Peran Strategis Lebah bagi Sawit dan Keanekaragaman Hayati Mengemuka di World Bee Day 2026

Bandar Lampung – Seminar Nasional World Bee Day 2026 berlangsung di Hotel Horison Lampung, Kamis (18/6/2026), dengan mengangkat tema “Lebah untuk Sawit Berkelanjutan: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit.

Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Lebah Sedunia tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, praktisi perlebahan, pelaku industri kelapa sawit, serta mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Seminar ini diikuti sekitar 250 peserta dan menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan serta penguatan jejaring penelitian terkait peran lebah dalam mendukung sektor pertanian berkelanjutan.

Ketua Pelaksana Seminar Nasional World Bee Day 2026,Dr. Puji Lestari, menjelaskan bahwa tema yang diangkat bertujuan mengkaji potensi lebah sebagai alternatif penyerbuk tanaman kelapa sawit.

“Selama ini penyerbukan kelapa sawit sangat bergantung pada kumbang penyerbuk Elaeidobius kamerunicus. Melalui seminar ini, kami ingin melihat peluang dan potensi lebah sebagai salah satu penyerbuk tambahan yang dapat mendukung peningkatan produktivitas kelapa sawit,” ujarnya.

Menurutnya, apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa lebah memiliki potensi sebagai penyerbuk kelapa sawit, maka manfaat yang dihasilkan akan sangat besar. Selain membantu meningkatkan produktivitas tanaman, keberadaan lebah juga dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti madu yang mampu menambah pendapatan para peternak lebah.

“Jika lebah dapat berperan sebagai penyerbuk, maka manfaatnya berlipat. Produktivitas sawit meningkat, peternak memperoleh tambahan pendapatan dari hasil madu, dan konservasi keanekaragaman hayati juga semakin terjaga,” katanya.

Pentingnya Menjaga Populasi Lebah

Dalam kesempatan tersebut, Puji juga menyoroti pentingnya upaya menjaga populasi lebah yang saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk berkurangnya sumber pakan dan penggunaan pestisida yang tidak terkendali.

Menurutnya, langkah paling efektif untuk mencegah penurunan populasi lebah adalah menjaga kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber pakan.

“Lebah akan bertahan apabila sumber makanannya tersedia. Karena itu, agroekosistem harus dijaga dan ditingkatkan dengan menyediakan tanaman berbunga yang menghasilkan nektar dan polen sepanjang tahun,” jelasnya.

Beberapa jenis tanaman yang direkomendasikan antara lain bunga air mata pengantin, berbagai jenis bunga liar berbunga sepanjang musim, serta bunga matahari berukuran kecil yang menjadi sumber nektar dan polen bagi lebah.

Selain itu, ia mengingatkan para petani agar lebih bijak dalam penggunaan pestisida. Aplikasi pestisida sebaiknya tidak dilakukan saat lebah aktif mencari makan.

“Lebah biasanya mencari pakan pada pagi hingga sore hari. Karena itu, waktu aplikasi pestisida perlu disesuaikan agar tidak mengganggu aktivitas lebah. Satu kali aplikasi yang tidak tepat dapat menyebabkan satu koloni lebah mengalami keracunan,” ujarnya.

Dihadiri Akademisi dan Peneliti Nasional

Seminar nasional ini menghadirkan peserta dan pemakalah dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga penelitian di Indonesia, di antaranya IPB University, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), BRIN, dan sejumlah institusi lainnya.

Puji menyebutkan bahwa penyelenggaraan seminar dilakukan secara bergilir setiap tahun. Setelah tahun sebelumnya digelar di Universitas Padjadjaran, tahun ini Universitas Lampung mendapat kesempatan menjadi tuan rumah.

Rangkaian kegiatan World Bee Day 2026 berlangsung selama tiga hari. Hari pertama diisi dengan seminar nasional dan stadium general, hari kedua seminar paralel serta kunjungan ke kawasan edukasi Lembah Sejuta Lebah, sedangkan hari ketiga peserta akan mengikuti kegiatan lapangan di kawasan wisata Pahawang untuk mengenal potensi wisata dan keanekaragaman hayati Lampung.

Perkuat Jejaring dan Riset Perlebahan

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memperluas kolaborasi penelitian sekaligus menghasilkan rekomendasi ilmiah terkait pengembangan perlebahan di Indonesia.

“Harapan kami, kegiatan ini membuka jejaring penelitian yang lebih luas. Jika penelitian menunjukkan lebah berpotensi menjadi penyerbuk kelapa sawit, maka ini bisa menjadi alternatif yang sangat baik untuk mendukung produktivitas sekaligus menjaga keanekaragaman hayati,” ujarnya 

Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan spesies lebah yang sangat besar dan menjadi salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Oleh karena itu, upaya konservasi lebah tidak hanya penting bagi sektor pertanian, tetapi juga bagi keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

“Semakin banyak spesies lebah yang dapat hidup dan berkembang, maka semakin terjaga pula keanekaragaman hayati Indonesia yang menjadi aset berharga bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Read More

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Perkuat Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lampung Melalui Kepatuhan Pajak

Bandar Lampung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung menggelar Tax Gathering 2026 di Hotel Radisson Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Rangka Mengoptimalkan Kepatuhan Perpajakan untuk Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung” tersebut menjadi momentum memperkuat kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, serta Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung Kombes Pol. Heri Rusyaman, S.I.K., M.H. yang mewakili Kapolda Lampung.

Tax Gathering menjadi forum strategis untuk membangun komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha, sekaligus menyamakan persepsi bahwa kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam memperkuat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo menyampaikan bahwa ekonomi Provinsi Lampung terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data yang disampaikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung meningkat dari Rp487,8 triliun pada 2024 menjadi Rp528,2 triliun pada 2025, atau tumbuh sebesar 8,28 persen.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh sejumlah sektor unggulan, seperti pertanian, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, logistik, hingga sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Namun, Sigit menyebutkan potensi ekonomi tersebut masih perlu dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Pada 2025, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp7,77 triliun, menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai Rp9,27 triliun.

Meski demikian, kinerja penerimaan pajak tahun 2026 mulai menunjukkan peningkatan. Hingga 8 Juni 2026, penerimaan pajak Lampung telah mencapai Rp3,32 triliun atau tumbuh 30,71 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadi bagian dari target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp9,85 triliun.

Menurut Sigit, capaian tersebut menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

“Kami tidak mengharapkan seluruh Wajib Pajak membayar pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Yang kami harapkan adalah seluruh Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya. Ketika itu terjadi, keadilan usaha terjaga, persaingan menjadi sehat, dan pembangunan dapat berjalan berkelanjutan,” ujar Sigit.

Ia menegaskan, DJP saat ini terus mendorong transformasi layanan perpajakan berbasis digital, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan mudah diakses masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa dunia usaha merupakan mitra penting pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat.

“Pajak yang dibayar dengan benar bukan hanya memenuhi kewajiban kepada negara, tetapi juga menjadi investasi bersama untuk masa depan Lampung dan Indonesia,” kata Rahmat.

Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung reformasi perpajakan melalui peningkatan pelayanan publik, pemanfaatan teknologi, serta upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak.

Dukungan terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan juga disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo. Ia menilai kepatuhan pajak merupakan bagian dari budaya hukum yang harus dibangun bersama.

