BI Lampung Luncurkan QRIS TAP di SMART BRT ITERA, Tandai Kick-Off SIGER Fest 2026

Bandar Lampung – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung resmi meluncurkan layanan QRIS TAP pada SMART BRT ITERA sekaligus menggelar Kick-Off SIGER Fest 2026 di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rabu (18/6/2026).

 Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif serta berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Kick-Off SIGER Fest 2026 dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, Rektor Institut Teknologi Sumatera, I Nyoman Pugeg Aryantha, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto, mengatakan bahwa transformasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang adaptif dan berdaya saing. Hingga April 2026, jumlah merchant QRIS di Lampung telah mencapai 889 ribu merchant, dengan nilai transaksi sebesar Rp1,87 triliun dan volume transaksi mencapai 22,4 juta transaksi.

“Capaian ini menunjukkan semakin tingginya penerimaan masyarakat terhadap pembayaran digital sekaligus menguatkan fondasi ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Lampung,” ujarnya.

SIGER Fest 2026 merupakan kelanjutan dari keberhasilan penyelenggaraan SIGER Fest tahun sebelumnya yang berhasil menarik lebih dari 10 ribu pengunjung dengan nilai transaksi mencapai Rp650 juta. Tahun ini, kegiatan tersebut kembali menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, UMKM, penyedia jasa pembayaran, komunitas, dan media untuk memperluas literasi serta akseptasi pembayaran digital.

Dalam kesempatan tersebut, BI Lampung bersama ITERA juga meluncurkan implementasi QRIS TAP pada layanan SMART BRT ITERA. Teknologi berbasis Near Field Communication (NFC) ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi cukup dengan menempelkan perangkat yang mendukung fitur NFC, sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan praktis.

Implementasi QRIS TAP di sektor transportasi publik diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus memperluas penggunaan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain fokus pada digitalisasi transaksi, SIGER Fest 2026 juga mengusung nilai sosial melalui program wakaf produktif. Sebagian biaya pendaftaran peserta dari sejumlah rangkaian kegiatan akan disalurkan untuk pembangunan sumur bor di lahan pertanian Kabupaten Mesuji guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Rangkaian SIGER Fest 2026 juga akan diisi berbagai kegiatan, mulai dari digitalisasi bantuan sosial di Kota Metro, edukasi keamanan transaksi digital dan perlindungan konsumen, festival kuliner UMKM, apresiasi Program Unggulan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), hingga berbagai kegiatan olahraga dan komunitas yang menyasar generasi muda.

Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, SIGER Fest 2026 diharapkan mampu memperkuat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, transportasi, UMKM, perlindungan sosial, hingga pertanian.

Upaya tersebut diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Read More

DPRD Lampung Tegaskan Komitmen Perluas Akses Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045

Bandar Lampung – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Dr. Yanuar Irawan, S.E., M.M., menyampaikan pandangan dan rekomendasi strategis dalam Lampung Post Executive Forum (LPEF) II Tahun 2026 yang mengangkat tema “Penguatan Mutu SMA/SMK, Payung Regulasi APBD, dan Peran Perguruan Tinggi dalam Mendongkrak APK Lampung” di Gedung Mahligai Agung Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Kamis, (18/6/2026)

Dalam forum tersebut, DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui penguatan kebijakan, kolaborasi kelembagaan, serta dukungan terhadap akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Lampung.

Dalam penyampaian penutupnya, Yanuar Irawan menyoroti pentingnya mulai membangun pola kerja sama yang lebih intensif antara sekolah tingkat SMA/SMK dengan perguruan tinggi.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk menumbuhkan minat melanjutkan pendidikan tinggi sejak dini.

Ia menyampaikan bahwa konsep pengenalan kampus atau campus visit yang telah diterapkan di sejumlah negara dapat menjadi referensi untuk diterapkan secara bertahap di Lampung, sehingga peserta didik kelas akhir memperoleh pengalaman langsung mengenal lingkungan perguruan tinggi sebelum menentukan jenjang pendidikan berikutnya.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa terdapat tiga langkah utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung.

Pertama, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidik yang memiliki ruang dan dukungan untuk fokus pada proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik.

Kedua, penguatan pendidikan karakter bagi seluruh unsur pendidikan. Ia menilai pembangunan karakter menjadi fondasi penting yang harus berjalan seiring dengan peningkatan capaian akademik. Sekolah, keluarga, dan lingkungan perlu membangun kembali budaya disiplin, tanggung jawab, kepedulian, serta semangat kebersamaan dalam mendukung proses pendidikan.

Yanuar juga menyoroti tantangan yang dihadapi sekolah di lapangan yang menunjukkan pentingnya membangun persepsi dan dukungan bersama antara sekolah dengan orang tua terhadap kegiatan pembentukan karakter dan budaya positif di lingkungan pendidikan.

Ketiga, mendorong sistem pendidikan yang berbasis kompetensi, adil, transparan, dan akuntabel. DPRD Provinsi Lampung mendukung kebijakan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh akses pendidikan berdasarkan kemampuan dan hasil yang dicapai.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme pendidikan yang diterapkan saat ini memberikan ruang melalui sekolah unggulan dan sekolah reguler. Seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi sekolah unggulan, dan apabila belum memenuhi ketentuan, tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui jalur reguler.

Melalui forum ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan akses, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah dan Indonesia Emas 2045. 

Read More

Diah Dharma Yanti Dukung QRIS TAP di SMART BRT ITERA, Dorong Percepatan Digitalisasi

Bandar Lampung — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Diah Dharma Yanti, menghadiri kegiatan Kick-Off SIGER FEST 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran layanan QRIS TAP pada SMART BRT ITERA di Aula Gedung Kuliah Umum 2 Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Provinsi Lampung tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan yang mendukung percepatan transformasi digital di Provinsi Lampung.

Peluncuran QRIS TAP pada layanan SMART BRT ITERA menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan digital dan meningkatkan literasi masyarakat terhadap penggunaan sistem pembayaran non-tunai. Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia, ITERA, dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang terintegrasi dengan teknologi pembayaran digital berbasis Near Field Communication (NFC).

Melalui teknologi tersebut, pengguna dapat melakukan transaksi secara lebih cepat, praktis, dan efisien hanya dengan menempelkan perangkat atau kartu yang mendukung fitur NFC. Kehadiran QRIS TAP juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus mendukung percepatan digitalisasi di berbagai sektor.

Dalam kesempatan itu, Diah Dharma Yanti menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah, dunia pendidikan, dan Bank Indonesia dalam menghadirkan inovasi berbasis teknologi bagi masyarakat Lampung.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor tersebut merupakan bukti nyata komitmen bersama dalam mendorong kemajuan daerah melalui transformasi digital yang berkelanjutan serta mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Diah mengaku telah mencoba secara langsung layanan SMART BRT ITERA beserta sistem pembayaran digital QRIS TAP. Berdasarkan pengalamannya, sistem tersebut mampu memberikan kemudahan bagi pengguna karena proses transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien, sekaligus mengurangi waktu antrean.

> “Inovasi ini tentu akan memberikan manfaat yang besar, khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat pengguna transportasi umum,” ujar Diah.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Diah menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan inovasi tersebut, termasuk dari sisi kebijakan agar implementasi layanan transportasi dan pembayaran digital dapat terus diperluas di berbagai wilayah.

Ia berharap sistem pembayaran cerdas dan layanan transportasi digital yang telah diterapkan di lingkungan ITERA dapat direplikasi pada moda transportasi umum lainnya serta berbagai layanan publik di seluruh Provinsi Lampung.

Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan institusi pendidikan, DPRD Provinsi Lampung optimistis inovasi digital akan terus berkembang dan menjadi salah satu pendorong utama peningkatan daya saing daerah menuju Lampung yang maju, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Read More

Peran Strategis Lebah bagi Sawit dan Keanekaragaman Hayati Mengemuka di World Bee Day 2026

Bandar Lampung – Seminar Nasional World Bee Day 2026 berlangsung di Hotel Horison Lampung, Kamis (18/6/2026), dengan mengangkat tema “Lebah untuk Sawit Berkelanjutan: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit.

Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Lebah Sedunia tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, praktisi perlebahan, pelaku industri kelapa sawit, serta mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Seminar ini diikuti sekitar 250 peserta dan menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan serta penguatan jejaring penelitian terkait peran lebah dalam mendukung sektor pertanian berkelanjutan.

Ketua Pelaksana Seminar Nasional World Bee Day 2026,Dr. Puji Lestari, menjelaskan bahwa tema yang diangkat bertujuan mengkaji potensi lebah sebagai alternatif penyerbuk tanaman kelapa sawit.

“Selama ini penyerbukan kelapa sawit sangat bergantung pada kumbang penyerbuk Elaeidobius kamerunicus. Melalui seminar ini, kami ingin melihat peluang dan potensi lebah sebagai salah satu penyerbuk tambahan yang dapat mendukung peningkatan produktivitas kelapa sawit,” ujarnya.

Menurutnya, apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa lebah memiliki potensi sebagai penyerbuk kelapa sawit, maka manfaat yang dihasilkan akan sangat besar. Selain membantu meningkatkan produktivitas tanaman, keberadaan lebah juga dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti madu yang mampu menambah pendapatan para peternak lebah.

“Jika lebah dapat berperan sebagai penyerbuk, maka manfaatnya berlipat. Produktivitas sawit meningkat, peternak memperoleh tambahan pendapatan dari hasil madu, dan konservasi keanekaragaman hayati juga semakin terjaga,” katanya.

Pentingnya Menjaga Populasi Lebah

Dalam kesempatan tersebut, Puji juga menyoroti pentingnya upaya menjaga populasi lebah yang saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk berkurangnya sumber pakan dan penggunaan pestisida yang tidak terkendali.

Menurutnya, langkah paling efektif untuk mencegah penurunan populasi lebah adalah menjaga kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber pakan.

“Lebah akan bertahan apabila sumber makanannya tersedia. Karena itu, agroekosistem harus dijaga dan ditingkatkan dengan menyediakan tanaman berbunga yang menghasilkan nektar dan polen sepanjang tahun,” jelasnya.

Beberapa jenis tanaman yang direkomendasikan antara lain bunga air mata pengantin, berbagai jenis bunga liar berbunga sepanjang musim, serta bunga matahari berukuran kecil yang menjadi sumber nektar dan polen bagi lebah.

Selain itu, ia mengingatkan para petani agar lebih bijak dalam penggunaan pestisida. Aplikasi pestisida sebaiknya tidak dilakukan saat lebah aktif mencari makan.

“Lebah biasanya mencari pakan pada pagi hingga sore hari. Karena itu, waktu aplikasi pestisida perlu disesuaikan agar tidak mengganggu aktivitas lebah. Satu kali aplikasi yang tidak tepat dapat menyebabkan satu koloni lebah mengalami keracunan,” ujarnya.

Dihadiri Akademisi dan Peneliti Nasional

Seminar nasional ini menghadirkan peserta dan pemakalah dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga penelitian di Indonesia, di antaranya IPB University, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), BRIN, dan sejumlah institusi lainnya.

Puji menyebutkan bahwa penyelenggaraan seminar dilakukan secara bergilir setiap tahun. Setelah tahun sebelumnya digelar di Universitas Padjadjaran, tahun ini Universitas Lampung mendapat kesempatan menjadi tuan rumah.

Rangkaian kegiatan World Bee Day 2026 berlangsung selama tiga hari. Hari pertama diisi dengan seminar nasional dan stadium general, hari kedua seminar paralel serta kunjungan ke kawasan edukasi Lembah Sejuta Lebah, sedangkan hari ketiga peserta akan mengikuti kegiatan lapangan di kawasan wisata Pahawang untuk mengenal potensi wisata dan keanekaragaman hayati Lampung.

Perkuat Jejaring dan Riset Perlebahan

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memperluas kolaborasi penelitian sekaligus menghasilkan rekomendasi ilmiah terkait pengembangan perlebahan di Indonesia.

“Harapan kami, kegiatan ini membuka jejaring penelitian yang lebih luas. Jika penelitian menunjukkan lebah berpotensi menjadi penyerbuk kelapa sawit, maka ini bisa menjadi alternatif yang sangat baik untuk mendukung produktivitas sekaligus menjaga keanekaragaman hayati,” ujarnya 

Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan spesies lebah yang sangat besar dan menjadi salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Oleh karena itu, upaya konservasi lebah tidak hanya penting bagi sektor pertanian, tetapi juga bagi keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

“Semakin banyak spesies lebah yang dapat hidup dan berkembang, maka semakin terjaga pula keanekaragaman hayati Indonesia yang menjadi aset berharga bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Read More

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Perkuat Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lampung Melalui Kepatuhan Pajak

Bandar Lampung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung menggelar Tax Gathering 2026 di Hotel Radisson Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Rangka Mengoptimalkan Kepatuhan Perpajakan untuk Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung” tersebut menjadi momentum memperkuat kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, serta Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung Kombes Pol. Heri Rusyaman, S.I.K., M.H. yang mewakili Kapolda Lampung.

Tax Gathering menjadi forum strategis untuk membangun komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha, sekaligus menyamakan persepsi bahwa kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam memperkuat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo menyampaikan bahwa ekonomi Provinsi Lampung terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data yang disampaikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung meningkat dari Rp487,8 triliun pada 2024 menjadi Rp528,2 triliun pada 2025, atau tumbuh sebesar 8,28 persen.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh sejumlah sektor unggulan, seperti pertanian, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, logistik, hingga sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Namun, Sigit menyebutkan potensi ekonomi tersebut masih perlu dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Pada 2025, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp7,77 triliun, menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai Rp9,27 triliun.

Meski demikian, kinerja penerimaan pajak tahun 2026 mulai menunjukkan peningkatan. Hingga 8 Juni 2026, penerimaan pajak Lampung telah mencapai Rp3,32 triliun atau tumbuh 30,71 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadi bagian dari target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp9,85 triliun.

Menurut Sigit, capaian tersebut menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

“Kami tidak mengharapkan seluruh Wajib Pajak membayar pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Yang kami harapkan adalah seluruh Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya. Ketika itu terjadi, keadilan usaha terjaga, persaingan menjadi sehat, dan pembangunan dapat berjalan berkelanjutan,” ujar Sigit.

Ia menegaskan, DJP saat ini terus mendorong transformasi layanan perpajakan berbasis digital, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan mudah diakses masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa dunia usaha merupakan mitra penting pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat.

“Pajak yang dibayar dengan benar bukan hanya memenuhi kewajiban kepada negara, tetapi juga menjadi investasi bersama untuk masa depan Lampung dan Indonesia,” kata Rahmat.

Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung reformasi perpajakan melalui peningkatan pelayanan publik, pemanfaatan teknologi, serta upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak.

Dukungan terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan juga disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo. Ia menilai kepatuhan pajak merupakan bagian dari budaya hukum yang harus dibangun bersama.

