Kunker Komisi V DPR RI, Gubernur Mirza Dorong Dukungan APBN untuk Infrastruktur dan Transportasi

Bandar Lampung ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah usulan konkret terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi kepada Komisi V DPR RI.

Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Hamka B. Kady, terkait peninjauan sarana infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung, bertempat di Lamban Sabah Resto, Kamis (29/1/2026).

​Dalam paparannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat krusial mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Dengan APBD Provinsi Lampung yang hanya berkisar Rp6,9 triliun, percepatan pembangunan infrastruktur strategis sulit terealisasi tanpa intervensi Pemerintah Pusat.

​"APBD Provinsi Lampung sangat tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur secara masif sendirian. Oleh karena itu, kami menyusun beberapa usulan prioritas yang kami harap dapat diperjuangkan oleh Komisi V," ujar Gubernur Mirza.

​Adapun poin-poin usulan konkret yang disampaikan Gubernur kepada Komisi V DPR RI meliputi :

*​1. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Nasional*

Gubernur menyoroti beban jalan di Lampung yang berat akibat tingginya arus logistik komoditas pertanian dan batu bara. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan pelebaran jalan pada ruas strategis, khususnya jalur Bandar Lampung – Tanggamus – Biha. Selain itu, Gubernur juga mengusulkan peningkatan status beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional, seperti liwa -  sumsel, agar standar kemantapan jalan dapat terjaga melalui APBN.

*​2. Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda (Double Track)*

Guna mengurangi beban jalan raya dan memperlancar arus logistik, Gubernur mengusulkan pembangunan jalur kereta api ganda (double track) pada segmen Giham – Martapura – hingga wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Sukamenanti - kotabumi. Pembangunan ini ditujukan untuk memisahkan jalur kereta penumpang dan kereta logistik (babaranjang), sehingga efisiensi transportasi barang meningkat signifikan.

*​3. Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) untuk Bandar Lampung*

Menanggapi kepadatan lalu lintas di Ibu Kota Provinsi, Gubernur mengajukan permohonan pengadaan armada dan sistem transportasi massal berupa Bus Rapid Transit (BRT).

"Di Kota Bandar Lampung saat ini tidak ada transportasi massal yang memadai. Kami membutuhkan penyediaan BRT untuk melayani mobilitas masyarakat dan mengurai kemacetan," tegas Gubernur.

*​4. Akses Infrastruktur Kawasan Kota Baru*

Gubernur juga meminta dukungan prioritas anggaran untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan "Kota Baru" seluas 1.300 hektar. Kawasan ini diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat pendidikan terpadu yang akan menampung 10 universitas serta berbagai pusat diklat, sebagai solusi jangka panjang atas kepadatan Kota Bandar Lampung.

*​5. Konektivitas Jalan Tol ke Pelabuhan dan Kawasan Industri

Terakhir, Gubernur menekankan pentingnya memecahkan masalah bottleneck logistik dengan membangun akses langsung yang menghubungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan pelabuhan dan kawasan industri, yaitu pembangunan jalan tol lematang - pelabuhan panjang. Hal ini dinilai vital untuk mendukung status Lampung sebagai daerah hilirisasi pangan nasional. 

Read More

Respon Cepat Redam Amarah Publik, Sufmi Dasco Dipuji Jadi Jembatan Rakyat dan Presiden

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dinilai berhasil menjadi penengah sekaligus penyelamat di tengah berbagai gejolak publik terhadap sejumlah kebijakan strategis pemerintah maupun DPR. Penilaian ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Menurut Toto, tidak semua elit politik memiliki sensitivitas tinggi dalam merespons cepat protes publik. Namun, Dasco disebut sebagai pengecualian. “Dasco adalah politisi dengan kemampuan improvisasi di atas rata-rata, terutama ketika menghadapi kebijakan publik yang menuai reaksi keras masyarakat,” ujar Toto.

Salah satu contoh yang disorot adalah sikap Dasco saat meredam unjuk rasa yang menuntut pembubaran DPR RI terkait pemberian fasilitas berlebih bagi anggota dewan. Hanya sehari setelah aksi berlangsung, Dasco langsung menyampaikan klarifikasi bahwa tunjangan perumahan DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan hanya berlaku hingga Oktober 2026, sehingga mampu meredakan amarah publik.

Selain itu, Toto juga menyinggung langkah Dasco dalam meredam polemik royalti musik yang sempat membuat pengusaha restoran dan hotel takut memutar musik karena khawatir terkena denda. “Sekarang mereka sudah bebas memutarnya kapan saja,” jelasnya.

Dasco juga disebut berperan penting dalam menengahi sengketa wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara, serta dalam merespons isu kelangkaan LPG dengan kebijakan distribusi kembali ke pengecer.

Atas sejumlah kiprah tersebut, Toto menilai wajar jika Presiden Prabowo Subianto memberi kepercayaan lebih kepada Dasco, termasuk sebagai jembatan komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan publik. Apalagi, Dasco dinilai memiliki komunikasi publik yang tenang dan dekat dengan kalangan aktivis.

“Dasco pandai membaca psikologi publik. Jika ada tren menuju kemarahan masyarakat, ia cepat mengambil sikap pro rakyat. Presiden pun bisa menerima dampak positifnya tanpa terseret efek negatif,” ungkap Toto.

Toto menambahkan, gaya komunikasi Dasco ini seharusnya ditiru oleh menteri maupun kepala daerah. Ia mencontohkan kasus program Makan Bergizi Gratis yang sempat tenggelam pemberitaannya karena publik lebih fokus pada isu keracunan. “Seharusnya menteri dan kepala daerah bisa menjadi ‘juru bicara presiden’ di wilayah masing-masing,” tandasnya.

Read More

Dampingi Anggota DPR RI serahkan Alsintan, Bupati Novriwan Berharap Bisa Dimanfaatkan Untuk Tingkatkan Hasil Pertanian

Tubaba — Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ir. Novriwan Jaya, S.P, mendampingi Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. Hi. Hanan A. Rozak, M.S, dalam acara penyerahan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Kelompok Tani (Poktan) yang berlangsung di UPJA Pulung Makmur, Tiyuh Pulung Kencana, pada Rabu (5/3).

Dalam sambutannya, Bupati Novriwan Jaya mengucapkan terima kasih kepada Hanan A. Rozak, M.S, atas dukungan yang diberikan oleh DPR RI untuk Kelompok Tani di Kabupaten Tubaba.

"Semoga bantuan Alsintan ini dapat memberikan manfaat, terutama dalam meningkatkan hasil pertanian di Tubaba. Kami berharap bantuan seperti ini dapat berlanjut di masa depan demi mendukung pencapaian swasembada pangan yang lebih optimal di wilayah kami," ujar Bupati Novriwan.

Bupati juga berharap agar seluruh kelompok tani dapat memanfaatkan bantuan Alsintan secara maksimal.

"Saya harap Alsintan ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus dan anggota kelompok tani. Pemerintah daerah akan terus mendampingi dan memberikan dukungan agar Alsintan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mencapai swasembada pangan di Kabupaten Tubaba," tambahnya.

