MBG Diharapkan Jadi Pengungkit Ekonomi, DPRD Lampung Soroti Peran Petani Lokal

BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar mampu menjadi pengungkit ekonomi daerah, khususnya bagi para petani di Provinsi Lampung.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satuan Tugas MBG dan Koordinator Wilayah MBG Lampung di ruang rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (20/4/2026).

Menurut Ahmad Basuki, potensi ekonomi dari program MBG sangat besar. Ia menyebutkan total anggaran MBG di Lampung setiap bulannya diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun. Besarnya anggaran tersebut dinilai harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Program MBG yang digulirkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional disebutnya memiliki potensi sebagai insentif fiskal bagi daerah, meskipun aliran anggarannya tidak melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Anggaran yang besar ini harus bisa ditangkap sebagai peluang, terutama untuk mendorong peningkatan ekonomi petani di Lampung,” ujar Ahmad Basuki.

Ia menambahkan, sekitar 70 persen anggaran MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan baku makanan seperti beras, susu, daging, telur, dan komoditas lainnya. Dengan struktur ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor pertanian, program ini dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan.

Namun demikian, Ahmad Basuki mengingatkan agar pengadaan bahan baku tidak bergantung pada produk luar daerah atau industri besar. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan semangat program yang seharusnya memberdayakan potensi lokal.

Komisi II DPRD Lampung saat ini juga tengah mendalami secara rinci jumlah dapur MBG serta potensi anggaran yang masuk ke daerah. Langkah ini dilakukan untuk merancang strategi optimalisasi agar dampak ekonomi program dapat dirasakan lebih luas.

Sementara itu, Kepala KPPG Lampung-Bengkulu, Achmad Heri Setiawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 1.071 dapur MBG yang telah beroperasi di Lampung. Selain itu, sekitar 1.120 dapur lainnya masih dalam tahap persiapan.

Ia menjelaskan, setiap dapur MBG rata-rata mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per tahun. Bahkan, terdapat kebijakan baru di mana tenaga pendidik juga mulai menjadi penerima manfaat dari program tersebut.

Meski demikian, Heri mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait operasional dapur yang belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya persyaratan sumber daya manusia serta administrasi.

Selain itu, keluhan masyarakat terkait menu makanan yang dinilai kurang variatif juga menjadi perhatian. Keterbatasan kemampuan penyedia dalam menyusun menu serta kendala distribusi bahan baku disebut menjadi faktor utama.

Pihaknya berharap berbagai kendala tersebut dapat segera diatasi agar pelaksanaan program MBG di Lampung dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Read More

Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Entry Meeting BPK RI

JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 untuk Wilayah V yang meliputi provinsi di Sumatera dan Jawa. 

Entry meeting menjadi forum penting bagi BPK RI untuk menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi audit, serta fokus utama dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah, dan juga dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kehadiran Ketua DPRD dan Gubernur Lampung dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen kuat antara unsur legislatif dan eksekutif dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, didapuk menyampaikan sambutan mewakili pimpinan DPRD provinsi se-Wilayah V Sumatera dan Jawa.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas peran pentingnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPRD siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK, serta mendorong pemerintah daerah untuk kooperatif dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung,” ujar A. Giri Akbar.

Ia juga menekankan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir, melainkan harus diiringi dengan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.

“Opini WTP penting, namun yang lebih utama adalah bagaimana kita memastikan adanya perbaikan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk dalam mengawal tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK, guna memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat dan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Sementara itu, kehadiran Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kegiatan ini turut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Kegiatan Entry Meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., CA., CFE., CFRA., CSFA., QIA. Turut hadir Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H., para Gubernur di wilayah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, para Ketua DPRD Provinsi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota, para Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, para Kepala Perwakilan BPK di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, 

Serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, serta tamu undangan lainnya.

Melalui pelaksanaan entry meeting ini, diharapkan seluruh entitas pemeriksaan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Partisipasi aktif pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung, menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan berintegritas. 

Read More

DPRD Lampung Dukung Mahasabha XIV KMHDI, Ketua DPRD Hadir Bersama Ketua MPR RI dan Gubernur

Bandar Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., menunjukkan dukungan penuh terhadap pergerakan mahasiswa nasional dengan menghadiri pembukaan Mahasabha XIV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung, Rabu (01/04/2026).

Kehadiran Ketua DPRD Lampung tersebut bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani, S.Sos., dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., menegaskan sinergi kuat antara legislatif dan pemerintah dalam mendukung penguatan sumber daya manusia serta percepatan pembangunan daerah.

Mahasabha XIV KMHDI menjadi momentum strategis untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi kemahasiswaan. Turut hadir Anggota DPD RI Bustami Zainudin dan Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf serta anggota DPRD Provinsi Lampung.

Kegiatan diawali dengan penyambutan adat melalui Tari Sigeh Pengunten yang mencerminkan keramahan masyarakat Lampung serta menjunjung tinggi nilai budaya di tengah keberagaman.

Dalam sambutannya, Ahmad Muzani, S.Sos., menekankan pentingnya persatuan nasional dan peran pemuda dalam mengawal arah bangsa.

 Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum melahirkan kepemimpinan masa depan serta memperkuat nilai Dharma di era digital.

Ia juga menegaskan bahwa kemajuan Lampung ditentukan oleh kualitas SDM, didukung penguatan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Sektor pertanian seperti padi, jagung, dan singkong dinilai memberi dampak positif bagi kesejahteraan petani.

Kehadiran Ketua DPRD Lampung bersama pimpinan nasional dan daerah mencerminkan sinergi kelembagaan. DPRD berkomitmen mengawal hasil Mahasabha agar dapat diimplementasikan dalam kebijakan daerah.