“Negara yang maju tidak dibangun oleh penegakan hukum semata, tetapi oleh kesadaran kolektif untuk patuh, berintegritas, dan berkontribusi. Pajak adalah salah satu bentuk kontribusi tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Pol. Heri Rusyaman yang mewakili Kapolda Lampung menegaskan pentingnya keamanan, kepastian hukum, serta iklim usaha yang kondusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat.

“Kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban kepada negara, tetapi investasi bersama untuk menciptakan Lampung yang aman, maju, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya.

Melalui kegiatan Tax Gathering 2026, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berharap kolaborasi seluruh pihak semakin kuat dalam membangun kesadaran perpajakan. Pajak diharapkan tidak lagi dipandang hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk gotong royong modern yang menjadi fondasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Read More

Lampung Siap Jadi Pionir Nasional Pengelolaan Sampah Terintegrasi dan Energi Bersih

Bandar Lampung -- Provinsi Lampung resmi menjadi pilot project nasional dalam pengembangan ekosistem ekonomi hijau melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah dan energi terbarukan. 

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Direktur Utama PT. Nusantara Plastik Energi, Muhammad Dani SM Rabbani, di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (17/6/2026). 

Langkah kolaboratif ini menjadi strategi konkret Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab tantangan pengelolaan limbah terintegrasi sekaligus memacu pertumbuhan industri berbasis energi bersih. Melalui kemitraan ini, Lampung akan mengadopsi standar pengelolaan sampah yang telah teruji di Eropa selama lebih dari 30 tahun guna menciptakan model pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan. 

Fokus utama kerja sama ini mencakup pengembangan berbagai sektor strategis, antara lain :

1. Pembangunan fasilitas waste-to-energy yang mampu mengubah sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi;

2. Produksi bahan bakar biomassa (biomass fuel);

3. Pemanfaatan energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil (micro hydro). 

Pada tahap awal, investasi sebesar 25 juta Euro disiapkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah plastik berkapasitas 15.000 ton per tahun yang akan menyerap 40 tenaga kerja lokal. Teknologi modular yang diterapkan memungkinkan fasilitas ini untuk terus berkembang hingga mencapai kapasitas pengolahan 200.000 ton sampah per tahun. 

Produk turunan dari proses ini nantinya tidak hanya menjawab persoalan volume sampah, tetapi juga menghasilkan komoditas bernilai tambah seperti minyak pirolisis, Refuse Derived Fuel (RDF), hingga potensi pendapatan tambahan melalui skema kredit karbon. 

Pemilihan Lampung sebagai lokasi proyek percontohan didasarkan pada posisi strategis dan kesiapan dukungan pemerintah daerah dalam transformasi menuju kawasan industri hijau. Upaya ini ditegaskan sebagai akselerasi nyata Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berdaya saing global. (*).

Read More

HUT ke-344 Bandar Lampung, Semangat Gotong Royong Ditekankan untuk Percepat Pembangunan

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung sebagai pengingat bahwa pembangunan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk mewujudkan kota yang maju, nyaman dihuni, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka memperingati HUT ke-344 Kota Bandar Lampung di Ruang Sidang DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung atas usia kota yang telah mencapai 344 tahun.

"Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-344 kepada Kota Bandar Lampung. Semoga di usia yang semakin matang, Bandar Lampung terus tumbuh sebagai kota yang maju, nyaman dihuni, dan mampu menjawab segala tantangan zaman," ucapnya.

Menurut Gubernur, Bandar Lampung saat ini telah berkembang menjadi wajah sekaligus simbol kemajuan Provinsi Lampung. Sebagai ibu kota provinsi, Bandar Lampung dikenal sebagai salah satu tujuan wisata unggulan, pusat kuliner, serta kota yang memiliki masyarakat ramah, toleran, dan damai.

"Kota Bandar Lampung telah menjadi wajah, telah menjadi simbol, telah mewujud menjadi simbol kemajuan Provinsi Lampung. Bandar Lampung telah berhasil menjadi ciri, membawa nama Provinsi Lampung semakin baik di kancah nasional," ujarnya.

Namun demikian, Gubernur mengingatkan bahwa pesatnya pertumbuhan kota juga menghadirkan berbagai tantangan baru, mulai dari meningkatnya mobilitas masyarakat, tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, kebutuhan ruang publik yang memadai, hingga tantangan perubahan iklim dan kualitas lingkungan perkotaan.

Karena itu, pembangunan kota ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus mampu menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

"Kita ingin ke depan warga Bandar Lampung semakin sukses, semakin mudah mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, ruang publik serta berbagai peluang ekonomi yang tersedia," lanjutnya.

Gubernur juga menilai keberagaman menjadi salah satu kekuatan utama Kota Bandar Lampung. Menurutnya, kota ini tumbuh sebagai rumah bersama bagi masyarakat dari berbagai latar belakang suku, budaya, profesi, dan generasi.

"Bandar Lampung besar hari ini tumbuh dari berbagai macam keberagaman. Kota ini tempat bertemunya berbagai macam, berbagai macam latar belakang, suku, budaya, profesi, dan generasi. Inilah yang menghidupkan Kota Bandar Lampung hari ini," ujarnya 

"Karena itu, di tengah perkembangan kota yang semakin modern, kita harus menjaga nilai yang selama ini menjadi, menjadi identitas Bandar Lampung. Rasa kebersamaan, rasa kepedulian, semangat gotong royong, dan pada akhirnya dengan rasa ini, akan membuat kota ini dicintai oleh warganya, dan suasana yang membuat masyarakat bisa merasa nyaman, aman, dan dihargai," tambahnya.

Selain itu, Gubernur mengapresiasi semangat generasi muda Bandar Lampung yang semakin aktif membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, menciptakan lapangan kerja, serta menghadirkan berbagai inovasi yang membanggakan daerah.

"Hari ini banyak anak muda yang memilih berkarya di daerahnya sendiri. Mereka membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghadirkan berbagai macam inovasi yang membanggakan untuk Provinsi Lampung. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga," ujarnya 

Ia berharap Bandar Lampung terus menjadi kota yang memberikan ruang tumbuh bagi kreativitas, inovasi, dan semangat kemajuan generasi muda.

"Tugas kita bersama hari ini adalah memastikan Bandar Lampung harus terus menjadi kota yang mampu memberikan ruang tumbuh bagi ide-ide baru, kreativitas, dan semangat untuk maju. Oleh karena itu, mari kita jadikan Bandar Lampung sebagai kota yang tidak maju hanya sebagai fisik, tapi juga maju dalam kualitas SDM, tata kelola, ekonomi, dan maju dalam karakter masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan bahwa perjalanan Kota Bandar Lampung selama 344 tahun merupakan bukti nyata bahwa kemajuan kota lahir dari semangat, kerja keras, dan pengabdian seluruh elemen masyarakat.

Menurut Eva, berbagai capaian pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat yang memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan Bandar Lampung yang maju dan sejahtera.

"Kita menyadari tantangan pembangunan perkotaan ke depan akan semakin kompleks, mulai dari transformasi ekonomi, perkembangan teknologi digital, perubahan iklim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, hingga kualitas lingkungan perkotaan. Semua harus kita jawab bersama," kata Eva.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Ke depan, pembangunan Kota Bandar Lampung akan difokuskan pada lima prioritas utama, yaitu penguatan infrastruktur perkotaan berkelanjutan, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia unggul, pembangunan kota hijau dan tangguh terhadap perubahan iklim, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi digital.