“Negara yang maju tidak dibangun oleh penegakan hukum semata, tetapi oleh kesadaran kolektif untuk patuh, berintegritas, dan berkontribusi. Pajak adalah salah satu bentuk kontribusi tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Pol. Heri Rusyaman yang mewakili Kapolda Lampung menegaskan pentingnya keamanan, kepastian hukum, serta iklim usaha yang kondusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat.

“Kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban kepada negara, tetapi investasi bersama untuk menciptakan Lampung yang aman, maju, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya.

Melalui kegiatan Tax Gathering 2026, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berharap kolaborasi seluruh pihak semakin kuat dalam membangun kesadaran perpajakan. Pajak diharapkan tidak lagi dipandang hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk gotong royong modern yang menjadi fondasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Read More

Lampung Siap Jadi Pionir Nasional Pengelolaan Sampah Terintegrasi dan Energi Bersih

Bandar Lampung -- Provinsi Lampung resmi menjadi pilot project nasional dalam pengembangan ekosistem ekonomi hijau melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah dan energi terbarukan. 

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Direktur Utama PT. Nusantara Plastik Energi, Muhammad Dani SM Rabbani, di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (17/6/2026). 

Langkah kolaboratif ini menjadi strategi konkret Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab tantangan pengelolaan limbah terintegrasi sekaligus memacu pertumbuhan industri berbasis energi bersih. Melalui kemitraan ini, Lampung akan mengadopsi standar pengelolaan sampah yang telah teruji di Eropa selama lebih dari 30 tahun guna menciptakan model pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan. 

Fokus utama kerja sama ini mencakup pengembangan berbagai sektor strategis, antara lain :

1. Pembangunan fasilitas waste-to-energy yang mampu mengubah sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi;

2. Produksi bahan bakar biomassa (biomass fuel);

3. Pemanfaatan energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil (micro hydro). 

Pada tahap awal, investasi sebesar 25 juta Euro disiapkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah plastik berkapasitas 15.000 ton per tahun yang akan menyerap 40 tenaga kerja lokal. Teknologi modular yang diterapkan memungkinkan fasilitas ini untuk terus berkembang hingga mencapai kapasitas pengolahan 200.000 ton sampah per tahun. 

Produk turunan dari proses ini nantinya tidak hanya menjawab persoalan volume sampah, tetapi juga menghasilkan komoditas bernilai tambah seperti minyak pirolisis, Refuse Derived Fuel (RDF), hingga potensi pendapatan tambahan melalui skema kredit karbon. 

Pemilihan Lampung sebagai lokasi proyek percontohan didasarkan pada posisi strategis dan kesiapan dukungan pemerintah daerah dalam transformasi menuju kawasan industri hijau. Upaya ini ditegaskan sebagai akselerasi nyata Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berdaya saing global. (*).

Read More

HUT ke-344 Bandar Lampung, Semangat Gotong Royong Ditekankan untuk Percepat Pembangunan

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung sebagai pengingat bahwa pembangunan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk mewujudkan kota yang maju, nyaman dihuni, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka memperingati HUT ke-344 Kota Bandar Lampung di Ruang Sidang DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung atas usia kota yang telah mencapai 344 tahun.

"Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-344 kepada Kota Bandar Lampung. Semoga di usia yang semakin matang, Bandar Lampung terus tumbuh sebagai kota yang maju, nyaman dihuni, dan mampu menjawab segala tantangan zaman," ucapnya.

Menurut Gubernur, Bandar Lampung saat ini telah berkembang menjadi wajah sekaligus simbol kemajuan Provinsi Lampung. Sebagai ibu kota provinsi, Bandar Lampung dikenal sebagai salah satu tujuan wisata unggulan, pusat kuliner, serta kota yang memiliki masyarakat ramah, toleran, dan damai.

"Kota Bandar Lampung telah menjadi wajah, telah menjadi simbol, telah mewujud menjadi simbol kemajuan Provinsi Lampung. Bandar Lampung telah berhasil menjadi ciri, membawa nama Provinsi Lampung semakin baik di kancah nasional," ujarnya.

Namun demikian, Gubernur mengingatkan bahwa pesatnya pertumbuhan kota juga menghadirkan berbagai tantangan baru, mulai dari meningkatnya mobilitas masyarakat, tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, kebutuhan ruang publik yang memadai, hingga tantangan perubahan iklim dan kualitas lingkungan perkotaan.

Karena itu, pembangunan kota ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus mampu menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

"Kita ingin ke depan warga Bandar Lampung semakin sukses, semakin mudah mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, ruang publik serta berbagai peluang ekonomi yang tersedia," lanjutnya.

Gubernur juga menilai keberagaman menjadi salah satu kekuatan utama Kota Bandar Lampung. Menurutnya, kota ini tumbuh sebagai rumah bersama bagi masyarakat dari berbagai latar belakang suku, budaya, profesi, dan generasi.

"Bandar Lampung besar hari ini tumbuh dari berbagai macam keberagaman. Kota ini tempat bertemunya berbagai macam, berbagai macam latar belakang, suku, budaya, profesi, dan generasi. Inilah yang menghidupkan Kota Bandar Lampung hari ini," ujarnya 

"Karena itu, di tengah perkembangan kota yang semakin modern, kita harus menjaga nilai yang selama ini menjadi, menjadi identitas Bandar Lampung. Rasa kebersamaan, rasa kepedulian, semangat gotong royong, dan pada akhirnya dengan rasa ini, akan membuat kota ini dicintai oleh warganya, dan suasana yang membuat masyarakat bisa merasa nyaman, aman, dan dihargai," tambahnya.

Selain itu, Gubernur mengapresiasi semangat generasi muda Bandar Lampung yang semakin aktif membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, menciptakan lapangan kerja, serta menghadirkan berbagai inovasi yang membanggakan daerah.

"Hari ini banyak anak muda yang memilih berkarya di daerahnya sendiri. Mereka membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghadirkan berbagai macam inovasi yang membanggakan untuk Provinsi Lampung. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga," ujarnya 

Ia berharap Bandar Lampung terus menjadi kota yang memberikan ruang tumbuh bagi kreativitas, inovasi, dan semangat kemajuan generasi muda.

"Tugas kita bersama hari ini adalah memastikan Bandar Lampung harus terus menjadi kota yang mampu memberikan ruang tumbuh bagi ide-ide baru, kreativitas, dan semangat untuk maju. Oleh karena itu, mari kita jadikan Bandar Lampung sebagai kota yang tidak maju hanya sebagai fisik, tapi juga maju dalam kualitas SDM, tata kelola, ekonomi, dan maju dalam karakter masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan bahwa perjalanan Kota Bandar Lampung selama 344 tahun merupakan bukti nyata bahwa kemajuan kota lahir dari semangat, kerja keras, dan pengabdian seluruh elemen masyarakat.

Menurut Eva, berbagai capaian pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat yang memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan Bandar Lampung yang maju dan sejahtera.

"Kita menyadari tantangan pembangunan perkotaan ke depan akan semakin kompleks, mulai dari transformasi ekonomi, perkembangan teknologi digital, perubahan iklim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, hingga kualitas lingkungan perkotaan. Semua harus kita jawab bersama," kata Eva.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Ke depan, pembangunan Kota Bandar Lampung akan difokuskan pada lima prioritas utama, yaitu penguatan infrastruktur perkotaan berkelanjutan, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia unggul, pembangunan kota hijau dan tangguh terhadap perubahan iklim, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi digital.

Eva menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Semangat gotong royong yang telah menjadi kekuatan Kota Bandar Lampung selama ratusan tahun harus terus kita pelihara. Dengan kolaborasi yang kuat, Bandar Lampung akan mampu menjadi kota yang maju, inklusif, berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh masyarakat," ujarnya.

