Pemprov Lampung Raih Penghargaan Apresiasi PJPK Dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI

BANDARLAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung menerima Apresiasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN atas keberhasilan menyusun dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPIK) berkualitas tahun 2025.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Mirza, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 di Ballroom Hotel Radisson, Bandarlampung, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, Pemprov Lampung juga menerima apresiasi Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung atas atas partisipasi dan dukungan aktif dalam pelaksanaan program Bangga Kencana, khususnya melalui momentum gerakan ayah mengambil rapor sebagai upaya penguatan peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen daerah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan keluarga sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menegaskan bahwa arah pembangunan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional, yakni Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

“Bagi Provinsi Lampung, pembangunan SDM merupakan kunci dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing wilayah,” ujarnya.

Ia menjelaskan Lampung saat ini berada pada fase penting dalam dinamika demografi, dengan puncak bonus demografi diproyeksikan terjadi pada 2035. 

Kondisi ini menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat.

“Tanpa peningkatan kualitas tersebut, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban pembangunan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Marindo menekankan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan manusia.

Ia menegaskan bahwa kualitas keluarga sangat menentukan kualitas generasi masa depan.

Untuk itu, Pemprov Lampung memberikan sejumlah arahan strategis, di antaranya memperkuat integrasi program pembangunan keluarga dalam perencanaan daerah, meningkatkan sinergi lintas sektor hingga tingkat kecamatan dan desa, serta memperkuat pengelolaan data keluarga berbasis monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

“Dengan sekitar 2,7 juta keluarga di Provinsi Lampung, ketersediaan data yang akurat menjadi kunci keberhasilan program agar tepat sasaran,” jelasnya.

Sejumlah capaian strategis menjadi dasar penghargaan yang diterima Provinsi Lampung. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,66 persen pada 2025 dari sebelumnya 10,62 persen pada 2024, sehingga untuk pertama kalinya berada pada satu digit.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 73,98 pada tahun 2025 dari sebelumnya 73,13 persen pada tahun 2024 dan masuk kategori tinggi.

Sementara itu, Plt. Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN Wahyuniati turut menyampaikan apresiasi atas capaian Provinsi Lampung dalam mendukung agenda pembangunan kependudukan nasional.

Ia menilai berbagai progres yang ditunjukkan Lampung, mulai dari penguatan pendataan keluarga hingga pelaksanaan program di tingkat desa, merupakan modal penting dalam memastikan intervensi pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata.

“Capaian yang ditunjukkan Provinsi Lampung ini tentu perlu terus diperkuat, terutama dalam memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi keluarga,” ujarnya.

Wahyuniati juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah berada dalam momentum bonus demografi sejak 2020 hingga diperkirakan berakhir pada 2040, dengan potensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen apabila dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas SDM.

Dalam mendukung hal tersebut, ia menegaskan bahwa Kemendukbangga/BKKBN terus melakukan transformasi melalui tiga peran utama, yakni sebagai penggerak kebijakan, pengintegrasi program lintas sektor, serta penyedia data berbasis keluarga. Pendekatan pembangunan berbasis keluarga dinilai menjadi kunci dalam memastikan setiap intervensi tepat sasaran.

Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung Soetriningsih menambahkan bahwa keberhasilan program tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, mitra kerja, hingga masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa PJPK menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh intervensi pembangunan kependudukan berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.

“Melalui Rakorda ini, kami berharap terbangun komitmen bersama untuk terus memperkuat pembangunan keluarga sebagai fondasi kemajuan Lampung,” ujarnya.(*)

Read More

Seminar Ulama Internasional di Lampung Soroti Peran Strategis Ulama dalam Perdamaian Dunia

Bandar Lampung — Yayasan Darul Fattah Lampung menggelar Seminar Ulama Internasional bertema “Peran Ulama dalam Perdamaian Dunia Bersumber dari Al-Qur’an” di Hotel Emersia, Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, tokoh agama, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Seminar dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, setelah diawali sambutan Ketua Yayasan Darul Fattah Lampung, K.H. Aryasin.

Kegiatan ini menghadirkan enam narasumber akademisi asal Mesir yang memberikan perspektif global mengenai peran ulama dalam menjaga perdamaian dunia. Rombongan tersebut dipimpin oleh Prof. Majdi Ahmad Hamid Thantowi.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, menegaskan bahwa peran ulama saat ini semakin strategis di tengah dinamika global yang kompleks.

“Ulama bukan sekadar pewaris misi kenabian (warotsatul anbiya), tetapi juga pemimpin moral dan agen transformasi sosial yang membawa nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan global seperti konflik sosial, radikalisme, hingga krisis kemanusiaan menuntut ulama untuk memperkuat kapasitas dakwah yang moderat, kontekstual, dan berorientasi pada solusi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menolak ekstremisme dan intoleransi, sekaligus menghadirkan Islam sebagai solusi atas berbagai persoalan masyarakat modern.

“Dakwah harus moderat, kontekstual, berorientasi solusi, dan berpihak pada kemaslahatan umat. Inilah wajah Islam yang mampu menjawab tantangan zaman,” kata Warsito, yang juga dikenal sebagai pendiri dan pembina Yayasan Darul Fattah Lampung.

Ia juga menyoroti komitmen pemerintah dalam memperkuat moderasi beragama melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023, yang menjadi landasan dalam mendorong kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dan damai di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Yayasan Darul Fattah Lampung yang dinilai progresif dalam mengembangkan sektor pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Selain itu, yayasan tersebut juga aktif dalam pelayanan ibadah haji melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIUH) dengan jaringan jamaah yang luas.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendukung penguatan kerja sama internasional, termasuk dengan Mesir, tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga mencakup sektor ekonomi dan pariwisata.

“Kerja sama lintas negara menjadi penting dalam memperluas wawasan dan memperkuat peran daerah di tingkat global,” ujar Jihan.

Seminar ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi strategis antara ulama Indonesia dan komunitas internasional dalam memperkuat nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan kemanusiaan yang berlandaskan ajaran Al-Qur’an.

Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu melahirkan gagasan serta langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan global melalui pendekatan keagamaan yang inklusif dan berkeadaban.

Read More

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Terima Kunjungan Komisi VII DPR RI

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Tim Saleh Partaonan Daulay, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026). 

Kunjungan tersebut untuk melihat kemajuan yang dicapai Lampung di bidang Perindustrian, Pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Publikasi sesuai dengan tema kunjungan yaitu “Kebijakan Peningkatan Bidang Perindustrian, Pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Publikasi di Provinsi Lampung.”

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menyampaikan gambaran umum kondisi ekonomi Lampung yang masih bertumpu pada sektor pertanian. Ia menjelaskan bahwa dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong.