Sementara itu, Hanan A. Rozak, M.S, menjelaskan bahwa bantuan Alsintan tersebut terdiri dari 15 unit traktor roda dua yang akan diberikan kepada 3 Poktan di Kecamatan Batu Putih, 4 Poktan di Kecamatan Gunung Terang, 6 Poktan di Kecamatan Lambu Kibang, dan 2 Poktan di Kecamatan Pagar Dewa. Selain itu, terdapat 3 unit traktor roda empat yang akan disalurkan untuk 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Lambu Kibang, dan Kecamatan Pagar Dewa.

"Dengan adanya bantuan Alsintan ini, kami berharap pendapatan petani dapat meningkat. Kami juga mengajak petani untuk mulai menanam Padi Gogo di lahan kering, bahkan di pekarangan rumah, guna mendukung ketahanan pangan di daerah ini," pungkas Hanan A. Rozak.(*)

Read More

H. Aprozi Alam Dorong Penyaluran Bantuan untuk Korban Banjir di Bandar Provinsi Lampung

Bandar Lampung, 18 Januari 2025 – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, H. Aprozi Alam, menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat Provinsi Lampung yang terdampak banjir. Melalui sinergi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bantuan kemanusiaan berhasil disalurkan kepada korban banjir di Bandar Lampung.

Dalam keterangan persnya , H. Aprozi Alam menyampaikan rasa prihatin mendalam atas musibah yang terjadi di Bandar Lampung. “Sebagai wakil rakyat dari Provinsi Lampung, saya merasa bertanggung jawab untuk memastikan bantuan dari pemerintah pusat dapat segera menjangkau saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Bantuan ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat,” ujar H. Aprozi Alam.

Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, perlengkapan tidur, obat-obatan, pakaian, dan layanan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Selain itu, BNPB turut memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan yang diperlukan dalam proses evakuasi serta pemulihan pasca-banjir.

H. Aprozi Alam menambahkan, “Meminta Kepada Masyarakat untuk dapat selalu waspada sampai bulan februari, bahwa berdasarkan hasil kajian BMKG provinsi Lampung Curah hujan cukup tinggi, saya memastikan bantuan ini tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran”,.

Banjir yang melanda Bandar Lampung telah merendam ratusan rumah dan menyebabkan banyak warga mengungsi. Dalam pernyataannya, H. Aprozi Alam mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya mitigasi bencana.

“Kita harus bekerja bersama, baik masyarakat maupun pemerintah, untuk mengatasi dampak bencana ini sekaligus mencegah kejadian serupa di masa depan dengan lebih memperhatikan pengelolaan lingkungan,” tegasnya.

Langkah H. Aprozi Alam bersama Kemensos dan BNPB ini menjadi bukti konkret sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.(*)

Read More

Geram!! Lapdu Tidak Ada Kejelasan, LSM GMBI Kirim Surat Resmi Ke JAMWAS Kejagung Dan Komisi III DPR-RI

GK, Lampung Barat - Merasa Geram Dengan Laporan Dugaan (LAPDU) yang terkesan tidak ada kejelasan di Kejati Lampung, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lampung Barat berinisiatif kirim surat tembusan secara langsung ke Kejaksaan Agung Dan DPR-RI.

Hal itu terungkap berdasarkan pernyataan resmi dari LSM GMBI Distrik Lampung Barat yang disampaikan oleh Divisi Humas Hilman saat dijumpai di Kantor GMBI yang beralamatkan di Jalan Liwa-Krui Pekon Kubuperahu, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Selasa (24/9/2024)

Menurut Hilman bahwa pihaknya  akan meneruskan laporan DPRD Lampung Barat ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) sebagai bentuk tindak-lanjut dari laporan sebelumnya ke Kejati Lampung.

"Benar, berdasarkan rapat intern pada hari Kamis 19/September/2024 kemarin di Kantor LSM GMBI Lampung Barat dan diputuskan untuk meneruskan laporan ke Kejagung Dan Komisi III DPR-RI," ungkapnya.

Lebih lanjut Hilman juga membeberkan bahwa saat ini pihaknya sedang mempersiapkan surat dan juga bukti-bukti yang akan dibawa sebagai laporan lanjutan.

"Untuk suratnya sedang disiapkan dan akan diantarkan langsung oleh Ketua kami Dedi RK Susanto ditemani oleh Pengurus Wilter Provinsi Lampung, sekalian juga menyerahkan bukti-bukti yang ada sama kami terkait penggunaan anggaran di Seketariatan DPRD Lambar mulai tahun 2021-2024," beber Hilman.

Selain meneruskan laporan Ke Jaksa Agung Muda Pengawasan, LSM GMBI juga akan mengantarkan surat resmi ke Komisi III DPR-RI.

"Kita juga akan berkirim surat resmi ke Komisi III DPR-RI, karena Komisi III merupakan yang membidangi Hukum, Ham dan Keamanan," jelas Hilman.

Dilain pihak Heri Prasojo SH, selaku Ketua Wilter LSM GMBI Provinsi Lampung saat dikonfirmasi oleh media ini juga membenarkan bahwa pihaknya telah menerima salinan resmi notulen rapat dari salah satu Distriknya.

"Ya benar, kemarin saya selaku Ketua Wilter sudah menerima salinan resmi notulen rapat dari salah satu distrik kami di Lampung Barat," kata Heri Prasojo mengakui.

Heri Prasojo secara tegas mengatakan dukungannya atas apa yang dilakukan oleh Ketua Distrik Lambar dan menyampaikan bahwa akan menugaskan salah-satu pengurus Wilter untuk menemani saat berkirim surat ke Kejagung dan DPR-RI.

"Saya mendukung penuh apa yang di lakukan oleh ketua distrik lambar dan saya juga menugaskan salah satu pengurus wilter untuk menemani kawan-kawan dari Lambar ke jakarta," tutupnya.

Pelaporan demi pelaporan dibuntuti oleh adanya dugaan KKN di lingkup DPRD Lampung Barat, seperti telah diberitakan sebelumnya diberbagai media online, terkait adanya dugaan yang terjadinya yakni perjalanan dinas fiktif di DPRD berawal dari nyanyian salah satu Anggota DPRD Ridwan Effendi, Anggota PAW DPRD Lambar dari Fraksi PKB. Yang dengan lantang mengatakan ada dugaan mark-up anggaran baik perjalanan dinas maupun pengadan Pin Emas DPRD Lambar. (Red)

Read More

DPP GASAK dan 21 Elemen Rakyat Lampung Bersamai Mahasiswa dalam Lampung Menggugat

GK, Lampung - DPP GERAKAN SOLIDARITAS ANALISIS KEBIJAKAN (GASAK) dan 21 ELEMEN RAKYAT LAMPUNG, membersamai mahasiswa yang tergabung dalam Lampung menggugat. Jumat (23/8/2024)

"Mendesak DPR RI tidak melawan dan mengubah Keputusan Mahkamah Konstitusi Dan Mendesak KPU Mengeluarkan PKPU sesuai Keputusan MK No 60/PUU-XXII/2024"

Indonesia sebagai negara Demokrasi, Indonesia sebagai Negara berdaulat, Indonesia sebagai negara hukum, yang berjalan diatas Konstitusi. Saat ini kedaulatan rakyat telah direnggut ileh para Wakil Rakyat itu sendiri, menyikapi kegentingan situasi Nugara dalam 3 hari terakhir ini dengan penuh keprihatinan yang mendalam Kami dari Elemen Rakyat Lampung menilal bahwa telah terjadinya krisis konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari kearoganan para Wakil Rakyat Der Ri yang telah melakukan pengkhianaten terhadap Rakyat dengan cara melakukan pembangkangan secara fulgar terhadap konstitusi atas putusan MK No. 60/PUU-XXII/2004 dan No. 70/PUU-XXII/2024.

