Inflasi Lampung Februari 2026 Terkendali di 0,36 Persen, BI dan TPID Perkuat Strategi 4K

Bandar Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,36 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,07 persen (yoy). Meski demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,68 persen (yoy).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat 2,95 persen (yoy), juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 4,76 persen (yoy). Namun, angka Februari 2026 ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Februari dalam tiga tahun terakhir yang mengalami deflasi 0,04 persen (yoy).

Dari sisi sumber tekanan harga, inflasi Februari terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan (mtm) yakni emas perhiasan dengan andil 0,09 persen, diikuti daging ayam ras (0,05 persen), bawang merah (0,04 persen), cabai rawit (0,04 persen), dan tomat (0,04 persen).

Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia di tengah tingginya ketidakpastian global. Sementara itu, lonjakan harga daging ayam ras dan komoditas hortikultura dipicu meningkatnya permintaan menjelang Ramadan, di tengah keterbatasan pasokan akibat panen lokal yang tertunda.

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga kelompok transportasi, khususnya bensin dengan andil -0,05 persen (mtm), seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina. Beberapa komoditas lain yang turut menahan inflasi antara lain susu cair kemasan, kangkung, hand body lotion, dan wortel yang masing-masing mencatat andil -0,01 persen (mtm).

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memprakirakan inflasi hingga akhir 2026 tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1 persen (yoy). Meski demikian, sejumlah risiko perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, risiko bersumber dari peningkatan permintaan agregat akibat penyesuaian UMP yang direalisasikan bertahap sepanjang tahun, serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H. Selain itu, eskalasi konflik terbuka antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran berpotensi mendorong kenaikan harga emas dunia dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

Pada kelompok volatile food, risiko berasal dari potensi peningkatan curah hujan dan banjir lokal yang dapat menghambat panen padi dan distribusi pangan, seiring prakiraan berlanjutnya La Nina lemah hingga awal 2026. Risiko lain yakni lonjakan harga pangan strategis saat periode high season Ramadan dan Idulfitri, serta potensi gangguan distribusi akibat meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera.

Sementara itu, dari sisi administered prices, risiko meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global, termasuk kemungkinan disrupsi jalur strategis perdagangan minyak dunia seperti Selat Hormuz. Kondisi ini dapat memicu kenaikan harga minyak mentah global dan berdampak pada harga BBM non-subsidi, tarif transportasi, serta biaya logistik domestik.

Menanggapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K.

Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang ditempuh antara lain pelaksanaan operasi pasar beras/SPHP secara terarah, serta penguatan monitoring harga dan pasokan komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras.

Dalam menjaga ketersediaan pasokan, dilakukan perluasan implementasi Toko Pengendalian Inflasi, penguatan kerja sama antar daerah (KAD), percepatan program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan dan penggunaan varietas unggul, serta peningkatan kualitas data pasokan.

Dari sisi kelancaran distribusi, upaya difokuskan pada memastikan kecukupan moda transportasi menjelang HBKN, memperkuat kapasitas transportasi melalui penambahan volume penerbangan Lampung–Jakarta dan reaktivasi rute Lampung–Bali serta Lampung–Jogja, hingga melanjutkan perbaikan infrastruktur jalur distribusi pangan serta implementasi Mobil TOP dan Subsidi Ongkos Angkut.

Adapun pada aspek komunikasi efektif, TPID secara rutin menggelar rapat koordinasi guna menjaga awareness terhadap dinamika harga dan pasokan, memperkuat komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi, serta mengintegrasikan sistem informasi neraca pangan berbasis data terkini dan berkualitas.

Dengan sinergi kebijakan tersebut, inflasi di Provinsi Lampung diharapkan tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika global dan domestik yang masih penuh tantangan.

Read More

Rp4,5 Triliun Disiapkan, BI Lampung Jamin Kebutuhan Uang Tunai Lebaran

Bandar Lampung, 23 Februari 2026 – Sebagai langkah strategis untuk memastikan pemenuhan kebutuhan uang layak edar (ULE) bagi masyarakat serta memperkuat edukasi perilaku belanja bijak dan kecintaan terhadap Rupiah, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Lampung resmi menggelar Kick Off Program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) Tahun 2026.