“Sebagian besar penduduk Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Hampir dua juta keluarga bekerja di sektor ini,” ujar Gubernur Mirza.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan APBD sekitar Rp6,7 triliun, pemerintah provinsi harus mengelola wilayah luas dengan kebutuhan infrastruktur yang tinggi, terutama untuk mendukung distribusi hasil pertanian.

Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya kebijakan harga komoditas, khususnya gabah dan jagung, yang terbukti berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional setelah adanya intervensi harga komoditas.

Selain itu, sejumlah indikator sosial ekonomi menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen, sementara inflasi tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni 1,25 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat hingga sekitar 130.

“Perbaikan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung,” ujarnya.

Di sektor industri, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa kontribusi industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baru mencapai 18 persen dan masih didominasi oleh industri berbasis komoditas. Dari potensi nilai komoditas sebesar Rp150 triliun, baru sekitar Rp30 triliun yang telah diolah melalui industri hilirisasi.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung berencana mendorong pengembangan lima kawasan industri, didukung keunggulan infrastruktur pelabuhan yang dinilai strategis untuk ekspor kawasan Sumatera bagian selatan.

Di sektor pariwisata, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan signifikan, dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Meski demikian, lama tinggal wisatawan masih relatif singkat, yakni rata-rata 1,3 hari, dengan tingkat belanja yang masih rendah.

“Potensi wisata Lampung sangat besar, tetapi perlu pengembangan ekosistem yang lebih terintegrasi agar meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, sektor UMKM juga menjadi perhatian. Dari sekitar 398 ribu UMKM di Lampung, sebanyak 70 persen dikelola oleh perempuan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kesamaan produk dan keterbatasan kapasitas produksi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi capaian pembangunan yang telah dipaparkan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menilai adanya kemajuan dan dinamika positif dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir.

“Dari seluruh paparan yang disampaikan, ini merupakan bagian dari prestasi. Dalam satu setengah tahun kepemimpinan Presiden, terlihat bahwa di Lampung sudah muncul gairah pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, potensi Lampung tidak hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang dinilai memiliki kapasitas besar untuk mendorong kemajuan daerah.

“Gairah ini harus terus ditingkatkan. Lampung memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ini menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menyampaikan sejumlah usulan kepada Komisi VII DPR RI, antara lain percepatan pembangunan kawasan industri, peningkatan infrastruktur pendukung, penguatan kebijakan hilirisasi, pengembangan sektor pariwisata, dukungan di sektor ekonomi kreatif, dan UMKM.

Kepada awak media, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan sejumlah kesimpulan hasil kunjungan kerja tersebut. Ia mengungkapkan bahwa terdapat berbagai aspirasi strategis yang menjadi perhatian bersama, khususnya di sektor industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Di sektor industri, salah satu poin utama adalah dorongan penambahan kawasan industri di Lampung. Dari lima kawasan yang direncanakan, salah satunya disepakati berada di wilayah Way Kanan, sementara empat lainnya akan ditindaklanjuti.

Pada sektor pariwisata, pembahasan mencakup pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pesawaran dan Lampung Selatan. Selain itu, pemerintah pusat melalui kementerian terkait disebut memberikan respons positif terhadap usulan daerah, termasuk kemungkinan pemberian insentif seperti tax holiday, meski tetap memerlukan harmonisasi regulasi lebih lanjut.

Di bidang UMKM dan ekonomi kreatif, Chusnunia menekankan pentingnya pembentukan sistem holding atau agregator untuk menghimpun produk UMKM agar memiliki skala ekonomi yang lebih besar dan mampu menembus pasar ekspor.

“UMKM perlu didorong agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya agregator, produk bisa dikumpulkan sehingga memiliki kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar, termasuk ekspor,” ujarnya.

Selain itu, hilirisasi komoditas singkong juga menjadi perhatian, termasuk pengembangan produk turunan seperti Modified Cassava Flour (Mocaf). Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian untuk membuka peluang investasi dan pengembangan industri turunan singkong di Lampung.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. (*)

Read More

Pemprov Lampung Perkuat Pemulihan Ekosistem Mangrove Lewat Workshop EMR Program M4CR

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir melalui upaya pemulihan ekosistem mangrove.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui workshop bertajuk Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR) dalam program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang digelar pada Rabu (22/4/2026) di Hotel Emersia, Bandar Lampung.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh 65 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, komunitas lingkungan, hingga pegiat konservasi pesisir. Workshop ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kapasitas serta menyamakan pemahaman dalam pengelolaan dan rehabilitasi mangrove berbasis ekologi.

Mewakili Gubernur Lampung, Bani Ispriyanto secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemulihan ekosistem mangrove merupakan langkah penting dan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim, abrasi pantai, serta degradasi kawasan pesisir.

“Pendekatan Ecological Mangrove Rehabilitation atau EMR tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove semata, tetapi juga memperhatikan kondisi ekologi, hidrologi, serta keterlibatan masyarakat lokal. Hal ini menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberhasilan program M4CR. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan program serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Workshop ini menghadirkan berbagai materi dan diskusi interaktif terkait teknik rehabilitasi mangrove berbasis ekologi, identifikasi kondisi lahan, hingga strategi implementasi di lapangan. Selain itu, peserta juga diajak untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan kawasan mangrove di wilayah masing-masing.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rumusan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan untuk mempercepat pemulihan ekosistem mangrove di Provinsi Lampung. Upaya ini tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan pesisir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Dengan semakin kuatnya komitmen dan kolaborasi berbagai pihak, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis pemulihan ekosistem mangrove dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi generasi mendatang.

Read More

Rahmat Mirzani Djausal Pimpin Rapat Pembahasan Arah Kebijakan Pendidikan

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin rapat pembahasan arah kebijakan pembangunan sektor pendidikan di Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (21/4/2026).

Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza meminta Dewan Pendidikan Provinsi Lampung mengambil peran lebih strategis dalam membantu Pemerintah Provinsi Lampung menyusun grand design pendidikan jangka panjang yang terarah, terukur, dan tepat sasaran.

“Saya berharap Dewan Pendidikan dapat membantu menyiapkan arah besar pembangunan SDM, jadi tidak hanya untuk setahun atau dua tahun saja, tetapi hingga puluhan tahun ke depan,” ujarnya. 

Dalam rapat yang dihadiri Dewan Pendidikan Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tersebut, Gubernur juga meminta Dewan Pendidikan Provinsi Lampung untuk membahas arah pembangunan pendidikan serta rencana strategis guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Provinsi Lampung.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa sektor pendidikan memegang peran sentral sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang menjadi kunci dalam mewujudkan visi Lampung Maju sekaligus menyongsong Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai layanan dasar, tetapi harus menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah kemajuan daerah di masa depan.