Seperti diketahui bersama se-Indonesia Raya pada saat ini DPR RI melaksanakan pembahasan revisi Undang Undang pemilihan Kepala Daerah dengan mengabaikan putusuan MK No. 60/FUU-XXII/2004 dan No. 70/PUU-XXII/2024 sehari setelan putusan tersebut di putuskan, kami sebagai anak bangsa menilai dengan seksama tingkah polah tercela yang di perlihatkan oleh para anggota DPR itu, tak lain dan tak bukan merupakan pengkhianatan terhadap konstusi, Pengkhiatan terhadap kakyat, serta telah menginjak-injak Kedaulatan Rakyat

Mari kita cermati bersama bahwa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk seimua Lembaga Negara.

2. Pembahasan revisi Undang Undang pemilihan Kepala Daerah dengan mengabaikan putusan MK No. 60/PLIU- XX/2004 dan No. 70/PUU-XXII/2024 sehari setelah di putusian, nyata nyata DPR sangat mencideral sikan Kenegarawanan.

3. Perubahan-perubahan tersebut berpotensi menimbulkan sengleta antara Lembaga Negara seperti Mahkama Konstitusi versus DPR sehingga kelak hasil Pilkada justru akan merugikan seluruh Ele nen Masyarakat karena bersifat kontraproduktif dan akan menimbulkan kerusakan kehidup ber-Negara.

4. Konsekuensi yang tak terelakkan adalah runtuhnya kewibawaan legara, Lembaga-Lembaga Negara, dan hukum akan merosot ke titik nadir terendah bersamaan dengan rumihnya Kedaulatan atas polah DPR RI yarg menientingkan kepentingan kelompok dan probadi tanpa melihat Rakyat dan Negara secara utuh.

5. Kami geram atas pengkhiatan yang ditunjukkan oleh seluruh para Wakil Rakyat yang tidak terhormat tersebut, Kami sangat prihatin dan cemas akan masa depan Demokrasi yang kini aku dihancurkan oleh mereka yang nyala telah mendapatkan Mandat Rakyat, para anggota Dewan yang semestinya mengawal dan menjamin keberlangsungen Reformasi justru telah berkhianat dengan menolak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan untuk menjaga Demokrasi di negeri ini.

Kondisi saat ini merupakan kondisi genting, sehingga kami perlu menyikapi kepentingan tersebut dengan menghimbau semua Lembaga Negera terkait untuk:

1. Menghentikan Revisi UU Pilkada

2. Bertindak arif, adil, dan bijaksana dengan menjunjung nilai nilai Kenegarawanan

3. Meminta KPU segera melaksanakan putusan MK No. 60 dan 70 tahun 2024 demi terwujudnya kedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila.

4. Negara harus didukung agar tetap tegar dan kuat dalam menjalankan konutusi sesuai dengan Perundang Undangan, serta mengingatkan secara tegas bahwa kedaulatan Rakyat adalah berdasarkan Pancasila

Demikian Pernyataan Sikab ini Kami Sampaikan.

Satu Kata dari Kami LAWAAAAN!!!. (*)

Read More

SABAM Sinaga Kembali Beraksi Melakukan Kejahatan Pemilu

GK, Sumut - Aksi penggelembungan suara oleh Caleg DPR RI Partai Demokrat Dapil Sumut II, SABAM Sinaga kembali terungkap. Kali ini terciduk di Kecamatan Merbau, Labuhan Batu Utara. Di Kecamatan itu, pada model C1, SABAM terlihat mendapatkan suara sebanyak 115. Tapi pada rekap model D hasil, ia berhasil menyulap angka hingga meraup 2.000 lebih suara.

Sebuah penggelembungan yang fantastis.

Dalam memuluskan aksinya, menurut Novelis Pangaribuan, dari Forum Transparansi Sumatera Utara (Fotsu), SABAM telah menyuap oknum Komisioner KPUD Labura sebesar Rp 1 Milyar.

Kejahatan pemilu ini pun telah direkayasa sejak 1 minggu terakhir.

Dengan penggelembungan suara sebesar itu, kasus ini patut menjadi atensi nasional. Dan Bawaslu seharusnya proaktif dan berani bertindak tegas terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan para oknum penggelembung suara.*

Read More

Makin Merakyat, Caleg Demokrat Ike Edwin Hadiri Undangan Pernikahan Warga

GK, TANGGAMUS - Kedekatan terhadap rakyat terus diperlihatkan bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR-RI dari Partai Demokrat, Ike Edwin. Ini dibuktikan dengan intensitas politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Dang Ike itu yang rajin memenuhi undangan warga, termasuk undangan resepsi pernikahan.

Seperti yang dilakukan hari ini, Dang Ike mendatangi pesta pernikahan warga masyarakat Buay Nyerupa di Betung, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus. Selain memanjatkan doa kebahagiaan bagi kedua mempelai, Dang Ike juga diajak warga dan keluarga pengantin untuk mengabadikan momen dengan foto bersama.

“Sebuah penghargaan dari warga karena diundang menghadiri resepsi pernikahan. Insya Allah kebersamaan dan kedekatan dengan rakyat ini akan senantiasa terjaga hingga kelak menjadi wakil rakyat," ujar Dang Ike.

Selain undangan resepsi pernikahan, Dang Ike juga sering menerima undangan silaturahmi maupun kedatangan tamu dari warga di Lamban Gedung Kuning (LGK). Tidak hanya di Bandar Lampung, tetapi juga dari beberapa wilayah lain di Provinsi Lampung.

Intensitas Dang Ike yang rajin menemui warga ini senada dengan pandangan Ketua Umum (Ketum) Laskar Lampung Indonesia (LLI) Ir Nerozelli Agung Putra. Nero mengatakan agar terpilih di parlemen, calon legislatif mesti rajin turun lapangan menemui calon pemilihnya.

Dang Ike merupakan salah satu caleg DPR RI dari partai Demokrat yang bertarung di pemilu 2024 mendatang. Pria kelahiran 10 Desember 1961 ini mengincar kursi DPR RI  di daerah pemilihan Lampung 1 yang meliputi Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Kota Metro. Beberapa lembaga survei menempatkan Dang Ike sebagai salah satu caleg potensial yang berpeluang lolos ke DPR RI.

Dalam kegiatan tersebut Caleg DPR RI Dang Ike dari partai Demokrat dengan nomor urut 4  tersebut mengucapkan terimaksihnya kepada tuan rumah yang telah bersedia mengundang dirinya untuk menghadiri acara tersebut.

"Terimakasih atas undangannya untuk menghadiri acara ini yang tujuannya  untuk menyambung tali silaturahmi dan menambah keakraban antara Calon Wakil Rakyat dengan masyarakat. Karena kemungkinan di Kampung ini sebagian belum ada yang mengenali dengan calon wakilnya," kata Dang Ike.

