrafi mewakili kelas. Hari ke 3 apel pagi dilanjutkan dengan berbagi sembako ke siswa yang berhak mendapatkan dan juga ke lingkungan sekitarnya. Ada 120 paket sembako yang dibagikan," jelasnya.

Dengan diadakannya semarak ramadhan, harapannya anak didik yang belajar di SMA Negeri I Liwa tidak hanya mampu dalam ilmu pengetahuan umum, tetapi memiliki ilmu agama sehingga akan melahirkan generasi muda yang berilmu dan berakhlak mulia.

“Anak-anak yang menempuh pendidikan saat ini adalah calon pemimpin bangsa masa depan, maka sudah menjadi tugas lembaga pendidikan untuk, bukan hanya menciptakan generasi muda yang cerdas tetapi juga calon pemimpin yang berilmu agama,” kata Suharyadi.

Selain itu kata Suharyadi, tujuan dengan adanya cara ini diharapkan dapat meningkatkan ketaqwaan terutama keluarga besar SMAN 1 Liwa dan juga pembiasaan pada siswa-siswi SMAN 1 Liwa, bagaimana kita bisa berbagi di bulan yang suci ini. Harapannya tahun yang akan datang kita dapat berjumpa kembali di bulan Yg penuh berkah dan dengan kegiatan-kegiatan lebih semarak lagi, ujar Kepala Sekolah. (Surya/Ars)

Read More

Usai Dapat Penghargaan, Guru Berdedikasi Tinggi Dipecat Tanpa Alasan

GK, Tanggamus -- Karir dan kesejahteraannya semakin baik setelah mendapatkan penghargaan pejuang pendidikan di daerah terpencil, Halimah dipecat oleh yayasan tempatnya mengajar di Paud Mawar, Pulau Tabuan, Kabupaten Tanggamus.

Dikutip dari Lampung.Poskota.co.id, dia memperoleh penghargaan atas dedikasinya mengajar anak-anak Paud di Pulau Tabuan, Senin hingga Jumat. Untuk pergi ke pulau, sang guru harus menyeberang laut selama tiga jam ketika ombak besar. Dirinya menginap di rumah saudaranya di pulau tersebut.

Di Paud Mawar, Pulau Tabuan, Halimah

sudah mengajar enam tahun. Selain di Paud Mawar, sang guru juga mengajar di sekolah lainnya di pegunungan yang ada di pulau itu juga. Sebelumnya, dia pernah mengajar tiga tahun di Pekon Doh dan Banjarmanis.

Namun, dedikasinya yang luar biasa itu pupus. Dia baru tahu tak dipakai lagi oleh yayasan setelah meminta data nomor UKG (Uji Kegiatan Guru) ke operator M Isrofianto. Ternyata, namanya sudah tak ada lagi di Dapodik Kabupaten Tanggamus.

Kabar yang diterima, namanya dihapus atas perintah pengelola yayasan, Agus Shami. Halimah kaget karena tak ada pemberitahuan sebelumnya. Selama ini, dia aktif mengajar di Paud Mawar.

"Bahkan, Kepala Yayasan melihat saya mengajar terus," katanya. Dikonfirmasi media melalui WhatsApp, Rofi tak menanggapi, hanya dibaca saja.

Tanpa UKG, Halimah tak lagi diakui sebagai guru. Dia tak tahu alasan yayasan. "Saya sudah bertanya kepada pengelola yayasan tapi tidak ada tanggapan," katanya kepada awak media, Senin (21/3/2022).

Atas dedikasinya, Halimah pernah mendapatkan penghargaan Tokoh Inspirasi Cindar Bumi Pejuang Pendidikan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) PWI Lampung 2021 serta Pejuang Bunda Paud dari Bupati Tanggamus 2021.

Halimah dianugerahi penghargaan PWI Lampung di Balai Solfian Akhmad, dalam acara tersebut juga dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan disaksikan bupati/walikota se-Provinsi Lampung, termasuk Bupati Tanggamus Dewi Handajani. (Red)

Read More

Diduga Kuat Oknum Kepala Sekolah di Wonosobo Menyimpangkan Dana BOS TA 2020

GK, Investigasi - Diduga Badariah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, melakukan korupsi dengan cara menyimpangkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digulirkan Pemerintah pada Tahun Ajaran (TA) 2020, sehingga mengakibatkan kerugian uang negara.