Sebagai bentuk rasa syukur atas peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung, kegiatan ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang kemudian diserahkan kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. (*)

Read More

Inflasi Nasional Melandai, Lampung Catat IPH 0,00 dan Perkuat Dukungan Sensus Ekonomi 2026

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mempertahankan stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH) di angka 0,00 di tengah bayang-bayang kenaikan harga komoditas yang melanda 33 provinsi di Indonesia.

Capaian ini dipaparkan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Liza Derni pada Senin (15/6/2026) bertempat di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.

Rapat Koordinasi virtual tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengacu pada data BPS, Tito menjelaskan kondisi inflasi nasional saat ini berada di angka 0,82 dengan trend grafik yang melandai secara bulanan (month-to-month). Hal ini menunjukkan bahwa laju inflasi dari bulan April ke bulan Mei relatif terjaga dengan baik.

  

Pada kesempatan yang sama, Tito memaparkan tiga sektor utama yang menjadi penyumbang kenaikan inflasi nasioanal. Sektor transportasi mencatatkan andil tertinggi sebesar 0,61, disusul sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan di angka 0,45, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,39. Pada sektor konsumsi ini, gejolak harga utamanya dipicu oleh komoditas pangan harian seperti cabai merah dengan andil 0,08, disusul minyak goreng dan bawang merah masing-masing sebesar 0,04, serta bahan bakar rumah tangga (gas) dan tomat yang masing-masing menyumbang 0,03.

Di sisi lain, tren penurunan justru terjadi pada sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi sebesar -0,74. Penurunan di sektor ini dipicu oleh merosotnya harga pasar serta melemahnya kemampuan daya beli masyarakat terhadap komoditas emas.

Mendagri mengungkapkan rasa syukurnya atas kondisi inflasi nasional yang masih relatif terjaga dengan baik di tengah gejolak geopolitik dunia saat ini. Meski demikian, ia berharap angka inflasi dapat terus ditekan ke tingkat yang lebih rendah.

Di samping itu, Tito memberikan catatan penting bagi seluruh kepala daerah untuk tetap memperkuat monitoring, khususnya dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar subsidi serta fluktuasi nilai tukar dolar AS yang perlu diwaspadai bersama.

Sejalan dengan upaya penguatan ekonomi, pertemuan virtual ini turut dirangkai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Mendagri dan Kepala BPS terkait Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian menekankan bahwa agenda nasional yang didanai APBN ini merupakan instrumen krusial bagi pemerintah untuk memetakan potensi wilayah, mengukur tingkat kemampuan ekonomi, hingga memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Melalui Surat Edaran Mendagri No. 500.2/3811/SJ tanggal 24 April 2026, para Gubernur, Bupati, dan Walikota diinstruksikan untuk memberikan dukungan penuh bagi kelancaran sensus ini. Dukungan tersebut mencakup :

- Fasilitasi Sosialisasi melalui pemanfaatan media luar ruang seperti baliho dan videotron untuk mengedukasi warga.

- Dukungan Sarana Prasarana dengan menyediakan fasilitas untuk kegiatan NGIBAR (NGIsi BAreng) kuesioner serta rapat koordinasi berkala.

- Penggerakan Perangkat Daerah dengan menugaskan dinas terkait guna mengawal pendataan di sektor BUMD, BUMDes, hingga sektor usaha di seluruh wilayah.

- Pendampingan Khusus bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, untuk mendampingi pendataan pada kawasan strategis dan vital yang sulit dijangkau, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Walikota di wilayahnya.

Mendagri juga mengimbau para kepala daerah untuk menjadi pihak pertama yang melakukan pengisian data sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat luas.

"Ini kita dukung, kalau bisa kepala daerah yang pertama kali yang disensus, itu memberi contoh yang bagus," tegas Mendagri Tito Karnavian.

Senada dengan himbauan Mendagri, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengajak seluruh pimpinan daerah dan masyarakat untuk menyukseskan agenda ini melalui gerakan TIR. 

“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan TIR : Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga,” ajak Amalia.

Amalia kembali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah Daerah diharapkan memfasilitasi sosialisasi melalui penayangan media luar ruang seperti spanduk, banner, dan videotron, serta mendorong peningkatan publisitas proses pendataan. Selain itu, dukungan sarana prasarana terkait pengumpulan data pada sektor BUMD, hingga menyukseskan gerakan NGIBAR yang dilakukan secara door-to-door.

Guna mempermudah pengawasan, Amalia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan live dashboard yang dapat digunakan untuk memantau capaian progres sensus di wilayah masing-masing secara langsung dan real-time.

Menutup rangkaian arahannya, Mendagri turut menyoroti kemeriahan momentum Piala Dunia FIFA 2026. Ia mengamati adanya perbedaan atmosfer dukungan, antusiasme penonton di wilayah Indonesia Barat dinilai belum seaktif masyarakat di Indonesia Timur dalam menyemarakkan "demam" sepak bola dunia tersebut.

Langkah ini dipandang efektif untuk menghibur masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi pelaku UMKM lokal di daerah. Ia juga mengimbau para kepala daerah untuk memfasilitasi acara nonton bareng (nobar) sebagai sarana hiburan sekaligus mesin penggerak ekonomi lokal. 

"Manfaatkan betul demam dunia ini untuk menghibur masyarakat dengan hiburan sehat, sekaligus mendorong UMKM di sekitar lokasi acara agar ekonomi bergerak," ujar Mendagri.

Di akhir, Mendagri berpesan agar kegiatan nobar dikoordinasikan secara ketat bersama unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mencegah terjadinya gesekan masyarakat selama acara berlangsung. (*)

Read More

Cetak ASN Profesional dan Adaptif, Pemprov Lampung Gelar PKA dan Latsar CPNS 2026

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan kapasitas dan transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka sekaligus memberikan ceramah umum pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II serta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Angkatan XIV dan XV Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Senin (15/6/2026).

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) bertujuan mengembangkan dan memenuhi standar kompetensi manajerial bagi pejabat administrator. Sementara itu, Latsar CPNS bertujuan membentuk kompetensi CPNS yang terintegrasi dengan kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sesuai pola penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II berjumlah 45 orang, sedangkan Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XIV dan XV diikuti oleh 80 peserta.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pelatihan tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan persyaratan administratif, melainkan sebagai proses pembentukan karakter kepemimpinan birokrasi yang mampu menghadirkan solusi, menciptakan inovasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pelatihan ini bukan sekadar seremonial atau administratif untuk memenuhi persyaratan jabatan, tetapi merupakan proses membentuk karakter kepemimpinan birokrasi yang mampu menghadirkan solusi, menciptakan inovasi, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," ujar Jihan.

Jihan juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi dalam menghadapi berbagai tantangan global. Menurutnya, ASN tidak cukup hanya melakukan reformasi dengan memperbaiki sistem yang ada, tetapi juga harus mampu melakukan transformasi melalui perubahan pola pikir dan cara kerja yang lebih adaptif, inovatif, serta berbasis data.

"Indonesia membutuhkan transformasi besar dalam pola pikir, tata kelola ekonomi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjadi negara maju pada tahun 2045," katanya.

