Bandar Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,36 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,07 persen (yoy). Meski demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,68 persen (yoy).
Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat 2,95 persen (yoy), juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 4,76 persen (yoy). Namun, angka Februari 2026 ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Februari dalam tiga tahun terakhir yang mengalami deflasi 0,04 persen (yoy).
Dari sisi sumber tekanan harga, inflasi Februari terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan (mtm) yakni emas perhiasan dengan andil 0,09 persen, diikuti daging ayam ras (0,05 persen), bawang merah (0,04 persen), cabai rawit (0,04 persen), dan tomat (0,04 persen).
Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia di tengah tingginya ketidakpastian global. Sementara itu, lonjakan harga daging ayam ras dan komoditas hortikultura dipicu meningkatnya permintaan menjelang Ramadan, di tengah keterbatasan pasokan akibat panen lokal yang tertunda.
Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga kelompok transportasi, khususnya bensin dengan andil -0,05 persen (mtm), seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina. Beberapa komoditas lain yang turut menahan inflasi antara lain susu cair kemasan, kangkung, hand body lotion, dan wortel yang masing-masing mencatat andil -0,01 persen (mtm).
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memprakirakan inflasi hingga akhir 2026 tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1 persen (yoy). Meski demikian, sejumlah risiko perlu diwaspadai.
Dari sisi inflasi inti, risiko bersumber dari peningkatan permintaan agregat akibat penyesuaian UMP yang direalisasikan bertahap sepanjang tahun, serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H. Selain itu, eskalasi konflik terbuka antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran berpotensi mendorong kenaikan harga emas dunia dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.
Pada kelompok volatile food, risiko berasal dari potensi peningkatan curah hujan dan banjir lokal yang dapat menghambat panen padi dan distribusi pangan, seiring prakiraan berlanjutnya La Nina lemah hingga awal 2026. Risiko lain yakni lonjakan harga pangan strategis saat periode high season Ramadan dan Idulfitri, serta potensi gangguan distribusi akibat meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera.
Sementara itu, dari sisi administered prices, risiko meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global, termasuk kemungkinan disrupsi jalur strategis perdagangan minyak dunia seperti Selat Hormuz. Kondisi ini dapat memicu kenaikan harga minyak mentah global dan berdampak pada harga BBM non-subsidi, tarif transportasi, serta biaya logistik domestik.
Menanggapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K.
Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang ditempuh antara lain pelaksanaan operasi pasar beras/SPHP secara terarah, serta penguatan monitoring harga dan pasokan komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras.
Dalam menjaga ketersediaan pasokan, dilakukan perluasan implementasi Toko Pengendalian Inflasi, penguatan kerja sama antar daerah (KAD), percepatan program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan dan penggunaan varietas unggul, serta peningkatan kualitas data pasokan.
Dari sisi kelancaran distribusi, upaya difokuskan pada memastikan kecukupan moda transportasi menjelang HBKN, memperkuat kapasitas transportasi melalui penambahan volume penerbangan Lampung–Jakarta dan reaktivasi rute Lampung–Bali serta Lampung–Jogja, hingga melanjutkan perbaikan infrastruktur jalur distribusi pangan serta implementasi Mobil TOP dan Subsidi Ongkos Angkut.
Adapun pada aspek komunikasi efektif, TPID secara rutin menggelar rapat koordinasi guna menjaga awareness terhadap dinamika harga dan pasokan, memperkuat komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi, serta mengintegrasikan sistem informasi neraca pangan berbasis data terkini dan berkualitas.
Dengan sinergi kebijakan tersebut, inflasi di Provinsi Lampung diharapkan tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika global dan domestik yang masih penuh tantangan.
0 #type=(blogger):
Posting Komentar