Menurut keterangan Arman Selaku ketua DPW Kader Militan Jokowi (KAMIJO) Provinsi Lampung. Ia mengatakan, ditengah masa pandemi Covid -19 yang tengah melanda dunia khususnya Indonesia, ternyata tak menyurutkan niat sejumlah oknum dalam melakukan penyimpangan penggunaan anggaran negara, salah satu diantaranya ialah Lembaga Pendidikan, katanya.

Arman menambahkan, " Seperti yang terjadi di SMPN 2 Kecamatan Wonosobo, penyelenggara pendidikan yang didanai Pemerintah melalui Dana BOS Reguler untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler TA 2020, diduga kuat itu fiktif," tuturnya.

Masih menurut Arman, "Pasalnya, sejak pandemi pada awal Tahun 2020, seluruh proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) tatap muka di seluruh indonesia khususnya di Tanggamus baik tingkat SD, SMP dan SMA dilaksanakan secara Daring (Online) tak terkecuali di SMPN 2 Kecamatan Wonosobo," ucapnya.

Selanjutnya Ketua DPW KAMIJO ini juga menyampaikan, "Namun yang terjadi dalam laporan penyerapan penggunaan dana BOS SMPN 2 Wonosobo untuk anggaran pembelajaran dan ekstrakulikuler tetap terserap, meskipun di masa Pandemi covid -19," imbuhnya.

Baca juga: Pembangunan Rabat Baton di Kelurahan Kuripan, Belum Seumur Jagung Sudah Rusak

Dari bantuan dana BOS yang di terima oleh pihak sekolah SMPN 2 Kecamatan Wonosobo yang memiliki jumlah peserta didik 460 siswa/i pada tahun 2020. Pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp. 506.000.000,- untuk kegiatan, keperluan dan kebutuhan sekolah tersebut.

Ia menyampaikan, penyaluran dana BOS tersebut dibagi dalam 3 tahap yaitu :

Pada tahap 1. Sebesar Rp. 151.800.000,-

Pada tahap 2. Sebesar Rp. 202.400.000,- dan

Pada tahap 3. Sebesar Rp. 150.480.000,-

"Adapun untuk komponen Program dan kegiatan pembelanjaan banyak menimbulkan tanda tanya. Seperti pada rincian;

1. Pelaksanaan Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler besaran anggaran Rp. 23.000.000,-. Ini menjadi pertanyaan karena Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ditiadakan apa lagi kegiatan ekstrakurikuler, kok ada anggaran sebesar ini?

2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) besaran anggaran Rp. 11.000.000,-. Dalam pendaftaran siswa baru sekarang semua melalui online dengan link yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Lantas anggaran itu di gunakan untuk membiayai apa?

3. Pelaksanaan Kegiatan Assasmen /Evaluasi Pembelajaran besaran anggaran Rp. 30.973.800,-. Lagi-lagi apakah semenjak ada musibah virus covid-19 ada para guru atau Kepala Sekolah SMPN 2 yang memberikan assasmen atau mengadakan kunjungan pendampingan belajar tatap muka ke rumah-rumah para siswanya.?

4. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah besaran anggaran Rp. 36.482.200,-

5. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan besaran anggaran Rp. 10.000.000,-. Apakah di saat Pandemi dinas atau sekolah masih ada kegiatan workshop, pelatihan atau seminar.?

6. Pengembangan perpustakaan besaran anggaran Rp. 50.935.000,-. Pengadaan buku perpustakaan atau buku pedoman guru maupun siswa masih belum tercukupi sehingga ada anggaran sebesar ini di masa Pandemi, lalu kemana anggaran sebelumnya?

7. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah besaran anggaran Rp. 117.617.000,-. Sesuai dengan juklak dan juknis BOS untuk biaya perawatan gedung sebesar 15% dari pagu dana BOS. Mengapa anggara melebihi dari aturan?

8. Penyediaan alat multimedia besaran anggaran Rp. 13.000.000,-. Pada suasana Pandemi, sekolah sebaiknya memanfaatkan anggaran lebih banyak untuk pengadaan alat multimedia. Tapi mengapa justru anggaran ini sangat kecil.?

