Wagub Jihan Dorong Pembangunan Jalan Penyangga Ekonomi dan Wisata di Tanggamus

Tanggamus ---- Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tanggamus. Hal tersebut disampaikannya saat Safari Ramadan 1447 H yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Masjid Jami Hidayatul Muttaqien, Gisting, Kamis (26/2/2026).

Wagub Jihan mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan dana sebesar Rp81,76 miliar untuk rekonstruksi jalan di Kabupaten Tanggamus. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp58 miliar.

"Tahun 2026 ini Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan 81,76 miliar rupiah dengan luas perbaikan rekonstruksi jalan hampir 9 kilometer yang diperbaiki," ujar Wagub Jihan.

Ia menjelaskan bahwa fokus pembangunan diarahkan pada wilayah penyangga ekonomi dan destinasi wisata unggulan, seperti Cukuh Balak hingga Teluk Kiluan. 

"Kami Pemerintah Provinsi Lampung malu karena daerahnya luar biasa, potensi luar biasa, tapi jalannya luar biasa jelek. Pak Gubernur akhirnya mau membangun ruas jalan tersebut," tambahnya.

Selain infrastruktur jalan, Wagub Jihan memaparkan berbagai program unggulan yang berjalan simultan, di antaranya sektor pendidikan melalui pembebasan uang komite SMA/SMK Negeri serta pembangunan Sekolah Rakyat. Di sektor ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong program "Desaku Maju" yang fokus pada hilirisasi pertanian dan kemudahan akses pupuk bagi petani.

Wagub juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang mampu mengalokasikan Rp100 miliar dari APBD kabupaten untuk perbaikan jalan lokal. Menurutnya, sinergi antara Provinsi dan Kabupaten sangat penting di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.

Menutup sambutannya, Wagub Jihan Nurlela menekankan bahwa pembangunan spiritual tetap menjadi pilar utama melalui pemberian hibah untuk ratusan rumah ibadah dan insentif bagi guru ngaji.

"Kami selalu ingin berbuat semaksimal mungkin yang terbaik untuk masyarakat. Harapannya kita tidak hanya membangun fisik tetapi juga membangun spiritual agar anak-anak generasi emas kita akan terjaga dengan baik," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Tanggamus H. Moh. Saleh Asnawi menyampaikan rasa bangga atas kehadiran jajaran Pemerintah Provinsi Lampung yang secara konsisten memberikan perhatian kepada Bumi Begawi Jejama. Ia menyebut momentum ini sebagai jembatan silaturahmi yang memperkuat hubungan struktural dan emosional antara provinsi dan kabupaten.

"Kehadiran Ibu Wakil Gubernur di daerah kami, dua tahun berturut-turut setelah tahun lalu Ibu juga hadir pada kegiatan Safari Ramadan, membuat kami bangga. Ini juga membuktikan bahwa kepedulian dan perhatian Ibu Wagub kepada Kabupaten Tanggamus sangat luar biasa," ujar Saleh Asnawi.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungan ini juga dibarengi dengan pemberian bantuan untuk renovasi masjid serta santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Bupati Tanggamus berharap bantuan tersebut dapat membawa keberkahan bagi masyarakat Gisting dan sekitarnya. (*)

Read More

Pastikan Kelancaran Akses Jalan Akibat Longsor, Wagub Jihan Nurlela Tinjau Progres Perbaikan Ruas Jalan Provinsi Simpang Umbar–Putih Doh

TANGGAMUS ---- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau progres penanganan longsor pada ruas jalan Provinsi Sp. Umbar–Putih Doh di Pekon Putih Doh, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Kamis (26/02/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat yang telah dilaksanakan sejak awal Februari berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Longsor yang terjadi pada awal Februari lalu dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan tanah di tepi jurang menjadi labil hingga mengalami amblas. Kondisi tersebut sempat mengganggu kelancaran akses masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) segera melakukan penanganan di lokasi kejadian. 

Penanganan darurat dilakukan melalui pemasangan buis beton sebagai saluran drainase lereng guna mengurangi tekanan air tanah serta menjaga kestabilan konstruksi jalan. Selain itu, dilakukan pula penguatan lereng dengan pembangunan struktur penahan tanah untuk mencegah potensi longsor susulan.