“Indonesia sedang bergerak menuju Indonesia Emas 2045. Lampung diproyeksikan memiliki peran besar dalam pembangunan nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, SDM harus disiapkan sejak sekarang agar mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki di masa depan,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Provinsi Lampung harus dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) lokal yang berkualitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Kita ingin SDM yang berkualitas, agar mampu mengelola potensi daerah secara maksimal, sehingga masyarakat Lampung dapat berkehidupan yang lebih baik dan sejahtera,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, 

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM di Provinsi Lampung.

Adapun strategi yang akan didorong meliputi pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan sekolah unggulan dan inovasi pendidikan, penguatan pendidikan vokasi yang terhubung dengan dunia kerja, serta peningkatan infrastruktur dan transformasi digital di sektor pendidikan.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Dewan Pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pembangunan sektor pendidikan di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan mampu melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan, sekaligus mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. (*)

Read More

Panen Melon Berbasis IoT, Bukti SMK Lampung Siap Cetak Petani Modern

LAMPUNG SELATAN — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melakukan panen raya melon hasil pengembangan Smart Greenhouse berbasis Internet of Things (IoT) di SMK Negeri Pertanian Pembangunan (SPP) Provinsi Lampung, Natar, Selasa (21/4/2026).

Panen tersebut menjadi bukti nyata penerapan teknologi pertanian modern dalam dunia pendidikan vokasi, sekaligus sarana praktik langsung bagi para siswa.

Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan vokasi sebagai fondasi utama pengembangan sektor pertanian modern.

“Pengembangan SMK, khususnya di bidang pertanian, merupakan langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, terampil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujar Jihan.

Ia juga mengapresiasi kemajuan yang ditunjukkan SMK Negeri SPP Lampung, yang dinilai berhasil mengintegrasikan pembelajaran dengan praktik berbasis teknologi.

Menurutnya, pendidikan vokasi harus mampu menjawab tantangan zaman dengan mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga inovatif dan mampu menciptakan peluang usaha di sektor pertanian.

Lebih lanjut, Pemprov Lampung terus mendorong konsep link and match antara dunia pendidikan dan industri, agar lulusan SMK relevan dengan kebutuhan sektor pertanian yang terus berkembang.

Jihan juga menekankan pentingnya integrasi teknologi seperti IoT dan kecerdasan buatan (AI) dalam pertanian.

“Ke depan, pertanian bukan lagi sektor konvensional, melainkan sektor modern berbasis teknologi. Ini yang terus kami dorong melalui penguatan pendidikan vokasi di Lampung,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Lampung menginisiasi berbagai program, salah satunya Vokasi DesaKu Maju, yang mendorong inovasi berbasis pendekatan design thinking.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri SPP Lampung, Margi Prasojo, menjelaskan bahwa panen raya ini merupakan hasil pengembangan dua unit Smart Greenhouse berbasis IoT yang digunakan sebagai media pembelajaran siswa.

Di dalam greenhouse tersebut, terdapat sekitar 270 tanaman melon varietas Intanon dan 415 tanaman melon varietas Sweet Net 9, yang dibudidayakan menggunakan sistem penyiraman tetes (drip irrigation).

“Program ini tidak hanya menjadi sarana praktik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan komersial,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan Smart Greenhouse merupakan bagian dari transformasi sekolah sejak 2025, seiring dengan penetapan SMK Negeri SPP Lampung sebagai SMK Pusat Keunggulan oleh Direktorat Jenderal Vokasi.

Ke depan, Pemprov Lampung berencana memperluas pengembangan SMK berbasis pertanian modern di berbagai daerah guna memperkuat ekosistem pertanian sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

Wagub Jihan pun berharap SMK Negeri SPP Lampung dapat menjadi model nasional dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi daerah.

“Dari tangan para guru dan siswa, ketahanan pangan masa depan dapat kita jaga. Pertanian adalah masa depan kita bersama,” pungkasnya.

Read More

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Dukung Penuh Pembentukan Desa Sadar HAM

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan dukungan terhadap pembentukan desa sadar Hak Asasi Manusia (HAM) pada desa maupun kelurahan di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan kerja Kanwil Kementerian HAM Lampung di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026).

Gubernur Mirza menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai HAM harus dilakukan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat terutama terhadap pelayanan publik yang adil, inklusif, dan tidak ada diskriminatif bagi seluruh masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pembentukan desa sadar HAM. Ini menjadi upaya membangun desa yang menghormati hak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari," ujar Mirza.

Ia menjelaskan, komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah melalui program Desaku Maju yang selama ini menjadi fokus Pemerintah Provinsi Lampung.

"Melalui program Desaku Maju, kita ingin memastikan desa-desa di Lampung tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga maju sumber daya manusianya. Di dalamnya, kesadaran hukum dan penghormatan terhadap HAM menjadi nilai tambah yang sangat penting," katanya.

Menurutnya, pembangunan desa yang ideal harus berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kesadaran HAM.

"Desanya maju, SDM-nya maju, dan masyarakatnya sadar HAM. Itu yang kita dorong agar desa benar-benar menjadi fondasi pembangunan daerah," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian HAM Lampung Basnamara mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam pembentukan desa sadar HAM.

"Kami meminta dukungan Pemerintah Provinsi Lampung agar pembentukan desa sadar HAM dapat berjalan optimal di kabupaten dan kota," ujar Basnamara.

Ia juga mengapresiasi komitmen Gubernur Lampung yang dinilai telah menunjukkan praktik nyata dalam menjunjung nilai-nilai HAM di daerah.

"Seperti Pak Gubernur turun langsung bertemu demonstran dan mengakomodir permasalahan masyarakat, itu merupakan bagian dari perwujudan HAM. Kami sangat bangga dengan komitmen tersebut," ujarnya.(*)

Read More

Srikandi TP Sriwijaya Lampung Gelar Halal Bihalal, Perkuat Peran Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045

Bandar Lampung – Semangat kebersamaan dan peran strategis perempuan mengemuka dalam kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan Pengda Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Rabu (21/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Emersia Hotel ini sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini 2026, mengusung tema “Perempuan Tangguh, Cerdas, dan Berani Menuju Indonesia Emas 2045.

Acara dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota Srikandi TP Sriwijaya, tokoh perempuan, serta tamu undangan dari berbagai kalangan. Suasana berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan nilai silaturahmi yang menjadi esensi Halal Bihalal.

