Bawaslu Lampung sebut pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Lampung berjalan kondusif tanpa ada pelanggaran berarti

GK, LAMPUNG -- Bawaslu Lampung menerangkan pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024 di provinsi ini berjalan kondusif, aman dan lancar tanpa ada pelanggaran.

"Pilkada di Lampung berjalan aman dan lancar serta damai,kami bersyukur untuk itu" Ungkap Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar di Bandarlampung, Kamis (28/11/2024). 

Ditambahkannya hingga kini pihaknya tidak mendapati laporan yang berarti terlebih pada dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) untuk pemilihan gubernur, wali kota dan bupati.

"Pada pemungutan suara kemarin hingga penutupan pendaftaran laporan dugaan TSM, Nihil. Tidak ada laporan pelanggaran di 15 kabupaten dan kota," Tegasnya. 

Bawaslu Lampung juga mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Lampung, terutama pada Polri dalam hal ini Kepolisian daerah lampung bersama TNI sehingga pemungutan suara berjalan dengan lancar.

"Tentu kita bersyukur di Lampung semua guyub dan keterpaduan masyarakat terjaga dengan baik," kata dia.

Namun begitu, lanjut dia, dalam pemungutan suara Bawaslu mencatat sejumlah kejadian khusus yang terjadi di provinsi Lampung seperti kekurangan surat suara, surat suara tertukar, dan surat suara rusak di sejumlah TPS di kabupaten dan kota.

"Kekurangan surat suara terjadi di beberapa titik khususnya 10 Kabupaten dan kota yakni Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Utara, Pringsewu, Tulang Bawang, Mesuji, Pesawaran dan Tulang Bawang Barat. Hal ini terjadi untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati," kata dia.

Terhadap hal ini, lanjut dia, jajaran pengawas Pemilu secara langsung melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara teknis untuk segera mengatasi permasalahan tersebut.

"Kemudian surat suara tertukar terjadi saat berlangsungnya pemungutan suara, hal ini terjadi di empat darah yakni Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pringsewu dan Mesuji. Antisipasi yang dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu yakni memastikan tidak ada lagi surat suara tertukar, dan memastikan kepada penyelenggara teknis untuk menindaklanjuti surat suara tertukar tersebut," katanya.

Kemudian, ia mengatakan untuk surat suara rusak terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Surat suara rusak tersebut terdapat robek pada beberapa bagian.

"Terhadap hal ini, pengawas pemilu secara langsung meminta tim penyelenggara teknis untuk memisahkan surat suara rusak tersebut untuk tidak digunakan," kata dia.(red)

Read More

Bawaslu Gelar Media Gathering Ekspose Hasil Pengawasan Kampanye Pilkada 2024

GK,Bandar Lampung – Dalam rangka meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] Provinsi Lampung dan media massa dan elektronik, mengadakan acara Media Gathering untuk memperkuat keterbukaan informasi kepemiluan.Acara yang bertema 'Ekspos Hasil Pengawasan Kampanye Pilkada Tahun 2024' ini berlangsung di Radisson Hotel Bandar Lampung, Minggu( 24/11/2024).

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, dalam sambutannya menjelaskan, bahwa media memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokrasi, khususnya dalam memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai pelaksanaan Pilkada 2024.

"Melalui media gathering ini, kami ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan para pimpinan media, serta memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu terhadap kampanye Pilkada 2024 di Lampung," ujar Iskardo.

Iskardo menambahkan, bahwa keterbukaan informasi mengenai pengawasan kampanye sangat penting agar masyarakat dapat memahami mekanisme dan langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu dalam memastikan pemilu yang bersih dan adil.

Dalam kesempatan ini, Bawaslu memaparkan berbagai temuan penting selama masa kampanye, termasuk potensi pelanggaran yang terdeteksi, tindakan yang telah diambil, serta upaya untuk mencegah praktik kecurangan dalam Pilkada.

Lebih lanjut, acara ini juga menjadi ajang diskusi antara Bawaslu dengan para pimpinan media, di mana para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan kampanye, serta peran media dalam menjaga integritas pemilu.

Bawaslu Provinsi Lampung berharap dengan adanya acara ini, media dapat semakin memperkuat fungsinya dalam memberikan informasi yang jelas dan objektif kepada masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya Pilkada yang jujur dan adil.

Selain itu Bawaslu Provinsi Lampung juga telah menerbitkan surat imbauan :

Netralitas ASN kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kepada KPU terkait pelaksanaan tahapan

Istruksi kepada jajaran pengawas pemilu

Mendirikan posko pengaduan di 15 Kabupaten/Kota

Mengintensifkan patrol kawal hak pilih

Kepada tim paslon terkait pelaksanaan kampanye

Kepada lembaga terkait terhadap tahapan yang berlangsung

Acara Media Gathering ini dihadiri oleh dari berbagai pimpinan media cetak dan elektronik yang berada di Lampung. Selain itu juga hadir sejumlah tokoh politik dan pemerintahan yang turut memberikan dukungan terhadap upaya Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi di Lampung.

Di akhir acara, Iskardo P. Panggar mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal Pilkada 2024 di Lampung, agar proses demokrasi dapat berlangsung dengan baik, transparan, dan dapat menghasilkan pemimpin yang amanah.(yuli

Read More

Ahli Hukum Kritik Keputusan Bawaslu Pringsewu Terkait Kasus Sujadi: "Ini Melukai Demokrasi yang Jujur dan Adil"

GK, Pringsewu, Lampung — Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu untuk menghentikan kasus dugaan kampanye Sujadi menuai kritik keras dari pakar hukum. Dr. Satria Prayoga, SH, MH, seorang ahli hukum, menilai bahwa keputusan ini merusak prinsip dasar demokrasi yang seharusnya berjalan secara jujur dan adil. Kasus ini bermula dari sebuah video yang memperlihatkan Sujadi, diduga melakukan kampanye di tempat ibadah. Video itu mengundang sorotan publik karena dianggap sebagai pelanggaran pemilu.