Untuk diketahui perbaikan ruas jalan yang longsor berada di STA/Km 20 Ruas Umbar-Putih Doh Kec. Putih Doh Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan penuturan kepala lapangan, dari total pengerjaan di 4 titik longsor di ruas jalan Umbar Putih Doh, dari rencana pengerjaan 10 trap, sejauh ini telah dikerjakan 5 trap, targetnya selama 1 bulan kedepan akan selesai 5 trap lagi di empat titik perbaikan ruas jalan yang terkena longsor tersebut. 

Wagub Jihan Nurlela mengungkapkan bahwa pengerjaan perbaikan ruas jalan di simpang umbar - putih doh yang longsor merupakan salah satu prioritas yang dikerjakan oleh Pemprov Lampung melaui Dinas BMBK Provinsi Lampung. 

"Jalur ini merupakan salah satu jalan yang menjadi penyangga ekonomi mauoun pariwisata masyarakat di kabupaten Tanggamus, karena jalur ini banyak menghubungkan masyarakat dengan destinasi wisata seperti Teluk Kiluan, maupun Pantai Gigi Hiu", sambungnya. 

Wagub Jihan menyampaikan bahwa ruas jalan Simpang Umbar-Putih Doh sebelumnya baru selesai di rekonstruksi pada September 2025.

Ruas jalan Umbar–Putih Doh merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat setempat, sehingga penanganan cepat dilakukan agar mobilitas warga tetap berjalan dengan aman, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus.

Melalui peninjauan tersebut, Wakil Gubernur Jihan yang didampingi Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung memastikan progres pekerjaan berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga keamanan pengguna jalan dan kelancaran aktivitas warga di wilayah tersebut. (*)

Read More

Wagub Jihan Nurlela Buka Bazar Pasar Murah dan Salurkan Bantuan kepada Masyarakat dalam Rangkaian Safari Ramadan

TANGGAMUS ---- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka bazar pasar murah dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat dalam rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Kamis (26/02/2026).

Bantuan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga selama bulan Ramadan.

Melalui bazar pasar murah yang dilaksanakan bersama Bulog, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran, antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan telur ayam.

Komoditas yang disediakan meliputi telur ayam Rp27.000 per kilogram dengan stok 200 kilogram, minyak goreng Rp15.000 per liter dengan stok 600 liter, gula pasir Rp17.000 per kilogram dengan stok 250 kilogram, tepung terigu Rp9.000 per kilogram dengan stok 200 kilogram, serta beras SPHP Rp57.500 per 5 kilogram dengan stok 100 sak.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan meningkatkan alokasi anggaran pembangunan jalan di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp81,76 miliar. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp48 miliar untuk pembangunan lima ruas jalan dan tiga jembatan.

“Tahun 2026 ini Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan Rp81,76 miliar dengan rekonstruksi jalan hampir sembilan kilometer yang akan diperbaiki,” ujarnya.

Menurut Jihan yang sebelumnya meninjau ruas jalan di simpang umbar - putih doh menjelaskan, bahwa pembangunan jalan di wilayah Cukuh Balak menjadi prioritas karena kawasan tersebut merupakan daerah penyangga ekonomi sekaligus penyangga destinasi wisata yang memiliki potensi besar, seperti Teluk Kiluan dan Gigi Hiu.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Lampung, namun berbagai program pembangunan di sektor lain juga terus dijalankan secara bersamaan.

Kemudian di bidang pendidikan, Pemprov Lampung melanjutkan program pembebasan uang komite bagi siswa SMA Negeri serta mendorong pembangunan Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, di bidang ekonomi desa, Pemprov Lampung melanjutkan program Desa KUMaju yang berfokus pada penguatan ekosistem ekonomi desa melalui hilirisasi produk pertanian dan dukungan sarana produksi pertanian.

Selain itu, Pemprov Lampung juga memperkuat pembangunan di bidang keagamaan melalui bantuan hibah untuk masjid dan musala, insentif guru ngaji, serta dukungan terhadap program tahfiz Al-Qur’an.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyalurkan sejumlah bantuan, antara lain dana hibah sebesar Rp30 juta untuk masjid serta santunan kepada 50 anak yatim piatu masing-masing sebesar Rp250 ribu yang diserahkan secara simbolis.

Bupati Tanggamus Moh. Asnawi Saleh mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Ia berharap kehadiran Wakil Gubernur Lampung dapat mendorong peningkatan program pembangunan di Kabupaten Tanggamus.