Ia menambahkan bahwa transformasi ASN merupakan fondasi utama menuju Indonesia Maju. ASN dituntut tidak lagi bekerja secara administratif semata, melainkan harus adaptif terhadap perubahan, inovatif, berbasis data, berorientasi pada hasil, serta fokus pada pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga mengingatkan pentingnya kesiapan ASN menghadapi era disrupsi teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan berbagai megatren global seperti perubahan iklim, persaingan sumber daya, serta pergeseran kekuatan ekonomi dunia.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Provinsi Lampung. Saat ini, sekitar 70 persen penduduk Lampung berada pada usia produktif sehingga perlu didukung melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi agar mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Wakil Gubernur juga menekankan perlunya dukungan ASN terhadap upaya hilirisasi industri berbasis potensi unggulan daerah. Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan yang perlu didorong agar mampu memberikan nilai tambah melalui pengembangan industri hilir.

Mengakhiri arahannya, Jihan meminta seluruh peserta pelatihan untuk menginternalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam aksi nyata di unit kerja masing-masing.

"Saya ingin menekankan bahwa setiap ASN mampu menerjemahkan visi dan program kerja Gubernur Lampung ke dalam tindakan nyata di unit kerja masing-masing," pungkasnya.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan lahir ASN yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang baik, tetapi juga berintegritas, profesional, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam mendukung terwujudnya Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Read More

Pemprov Lampung dan PT Nusantara Plastik Energi Sepakati Investasi Rp470 Miliar untuk Pengolahan Sampah

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Direktur Utama PT. Nusantara Plastik Energi Muhammad Dani SM Rabbani menandatangani Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pembangunan Pengolahan Sampah serta Pengembangan Potensi Energi dan Industri di Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (17/6/2026).

MoU ini membuktikan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan pengolahan sampah, energi terbarukan, dan kawasan industri hijau di Provinsi Lampung.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen mendorong percepatan pembangunan sektor energi dan industri berbasis keberlanjutan guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat Lampung.

Adapun objek kerja sama meliputi pembangunan fasilitas pengolahan sampah serta pengembangan potensi energi dan industri di Provinsi Lampung. 

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung penyediaan energi terbarukan sekaligus menciptakan ekosistem kawasan industri hijau yang berdaya saing.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan studi kelayakan (feasibility study) serta pembangunan dan pengembangan berbagai sektor strategis. 

Di antaranya pengelolaan limbah terintegrasi dan waste-to-energy yang mengubah sampah menjadi sumber energi, produksi dan penyediaan bahan bakar biomassa (biomass fuel), serta pengembangan pembangkit listrik tenaga air skala kecil (micro hydro power plant) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

PT. Nusantara Plastik Energi sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan energi terbarukan, termasuk pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar melalui teknologi RDF dan pirolisis, pengembangan pembangkit listrik tenaga air dan surya, serta pembangunan kawasan industri.

Sebagai informasi, Provinsi Lampung dipilih sebagai pilot project karena dinilai memiliki posisi strategis, dukungan kuat pemerintah daerah, serta potensi besar untuk menjadi model transformasi pengelolaan sampah nasional.

PT. Nusantara Plastik Energi akan membawa pengalaman pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Eropa selama lebih dari 30 tahun untuk dikembangkan di Lampung sebagai proyek percontohan ekonomi sirkular yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.

Pada tahap awal, akan dibangun fasilitas pengolahan sampah plastik berkapasitas 15.000 ton per tahun dengan nilai investasi sekitar 25 juta Euro dan menyerap sekitar 40 tenaga kerja. 

Sistem yang diterapkan bersifat modular sehingga dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan.

Ke depan, fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengelola hingga 200.000 ton sampah per tahun melalui pemilahan dan pengolahan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti minyak pirolisis, bahan bakar alternatif (RDF), bahan baku daur ulang, energi terbarukan, serta produk turunan dari sampah organik.

Menurut pihak perusahaan, proyek ini tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi volume sampah, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi sirkular, penciptaan lapangan kerja, dan potensi pendapatan tambahan melalui skema kredit karbon.

Kerja sama ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong transformasi menuju ekonomi hijau, memperkuat ketahanan energi daerah dan mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan.(*)

Read More

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pemprov Lampung Perkuat Konektivitas Transportasi Darat, Laut, dan Udara

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan transformasi pada sektor perhubungan menuju transportasi modern. Langkah ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung pada Upacara Bulanan di Lapangan Korpri, Rabu (17/6/2026). Dalam arahannya, Ia menekankan bahwa perubahan zaman yang dinamis ini membawa sejumlah tantangan lokal yang harus segera diselesaikan secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran pemerintahan.

"Kita masih menghadapi beberapa persoalan mendasar di lapangan, seperti kebutuhan kepastian regulasi dan perlindungan bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online, penanganan kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) yang merusak jalan dan mengancam keselamatan, hingga menurunnya daya saing angkutan umum konvensional," ungkap Sulpakar.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa solusi komprehensif yang disiapkan adalah transformasi menyeluruh yang mengintegrasikan seluruh simpul transportasi (pelabuhan, stasiun, bandara, dan terminal) agar pergerakan masyarakat dan logistik menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.

Sebagai jawaban konkret atas tantangan regulasi, keselamatan, dan modernisasi, Pemerintah Provinsi Lampung bersama para pemangku kepentingan telah berhasil mengimplementasikan sejumlah capaian nyata di lapangan. Menjawab tuntutan green transportation misalnya, Lampung kini telah sukses mengoperasikan layanan Smart BRT Itera di sektor darat. Kemajuan ini diperkuat dengan masuknya investasi asing melalui kehadiran armada Taksi Listrik Green SM, yang membuktikan tingginya kepercayaan investor terhadap kesiapan Lampung dalam membangun ekosistem kendaraan listrik rendah emisi.

Sementara itu, peningkatan standar keselamatan dan pelayanan di sektor penyeberangan Selat Sunda juga terus dipacu. Konektivitas antara Pulau Sumatera dan Jawa kini semakin solid berkat pengoperasian KMP Dalom I rute Bakauheni–Merak, optimalisasi dua dermaga eksekutif, serta peremajaan armada kapal reguler maupun eksekutif demi menjamin kepastian layanan bagi pengguna jasa. Selain sebagai gerbang logistik laut, konektivitas udara Provinsi Lampung juga mendapat angin segar setelah Bandara Raden Inten II resmi kembali menyandang status sebagai Bandara Internasional, sebuah momentum penting yang diyakini akan memperluas aksesibilitas Lampung.

Sejumlah rencana besar juga tengah dimatangkan untuk memastikan infrastruktur transportasi Lampung mampu menampung pertumbuhan ekonomi masa depan melalui : 

- Optimalisasi Jalur Kereta Api & Logistik Batubara guna meminimalkan beban jalan raya akibat kendaraan besar (termasuk ODOL), fokus diarahkan pada rencana pembangunan jalur ganda (double track) lintas Muara Enim–Prabumulih–Tegineneng–Tarahan. 

- Pengembangan Kawasan Pesisir & Terminal Regional yang terdiri dari 5 pelabuhan pengumpan regional dengan memprioritaskan Pelabuhan Sebalang untuk segera dioperasikan guna mendongkrak ekonomi pesisir.Sementara di sektor darat, dari 15 terminal Tipe B yang dikelola Pemprov, sebanyak 6 terminal telah dielaborasikan dan kualitas pelayanannya akan terus ditingkatkan secara bertahap.

Di akhir arahannya, Sulpakar meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam satu visi yang padu.