Sementara itu dalam kegiatan tersebut,  orang tua  dari Aseptia Wardana S.Pd., yaitu Ahmad Juswar gelar Pangeran Mangku Marga dan Armawati adok Ratu Ayu Cahya Marga menghaturkan terimakasih kepada Dang Ike yang telah berkenan hadir di acara Resepsi pernikahan anaknya.

"Saya beserta keluarga besar menghaturkan terima kasih atas berkenannya Dang Ike memenuhi undangan kami dalam acara resepsi pernikahan anak kami ini," ujarnya.

Selanjutnya menurut Sohibul hajat, merupakan suatu kebanggaan dan kehangguman bagi keluarga besar Ahmad Juswar gelar Pangeran Mangku Marga atas kehadiran Dang Ike beserta rombongan.

"Merupakan kehormatan, kebanggaan dan kehangguman bagi keluarga besar kami atas kehadiran Dang Ike beserta rombongan dalam acara resepsi pernikahan anak kami ini." Pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri beberapa penyimbang adat yang ada di kota agung, Kabupaten Tanggamus.

1. Dari pekon Way Nipah, Barlian gelar Pangeran Mangku Marga.

2. Dari pekon Guring, Mursani gelar Dalom Penyimbang Marga.

3. Dari pekon Way Kerap Bandar Agung, Amrah Bangsawan gelar Pangeran Langguk Batin.

4. Dari pekon Gunung Doh, Rozi Zaini gelar Dalom Perwira.

5. Dari pekon Sanggi Unggak, Syahlan gelar Pangeran Ratu Semaka.

6. Dari pekon Padang Ratu, Suttan Paksi Semaka.

7. Dari Pekon Negeri Ratu Paksi Benawang, Alhuda gelar Pangeran Wira Utama Suttan Khaja di Lampung.

8. Dari Pekon Kagungan, Picis gelar Batin Bangsawan.

Selain resepsi pernikahan, acara tersebut sekaligus pemberian gelar (adok) kepada kedua mempelai yang baru saja menikah yang merupakan generasi penerus dari Ahmad Juswar gelar Pangeran Mangku Marga dan Armawati gelar Ratu Ayu Cahya Marga.

Adapun gelar (adok) yang diberikan kepada  Aseptia Wardana S.Pd., diberi gelar Pangeran Penyimbang Bangsa Ratu. Sementara untuk sang istrinya Revi Silvia S.Pd., diberikan gelar Ratu Ayu Cahya Marga.

Untuk diketahui, Aseptia Wardana S.Pd. merupakan anak tunggal dari pasangan Ahmad Juswar gelar Pangeran Mangku Marga dan Armawati gelar Ratu Ayu Cahya Marga.

Menurut pantauan media, acara resepsi pernikahan sekaligus pemberian gelar (adok) berjalan dengan lancar, aman, kondusif. [Feby]

Read More

Ike Edwin Tunjukkan Keseriusannya Maju Caleg DPR RI Pada Pemilu 2024

GK, Lampung| Tokoh Adat asal Provinsi Lampung Dr H Ike Edwin S.H., M.H., M.M.,  menunjukkan keseriusannya untuk maju sebagai calon legislatif 2024 mendatang. Ia pun telah mengikuti tahapan serta melengkapi berbagai syarat yang ditentukan oleh KPU untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI dari Partai Demokrat.

Mantan Kapolda Lampung tahun 2016 ini, bakal bersaing merebut simpati masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung 1 yakni Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat dan Kota Metro.

Dang Ike sapaan akrabnya menegaskan, keseriusannya maju pada kontestasi itu dilandasi oleh niat ingin mengambil peran lebih luas dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan didasari semata-mata untuk ibadah.

Menurutnya, keseriusannya itu sebagai komitmen memenangkan Partai Demokrat untuk kursi di DPR RI. Doktor di bidang Hukum dari Fakultas Hukum, Univerisitas Hasanuddin Makassar ini mengaku sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk akan melakukan silaturahmi ke daerah pemilihan.

Tak hanya itu, Dang Ike juga mengaku bakal melakukan mapping apa yang benar-benar dibutuhkan serta keinginan masyarakat di Lampung pada umumnya dan Dapilnya pada khususnya Lampung Selatan, kota Bandarlampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat dan Kota Metro untuk mengetahui pasti kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

"Kita akan melakukan mapping dan mendengarkan aspirasi masyarakat Lampung pada umumnya dan Dapil Lampung 1 pada khususnya, apa saja yang benar-benar dikehendaki dan di butuhkan oleh masyarakat baik bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum dan pembangunan," ujar Dang Ike, Sabtu (2/9/2023).

Masih menurut Dang Ike, Dirinya mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI bukan untuk mencari kekayaan materi, namun untuk mencari manfaat bagi masyarakat dengan nilai ibadah.

"Kalau hanya untuk mencari kekayaan secara materi, saya tidak akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI. Tapi yang saya cari adalah bagaimana diri ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak dengan nilai ibadah sebagai bekal di akhirat kelak," ucapnya.

Karena menurutnya, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain.

"Ingat, kita tidak selamanya akan hidup di dunia ini. Untuk itu selagi kita masih diberikan oleh Allah umur dan kesehatan serta kemampuan, mari kita pergunakan untuk membantu masyarakat banyak. Bukankah sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak," terangnya.

Untuk itu Dang Ike juga berharap kepada masyarakat Lampung, untuk selektif dan cerdas dalam memilih wakilnya di legislatif pada pemilu 2024 nanti.

"Kepada saudara-saudaraku semuanya masyarakat Lampung, mari kita pergunakan hak suara kita pada pemilu 2024 mendatang dengan sebaik-baiknya, dengan selektif dan cerdas dalam memilih wakil rakyat baik di DPR-RI,  DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota." Tandas Dang Ike. [Feby]

Read More

OPINI : Janji Politisi Jangan Seperti Permen Karet, Yang Hanya Manis Diawal

GK, OPINI - Pesta demokrasi yang dinantikan semakin dekat, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini nama-nama Calon Legislatif (Caleg) sudah marak diperbincangkan. Dari berbagai partai peserta pemilu baik caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun DPD.

Sekarang ini sudah banyak upaya yang dilakukan oleh para caleg baik incumben maupun pemula untuk menarik perhatian maupun simpati masyarakat pemilih agar dapat memilih dirinya pada saat pemungutan suara pada pemilu nanti.

Upaya tersebut mulai dari mensosialisasikan diri, membagikan kartu nama caleg, memasang banner yang dipasang di batang-batang pohon sepanjang jalan maupun di depan kuburan serta memasang baleho maupun Billboard disudut-sudut kota dan kabupaten, memasang iklan di media massa maupun media sosial dengan berbagai tagline maupun jargon untuk meraih simpati masyarakat pemilih.

Namun hal itu tidaklah menjadi problem bagi kita masyarakat pemilih, yang terpenting masih dalam koridor aturan yang berlaku baik aturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu itu sendiri atau aturan yang ada pada pemerintah.