Acara ditutup dengan doa lintas agama yang mencerminkan semangat toleransi di Bumi Ruwa Jurai. Kegiatan ini sekaligus menegaskan kesiapan Lampung sebagai tuan rumah agenda nasional.

Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. 

Read More

DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringati hari Jadi Provinsi Lampung

Bandar Lampung— DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati hari Jadi Provinsi Lampung, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kesejahteraan.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., dan dihadiri Wakil Ketua I Khostiana, SE. MH, Wakil Ketua II Ismet Roni, SH. MH, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, M.A.Pd, Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal, S.E., M.M serta anggota DPRD Provinsi Lampung.

Penghormatan disampaikan kepada Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., hadir langsung bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, jajaran TNI-Polri, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Pimpinan instansi vertikal 

Dalam sambutannya, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi atas capaian Pemprov Lampung dalam berbagai bidang pembangunan. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman, meningkatkan pembangunan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta membuka lapangan kerja guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Perjalanan Provinsi Lampung bukanlah perjalanan yang singkat. Banyak pengorbanan yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melanjutkannya,” ujar Giri.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela., M.M., menyampaikan arah pembangunan Provinsi Lampung yang difokuskan pada kemajuan, daya saing, dan kemandirian ekonomi. Ia menekankan pencapaian pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur strategis, serta program kebijakan yang meringankan beban masyarakat, termasuk penghapusan uang komite sekolah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, persembahan Tari Sigeh Pengunten, Gitar Tunggal Lampung dari Sanggar Seni Keratuan Lampung, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, serta penyampaian pengantar sidang.

Sebagai bentuk pelestarian budaya, seluruh peserta mengenakan busana adat Lampung. Pada kesempatan ini, dilakukan penyerahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) desain Menara Siger, ciptaan Anshori Djausal, kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Menara Siger sebagai ikon daerah telah memperoleh pengakuan HKI dan menjadi simbol kebanggaan masyarakat Lampung.

“Kami sangat mengapresiasi pencapaian ini. Warisan budaya kita kini terlindungi secara hukum dan menjadi kado istimewa bagi Provinsi Lampung,” kata Ketua DPRD.

Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung juga memberikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya pada momen hari besar keagamaan.

Sidang paripurna ditutup dengan foto bersama Gubernur, Forkopimda, dan Pimpinan DPRD, diikuti prosesi potong tumpeng sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur.

Melalui peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung, DPRD menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan demi kemajuan dan kesejahteraan Bumi Ruwa Jurai. (*)

Read More

DPRD Provinsi Lampung Hadiri Upacara HUT ke-62, M. Syukron Muchtar Bacakan Sejarah Singkat Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/3/2026).

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Mukhtar, Lc., M.Ag., mendapat kehormatan membacakan sejarah singkat berdirinya Provinsi Lampung. 

Disampaikan Syukron, Lampung awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, Provinsi Lampung resmi berdiri pada 18 Maret 1964 dengan Bandar Lampung sebagai ibu kota, hasil perjuangan para tokoh lokal yang menegaskan identitas, pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Sejak saat itu, Lampung terus berkembang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pertanian di Pulau Sumatera.

Upacara dipimpin Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., selaku inspektur upacara mewakili Gubernur Lampung. Turut hadir jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta peserta upacara dari TNI, Polri, dan ASN.

Dalam amanat yang dibacakan, Wakil Gubernur menyampaikan arah pembangunan Provinsi Lampung yang menekankan pada Lampung maju, berdaya saing, dan mandiri secara ekonomi. “Dirgahayu ke-62 Provinsi Lampung. Peringatan ini menjadi momentum untuk menegaskan arah pembangunan ke depan,” ujarnya.

Capaian pembangunan saat ini merupakan hasil kerja keras pendahulu, dengan Provinsi Lampung berkembang sebagai lumbung pangan nasional dan penggerak ekonomi di Sumatera. 

Beberapa indikator makro menunjukkan perkembangan positif: pertumbuhan ekonomi 5,28 persen, tingkat kemiskinan 9,66 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,98 (kategori tinggi). Inflasi tahun 2025 tercatat terendah di Sumatera dan kedua terendah nasional.

Di bidang tata kelola pemerintahan, SAKIP meningkat ke predikat BB, serta Provinsi Lampung meraih penghargaan provinsi dengan kualitas pelayanan publik tertinggi secara nasional.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui Program Desaku Maju, peningkatan infrastruktur dengan kemantapan jalan 79,79 persen, serta transformasi digital melalui aplikasi Lampung-In dengan lebih dari 30.000 pengguna.

Meski capaian positif diraih, tantangan pembangunan masih ada, termasuk keterbatasan fiskal dan dinamika global. Perencanaan yang efektif, efisien, dan kolaboratif menjadi kunci menghadapi tantangan tersebut.

HUT ke-62 Provinsi Lampung mengusung tema “Membangun Bersama Lampungku Maju”, sebagai wujud komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan menuju visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.

DPRD Provinsi Lampung melalui M. Syukron Muchtar mengajak seluruh masyarakat memperkuat sinergi dan menghargai jasa para pahlawan serta pendahulu dalam membangun Provinsi Lampung. DPRD berharap agar sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga pembangunan Lampung dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warga Lampung.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan sejumlah penghargaan atas prestasi kerja dan dedikasi kepada jajaran perangkat daerah, instansi, serta individu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Adapun daftar penerima penghargaan yang diserahkan dalam upacara tersebut meliputi: Penghargaan Evaluator Internal SAKIP & Dukungan Digitalisasi, Penghargaan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025, Penghargaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2025, Pegawai Penerima Penghargaan pada Unit Pelayanan Publik, Penyerahan Tali Asih KORPRI kepada Pensiunan.(*)