Eva menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Semangat gotong royong yang telah menjadi kekuatan Kota Bandar Lampung selama ratusan tahun harus terus kita pelihara. Dengan kolaborasi yang kuat, Bandar Lampung akan mampu menjadi kota yang maju, inklusif, berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh masyarakat," ujarnya.

Sebagai bentuk rasa syukur atas peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung, kegiatan ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang kemudian diserahkan kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. (*)

Read More

Inflasi Nasional Melandai, Lampung Catat IPH 0,00 dan Perkuat Dukungan Sensus Ekonomi 2026

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mempertahankan stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH) di angka 0,00 di tengah bayang-bayang kenaikan harga komoditas yang melanda 33 provinsi di Indonesia.

Capaian ini dipaparkan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Liza Derni pada Senin (15/6/2026) bertempat di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.

Rapat Koordinasi virtual tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengacu pada data BPS, Tito menjelaskan kondisi inflasi nasional saat ini berada di angka 0,82 dengan trend grafik yang melandai secara bulanan (month-to-month). Hal ini menunjukkan bahwa laju inflasi dari bulan April ke bulan Mei relatif terjaga dengan baik.

  

Pada kesempatan yang sama, Tito memaparkan tiga sektor utama yang menjadi penyumbang kenaikan inflasi nasioanal. Sektor transportasi mencatatkan andil tertinggi sebesar 0,61, disusul sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan di angka 0,45, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,39. Pada sektor konsumsi ini, gejolak harga utamanya dipicu oleh komoditas pangan harian seperti cabai merah dengan andil 0,08, disusul minyak goreng dan bawang merah masing-masing sebesar 0,04, serta bahan bakar rumah tangga (gas) dan tomat yang masing-masing menyumbang 0,03.

Di sisi lain, tren penurunan justru terjadi pada sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi sebesar -0,74. Penurunan di sektor ini dipicu oleh merosotnya harga pasar serta melemahnya kemampuan daya beli masyarakat terhadap komoditas emas.

Mendagri mengungkapkan rasa syukurnya atas kondisi inflasi nasional yang masih relatif terjaga dengan baik di tengah gejolak geopolitik dunia saat ini. Meski demikian, ia berharap angka inflasi dapat terus ditekan ke tingkat yang lebih rendah.

Di samping itu, Tito memberikan catatan penting bagi seluruh kepala daerah untuk tetap memperkuat monitoring, khususnya dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar subsidi serta fluktuasi nilai tukar dolar AS yang perlu diwaspadai bersama.

Sejalan dengan upaya penguatan ekonomi, pertemuan virtual ini turut dirangkai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Mendagri dan Kepala BPS terkait Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian menekankan bahwa agenda nasional yang didanai APBN ini merupakan instrumen krusial bagi pemerintah untuk memetakan potensi wilayah, mengukur tingkat kemampuan ekonomi, hingga memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Melalui Surat Edaran Mendagri No. 500.2/3811/SJ tanggal 24 April 2026, para Gubernur, Bupati, dan Walikota diinstruksikan untuk memberikan dukungan penuh bagi kelancaran sensus ini. Dukungan tersebut mencakup :

- Fasilitasi Sosialisasi melalui pemanfaatan media luar ruang seperti baliho dan videotron untuk mengedukasi warga.

- Dukungan Sarana Prasarana dengan menyediakan fasilitas untuk kegiatan NGIBAR (NGIsi BAreng) kuesioner serta rapat koordinasi berkala.

- Penggerakan Perangkat Daerah dengan menugaskan dinas terkait guna mengawal pendataan di sektor BUMD, BUMDes, hingga sektor usaha di seluruh wilayah.

- Pendampingan Khusus bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, untuk mendampingi pendataan pada kawasan strategis dan vital yang sulit dijangkau, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Walikota di wilayahnya.

Mendagri juga mengimbau para kepala daerah untuk menjadi pihak pertama yang melakukan pengisian data sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat luas.

"Ini kita dukung, kalau bisa kepala daerah yang pertama kali yang disensus, itu memberi contoh yang bagus," tegas Mendagri Tito Karnavian.

Senada dengan himbauan Mendagri, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengajak seluruh pimpinan daerah dan masyarakat untuk menyukseskan agenda ini melalui gerakan TIR. 

“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan TIR : Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga,” ajak Amalia.

Amalia kembali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah Daerah diharapkan memfasilitasi sosialisasi melalui penayangan media luar ruang seperti spanduk, banner, dan videotron, serta mendorong peningkatan publisitas proses pendataan. Selain itu, dukungan sarana prasarana terkait pengumpulan data pada sektor BUMD, hingga menyukseskan gerakan NGIBAR yang dilakukan secara door-to-door.

Guna mempermudah pengawasan, Amalia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan live dashboard yang dapat digunakan untuk memantau capaian progres sensus di wilayah masing-masing secara langsung dan real-time.

Menutup rangkaian arahannya, Mendagri turut menyoroti kemeriahan momentum Piala Dunia FIFA 2026. Ia mengamati adanya perbedaan atmosfer dukungan, antusiasme penonton di wilayah Indonesia Barat dinilai belum seaktif masyarakat di Indonesia Timur dalam menyemarakkan "demam" sepak bola dunia tersebut.

Langkah ini dipandang efektif untuk menghibur masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi pelaku UMKM lokal di daerah. Ia juga mengimbau para kepala daerah untuk memfasilitasi acara nonton bareng (nobar) sebagai sarana hiburan sekaligus mesin penggerak ekonomi lokal. 

"Manfaatkan betul demam dunia ini untuk menghibur masyarakat dengan hiburan sehat, sekaligus mendorong UMKM di sekitar lokasi acara agar ekonomi bergerak," ujar Mendagri.

Di akhir, Mendagri berpesan agar kegiatan nobar dikoordinasikan secara ketat bersama unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mencegah terjadinya gesekan masyarakat selama acara berlangsung. (*)

Read More

Cetak ASN Profesional dan Adaptif, Pemprov Lampung Gelar PKA dan Latsar CPNS 2026

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan kapasitas dan transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka sekaligus memberikan ceramah umum pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II serta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Angkatan XIV dan XV Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Senin (15/6/2026).

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) bertujuan mengembangkan dan memenuhi standar kompetensi manajerial bagi pejabat administrator. Sementara itu, Latsar CPNS bertujuan membentuk kompetensi CPNS yang terintegrasi dengan kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sesuai pola penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II berjumlah 45 orang, sedangkan Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XIV dan XV diikuti oleh 80 peserta.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pelatihan tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan persyaratan administratif, melainkan sebagai proses pembentukan karakter kepemimpinan birokrasi yang mampu menghadirkan solusi, menciptakan inovasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pelatihan ini bukan sekadar seremonial atau administratif untuk memenuhi persyaratan jabatan, tetapi merupakan proses membentuk karakter kepemimpinan birokrasi yang mampu menghadirkan solusi, menciptakan inovasi, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," ujar Jihan.

Jihan juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi dalam menghadapi berbagai tantangan global. Menurutnya, ASN tidak cukup hanya melakukan reformasi dengan memperbaiki sistem yang ada, tetapi juga harus mampu melakukan transformasi melalui perubahan pola pikir dan cara kerja yang lebih adaptif, inovatif, serta berbasis data.

"Indonesia membutuhkan transformasi besar dalam pola pikir, tata kelola ekonomi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjadi negara maju pada tahun 2045," katanya.