"Berbagai capaian dan rencana ini adalah ikhtiar bersama untuk membangun sistem transportasi Lampung yang terintegrasi, modern, berkelanjutan, dan berdaya saing. Mari kita jadikan sektor transportasi sebagai roda penggerak utama menuju Lampung yang maju, inklusif, terkoneksi, dan berdaya saing," pungkasnya. (*)

Read More

Wagub Jihan Apresiasi Kesiapan Kontingen Lampung Hadapi Jambore Nasional XII

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan silaturahmi Pimpinan Kontingen Daerah yang akan mengikuti Jambore Nasional Pramuka XII di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, pada 13–21 Agustus 2026.

Kunjungan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (2/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kontingen daerah yang akan mewakili Lampung pada ajang nasional tersebut.

Ia mengapresiasi kesiapan panitia dan kontingen yang dinilai telah melakukan berbagai persiapan lebih awal dibandingkan sejumlah daerah lain.

"Kami memberikan dukungan penuh kepada kontingen Lampung yang akan mengikuti Jambore Nasional XII. Saya mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan karena Lampung termasuk daerah yang bergerak cepat dan tidak terlambat dalam proses pendaftaran maupun persiapan keberangkatan," ujar Wagub Jihan.

Terhadap kekurangan kebutuhan yang masih belum terpenuhi, Wagub Jihan, berharap kekurangan tersebut dapat terpenuhi secepatnya sehingga persiapan Kontingen Daerah dapat berjalan dengan baik.

"Semoga kekurangan yang ada dapat segera terpenuhi sehingga seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan lancar, sehat, dan membawa nama baik Lampung," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung Budhi Darmawan menjelaskan bahwa persiapan keberangkatan sudah hampir mencapai 100 persen. Seluruh peserta dan pendamping juga telah terdaftar

Budhi menambahkan, pihaknya berencana menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan dan lembaga guna memperoleh dukungan terhadap persiapan keberangkatan kontingen Lampung.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Bidang 1 Ketua Pinkonda Jamnas XII Catur Agus Dewanto menyampaikan bahwa total peserta, pendamping, dan unsur pendukung yang telah terdata mencapai 589 orang.

Dengan jumlah peserta yang hampir mencapai 600 orang, kata dia, dukungan tim kesehatan, ambulans, serta tenaga medis menjadi kebutuhan penting selama proses keberangkatan dan pelaksanaan kegiatan.

"Terkait persiapan administrasi, Lampung termasuk daerah yang lebih awal menyelesaikan pendaftaran. Batas akhir pendaftaran pada 29 Mei 2026 dan Lampung telah menyelesaikannya sebelum tenggat waktu," jelasnya.

Untuk agenda keberangkatan, jelas Catur, pelepasan kontingen direncanakan pada 11 Agustus 2026 dan diharapkan dapat dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida). 

Kontingen Lampung dijadwalkan tiba di lokasi kegiatan pada 12 Agustus 2026, sementara pembukaan Jambore Nasional XII akan berlangsung pada 13 Agustus 2026 dan upacara resmi pada 14 Agustus 2026.

Dalam ajang pameran yang menjadi bagian dari kegiatan Jambore Nasional XII, Kontingen Lampung akan mempromosikan berbagai produk unggulan daerah serta potensi pariwisata khas Lampung.

Tema ketahanan pangan yang menjadi salah satu fokus kegiatan Jambore Nasional XII akan dimanfaatkan untuk menampilkan berbagai capaian dan potensi Lampung di sektor tersebut.

"Kami akan menampilkan produk unggulan dan potensi pariwisata Lampung serta memperkenalkan berbagai program dan keberhasilan daerah di bidang ketahanan pangan," ujarnya. (*)

Read More

Pemprov Lampung Beri Diskon Pajak Kendaraan hingga 25 Persen, Berlaku sampai 31 Agustus 2026

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meluncurkan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026 di Kantor Samsat Rajabasa, Bandarlampung, Selasa (2/6/2026).

Program keringanan pajak ini berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Wagub Jihan mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung dalam meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

"Program ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Lampung," ujar Jihan.

Dalam program tersebut, kendaraan yang memiliki tunggakan pajak satu hingga lima tahun hanya diwajibkan membayar PKB sebesar satu setengah tahun. Rinciannya, wajib pajak membayar pajak satu tahun berjalan dan 50 persen tunggakan yang dihitung berdasarkan nilai pajak tahun berjalan.

Selain itu, Pemprov Lampung juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak melalui skema diskon PKB sebesar 5 hingga 25 persen.

Diskon sebesar 5 persen diberikan kepada kendaraan yang taat membayar PKB. Kemudian diskon 15 persen diberikan kepada kendaraan yang selama empat tahun berturut-turut membayar PKB di wilayah Provinsi Lampung tanpa pernah menunggak.

Selanjutnya, diskon 20 persen diberikan kepada kendaraan yang selama empat tahun berturut-turut taat membayar PKB dan berusia di atas 10 tahun. Sementara diskon 25 persen diberikan kepada kendaraan yang selama empat tahun berturut-turut taat membayar PKB dan berusia lebih dari 15 tahun.

Pemprov Lampung juga memberikan insentif bagi kendaraan yang melakukan balik nama dan mutasi dalam daerah berupa diskon PKB tahun berjalan sebesar 25 persen untuk mobil dan 50 persen untuk sepeda motor.

Sementara itu, kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi Lampung akan memperoleh diskon sebesar 50 persen untuk pajak tahun pertama dan diskon 50 persen untuk pajak tahun kedua.

Dalam program ini, pemerintah juga memberikan pembebasan denda PKB serta pembebasan pajak progresif.

Jihan mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut selama periode yang telah ditetapkan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 ini. Kesempatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya sekaligus mendukung pembangunan daerah," katanya.

Menurut Jihan, Provinsi Lampung memiliki potensi sebanyak 751.361 unit kendaraan roda dua dan roda empat yang masih menunggak pajak selama satu hingga lima tahun.

Jihan menyampaikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan di seluruh Samsat Induk dan Samsat Drive Thru untuk keperluan perpanjangan STNK dan penggantian pelat nomor kendaraan.

Sementara bagi wajib pajak yang hanya melakukan pembayaran PKB tahunan tanpa perpanjangan STNK, pembayaran dapat dilakukan melalui Samsat Mall, Samsat Keliling, Samsat Desa, Samsat Kontainer, maupun secara daring melalui aplikasi e-Signal dan e-Samdes.

Ia berharap program keringanan pajak tersebut dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

"Kami optimistis program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Lampung Amaluddin Salam menjelaskan bahwa saat masyarakat membayar PKB, secara otomatis juga membayarkan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan turut memberikan kepastian perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui program Jasa Raharja.

"Kami mengapresiasi seluruh wajib pajak yang selama ini konsisten memenuhi kewajibannya. Pembayaran pajak kendaraan yang disertai pembayaran SWDKLLJ memberikan kepastian jaminan perlindungan bagi para korban kecelakaan lalu lintas," ujar Amaluddin.(*)

Read More

Sekdaprov Marindo: E-Reviu Percepat Pengawasan dan Tingkatkan Kualitas Perencanaan Daerah

Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan menghadirkan Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Ihsan Dirgahayu beserta jajaran. Hadir juga Inspektur Provinsi Lampung Bayana, serta tim reviu RKPD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan dan efektivitas pelaksanaan reviu guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berbasis digital.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya transformasi digital pengawasan daerah melalui pemanfaatan aplikasi E-Reviu dalam pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa agenda tersebut memiliki arti strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Marindo, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel terus meningkat sehingga pola pengawasan pemerintah juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi E-Reviu bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital, melainkan menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih tertib, terukur, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penerapan E-Reviu akan memberikan banyak manfaat, di antaranya mempercepat proses reviu dokumen RKPD dan dokumen keuangan daerah, meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian, mempermudah koordinasi antar perangkat daerah, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah,” kata Marindo.