Seperti yang kita ketahui bahwa masa kampanye Calon Legislatif (Caleg) 2024 akan segera diselenggarakan. Mengutip dari detik.news informasi teknis penyelenggaraan kampanye pemilu 2024 telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, kampanye pemilu 2024 dimulai pada tanggal 28 November 2023, hari Selasa.

Pada saat kampanye calon-calon anggota legislatif baik DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-kota  akan menyampaikan visi dan misi serta janjinya ketika terpilih menjadi anggota legislatif, semoga saja apa yang disampaikan pada saat kampanye nanti tidak hanya menjadi wacana, tetapi anggota legislatif yang terpilih mampu merealisasikan visi dan misi maupun hal-hal yang dijanjikan pada saat kampanye. 

Kita memang sering disuguhkan janji manis oleh Calon Legislatif (Caleg) DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dan DPD  pada masa kampanyenya, banyak caleg yang hanya  memberikan harapan palsu kepada rakyat, memberikan janji manis, namun setelah terpilih mereka melupakan janjinya dan hanya menjadi sebuah wacana.

Makin dekatnya pesta demokrasi ini, penulis berharap bahwa janji-janji yang diucapkan oleh caleg  kelak tidak hanya seperti permen karet yang hanya manis di awal, namun bagaimana calon wakil rakyat ini mampu mensejahterakan rakyat dan juga menepati setiap janji yang diucapkan. Sebab, yang rakyat butuhkan bukan seberapa banyak janji namun seberapa jauh kinerja dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang dijanjikan kepada masyarakat ketika masa kampanye.

Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Lampung, dimana pada saat berkampanye Gubernur Lampung yang terpilih pada periode ini 2019/2024 menjanjikan akan mempercepat perbaikan infrastruktur jalan dan pemeliharaannya, namun hingga di penghujung masa jabatannya tidak terealisasikan, dan pada akhirnya diambil alih oleh pemerintahan pusat.

Jadi diharapkan para calon anggota legislatif ini nantinya dapat merealisasikan janji-janjinya serta menjalankan fungsinya dengan baik dan benar agar kepercayaan masyarakat tetap ada kepada eksekutif maupun legislatif.

“Jadilah orang yang tidak ingkar dengan janji sebab kepercayaan lahir dari sebuah janji yang terealisasi, dan jangan jadi orang munafik sebab  ciri-ciri orang munafik adalah jika berjanji dia ingkar dan jika diberikan kepercayaan dia tidak amanah dan ketika berbicara selalu bohong."  sekian dari penulis semoga Lampungku dan Indonesiaku jadi lebih baik.[red]

Read More

Dr. H. Ike Edwin Maju Jadi Caleg DPR RI Dapil Lampung 1 dari Partai Demokrat

GK, BANDARLAMPUNG | DR Hi Ike Edwin SH MH memastikan bakal maju dalam pemilihan anggota DPR RI pada pemilu legislatif tahun 2024 mendatang.

Purnawirawan Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen)  polisi tersebut akan maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Lampung 1 yang meliputi Kabupaten Lampung Selatan, kota Bandarlampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat dan kota Metro.

Nama Ike Edwin sudah didaftarkan oleh DPP Partai Demokrat ke KPU RI.

Ike Edwin yang akrab disapa Dang Ike mengatakan, pencalonan dirinya sebagai Caleg DPR RI ini merupakan panggilan jiwa untuk terus mengabdikan diri pada masyarakat, bangsa dan negara.

"Saya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI ini merupakan panggilan jiwa untuk terus mengabdikan diri untuk masyarakat, bangsa dan negara dengan niat ibadah," ujar Dang Ike, Rabu (24/05/2023).

Walaupun terasa berat dalam perjuangan menembus Senayan, namun Dang Ike tetap yakin dan semangat demi pengabdian dan ibadah.

"Walaupun terasa berat, namun saya tetap optimis dan semangat, apa lagi masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam memilih Wakil mereka di parlemen nanti, masyarakat sudah tahu mana yang betul-betul ingin bekerja dan berjuang untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya sekedar kepentingan pribadi maupun kelompok," ungkap Dang Ike.

Terlebih dirinya mengklaim telah banyak mendapatkan dukungan dan Doa dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh Adat, kaum ibu-ibu dan milenial.

"Alhamdulillah dukungan dan Doa sudah mengalir dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari berbagai tokoh, kaum ibu-ibu dan juga kalangan milenial yang berharap saya bisa mewakili masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan di parlemen nanti," kata Dang Ike.

Semua itu menurut Dang Ike, berkat silaturahmi dirinya dengan berbagai kalangan masyarakat selama ini, sehingga visi dan misi yang akan dia jalankan jika terpilih nanti sudah sedikit demi sedikit disampaikan kepada masyarakat.

"Semenjak saya purna tugas dari Kepolisian memang sudah intens berkomunikasi dan berinteraksi serta bersilaturahmi dengan berbagai kalangan masyarakat, dan pada kesempatan itu kita gunakan untuk berdiskusi dalam memetakan permasalahan yang ada di masyarakat maupun bangsa ini, sehingga timbullah ide, gagasan dan pemikiran serta aspirasi yang dijadikan sebagai visi dan misi saya dalam mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI nanti," tutur Dang Ike.

Berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat perlu untuk diperjuangkan dan di selesaikan secara politik.

"Banyak permasalahan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini yang perlu diperjuangkan dan diselesaikan secara politik, terutama tingkat kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, pendidikan dan kesehatan masyarakat maupun kemajuan daerah dan bangsa," jelas Dang Ike.

Dan semua itu diperlukan orang-orang yang mempunyai komitmen, integritas dan kemauan serta niat yang baik  dalam bekerja dan berjuang untuk mewujudkan harapan masyarakat.

"Semua harapan masyarakat, bangsa dan negara itu bisa terwujud jika yang duduk di parlemen nanti adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai komitmen, integritas dan kemauan yang tinggi serta niat ibadah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak," tambah Dang Ike.

Lanjut Dang Ike, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu, jangan karena dilatarbelakangi oleh bayangan gaji besar, pasilitas cukup, tapi niatkan untuk mengabdi dan ibadah.

"Jika niat dan tujuan kita mencalonkan diri menjadi anggota legislatif itu semata-mata untuk beribadah dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ini, insya Allah Tuhan akan memberikan Ridho Nya, dan masyarakat akan memberikan amanah tersebut kepada kita,"  ucap Dang Ike.

Menurut Kapolda Lampung tahun 2016 dan mantan Dirtipikor Mabes Polri tersebut,  "Hidup itu bukan soal panjang pendek nya Usia, tetapi seberapa besar kita bisa membantu orang lain." Tutup Dang Ike. | (Feby)

Read More

Ike Edwin: Maju Di Pileg 2024 Merupakan Panggilan Untuk Berkiprah di Panggung Politik Nasional

GK, BANDAR LAMPUNG | Salah seorang Tokoh masyarakat dan tokoh Adat Lampung, DR Ike Edwin S.H., M.H., M.M., mengungkapkan visi misi dan hal yang melatarbelakangi dirinya akan maju menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029.