Menurut Dr. Satria Prayoga, tindakan Bawaslu yang menyatakan kegiatan Sujadi bukanlah kampanye merupakan langkah keliru. "Keputusan ini justru melukai proses demokrasi di negara ini. Demokrasi harus berlangsung secara jujur dan adil. Ketika terjadi pelanggaran seperti penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye, apalagi dilakukan oleh tim kampanye calon, seharusnya ada sanksi tegas. Diskualifikasi calon mungkin adalah sanksi yang pantas," ujar Dr. Satria.

Ia menambahkan bahwa masyarakat sangat berharap Bawaslu Pringsewu dan Bawaslu Provinsi Lampung dapat bertindak lebih tegas. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, sekaligus memutus dugaan pelanggaran pemilu. “Jika Bawaslu Pringsewu menganggap bukti video yang telah disaksikan masyarakat Lampung itu bukan sebuah aktivitas kampanye, menurut saya itu keliru. Dalam video tersebut, terlihat jelas bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon,” jelas terdengar menawarkan “Makmur” sebagai Visi Paslon Riyanto-Umi.

Dr. Satria menilai bahwa dalam video yang beredar, terdapat unsur-unsur kampanye yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 12 dan Pasal 57 Ayat 1 Huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024. Pasal 1 Ayat 12 mengatur definisi kampanye sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan memaparkan visi, misi, dan program calon. Dalam video tersebut, menurut Dr. Satria, terdapat tawaran visi dan misi yang jelas, yang seharusnya memenuhi unsur-unsur kampanye.

"Jelas terlihat bahwa dalam video tersebut, yang dilakukan bukan hanya tausiyah atau kegiatan keagamaan biasa. Ada upaya untuk meyakinkan masyarakat dengan menyampaikan visi, misi, dan program calon tertentu, yang secara tegas memenuhi unsur kampanye. Jika ini tidak dikategorikan sebagai kampanye, maka Bawaslu telah melakukan perbuatan yang melawan hukum," tegasnya.

Dr. Satria juga menekankan bahwa sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki amanah besar untuk mengawasi jalannya pemilihan yang jujur dan adil. Ia merasa bahwa tindakan Bawaslu yang justru melindungi pelanggar pemilu sangat ironis dan bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

Menanggapi kritik ini, Mediansyah Resaputra, anggota Bawaslu Pringsewu yang menangani divisi penanganan pelanggaran, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa keputusan Bawaslu Pringsewu untuk menghentikan kasus tersebut diambil setelah dilakukan rapat pleno dan penelusuran bukti. Menurut Mediansyah, setelah melalui proses klarifikasi, video yang beredar tidak dapat diregistrasi sebagai pelanggaran pemilu.

"Dalam hasil klarifikasi, kegiatan yang terekam dalam video tersebut lebih condong sebagai kegiatan tausiyah atau kegiatan keagamaan biasa. Kegiatan tersebut tidak mengandung unsur kampanye sebagaimana yang diatur dalam PKPU 13 Tahun 2024, Pasal 1 Ayat 12, yang mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan menawarkan visi, misi, dan program untuk mempengaruhi pemilih," terang Mediansyah.

Lebih lanjut, Mediansyah menyatakan bahwa Bawaslu Pringsewu telah melakukan penelusuran secara cermat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa Bawaslu berpedoman pada definisi kampanye yang tertuang dalam PKPU dan tidak dapat mengategorikan acara tersebut sebagai kampanye jika tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur.

Namun, Dr. Satria tetap berpandangan bahwa Bawaslu Pringsewu telah melakukan kesalahan besar dengan tidak menganggap acara tersebut sebagai kegiatan kampanye. "Saya rasa Bawaslu tidak konsisten dalam menegakkan aturan. Ketika sudah jelas ada unsur-unsur kampanye dalam acara tersebut, Bawaslu seharusnya bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada calon yang melanggar, bukan malah membela," ujarnya.

Kasus ini memicu banyak tanggapan dari masyarakat Lampung yang berharap agar Bawaslu lebih tegas dalam menangani pelanggaran pemilu. Bagi Dr. Satria dan para pengamat lainnya, keputusan Bawaslu ini berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi yang adil dan transparan. Mereka berharap agar Bawaslu bisa memulihkan kepercayaan masyarakat dengan mengkaji ulang keputusan tersebut demi menjaga integritas pemilu.(Red)

Read More

Kuasa Hukum Win-Nata Laporkan ASN PUPR Tuba Ke Bawaslu

GK, Tulang Bawang - Dugaan atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pilkada 2024 di Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) Senin (14/10/2024) kemarin dilaporkan ke Bawaslu setempat.

Adalah tim kuasa hukum pasangan calon Winarti – Reynata yang melaporkan ASN Dinas PUPR Tuba berinisial RD, ke Bawaslu. 

Putra, SH, kuasa hukum pasangan nomor 1 itu, seusai melapor ke Bawaslu menjelaskan bahwa RD tertangkap kamera sedang mengikuti kegiatan meninjau gotong royong dan pembuatan gorong-gorong di Kampung Rengas Cendung oleh yang dilakukan pasangan nomor urut 2: Qudrotul Ikhwan – Hankam Hasan.

“Dan berdasarkan bukti yang ada, ASN Dinas PUPR itu memang terang-terangan menunjukkan keberpihakannya. Tentu hal ini merupakan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan, dimana ASN wajib menjaga netralitasnya dalam pilkada,” kata Putra, SH.

