Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dinilai berhasil menjadi penengah sekaligus penyelamat di tengah berbagai gejolak publik terhadap sejumlah kebijakan strategis pemerintah maupun DPR. Penilaian ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Menurut Toto, tidak semua elit politik memiliki sensitivitas tinggi dalam merespons cepat protes publik. Namun, Dasco disebut sebagai pengecualian. “Dasco adalah politisi dengan kemampuan improvisasi di atas rata-rata, terutama ketika menghadapi kebijakan publik yang menuai reaksi keras masyarakat,” ujar Toto.
Salah satu contoh yang disorot adalah sikap Dasco saat meredam unjuk rasa yang menuntut pembubaran DPR RI terkait pemberian fasilitas berlebih bagi anggota dewan. Hanya sehari setelah aksi berlangsung, Dasco langsung menyampaikan klarifikasi bahwa tunjangan perumahan DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan hanya berlaku hingga Oktober 2026, sehingga mampu meredakan amarah publik.
Selain itu, Toto juga menyinggung langkah Dasco dalam meredam polemik royalti musik yang sempat membuat pengusaha restoran dan hotel takut memutar musik karena khawatir terkena denda. “Sekarang mereka sudah bebas memutarnya kapan saja,” jelasnya.
Dasco juga disebut berperan penting dalam menengahi sengketa wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara, serta dalam merespons isu kelangkaan LPG dengan kebijakan distribusi kembali ke pengecer.
Atas sejumlah kiprah tersebut, Toto menilai wajar jika Presiden Prabowo Subianto memberi kepercayaan lebih kepada Dasco, termasuk sebagai jembatan komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan publik. Apalagi, Dasco dinilai memiliki komunikasi publik yang tenang dan dekat dengan kalangan aktivis.
“Dasco pandai membaca psikologi publik. Jika ada tren menuju kemarahan masyarakat, ia cepat mengambil sikap pro rakyat. Presiden pun bisa menerima dampak positifnya tanpa terseret efek negatif,” ungkap Toto.
Toto menambahkan, gaya komunikasi Dasco ini seharusnya ditiru oleh menteri maupun kepala daerah. Ia mencontohkan kasus program Makan Bergizi Gratis yang sempat tenggelam pemberitaannya karena publik lebih fokus pada isu keracunan. “Seharusnya menteri dan kepala daerah bisa menjadi ‘juru bicara presiden’ di wilayah masing-masing,” tandasnya.