Ia menekankan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Oleh karena itu, kualitas dokumen yang disusun harus benar-benar dijaga agar program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.

Marindo juga mengingatkan bahwa transformasi digital dalam pengawasan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar aplikasi yang digunakan dapat berjalan optimal.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalisme, serta mendorong pola pembinaan yang solutif dan konstruktif.

Selain itu, Marindo meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung memperkuat komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Setiap rekomendasi yang disampaikan harus ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangun kesamaan persepsi, penguatan kapasitas aparatur pengawasan, serta peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung digitalisasi pengawasan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (*)

Read More

Gubernur Lampung Minta BPKAD Tuntaskan Penyaluran Gaji ke-13 ASN Mulai 2 Juni 2026

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan penyaluran gaji ketiga belas bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat dilakukan mulai 2 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat ditemui awak media usai shalat ied Idul Adha 1447 H, Rabu (27/05/2026).

Penyaluran gaji ketiga belas ini mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Lampung.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung untuk mempersiapkan proses penyaluran secara matang, mulai dari perhitungan kebutuhan anggaran hingga pengaturan manajemen kas daerah agar pembayaran berjalan tepat waktu.

Kebijakan itu disiapkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang tahun ajaran baru.

Penyaluran gaji ketiga belas dinilai penting karena dapat membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah.

Gubernur menilai pemberian gaji ketiga belas tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kinerja aparatur, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang dapat mendorong konsumsi masyarakat.

Melalui penyaluran tersebut, pemerintah berharap PNS dan PPPK dapat merasakan manfaat nyata, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kebahagiaan keluarga. Pemerintah juga berharap kebijakan itu dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN dalam menjalankan pelayanan publik dan tugas pemerintahan.

Adapun dasar hukum penyaluran gaji ketiga belas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2026 meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026.

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/881/OTDA tanggal 9 Maret 2026 tentang Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026.

Read More

Iduladha 1447 H, Gubernur Mirza Ajak Warga Lampung Perkuat Kepedulian dan Gotong Royong

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah sebagai momentum spiritual dalam memperkuat nilai pengorbanan, keikhlasan, serta solidaritas sosial. Semangat gotong royong ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi di Bumi Ruwa Jurai.

​Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat melaksanakan ibadah salat Iduladha 1447 Hijriah bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung di Masjid Raya Al-Bakrie, pada Rabu (27/5/2026).

​Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya memetik teladan mulia dari kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. 

"Dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail Alaihissalam, kita mengambil pelajaran tentang arti pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan dalam menjalankan proses keimanan hingga melahirkan keberkahan dan kemuliaan," ujarnya.

​Gubernur menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan secara nyata guna menjaga persatuan dan mendorong kemajuan daerah. Sinergisitas yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sejauh ini telah membuahkan hasil positif terhadap ketahanan ekonomi makro dan iklim keamanan yang kondusif di Provinsi Lampung.

​Terkait program kerja daerah, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat, meliputi sektor infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan optimal, serta penguatan sektor pertanian.

​"Pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok dalam kondisi aman dan terkendali. Alhamdulillah, kondisi ekonomi Lampung kita dapat dijaga dengan baik," jelas Gubernur.

​Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Lampung turut menyampaikan rasa syukur atas perhatian Pemerintah Pusat. Pada hari raya kurban tahun ini, Provinsi Lampung menerima bantuan kemasyarakatan berupa 16 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dialokasikan secara merata untuk 15 kabupaten/kota dan Provinsi. Bantuan ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan dan membawa maslahat bagi masyarakat luas.

​Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk menyempatkan doa bersama bagi keselamatan warga Lampung dan Indonesia yang tengah melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

​"Semoga seluruh jemaah haji asal Lampung dan seluruh jemaah haji Indonesia, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan, kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, serta kembali ke tanah air sebagai haji dan hajah yang mabrur dan mabruroh," pungkasnya.

​Ibadah salat Iduladha di Masjid Raya Al-Bakrie ini berlangsung dengan khidmat dan turut dihadiri oleh Sekdaprov Lampung, kepala instansi vertikal, jajaran pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, pengurus MUI Lampung, serta ribuan masyarakat. 

Usai melaksanakan salat Idul adha 1447 Hijriah, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal secara simbolis menyerahkan bantuan kemasyarakatan hewan kurban berupa satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia.

Sapi kurban bantuan Presiden tersebut memiliki bobot yang cukup besar, yakni mencapai 1 ton 150 kilogram, dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak di sekitar kawasan Masjid Raya Al-Bakrie.

"Saya mewakili, menyerahkan sapi (bantuan) presiden untuk diserahkan kepada Masjid Al-Bakrie untuk dikorbankan, lalu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," ungkap Gubernur. 

Read More

Warisan Leluhur Abung di Ujung Ancaman, Tokoh Adat Desak Pemprov Selamatkan Situs Canguk Gattcak

Lampura -  Situs Makam nenek moyang Orang Lampung Abung, Canguk Gattcak di Desa Skipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara terancam hilang.

 

Sejumlah tokoh Adat di Lampung Utara meminta perhatian serius Pemprov Lampung, khususnya Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Sekdaprov Marindo Kurniawan untuk meyelamatkan situs yang sangat bersejarah ini.

 

“ Kami minta kepada Pak Gubernur Lampung, Kiyai Mirza dan Sekdaprov Adin Marindo untuk menyelamatkan Situs Cangguk Gatcak ini,” Kata Tokoh Adat Desa Cahaya Negeri, Abung Barat, Purnia Patikratun, Gelar Suttan Guru Adat Kepada Pikiran Lampung, Selasa (26/5/2026).

 

Sebab, menurut Suttan Guru Adat, Situs Cangguk Gattacak itu harus segera diselamatkan. Karena, merupakan peninggalan sejarah, terutama peradapan suku Lampung.

 

“ Di Lampung ini tidak banyak situs sejarah, maka situs Cangguk Gattcak ini harus diselmatkan segera. Kami meminta dengan sangat bantuan pak Gubernur dan pak sekda untuk menyelamatkan situs warisan sejarah ini,”tegasnya.

 

Selain itu kata Purnia, masyarakat adat Lampung Utara yang terdiri dari 9 Marga Suku Lampung Abung, Sungkai dan Megow Pak, mempertanyakan kejelasan luasan lahan cagar budaya situs Canguk Gaccak, di Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung ini.

 

Advertisement

“Kami mempertanyakan jika cagar budaya tersebut sudah sah di SK-kan, berapa luasan lahan cagar budaya tersebut,” ujarnya.

 

Suttan Guru Adat menyebutkan kejelasan luasan lahan cagar budaya situs Canguk Gaccak sangat penting bagi masyarakat adat Lampung Utara, khususnya bagi 9 Marga Abung, Sungkai dan Megow Pak.

 

Sebab, dengan adanya kejelasan luasan lahan dan surat keputusan tentang keberadaan cagar budaya tersebut, maka masyarakat adat Lampung Utara sudah bisa lebih leluasa merawat dan menjaga warisan tersebut.

 

Selain itu, keberadaan cagar budaya tidak sembarang digunakan dan dimanfaatkan oleh individu. Karena jika tidak dijaga dikhawatirkan cagar budaya tersebut dapat hilang dan merugikan generasi penerus masyarakat adat Lampung Utara.