Ia berharap, Bawaslu Tuba dapat menindaklanjuti laporan pihaknya dengan cepat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sekecil apapun laporan yang masuk, harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Langkah verifikasi, penelaahan, dan pemanggilan dan permintaan keterangan saksi maupun terlapor harus dilakukan. Kami berharap, Bawaslu Tuba benar-benar profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang,” kata Putra.

Sementara beberapa hari terakhir berkembang rumor tidak sedap terkait dengan pasangan nomor urut 2: Qudrotul Ikhwan – Hankam Hasan. Disebut-sebut, demikian derasnya gerakan di jajaran ASN setempat untuk menjadikan mantan Pj Bupati tersebut sebagai bupati definitif melalui pemilihan 27 November mendatang.

Bahkan dikabarkan, hingga saat ini beberapa fasilitas milik pemkab setempat masih melekat pada mantan Pj Bupati Tuba tersebut untuk berkampanye. Mulai dari kendaraan hingga sopir yang merupakan honorer pemkab.

Benarkah demikian? Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan belum didapatkan keterangan pasti dari pihak pasangan nomor urut 2: Qudrotul Ikhwan – Hankam Hasan.(*)

Read More

Bawaslu Kota Bandar Lampung Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bertajuk "Perempuan Berdaya,Pilkada Berintegritas"

GK, Bandar Lampung – Bawaslu kota Bandar Lampung melalui kegiatan yang bertema "Perempuan Berdaya, Pilkada Berintegritas"  melibatkan asosiasi Perempuan dalam pengawasan pemilihan Pilkada serentak 2024,  digelar di Hotel Horison Lampung, pada Sabtu (12/10).

Acara ini juga menghadirkan dua narasumber, yaitu Sely Fitriani, Direktur Eksekutif LADA Damar Lampung, dan Siti Khoiriah, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Ketua Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi Lampung.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menyoroti rendahnya akses perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.

“Perempuan masih tertinggal dalam pendidikan, kesehatan, dan politik. Akses untuk terlibat dalam struktur kekuasaan juga masih terbatas,”ujarnya

Sementara , Siti Khoiriah menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya di Pilkada mendatang.

“Perempuan memiliki hak yang sama untuk mengawasi dan berkontribusi dalam pemilu, dan peran mereka sangat dibutuhkan untuk menciptakan Pilkada yang adil dan berintegritas,” tegasnya.

Dalam kegiatan ini Bawaslu Kota Bandar Lampung menyasar organisasi perempuan, organisasi kepemudaan (OKP), dan media untuk bersama-sama menciptakan Pilkada yang berintegritas.

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Apriliwanda, menyatakan bahwa peran perempuan sangat strategis dalam pengawasan pemilu, mengingat mereka dapat membantu mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran.

"Perempuan memiliki kontribusi besar dalam memastikan Pilkada berjalan bersih dan jujur. Kami berharap mereka aktif terlibat dan mampu mengajak masyarakat di sekitarnya untuk berpartisipasi dalam pengawasan, terutama di TPS pada 27 November mendatang," ungkapnya

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Muhammad Muhyi, menambahkan bahwa pengawasan partisipatif perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Setelah menyasar kelompok disabilitas dan pemilih pemula, kini kami melibatkan segmen perempuan. Ini langkah penting agar pengawasan dapat dilakukan oleh semua pihak," ujarnya.

Sebagai bagian dari organisasi yang terlibat diberikan bener posko aduan untuk dipasang di sekretariat masing-masing.

Organisasi-organisasi tersebut akan berperan sebagai penerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu.

"Harapannya, mereka bisa menerima aduan dari masyarakat sekitar dan kemudian meneruskannya ke Bawaslu. Jadi, tugas mereka hanya sebatas menerima informasi awal. Targetnya adalah agar pengawasan lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

Di akhir acara tersebut, Bawaslu Bandar Lampung melakukan penandatanganan MoU dengan berbagai organisasi perempuan, yang bertujuan untuk membuka posko aduan terkait dugaan pelanggaran Pilkada. (Yuli)

Read More

Jelang Pilkada, Polresta Bandar Lampung Fokus Amankan Titik Strategis

GK,BANDARLAMPUNG - Polresta Bandar Lampung meningkatkan patroli dan pengamanan untuk memastikan situasi tetap kondusif menjelang Pilkada Serentak November 2024. 

Patroli difokuskan pada kantor-kantor penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta sejumlah titik keramaian di Kota Bandar Lampung.

Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K., menyatakan bahwa peningkatan intensitas patroli di lokasi-lokasi strategis bertujuan untuk menjamin keamanan selama tahapan penting Pilkada berlangsung. 

"Kami telah menambah intensitas patroli di lokasi-lokasi strategis, termasuk kantor-kantor penyelenggara pemilu, guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif jelang tahapan-tahapan penting dalam proses Pilkada," ujar Kombes Pol Abdul Waras pada Sabtu (31/8/2024).

Selain patroli, Polresta Bandar Lampung juga menempatkan personel khusus untuk memantau aktivitas di sekitar kantor penyelenggara pemilu dan memberikan respons cepat terhadap potensi ancaman. 

Kombes Pol Abdul Waras menegaskan pihaknya siap mengambil tindakan tegas jika ditemukan upaya yang mengancam kelancaran Pilkada. 

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik, menambahkan bahwa peningkatan pengamanan ini adalah upaya nyata untuk menjaga stabilitas wilayah menjelang Pilkada. 

"Kami ingin memastikan seluruh proses Pilkada berjalan dengan aman tanpa ada gangguan, sehingga masyarakat bisa merasa tenang dalam menyalurkan hak pilihnya," jelas Kombes Umi.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga situasi yang aman dan tertib selama proses Pilkada. 

