Lampung Tengah – Pemerintah Provinsi Lampung terus mempersiapkan langkah penanganan kerusakan jalan provinsi yang terjadi di sejumlah ruas, khususnya pada jalur Metro–Kota Gajah.
Kerusakan jalan tersebut dinilai semakin parah akibat curah hujan yang tinggi serta peningkatan volume kendaraan berat seiring membaiknya konektivitas jalan utama di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Tafiqullah, menjelaskan bahwa rampungnya pembangunan jalan dari Kota Gajah menuju arah Semarang dengan lebar enam meter berdampak pada meningkatnya arus lalu lintas secara signifikan. Kondisi ini turut memberi tekanan pada jalan-jalan penghubung di sekitarnya.
“Dampaknya terasa hingga ke ruas penghubung, termasuk Jalan Pattimura di Kota Metro, yang saat ini menerima beban kendaraan di luar kapasitas awal,” ujar Tafiqullah Saat ditemui dikantornya pada Rabu 7/1/2026.
Ia mengibaratkan penanganan kerusakan jalan seperti proses diagnosis dalam dunia medis. Menurutnya, diperlukan analisis menyeluruh untuk mengetahui penyebab utama kerusakan sebelum dilakukan perbaikan.
“Kalau dianalogikan seperti dokter, kita harus mendiagnosis dulu. Di lapangan terlihat jelas ada lonjakan kendaraan berat, dan musuh utama jalan aspal itu adalah air,” jelasnya.
Curah hujan tinggi menyebabkan air meresap ke dalam struktur perkerasan jalan, terutama pada ruas yang belum dilengkapi sistem drainase memadai. Kondisi ini mempercepat kerusakan, terlebih pada jalan yang sejak awal belum pernah dilapisi aspal, meski badan jalannya telah tersedia.
Saat ini, dari total 98 ruas jalan provinsi, sebanyak 62 ruas telah dilakukan perbaikan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah titik yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar karena belum pernah diaspal sama sekali. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat urgensi serta kemampuan anggaran daerah.
Tafiqullah mengakui, tantangan penanganan kerusakan jalan cukup kompleks. Selain keterbatasan anggaran, diperlukan koordinasi lintas sektor, baik pekerjaan yang dilakukan secara swakelola oleh tim internal, proyek yang dikontrakkan kepada pihak ketiga, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat di Jakarta.
“Tidak semua pekerjaan bisa dilaksanakan secara bersamaan. Ada jembatan, ada ruas jalan, dan ada proyek lain. Kalau dipaksakan paralel, justru bisa menghambat mobilitas masyarakat,” katanya.
Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kondisi jalan rusak, yang berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk akses ke pasar dan fasilitas umum.
“Kami mohon doa dan dukungan masyarakat. PR kita memang masih banyak, namun kami berkomitmen menyelesaikannya secara bertahap dan secepat mungkin,” pungkasnya.