Dalam sambutannya, Ketua Pengda Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Hj. Ce’na, S.H., M.H., menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menekankan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam lingkup keluarga, tetapi juga menjadi motor penggerak di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga sosial kemasyarakatan.

“Perempuan harus terus meningkatkan kapasitas diri, menjadi tangguh, cerdas, dan berani mengambil peran strategis. Ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama,” ujarnya.

Selain sebagai ajang silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, kegiatan ini juga menjadi wadah refleksi sekaligus penguatan jaringan antaranggota. Rangkaian acara diisi dengan sambutan, tausiah, serta sesi ramah tamah yang mempererat kebersamaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum TP Sriwijaya, Dr. H. Sudirman D. Hury, S.H., M.H., M.Sc., Ketua Umum Srikandi TP Sriwijaya, Hj. Nyimas Aliyah, S.E., M.Kom., serta Ketua Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.

Peringatan Hari Kartini dalam momentum ini menjadi pengingat bahwa perjuangan perempuan belum usai. Semangat Kartini diharapkan terus hidup dan mampu menginspirasi perempuan, khususnya di Lampung, untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Melalui kegiatan ini, Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah pemberdayaan perempuan yang berdaya saing, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Read More

APIMSA Lantik Pengurus Kabupaten/Kota se-Lampung, Dorong UMKM Naik Kelas

Bandar Lampung — Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara (APIMSA) resmi melantik pengurus kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang digelar di Hotel Radinson Lampung, Selasa malam (21/4/2026).

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi sebagai wadah pengusaha UMKM sekaligus mendorong peningkatan daya saing dan perluasan pasar.

Dalam kesempatan tersebut, pengurus pusat APIMSA menetapkan visi dan misi organisasi untuk mendukung perkembangan UMKM Nusantara, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses pasar.

Selain itu, pengurus kabupaten/kota diberikan kewenangan menjalankan tugas organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku. Surat keputusan kepengurusan ini berlaku hingga 20 April 2027.

Ketua Wilayah APIMSA Provinsi Lampung,Dr.Uswatun Hasana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan amanah besar bagi seluruh pengurus untuk membawa organisasi menjadi lebih progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Amanah ini bukan hanya jabatan, tetapi tanggung jawab untuk menghadirkan perubahan. Kita harus mampu menjawab tantangan UMKM, mulai dari persaingan digital, kualitas SDM, hingga permodalan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kepengurusan APIMSA di Lampung merupakan yang pertama kali dibentuk, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, diharapkan setiap daerah mampu menghadirkan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Pelantikan tahap awal ini mencakup posisi ketua, sekretaris, dan bendahara di 15 kabupaten/kota. Selanjutnya, masing-masing pengurus daerah diminta segera menyusun struktur organisasi lengkap yang disesuaikan dengan karakteristik daerahnya.

Selain fokus pada penguatan UMKM, APIMSA juga berkomitmen meningkatkan kapasitas dalam penyelenggaraan event nasional guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya di Kota Bandar Lampung.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Provinsi Lampung, Lukman Pure, yang hadir mewakili Gubenur Lampung, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan APIMSA di Lampung. Ia berharap organisasi ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

“Jumlah UMKM di Lampung saat ini mencapai sekitar 498 ribu unit dan menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ini adalah kekuatan besar yang harus kita dorong bersama,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti potensi besar Lampung dalam sektor komoditas unggulan seperti singkong, jagung, dan pisang yang telah diolah menjadi berbagai produk. Namun, menurutnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, peluang pasar dinilai sangat terbuka lebar, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Lampung yang mencapai sekitar 24,7 juta orang sepanjang tahun 2025.

“Setiap wisatawan yang datang harus menjadi peluang bagi UMKM. Mereka tidak hanya menikmati keindahan Lampung, tetapi juga membawa pulang produk lokal,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus mendorong penguatan UMKM melalui berbagai program, seperti kemudahan perizinan, pelatihan berbasis digital, hingga pengembangan kewirausahaan di desa.

"APIMSA sebagai wadah kolaboratif yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi pelaku UMKM.

Dengan sinergi, inovasi, dan kerja bersama, APIMSA diharapkan mampu membawa UMKM Lampung menjadi lebih tangguh, inovatif, dan siap bersaing di pasar global.

Read More

Kolaborasi Program Desaku Maju dengan Program Desa BRILiaN dari BRI, Langkah Strategis Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik kolaborasi antara Program Desaku Maju milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan program Desa BRILiaN dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan kerja PT BRI Regional Office Bandar Lampung di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026). 

Pertemuan tersebut membahas sinergi pengembangan desa agar lebih produktif dan mandiri secara ekonomi.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Lampung memiliki kekuatan besar di sektor pertanian yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. 

Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa yang perlu didorong melalui program terintegrasi.

Menurutnya, potensi tersebut harus dihubungkan langsung dengan program pembangunan desa agar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Program Desaku Maju hadir untuk memastikan hasil produksi tidak hanya berhenti di hulu, tetapi juga berkembang hingga ke hilir.

"Kita ingin petani tidak hanya produksi, tapi juga punya nilai tambah, baik dari pengolahan, pemasaran, hingga kelembagaan ekonominya," ujar Gubernur Mirza.

Ia menjelaskan, Program Desaku Maju mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan sektor unggulan. Program ini mencakup pelatihan sumber daya manusia, penguatan BUMDes dan koperasi, hingga dukungan alat produksi dan inovasi berbasis kebutuhan lokal.

Dengan pendekatan tersebut, komoditas seperti padi, jagung, dan singkong tidak hanya menjadi hasil panen, tetapi juga dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi, seperti industri pangan olahan, pakan ternak, hingga produk turunan lainnya.

"Kalau ini berjalan optimal, desa bisa mandiri. Ekonomi tumbuh dari desa, petani sejahtera, dan Lampung semakin kuat sebagai penopang pangan nasional," katanya 

Ia juga menilai kolaborasi dengan BRI menjadi langkah tepat karena memiliki kesamaan visi dalam membangun desa. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat implementasi program di lapangan.

"Kita kolaborasi, punya lokus yang sama. Bersama menyatukan kekuatan untuk memajukan desa dan memaksimalkan potensi yang sudah dimiliki," tegasnya.

Sementara itu, Regional CEO PT BRI Regional Office Bandar Lampung Andreas Chandra Santoso menyampaikan bahwa pihaknya memiliki program Desa BRILiaN yang sejalan dengan konsep Desaku Maju.

"Kami punya program yang sama, yaitu terkait pembangunan dan pemberdayaan desa namanya Desa BRILiaN. Konsepnya sama, yaitu pemberdayaan desa melalui perekonomian desa dan membuat desa itu maju dengan potensi yang ada," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kedua program akan disinergikan untuk memperkuat dampak pembangunan desa, terutama dalam pengembangan komoditas unggulan daerah.