Ia menambahkan bahwa transformasi ASN merupakan fondasi utama menuju Indonesia Maju. ASN dituntut tidak lagi bekerja secara administratif semata, melainkan harus adaptif terhadap perubahan, inovatif, berbasis data, berorientasi pada hasil, serta fokus pada pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga mengingatkan pentingnya kesiapan ASN menghadapi era disrupsi teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan berbagai megatren global seperti perubahan iklim, persaingan sumber daya, serta pergeseran kekuatan ekonomi dunia.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Provinsi Lampung. Saat ini, sekitar 70 persen penduduk Lampung berada pada usia produktif sehingga perlu didukung melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi agar mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Wakil Gubernur juga menekankan perlunya dukungan ASN terhadap upaya hilirisasi industri berbasis potensi unggulan daerah. Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan yang perlu didorong agar mampu memberikan nilai tambah melalui pengembangan industri hilir.

Mengakhiri arahannya, Jihan meminta seluruh peserta pelatihan untuk menginternalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam aksi nyata di unit kerja masing-masing.

"Saya ingin menekankan bahwa setiap ASN mampu menerjemahkan visi dan program kerja Gubernur Lampung ke dalam tindakan nyata di unit kerja masing-masing," pungkasnya.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan lahir ASN yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang baik, tetapi juga berintegritas, profesional, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam mendukung terwujudnya Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Read More

Pemprov Lampung dan PT Nusantara Plastik Energi Sepakati Investasi Rp470 Miliar untuk Pengolahan Sampah

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Direktur Utama PT. Nusantara Plastik Energi Muhammad Dani SM Rabbani menandatangani Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pembangunan Pengolahan Sampah serta Pengembangan Potensi Energi dan Industri di Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (17/6/2026).

MoU ini membuktikan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan pengolahan sampah, energi terbarukan, dan kawasan industri hijau di Provinsi Lampung.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen mendorong percepatan pembangunan sektor energi dan industri berbasis keberlanjutan guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat Lampung.

Adapun objek kerja sama meliputi pembangunan fasilitas pengolahan sampah serta pengembangan potensi energi dan industri di Provinsi Lampung. 

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung penyediaan energi terbarukan sekaligus menciptakan ekosistem kawasan industri hijau yang berdaya saing.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan studi kelayakan (feasibility study) serta pembangunan dan pengembangan berbagai sektor strategis. 

Di antaranya pengelolaan limbah terintegrasi dan waste-to-energy yang mengubah sampah menjadi sumber energi, produksi dan penyediaan bahan bakar biomassa (biomass fuel), serta pengembangan pembangkit listrik tenaga air skala kecil (micro hydro power plant) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

PT. Nusantara Plastik Energi sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan energi terbarukan, termasuk pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar melalui teknologi RDF dan pirolisis, pengembangan pembangkit listrik tenaga air dan surya, serta pembangunan kawasan industri.

Sebagai informasi, Provinsi Lampung dipilih sebagai pilot project karena dinilai memiliki posisi strategis, dukungan kuat pemerintah daerah, serta potensi besar untuk menjadi model transformasi pengelolaan sampah nasional.

PT. Nusantara Plastik Energi akan membawa pengalaman pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Eropa selama lebih dari 30 tahun untuk dikembangkan di Lampung sebagai proyek percontohan ekonomi sirkular yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.

Pada tahap awal, akan dibangun fasilitas pengolahan sampah plastik berkapasitas 15.000 ton per tahun dengan nilai investasi sekitar 25 juta Euro dan menyerap sekitar 40 tenaga kerja. 

Sistem yang diterapkan bersifat modular sehingga dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan.

Ke depan, fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengelola hingga 200.000 ton sampah per tahun melalui pemilahan dan pengolahan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti minyak pirolisis, bahan bakar alternatif (RDF), bahan baku daur ulang, energi terbarukan, serta produk turunan dari sampah organik.

Menurut pihak perusahaan, proyek ini tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi volume sampah, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi sirkular, penciptaan lapangan kerja, dan potensi pendapatan tambahan melalui skema kredit karbon.

Kerja sama ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong transformasi menuju ekonomi hijau, memperkuat ketahanan energi daerah dan mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan.(*)

Read More

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pemprov Lampung Perkuat Konektivitas Transportasi Darat, Laut, dan Udara

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan transformasi pada sektor perhubungan menuju transportasi modern. Langkah ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung pada Upacara Bulanan di Lapangan Korpri, Rabu (17/6/2026). Dalam arahannya, Ia menekankan bahwa perubahan zaman yang dinamis ini membawa sejumlah tantangan lokal yang harus segera diselesaikan secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran pemerintahan.

"Kita masih menghadapi beberapa persoalan mendasar di lapangan, seperti kebutuhan kepastian regulasi dan perlindungan bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online, penanganan kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) yang merusak jalan dan mengancam keselamatan, hingga menurunnya daya saing angkutan umum konvensional," ungkap Sulpakar.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa solusi komprehensif yang disiapkan adalah transformasi menyeluruh yang mengintegrasikan seluruh simpul transportasi (pelabuhan, stasiun, bandara, dan terminal) agar pergerakan masyarakat dan logistik menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.

Sebagai jawaban konkret atas tantangan regulasi, keselamatan, dan modernisasi, Pemerintah Provinsi Lampung bersama para pemangku kepentingan telah berhasil mengimplementasikan sejumlah capaian nyata di lapangan. Menjawab tuntutan green transportation misalnya, Lampung kini telah sukses mengoperasikan layanan Smart BRT Itera di sektor darat. Kemajuan ini diperkuat dengan masuknya investasi asing melalui kehadiran armada Taksi Listrik Green SM, yang membuktikan tingginya kepercayaan investor terhadap kesiapan Lampung dalam membangun ekosistem kendaraan listrik rendah emisi.

Sementara itu, peningkatan standar keselamatan dan pelayanan di sektor penyeberangan Selat Sunda juga terus dipacu. Konektivitas antara Pulau Sumatera dan Jawa kini semakin solid berkat pengoperasian KMP Dalom I rute Bakauheni–Merak, optimalisasi dua dermaga eksekutif, serta peremajaan armada kapal reguler maupun eksekutif demi menjamin kepastian layanan bagi pengguna jasa. Selain sebagai gerbang logistik laut, konektivitas udara Provinsi Lampung juga mendapat angin segar setelah Bandara Raden Inten II resmi kembali menyandang status sebagai Bandara Internasional, sebuah momentum penting yang diyakini akan memperluas aksesibilitas Lampung.

Sejumlah rencana besar juga tengah dimatangkan untuk memastikan infrastruktur transportasi Lampung mampu menampung pertumbuhan ekonomi masa depan melalui : 

- Optimalisasi Jalur Kereta Api & Logistik Batubara guna meminimalkan beban jalan raya akibat kendaraan besar (termasuk ODOL), fokus diarahkan pada rencana pembangunan jalur ganda (double track) lintas Muara Enim–Prabumulih–Tegineneng–Tarahan. 

- Pengembangan Kawasan Pesisir & Terminal Regional yang terdiri dari 5 pelabuhan pengumpan regional dengan memprioritaskan Pelabuhan Sebalang untuk segera dioperasikan guna mendongkrak ekonomi pesisir.Sementara di sektor darat, dari 15 terminal Tipe B yang dikelola Pemprov, sebanyak 6 terminal telah dielaborasikan dan kualitas pelayanannya akan terus ditingkatkan secara bertahap.

Di akhir arahannya, Sulpakar meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam satu visi yang padu.