9. Pembiayaan angganan daya dan jasa besaran anggaran Rp. 180.698.500, juta. Disini terlihat sangat jelas dan fantastis karna untuk biaya pulsa data guru maupun siswa sudah di tanggung oleh pemerintah melalui Kemendikbud. Lalu untuk membiayai apa anggaran sebesar ini?

10. Pembayaran honor besaran anggaran Rp. 36.660.000,-. Sesuai dengan Permendikbud juklak dan juknis BOS bahwa guru yang diberi honor adalah yang sudah memiliki UNPTK.

Dari anggaran dana BOS Reguler dalam masing-masing komponen program dan kegiatan tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Diduga itu hanya akal-akalan oknum Kepala Sekolah," paparnya.

Baca juga: Bendera Negara, Berkibar Ditiang dengan Kondisi Sobek Dan Kusam

Dari anggaran dana BOS Reguler dalam masing-masing komponen program dan kegiatan tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Diduga itu hanya akal-akalan Oknum Kepala SMPN 2 Wonosobo bersama beberapa stafnya untuk mengelabuhi Pemerintah dan masyarakat, terutama wali murid agar mendapatkan keuntungan besar untuk memperkaya diri.

Arman berharap, agar Dinas terkait serta Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Tanggamus dapat mengevaluasi dan memeriksa Tim Anggaran BOS SMPN 2 Wonosobo yang diduga kuat telah melakukan penyimpangan penggunaan Dana BOS Tahun 2020 yang merugikan Keuangan Negara hingga ratusan juta, agar hal serupa tidak menjamur pada sekolah lain di Bumi Begawi Jejama.

Selanjutnya Arman dengan tegas mengatakan, jika perlu untuk periode mendatang dirinya atas nama Tim investigasi (KAMIJO) Provinsi akan meninjau Anggaran Dana (BOS) TA 2021. [Tim]

Read More

Bupati Tanggamus Hadiri Giat Pembinaan Komunitas Baca oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung

GK, Tanggamus -- Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, menghadiri kegiatan Pembinaan Komunitas Baca oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung, di Taman Anjung Baca Pintar Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunungalip, Kabupaten Tanggamus, Senin (7/2/2022).

Turut mendampingi Bupati, Kadis Pendidikan Yadi Mulyadi, Camat Gunungalip Sutoto, dan Kepala Pekon Sukabanjar.

Bupati Dewi Handajani, dalam kesempatan itu menyampaikan melalui kegiatan tersebut diharapkan anak-anak dapat memiliki budaya dan kompetensi literasi yang baik, serta memanfaatkan teknologi digital yang positif. 

"Dengan tetap menjaga keseimbangan kemampuan intelektualitasnya, penguasaan emosionalnya, kecakapan sosialnya juga jangan sampai bermasalah, dan yang terpenting adalah bagaimana spriritual anak anak kita kita kawal dan jaga bersama," ucap Bupati.

"Oleh karenanya, pembinaan-pembinaan yang dilakukan taman bacaan atau sektor yang lain, Pemda Tanggamus tentunya siap untuk bekerja sama guna memajukan generasi bangsa yang lebih cerdas dan berwawasan ilmu pengetahuan," jelas Bupati. [Ar]

Read More

Proyek SMPN 40 BALAM Diduga Bermasalah LSM AMPK Surati Disdik Kota Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG - Aliansi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (LSM AMPK) mengirimkan surat ke Disdikbud Kota Bandar Lampung, prihal proyek pembangunan gedung SMPN 40 Bandar Lampung di Jalan Dr. Setia Budi Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat (23/11/2021).

Khawatir berpotensi rawan longsor mengingat labilnya kontur tanah yang didirikan bangunan tersebut merupakan hasil timbunan berupa puing.

Sebelumnya, LSM AMPK telah meninjau ke lokasi pembangunan guna melihat secara langsung pelaksanaan proyek pembangunan gedung SMPN 40 Bandar Lampung berjalan dengan efektif. 

Koordinator LSM AMPK Indra Bangsawan mengatakan, "yang menjadi sorotan dari proyek tersebut, pembangunan gedung di atas tanah timbunan," kata Indra.

Lebih lanjut Indra mengungkapkan, dirinya khawatir jika gedung tersebut nantinya berpotensi longsor, ditambah wilayah Kota Bandar Lampung memasuki musim penghujan.