"Potensi lokal yang jadi andalan provinsi, mulai dari padi, singkong, jagung, dan kopi. Jadi memang fokusnya sama, bagaimana potensi desa ini bisa berkembang secara ekonomi,” jelasnya.

Menurut Andreas, pada tahun ini BRI menargetkan sekitar 90 desa binaan yang akan mendapatkan program Desa BRILiaN, termasuk desa-desa yang diusulkan Pemerintah Provinsi Lampung.

"Kami berpotensi mencari 90 desa yang akan mendapatkan program ini. Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan ada 30 desa kandidat yang akan kami tindak lanjuti," katanya.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi momentum penting untuk mendorong ekonomi desa sebagai sumber pertumbuhan baru.

"Selama ini mungkin berjalan sendiri-sendiri. Tapi ketika disatukan, ternyata konsep dan tujuannya sama. Ini menjadi potensi besar untuk berkembang bersama dan memajukan desa," pungkasnya.(*)

Read More

Peringatan Hari Kartini di Lampung, Simbol Emansipasi dan Kepemimpinan Perempuan

BANDARLAMPUNG — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza mengajak kalangan perempuan di Provinsi Lampung memaknai perjuangan Raden Ajeng Kartini melalui penguatan pendidikan yang dapat menginspirasi perempuan untuk terus berkembang dan berkiprah dalam pembangunan.

Hal itu disampaikan Ibu Wulansari Mirza saat membacakan sejarah singkat perjuangan Raden Ajeng Kartini dalan upacara peringatan Hari Kartini Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (20/4/2026).

Ibu Wulansari menyampaikan bahwa Kartini merupakan sosok perempuan visioner yang memperjuangkan kesetaraan melalui pemikiran dan tulisan-tulisannya, yang kemudian dibukukan dalam karya “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

“Raden Ajeng Kartini percaya bahwa pendidikan adalah pintu kemajuan bagi perempuan. Pemikirannya menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan serta menginspirasi perempuan Indonesia untuk terus berkembang dan memiliki kesempatan yang setara,” ujarnya.

Upacara bertema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi” diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berbagai organisasi perempuan di Provinsi Lampung.

Menariknya, seluruh petugas upacara pada peringatan kali ini merupakan perempuan, mulai dari pemimpin upacara, inspektur upacara, hingga pasukan pengibar bendera. Hal ini menjadi simbol nyata semangat emansipasi perempuan sekaligus bentuk penghormatan terhadap perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.

Seperti diketahui, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang kelahiran dan perjuangannya dalam membuka akses pendidikan serta memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah keterbatasan budaya pada masanya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Maulida Zauroh bertindak sebagai inspektur upacara. Dia menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali peran strategis perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

“Semangat Kartini telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk memperoleh hak yang setara, khususnya dalam pendidikan, kehidupan sosial, dan pembangunan bangsa. Perempuan masa kini memiliki kesempatan yang luas untuk berkiprah di berbagai bidang,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Saat ini, keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan juga terus meningkat. Dari total 48 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sebanyak 14 di antaranya merupakan perempuan atau sekitar 30 persen.

Melalui momentum peringatan Hari Kartini, seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus memperkuat peran perempuan, antara lain melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta membangun budaya yang menjunjung tinggi kesetaraan gender.

Selain itu, perempuan juga diharapkan semakin diberi ruang untuk berperan dalam kepemimpinan di berbagai sektor.

“Kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita jadikan semangat Kartini sebagai inspirasi untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Provinsi Lampung,” tutupnya.

Melalui peringatan ini, diharapkan semangat perjuangan Kartini terus hidup dan menjadi inspirasi bagi perempuan di Provinsi Lampung untuk menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, berdaya saing, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. (*)

Read More

Wagub Jihan Nurlela Hadiri Hajatan Akbar dan Halalbihalal Alumni Lintas Generasi PMII Lampung, Dorong PMII Berperan dalam Pembangunan Daerah

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya dukungan dan kolaborasi keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri acara hajatan akbar dan halalbihalal alumni lintas generasi PMII Lampung di Aula FKIP Universitas Lampung, Minggu (19/4/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menilai kader PMII memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan. Ia mencontohkan kepercayaan pemerintah dengan menempatkan kader PMII di sejumlah posisi penting, termasuk di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurutnya, peran tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap integritas kader dalam mengelola sumber daya pembangunan daerah.

Lanjut, Wagub Jihan juga mendorong PMII untuk mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah melalui penguatan kolaborasi.

“Saya meminta pengawalan dari sahabat-sahabati PMII untuk menyukseskan program pembangunan. Dengan duduk bersama dan bergerak secara sinergis, persoalan daerah seperti kesehatan dan pembangunan desa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan turut mengutip pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia mengenai empat pilar pembangunan daerah.

Pertama, visi berkelanjutan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan. Kedua, kemandirian ekonomi daerah. Ketiga, kepemimpinan efektif yang berpihak pada masyarakat bawah. Keempat, inovasi dan sinergi lintas sektor.

Wagub Jihan menyatakan optimistis dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan dukungan alumni PMII lintas generasi. Ia menilai dukungan tersebut menjadi kekuatan moral sekaligus intelektual dalam mengawal kebijakan daerah.

“Dukungan ini menjadi jaminan bahwa saya tidak berjalan sendiri. Ada gagasan dan gerakan sahabat-sahabati PMII yang terus mengiringi pembangunan Lampung,” ujarnya.

Acara tersebut menjadi momentum konsolidasi alumni PMII untuk memperkuat sinergi serta menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat.

 (*)

Read More

Pemprov Lampung Jamu Duta Besar Palestina Abdulfattah A.K. Al-Sattari

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menjamu Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah A.K. Al-Sattari yang melakukan silaturahmi ke Provinsi Lampung, Minggu (19/4/2026).

Jamuan dilakukan di Bukit Randu Resto, Bandar Lampung, dengan suasana penuh keakraban dan keramahan. Dari Pemprov, hadir Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Marindo menyampaikan ucapan selamat datang kepada Dubes Abdulfattah beserta jajaran di Provinsi Lampung. 

Ia menekankan bahwa kehadiran Duta Besar Paletina tersebut merupakan kehormatan besar sekaligus menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin kuat antara masyarakat Indonesia dan Palestina.

Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa dukungan dan doa dari masyarakat Lampung akan terus mengalir bagi perjuangan rakyat Palestina, serta berharap hubungan baik ini dapat terus terjaga ke depannya.