"Dukungan dari masyarakat sangat penting. Kami mengajak seluruh warga untuk melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian," tambah Kombes Umi.

Upaya Polresta Bandar Lampung ini merupakan bagian dari komitmen mereka dalam mendukung proses demokrasi yang aman dan lancar di wilayahnya. 

Dengan langkah-langkah pengamanan yang diperketat, diharapkan seluruh tahapan Pilkada dapat berlangsung tanpa gangguan berarti.

"Kami berkomitmen untuk terus siaga dan mengawal jalannya Pilkada hingga proses pemungutan suara selesai dan hasilnya diumumkan," tutup Kombes Pol Abdul Waras. 

Dengan strategi pengamanan ini, Polresta Bandar Lampung berharap dapat menciptakan situasi yang kondusif dan memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 berlangsung dengan aman dan tertib.(red)

Read More

Bawaslu Provinsi Lampung Gelar Lomba Gerak Jalan Pramuka dan Budaya

GK, Bandar Lampung - Dalam rangka pengembangan, Pengawasan, dan Partisipatif dengan kearifan Lokal, Bawaslu Provinsi Lampung menggelar Lomba Gerak Jalan Pramuka dan Budaya yang dimulai (star) dari Mahan Agung hingga finish di lapangan Saburai, Kota Bandar Lampung. Minggu (25/8/2024).

Perlombaan gerak jalan Pramuka ini terpantau diikuti oleh 103 regu dengan peserta 2.100 orang dari Gugus Depan SMA/SMK Se-Provinsi Lampung. 

“Semangat ini guna mensiarkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda, karna para insan pramuka dilandasi dasadarma pramuka, sehingga pilkada kita mengadopsi nilai-nilai jujur berkompetisi, Bawaslu di dukung oleh porda pramuka lampung dan berkolaborasi mempersembahkan acara ini,” kata Ketua Bawaslu {rovinsi Lampung, Iskardo P Panggar.

Ketua Bawaslu Lampung juga berharap, “Dengan dilaksanakannya kegiatan lomba gerak jalan Pramuka dan Gelaran Budaya ini dapat menanam serta menjaga nilai-nilai pemilu kepada adik-adik pramuka SMA/SMK mereka adalah generai penerus kedepan,” tambahnya.

Dilain sisi, Anto salah satu peserta yang mengikuti lomba berharap, “Kami selaku warga di Kota Bandar Lampung, dengan adanya gelar budaya ini kedepan supaya lebih meriah lagi untuk menjunjung kearifan lokal ditampilkan budaya-budaya dari berbagai macam  peragaan yang ada di provinsi Lampung.” Ujar Anto.

Acara yang digelar pada pagi hari hingga selesai ini diakhiri dengan pembagian doorprize.(Yuli)

Read More

Bawaslu Gandeng Insan Media Tingkatkan Partisipasi Pilkada Lamsel 2024

GK, LAMPUNG SELATAN - Menjelang masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan menggelar sosialisasi pemilihan gubernur/wakil gubernur, dan bupati/wakil bupati tahun 2024 kepada media. Pada Selasa, 11 Juni 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi media dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan yang digelar di salah satu cafe di Kecamatan Kalianda, dihadiri ketua Bawaslu Lamsel Wazzaki, ketua Kordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Lampung Selatan,Gunawan Wibisono Kasi Pidum Kejari Lamsel dan narasumber dari KPU Kabupaten Lampung Selatan, yang diwakili Hendra Apriansyah.

Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Wazzaki, mengatakan bahwa peran insan pers dalam pilkada mendatang bisa membantu mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan pilkada di Lampung Selatan.

” Informasi seputar pelanggaran dan kecurangan banyak bersumber dari pemberitaan kawan – kawan media ,” kata Wazzaki dihadapan puluhan awak wartawan yang hadir.

Menurut dia, Bawaslu mengajak insan media di Kabupaten Lampung Selatan untuk bersama-sama mengawasi, menjaga dan menginformasikan tahapan pilkada di Lampung Selatan berjalan kondusif.

Penangan pelanggaran Pilkada hanya berdurasi 3 plus 2, atau 5 hari. Penanganannya lebih cepat dan singkat,” kata Wazzaki.

Sementara ketua koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Lampung Selatan, Kasi Pidum Kejari Lamsel,Gunawan Wibisono menyampaikan sentra Gakkumdu Lampung Selatan pada Pilkada 2024 ,terdiri dari tiga unsur yakni Bawaslu, Polri dan Kejaksaan. Ketiga lembaga tersebut akan duduk bersama dalam upaya menegakkan keadilan pemilu.

” Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran calon kepada daerah Lampung Selatan. Sehingga masyarakat tidak bingung mencari tempat untuk melaporkan pelanggaran. Jika ada Gakkumdu, langsung saja melapor dengan menyertakan syarat-syarat pelaporan,” imbuh Gunawan.

Komisioner KPU kabupaten Lampung Selatan, Hendra Apriansyah juga menyebut pihaknya juga dalam waktu dekat bakal melakukan rekrutmen petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Mengingat pendaftaran para calon bupati/wakil bupati tinggal hitungan bulan.

“Akhir bulan Agustus, lalu penetapannya di bulan September. Setelah itu, para calon ini bisa melakukan kampanye,” katanya.

Dia berharap insan pers di Kabupaten Lampung Selatan bisa bersinergi dengan Bawaslu dan juga KPU dalam mengawal serta menjaga pilkada yang aman, sejuk, dan damai.