Sebagai seorang tokoh masyarakat dan tokoh Adat yang lahir dari keluarga bangsawan serta anak dan cucu dari para pejuang kemerdekaan Indonesia, Ike Edwin sangat memperhatikan hal apa saja yang menjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Perihal itulah, ia ingin memperjuangkan suara rakyat dengan cara maju menjadi calon Anggota DPR RI pada pemilu legislatif 2024 mendatang.

Saat ditemui di rumah kediamannya Lamban Gedung Kuning (LGK) jalan Pangeran Suhaimi Sukarame Bandar Lampung, Ike Edwin menyatakan dirinya akan maju sebagai calon legislatif (Caleg) pada pemilu tahun 2024, Minggu (14/5/2023).

"Insyaallah pada tahun 2024 nanti, saya akan mengikuti kontestasi politik dengan maju menjadi calon anggota legislatif DPR RI dari partai Demokrat untuk daerah pemilihan (Dapil) 1 Lampung yang terdiri dari 8 kabupaten/kota," ujar Dang Ike sapaan akrab mantan Kapolda Lampung 2016 tersebut.

Ia menyampaikan bahwa dirinya maju dilatarbelakangi oleh perhatian dan kepeduliannya yang besar terhadap kemajuan dan keadaan masyarakat  diberbagai hal.

Menurutnya, apalagi segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat diselesaikan dengan sebaik mungkin, seperti masalah kesehatan masyarakat baik, pendidikan masyarakat baik, ekonomi masyarakat baik, infrastruktur baik, penegakan hukum baik, otomatis semua lini pemerintahan didepannya akan berjalan normal.

"Adapun visi dan misi saya tentu mungkin tidak sama seperti caleg-caleg yang lainnya, yang jelas visi saya adalah "Memberikan Bukti bukan Janji" tentunya kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita sebagai wakil rakyat, sudah pasti yang pertama kita prioritaskan untuk kepentingan masyarakat," kata Dang Ike.

Lebih lanjut kata Dang Ike, Dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI merupakan panggilan untuk berkiprah di panggung politik Nasional sebagai bentuk pengabdian diri kepada bangsa dan negara serta ibadah.

"Saya meyakini bahwa jalur Parlementer ini merupakan salah satu media yang strategis untuk mewujudkan Baldatun Thoyyibatun Warohbun Ghofur, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat." Tutup mantan Dirtipikor Mabes Polri tersebut. | (Feby)

Read More

PKS Daftarkan Bakal Calon Anggota Legislatif dengan Karnaval Budaya

GK, Jakarta -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melakukan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR RI dan DPRD ke KPU dan KPUD serentak di Indonesia. 

Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri mengatakan khusus untuk pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR RI PKS akan dilaksanakan pada Senin 8 Mei 2023 sejak pukul 08.00 pagi. 

Mabruri mengungkapkan PKS akan menggelar karnaval budaya dengan pimpinan PKS akan berjalan kaki dari Taman Surapati ke ini kantor KPU. 

"Kita akan menampilkan karnaval budaya dengan langsung dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman dan Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy. Hadir juga calon-calon Anggota DPR RI dari PKS dengan langsung diantar masyarakat dari kalangan pemuda, petani, buruh, komunitas ojol, dan sebagainya," terang Mabruri. 

Mabruri menyebut karnaval budaya dipilih PKS untuk memastikan ajang pesta demokrasi Pemilu 2024 berjalan dengan suasana kegembiraan warga. Jangan sampai, ujar Mabruri, Pemilu dirusak oleh rasa saling menjatuhkan, maraknya berita bohong dan suasana yang tidak kondusif. 

"InsyaAllah PKS siap bersama rakyat mengawal proses Pemilu yang jujur, adil, transparan sekaligus menyenangkan," papar dia. 

Selain proses pendaftaran calon anggota DPR RI ke KPU Pusat, seluruh struktur PKS juga melakukan pendaftaran  calon anggota DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kota/kabupaten di seluruh Indonesia.(Feby)

Read More

HiIkmah Kritik Bima Jadi Triger Dialog Politik Pemda Lampung & Masyarakat

GK, BANDARLAMPUNG - Al Muzzammil Yusuf Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal dapil Lampung 1 yang juga Ketua Bidang Polhukam DPP PKS ikut menanggapi terkait pemuda asal Lampung, Bima Yudho Saputro yang dilaporkan ke Polda Lampung oleh  Advokat asal Lampung, Gindha Ansori Wayka yang juga pegawai Gubernur Lampung Arinal Djunaidi lantaran mengunggah video kritik soal terkait infrastruktur di Lampung berjudul 'Alasan Lampung Gak Maju-Maju', melalui akun TikToknya, Awbimax Reborn. 

Muzzammil mengatakan, Bima ini anak muda Lampung yang terdidik & kritis. Yg sedang  belajar jauh di negeri orang (Australia). Dia  memanfaatkan trend  medsos untuk mengkritik Pemerintah Daerah kelahirannya dengan gaya bahasa anak muda.  Substansi kritiknya bagus. Mungkin beberapa pilihan kata saja yg kurang pas. 

Muzzammil menilai hal itu bisa kita masalahkan tapi bisa juga kita maklumi. Kita maklumi karena kita nilai ekspresi tersebut lahir dari rasa   cinta & peduli  anak muda kepada  daerahnya. 

“Saya kira Pemda Lampung Timur,  Gubernur Lampung & Aparat Hukum bisa lebih bijak untuk collingdown. Tidak  perlu bawa ke ranah hukum. Berikan saja jawaban yang proporsional. Sehingga justru dari kritik Bima terjadi dialog publik. Dan publik bisa tahu agenda pembangunan  Pemda dengan berbagai  kesulitan & keterbatasannya Sambil tentu dg memperbaiki kinerja.”, Ujar Muzzammil yang juga Anggota Komisi I DPR RI.

Muzzammil menambahkan,  Wagub Lampung sudah menyambut dialog publik tersebut. Ini menjadi dinamika  yang bagus. Dengan cara ini justru akan baik untuk pelibatan  publik sehingga bisa menjadi sarana komunikasi politik Pemprov dan pemda  dan sekaligus bisa menggundang  perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Lampung, Bahkan bisa jadi dialog positif lintas generasi dengan tema kecintaan kepada Lampung. Sehingga Bima bisa terus tenang studi di Australia & terus bersikap kritis konstruktif, begitu juga keluaganya bisa tetap berjalan seperti biasa  tidak dikhawatirkan tentang dampak masalah kritik Bima tersebut. [Feby]

Read More

Hari Pers, Puan Minta Masyarakat Dukung Jurnalisme Sehat dan Berkualitas

GK, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran pers di era kemajuan informasi pada Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari. Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung jurnalisme sehat dan berkualiatas demi kemajuan pers nasional.

“Di tengah banjir bandang informasi, terutama dari media sosial, Pers Nasional harus semakin menguatkan posisinya sebagai ‘clearing house’ sehingga publik tidak terombang-ambing oleh desas desus dan berita hoax,” kata Puan, Rabu (8/2/2023).

Dengan banyaknya berita-berita hoax yang menyebar sedemikian rupa, insan pers diajak untuk mengedepankan praktik jurnalisme yang sehat. Puan mengingatkan, pers nasional mutlak harus memiliki kualitas dan independensi mengingat pers adalah pilar demokrasi keempat.