Mengingat pada tahun lalu di wilayah tersebut pernah terjadi longsor yang menimpa dua bangunan rumah mewah bertingkat di Perumahan Citraland.

Kadin Disperkim Bandar Lampung Yustam Efendi melalui keterangan yang dikutip dari Kompas.com 'Buntut Longsor Citraland Lampung, Pembangunan 215 Rumah Dihentikan'

"berdasarkan tinjauan di lapangan bersama tim ahli pembangunan gedung Pemkot Bandar lampung, lokasi pembangunan rumah yang ambruk itu berada di atas tanah timbunan," kata Yustam Efendi kepada kompas.com.

Hal tersebut menurut Indra sebagai contoh untuk CV. Ikam Pagar Dewa dalam melaksanakan pembangunan lebih diperlukan perencanaan yang matang.

"Bencana alam kita tidak tau kapan terjadi, namun bagaimana cara kita mengantisipasi agar resikonya dapat diminimalisir," lanjutnya.

Tak hanya itu, selain khawatir berpotensi longsor. Proyek dengan nilai anggaran Rp.4,4 miliar yang dilaksanakan CV. Ikam Pagar Dewa diduga melanggar UU No. 1 Tahun 1970 dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Hal itu dijelaskan Indra, pada saat LSM AMPK berada di lokasi pembangunan, terlihat para pekerja proyek kompak tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) keselamatan pekerja kontruksi, baik helm proyek,rompi, dan sarung tangan, yang secara fungsi kegunaan APD jelas sangat penting untuk keselamatan pekerja. 

"Pengawas proyek harusnya tegas kepada pekerja untuk disiplin mengenakan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja, sebab kecelakaan kerja bisa saja terjadi," tambahnya. 

Terlebih peran fungsi pelaksana proyek dan konsultan mempunyai tanggung jawab penuh, baik kualitas maupun kuantitas terhadap pembangunan serta keselamatan para pekerja. [Tim]

Read More

Viral! Soal untuk Anak SD yang Jadi Perdebatan Warganet

Anak-anak yang masih duduk di bangu Sekolah Dasar (SD) tentunya sering mendapatkan latihan soal di sekolah.

Garis Komando - Anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) tentunya sering mendapat latihan soal di sekolah. Soal yang diberikan kepada mereka biasanya soal yang mudah dan sederhana.

Namun bagaimana jika soal yang diberikan untuk anak SD justru jadi sebuah perdebatan? Seperti unggahan dari akun Twitter @schfess yang membagikan foto soal ujian murid SD tentang pengenalan keluarga.

Dalam unggahan berupa tangkapan layar dari TikTok tersebut terlihat beberapa soal dan seorang warganet menandai akun Kemendikbud dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ia juga menuliskan kutipan "bisa kalian bayangin gimana rasanya saat ada anak yatim piatu harus jawab soal seperti ini?" tulisnya.

Bunyi soal itu adalah 'Mencari nafkah di dalam keluarga adalah tugas…''. Sementara pilihan gandanya berupa a. ayah, b. anak, c. kakek, d. nenek.

Unggahan tersebut pun menuai banyak reaksi dan respons dari warganet.

"Bayangin kalau jd guru buat soal harus sesuai sama kondisi pribadi masing2 murid. yatim:ngga boleh ada unsur bapak. piatu:ngga boleh ada unsur ibu. yatimpiatu:ngga boleh ada unsur orang tua. brokenhome:ngga boleh ada unsur keluarga harmonis. rantau:ngga boleh ada unsur keluarga," cuit akun @kipasanxyz.

Beberapa warganet pun menanggapi bahwa soal semacam itu tidak relevan dengan kehidupan nyata.

"gw ga ngerti teori yg diajarin itu guru gimana, menurut gw soal soal yg textbook bgt kek gini dan kurang relevan di kehidupan sehari hari mending jgn dibikin lg deh :')," imbuh akun bernama @khaylilav.

"Menjawab secara general krn ini pengetahuan umum, bukan utk menyinggung kondisi keluarga. Please deh jawab dengan logika," tulis akun @bubiblebebeppp.

Hingga saat ini, unggahan yang mengudang banyak perdebatan di antara warganet itu sudah mendapat 216 retweet dan lebih dari 4 ribu kali di-like.

Sumber

Read More