"Berbagai capaian dan rencana ini adalah ikhtiar bersama untuk membangun sistem transportasi Lampung yang terintegrasi, modern, berkelanjutan, dan berdaya saing. Mari kita jadikan sektor transportasi sebagai roda penggerak utama menuju Lampung yang maju, inklusif, terkoneksi, dan berdaya saing," pungkasnya. (*)

Read More

Kawal Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Provinsi Lampung Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan SE2026 se-Provinsi Lampung

Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara hybrid pada Rabu (16/6). Kegiatan yang berpusat di Aula Radin Imba Kusuma BPS Provinsi Lampung ini bertujuan untuk melakukan evaluasi awal pelaksanaan pendataan sekaligus merumuskan strategi taktis demi menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan berkualitas tinggi di seluruh wilayah Bumi Ruwa Jurai.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pegawai BPS Provinsi Lampung serta Pengawas Pemeriksa Lapangan (PML) SE2026 dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dalam pengarahannya, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, memberikan penekanan kepada seluruh jajaran, khususnya para petugas di lapangan, agar menjaga integritas dan kehati-hatian dalam proses pencacahan. Beliau menegaskan bahwa SE2026 adalah pilar utama dalam memotret struktur ekonomi aktual daerah.

"Kunci dari keberhasilan SE2026 berada di tangan rekan-rekan pengawas dan pencacah, namun partisipasi aktif masyarakat adalah penentunya. Pastikan tidak ada undercoverage maupun duplikasi, sehingga data yang kita hasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional," ujar Ahmadriswan memberikan motivasi.

Untuk mengantisipasi penipuan, masyarakat juga diminta mengenali ciri-ciri petugas SE2026, yaitu: Menggunakan Rompi resmi SE2026; Membawa ID Card (tanda pengenal) resmi yang disertai dengan QR Code; dan dilengkapi dengan Surat Tugas resmi dari BPS setempat.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan BPS Provinsi Lampung dalam memastikan kelancaran pelaksanaan SE2026. Dengan sinergi antara profesionalisme petugas dan keterbukaan pelaku usaha, diharapkan data ekonomi yang dikumpulkan dapat mencerminkan kondisi aktual dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional.

Langkah BPS Provinsi Lampung dalam mengawal Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menyasar kesiapan internal petugas. BPS berharap kepada masyarakat dan para pelaku usaha di Lampung agar selalu "Ingat TIR!" saat menerima kunjungan petugas Sensus Ekonomi 2026.

TIR sendiri merupakan akronim dari tiga komitmen penting:

1. Terima Petugas SE2026.

2. Isi data dengan benar.

3. Rahasia data dijamin aman terjaga.

Read More

DPRD Provinsi Lampung Dukung Kemajuan Lampung Utara Melalui Sinergi dan Kebersamaan

Lampung Utara — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Khostiana, S.E., M.H., menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lampung Utara, Senin (15/6/2026).

Kehadiran Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antarpemerintah daerah serta mempererat kolaborasi dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna Istimewa tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya sebagai bagian dari momentum peringatan hari jadi Kabupaten Lampung Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Khostiana menyampaikan bahwa peringatan hari jadi daerah tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

“Peringatan hari jadi Kabupaten Lampung Utara ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, menjaga kolaborasi, serta membangun semangat kebersamaan antar seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah memerlukan dukungan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, DPRD, hingga partisipasi aktif masyarakat agar setiap program pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Melalui momentum HUT ke-80 Kabupaten Lampung Utara, DPRD Provinsi Lampung berharap semangat persatuan, gotong royong, dan kolaborasi terus diperkuat sehingga mampu menghadirkan kemajuan daerah yang merata serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Read More

Unjuk Rasa Mahasiswa Warnai Kantor DPRD dan Pemprov Lampung

Bandar Lampung – Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Senin (15/6/2026). Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.

Menjelang aksi berlangsung, aparat keamanan telah memperketat pengamanan di kawasan perkantoran Pemprov dan DPRD Lampung. Sejumlah akses masuk dipasangi kawat berduri, sementara kendaraan taktis dan personel gabungan disiagakan di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan.

Massa aksi yang berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung, Kesatuan Aksi Mahasiswa UIN Lampung (KAMU Lampung), dan Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Itera), menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Isu yang diangkat meliputi penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Mahasiswa menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang terdampak berbagai kebijakan nasional. Melalui orasi dan penyampaian pernyataan sikap, mereka berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan rakyat.

Hingga aksi berlangsung, situasi di sekitar Kantor DPRD dan Pemprov Lampung terpantau kondusif. Aparat keamanan terus berjaga untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berjalan aman, tertib, dan damai.

Aksi unjuk rasa ini menjadi bagian dari gelombang aspirasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah, dengan harapan pemerintah dapat mendengar dan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan secara demokratis.

Read More

XPONESIA Awards 2026 Apresiasi UMKM dan BPD HIPMI Terbaik dalam Rangkaian MUNAS XVIII HIPMI

Lampung – XPONESIA 2026 tidak hanya menjadi salah satu pusat perhatian dalam rangkaian Musyawarah Nasional (MUNAS) XVIII HIPMI yang berlangsung pada 10–11 Juni 2026 di Novotel Lampung, tetapi juga menjadi panggung apresiasi bagi para pelaku UMKM, Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI, dan peserta pameran yang menampilkan performa terbaik selama kegiatan berlangsung.

Sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas, inovasi, kemampuan membangun interaksi dengan pengunjung, serta kontribusi dalam menyukseskan pameran, XPONESIA 2026 menganugerahkan XPONESIA Awards 2026 kepada lima booth terbaik dalam kategori yang berbeda. Penghargaan tersebut disertai dengan uang pembinaan yang diberikan oleh Organizing Committee (OC) Lokal MUNAS XVIII HIPMI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha dan peningkatan kualitas peserta pameran.

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Koordinator XPONESIA 2026, Dimas H. Pribadi, didampingi sejumlah tamu undangan dan mitra strategis, di antaranya Albert Chandra, Asisten Manajer FPPU Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Luki Nurwendhi, Wakil Pemimpin PNM Cabang Lampung, serta Hengki Andrianto, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Menengah Kementerian UMKM Republik Indonesia.

Adapun penerima XPONESIA Awards 2026 adalah:

- The Most Supportive BPD: BPD HIPMI Maluku

- The Most Crowded Booth: CV. Mitra TOP

- Best Engagement Booth: BPD HIPMI Bali

- People’s Choice Award: Luxxe Studio

- Best Booth Design: BPD HIPMI Papua Selatan

Koordinator XPONESIA 2026, Dimas H. Pribadi, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan yang mampu menghadirkan semangat kolaborasi sekaligus mendorong terjadinya transaksi bisnis yang nyata bagi para peserta.

“Alhamdulillah, XPONESIA 2026 berjalan dengan sangat sukses. Antusiasme peserta dan pengunjung luar biasa. Bahkan beberapa tenant kuliner telah habis terjual sejak hari pertama. Hal ini menunjukkan besarnya dukungan kader HIPMI dari seluruh Indonesia terhadap produk-produk UMKM yang hadir dalam XPONESIA,” ujarnya.

Kesuksesan XPONESIA 2026 tidak terlepas dari koordinasi yang solid antara Ketua Organizing Committee (OC) MUNAS XVIII HIPMI, Arief Satria Kurniagung, dan Koordinator XPONESIA 2026, Dimas H. Pribadi, serta kerja keras seluruh panitia yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Tim inti XPONESIA 2026 yang menjadi motor penggerak suksesnya acara terdiri atas Dimas H. Pribadi, Imaduddin Indrissobir, Kevin Tambunan, Randy Sugiarto, Ira Damayanti Pohan, Yakuttinah Marjan, Yuke Elvandari, Mohammad Riski Borman, Wahyudi Yuka, dan Ario Pringgodany.