Sementara itu, Duta Besar Abdulfattah A.K. Al-Sattari menyatakan apresiasinya atas sambutan hangat yang diberikan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. 

Ia merasa sangat terharu dengan keramahan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, serta menganggap tanah air Indonesia sebagai rumah kedua bagi rakyat Palestina.

Menurutnya, dukungan dan kepedulian bangsa Indonesia menjadi harapan besar bagi kami.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi yang harmonis serta saling mendukung dalam berbagai forum kemanusiaan di masa mendatang.

(*)

Read More

Pemprov Lampung–Kodam XXI/Raden Intan Tingkatkan Kapasitas Bersama di Bidang Komunikasi Publik

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, membangun sinergi strategis bersama Kodam XXI/Raden Intan yang diwujudkan lewat kegiatan Sharing session Teknis Fotografi, Videografi, dan Penulisan Berita bagi personel penerangan Kodam XXI, yang digelar di Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Minggu (19/4/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari mulai dari Sabtu (18/4) sampai dengan Minggu (19/4) ini menjadi langkah nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi TNI dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik, khususnya menghadapi era digitalisasi informasi yang menuntut kecepatan, ketepatan, serta kualitas konten publikasi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kapendam XXI/Raden Intan Kolonel Inf Agung Budhi Purnomo, Wakapendam XXI/Raden Intan Letkol Inf Oki Fikriyaansyah, serta jajaran staf penerangan Kodam XXI/Raden Intan sebagai peserta utama pelatihan.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menegaskan bahwa kemampuan komunikasi visual dan penulisan berita saat ini menjadi kebutuhan penting bagi setiap lembaga, termasuk institusi pertahanan. Menurutnya, publik membutuhkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, sekaligus menarik untuk dikonsumsi di berbagai platform digital.

“Kolaborasi ini adalah bentuk semangat bersama untuk memperkuat kualitas SDM komunikasi publik. Hari ini, informasi bukan hanya soal cepat sampai, tetapi juga harus tepat pesan, menarik penyajian, dan membangun kepercayaan publik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XXI Raden Intan Lampung, Kolonel Inf Agung Budhi Purnomo, mengapresiasi kegiatan sharing session bersama Dinas Kominfotik Provinsi Lampung sebagai langkah strategis dalam desimenasi informasi publik.

“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai ruang berbagi dan penguatan kapasitas bersama. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme personel penerangan dalam menghadirkan informasi yang kredibel dan berkualitas," ujar Kapendam.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi komprehensif mulai dari dasar-dasar fotografi, pengenalan kamera, komposisi, teknik pengambilan gambar, hingga praktik lapangan. Materi videografi juga diberikan mencakup teknik angle, framing, movement kamera, penggunaan audio, pencahayaan, serta simulasi produksi konten visual.

Tak hanya itu, peserta juga dibekali kemampuan jurnalistik melalui materi teknik dasar penulisan berita, struktur 5W+1H, nilai berita, penentuan angle, penyusunan lead, hingga editing dan penyuntingan naskah.

Pelatihan menghadirkan para narasumber berpengalaman, di antaranya Koordinator Peliputan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dandi Nursetia, fotografer profesional Ferdiansyah, S.Sos, asesor sekaligus fotografer profesional Ir. Simon Abdurrahman, serta pakar drone Riky Hendrawan, S.Kom., M.M. Kehadiran para praktisi ini memberikan wawasan aplikatif yang relevan dengan kebutuhan komunikasi modern saat ini.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangun ekosistem komunikasi publik yang semakin kuat, profesional, dan terpercaya melalui sinergi lintas sektor. Kerja sama Kominfotik dan Kodam XXI/Raden Intan juga menjadi contoh nyata bahwa transformasi digital membutuhkan kolaborasi semua pihak.

Read More

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Perkuat Sinergi dalam Mendukung Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Inklusif

BANDAR LAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya hilirisasi komoditas dan penguatan kedaulatan pangan sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima kegiatan Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-35 Tahun 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.

Gubernur Mirza dalam paparannya menegaskan bahwa posisi Lampung sejak dahulu merupakan wilayah yang sangat strategis.

Ia menjelaskan bahwa sejak ratusan tahun lalu, Lampung telah menjadi bagian penting dalam jalur perdagangan internasional, termasuk hubungan dagang dengan Tiongkok sejak era Kerajaan Sekala Brak hingga masa Laksamana Cheng Ho.

Menurutnya, keunggulan geografis Lampung sebagai penghubung Pulau Sumatera dan Jawa menjadikan daerah ini sebagai simpul distribusi utama, terutama untuk komoditas pangan.

“Sumatera sebagai pusat produksi dan Jawa sebagai pusat konsumsi menjadikan Lampung berada di posisi kunci dalam rantai pasok nasional,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga memaparkan potensi besar Lampung di sektor pertanian dan perkebunan dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sebagian besar dimanfaatkan untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan singkong.

Lampung bahkan menjadi pengekspor kopi terbesar di Indonesia serta produsen nanas terbesar dunia, dengan kontribusi mencapai sekitar 23 persen produksi global.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan utama selama ini terletak pada panjangnya rantai distribusi yang tidak berpihak kepada petani dimana hal ini menyebabkan keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pelaku di hilir.

“Dulu harga gabah di tingkat petani sangat rendah, sementara di konsumen tinggi. Ketimpangan ini yang menyebabkan kemiskinan di wilayah pedesaan,” jelasnya.

Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa perubahan signifikan mulai dirasakan sejak adanya kebijakan nasional yang mendorong kenaikan harga gabah dan jagung. 

Ia menyebutkan pendapatan petani meningkat hingga dua kali lipat, yang berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat. 

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung kini mendorong hilirisasi komoditas, terutama di tingkat desa dalam program "Desaku Maju"

Salah satu program unggulan adalah pembangunan fasilitas pengering (dryer) untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian.

“Selama ini petani menjual dalam kondisi basah. Dengan pengeringan di desa, nilai tambah bisa langsung dinikmati petani,” ujarnya.

Selain itu, program pengembangan pupuk organik berbasis limbah desa juga digalakkan guna meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. 

Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di sektor energi, Lampung juga memiliki potensi besar, terutama energi panas bumi, tenaga surya, serta bioenergi berbasis singkong. Pemerintah daerah tengah membuka berbagai hambatan investasi untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa kunci pembangunan ke depan adalah memastikan negara hadir dalam mengatur tata niaga dan memastikan distribusi manfaat ekonomi lebih adil.

“Selama ini pemerintah terlalu fokus pada APBD, padahal 90 persen ekonomi ada di sektor riil. Di sinilah negara harus hadir sebagai regulator agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.

