Pemkab Pringsewu dan Unila Gelar Diskusi Publik Penyusunan KRB 2024–2029

PRINGSEWU – Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan Universitas Lampung (Unila) menggelar Diskusi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Pringsewu Tahun 2024–2029. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Pringsewu, Kamis (25/9/2025).

Diskusi ini merupakan hasil kolaborasi BPBD Pringsewu dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unila. Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, M. Andi Purwanto, S.T., M.T., dan dihadiri para camat se-Kabupaten Pringsewu serta pemangku kepentingan di bidang kebencanaan.

Dalam sambutannya, Sekda Andi menegaskan pentingnya penyusunan KRB sebagai langkah mitigasi. “Kabupaten Pringsewu memiliki potensi bencana seperti banjir, angin kencang, kekeringan, karhutla, gempa bumi, serta kebakaran bangunan. Kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan untuk menekan dampak buruk yang ditimbulkan,” ujarnya.

Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan ini, antara lain Wakil Ketua Komisi III DPRD Pringsewu Rusmanto, S.H.; Ketua Pusat Penelitian Bencana, Lingkungan Hidup, dan SDA LPPM Unila Ir. Amril Ma’ruf Siregar, S.T., M.T.; Staf Ahli Bupati Dra. Titi Puji Lestari; Asisten Pemerintahan dan Kesra Ihsan Hendrawan, S.H., M.H.; Danramil 07/Gadingrejo Kapten Inf Redi Kurniawan; Ketua Tim Humas Unila Kiki Efraim Siallagan, S.Si.; serta Tim LPPM Unila.

Materi kajian disampaikan oleh Ketua Tim Penyusun KRB LPPM Unila, Dr. Rahma Kurnia Sri Utami, S.Si., M.Pd., bersama timnya. Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Pringsewu berharap penyusunan KRB dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat mitigasi, serta meminimalkan risiko bencana di wilayah setempat.

Read More

LSM DPD Forum Komunikasi Anak Lampung (FOKAL) Kab. Pesawaran dukung Pilkada Damai

PESAWARAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Komunikasi Anak Lampung (FOKAL) Kabupaten Pesawaran menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran tahun 2025 yang aman, damai, dan kondusif.

Dukungan tersebut disampaikan melalui sebuah video berdurasi sekitar satu menit yang direkam usai pertemuan antara Dewan Pembina dan pengurus DPD FOKAL Pesawaran di Sekretariat FOKAL, Senin, 16 Juni 2025.

Ketua Dewan Pembina yang juga Ketua DPP FOKAL Provinsi Lampung, Abzari Zahroni, memimpin langsung deklarasi tersebut bersama jajaran pengurus. Dalam pernyataannya, FOKAL menegaskan penolakan terhadap politik identitas, penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan segala bentuk provokasi yang berpotensi memicu konflik selama tahapan PSU.

Berikut isi pernyataan deklarasi:

1. “REDAM PERBEDAAN, RAWAT PERSATUAN”  LSM FOKAL KAB. PESAWARAN  MENDUKUNG PSU PESAWARAN TAHUN 2025 YANG KONDUSIF, MARI KAWAL DEMOKRASI DENGAN HATI  TENANG DAN PIKIRAN YANG JERNIH. 

2. LSM FOKAL KAB. PESAWARAN MENOLAK ADANYA PROVOKASI, BERITA HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN YANG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK PADA PSU PILKADA PESAWARAN TAHUN 2025.

“Terwujudnya tahapan PSU Pilkada Pesawaran yang aman dan damai adalah tanggung jawab bersama,” ujar Abzari.

Ia juga mengimbau seluruh anggota FOKAL untuk turut serta menyosialisasikan pentingnya menjaga stabilitas dan kerukunan di tengah masyarakat selama proses demokrasi berlangsung.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Dewan Pembina, Ketua, Sekretaris, Koordinator Lapangan, serta sejumlah perwakilan anggota FOKAL Kabupaten Pesawaran.

Read More

Pemkab Pesawaran Melakukan Penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan BSrE

Pemkab Pesawaran diwakili Kepala Dinas Kominfotiksan Kab. Pesawaran, Jayadi Yasa bersama Kabag Organisasi Setdakab Pesawaran, Hairi Wira Usman. Istimewa.

GK, Pesawaran - Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfotiksan Kab. Pesawaran, Jayadi Yasa bersama Kabag Organisasi Setdakab Pesawaran Hairi Wira Usman melaksanakan Penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Balai Sertifikat Elektronik (BSrE). 

Bersama 16 Pemerintah Daerah provinsi/Kabupaten/Kota se - Indonesia, penandatangan perjanjian kerjasama dengan BSrE yang berada di bawah naungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di lakukan di Auditorium Mayjen TNI dr. Rofbiono Kertopati Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Depok-Jawa Barat, Selasa 21 maret 2023.

Perjanjian kerjasama ini bertujuan sebagai landasan hukum pemanfaatan layanan tandatangan elektronik. Tandatangan elektronik ini dapat terhubung dengan identitas penandatangan, yang sudah terintegrasi dengan data kependudukan Indonesia, untuk menjamin identitas penandatangan. Selain itu, telah dilengkapi juga dukungan aspek kriptografi yang kuat untuk menjamin agar tidak mudah dipalsukan.

Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris Utama Y.B. Susilo Wibowo berharap kerja sama penggunaan layanan tanda tangan elektronik yang tergabung dalam layanan Sertifikat Elektronik dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jajaran Pemerintah Daerah, untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya.

"Semoga dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama ini, seluruh layanan Sertifikat Elektronik, dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen, sesuai dengan ruang lingkup kerja sama oleh setiap pihak sehingga pemenuhan aspek keamanan sistem elektronik dapat terlaksana dengan baik," jelas Y.B. Susilo.

Hal tersebut juga sesuai dalam amanat Presiden dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  dimana penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. Pentingnya dokumen elektronik tersebut, harus didukung oleh Tanda Tangan Elektronik yang Tersertifikasi, untuk mengantisipasi pemalsuan dan terjaminnya keutuhan dokumen elektronik tersebut.

Dengan ruang lingkup kerja sama diantaranya, penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan sertifikat elektronik pada layanan pemerintah, penerbitan sertifikat elektronik, pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik pada masing-masing instansi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan sertifikat elektronik.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfotiksan jayadi yasa berharap dengan diterbitkannya Tanda Tangan Elektronik tersebut, mampu meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat serta sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam menjamin keamanan siber nasional, serta mempercepat proses layanan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hadir juga dalam acara tersebut Kabid infrastruktur telematika dan persandian Diskominfotiksan Kab. Pesawaran, Apriya dan Pejabat Fungsional di Dinas setempat. [red]

Read More