Melalui sinergi yang kuat antara HIPMI, pemerintah, lembaga keuangan, dan para pelaku usaha, XPONESIA 2026 berhasil menghadirkan ruang promosi, edukasi, networking, dan transaksi bisnis yang memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan UMKM Indonesia.

Dukungan dari Bank Indonesia, PNM, Kementerian UMKM Republik Indonesia, serta seluruh pihak yang terlibat menjadi bukti nyata bahwa pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dengan suksesnya penyelenggaraan tahun ini, XPONESIA diharapkan terus menjadi agenda unggulan yang mampu mendorong UMKM Indonesia naik kelas, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global. 

Read More

DPRD Lampung Tetapkan Perubahan Propemperda 2026, Prioritaskan 16 Raperda Strategis

BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung terkait Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (12/6/2026).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, SE., MBA., dihadiri Wakil Ketua III, Maulidah Zauroh, MA.PD., Wakil Ketua IV, Naldi Rinara, SE., MM, beserta jajaran anggota DPRD Provinsi Lampung, dan Sekretaris Dewan, Descatama Paksi Moeda, ST., SE., MM., 

Turut Hadir mewakili Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Ir. Marindo Kurniawan, ST., MM., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Kepala Pemerintahan Provinsi Lampung, dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam pembukaan rapat, pimpinan sidang menyampaikan bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir, baik secara langsung maupun melalui video conference, telah memenuhi kuorum sehingga rapat paripurna dapat dilaksanakan dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Agenda rapat dilanjutkan dengan penyampaian laporan hasil pembahasan dan pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung mengenai usulan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.

Dalam laporannya, Bapemperda menyampaikan bahwa perubahan Propemperda merupakan bagian dari proses perencanaan pembentukan peraturan daerah guna mewujudkan produk hukum daerah yang selaras dengan sistem hukum nasional, arah pembangunan daerah, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Bapemperda menjelaskan bahwa perubahan Propemperda Tahun 2026 telah melalui proses pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memperhatikan usulan dari DPRD maupun Pemerintah Provinsi Lampung.

Adapun rancangan peraturan daerah yang masuk dalam perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 terdiri atas usulan inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan usulan Pemerintah Provinsi Lampung.

Beberapa substansi yang menjadi perhatian antara lain pengembangan desa wisata, penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan, pengelolaan sumber daya air, pengembangan pertanian perkotaan, tata kelola energi, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pertambangan rakyat, serta pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Selain itu, terdapat pula sejumlah rancangan peraturan daerah yang diusulkan Pemerintah Provinsi Lampung terkait perubahan dan pencabutan beberapa peraturan daerah yang sudah ada.

Setelah mendengarkan laporan Bapemperda, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026. Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuannya.

Melalui keputusan tersebut, DPRD Provinsi Lampung menetapkan perubahan Propemperda Tahun 2026 yang memuat 16 rancangan peraturan daerah sebagai prioritas pembahasan. Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan penyempurnaan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang memerlukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada akhir rapat, pimpinan sidang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta rapat, baik yang hadir secara langsung maupun melalui sarana virtual, atas partisipasi dan dukungan dalam pelaksanaan rapat paripurna tersebut.

DPRD Provinsi Lampung berharap perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 dapat menjadi landasan dalam penyusunan regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik di Provinsi Lampung

Read More

Rapat Paripurna DPRD Lampung Tetapkan Pansus Pembahasan LHP BPK LKPD 2025

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Internal dalam rangka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (12/6/2026).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, MA.PD., serta didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, SE., MBA., dan Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rinara, S.E., M.M., Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran anggota DPRD Provinsi Lampung yang turut mengikuti jalannya rapat paripurna.

Rapat paripurna dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas penyampaian LHP BPK terhadap LKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pembentukan panitia khusus mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 85 yang mengatur mengenai pembentukan panitia khusus oleh DPRD. Selain itu, pembentukan pansus juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, ST., SE., M.M., membacakan surat usulan dari masing-masing fraksi terkait nama-nama anggota yang akan bertugas dalam Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK atas LKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. Usulan tersebut berasal dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Lampung sebagai bentuk partisipasi dan keterwakilan dalam proses pembahasan hasil pemeriksaan keuangan daerah. 

Setelah mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna, anggota panitia khusus yang telah ditetapkan kemudian melaksanakan rapat internal untuk menentukan susunan pimpinan pansus. Berdasarkan hasil musyawarah, Supriadi Hamzah, S.H. dipercaya sebagai Ketua Panitia Khusus, Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. sebagai Wakil Ketua, dan Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M. sebagai Sekretaris.

Selanjutnya, rapat paripurna mendengarkan pembacaan konsep Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa panitia khusus memiliki tugas melakukan pembahasan terhadap LHP BPK atas LKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, mengkaji berbagai temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK, serta menyusun hasil pembahasan yang nantinya akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung.

Hasil pembahasan panitia khusus tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi DPRD Provinsi Lampung terhadap hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Melalui pembentukan panitia khusus ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

 DPRD berharap proses pembahasan yang dilakukan oleh pansus dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan implementatif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Lampung.

Read More

Munas XVIII HIPMI Tetapkan Ade Jona Prasetyo sebagai Ketua Umum Periode 2026–2029

Bandar Lampung – Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berlangsung pada 10–11 Juni 2026 di Hotel Novotel Bandar Lampung sukses digelar dan menetapkan Ade Jona Prasetyo sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2026–2029 secara aklamasi.

Penetapan Ade Jona dilakukan dalam rangkaian Sidang Pleno Munas XVIII HIPMI sebagai bentuk kesepakatan dan dukungan penuh dari peserta munas. Terpilihnya Ade Jona menandai berakhirnya proses regenerasi kepemimpinan organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia tersebut.

Mengusung tema “Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional”, Munas XVIII HIPMI menjadi ajang konsolidasi nasional yang mempertemukan pengurus HIPMI dari seluruh Indonesia untuk merumuskan arah organisasi sekaligus memperkuat peran pengusaha muda dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Pembukaan Munas pada Rabu (10/6/2026) turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap peran strategis HIPMI dalam mencetak dan mengembangkan pengusaha muda Indonesia.

Presiden hadir didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Bahlil Lahadalia, serta Maruarar Sirait.

Selain agenda organisasi, Munas XVIII HIPMI juga menghadirkan berbagai kegiatan strategis seperti HIPMI Business Forum, business matching, pembahasan kebijakan organisasi, hingga konsolidasi BPP dan BPD HIPMI se-Indonesia.

Ketua Umum BPP HIPMI periode 2022–2026, Akbar Himawan Buchari, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan Munas. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi penguatan moral bagi seluruh kader HIPMI untuk terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Atas nama keluarga besar BPP HIPMI, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas kehadiran dan arahannya kepada seluruh kader HIPMI. Munas XVIII ini adalah momentum penting bagi HIPMI untuk memperkuat konsolidasi, menjaga persatuan, serta memperkuat semangat kewirausahaan nasional,” ujar Akbar.

Ia menegaskan HIPMI akan terus menjadi jembatan antara potensi generasi muda, peluang usaha, dan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, organisasi tersebut akan tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas kesempatan usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja.