“Kiranya jalinan silaturahmi dan dukungan yang baik ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang,” ujarnya. (*)

Read More

Pemprov Lampung Fasilitasi Sosialisasi Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 melalui Cortex DJP untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak

BANDARLAMPUNG ---- Pemerintah Provinsi Lampung memfasilitasi Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 melalui Cortex DJP untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi digelar di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/02/2026). 

Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Sekdaprov Marindo Kurniawan, Gubernur mengapresiasi atas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP sebagai bagian dari modernisasi layanan perpajakan yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 

"Sistem perpajakan berbasis digital ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak", ujar Marindo. 

Gubernur juga mengimbau seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar memastikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diterbitkan melalui Coretax DJP sebagai dasar dalam penyampaian SPT Tahunan. Selain itu, seluruh ASN diminta segera mengaktifkan akun Coretax serta menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu paling lambat 28 Februari 2026.

Melalui sambutan tersebut ditegaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus keteladanan aparatur negara. Pajak yang dibayarkan menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga program kesejahteraan masyarakat.

Teguh Sriwijaya selaku Penyuluh Pajak Djp Wilayah Lampung & Bengkulu dalam laporannya menyampai6 bahwa terdapat perubahan utama yang paling krusial, yaitu peralihan identitas perpajakan dari NPWP 15 digit menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Teguh menjelaskan bahwa penggunaan NIK akan memudahkan wajib pajak karena sistem penomoran yang sudah berpola berdasarkan wilayah dan tanggal lahir.

"Kita beralih ke sistem baru. Pengguna harus membuat akun baru dengan standar keamanan password yang lebih ketat dan membuat Kode Otorisasi sebagai pengganti tanda tangan digital berbasis barcode," ujar Teguh.

Bagi para ASN, Coretax menawarkan kemudahan signifikan dalam pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak tidak perlu lagi menginput data bukti potong secara manual satu per satu. Melalui fitur di menu 'Portal Saya', semua dokumen bukti potong dari instansi akan otomatis terintegrasi ke dalam draf laporan. Wajib pajak cukup melengkapi data pendukung seperti daftar harta (baik tunai maupun kredit) dan daftar keluarga.

Teguh juga menegaskan komitmen DJP untuk mendampingi proses transisi ini. "Semboyan kami adalah bantu sampai berhasil. Layanan pendampingan akan terus dibuka hingga 28 Maret mendatang," pungkasnya.

Pada kegiatan ini, DJP Wilayah Lampung & Bengkulu memfasilitasi pengaktifan akun Coretax dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Pajak bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

Marindo juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memberikan instruksi khusus bagi seluruh aparatur negara di lingkungannya. Marindo menyatakan telah menghimbau sekaligus memerintahkan seluruh ASN untuk segera mengaktivasi akun Coretax.

Meskipun batas akhir regulasi nasional adalah akhir Maret, Pemprov Lampung sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian. "Kami mendorong semua ASN bisa selesai lebih cepat. Kalau bisa di akhir Februari ini selesai, kenapa harus sampai Maret?" ujar Marindo.

Guna mendukung target tersebut, Pemprov Lampung memfasilitasi pendampingan langsung bagi setiap OPD selama dua hari untuk membantu proses penyesuaian dengan aplikasi baru ini. Berdasarkan data terakhir, telah tercatat hampir 10.000 ASN yang melakukan aktivasi akun Coretax.

Marindo berharap seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 24.000 orang—terdiri dari kurang lebih 12.000 PNS dan 12.000 P3K—dapat menuntaskan kewajiban perpajakannya tepat waktu sebagai bentuk keteladanan aparatur negara. (*)

Read More

Pemprov Lampung dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Kuatkan Sinergi Bidang Layanan Hukum dan Pengembangan Kekayaan Intelektual

BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Lampung, Taufiqurrakhman, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (25/2/2026). 

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dalam bidang layanan hukum dan pengembangan kekayaan intelektual.

Dalam audiensi itu, Taufiqqurakhman menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pembinaan dan persiapan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di berbagai desa/kelurahan di Provinsi Lampung untuk memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin.

"Posbankum Desa/Kelurahan diharapkan mampu menjadi sarana perluasan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.

Selain Pusbankum, pihaknya juga akan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pendirian Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di lingkungan perguruan tinggi.

