JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui peran sebagai mitra strategis sekaligus pengawas kebijakan pemerintah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas yang digelar jajaran pengurus SMSI bersama sejumlah tokoh nasional dan pengamat politik di Restoran Kampung Kecil, Jalan Abdul Muis, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa malam (3/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai tersebut membahas berbagai dinamika pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun global, termasuk arah kebijakan Presiden Prabowo dan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan organisasinya sepakat untuk mendukung iktikad baik Presiden Prabowo dalam memimpin bangsa. Namun, dukungan tersebut tidak berarti SMSI akan kehilangan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, SMSI tetap memiliki tanggung jawab untuk mencermati pelaksanaan kebijakan serta menyampaikan masukan apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.
"Kita mendiskusikan secara terbatas mengenai jalannya pemerintahan. Kita sepakat menjaga pemikiran baik Bapak Prabowo, tetapi kami juga harus terus mencermati dan memberikan masukan konstruktif," kata Firdaus.
Ia menegaskan, dukungan terhadap pemerintah harus berjalan beriringan dengan fungsi kontrol sosial yang menjadi salah satu peran penting pers dalam kehidupan demokrasi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar SMSI, Yuddy Chrisnandi, yang juga mantan Duta Besar RI untuk Ukraina, menekankan pentingnya posisi SMSI sebagai kekuatan yang mampu menjadi tulang punggung, katalisator, sekaligus stabilisator dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Yuddy, peran tersebut harus dijalankan dengan tetap berpegang pada konstitusi dan kepentingan nasional. Dukungan terhadap pemerintah patut diberikan sepanjang orientasi dan niat kebijakan tetap diarahkan untuk kemajuan serta kesejahteraan rakyat.
Pandangan serupa disampaikan jurnalis senior Hersubeno Arif. Ia menilai kepemimpinan Presiden Prabowo perlu dilihat secara proporsional dan objektif.
Menurutnya, terdapat keberpihakan terhadap kepentingan nasional yang perlu menjadi perhatian publik. Karena itu, masyarakat perlu memberikan penilaian secara jernih dengan tetap mengedepankan sikap kritis terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Guru Besar STIK Polri Albertus, jurnalis senior Sukriansyah S. Latief, serta jajaran pengurus pusat SMSI.
Sebagai tindak lanjut, SMSI berencana merangkum berbagai pandangan dan gagasan yang berkembang dalam diskusi tersebut menjadi dokumen rekomendasi strategis serta karya literatur.
Dokumen tersebut nantinya akan disampaikan langsung kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi pemikiran dari industri media siber nasional.
Langkah ini sekaligus menegaskan posisi SMSI bahwa mendukung pemerintah bukan berarti meniadakan kritik. Sebaliknya, kritik yang objektif, konstruktif, dan berlandaskan kepentingan publik merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai amanat konstitusi.
Postingan
0 Komentar