Read More

Ketua DPRD Lampung Hadiri Halalbihalal Pemprov, Tegaskan Sinergi Kuat untuk Percepatan Pembangunan

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., menghadiri kegiatan halalbihalal yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung usai Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, di Lapangan Korpri, Senin (30/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., didampingi unsur Forkopimda, di antaranya Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, S.I.K., M.H., serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, S.T., M.T., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza dan Ketua IKAD DPRD Provinsi Lampung Irene Fransisca. Kegiatan ini juga diikuti jajaran ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung juga tampak hadir, di antaranya Ketua Komisi V Yanuar Irawan, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi IV Iswan H. Cahya, S.H., M.H., Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Fahrorrozi, S.T., M.T., Anggota Komisi I Yozi Rizal, S.H., serta Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Desca Paksi Moeda, S.T., M.T., M.M.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa momentum halalbihalal menjadi sarana penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar unsur pemerintahan.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung, kami mengucapkan selamat Idulfitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga nilai-nilai Ramadan dapat terus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Giri.

Ia juga mengapresiasi kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tetap menunjukkan dedikasi dan profesionalitas selama bulan Ramadan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, sinergi yang terjalin antara legislatif, eksekutif, dan Forkopimda merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., Dalam sambutannya menegaskan bahwa Ramadan menjadi momentum pembentukan karakter aparatur yang sabar, disiplin, dan berintegritas.

“Nilai-nilai Ramadan harus terus dijaga setelah bulan suci berakhir, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga mengajak seluruh ASN untuk memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai bagian dari budaya kerja, serta terus meningkatkan kinerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Kegiatan halalbihalal ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan, meningkatkan koordinasi, serta meneguhkan komitmen seluruh elemen pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung. 

Read More

DPRD Provinsi Lampung Gelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II dalam rangka penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (30/3/2026).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., serta dihadiri Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M. 

Turut hadir dalam rapat paripurna Wakil Ketua I Khostiana, S.E., M.H., Wakil Ketua II Ismet Roni, S.H., M.H., Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, M.A., Pd., dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara S Rizal, S.E., M.M., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan anggota DPRD Provinsi Lampung.

Mengawali jalannya rapat paripurna, pimpinan sidang mengajak seluruh peserta untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya rapat paripurna dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, sesuai dengan tata tertib DPRD, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M., membacakan surat-surat masuk sebagai bagian dari kelengkapan administrasi persidangan sebelum memasuki agenda utama.

Agenda rapat paripurna ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Dalam rapat tersebut, juru bicara Pansus, Lesty Putri Utami, S.H., M.Kn., menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Laporan Pansus tersebut mencakup tiga objek pemeriksaan utama, yakni laporan hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan operasional Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2025 pada PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) beserta anak perusahaan dan instansi terkait lainnya.

Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam penyampaiannya, Pansus menguraikan berbagai temuan, catatan penting, serta rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa penyampaian laporan Pansus ini merupakan wujud komitmen DPRD dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD Provinsi Lampung mendorong agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kinerja instansi terkait. 

Dengan demikian, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.

Read More

DPRD Kota Bandar Lampung Gelar Sosialisasi Pembinaan IPWK untuk Perkuat Wawasan Kebangsaan

Bandar Lampung – DPRD Kota Bandar Lampung menggelar kegiatan sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) pada Sabtu (28/3/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Pangeran Antasari, Gang H. Thobari No.49, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Muhammad Darmawansyah,menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan serta memperkuat rasa cinta tanah air di tengah masyarakat.

Menurutnya, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi hal penting agar masyarakat tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Pada dasarnya seluruh masyarakat Indonesia sudah mengetahui Pancasila. Yang terpenting adalah bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan program resmi DPRD, bukan kegiatan pribadi. Setiap anggota dewan melaksanakan kegiatan serupa di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dengan melibatkan sekitar masyarkat sekitar

Kegiatan tersebut juga menyasar wilayah-wilayah yang dinilai masih membutuhkan penguatan pemahaman terkait ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, khususnya di daerah dengan tingkat pemahaman masyarakat yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan IPWK bergantung pada ketersediaan anggaran di DPRD. Jika anggaran mencukupi, maka kegiatan akan dilaksanakan secara rutin, namun tetap memperhatikan skala prioritas.

“Semua kegiatan itu ada prioritasnya. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi pembinaan mental dan ideologi masyarakat juga sangat penting,” jelasnya.

Ia juga mencontohkan bahwa pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat luas. Hal yang sama berlaku pada kegiatan pembinaan ideologi, yang dinilai penting untuk membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Bandar Lampung berharap dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga memiliki karakter kuat, berjiwa nasionalisme, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Read More

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-29 Tanggamus, Momentum Perkuat Pembangunan dan Kebersamaan

Kabupaten Tanggamus — Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersama DPRD menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kabupaten Tanggamus Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 27 Maret 2026, di ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh berbagai unsur penting daerah, di antaranya perwakilan Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Binarti Bintang, Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi, Wakil Bupati Agus Suranto, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi, hingga insan pers.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Rangga Putra Hakim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan HUT ke-29 sebagai momentum mempererat silaturahmi dan meningkatkan kontribusi dalam pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa sejak berdiri pada 21 Maret 1997, Kabupaten Tanggamus telah mengalami berbagai perkembangan, namun masih terdapat sejumlah sektor prioritas yang perlu ditingkatkan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat.

“Melalui momentum ini, mari kita rapatkan barisan, menyatukan langkah untuk terus maju bersama membangun Kabupaten Tanggamus yang kita cintai,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan HUT ke-29. Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-62 kepada Provinsi Lampung serta mengapresiasi sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pembangunan.

Mengusung tema “Dengan Semangat Kerja Jalan Lurus Kita Wujudkan Tanggamus yang Maju dan Sejahtera”, Bupati menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan kerja bersama dalam mencapai kemajuan daerah.