Sementara itu, Irjen Pol. Chuszaini Patoppoi menyampaikan bahwa kegiatan PKDN Sespimti Polri ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis dalam mendukung agenda nasional, khususnya kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.

Ia menjelaskan bahwa para peserta didik telah melakukan berbagai kegiatan selama di Lampung, mulai dari kunjungan ke Pelabuhan Panjang, diskusi kelompok terarah (FGD) dengan stakeholder seperti Bank Indonesia, OJK, Bulog, dan BPS, hingga peninjauan langsung ke Lapas Perempuan untuk melihat potensi UMKM warga binaan.

“Kami melihat Lampung memiliki potensi luar biasa, baik di sektor pangan maupun ekonomi kreatif. Ini menjadi bahan pembelajaran penting bagi para peserta didik dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan Polri dan TNI dalam mendukung program pertanian seperti penanaman jagung dan padi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional.(*)

Read More

Jihan Nurlela Komitmen Dalam menuntaskan kasus tuberkulosis

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong komitmen dan keseriusan pemerintah kabupaten/kota dalam menuntaskan kasus tuberkulosis (TBC) secara menyeluruh, mulai dari penemuan kasus, penanganan dan pelacakan kontak, hingga perbaikan kualitas hunian pasien melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Bantuan Renovasi Rumah Pasien TBC di Provinsi Lampung yang digelar secara virtual, Rabu (15/4/2026).

Wagub Jihan menegaskan, rakor ini menjadi momentum penting, terutama setelah kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan di Provinsi Lampung yang memberikan perhatian khusus terhadap penanganan TBC di Lampung.

"Kita menjadi salah satu provinsi prioritas penanganan TBC, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Ini karena penemuan kasus kita masih rendah, sehingga menjadi perhatian untuk segera kita tuntaskan," ujar Jihan.

Menurutnya, meskipun tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Lampung telah mencapai 90 persen, namun capaian penemuan kasus masih jauh dari target.

Data tahun 2026 menunjukkan penemuan terduga TBC baru mencapai 20,5 persen atau 26.789 kasus. Sementara penemuan kasus TBC hanya 11,3 persen atau 3.498 kasus dari target 30.475 kasus.

Selain itu, pelaksanaan investigasi kontak masih berada di angka 37 persen, dan kontak serumah yang menerima Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baru mencapai 0,7 persen.

"Artinya, masih belum ada keseriusan di beberapa daerah dalam menuntaskan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan TBC. Saya minta ini segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Jihan juga meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) serta aktif melakukan penelusuran (tracking) terhadap pasien TBC dan kontak eratnya.

"Jangan menunggu pasien datang. Lakukan pencarian aktif, tracking, dan pastikan seluruh kontak diperiksa serta mendapatkan terapi pencegahan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Jihan turut menyoroti Program BSPS dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk merenovasi rumah pasien TBC agar lebih sehat dan layak huni.

Program ini menyasar pasien yang berasal dari kelompok desil 4 ke bawah, diutamakan masyarakat miskin dan miskin ekstrem serta masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Para penerima juga harus memiliki hunian sendiri dengan kondisi rumah tidak memenuhi standar rumah sehat (ventilasi, pencahayaan, kepadatan hunian, dan sanitasi) serta belum pernah menerima bantuan pemerintah untuk program perumahan.

"Saya minta kabupaten/kota segera mengusulkan calon penerima bantuan BSPS paling lambat 20 April 2026. Koordinasi dengan seluruh stakeholder harus diperkuat," ujar Jihan.

Ia menegaskan bahwa penanganan TBC menjadi salah satu fokus utama dalam agenda sektor kesehatan Presiden Prabowo Subianto.

"TBC ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Saya minta dinas terkait di daerah aktif menjemput bola, memperbarui data, dan mempercepat penanganan di lapangan," pungkasnya.(*)

Read More

Gubernur Lampung Dorong Perempuan Pengusaha Perkuat Hilirisasi Ekonomi Daerah

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri kegiatan Halalbihalal Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Lampung yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini 2026 di Gedung Graha Surya, Bandar Lampung, Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya peran perempuan pengusaha dalam mendorong hilirisasi serta memperkuat struktur ekonomi daerah. Ia menyebutkan bahwa kontribusi pelaku usaha perempuan sangat strategis dalam menjaga perputaran ekonomi tetap berada di Lampung, terutama melalui pengembangan sektor UMKM dan industri kreatif.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Lampung pada awal 2026 mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional. Pertumbuhan ini dinilai semakin merata hingga ke wilayah perdesaan, didorong oleh meningkatnya harga komoditas pertanian seperti kopi, padi, dan singkong yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

“Perputaran uang di Lampung mencapai sekitar Rp500 triliun sejak akhir 2025 hingga awal 2026. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin kuat dan merata,” ujar Gubernur.

Ia juga menekankan bahwa ke depan, arah pembangunan ekonomi tidak lagi bertumpu pada penjualan bahan mentah, melainkan pada sektor pengolahan atau hilirisasi. Untuk itu, anggota IWAPI didorong mengambil peran dalam rantai pasok produk lokal agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh produk dalam daerah.

Selain itu, Gubernur mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Ia mengajak seluruh pengurus IWAPI Lampung untuk bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha perempuan sekaligus memperluas akses pendidikan bagi generasi muda menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua DPD IWAPI Lampung, Armalia Reny Madrie, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan kapasitas anggota, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital.

Ia menjelaskan, berbagai program telah dijalankan, seperti pelatihan pemasaran digital serta pendampingan sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produk UMKM perempuan.

“Kami ingin produk perempuan Lampung tidak hanya kuat di pasar lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar digital. Dengan dukungan pemerintah, kami optimistis UMKM perempuan akan menjadi pilar ekonomi yang kokoh,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, jajaran pengurus IWAPI Lampung, organisasi perempuan, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Read More

Wakil Gubernur Lampung Dampingi Wamenkes Dan Wamendagri Tinjau Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi kunjungan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, dalam rangka percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) secara berkelanjutan di Kota Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).

Pemantauan dilakukan di Puskesmas Way Halim Bandarlampung dengan meninjau fasilitas serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, sekaligus melihat langsung upaya penanganan penyakit menular di lapangan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, estimasi kasus TBC hingga April 2026 di Provinsi Lampung mencapai 30.745 kasus, dengan sekitar 5.800 kasus berada di Kota Bandar Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan menekankan pentingnya percepatan deteksi kasus melalui pemeriksaan aktif, tidak hanya kepada pasien, tetapi juga melalui pelacakan terhadap keluarga dan lingkungan sekitar guna memutus rantai penularan.