Mengusung tema “Menjaga Rupiah di Bulan Penuh Berkah”, program ini menjadi wujud komitmen BI dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran selama periode Ramadan dan Idulfitri 1447 H.

Pelaksanaan SERAMBI 2026 di Provinsi Lampung merupakan bagian dari agenda nasional Bank Indonesia dalam menghadapi peningkatan kebutuhan uang tunai musiman. Tahun ini, BI Lampung menyiapkan uang kartal sebesar Rp4,5 triliun, meningkat 28,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

Dalam pelaksanaannya, BI Lampung bersinergi dengan 40 perbankan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung guna memastikan distribusi uang layak edar berjalan optimal dan merata. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjamin kecukupan uang pecahan kecil maupun besar, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan lancar tanpa kendala ketersediaan uang tunai.

Untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, Bank Indonesia juga memperluas jangkauan kas keliling yang ditempatkan di berbagai pusat aktivitas keagamaan dan ekonomi, baik di dalam maupun di luar Kota Bandar Lampung. Masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang dapat melakukan pemesanan secara daring melalui laman resmi PINTAR di https://pintar.bi.go.id� guna memastikan pelayanan yang tertib, nyaman, dan tepat sasaran.

Adapun paket penukaran uang disediakan maksimal sebesar Rp5.300.000,00 per orang, dengan rincian pecahan mulai dari Rp1.000 hingga Rp50.000. Kebijakan ini dirancang untuk pemerataan layanan sekaligus mencegah antrean panjang dan praktik penukaran tidak resmi.

Selain memastikan ketersediaan uang fisik, Bank Indonesia juga terus mendorong akselerasi transaksi digital melalui penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). QRIS mengusung prinsip CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Andal) yang memberikan kemudahan dan keamanan bertransaksi bagi masyarakat. Digitalisasi pembayaran ini juga menjadi langkah preventif dalam mengurangi risiko peredaran uang palsu serta mendukung efisiensi sistem pembayaran nasional.

Melalui program SERAMBI 2026, Bank Indonesia berharap masyarakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan transaksi selama Ramadan dan Idulfitri dengan nyaman, tetapi juga semakin memahami pentingnya merawat Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Edukasi mengenai perlakuan uang yang baik, seperti tidak melipat, mencoret, atau merusak uang, terus digencarkan sebagai bagian dari kampanye cinta Rupiah.

Dengan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, perbankan, dan masyarakat, diharapkan momentum Ramadan dan Idulfitri 1447 H di Provinsi Lampung dapat berlangsung lancar, aman, serta semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Read More

Perkuat Sinergi Jaga Inflasi Dalam Sasaran Jelang Ramadan Dan Idulfitri 1447 H

BANDARLAMPUNG– Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) dalam rangka penguatan sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447H, Jumat (13/2).Jasa Reporter

Walikota Bandar Lampung dalam arahannya menyampaikan harapan agar inflasi Kota Bandar Lampung tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1%. Beliau menegaskan bahwa kerja sama seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mengawal stabilitas harga di Kota Bandar Lampung. Arahan tersebut sejalan dengan penegasan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang mendorong pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah secara lebih intensif, strategis, dan tepat sasaran dalam mengawal HBKN Ramadan dan Idulfitri 1447H.

“Kerja sama seluruh stakeholders sangat penting dalam mengawal inflasi. InsyaaAllah, apabila kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, inflasi Kota Bandar Lampung dapat kita jaga tetap terkendali,” ujar Walikota, seraya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TPID atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini.

Berdasarkan paparan BPS Kota Bandar Lampung, inflasi Januari 2026 tercatat sebesar 0,18% (mtm) dan 1,43% (yoy) . Angka ini dinilai sebagai awal tahun yang baik untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran. Secara m-to-m, beberapa komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain emas perhiasan, kangkung, bayam, dan nasi dengan lauk, sementara cabai merah dan bawang merah mengalami deflasi. BPS juga mencatat bahwa Kota Bandar Lampung merupakan kota konsumsi, sehingga dinamika harga makanan jadi dan komoditas konsumsi langsung masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi.