Ia memaparkan sejumlah capaian membanggakan Kabupaten Tanggamus dalam satu tahun terakhir, di antaranya:

Juara Umum MTQ tingkat Provinsi Lampung 2025

Predikat Kabupaten Sangat Inovatif dari Kemendagri

Penghargaan Inovasi Membangun Negeri dari TV nasional

Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,52 persen

Penurunan angka kemiskinan menjadi 10,1 persen

Meski demikian, Bupati menegaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, pelayanan kesehatan, penanganan stunting, serta penguatan ekonomi daerah melalui hilirisasi produk unggulan.

“Tahun pertama adalah fondasi, maka tahun kedua ini harus menjadi tahun akselerasi dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga mengimbau seluruh instansi dan masyarakat untuk menggunakan logo resmi Kabupaten Tanggamus sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1997 guna menjaga identitas daerah.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan hari jadi ini sebagai sarana evaluasi dan memperkuat kebersamaan dalam pembangunan.

“Dengan kerja keras dan kebersamaan, saya yakin kita mampu mewujudkan Tanggamus yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.

Read More

DPRD Lampung Apresiasi Polda Bongkar Tambang Emas Ilegal di Way Kanan

LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengapresiasi langkah tegas Polda Lampung dalam mengungkap praktik tambang emas ilegal di wilayah Kabupaten Way Kanan.

Menurut Giri, penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan langkah penting untuk menertibkan kegiatan yang selama ini merugikan negara, merusak lingkungan, serta berdampak pada infrastruktur daerah.

Giri menjelaskan bahwa maraknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah di Lampung tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan dan fasilitas publik.

Hal tersebut terjadi akibat lalu lintas kendaraan pengangkut material tambang yang sering kali melebihi kapasitas dan tidak terkontrol.

“Kita apresiasi kinerja aparat kepolisian dalam hal ini Polda Lampung yang berhasil mengungkap praktik tambang emas ilegal. Selama ini banyak aktivitas tambang ilegal yang tidak memperhatikan aturan. Selain merusak lingkungan, aktivitas tersebut juga berdampak pada kerusakan jalan karena kendaraan angkutan yang melebihi kapasitas,” ujar Ahmad Giri Akbar, Kamis (13/3/2026).

Ia menilai penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dapat menjadi pintu masuk untuk menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin yang selama ini masih ditemukan di sejumlah daerah di Provinsi Lampung.

Menurutnya, langkah tegas tersebut sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus melindungi aset dan infrastruktur daerah.

Di sisi lain, Giri menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal juga harus dibarengi dengan penyusunan regulasi yang jelas. Saat ini, DPRD Provinsi Lampung tengah mendorong pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertambangan Rakyat.

Regulasi tersebut dinilai penting agar masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertambangan skala kecil dapat memiliki kepastian hukum serta menjalankan kegiatan secara tertib dan ramah lingkungan.

“Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pemerintah juga harus memberikan solusi melalui regulasi. Raperda tambang rakyat ini penting agar aktivitas pertambangan rakyat bisa diatur dengan baik dan tidak lagi berjalan secara ilegal,” kata Giri.

Selain itu, Giri juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat di sektor pertambangan. Dengan adanya kepastian hukum serta penertiban aktivitas ilegal, investor yang ingin berinvestasi secara resmi di Lampung akan memperoleh perlindungan hukum yang jelas.

“Kalau tambang ilegal ditertibkan dan regulasinya jelas, tentu akan berdampak positif terhadap kemudahan investasi di daerah. Kita ingin sektor pertambangan berjalan tertib, memberikan manfaat ekonomi, tetapi tetap menjaga lingkungan dan infrastruktur daerah,” ujarnya.

Ia berharap pengungkapan kasus tambang emas ilegal di Way Kanan dapat menjadi momentum untuk menata kembali tata kelola pertambangan di Lampung secara lebih tertib, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan daerah.

Read More

Ketua DPRD Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung Ikuti Rapat Kesiapan Angkutan Lebaran 2026

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriyah yang diselenggarakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/2/2026).

Pemprov Lampung Matangkan Persiapan  Pemerintah Provinsi Lampung menilai momentum Lebaran 2026 sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh persiapan angkutan mudik berjalan optimal.

Melalui rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan, berbagai langkah antisipatif disiapkan guna menyatukan gerak, memperkuat sinergi, serta membangun kolaborasi lintas sektor demi menjamin kelancaran arus mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah.

Rapat yang digelar di Bandar Lampung tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi perhubungan, BUMN, hingga pihak swasta. Fokus utama pembahasan mencakup kesiapan sarana dan prasarana transportasi, perbaikan infrastruktur jalan, pengamanan jalur mudik, serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah menargetkan seluruh perbaikan jalan, khususnya penanganan jalan berlubang di jalur strategis dan jalur mudik utama, dapat diselesaikan sebelum puncak arus mudik. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir potensi kecelakaan dan kemacetan yang dapat menghambat mobilitas masyarakat.

Sementara itu, aspek keamanan diperkuat melalui pelaksanaan Operasi Ketupat yang melibatkan kepolisian, TNI, serta instansi terkait lainnya. Operasi ini bertujuan memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap stabil dan kondusif selama periode Lebaran.

Selain pengamanan dan infrastruktur, pemerintah juga menjamin ketersediaan bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM), serta pasokan listrik dalam kondisi aman dan mencukupi. Koordinasi intensif dilakukan dengan distributor dan penyedia layanan energi guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat selama libur panjang.

Pemprov Lampung berharap, melalui rapat koordinasi ini, terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026 yang aman, tertib, lancar, dan nyaman bagi masyarakat.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, masyarakat di Provinsi Lampung diharapkan dapat melaksanakan perjalanan mudik dan merayakan Idulfitri dengan tenang, aman, serta penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta.