“Jurnalisme sehat dan bermutu juga sangat diperlukan menghadapi tahun politik,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Publik harus diajak berpikir kritis dan substantif sehingga kehadiran pers nasional memperkuat dan menyehatkan demokrasi,” imbuh Puan.

Dengan tema HPN 2023 ‘Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat', Puan mengajak masyarakat untuk mendukung eksistensi pers nasional. Menurutnya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung hadirnya pers nasional yang sehat dan berkualitas.

Salah satu contohnya, kata Puan, dengan berlangganan media-media massa yang sudah terbukti memiliki tradisi jurnalisme yang baik.

“Kita tahu saat ini banyak media berkualitas yang juga sudah bermigrasi ke digital, tapi sayangnya masih sedikit masyarakat yang memilih untuk berlangganan,” tutur mantan Menko PMK itu.

Padahal biaya berlangganan dari pembaca dapat menjadi modal bagi media untuk menghadirkan produk-produk jurnalistik yang bagus. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan untuk berkontribusi terhadap kemajuan pers nasional.

“Banyak media massa berkualitas yang kini menghadapi tantangan akibat beratnya beban produksi. Tak sedikit media besar bersejarah yang gulung tikar ataupun terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap insan-insan pers andal. Ini harus menjadi perhatian bersama,” sebut Puan.

Di sisi lain, cucu Proklamator RI Bung Karno ini mengajak seluruh insan pers untuk terus menanamkan nilai-nilai jurnalisme. Puan menyebut, pers harus terus menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Bagi insan pers, teruslah bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik. Hadirkanlah produk-produk jurnalisme yang sehat, berkualitas, serta bermartabat,” ujar lulusan ilmu komunikasi Fisip Universitas Indonesia (UI) tersebut.

“Selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Bekerjalah selalu dengan mengedepankan hati nurani berdasarkan asas kebenaran, independen, keadilan, kemanusiaan dan tentu saja dengan menjunjung tinggi akuntabilitas,” tutup Puan. [HBR]

Read More

Isu Penculikan Anak Menjadi Topic Jumat Curhat

GK, Lamsel - Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin menyapa warga Kecamatan Natar Lamsel dalam rangka kegiatan Jumat Curhat Kapolres di Aula Kantor Taman Sains Pertanian Lampung Dsn Negara Ratu 2 Desa Negara Ratu Kec. Natar Lampung Selatan. Jumat, 3/02/2023 pukul 09.00 Wib. 

Jumat curhat Ini merupakan intruksi dari Kapolri,  sekaligus komunikasi dengan warga apa yang menjadi keluhan. Kemudian kami juga akan melakukan refrest ulang terhadap apa yang telah kami lakukan kepada masyarakat untuk perbaikan kedepan jelas Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin dalam sambutannya.

Dalam kesempatan jumat curhat kali ini, warga menyampaikan tentang ramainya isu penculikan “kami wali murid dan guru sangat resah dengan isu – isu penculikan anak, kami mengharapkan agar polisi hadir di sekolah sekolah yang besar pak”  kata  seorang warga yang dipanggil pak Andianto   

 “Di Lampung Selatan sedang merebak isu penculikan anak yang di beritahukan melalui media sosial dan media masa eletronik, beberapa pemberitaan  penculikan anak dibeberapa lokasi seperti di Palas, Ketapang, Penengahan dan juga di Natar, kami dari kepolisian khususnya  Polres Lampung Selatan melakukan  penyelidikan terkait dengan  pemberitaan tersebut ” repson Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin menanggapi curhatan warga.

“Ditemukan bahwa pemberitaan itu dimungkinkan tidak benar,  jadi bapak ibu sekalian jangan takut dan khawatir, pemberitaan tersebut saya nyatakan tidak benar,  kenapa karna kami telah melakukan penyelidikan pemberitaan – pemberitaan yang ada” tegas Kapolres AKBP Edwin.

Kami dari Polres Lampung Selatan menghimbau kepada orang tua agar anak anak nya jangan sampai berangkat diantar dan pulang nya tidak dijemput. Kemudian kewajiban untuk guru - guru disekolah harus mengetahui atau mengenal  orang tua siswa dan keluarganya. Komunikasi antara guru dan orang tua murid juga harus terjalin.

“terkait kehadiran polisi, Polisi akan hadir,  insyaalah pak bukan hanya sekolah yang besar tetapi juga seluruh sekolah polisi akan hadir agar masyarakat merasa aman dan nyaman” tutup AKBP Edwin menanggapi curhatan warga terkait isu – isu  penculikan.

Dalam Jumat Curhat special kali ini di hadiri oleh Anggota komisi III DPR RI Taufik Basari (Tobas) , iya menyampaikan  antusiasme masyarakat untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Iya juga melihat bagaimana pihak kepolisian yang dalam ini dipimpin oleh pak Kapolres AKBP Edwin memimpin jalannya proses curhat bersama dengan masyarakat ini dan dengan langsung memberikan solusi-solusinya, mulai dari solusi intruksi kepada personel agar turun langsung kelapangan, langsung mencoba mengavaluasi kejahatan yang ada, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada hal-hal yang memang sudah disiapkan pihak kepolisian baik itu Polres maupun Polsek dalam hal melakukan pelayanan masyarakat. 

“jadi ini merupakan suatu ajang yang sangat baik yang bisa mendekatkan kepolisian dengan masyarakat sekaligus juga bisa bersama-sama kita mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat” apresiasi Taufik Basari (Tobas) untuk Polres Lampung Selatan dengan terlaksananya jumat curhat. [HBR]

Read More

Berusia 1 Abad, Puan Harap NU Selalu Warnai Dunia dengan Wajah Kemanusiaan

GK, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat kepada Nahdlatul Ulama (NU) yang kini telah berusia 100 tahun. Puan pun memiliki harapan khusus di peringatan seabad NU yang jatuh pada tanggal 31 Januari 2023.

“Selamat kepada Nahdlatul Ulama yang telah mencapai usia satu abad. Semoga NU terus berjaya untuk kemajuan Islam,” kata Puan, Rabu (1/2/2022).

Nahdlatul Ulama diketahui berdiri sejak tanggal 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 M berdasarkan kalender Hijriah. Puan menyatakan NU selama ini telah berperan besar terhadap peradaban di Indonesia, terutama bagi umat Muslim.

“Terima kasih atas kontribusi NU kepada bangsa dan negara yang tak pernah berhenti sejak Republik ini didirikan hingga sampai sekarang,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut Puan, usia satu abad menjadi tonggak loncatan kemajuan NU di bidang keagamaan dan kemasyarakatan pada masa-masa selanjutnya.

“Saya tidak meragukan komitmen NU sebagai benteng NKRI yang sejak masa kemerdekaan hingga saat ini telah membuktikan membawa banyak kemaslahatan untuk umat Muslim dan masyarakat Indonesia,” tegas Puan.

Dengan tema ‘Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad Kedua Menuju Kebangkitan Baru' dalam peringatan seabad NU, Puan meyakini salah satu ormas keagamaan besar di Indonesia itu mampu semakin banyak memberi manfaat untuk bangsa dan negara.