 

“Kami ingin tahu berapa luas lahan cagar budaya tersebut jangan hanya dua makam itu saja. Karena itu situs kuno peninggalan nenek moyang masyarakat adat Lampung Utara,” pungkasnya.

 

Sementara seperti dikutip dari laman web hello indonesia, Benda cagar budaya nasional berupa dolmen dan menhir Situs Canguk Gaccak hilang dari dekat Sungai (Way) Abung, Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

 

Situs yang telah terdaftar di Dinas dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu berupa kawasan situs megalitik yang terdiri dari lima dolmen, batu melingkar (stone enclouser), enam menhir, serta batu datar hilang.

 

Arkeolog Oki Laksito yang meninjau warisan megalitik jejak awal keberadaan masyarakat Lampung itu langsung terduduk sambil memegang satu dolmen sisa yang sudah tidak berada di komplek situs megalitik sebelumnya, pada Senin, (9/12/2024).

 

Dia bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) lainnya butuh beberapa menit untuk kembali menerima kenyataan pahit tak berbekasnya Situs Megalitik Canguk Gaccak yang telah menjadi warisan benda cagar budaya Indonesia.

 

Menurut Oki Laksito, Situs Megalitik Canguk Gaccak merupakan bukti bahwa nenek moyang masyarakat Lampung sudah memiliki peradaban tinggi sejak prasejarah.

 

Dalam satu kawasan tersebut, selain ada komplek situs megalitik Canguk Gaccak, ada komplek makam.

 

1. Makam bagian atas terdiri dari Puyang Nuban, Puyang Minak Maju Lemaweng, Puyang Minak Munggah Dabung.

 

2. Makam bagian bawah terdiri dari Tambak Minak Riyo Begeduh, Minak Trio Diso, Minak Penatih Tuho/Minak Rajo Dunio.

 

3. Makam di bawah tambak adalah Unyi/Nunyi.

 

“Komplek makam itu masih aman,” kata Arkeolog I Made Giri Gunadi yang ikut survei terkait rencana pemeringkatan benda cagar budaya mulai tingkat kabupaten, provinsi, hingga Indonesia sesuai UU No. 11 Tahun 2010.

Read More

Pemprov Lampung Gelar HLM TP2DD, Perkuat Sinergi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah

Bandar Lampung  – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung dengan tema “Sinkronisasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Lampung” di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dan menyelaraskan peta jalan serta rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

HLM TP2DD dihadiri oleh para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala BPKAD, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, doa bersama, dan foto bersama. Selanjutnya, acara diisi dengan laporan Sekretaris TP2DD Provinsi Lampung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sambutan Wakil Gubernur Lampung, serta paparan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung terkait penguatan implementasi digitalisasi transaksi daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Metro turut menyampaikan paparan mengenai praktik baik dan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang telah dijalankan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan Gubernur Lampung mengenai arah kebijakan dan strategi percepatan digitalisasi daerah di Provinsi Lampung.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antar pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi ETPD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan daerah demi terwujudnya ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang terintegrasi di Provinsi Lampung.

Read More

FORPROV I 2026 Diluncurkan, KORMI Kabupaten/Kota se-Lampung Dilantik

Bandar Lampung — Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (FORPROV) I Tahun 2026 resmi diluncurkan dalam sebuah acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Bandar Lampung, Minggu (24/5/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Peluncuran FORPROV I 2026 menjadi momentum penting dalam mendorong pengembangan olahraga masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antar daerah dalam membangun budaya hidup sehat dan aktif di tengah masyarakat Lampung.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat daerah dan tokoh olahraga, di antaranya Ketua Umum KORMI Nasional, Ketua Umum KORMI Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, pejabat administrator dari Bappeda, BPKAD, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta para undangan lainnya.

Ketua Umum KORMI Lampung, Ansori Djhausal, menyampaikan bahwa FORPROV I Tahun 2026 diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga rekreasi dan tradisional.

Selain itu, ajang ini juga diharapkan mampu mempererat kebersamaan antar komunitas olahraga masyarakat di Provinsi Lampung.

“FORPROV bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat persatuan, memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga, serta membangun pola hidup sehat di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penyelenggaraan FORPROV juga memiliki dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Berbagai kegiatan olahraga masyarakat yang melibatkan peserta dan pengunjung dari berbagai kabupaten/kota diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pada kesempatan yang sama, pelantikan pengurus KORMI Kabupaten/Kota se-Lampung menjadi langkah strategis dalam memperkuat organisasi olahraga masyarakat hingga tingkat daerah. Dengan kepengurusan baru tersebut, diharapkan pembinaan olahraga masyarakat dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan FORPROV I Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung bersama KORMI berharap olahraga masyarakat semakin berkembang dan menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Lampung, sekaligus melahirkan berbagai komunitas olahraga yang aktif, kreatif, dan berdaya saing.

Read More

Pelantikan GAPENBI Lampung Perkuat Program MBG dan Dorong Ekonomi Desa

Bandar Lampung — Dewan Pengurus Wilayah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Lampung resmi dilantik pada Selasa (19/5/2025) di Hotel Radisson Lampung.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus ajang konsolidasi para mitra dapur di Provinsi Lampung.

Acara pelantikan dihadiri Ketua Umum DPP GAPEMBI H. Alven Stony, S.I.P., Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta para pelaku usaha mitra dapur program MBG.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP GAPEMBI H. Alven Stony menegaskan bahwa keberadaan mitra dapur MBG bukan untuk mencari keuntungan instan, melainkan bentuk dukungan nyata terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, masih banyak informasi yang keliru dan berkembang di media sosial terkait program MBG maupun keberadaan mitra SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Ia menekankan bahwa pembangunan dapur dilakukan melalui investasi mandiri para mitra, bukan menggunakan dana APBN.

“Bayangkan Rp30 ribu per dapur dikali ribuan unit, ini perputaran ekonomi yang sangat besar. Tetapi masyarakat harus tahu, pembangunan dapur itu bukan memakai dana APBN. Mitra berinvestasi sendiri dan sampai hari ini banyak yang bahkan belum balik modal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, para pemilik dapur justru menghadapi tantangan besar dalam menjalankan operasional, mulai dari pemenuhan standar fasilitas, pengelolaan makanan, hingga menjaga kualitas pelayanan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.

Karena itu, pihaknya meminta dukungan pemerintah daerah, legislatif, hingga seluruh elemen masyarakat untuk membantu meluruskan berbagai informasi negatif yang dinilai menyudutkan program MBG.

“Kami ingin menjaga stabilitas informasi agar masyarakat tidak termakan isu yang menyesatkan. Jangan sampai program mulia untuk anak bangsa ini terganggu karena informasi yang digoreng di media sosial,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan dukungannya terhadap program MBG yang dinilai mampu menjadi motor pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga ke desa-desa.

Menurutnya, kehadiran dapur MBG akan menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, hingga koperasi desa.

“Uang langsung mengalir ke desa. Kalau ada dapur MBG di daerah penghasil jagung dan ayam, maka hasil pertanian dan peternakan masyarakat bisa langsung terserap. Ini menjadi alat pemerataan pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, keberhasilan program MBG membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi mitra seperti GAPEMBI.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPW GAPEMBI Lampung M. Musli menjelaskan bahwa organisasinya berfokus pada peningkatan profesionalitas mitra dapur, baik dari sisi fasilitas maupun manajemen pengolahan makanan.