Bank Indonesia menyampaikan bahwa harga komoditas global seperti jagung dan kedelai perlu menjadi perhatian, serta komoditas hortikultura yang relatif minim dukungan APBN pada tahun ini sehingga bertumpu pada anggaran pemerintah daerah. Penguatan strategi pengendalian inflasi dalam kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) perlu disesuaikan dengan karakteristik Kota Bandar Lampung sebagai kota konsumsi. Kerja Sama Antar Daerah (KAD) baik intra maupun antar provinsi juga perlu diperkuat untuk menjaga kondisi pasokan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, pelaksanaan pasar murah tentunya perlu memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat lokasi (terutama pasar tradisional sampel IHK), tepat waktu, dan tepat komoditas. Dari sisi komunikasi efektif, masyarakat juga dihimbau untuk berbelanja secara bijak dan mendorong penerapan pola konsumsi zero waste guna menghindari pemborosan dan mubazir sisa makanan.

Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung turut menyampaikan bahwa Pemkot akan melaksanakan pasar murah di 20 kecamatan pada 60 titik pada 20 Februari, 3 Maret, dan 13 Maret 2026 dengan komoditas beras premium, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras, serta mengoptimalkan pemanfaatan videotron di Bundaran Gajah untuk edukasi pengendalian inflasi.

Dari sisi pasokan, Bulog memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah dalam kondisi aman dan siap mendukung stabilitas selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Dinas Pangan melaporkan ketersediaan pangan relatif stabil dengan cadangan beras 15 ton untuk intervensi ketika diperlukan. Selain itu, disampaikan pula bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Harga, Keamanan,dan Mutu Pangan yang saat ini telah berjalan di tingkat Provinsi Lampung dan akan segera ditindaklanjuti di tingkat kota.

Satgas ini bertugas memastikan harga komoditas di pasaran tidak melampaui harga acuan serta menjamin tidak adanya peredaran bahan pangan berbahaya, sehingga stabilitas harga dan perlindungan konsumen tetap terjaga. Pertamina juga mengaskan bahwa pihaknya akan menjamin ketersediaan BBM dan LPG 3kg, sementara Polres dan TNI siap mendukung pengamanan distribusi dan menjaga kondusivitas wilayah selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026.

Menutup kegiatan, Wakil Walikota Bandar Lampung menegaskan bahwa meskipun kondisi inflasi relatif terkendali, upaya seperti operasi pasar dan pasar murah tetap harus dioptimalkan. Dukungan Bulog, Pertamina, serta aparat keamanan sangat diperlukan untuk memastikan distribusi lancar dan stabilitas harga tetap terjaga.

Dengan penguatan koordinasi, komunikasi yang efektif, serta kolaborasi lintas sektor, TPID Kota Bandar Lampung optimis mampu menjaga inflasi tetap dalam sasaran dan memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman.

Read More

HLM TPID Lampung Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H

Bandar Lampung,  — Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Lampung pada Selasa,10 Februari 2026

Periode Ramadan dan Idulfitri secara historis selalu diiringi peningkatan konsumsi masyarakat yang berpotensi memicu tekanan harga, terutama pada komoditas pangan strategis.

Karena itu, forum HLM TPID ini digelar untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan hingga ke tingkat konsumen.

Dalam pertemuan tersebut, koordinasi diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga bahan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga selama Bulan Suci Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.

Gubernur Lampung berharap seluruh pihak dapat semakin memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian tugas, serta meningkatkan respons cepat terhadap potensi gejolak harga. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Dari sisi otoritas moneter, Bank Indonesia memaparkan perkembangan inflasi terkini serta potensi risiko inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang umumnya bersumber dari kelompok volatile food.

“Penguatan sisi hulu perlu diintegrasikan dengan pascapanen, hilirisasi, dan distribusi dalam satu ekosistem sinergi agar pasokan terjaga dan harga lebih stabil,” ujar Bimo.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui optimalisasi produksi dalam daerah, penguatan cadangan pangan, serta peningkatan kelancaran distribusi antardaerah. Langkah tersebut diperkuat dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar di wilayah yang mengalami tekanan harga.

Dari sisi pengamanan, Satgas Pangan bersama aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan rantai distribusi guna mencegah penimbunan dan spekulasi harga, serta memastikan pangan yang beredar aman dan bermutu.