Menurutnya, PKS tersebut bertujuan meningkatkan perlindungan, pengelolaan, dan komersialisasi hasil riset kampus sehingga dapat menjadi jembatan antara inovasi akademisi dengan kebutuhan industri dan pasar. 

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan sejumlah langkah kolaboratif bersama Pemprov Lampung, termasuk dukungan dalam perancangan regulasi daerah.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyusunan peraturan serta dukungan aspek hukum lainnya,” ujar Taufiqqurakhman.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan salam dari Gubernur Lampung dan menegaskan pentingnya sinergi dengan Kementerian Hukum dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pada prinsipnya, kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum, terutama dalam hal fasilitasi regulasi dan kebutuhan hukum lainnya,” ujarnya.

Wagub Jihan juga menekankan perlunya sosialisasi yang lebih masif terkait keberadaan Posbakum agar masyarakat memahami dan memanfaatkan layanan bantuan hukum yang tersedia.

Ia berharap kerja sama antara Pemprov Lampung dan Kanwil Kemenkum Lampung dapat terus diperkuat sehingga terjalin kemitraan yang solid dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta mendukung iklim inovasi di Provinsi Lampung.

Read More

Safari Ramadan,Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Ajak Masyarakat Tumbuhkan Semangat Gotong Royong Membangun Daerah

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak masyarakat Kota Bandar Lampung untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam menjaga dan membangun daerahnya agar tetap menjadi kebanggaan bersama.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Jami' Al-Muballigh, Bandar Lampung, Rabu (25/2/2026).

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Bandar Lampung memiliki peran strategis sebagai wajah Lampung. Menurutnya, kesan pertama para pendatang terhadap provinsi ini sangat ditentukan oleh kondisi ibu kota.

"Bandar Lampung adalah wajah Provinsi Lampung. Apa yang dilihat, dikenang, dan dirasakan masyarakat dari luar daerah akan mencerminkan Lampung secara keseluruhan. Jika kotanya bersih, tertata, dan suasananya tenteram, maka itu akan menjadi kebanggaan kita semua," ujar Mirza.

Ia menambahkan, Bandar Lampung saat ini tumbuh cukup pesat. Pergerakan ekonomi dinilai semakin baik, pelaku UMKM kian kreatif, serta generasi muda menunjukkan berbagai inovasi.

"Kota ini tumbuh cepat, ekonominya bergerak, UMKM semakin kreatif, dan anak-anak mudanya penuh inovasi. Namun sebagai kota yang terus berkembang, tentu masih ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama," katanya.

Mirza juga menyoroti tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir sebagai pengingat pentingnya menjaga lingkungan, memperhatikan sistem drainase, serta meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan.

"Masalah kebersihan dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita peduli terhadap sekitar kita. Semua akan terasa lebih ringan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap kota yang kita cintai," tegasnya.

Ia menekankan bahwa Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi merupakan daerah andalan yang harus terus dijaga dan ditata dengan baik.

"Bandar Lampung bukan hanya kotanya yang besar, tetapi juga semangat gotong royong dan keramahan warganya yang menjadi kekuatan utama. Kita harus bangga dan terus menjaganya, mulai dari drainase, kebersihan, kedamaian, hingga kebersamaan," ujar Mirza.

Gubernur berharap, melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Bandar Lampung dapat semakin maju, tertata, dan membanggakan sebagai rumah bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan dalam kondisi aman. 

"Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam membangun daerah.

"Provinsi dan kabupaten/kota harus sama-sama bergerak membangun. Jika Provinsi Lampung maju, insyaallah kabupaten/kota juga akan ikut maju. Kami mohon bimbingan agar Bandar Lampung ke depan semakin baik," ujar Eva.

Pada kegiatan tersebut, turut diserahkan santunan kepada anak yatim piatu serta bantuan dana hibah untuk pembangunan masjid.(*)

Read More

Wagub Jihan Nurlela Safari Ramadan dan Buka Puasa Bersama Anak-Anak Panti Asuhan di Agropark PKK Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang juga Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung, menggelar Safari Ramadan dan buka puasa bersama anak-anak panti asuhan binaan LKKS di Agropark PKK, Lampung Selatan, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 150 anak panti asuhan dan turut dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran pengurus LKKS Provinsi Lampung. Acara diawali dengan kegiatan ngabuburit bersama anak-anak. Wakil Gubernur dan anak-anak berkeliling kawasan Agropark, memanen anggur, serta meninjau tanaman hidroponik di greenhouse.

