Hari Pajak 2026 Diperingati Serentak, DJP Tegaskan Pajak Fondasi Indonesia Tangguh

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperingati Hari Pajak 2026 secara serentak di seluruh Indonesia pada Selasa (14/7/2026) dengan mengusung tema "Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh." Tema tersebut menegaskan peran strategis pajak sebagai fondasi pembangunan nasional sekaligus instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

Hari Pajak diperingati setiap tanggal 14 Juli sebagai momentum bersejarah ketika kata "pajak" pertama kali dicantumkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peringatan ini kemudian ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 sebagai pengingat akan pentingnya peran pajak bagi keberlangsungan negara.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak pada semester pertama 2026 menunjukkan hasil yang positif. Hingga pertengahan tahun, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Angka tersebut juga tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan ini menunjukkan fundamental ekonomi yang semakin kuat. Momentum ini harus terus dijaga agar target penerimaan dapat tercapai secara optimal. Kita harus terus berupaya menciptakan kinerja penerimaan yang berkelanjutan demi kesehatan fiskal negara," ujar Bimo.

Menurut DJP, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga berbagai pelayanan publik lainnya. Semakin baik penerimaan pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026, DJP menggelar berbagai kegiatan secara serentak di seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan tersebut melibatkan pegawai, wajib pajak, mitra strategis, serta masyarakat melalui kegiatan sosial, edukasi perpajakan, olahraga, seni, hingga forum dialog perpajakan.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, DJP ingin menumbuhkan kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk gotong royong seluruh elemen bangsa.

Dana yang dihimpun dari pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, subsidi, bantuan sosial, hingga pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Peringatan Hari Pajak 2026 juga menjadi momentum bagi DJP untuk terus mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, memperkuat kepercayaan publik, serta meningkatkan kualitas layanan perpajakan melalui transformasi digital, penguatan integritas, dan pendekatan yang semakin kolaboratif.

Melalui semangat "Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh," DJP mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

 Kontribusi setiap wajib pajak diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Read More

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Perkuat Sinergi Bersama Pemprov Bengkulu

Bengkulu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, dengan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, di Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (1/7).

Dalam audiensi tersebut, Sigit didampingi Kepala KPP Pratama Bengkulu Satu Raden Rara Endah Padminingrum, Kepala KPP Pratama Bengkulu Dua Agus Pramono, Kepala KPP Pratama Curup Imam Kasro'i, Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Edy Prayitno, serta Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Nadia Riasari Wisatayanti.

Pada kesempatan tersebut, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung memaparkan perkembangan penerimaan pajak di Provinsi Bengkulu. Hingga 29 Juni 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1,09 triliun atau 38,38 persen dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp2,86 triliun. Capaian tersebut menunjukkan perlunya dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Provinsi Bengkulu.

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung juga menyampaikan bahwa target penerimaan pajak Provinsi Bengkulu sebesar Rp2,86 triliun setara dengan sekitar 34,25 persen dari alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diterima Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 sebesar Rp8,35 triliun. Data tersebut menunjukkan pentingnya peran penerimaan pajak dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam audiensi tersebut, Sigit Danang Joyo menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen utama pembiayaan pembangunan yang keberhasilannya memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Pajak itu instrumen utama pembiayaan pembangunan, jadi sinergi yang kuat antara DJP dan Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan sekaligus mendukung pembangunan daerah Bengkulu yang berkelanjutan," ujar Sigit.

Selain membahas perkembangan penerimaan pajak, Sigit juga menyampaikan harapan agar Gubernur Bengkulu berkenan menjadi keynote speaker pada Tax Gathering Provinsi Bengkulu yang direncanakan akan diselenggarakan pada 29 Juli 2026.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan otoritas perpajakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan kepatuhan perpajakan.

Pada kesempatan yang sama, Sigit memaparkan potensi ekonomi Provinsi Bengkulu yang dapat terus dioptimalkan sebagai basis penerimaan pajak, antara lain sektor industri pengolahan, administrasi pemerintahan, perdagangan besar dan eceran, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, serta aktivitas keuangan dan asuransi.