Read More

Semangat Juang di Atas Ring, Ketua DPRD Lampung Tutup Kejuaraan Tinju Amatir 2026

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua PERBATI Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara penutupan Kejuaraan Tinju Amatir Polresta Bandar Lampung Boxing Championship Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Mapolresta Bandar Lampung, Minggu (15/2/2026).

Dalam sambutannya, A. Giri Akbar menyampaikan apresiasi kepada Polresta Bandar Lampung selaku penyelenggara yang telah sukses melaksanakan kejuaraan sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet tinju berprestasi di Provinsi Lampung. 

Ia menilai kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan generasi muda melalui kegiatan positif serta upaya meningkatkan prestasi olahraga tinju di daerah.

Selama beberapa hari pelaksanaan kejuaraan, masyarakat telah disuguhkan pertandingan-pertandingan sengit yang penuh teknik, strategi, dan semangat juang tinggi. Setiap atlet yang naik ke atas ring menunjukkan keberanian luar biasa, tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga nama sasana, daerah, bahkan harapan keluarga dan masyarakat.

Kepada para atlet yang berhasil meraih juara, ia menyampaikan selamat serta berpesan agar mempertahankan prestasi, tidak cepat puas, dan terus berlatih dengan rendah hati. Kemenangan tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, baik di level provinsi, nasional, maupun internasional. Sementara kepada atlet yang belum meraih kemenangan, ia berpesan agar tidak pernah menyerah karena kekalahan merupakan bagian dari proses menuju kematangan dan kesuksesan.

Lebih lanjut, A. Giri Akbar berharap setelah kejuaraan ini selesai, semangat pembinaan tidak ikut berakhir. Latihan harus terus berjalan, pembinaan semakin diperkuat, serta evaluasi dilakukan guna menyelenggarakan kejuaraan yang lebih besar, lebih baik, dan lebih berkualitas di masa mendatang.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada para atlet Lampung yang sebelumnya berlaga pada Kejuaraan Nasional PERBATI di Jakarta dan berhasil membawa pulang enam medali, terdiri dari tiga medali emas yang diraih Nabila, Dira, dan Rico, dua medali perak oleh Nadine dan Rasya, serta satu medali perunggu oleh Erfandi.

Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi atlet lain untuk terus mengharumkan nama Lampung di kancah nasional maupun internasional.

Turut hadir dalam acara penutupan tersebut Wakil Kepala Polda Lampung Brigadir Jenderal Polisi Drs. Sumanto, M.Si., beserta Pejabat Utama Polda Lampung; perwakilan Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, S.E., M.M.; Kapolresta Bandar Lampung Komisaris Besar Polisi Alfret Jacob Tilukay, S.I.K., M.Si.; unsur Forkopimda Kota Bandar Lampung; Ketua KONI Provinsi Lampung atau yang mewakili; Ketua PERTINA atau yang mewakili; serta para pengurus PERBATI Provinsi Lampung.

Acara penutupan ditandai dengan penyerahan piala, medali, dan penghargaan kepada para pemenang di setiap kelas pertandingan serta sesi foto bersama panitia, atlet, dan tamu undangan.

Kejuaraan tinju amatir ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga sekaligus pembinaan generasi muda di Provinsi Lampung.

Read More

Sinergi Tanpa Sekat: DPRD, Pemprov, dan Jurnalis Bertanding dalam Turnamen IJP Lampung

BANDAR LAMPUNG — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, M. Rahmat Visa Ridi Arifin, hadir dalam Turnamen Mini Soccer Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung sekaligus peluncuran Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung Football Club, di Subanus Soccer Field. Sabtu (14/2/2026),

Kegiatan ini semakin meriah karena turut hadir dan ikut bermain di lapangan: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, ST., MT., Sekretaris DPRD Provinsi Lampung bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Ketua PWI Provinsi Lampung, Ketua IJP Lampung, sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung turut hadir mendukung jalannya turnamen.

Hadirnya DPRD secara aktif di lapangan menegaskan dukungan legislatif terhadap sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, ST., MT., menyampaikan bahwa turnamen ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan jurnalis.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik inisiatif IJP menggelar turnamen dan membentuk klub sepak bola internal sebagai langkah positif untuk mempererat komunikasi dan kemitraan.

M. Rahmat Visa Ridi Arifin menekankan pentingnya kemitraan legislatif dengan pemerintah dan media dalam pembangunan daerah.

“Pertandingan ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga sarana memperkuat kolaborasi antara DPRD, Pemprov, dan jurnalis. Menang atau kalah di lapangan, persahabatan dan sinergi adalah yang utama,” ujarnya.

Sekda Dr. Marindo Kurniawan, ST., MT., menambahkan bahwa suasana pertandingan berbeda dari pertemuan formal di kantor.

“Biasanya kita bertemu dalam rapat atau konferensi pers. Hari ini kita bertemu dalam suasana santai, seragamnya sama, di lapangan yang sama, dengan semangat kebersamaan,” katanya.

Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menyampaikan bahwa turnamen ini digagas Divisi Olahraga IJP untuk mempererat soliditas internal sekaligus membangun keakraban dengan Pemprov dan DPRD.

Ia juga membuka peluang pembinaan atlet mini soccer dari kalangan jurnalis, khususnya anggota PWI.

“Mainnya jangan terlalu keras, santai saja. Ini pemain lama semua,” selorohnya.Dalam pertandingan, Tim IJP A keluar sebagai juara dan menerima piala langsung dari Sekda Dr. Marindo Kurniawan, ST., MT. 

Sedangkan Tim Gubernur Lampung, meraih juara kedua dan menerima piala dari Ketua PWI Provinsi Lampung, Wirahadikusumah.