‘ Peran media sangat krusial , pada pilkada nanti diharapkan temen – teman media bisa membantu dalam pemberitaan, dan sosialisasi kepada masyarakat,” Pungkasnya,[Feby]

Read More

Bawaslu Provinsi Lampung Ajak Media Bersinergi Mengawasi Pilkada Tahun 2024

Bandar Lampung – Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar mengajak media untuk bersama sama mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Hal ini disampaikan Iskardo saat kegiatan Ekspose Hasil Pengawasan Tahapan Penghitungan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, Senin (25/3/2024).

Ketua Bawaslu menjelaskan berbagai catatan selama gelaran pemilu 14 Februari lalu akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan pilkada yang tahapannya akan segera dimulai.

“Evaluasi terus menerus sebagai Ikhtiar dan ini akan kita perkuat saat pilkada 2024 tentunya kerjasama dengan media dalam melakukan pengawasan akan terus kita lakukan ” Katanya.

Iskardo juga mengajak media untuk mengedukasi masyarakat agar memahami berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi saat Pemilihan Kepala daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada.

“Semakin masyarakat memahami tentang pelanggaran pilkada maka itu akan meminimalisir terjadinya berbagai bentuk pelanggaran sehingga Demokrasi kita akan sehat dan bermartabat” Ujarnya.(*

Read More

Dalam Rangka Mensukseskan Pemilu 2024, Kapolres Lamtim Melaksanakan Coffee Morning Dengan Forkopimda, KPU Dan Bawaslu

GK, LAMPUNG TIMUR – Kapolres Lampung Timur AKBP M. Rizal Muchtar melaksanakan Coffe Morning bersama Forkopimda, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu dalam rangka kegiatan penandatanganan Mou perjanjian kerjasama antara Polres Lampung Timur dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur serta persiapan membahas persiapan menjelang Pemilu serentak tahun 2024, bertempat di Way Kambas Launge Polres Lampung Timur, selasa (05/12/23).

Kapolres Lampung Timur  menyelenggarakan  kegiatan Coffee Morning Dalam Rangka Menjalin Sinergitas Guna Menciptakan Pemilu serentak Tahun 2024 yang Aman, Sejuk, dan Damai di Bumei Tuwah Bepadan Kabupaten Lampung Timur.

Dihadiri oleh Bupati Lampung timur diwakili oleh Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur H. Azwar Hadi, Dandim 0429 Lampung Timur Letkol Czi Indra Puji Triwanto, Kejari Lamtim Agustinus Ba'ka, Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Robby Alamsyah, Ketua DPRD  Ali Johan Arif, Ketua Pengadilan agama Sukadana Nur Hidayat, Ketua KPUD Kabupaten Lamtim diwakili anggota KPU WAHID, Ketua Bawaslu kabupaten Lamtim Lailatuh Khoiryah dan seluruh pejabar utama polres lampung timur.

Dalam sambutannya Kapolres Lampung Timur AKBP M. Rizal Muchtar mengatakan, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan untuk melaksanakan penandatanganan Mou perjanjian kerjasama antara Polres Lampung Timur dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dan dilanjutkan Cofee Morning dalam rangka Ops Mantab Brata Krakatau 2023 bersama Forkopimda Kabupaten Lampung Timur. Untuk itu di kesempatan kali ini saya saran dari bapak dan ibu Forkopimda untuk melancarkan rangkaian Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur, Alhamdulillah hingga sampai dengan tahapan saat ini berjalan aman kondusif.

Acara ini dapat berperan dalam  mensukseskan tahapan Pemilu di tahun 2024, ini bukan merupakan tugas yang mudah, namun apabila kita  dapat bekerja sama dalam tugas pengamanan ini akan terasa tidak berat, mari bersama menjalin sinergitas guna menciptakan Pemilu serentak Tahun 2024 yang Aman, Sejuk, dan Damai. 

Ditempat yang sama ketua KPU Kabupaten Lampung Timur yang diwakili olek bapak Wahid mengatakan, saya mewakili rekan rekan KPU mengucapkan terima kasih untuk acara pada pagi hari ini,  setelah saya mendengar sambutan dari Kapolres Lampung Timur tadi saya merasa sangat tenang, karena didukung oleh stakeholder di Kabupaten Lampung Timur dalam rangkaian tahapan yang sudah kita lalui bersama kemarin Alhamdulillah berjalan aman dan lancar.

Senada dengan ketua KPU, Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur mengucapkan, terima kasih karena telah melaksanakan MOU perjanjian kerjasama antara Polres Lampung Timur dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, Kami sampaikan juga pada saat ini tahapan kampanye sudah ada yang melaksanakannya. Sampai hari ini Alhamdulillah berjalan aman dan lancar, dan semoga kedepannya pemilu serentak di kabupaten lampung timur bisa aman sampai dengan selesai,[red]

Read More

Polres Lampung Utara Gelar Simulasi Pengaman Unras di Kantor KPU dan Bawaslu

GK, Lampung Utara - Menghadapi Pemilu 2024, Kepolisian Resor (Polres) Lampung Utara menggelar latihan Simulasi pengamanan aksi unras di Kantor KPU dan Bawaslu Lampung Utara, Selasa (5/12/24).

Kegiatan tersebut di hadiri langsung oleh Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna, S.H., S.I.K., M.Si. didampingi oleh Pejabat Utama Polres Lampung Utara dan anggota KPU dan Bawaslu Lampung Utara.

Kapolres AKBP Teddy menjelaskan, hari ini kita melaksanakan simulasi pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum bertempat di KPU dan Bawaslu Lampung Utara.

"Kegiatan ini menandakan kesiapan kita apabila nanti dikemudian hari ada aksi-aksi dari masyarakat yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum terkait hasil Pemilu", kata Kapolres.

Lanjut Kapolres, sehingga nanti tergambar ploting personel ada dimana kendaraan ada dimana tutup jalur ada dimana kemudian Skip nya ada dimana sehingga rekan-rekan dari anggota tau peran tugasnya masing-masing.