Penguatan peran kader kesehatan di tingkat desa juga menjadi perhatian. Kader diharapkan dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi kasus, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mendampingi pasien selama proses pengobatan dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan.

Rombongan turut meninjau sejumlah fasilitas pelayanan di Puskesmas Way Halim, antara lain ruang rawat anak dan perempuan, ruang tindakan gawat darurat, serta ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Selain TBC, Wakil Menteri Kesehatan juga menyoroti kasus campak di Provinsi Lampung, khususnya terkait cakupan imunisasi yang belum merata. Ia menilai masih adanya penolakan imunisasi akibat hoaks menjadi tantangan dalam upaya pencegahan penyakit.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat, termasuk memberikan pemahaman bahwa imunisasi aman dan penting bagi kesehatan anak.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi penyakit menular secara berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam penanganan penyakit menular di Provinsi Lampung.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan surveilans penyakit, perluasan cakupan imunisasi, penguatan edukasi masyarakat, kerja sama lintas sektor, dukungan anggaran kesehatan, serta keterlibatan aktif komunitas dalam penemuan dan pencegahan kasus.

Melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, tenaga kesehatan, serta partisipasi masyarakat, diharapkan upaya eliminasi TBC dan pengendalian penyakit menular lainnya di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (*)

Read More

Rahmat Mirzani Djausal Menegaskan Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung Mempercepat Penanganan TBC

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penanganan dan eliminasi tuberkulosis (TBC). Hal itu disampaikan dalam acara Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, yang berlangsung di Aula Semergo, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi penguatan bagi daerah untuk melakukan aksi nyata dalam penemuan serta penatalaksanaan kasus TBC secara berkelanjutan.

“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan bagi kami di daerah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk memperkuat komitmen dalam percepatan eliminasi TBC, terutama dalam penemuan kasus baru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Mirza menekankan bahwa TBC bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Penyakit menular ini dinilai dapat menurunkan produktivitas masyarakat dan menghambat pencapaian target pembangunan daerah. 

Ia juga mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai langkah strategis deteksi dini berbagai penyakit, seperti hipertensi dan diabetes. Program tersebut dinilai mampu mengurangi beban layanan rujukan di rumah sakit besar, termasuk RSUD Abdul Moeloek.

Menurutnya, saat ini RSUD Abdul Moeloek menerima hingga 700 rujukan per hari. Dengan optimalisasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas, masyarakat diharapkan dapat tertangani lebih dini tanpa harus dirujuk ke rumah sakit provinsi.

Dari sisi kinerja, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2024, capaian SPM mencapai 103 persen dan meningkat menjadi 131 persen pada 2025. Sementara pada triwulan pertama 2026, capaian telah mencapai 19 persen.

Adapun tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Lampung tercatat 95 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 98 persen pada 2025. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pengobatan telah mencapai 81 persen.

Untuk itu, Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari kader kesehatan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk berkolaborasi dalam upaya eliminasi TBC.

“Syarat utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah masyarakat yang sehat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergi semua pihak dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan layanan kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Octavianus, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanggulangan TBC, khususnya di Provinsi Lampung. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp4,1 triliun untuk memperkuat infrastruktur medis dan mendukung kerja kader kesehatan.

Ia menyebutkan, penanganan TBC menjadi salah satu prioritas dalam program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

“Indonesia masih berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Karena itu, penanganannya tidak hanya kuratif, tetapi juga harus diperkuat dari sisi pencegahan,” ujarnya.

Di Kota Bandar Lampung, tercatat sekitar 4.300 kasus TBC pada tahun lalu. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan strategi penemuan kasus secara aktif melalui program CKG yang menyasar anggota keluarga pasien.

“Jika ada 4.300 kasus, maka seluruh anggota keluarga di rumah tersebut harus diperiksa. Ini penting untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi masyarakat yang tinggal serumah dengan pasien TBC, meski belum menunjukkan gejala.

Sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga lapangan, pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada 5.200 kader TBC di seluruh desa di Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penemuan kasus di tingkat akar rumput.

“Anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk pengadaan alat rontgen modern serta memastikan para kader mendapatkan dukungan yang memadai,” tambahnya.

Selain TBC, pemerintah pusat juga terus mengakselerasi penanganan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi penyakit menular secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana juga menegaskan kesiapan daerah menjalankan arahan pemerintah pusat dalam menekan angka TBC.

“Kami terus aktif melakukan sosialisasi kesehatan, termasuk TBC. Insyaallah angka TBC bisa ditekan, dan kami siap melaksanakan arahan pusat,” ujarnya.

Saat ini, Kota Bandar Lampung didukung 31 puskesmas, terdiri dari 15 puskesmas rawat jalan dan 16 rawat inap, ditambah 50 puskesmas pembantu serta 126 pos layanan kesehatan. (*)

Read More

Pemprov Lampung Siap Perkuat Sinergi dengan KPPU demi Menciptakan Iklim Usaha yang Sehat dan Kondusif

BANDARLAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat iklim usaha yang sehat dan kompetitif, sekaligus mendorong peningkatan investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat menerima kunjungan kerja Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (14/4/2026).

Marindo mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap memperkuat sinergi dengan KPPU serta seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pelaku usaha.

"Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga pelaku usaha merasa nyaman berinvestasi di Lampung," ujarnya.

Ia menambahkan, kenyamanan berusaha menjadi faktor penting dalam menarik investasi sekaligus memperkuat daya saing daerah. Karena itu, Pemprov terus menghadirkan regulasi yang mendukung pertumbuhan usaha tanpa menghambat pelaku ekonomi.

"Yang kita dorong adalah bagaimana pelaku usaha dapat beraktivitas dengan nyaman, adil, dan memiliki kepastian dalam berusaha," lanjutnya.

Marindo menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Lampung adalah meningkatkan Indeks Persaingan Usaha (IPU) sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat kesehatan persaingan usaha di daerah.

Penilaian IPU ini dilakukan oleh KPPU melalui survei nasional dengan melibatkan sejumlah responden kunci di daerah, mulai dari unsur Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, KADIN daerah, Bank Indonesia perwakilan wilayah, hingga kalangan akademisi.

Menurutnya, hasil penilaian tersebut menjadi cerminan kondisi persaingan usaha sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan ekonomi.

Marindo juga menegaskan bahwa peningkatan IPU tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, serta KPPU.

"Mari kita terus bergandengan tangan untuk memastikan kebijakan dan regulasi di daerah semakin mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Lampung," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data KPPU, IPU Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,04, berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,01.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan IPU pada tahun 2026 dengan terus mendorong penguatan iklim usaha agar semakin sehat dan berdaya saing, sehingga mampu memperluas peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

Read More