Tim Gubernur Lampung dipimpin oleh kapten Sekda Marindo Kurniawan dan diperkuat antara lain: Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Budi Darmawan, Kepala Bappeda, Anang Risgiyanto

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Ganjar Jationo, Kepala Biro Hukum, Yudhi Al Fadri, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD, Nurul Fajri.

Turnamen ini diharapkan menjadi agenda rutin, menjaga kebugaran sekaligus memperkuat kolaborasi DPRD, Pemprov, dan insan pers dalam pembangunan Provinsi Lampung.

Read More

Ketua DPRD Lampung Hadiri Rakor Penguatan Program Makan Bergizi Grat

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, menghadiri Rapat Konsolidasi (Rakor) penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel), mitra, dan yayasan di Hotel Novotel Bandar Lampung, Sabtu (14/2/2026).

Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi program strategis nasional di Provinsi Lampung, khususnya dalam meningkatkan pemenuhan gizi bagi balita, ibu hamil, serta anak usia sekolah.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan sehat dan bergizi, tetapi juga diarahkan untuk menekan angka stunting dan malnutrisi yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.

“Program MBG bertujuan meningkatkan kualitas asupan gizi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak yang sehat dan tercukupi gizinya akan tumbuh menjadi generasi yang produktif dan berdaya saing,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program ini juga dirancang untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok utama bahan pangan. Dengan pola kemitraan tersebut, manfaat program diharapkan tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga oleh pelaku usaha lokal.

Pelaksanaan MBG di Lampung didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Seluruh SPPG diwajibkan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat, terutama dalam aspek kebersihan, kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan, guna mencegah potensi kasus keracunan dan memastikan keamanan konsumsi.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar menyatakan komitmen lembaganya untuk mendukung sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

“DPRD siap mengawal program ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program ini,” tegasnya.

Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor semakin solid sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal, merata, serta berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Read More

Ketua DPRD Lampung Hadiri “Doa untuk Negeri” di Masjid Raya Al-Bakrie Lampung

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, SE., MBA menghadiri kegiatan “Doa untuk Negeri” dalam rangka HUT ke-18 tvOne di Masjid Raya Al-Bakrie Lampung, Sabtu (14/2/2026). Ia didampingi Ketua IKAD DPRD Provinsi Lampung Irene Fransisca Giri serta dihadiri Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Dr. Yanuar Irawan, SE., MM

Kegiatan bertema “Doa untuk Negeri” dengan semangat lokal “Lampung Tanoh Pusako, Gham Pulang” berlangsung khidmat. Masyarakat dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung hadir dengan antusias, mencerminkan kuatnya nilai religius dan kebersamaan.

Rangkaian acara diawali tausiyah akbar oleh Abdul Somad yang menjadi magnet utama jamaah. Momentum ini menjadi ajang syiar keagamaan sekaligus doa bersama bagi kedamaian dan persatuan bangsa.

Turut hadir Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, ST., MT., didampingi Ketua PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, S.T., M.T. beserta istri.

Ketua DPRD Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Lampung sebagai lokasi kegiatan. Menurutnya, acara keagamaan ini memperkuat spiritualitas sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

“Pembangunan tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual. ‘Doa untuk Negeri’ menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat keimanan, persatuan, dan optimisme membangun daerah,” ujarnya.

DPRD Provinsi Lampung berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan sebagai sarana penguatan nilai keagamaan dan kebersamaan. Momentum HUT ke-18 tvOne diharapkan memperkokoh persatuan dalam mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera.

Dalam tausiyahnya, Ustaz Abdul Somad mengangkat tema syukur, istiqamah, kesabaran, dan persatuan. Ia mengajak masyarakat mengisi umur dengan amal ibadah serta memperkuat dzikir sebagai penenang jiwa.

UAS juga menekankan pentingnya istiqamah dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan kebangsaan. Ia mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia dipersatukan oleh nilai Pancasila dan semangat persaudaraan. 

Read More

A. Giri Akbar Hadiri Pembukaan Polresta Bandar Lampung Boxing Championship 2026, Dorong Lahirnya Petinju Berprestasi

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua PERBATI Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., menghadiri pembukaan Kejuaraan Tinju Amatir Polresta Bandar Lampung Boxing Championship Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Mapolresta Bandar Lampung, Jumat (13/2/2026).

Kejuaraan bertajuk Polresta Bandar Lampung Boxing Championship 2026 “Rise Of The Champions” ini berlangsung pada 12–15 Februari 2026 sebagai ajang pembinaan sekaligus kompetisi bagi atlet tinju amatir di Provinsi Lampung.

Kehadiran A. Giri Akbar menjadi bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga, khususnya cabang tinju, serta komitmen dalam mendorong peningkatan prestasi atlet daerah.

Rangkaian pembukaan diawali dengan registrasi dan kedatangan tamu undangan, pembukaan oleh pembawa acara, pembacaan doa, serta menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Patriot Olahraga. Selanjutnya, Ketua Panitia Pelaksana AKP Joni Maputra, S.H., menyampaikan laporan kegiatan.

Dalam laporannya, AKP Joni Maputra menjelaskan bahwa kejuaraan ini diselenggarakan sebagai upaya pembinaan dan pencarian bibit-bibit atlet tinju berprestasi di Provinsi Lampung. Para atlet dari berbagai sasana dan daerah bertanding dalam sejumlah kelas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

“Kejuaraan ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat berprestasi di tingkat daerah, nasional, hingga internasional,” ujarnya.

Selain sebagai wadah kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan antar atlet serta meningkatkan kualitas olahraga tinju. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Polresta Bandar Lampung dalam mendukung aktivitas positif generasi muda guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kota Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, A. Giri Akbar menegaskan bahwa kejuaraan ini bukan sekadar pertandingan, melainkan bagian dari strategi pembinaan olahraga tinju di Provinsi Lampung melalui pencarian bakat, pengembangan potensi, serta pemberian ruang bagi generasi muda untuk berprestasi.