Mantan Menko PMK itu menilai, NU akan terus menanamkan dan mempraktekkan nilai-nilai kemanusiaan. Puan berharap, peran NU dalam dunia pendidikan dan perkembangan keilmuan Islam dapat dirasakan tak hanya di Indonesia saja, tapi bagi seluruh penjuru dunia.

“Teruslah mewarnai dunia dengan wajah kemanusiaan, Islam Rahmatan lil ‘Alamin. Islam yang dapat mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta di tengah kehidupan masyarakat, khususnya di era baru yang penuh tantangan seperti saat ini,” paparnya.

Puan juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rangkaian seabad NU. Salah satunya adalah pembentukan NU Women, satgas perempuan NU yang difungsikan untuk mendampingi masyarakat dalam menghadapi isu besar dan strategis.

Adapun gerakan NU Women fokus pada 3 isu besar yakni penguatan perlindungan perempuan dan anak, perubahan iklim yang saat ini juga telah menjadi fenomena global, serta pemberdayaan perempuan NU secara ekonomi, sosial, dan politik yang berkeadilan.

“Strategi membangkitkan kekuatan perempuan yang dilakukan NU sesuai dengan tantangan zaman dan isu global. Gerakan NU Women harus didukung sebesar-besarnya,” jelas Puan.

“Karena kita tahu, peran perempuan sangatlah besar dalam pembangunan bangsa. Perempuan harus bisa menjadi agen perubahan dan menghadirkan solusi bersama kaum laki-laki untuk semua persoalan bangsa,” imbuh cucu Bung Karno itu.

Kepada Nahdliyin, Puan berpesan untuk terus menjaga kerukunan bersama seluruh umat beragama lainnya. Ia percaya, semangat persaudaraan NU akan senantiasa menjaga persatuan bangsa dan negara.

“Mari selalu bergotong royong dengan komponen bangsa lainnya untuk kemajuan Indonesia,” tutup Puan. [HBR]

Read More

Anggota DPR RI dan DPRD Lampung Lakukan Reses di Lampura

GARISKOMANDO.COM - Dalam satu tahun sidang, wakil rakyat DPRD kabupaten kota, DPRD  provinsi, dan DPR RI dibagi menjadi 3 (tiga) masa persidangan. Dimana setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. Dimasa reses ini para anggota DPR mendapatkan kesempatan mengumpulkan  warga masyarakat atau konstituennya untuk menyerap informasi dan aspirasi warga yang diwakilinya.

Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam  pemerintahan.

Seperti hal nya yang di lakukan anggota DPR RI Drs Tamanuri dan anggota DPRD Propinsi Lampung Mardiana ST MT. Dari partai Nasdem Jumat 27 Mei 2022 di Desa Sidomulyo kecamatan Bukit Kemuning. Pada acara reses tersebut di hadiri oleh dua kepala desa bapak Kanca AR kades desa Sidomulyo dan bapak Suraji kades desa Suka Menanti dengan di hadiri masyarakat dan perangkat desa Sidomulyo kurang lebih sebanyak 160 orang.

Tamanuri menyampaikan betapa banyak potensi desa yang patut digali dan di kembangkan di antara nya sumber air yang berlebih seperti yang kita saksikan di sepanjang jalan menuju lokasi acara. Dia antara nya perlu ada nya penyaluran air yang di bangunkan irigasi dan atau semodel nya.

Senada dengan Tamanuri, ibu Mardiana juga menyampaikan betapa terpesona nya dengan alam yang ada di Sidomulyo ini, Mardiana juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk dapat memanfaatkan kekayaan alam ini dengan bentuk usulan-usulan yang nanti nya kami selaku anggota dewan dapat menyampaikan nya kepada pemerintah, sehingga dapat terwujud.

Kanca AR selaku kepala desa Sidomulyo menyampaikan ucapan terimakasih atas kedatangan rombongan dan untuk itu juga kami beritahukan kepada masyarakat desa Sidomulyo bahwasanya sudah ada beberapa pembangunan yang di laksanakan di desa kita di antara nya P3TGAI, embung (bendungan) dan piseuw ( jalan rabat) yang nanti akan di resmikan kemudian juga ada bedah rumah. Untuk itu sepatutnya lah kita menyampaikan ucapan terimakasih. Harapan kami selaku kepala desa, seluruh masyarakat untuk dapat menikmati dan tidak melupakan perjuangan beliau untuk desa kita ini,”Ujar Kanca. [red]

Read More

DPR RI Minta Imbauan Kapolri Soal WFH Cegah Macet Arus Balik Ditindaklanjuti

GK, Jakarta –  Imbauan dan saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Work From Home (WFH) setelah momen libur lebaran disambut baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Supriansa mengatakan, imbauan Kapolri ini merupakan langkah bijak agar masyarakat nyaman beraktivitas di tengah puncak arus balik lebaran nanti.

“Saya kira imbauan kapolri merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi kemacetan arus balik. Itu patut dipertimbangkan,” ucap Supriansa saat dihubungi wartawan, Jumat (6/5).

Pasalnya, menurut Supriansa, imbauan Kapolri ini didasari dengan kerja aparat kepolisian yang betul-betul memantau kodisi arus mudik maupun arus balik, sehingga dengan begitu prediksi puncak arus balik kemacetan usai libur lebaran dapat dipastikan tepat.

“Informasi Kepolsian tentu lebih tepat karena jajaran kepolisian berada di lapangan selama 24 jam. Apalagi lebaran kali ini merupakan lebaran yang paling ramai disemua daerah karena sempat tertunda selama dua tahun karena situasi pandemi covid-19,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari berpendapat, imbauan tersebut sudah tepat lantaran semenjak dibukanya jalur mudik lebaran, para pemudik membludak dan terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan. Hal ini juga dikhawatirkan akan terjadi peningkatan dan kepadatan arus balik lebaran 8 Mei 2022 mendatang.

“Menurut saya ini adalah himbauan yang baik dan tepat dari Kapolri. Diperkirakan arus balik akan lebih padat karena mengejar masuk kantor secara fisik. Dengan membagi waktu gelombang arus balik diharapkan dapat mengurai kemacetan yang diperkirakan akan pasti terjadi,” kata Taufik.

Mengatur jadwal WFH dan WFO

Ketua Fraksi Nasdem MPR RI ini menambahkan, pihaknya meminta agar Kapolri melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan juga swasta untuk dapat mengatur jadwal WFH dan WFO kepada karyawannya guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan.

“Saya mengusulkan himbauan ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan membagi lagi sektor-sektor mana yang diharapkan dapat WFH dan mana yang diminta untuk WFO. Untuk bagian pelayanan publik di pemerintahan ataupun swasta seperti bank dan rumah sakit menurut saya tetap menerapkan WFO,” ujarnya.

“Sementara jenis tugas tertentu lainnya bisa WFH. Dengan catatan WFH bukan berarti menambah hari libur melainkan bekerja dan melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing yang seluruhnya dimaksudnya untuk membuat kelancaran arus balik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan saran kepada instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah momen Lebaran berakhir. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.

Menurutnya, kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2022.

“Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi- instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkin untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun work from home,” kata Listyo di Garuda Wisnu Kencana, Desa Unggasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/5). [red]

Read More