Audiensi tersebut juga membahas tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Provinsi Bengkulu yang telah mencapai 87,19 persen. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berharap capaian tersebut terus meningkat melalui penguatan edukasi perpajakan, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam membangun budaya kepatuhan pajak.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk terus memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan.

" Pemerintah Provinsi Bengkulu siap mendukung berbagai upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan, karena pada akhirnya manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik di Bengkulu," ujar Helmi.

Helmi juga menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Tax Gathering Provinsi Bengkulu sebagai forum yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan otoritas perpajakan untuk membangun komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Audiensi ini menjadi bagian dari komitmen bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung serta Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk terus memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

Read More

Rugikan Negara Rp3,4 Miliar, Direktur PT Sultan Dalil Energy Divonis 3 Tahun Penjara

Bandar Lampung – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan vonis pidana penjara selama tiga tahun kepada Direktur PT Sultan Dalil Energy (SDE), Risman Aga Yordana, dalam perkara tindak pidana perpajakan yang merugikan negara miliaran rupiah.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan tertuang dalam Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2026/PN Tjk. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Selain hukuman penjara, Risman juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp6.645.890.564. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun enam bulan.

Kasus ini bermula dari penggunaan faktur pajak fiktif dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Sultan Dalil Energy untuk Tahun Pajak 2022. Berdasarkan fakta persidangan, faktur-faktur tersebut digunakan dalam kegiatan usaha jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ilegal yang dijalankan tanpa memiliki Izin Niaga Umum.

Dalam menjalankan aksinya, terdakwa memperoleh dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari sejumlah perusahaan, yakni PT Alula Berkarya Sejahtera, PT Primamitra Multi Wirasta, PT Sembilan Muara Abadi Petroleum Gas, dan PT Pancaran Sukma Energy.

Sebanyak 30 faktur pajak digunakan dengan total Dasar Pengenaan Pajak (DPP) mencapai Rp32,6 miliar dan nilai PPN sebesar Rp3,56 miliar. Faktur-faktur tersebut kemudian dikreditkan sebagai Pajak Masukan guna mengurangi kewajiban PPN yang seharusnya disetorkan kepada negara.

Dari hasil perhitungan yang terungkap selama persidangan, tindakan tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp3.429.644.000. Adapun bagian kerugian yang dibebankan kepada terdakwa sesuai perannya dalam perkara ini mencapai Rp3.322.945.282.

Majelis hakim juga mengungkap bahwa tindak pidana tersebut tidak dilakukan seorang diri. Perbuatan tersebut dilakukan bersama Komisaris PT Sultan Dalil Energy, Asta Putra Wibowo. Terhadap yang bersangkutan, penyelesaian perkara direncanakan melalui mekanisme pembayaran kerugian pada pendapatan negara sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Korwas PPNS Polda Lampung, serta Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan bentuk komitmen DJP dalam menegakkan hukum perpajakan secara adil, profesional, dan konsisten.

“DJP selalu mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi, pelayanan, dan pengawasan untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Namun terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, penegakan hukum merupakan langkah yang harus ditempuh untuk menjaga rasa keadilan dan integritas sistem perpajakan,” ujarnya.

Menurut Sigit, penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Putusan ini menjadi salah satu bukti nyata upaya DJP dalam menjaga integritas sistem perpajakan nasional serta menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. DJP juga mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Redaksi)

Read More

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Kanwil DJP Bengkulu-Lampung Perkuat Sinergi Bersama PSMTI Lampung

Bandar Lampung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung memperkuat kolaborasi strategis dengan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia melalui kegiatan Sosialisasi Perpajakan dalam bentuk sarasehan yang berlangsung di Lampung Marriott Resort & Spa, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat sinergi antara otoritas perpajakan dan para pelaku usaha yang tergabung dalam PSMTI guna mendorong peningkatan kepatuhan pajak serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Sebagai tuan rumah, Ketua PSMTI Provinsi Lampung, Christian Chandra, bersama jajaran pengurus menyambut langsung Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, yang hadir didampingi para pejabat administrator di lingkungan DJP wilayah Lampung.