Suasana hangat dan penuh keceriaan tampak mewarnai kebersamaan Wakil Gubernur dengan anak-anak selama kegiatan berlangsung.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan. Kegiatan juga diisi dengan tausiyah dan doa bersama menjelang waktu berbuka puasa.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan merupakan momentum pembinaan diri dan penguatan empati sosial.

“Bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan jiwa. Kita diajarkan untuk menahan diri, merasakan kesulitan orang lain, serta menguatkan empati kepada sesama,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan salam dari Gubernur Lampung dan Ketua TP PKK Provinsi Lampung, sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendorong program pemberdayaan panti asuhan. Salah satunya melalui pengembangan kegiatan ketahanan pangan di lingkungan panti binaan LKKS.

“Ke depan, kita ingin menghadirkan program pemberdayaan yang berkelanjutan agar panti-panti binaan memiliki kegiatan produktif, seperti hidroponik, guna mendukung ketahanan pangan,” katanya.

Melalui Safari Ramadan ini, diharapkan perhatian dan dukungan terhadap anak-anak panti asuhan terus terjaga, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung. (*)

Read More

Pemerintah Kota Bandar Lampung Dan Pemprov Lampung Gelar Safari Ramadhan, Perkuat Silaturahmi dan Salurkan Bantuan Sosial

Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Safari Ramadhan 1447 Hijriah bersama  yang dipusatkan di Masjid Jami Al-Muballigh, Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana bersama Wakil Wali Kota H. Deddy Amarullah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandar Lampung, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal beserta jajaran. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan Safari Ramadhan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di Kota Bandar Lampung,” ujar Eva Dwiana.

Eva juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap berbagai program pembangunan di Kota Bandar Lampung, yang dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menyampaikan bahwa Safari Ramadhan merupakan agenda rutin Pemerintah Provinsi Lampung sebagai sarana mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung.

Menurutnya, melalui kegiatan tersebut pemerintah dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih dekat, sehingga program pembangunan dapat dirancang dan dilaksanakan secara tepat sasaran.

“Safari Ramadhan ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lampung juga menyerahkan bantuan dana hibah untuk masjid, santunan kepada anak yatim piatu, serta bantuan Al-Qur’an bagi masyarakat. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program penguatan keagamaan dan kepedulian sosial Pemerintah Provinsi Lampung selama bulan suci Ramadhan.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap melalui kegiatan Safari Ramadhan ini dapat memperkuat nilai-nilai kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkokoh sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, diakhiri dengan tausiyah keagamaan dan doa bersama, sebagai wujud harapan agar masyarakat Lampung senantiasa diberikan keberkahan, kedamaian, dan kemajuan di bulan suci Ramadhan. 

Read More

Sekda Marindo Kurniawan Dorong ASN Lampung Segera Lapor SPT Lewat Coretax DJP

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan membuka Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 melalui sistem Coretax DJP di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini digelar bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Sekda, Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi reformasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP. Sistem tersebut dinilai sebagai langkah modernisasi layanan perpajakan yang menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pemenuhan kewajiban pajak.

"Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, proses administrasi menjadi lebih efisien serta membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujar Sekda Marindo.

Ia mengimbau seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan bukti pemotongan PPh bagi aparatur sipil negara (ASN) telah diterbitkan melalui Coretax. Bukti potong tersebut menjadi dasar dalam pelaporan SPT Tahunan masing-masing ASN.

Sekda juga meminta seluruh ASN segera mengaktifkan akun Coretax, memiliki kode otorisasi atau sertifikat elektronik, serta menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu paling lambat 28 Februari 2026 pukul 23.59 WIB.

Menurutnya, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab dan keteladanan aparatur negara. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan publik, pendidikan, hingga kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengungkapkan baru sekitar 10.000 ASN Pemerintah Provinsi Lampung yang mengaktifkan akun Coretax. Padahal, total ASN, baik PNS maupun PPPK, mencapai sekitar 25.000 orang.

"Artinya baru seperempat yang aktif. Karena itu, Pak Gubernur meminta agar ini dipastikan langsung dan segera ditindaklanjuti oleh seluruh OPD," ucapnya.

Ia mencontohkan Dinas Pendidikan yang memiliki sekitar 12.500 ASN atau hampir setengah dari total pegawai di lingkungan Pemprov Lampung. OPD dengan jumlah pegawai besar diminta bergerak cepat agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan.