Hari ini kita melibatan 359 personel gabungan Polres Lampung Utara baik itu pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup, rencananya nanti dikemudian hari kita juga melaksanakan kegiatan serupa baik itu di Polres, Kejaksaan ataupun di DPRD.

"Kami mengharapkan Pemilu 2024 ini berjalan dengan aman kondusif. Semua penyampaian aspirasi pasti akan kita laksanakan pengamanan penyampaian pendapat itu sehingga dilakukan secara humanis", jelas AKBP Teddy,[red]

Read More

Beberapa Wartawan serta Lembaga Media Ikut Rakor bersama Bawaslu Tanggamus

GK, Tanggamus - beberapa Lembaga profesi wartawan di Kabupaten Tanggamus mengikuti gelaran rapat koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tanggamus di Hotel Gisting, Sabtu (02/12/23).

lkut serta di undang Lembaga ikatan penulis & jurnalis Indonesia (IPJI) DPC Tanggamus yang menaungi puluhan media ikut turut ambil bagian yang dihadiri ketua Dan wakil sekjen.

Rakor itu merupakan tindak lanjut, publikasi tahapan Pemilu 2024, baik Pilpres dan Pileg DPRD, DPRD Provinsi, DPR-RI serta DPD-RI yang klimaknya pada (14/02/24) mendatang.

Proses Pemilu 2024 juga sangat krusial dalam sistem demokrasi, sehingga publikasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan tugas Bawaslu yang bertujuan untuk memantau dan memastikan integritas pemilihan umum.

Publikasi dan dokumentasi juga diharapkan dapat mendorong partisipasi demokratis Pemilihan Umum yang merupakan fondasi dari sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif warga negara.

Dalam konteks publikasi para calon-calon yang akan memasuki lembaga DPRD/DPR-RI harus menggambarkan representasi yang baik dan bervariasi dari masyarakat yang mereka wakili.

Mendukung itu juga, mengingat adanya kehumasan Bawaslu yang juga membuat penulisan, sebab menjadi bagian salah satu pokok dan fungsi humas yang hubungan pada publik untuk kepentingan masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus Najih Mustopa mengatakan, selain silaturohmi, kedepannya bersama-sama akan menghadapi tahapan Pemilu 2024, yang semakin sehingga perlu menyatakan bahwa media salah satu faktor yang sangat penting.

Pasalnya, Bawaslu Kabupaten Tanggamus memiliki personal yang sangat terbatas dengan 5 komisioner, 3 tingkat kecamatan dan 1 tingkat pekon, ditambah 1 untuk tingkat TPS yang direkrut awal tahun 2024.

“Kami berharap pada hari ini bukan saja silaturohmi kita karna banyak jurnalistik ditanggamus mohon maaf apa bila terluput dan terlupakan,” kata Najih.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta, diharapkan dapat memberikan masukan dan tanggapan kepada Bawaslu.

“Terima kasih kami ucapkan, selaku pengawas pemilu, Bawaslu berharap masukan dan tanggapan, sehingga kami dapat menjadi lebih baik,” tandasnya.

Di tempat yang sama Eka wakil ketua persatuan wartawan Indonesia ( PWI )propinsi Lampung, ikut Andil hadir dalam sambutannya peran jurnalis yang penting dalam menyambut pemilu baik legislatif maupun eksekutif mulai dari DPRD kabupaten propinsi sampai pusat, serta pilkada bupati gubernur sampai presiden.

Lanjut ia menyampaikan Peran jurnalis yang penting untuk menyajikan informasi publik teraktual seimbang dan berimbang berdasarkan narasumber yang akurat Agar terus menerus di tindak lanjuti melalui pemberitaan." Pungkasnya. [Arm]

Read More

Bawaslu DKI Gelar Sidang Laporan DPT Fiktif Temuan Iskandar Halim dkk PERSADI DKI JAKARTA

GK, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta merespons temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif oleh advokat Iskandar Halim, SH, MH dkk. Bawaslu menyatakan siap menggelar sidang  kasus dugaan DPT fiktif itu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah menggelar sidang perdana kasus dugaan pelanggaran administratif berupa daftar pemilih ghaib alias fiktif untuk Pemilu 2024 dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Selatan pada Rabu lalu (29)11/2023).

"Ini versinya pelapor, kasus posisinya itu adalah ada daftar pemilih yang diduga fiktif masuk ke DPT, ada dua nama," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Adapun pelaporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dilakukan pada Kamis (23/11/2023) oleh tujuh orang yang diantaranya merupakan saksi  beserta para kuasa hukum dengan juru bicara Iskandar Halim, SH, MH.

 

Benny memastikan pihaknya akan tegas dalam menindak segala jenis pelanggaran.

 "Pemilu ini,kan kedaulatan rakyat, rakyat yang memilih dengan cara masuk ke dalam DPT. Jadi jangan sampai DPT ini dipermainkan," ujar Benny.

Namun menurutnya pelaporan ini masih dugaan. "Tentu ini akan dibuktikan dan KPU pasti akan memberikan jawaban apakah tuduhan ini benar atau tidak," lanjut dia.

Benny juga mengatakan bahwa hingga saat ini DPT di wilayah Jakarta lainnya masih aman dan belum ada laporan pelanggaran. Bawaslu RI sedang memproses 33 laporan pelanggaran setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) terkait dengan kampanye di luar masa kampanye.

 "Nah, 33 laporan (dugaan pelanggaran pemilu) ini dalam sidang ajudikasi berkaitan dengan pelanggaran administrasi," kata anggota Bawaslu RI Puadi usai Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (26/11/2023).