Antusiasme tinggi terlihat dari ratusan anggota PSMTI yang mayoritas merupakan pelaku usaha dan penggerak ekonomi daerah. Dalam sambutannya, Christian Chandra menegaskan bahwa pemahaman perpajakan yang komprehensif merupakan fondasi penting bagi dunia usaha untuk berkembang secara legal, sehat, dan berkelanjutan.

“Pemahaman regulasi yang tepat adalah kunci bagi para pelaku usaha untuk bertumbuh secara legal, sehat, dan berkelanjutan. Di sisi lain, kepatuhan pajak merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional,” ujarnya.

Dalam paparannya, Sigit Danang Joyo menyampaikan bahwa perekonomian Lampung menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Berbagai sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri pengolahan, dan UMKM terus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

“Anggota PSMTI merupakan bagian penting dari pelaku usaha dan penggerak ekonomi di Provinsi Lampung. Saya meyakini anggota PSMTI adalah wajib pajak yang patuh. Melalui sinergi yang baik antara DJP dan PSMTI, kita dapat bersama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional,” kata Sigit.

Ia menambahkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban kepada negara, tetapi juga berperan menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan. Ketika seluruh pelaku usaha menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, persaingan usaha akan berlangsung lebih sehat dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari kegiatan, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung bersama KPP Madya Bandar Lampung menghadirkan booth layanan perpajakan yang dapat dimanfaatkan anggota PSMTI untuk berkonsultasi secara langsung mengenai hak dan kewajiban perpajakan, memperoleh informasi layanan terbaru, serta mendapatkan pendampingan atas berbagai permasalahan perpajakan yang dihadapi.

Melalui penguatan sinergi antara DJP dan PSMTI, diharapkan tingkat kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat terus meningkat. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi Lampung yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Read More

Komite OSIS Nasional Indonesia Lantik Kepengurusan Forum OSIS Provinsi Bengkulu

BENGKULU - Dalam rangka mensukseskan kegiatan pembinaan kesiswaan baik disekolah ataupun madrasah melalui OSIS, oleh sebab itu Komite OSIS Nasional Indonesia hadir untuk Pembina dan Pengurus OSIS diseluruh Indonesia salah satunya yakni di Provinsi Bengkulu.

Penting generasi muda untuk kemajuan Tanah dan Air kita di Indonesia sangatlah penting, tutur Ahmad Wahyu Saputra selaku Ketua Umum DPP Komite OSIS Nasional.

Mengapa demikian, karena estafet kepemimpinan ini akan dilanjutkan oleh para regenerasi kita, Salah satunya oleh para pelajar SMA/SMK/MA sederajat yang tergabung di Forum Komunikasi OSIS Bengkulu.

Demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 Komite OSIS Nasional terus hadir dan berkontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Salah satunya adalah dengan mensupport segala bentuk kegiatan komunitas, organisasi atau apapun yang berkaitan tentang kemajuan pendidikan di Indonesia, pungkas Ahmad.

Senada dengan Ketua Umumnya, Ihza selaku Ketua DPD I Komite OSIS Nasional Provinsi Bengkulu menambahkan, bahwa perkembangan kemajuan bangsa tidak akan pernah luput dari keikutsertaan pelajar dan pemuda dalam membangun peradaban bangsa.

Bangsa ini akan maju dan pesat dikemudian hari, ditentukan oleh generasinya saat ini. Apabila kita bisa mempersiapkan para pelajar kearah yang positive dan bermanfaat insya allah lima sampai dengan 10 tahun yang akan datang, mereka bisa membawa Indonesia bersama menyongsong kejayaannya kelak.

Kami juga berpesan semoga kedepannya Forum OSIS Provinsi Bengkulu dapat memberikan sebuah efek dan gebrakan positive yang lebih baik bagi pelajar. Tambah Ihza.(*)

Read More

Peringatan Dini BMKG Sabtu, 20 November 2021: Sejumlah Wilayah Berpotensi Alami Cuaca Ekstrem

    

Ilustrasi- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca di Indonesia untuk Sabtu (20/11/2021).