“Kami ingin memastikan dapur-dapur mitra memiliki standar yang baik, termasuk sertifikasi keamanan pangan dan sanitasi. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa,” ujarnya.

Saat ini, GAPEMBI Lampung telah terbentuk di 13 kabupaten/kota dengan ratusan anggota yang merupakan pemilik dapur MBG aktif. Ke depan, organisasi tersebut juga akan mendorong kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih guna memperkuat ekonomi berbasis pedesaan.

Pelantikan pengurus GAPEMBI Lampung diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Read More

Pemprov dan DPRD Lampung Perkuat Pengembangan Wisata Terpadu Demi Tingkatkan Daya Saing Daerah

BANDAR LAMPUNG — Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan melalui Pembentukan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung, Selasa, (12/5/2026)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.T., kepala daerah kabupaten/kota, serta perangkat daerah terkait se-Provinsi Lampung.

Rakor tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sepanjang tahun 2025, sektor pariwisata Provinsi Lampung mencatat sekitar 27 juta kunjungan wisatawan dengan kontribusi mencapai sekitar 10 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Capaian tersebut menjadi dasar penguatan pengembangan destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menyampaikan bahwa Provinsi Lampung perlu bertransformasi dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu fokus utama mesin pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Gubernur, potensi pariwisata Lampung yang besar harus didukung melalui pengembangan yang terintegrasi, peningkatan kualitas destinasi, serta penguatan investasi dan konektivitas antarwilayah wisata guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., mendukung langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pengembangan sektor pariwisata daerah melalui pembentukan Kawasan Wisata Terpadu yang diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menilai pembentukan Kawasan Wisata Terpadu menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang terhubung antarwilayah dan mampu meningkatkan daya saing pariwisata daerah.

Selain itu, sejumlah tantangan pengembangan pariwisata turut menjadi perhatian, di antaranya masih relatif pendeknya lama tinggal wisatawan, terbatasnya variasi pengalaman wisata, serta infrastruktur kawasan wisata yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan berbagai langkah strategis mulai dari peningkatan konektivitas destinasi wisata, penguatan infrastruktur penunjang, peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, hingga penetapan kawasan khusus pariwisata.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, pemberian insentif investasi, serta penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung iklim investasi pariwisata di Provinsi Lampung.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, pengembangan Kawasan Wisata Terpadu diharapkan mampu meningkatkan daya saing pariwisata Lampung secara berkelanjutan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

Read More

Sulpakar Tegaskan Tak Ada Perbedaan Disiplin bagi ASN di Lingkungan Pemprov Lampung

Bandar Lampung — Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar, menegaskan pentingnya disiplin, kebersamaan, dan keteladanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Mingguan di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Senin (18/5/2026).

Dalam amanatnya, Sulpakar menekankan bahwa pelaksanaan apel bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dalam membangun budaya disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas antar aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

“Apel bukan hanya menggugurkan kewajiban seremonial, tetapi memiliki banyak makna dan hikmah dalam membangun disiplin serta kebersamaan aparatur,” ujar Sulpakar.

Ia meminta seluruh ASN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga pelaksana, agar mengikuti apel dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk komitmen terhadap disiplin pegawai negeri.

Menurutnya, disiplin ASN mencerminkan wajah pelayanan Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat. Karena itu, seluruh aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diminta untuk senantiasa memberikan teladan yang baik, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.

“ASN dan PPPK harus menjadi contoh yang baik. Disiplin dalam mengikuti apel menjadi bagian dari keteladanan aparatur pemerintah,” tegasnya.

Sulpakar juga menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan maupun kedudukan dalam penerapan disiplin ASN. Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diwajibkan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia pun meminta para pejabat pimpinan tinggi pratama untuk menjadi teladan bagi pejabat administrator, pengawas, serta seluruh pegawai di masing-masing perangkat daerah.

“Pejabat harus menjadi contoh bagi bawahannya. Kebersamaan dan disiplin inilah yang akan memperkuat kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung,” katanya.

Melalui penguatan disiplin dan budaya kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat mewujudkan aparatur yang profesional, solid, berintegritas, dan semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Read More

Pemprov Lampung Gelontorkan Rp125 Miliar untuk Jaga Kepesertaan JKN 2026

Bandarlampung ----- Pemerintah Provinsi Lampung memastikan komitmennya menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui dukungan anggaran BPJS Kesehatan senilai Rp125 miliar pada 2026. 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) agar cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Lampung tetap terjaga.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (18/5/2026).

“Pemerintah Provinsi Lampung di dalam penyusunan APBD selalu taat dengan mengalokasikan anggaran. Dari pajak rokok, 37,5 persen dialokasikan untuk PBI atau hampir Rp85 miliar,” ujarnya.

Selain PBI, Pemprov Lampung juga mengalokasikan sekitar Rp40 miliar untuk PBPU pemerintah daerah. 

Anggaran itu ditujukan membantu masyarakat yang belum tercakup dalam skema PBI nasional.

Marindo berpendapat pembiayaan jaminan kesehatan di Lampung tidak hanya ditanggung pemerintah provinsi, melainkan juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota. 

Karena itu, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat Lampung tetap memiliki akses layanan kesehatan.

Marindo mengatakan bahwa dukungan pembiayaan tersebut menjadi pelengkap bagi kabupaten/kota yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan kepesertaan JKN di wilayah masing-masing.

“Di 15 kabupaten/kota ini sudah ada dukungan masing-masing. Tinggal bagaimana provinsi meng-cover kabupaten/kota yang belum,” ujarnya.

Selain pembiayaan, Marindo juga menyoroti persoalan peserta PBI JKN yang dinonaktifkan akibat kendala administrasi maupun tunggakan iuran.

Ia meminta BPJS Kesehatan tidak langsung memutus status kepesertaan tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

“Kita minta BPJS memastikan ada warning terlebih dahulu ketika ada data kepesertaan yang tidak aktif akibat premi belum dibayar. Jangan buru-buru diputus,” harapnya.

Marindo menilai pemberian peringatan penting agar pemerintah daerah maupun peserta mandiri memiliki waktu untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran sehingga layanan kesehatan tetap dapat diakses masyarakat.

Pemprov Lampung, lanjut Marindo, telah menyiapkan skenario darurat melalui RSUD Abdul Moeloek untuk menangani pasien yang mengalami kendala administrasi BPJS, meski mekanisme itu hanya digunakan dalam kondisi tertentu.

Sementara itu, Asisten Deputi Kewilayahan III BPJS Kesehatan Fauzi Lukman mengatakan forum tersebut membahas dua isu utama, yakni peningkatan cakupan kepesertaan dan penguatan layanan fasilitas kesehatan.

“Kita bersama mengejar UHC, baik dari sisi cakupan kepesertaan maupun peserta aktif,” ujarnya.

Ia menyebut cakupan kepesertaan JKN di Lampung saat ini telah mencapai sekitar 96 persen, namun tingkat peserta aktif masih berada di kisaran 70 persen dan mayoritas peserta berasal dari segmen PBI Jaminan Kesehatan.

Fauzi mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut juga dibahas rencana reaktivasi peserta PBI yang nonaktif. 

Lanjutnya, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah akan melakukan pendataan ulang untuk memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran.

“Tentu harapan kita proses reaktivasi terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

Selain persoalan kepesertaan, BPJS Kesehatan juga menyoroti kebutuhan peningkatan layanan di fasilitas kesehatan, antara lain penambahan dokter umum, perawat bersertifikat hemodialisa, serta tempat tidur kelas III di rumah sakit.(*)

Read More