Ia menekankan bahwa prestasi tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses latihan disiplin, pembinaan terarah, kompetisi berkelanjutan, serta dukungan berbagai pihak.

Ia juga mencontohkan capaian atlet Lampung yang berhasil meraih medali pada ajang internasional di Thailand sebagai bukti bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat dunia.

Kepada para atlet, ia berpesan agar menunjukkan semangat juang tinggi dengan tetap menjunjung sportivitas, menghormati lawan dan wasit, serta menjadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman berharga.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan olahraga dalam memajukan tinju di Provinsi Lampung.

Dengan pembinaan yang konsisten dan kompetisi yang rutin serta berkualitas, diharapkan lahir petinju-petinju berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional.

Acara pembukaan turut dihadiri Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si., yang secara resmi membuka kejuaraan dengan pemukulan lonceng sebagai simbol dimulainya pertandingan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Kejuaraan tinju amatir ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga sekaligus pembinaan generasi muda di Provinsi Lampung.

Read More

DPRD Lampung Matangkan Pokir 2027, Pastikan Selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung melalui Sekretariat DPRD menggelar Sosialisasi Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang diinisiasi Bagian Aspirasi, Humas, dan Protokol tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi, Jumat (13/2/2026).

Sosialisasi menghadirkan perwakilan Bappeda Provinsi Lampung, yakni Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PMPEP), Meydiandra Eka Putra, S.P., M.IP.

Kepala Bagian Aspirasi, Humas, dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Hendri Atmajaya, S.Sos., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada tenaga ahli, staf pendamping, dan koordinator anggota DPRD agar dapat mengawal serta menyampaikan Pokir anggota DPRD secara tepat dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2027.

Menurutnya, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang kemudian diolah menjadi rekomendasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Dalam konteks Provinsi Lampung, Pokir diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah. Dengan demikian, Pokir tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Hendri.

Ia menegaskan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar Pokir dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan. Dengan kolaborasi yang baik, fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Dalam pemaparannya, Meydiandra Eka Putra menjelaskan sejumlah kriteria usulan Pokir DPRD agar dapat diakomodasi dalam RKPD Tahun 2027. Usulan kegiatan harus sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dan tugas serta fungsi perangkat daerah, responsif terhadap isu strategis dan permasalahan mendesak, serta selaras dengan prioritas pembangunan tanpa terkonsentrasi pada satu sektor tertentu.

Ia juga memaparkan mekanisme validasi Pokir sesuai Pasal 78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. DPRD menyampaikan Pokir melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Bappeda menginventarisasi kamus usulan Pokir perangkat daerah guna memastikan kesesuaian dengan kewenangan dan prioritas pembangunan.

Tahapan berikutnya, Pokir divalidasi oleh perangkat daerah terkait dan mendapatkan persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum dimasukkan ke dalam dokumen RKPD.

Melalui mekanisme yang sistematis dan terintegrasi ini, diharapkan penyusunan Pokir DPRD Provinsi Lampung dapat lebih terarah, tepat sasaran, serta selaras dengan visi pembangunan daerah. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dalam program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung melalui Sekretariat DPRD menggelar Sosialisasi Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang diinisiasi Bagian Aspirasi, Humas, dan Protokol tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi, Jumat (13/2/2026).

Sosialisasi menghadirkan perwakilan Bappeda Provinsi Lampung, yakni Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PMPEP), Meydiandra Eka Putra, S.P., M.IP.

Kepala Bagian Aspirasi, Humas, dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Hendri Atmajaya, S.Sos., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada tenaga ahli, staf pendamping, dan koordinator anggota DPRD agar dapat mengawal serta menyampaikan Pokir anggota DPRD secara tepat dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2027.

Menurutnya, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang kemudian diolah menjadi rekomendasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Dalam konteks Provinsi Lampung, Pokir diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah. Dengan demikian, Pokir tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Hendri.

Ia menegaskan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar Pokir dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan. Dengan kolaborasi yang baik, fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Dalam pemaparannya, Meydiandra Eka Putra menjelaskan sejumlah kriteria usulan Pokir DPRD agar dapat diakomodasi dalam RKPD Tahun 2027. Usulan kegiatan harus sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dan tugas serta fungsi perangkat daerah, responsif terhadap isu strategis dan permasalahan mendesak, serta selaras dengan prioritas pembangunan tanpa terkonsentrasi pada satu sektor tertentu.

Ia juga memaparkan mekanisme validasi Pokir sesuai Pasal 78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. DPRD menyampaikan Pokir melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Bappeda menginventarisasi kamus usulan Pokir perangkat daerah guna memastikan kesesuaian dengan kewenangan dan prioritas pembangunan.

Tahapan berikutnya, Pokir divalidasi oleh perangkat daerah terkait dan mendapatkan persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum dimasukkan ke dalam dokumen RKPD.

Melalui mekanisme yang sistematis dan terintegrasi ini, diharapkan penyusunan Pokir DPRD Provinsi Lampung dapat lebih terarah, tepat sasaran, serta selaras dengan visi pembangunan daerah. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dalam program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Read More

Ketua Komisi I DPRD Lampung Dukung Operasi Gaktib dan Yustisi TNI 2026 untuk Perkuat Disiplin dan Stabilitas Daerah

Bandar Lampung — Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., menghadiri Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (13/2/2026).

Upacara tersebut diselenggarakan oleh jajaran Polisi Militer TNI sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan operasi penegakan disiplin, ketertiban, serta kepatuhan hukum bagi prajurit TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya di wilayah Provinsi Lampung.

Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Pangdam, dengan Komandan Upacara dari jajaran Polisi Militer, serta diikuti pasukan gabungan yang terdiri dari Polisi Militer TNI AD, AL, AU, Provost, dan Propam Polda Lampung.

Dalam rangkaian upacara juga dilaksanakan penyematan tanda operasi kepada perwakilan pasukan, pembacaan tekad operasi, serta pemeriksaan pasukan sebagai simbol dimulainya Operasi Gaktib dan Yustisi Tahun 2026 yang menitikberatkan pada penegakan disiplin, kepatuhan hukum, dan profesionalitas aparat.

Kehadiran Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung merupakan wujud dukungan lembaga legislatif terhadap upaya penegakan hukum dan ketertiban di daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Diungkapkan Reza, pada hari yang sama pihaknya juga telah menghadiri rapat di DPRD Provinsi Lampung yang diundang oleh jajaran Kodam terkait pemaparan laporan penegakan hukum di wilayah komando serta pelaksanaan operasi yustisi oleh Polisi Militer. 

Menurutnya, rapat tersebut menjadi forum koordinasi strategis antara unsur legislatif dan aparat keamanan dalam memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan serta tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara DPRD, TNI, dan Polri sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas daerah. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan hukum diharapkan dapat berjalan efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Turut hadir dalam upacara tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, para pejabat TNI–Polri, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

Melalui pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TNI TA 2026 ini diharapkan tercipta peningkatan disiplin, kepatuhan terhadap hukum, serta ketertiban di lingkungan prajurit dan aparatur, sehingga mampu mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Provinsi Lampung guna mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah.

Read More

Giri Akbar Apresiasi Disertasi Strategi Pencegahan Radikalisme pada Promosi Doktor Muhammad Firsada

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, SE., MBA., bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, ST., MT., menghadiri Ujian Terbuka Promosi Doktor Muhammad Firsada, M.Si., yang diselenggarakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, di Ballroom UIN Raden Intan Lampung. Kamis (12/02/2026),

Promosi doktor tersebut mengangkat disertasi berjudul “Strategi Internalisasi Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama dalam Pencegahan Radikalisme.” Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan nilai kebangsaan dan moderasi beragama dalam menghadapi penetrasi ideologi transnasional yang berpotensi melemahkan ketahanan ideologi bangsa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ny. Purnama Wulan Sari Mirza, S.E., M.M., unsur Forkopimda Provinsi Lampung atau yang mewakili, Ketua Tim Penguji Prof. Dr. H. Idrus Ruslan, M.Ag., Ketua DWP Provinsi Lampung Ibu Agnesia Bulan Marino, S.E.

Serta para Bupati/Walikota atau yang mewakili, Kasatgaswil Densus 88 Lampung Kombes Pol. Stialanri Kurniawan Setinggar, S.I.K., pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, para rektor universitas atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, serta keluarga promovendus.

Dalam abstraknya dijelaskan bahwa pencegahan radikalisme tidak cukup hanya berbasis pendekatan keamanan, melainkan memerlukan strategi komprehensif melalui pendidikan, pembinaan sosial-keagamaan, serta sinergi antara negara, akademisi, dan masyarakat sipil. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan ideologis transnasional memerlukan pendekatan pencegahan berbasis legitimasi sosial dan kultural (intermediary approach) melalui tahapan transformasi, transaksi, dan transinternalisasi nilai.

Moderasi beragama ditegaskan sebagai instrumen pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Islam, sekaligus strategi harmonisasi ideologi berbasis nilai kebangsaan dan kearifan lokal Lampung dalam bingkai NKRI.

Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar menyampaikan apresiasi atas capaian akademik tersebut. Ia berharap gelar doktor yang diraih dapat membawa keberkahan serta memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

“Semoga gelar doktor yang diraih ini menjadi berkah dan bermanfaat, terutama bagi Provinsi Lampung.

Disertasinya sangat relevan karena membahas moderasi beragama dan pencegahan radikalisasi serta terorisme. Mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi referensi yang mendorong upaya bersama dalam menekan penyebaran radikalisme dan terorisme di Provinsi Lampung,” ujar Giri Akbar.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Muhammad Firsada beserta keluarga atas capaian tersebut.

“Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Firsada dan keluarga. Semoga ilmu yang diraih menjadi ilmu yang berkah serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

Kehadiran Ketua DPRD dan Gubernur Lampung dalam kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama di Provinsi Lampung.

Read More

Ketua DPRD Lampung Tegaskan LHP BPK Instrumen Strategis Perkuat Integritas Pemerintahan

Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, SE, MBA, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung.

Kegiatan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).

Acara ini turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, ST, MT, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran BPK RI Perwakilan Lampung, direksi dan komisaris BUMD, serta para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, A. Giri Akbar menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK merupakan instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Menurutnya, DPRD memandang LHP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pijakan penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa setiap rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, tidak berhenti pada pemenuhan formalitas, tetapi diarahkan pada perbaikan sistem, peningkatan kinerja, dan pencegahan risiko berulang,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai isu fundamental dan strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, pengendalian inflasi daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan dan program ketahanan pangan harus dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan berpihak kepada petani melalui dukungan sarana produksi, kepastian harga, penguatan penyuluhan, serta jaminan keberlanjutan usaha tani.

Selain itu, Ketua DPRD menekankan peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah yang dibiayai dan didukung oleh keuangan publik. Karena itu, BUMD wajib dikelola secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, transparansi, akuntabilitas, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

A. Giri Akbar juga menyatakan komitmen DPRD Provinsi Lampung untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan, mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta memastikan program pembangunan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

Ia berharap LHP yang diserahkan dapat menjadi landasan kuat bagi perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPK, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan.

Read More