GARIS KOMANDO - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca di Indonesia untuk Sabtu (20/11/2021).

Dikutip dari laman resmi BMKG, sejumlah kabupaten/kota di 28 provinsi berpotensi mengalami cuaca ekstrem, yakni hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Berikut daftar peringatan dini BMKG di kabupaten/kota untuk besok, Sabtu (20/11/2021): 

ACEH

Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Tripe Jaya, Pulo Aceh.

xxx

BALI

Sebagian besar wilayah Bali.

BANGKA BELITUNG

Bangka, Kota Pangkalpinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur.

BANTEN

Pandeglang bagian barat dan utara, Lebak bagian timur dan selatan.

BENGKULU

Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur.

DI YOGYAKARTA

Sleman, Kota Yogyakarta, Kulon Progo bagian utara. 

DKI JAKARTA

Jakarta Timur, Jakarta Selatan.

GORONTALO

Asparaga, Suwawa, Pinogu, Limboto, Kota Gorontalo.

JAMBI

Mauro Jambi, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Tanjung Jabung Timur.

JAWA BARAT

Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, Krawang, Subang, Purwakarta, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Majalengja, Kuningan, Sumedang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran.

JAWA TENGAH

Wilayah pegunungan bagian tengah, Jawa Tengah bagian timur, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Kota Surakarta.

JAWA TIMUR

Surabaya, Gresik, Nganjuk, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kabupaten dan Kota Blitar, Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Sumenep, Surabaya, Mojokerto, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Kabupaten dan Kota Madiun, Ngawi, Magetan, Kabupaten dan Kota Kediri, Pulau Bawean. 

KALIMANTAN BARAT

Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sekadau, Pontianak.

KALIMANTAN SELATAN

Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, Tapin, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara. 

KALIMANTAN TENGAH

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. 

KALIMANTAN TIMUR

Tanjung Redeb, Laham, Tabang, Muara Ancalong, Samarinda, Kelay, Melak, Lora Iram, Muara Jawa, Muara Muntai, Muara Wahau, Long Bagun, Loa Janan Ilir, Sebulu, Kongbeng, Long Apari, Sangatta, Muara Badak. 

KALIMANTAN UTARA

Lumbis, Malinau Selatan, Peso, Sei Menggaris, Sembakung Atulai, Sesayap, Sungai Boh, Tulin Onsoi, Malinau, Tana Tidung, Lumbis Ogong, Peso Hilir, Tana Lia, Tanjung Palas Timur, Nunukan, Tanjung Selor, Tarakan, Bunyu, Sekatak, Pujungan, Tanjung Palas Utara, Bahau Hulu, Kayan Hilir. 

LAMPUNG

Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah.

NUSA TENGGARA BARA

Mataram, Lombok Barat, Lombok utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Kabupaten dan Kota Bima, Dompu.

NUSA TENGGARA TIMUR

Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagakeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Belu, Malaka, TTS, TTU, Kupang.

PAPUA

Airu. 

RIAU

Kampar, Bengkalis, Kota Pekanbaru, Rokan Hulu, Siak, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Kepulauan Pelalawan.

SULAWESI BARAT

 Polewali Mandar, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah.

SULAWESI SELATAN

Wilayah Sulawesi Selatan bagian utara dan barat. 

SULAWESI TENGAH

Palu, Donggala, Sigi, Parimo, Poso, Touna, Tolitoli, Buol, Morowali, Morowalli Utara, Banggai, Banggau Laut, Banggai Kepulauan.

SULAWESI TENGGARA

Buton Selatan.

SUMATERA BARAT

Lima Puluh Kota, Dharmasraya.

SUMATERA SELATAN

Banyuasin, OKI, Lahat, OKU Selatan, OKU, Musi Banyuasin, PALI, Prabumulih, Muara Enim, Ogan Ilir, OKU Timur, OKU Selatan, Palembang, OKU.