Menanggapi sidang DPT Fiktif tersebut, pihak pelapor Iskandar Halim berharap Bawaslu dapat menghadirkan TEH dan TES. "Kita minta Bawaslu menghadirkan Tan Eng Ho dan Tan Eng Shiong", ujar Iskandar di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Sidang perdana perihal laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa temuan DPT fiktif dengan pelapor Iskandar Halim Munthe SH. MH dkk telah dilaksanakan Rabu, 29 November 2023 dan sidang kedua akan dilaksanakan pada Jumat,1 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di gedung Bawaslu DKI Jakarta, jl MT.Haryono, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan dengan agenda Jawaban KPU Jakarta Selatan dan penunjukan bukti-bukti dari pelapor. 

 

*Sengketa Lahan*

Kasus dugaan DPT Ghaib alias fiktif ini terbongkar saat advokat Iskandar Halim menangani sengketa lahan. Halim adalah kuasa hukum Meifilia (M) yang saat ini tengah memperjuangkan upaya kepemilikan lahan milik kliennya, di Kawasan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.  Dimana dalam sengketa tersebut M harus berhadapan dengan kakak beradik yang masing-masing bernama Tan Eng Ho (TEH) dan Tan Eng Siong (TES) yang mengaku sebagai ahli waris. Namun saat ditelusuri, keabsahan identitas kedua nama kakak beradik keturunan Tionghoa tersebut mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, hingga Dukcapil dan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM ternyata tidak ditemukan keterangan Nomor Induk Kependudukan (NIK) alias kosong. Padahal Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua nama tersebut memiliki NIK dan terdaftar sebagai pemilih dengan nomor TPS/DPT 074 dan 075 dikelurahan Gandaria, Jakarta Selatan untuk pemilu 2024,[red]

Read More

Pengamanan KPU dan Bawaslu, Polda Lampung Ciptakan Situasi Kondusif Jelang Pemilu 2024

GK, LAMPUNG - Guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman kondusif menjelang Pemilu 2024, jajaran Polda Lampung melaksanakan patroli dan Pengamanan di KPU dan Bawaslu. Kamis (23/11/23)

Menurut Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik,  mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Kamtibmas yang dapat terjadi menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami ingin memastikan situasi Kamtibmas, khususnya diwilkum Polda Lampung dan jajaran ini tetap aman, damai, dan sejuk menjelang Pemilu 2024," ujarnya.

Melalui patroli dan pengamanan tersebut kata Umi, para petugas menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif.

Ditambahkannya bahwa patroli dan pengamanan ini bentuk keseriusan Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

"Kami berharap, dengan adanya kegiatan rutin seperti ini dapat menciptakan situasi Kamtibmas yang semakin aman dan kondusif diwilkum Polda Lampung," demikian pungkasnya,[Feby]

Read More

Profil Calon Legislatif: Pendatang Baru Siap Berjibaku

GK, BANDAR LAMPUNG | Persaingan perebutan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pada pemilihan anggota legislatif 2024 akan semakin sengit. Sejumlah wajah baru akan turut mewarnai kontestasi lima tahunan tersebut.

Salah satu bakal calon anggota legislatif yang telah resmi menyatakan kesediaannya untuk maju adalah Miranti Karim Sanusi atau lebih dikenal dengan sapaan Ranti. Perempuan berusia 32 tahun ini diyakini akan menambah atmosfer persaingan pemilihan makin seru.

Ranti yang lahir dan besar di Kota Bandar Lampung ini akan maju ke parlemen melalui Partai Demokrat (PD) . Perempuan tangguh ini masuk dalam barisan politikus yang akan bertarung di daerah pemilihan Lampung Selatan yang meliputi beberapa kecamatan.

"Sebagai pendatang baru, saya siap untuk meramaikan pertarungan," kata Ranti kepada GarisKomando.com, Rabu (1/6/2023).

Menurut dia, niatnya untuk mencalonkan diri didasari oleh dorongan dan dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang ada di Provinsi Lampung. Ranti mengatakan, sebagian besar masyarakat mendorong agar ada perempuan yang menjadi wakil mereka di parlemen.

Lantas, apa persiapan pemilik tagline "Sahabat Ranti" ini menjelang Pileg 2024?

Menurut dia, saat ini pihaknya telah menjalin silaturahmi dan komunikasi politik  di sebagian Dapilnya . Secara bertahap, silaturahmi dan komunikasi tersebut akan dilakukan di setiap sudut yang merupakan Dapilnya untuk mendulang suara.

Selain itu, sambung Ranti, pihaknya juga mengandalkan simpul keluarga, kerabat, dan handaitolan untuk terlibat langsung dalam proses pencalonannya. Dukungan dari pihak inilah yang memberi keyakinan bagi Ranti sehingga optimistis bisa mendulang suara.

Selain itu, kata dia, dipilihnya Partai Demokrat sebagai kendaraan politik karena partai besutan AHY itu dinilai sejalan dengan visi dan misinya. Ranti mengatakan, program-program sosial kemasyarakatan yang diusung oleh Partai Demokrat lebih realistis untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Lampung, khususnya daerah pemilihan Lampung Selatan.

"Saya siap bekerja untuk mendongkrak perolehan suara dan kursi Partai Demokrat pada Pemilu 2024," ujar Ranti.

Ranti mengatakan, keinginannya terjun ke dunia politik lebih didasari oleh niat untuk berbuat bagi masyarakat. Dia menyadari, untuk melakukan suatu perubahan, mustahil bisa dilakukan dari luar.

"Kita harus ada di 'dalam' untuk mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakat. Saya berprinsip bukan menjadi manusia berhasil tapi menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain," imbuh perempuan beranak dua itu. | Feby.