Pemprov Lampung bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menyiapkan pendampingan selama dua hari, 25–26 Februari 2026, di Gedung Pusiban. Tim DJP akan memberikan asistensi langsung bagi ASN yang mengalami kendala dalam aktivasi akun maupun pelaporan SPT.

Marindo juga mengingatkan integrasi data Coretax dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Batas waktu pelaporan LHKPN adalah 30 Maret 2026, sehingga ketidaksesuaian data antara SPT dan LHKPN berpotensi menimbulkan persoalan administratif.

Selain itu, ia menyoroti kewajiban pelaporan pemotongan pajak PPh Pasal 21, 23, 24, dan 25 oleh bendahara dan pejabat pengelola keuangan. Menurutnya, meskipun pemotongan dilakukan melalui sistem keuangan daerah, pelaporan tetap harus disampaikan secara terpisah.

"Tahun lalu ada kendala data sehingga berdampak pada akurasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari PPh 21. Ini harus menjadi perhatian agar penerimaan daerah tidak berkurang," ujarnya.

Sementara itu, Penyuluh Pajak Madya DJP Bengkulu dan Lampung, Teguh Sriwijaya, menjelaskan 2026 menjadi tahun pertama penerapan sistem Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Sistem ini menggantikan DJP Online yang telah digunakan sekitar satu dekade terakhir.

Menurut Teguh, wajib pajak harus membuat akun baru dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan lagi NPWP 15 digit seperti sebelumnya. Selain itu, pengguna diwajibkan membuat kata sandi dengan standar keamanan lebih tinggi serta memiliki kode otorisasi sebagai pengganti tanda tangan manual.

"Setelah akun dan kode otorisasi dibuat, pelaporan SPT bisa dilakukan. Bukti potong dapat diakses melalui menu 'Portal Saya' dan 'Dokumen Saya', sehingga tidak perlu menginput ulang data,' kata Teguh.

Ia menambahkan, bagi pasangan suami istri dengan NPWP istri nonaktif, pelaporan SPT dilakukan melalui akun suami. Namun, seluruh penghasilan dan harta tetap wajib dilaporkan secara lengkap, baik yang diperoleh dari gaji maupun usaha atau sumber lainnya.

Teguh memastikan tim DJP akan memberikan pendampingan hingga wajib pajak memperoleh bukti penerimaan elektronik. "Semboyan kami, kami bantu sampai berhasil," ujarnya. 

Read More

Melalui Forum RKPD 2027, Pemprov Lampung Dorong Pembangunan Infrastruktur, Pertanian, dan Layanan Dasar

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, bertempat di Balai Keratun Lantai III, Rabu (25/2/2026).

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Lampung menekankan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk menjaring masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan guna menjawab tantangan birokrasi dan keterbatasan pendanaan daerah.

"Kita sadari bersama bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun pengalaman menunjukkan bahwa salah satu titik lemah dari birokrasi adalah kecepatan ritme regulasi yang sering berjalan lebih lambat dibandingkan dengan dinamika tantangan atau pembangunan yang terjadi di masyarakat," ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan sambutan Gubernur.

Gubernur selanjutnya menyampaikan bahwa arah pembangunan Lampung tahun 2027 akan difokuskan pada sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan pencapaian visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas". Fokus kolaborasi akan ditarik hingga ke tingkat desa.

"Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program-program lainnya," lanjutnya.

Terkait indikator makro ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% dan tingkat kemiskinan Lampung yang mencetak sejarah dengan menyentuh angka single digit yakni 9,66%. Namun, pemerintah memberikan catatan khusus pada kantong kemiskinan yang masih terpusat di wilayah perdesaan.

Menjawab tantangan tersebut, terdapat enam poin utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan tahun 2027, yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat serta menurunkan disparitas pendapatan di Provinsi Lampung.

2. Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil.

3. Pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dan berkelanjutan terutama mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan.

4. Dukungan program makan bergizi gratis yang bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar.

5. Mewujudkan pendidikan yang lebih baik, tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter sehingga setiap anak di Provinsi Lampung mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas.

6. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Lampung serta menciptakan Lampung yang bebas dari stunting.

"Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil," tegasnya.

Mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah", RKPD 2027 diharapkan menjadi pondasi kuat bagi percepatan pembangunan yang inklusif di Bumi Lampung. (*)

Read More