Sumber

Read More

Polda Lampung Amankan 2 Pelaku Curat Pecah Kaca Mobil Lintas Provinsi

BANDAR LAMPUNG -- Kerjasama Tekab 308 Polda Lampung dan Tekab 308 Polres Lampung Utara buahkan hasil dengan mengamankan 2 tersangka kasus curat dengan modus pecah kaca mobil dan gembes ban pada Tanggal 12 November 2021.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Lampung AKBP Reynold Elisa Hutagalung melalui Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, tersangka yang berhasil di amankan tersebut berinisial AN dan AR, sementara 7 tersangka lainnya masih dalam pengejaran aparat Kepolisian.

"Tersangka dengan inisial AN dan AR kita tangkap di Provinsi Bengkulu, karena mereka berasal dari daerah yang sama yaitu kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu", kata Pandra, Minggu (14/11/2021).

Menariknya dari kasus tersebut, salah satu tersangka yang berhasil diamankan berinisial AN, ternyata residivis tahun 2008 atas kasus curat di wilayah Tangerang Selatan.

"Peran dari kedua tersangka, memantau dan menentukan target korban di bank serta mengikuti korban sampai ditempat eksekusi dengan menggunakan motor N-Max bergoncengan," imbuh Pandra.

"Dari keterangan awal kedua tersangka, bahwa bukan hanya di Provinsi Lampung, di bulan November ini, kedua tersangka bersama 7 orang tersangka lainnya melakukan Curas/Curat di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara yang terjadi di tanggal 10 November 2021 dengan kerugian 400 juta", tutup Pandra.

Diberitakan sebelumnya, kejadian berawal pada hari Senin 01 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB ketika Anton Cawis (korban) dari bank BRI cabang mengambil uang tunai sebesar 165 juta, saat hendak mengantar keluarga ke klinik Indra, mobil Toyota Avanza yang di kemudikan korban bannya gembes, lalu korban memarkirkan kendaraannya di jln. Ahmad Akuan Rejosari Kotabumi Lampung Utara untuk menambal ban, ketika turun dari mobil, korban melihat kaca belakang mobil sudah pecah serta uang 165 juta didalam mobil sudah raib. [Sur]

Read More

ACT-MRI Buka Posko dan Dapur Umum untuk Korban Banjir Bengkulu

Bengkulu - Sudah 3 hari Bencana Banjir melanda Bengkulu. Banjir yang berasal dari luapan Sungai akibat tingginya curah hujan yang mengguyur kota Bengkulu pada Hari Senin lalu.

Kini Kondisi Banjir Bengkulu, sudah berangsur-angsur surut. Akan tetapi, warga yang terdampak Banjir masih waspada dan masih mengungsi dan mendiami tenda-tenda darurat yang mereka bangun sendiri.

Alhamdulillah pada hari ini Rabu (20/10/20), ACT-MRI Bengkulu membuka Posko dan Dapur Umum di daerah Tanggul Perumahan Ejuka, Bentiring Permai. Sebab, Perumahan Ejuka menjadi salah satu titik terparah Bencana Banjir di Kota Bengkulu.  

Dengan membuat Dapur Umum yang bekerjasama dengan warga sekitar. Dapur umum akan beroperasi sebagai penyedia makan gratis untuk korban terdampak Banjir di Perumahan Ejuka. 

“Inilah Ikhtiar kami yang bisa dilakukan. Dengan membuka Posko Dapur Umum. InsyaAllah ini akan bisa menjadi lokasi tempat pendistribusian ke korban-korban yang terdampak Banjir. Lalu kelak akan ada kegiatan Aksi Medis untuk bisa meminimalisir penyakit-penyakit saat Bencana Banjir ini,” pungkas Randa selaku Program ACT Bengkulu.

Posko yang di dirikan oleh team ACT-MRI Bengkulu juga akan berfungsi untuk tempat penerimaan bantuan dari masyarakat umum. Ibu Meti warga korban banjir di Kota Bengkulu mengatakan

“Kami sangat terbantu akan hadirnya ACT-MRI Bengkulu. Sebab disaat kami dalam kesusahan, mereka hadir merelakan tenaga mereka untuk bisa memberikan bantuan berupa Makan di Dapur Umum ini,” tuturnya. [Sur]

Read More