Read More

Ike Edwin: Maju Di Pileg 2024 Merupakan Panggilan Untuk Berkiprah di Panggung Politik Nasional

GK, BANDAR LAMPUNG | Salah seorang Tokoh masyarakat dan tokoh Adat Lampung, DR Ike Edwin S.H., M.H., M.M., mengungkapkan visi misi dan hal yang melatarbelakangi dirinya akan maju menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029.

Sebagai seorang tokoh masyarakat dan tokoh Adat yang lahir dari keluarga bangsawan serta anak dan cucu dari para pejuang kemerdekaan Indonesia, Ike Edwin sangat memperhatikan hal apa saja yang menjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Perihal itulah, ia ingin memperjuangkan suara rakyat dengan cara maju menjadi calon Anggota DPR RI pada pemilu legislatif 2024 mendatang.

Saat ditemui di rumah kediamannya Lamban Gedung Kuning (LGK) jalan Pangeran Suhaimi Sukarame Bandar Lampung, Ike Edwin menyatakan dirinya akan maju sebagai calon legislatif (Caleg) pada pemilu tahun 2024, Minggu (14/5/2023).

"Insyaallah pada tahun 2024 nanti, saya akan mengikuti kontestasi politik dengan maju menjadi calon anggota legislatif DPR RI dari partai Demokrat untuk daerah pemilihan (Dapil) 1 Lampung yang terdiri dari 8 kabupaten/kota," ujar Dang Ike sapaan akrab mantan Kapolda Lampung 2016 tersebut.

Ia menyampaikan bahwa dirinya maju dilatarbelakangi oleh perhatian dan kepeduliannya yang besar terhadap kemajuan dan keadaan masyarakat  diberbagai hal.

Menurutnya, apalagi segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat diselesaikan dengan sebaik mungkin, seperti masalah kesehatan masyarakat baik, pendidikan masyarakat baik, ekonomi masyarakat baik, infrastruktur baik, penegakan hukum baik, otomatis semua lini pemerintahan didepannya akan berjalan normal.

"Adapun visi dan misi saya tentu mungkin tidak sama seperti caleg-caleg yang lainnya, yang jelas visi saya adalah "Memberikan Bukti bukan Janji" tentunya kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita sebagai wakil rakyat, sudah pasti yang pertama kita prioritaskan untuk kepentingan masyarakat," kata Dang Ike.

Lebih lanjut kata Dang Ike, Dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI merupakan panggilan untuk berkiprah di panggung politik Nasional sebagai bentuk pengabdian diri kepada bangsa dan negara serta ibadah.

"Saya meyakini bahwa jalur Parlementer ini merupakan salah satu media yang strategis untuk mewujudkan Baldatun Thoyyibatun Warohbun Ghofur, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat." Tutup mantan Dirtipikor Mabes Polri tersebut. | (Feby)

Read More

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Awasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Prima

GK,

TANGGAMUS - Anggota Bawaslu Lampung, Hermansyah Awasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Prima di Pekon Teba Bunuk, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus (3/4)

Hadir juga ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus (Dedi Fernando) beserta Anggota Najih Mustofa, Ali Usman, Ikhwanuddin dan Ali Ngaffan didampingi oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kotaagung Barat dan PKD se kecamatan Kotaagung Barat

Kegiatan ini untuk memastikan  Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Prima di Pekon Teba Bunuk Kecamatan Kota Agung Barat  berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku

  

“Verifikasi Faktual  Keanggotaan berjalan dengan lancar,  juga bersikap kooperatif. Tidak ada dugaan pelanggaran,” ujar Hermansyah, Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lampung. [Arman]

Read More

Plh Pasi Intel Kodim 0410/KBL Hadiri pembukaan Rapat Koordinasi persiapan Pra-Tahapan Pemilu & Pemilihan serentak tahun 2024

BANDAR LAMPUNG — Plh Pasi Intel Kodim 0410/KBL Letda Inf Sunarto SE, menghadiri acara pembukaan Rapat Koordinasi persiapan Pra-Tahapan Pemilu & Pemilihan serentak tahun 2024 di Aula KPU Kota Bandar Lampung Jln. Pulau Sebesi Sukarame Kota Bandar Lampung, Senin (29/11/2021).

Kegiatan di hadiri juga oleh Ketua KPU Kota Bandar Lampung Deddy Triadi beserta para komisioner, Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Dra. Suprihatin, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansyah, Komisioner Bawaslu kota Bandar Lampung Bidang Penanganan Pelanggaran. Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP., M.IP, Kasat Intel Polresta Bandar Lampung Kompol Rizki Ganjar, perwakilan Kejari Bandar Lampung Romand serta para perwakilan Partai Politik calon peserta pemilu Nasional dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Deddy Triadi mengatakan sengaja pihaknya mengundang taman-taman partai politik dalam rangka meminta legalisasi terkait dengan keabsahan kepengurusan Partai Politik

"Berdasarkan data kami yang ada di KPU Kota Bandar Lampung data itu belum aktif, kenapa kami minta data tersebut ini adalah terkait kegiatan tahapan pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu serentak antara Pemilu Nasional dan legislatif dibuat Jedah itu yang manjadi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Ketua KPU.

Lanjutnya, Hari ini KPU RI sedang melaksanakan rekrutmen penyelenggara Pemilu baik pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan nya KPU sedang menyusun draft pelaksanaan pemilu. 

"Jadwal pemilu Presiden yakni tanggal 21 Pebruari 2024 sedangkan untuk pilkada yakni 27 November 2024 sedangkan usulan kemetrian dalam negri 15 Mei 2024 namun hasil konsultasi ketua KPU RI dan Presiden kegiatan Pemilu seaui jadwal draf KPU RI," ungkapnya. [Nnd]

Read More