Sementara itu, Ketua Umum Terpilih BPP HIPMI, Ade Jona Prasetyo, mengajak seluruh kader dan kandidat yang mengikuti kontestasi Munas untuk kembali bersatu demi kemajuan organisasi.

“Kontestasi telah selesai. Saatnya kita kembali bersatu. Dengan semangat bertanding untuk bersanding, saya mengajak seluruh kandidat, seluruh kader, BPP, BPD, dan BPC HIPMI di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memajukan HIPMI dari pusat hingga daerah. HIPMI adalah rumah besar kita bersama,” kata Ade Jona.

Ketua Organizing Committee Munas XVIII HIPMI, Arief Satria Kurniagung, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dirancang agar berjalan tertib, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta.

Menurutnya, Munas tidak hanya menjadi forum pemilihan Ketua Umum, tetapi juga wadah penguatan jaringan bisnis, diskusi ekonomi, serta konsolidasi pengusaha muda dari berbagai daerah.

Di sisi lain, Ketua Steering Committee Munas XVIII HIPMI, Tri Febrianto Damu, menegaskan seluruh proses pelaksanaan Munas berlangsung secara demokratis, transparan, dan sesuai aturan organisasi.

Keberhasilan penyelenggaraan Munas XVIII HIPMI dinilai menjadi bukti soliditas organisasi dalam menjaga proses regenerasi kepemimpinan yang tertib dan penuh semangat persatuan.

Dengan terpilihnya Ade Jona Prasetyo, HIPMI diharapkan semakin memperkuat konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah serta meningkatkan kontribusi pengusaha muda dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing global.

Read More

Akbar Himawan: HIPMI Harus Jadi Penggerak Ekonomi dan Pencipta Lapangan Kerja

Bandar Lampung – Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2026–2029, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat persatuan, konsolidasi organisasi, dan peran pengusaha muda dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang secara langsung membuka rangkaian Munas XVIII HIPMI di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Menurut Akbar, kehadiran Presiden menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap peran strategis HIPMI sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pengusaha muda Indonesia.

“Atas nama keluarga besar BPP HIPMI, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kehadiran dan arahannya kepada seluruh kader HIPMI,” ujar Akbar.

Ia menegaskan bahwa Munas XVIII HIPMI merupakan momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi, menjaga persatuan kader, serta membangun semangat kewirausahaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Akbar menekankan komitmen HIPMI dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, HIPMI harus mampu menjadi jembatan yang menghubungkan potensi generasi muda dengan kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia.

“HIPMI harus terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, membuka lapangan kerja, serta mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda yang tangguh dan berdaya saing,” katanya.

Sementara itu, Ketua Organizing Committee (OC) Munas XVIII HIPMI, Arief Satria Kurniagung, memastikan seluruh rangkaian kegiatan dirancang secara tertib, profesional, dan produktif.

“Kami ingin Munas ini tidak hanya rapi dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga kuat secara substansi serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta,” ujarnya.

Selain agenda utama pemilihan ketua umum, Munas XVIII HIPMI juga menghadirkan berbagai kegiatan strategis seperti forum ekonomi, business matching, diskusi kebijakan, hingga konsolidasi nasional yang mempertemukan pengusaha muda dari seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Ketua Steering Committee (SC), Tri Febrianto Damu, menegaskan bahwa pelaksanaan Munas tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, transparansi, serta kepatuhan terhadap aturan organisasi.

“Munas adalah forum tertinggi organisasi. Karena itu seluruh proses harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan tetap menjaga semangat persaudaraan di antara kader HIPMI,” tegasnya.

Pada Munas XVIII HIPMI 2026, terdapat empat kandidat yang bersaing memperebutkan kursi Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029, yakni Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afifuddin Kalla, dan Anthony Leong. Keempat kandidat sebelumnya telah mengikuti debat terakhir pada 3 Juni 2026 dan kini memasuki tahapan puncak pemilihan.

HIPMI menegaskan bahwa Munas XVIII bukan semata-mata proses suksesi kepemimpinan organisasi, melainkan juga bagian dari upaya memperkuat kontribusi pengusaha muda sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan nasional.

Melalui semangat kolaborasi, inovasi, dan persatuan, HIPMI diharapkan mampu melahirkan gagasan serta langkah konkret yang mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan percepatan pembangunan ekonomi menuju Indonesia yang mandiri, maju, dan berdaya saing global. 

Read More

Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan Munas XVIII HIPMI di Bandar Lampung

Bandar Lampung – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang berlangsung di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Kehadiran Presiden menjadi momentum penting bagi konsolidasi pengusaha muda dalam memperkuat peran dunia usaha sebagai penggerak ekonomi nasional.

Presiden Prabowo tiba di lokasi kegiatan sekitar pukul 14.06 WIB dengan mengenakan kemeja safari cokelat dan peci hitam. Setibanya di arena Munas, Presiden langsung menyapa ribuan peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden didampingi sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Bahlil Lahadalia, serta Maruarar Sirait.

Mengusung tema “Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional”, Munas XVIII HIPMI diikuti lebih dari 2.000 peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota HIPMI se-Indonesia, jajaran menteri, pimpinan lembaga legislatif, kepala daerah, senior HIPMI, serta berbagai pemangku kepentingan dunia usaha.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peran pengusaha muda dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia membutuhkan generasi pengusaha yang berani mengambil risiko, inovatif, produktif, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi bangsa.

“Pengusaha muda adalah salah satu kekuatan penting dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia. Kita membutuhkan anak-anak muda yang berani mengambil risiko, membangun usaha, membuka lapangan kerja, dan ikut memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi kewirausahaan dalam memperluas peluang usaha, meningkatkan investasi, serta mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Sementara itu, Menteri ESDM sekaligus senior HIPMI, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa HIPMI memiliki sejarah panjang sebagai wadah lahirnya banyak pengusaha nasional. Ia berharap Munas XVIII menjadi forum konsolidasi gagasan sekaligus penguatan kontribusi pengusaha muda terhadap agenda ekonomi nasional.

“Pengusaha muda harus masuk ke sektor-sektor strategis, memperkuat hilirisasi, membangun industri, dan menjadi bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Bahlil.

Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan Munas. Menurutnya, kehadiran Presiden merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap peran strategis HIPMI dalam mencetak pengusaha muda Indonesia.

“Munas XVIII ini menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menjaga persatuan kader, serta memperkuat semangat kewirausahaan nasional,” ujar Akbar.

Selain menjadi forum tertinggi organisasi, Munas XVIII HIPMI juga menjadi agenda strategis untuk memilih Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029. Empat kandidat yang bersaing dalam pemilihan tersebut adalah Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afifuddin Kalla, dan Anthony Leong.

Ketua Organizing Committee Munas XVIII HIPMI, Arief Satria Kurniagung, menjelaskan bahwa selain agenda sidang pleno dan pemilihan ketua umum, Munas juga menghadirkan berbagai forum ekonomi, business matching, dan konsolidasi pengusaha muda dari seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Ketua Steering Committee Munas XVIII HIPMI, Tri Febrianto Damu, menegaskan bahwa seluruh proses Munas dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan sesuai mekanisme organisasi.

“Munas adalah forum tertinggi organisasi. Seluruh proses harus berjalan sesuai aturan, menjunjung tinggi nilai demokrasi, dan menjaga persaudaraan kader HIPMI,” tegasnya.

Melalui Munas XVIII yang berlangsung pada 10–11 Juni 2026 di Bandar Lampung, HIPMI menegaskan komitmennya untuk terus memperluas peran pengusaha muda sebagai penggerak ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja, serta mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing global.

Read More