Perum BULOG juga menyatakan kesiapan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung dan siap disalurkan sesuai kebutuhan. Sementara itu, Pertamina memastikan pasokan energi, termasuk BBM dan LPG, dalam kondisi aman selama Ramadan dan Idulfitri.

Tak hanya itu, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung memaparkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, TPID Lampung optimistis stabilitas harga dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan tenang.

Read More

Ekonomi Lampung Tumbuh 5,54% di Triwulan IV 2025, Konsumsi dan Investasi Jadi Motor Utama

Bandar Lampung – Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang semakin solid pada akhir tahun 2025.

Pada Triwulan IV 2025, ekonomi Lampung tumbuh 5,54 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 5,04 persen (yoy).

Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung Triwulan IV 2025 atas dasar harga berlaku tercatat Rp135,95 triliun, sementara atas dasar harga konstan (2010) mencapai Rp74,24 triliun.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang tahun 2025 mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang sebesar 4,57 persen. Akselerasi ini menandakan pemulihan ekonomi daerah yang semakin menguat.

Permintaan Domestik Jadi Penopang

Pertumbuhan ekonomi Triwulan IV terutama didorong oleh permintaan domestik, khususnya:

Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,10% (yoy)

Investasi (PMTB) tumbuh 5,41% (yoy)

Peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan naiknya mobilitas dan belanja masyarakat saat periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, investasi tetap kuat berkat realisasi penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri yang tumbuh positif.

Dari sisi eksternal, ekspor Lampung tumbuh 2,55% (yoy), didukung permintaan luar negeri terhadap komoditas gula dan kembang gula, hasil penggilingan, kopi, serta produk olahan minyak nabati.

Pertanian dan Industri Pengolahan Menguat

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Lampung ditopang oleh sektor-sektor utama, yakni:

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 5,65% (yoy)

Industri Pengolahan tumbuh 6,54% (yoy)

Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) tumbuh 3,97% (yoy)

Kinerja sektor pertanian meningkat seiring naiknya produksi jagung dan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Industri pengolahan menguat berkat peningkatan permintaan ekspor subsektor makanan dan minuman, sementara sektor perdagangan tetap solid sejalan dengan naiknya permintaan domestik.

Sepanjang 2025, Ekonomi Lampung Tumbuh 5,28% Sepanjang tahun 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,94%, didukung penguatan daya beli pekerja di sektor utama. Investasi juga tumbuh 5,28%, didorong meningkatnya realisasi investasi swasta setelah meredanya ketidakpastian pada periode pemilu.

Namun, dari sisi eksternal, kinerja net ekspor terkontraksi 57,99%, yang dipengaruhi penurunan permintaan ekspor antar daerah seiring normalisasi produksi komoditas dalam negeri.

Proyeksi 2026: Tumbuh 5,0–5,6 Persen

Bank Indonesia memprakirakan kinerja positif ini akan berlanjut pada 2026, dengan pertumbuhan ekonomi Lampung berada di kisaran 5,0–5,6 persen. Pertumbuhan diperkirakan tetap ditopang penguatan permintaan domestik serta permintaan eksternal yang terjaga.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian diproyeksikan tetap menjadi penopang utama melalui sinergi program intensifikasi pertanian pemerintah pusat dan daerah. Sektor industri pengolahan dan perdagangan juga berpotensi meningkat berkat ekspansi usaha dan kuatnya permintaan domestik.

Tiga Strategi BI Lampung

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan melalui tiga strategi utama:

Penguatan sektor primer dan stabilisasi harga melalui peningkatan produktivitas pertanian, integrasi hulu–hilir komoditas strategis, serta pengendalian inflasi melalui TPID dan GNPIP.

Peningkatan nilai tambah dan investasi sektor unggulan lewat hilirisasi komoditas, pengembangan UMKM berorientasi ekspor, serta promosi proyek investasi melalui skema IPRO.

Percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah melalui penguatan peran TP2DD untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan berbagai upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi Lampung diharapkan tetap inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.

Read More

Lampung Alami Deflasi 0,07 Persen pada Januari 2026, Inflasi Tahunan Tetap Rendah

Bandar Lampung – Provinsi Lampung mencatat deflasi sebesar 0,07 persen (month to month/mtm) pada Januari 2026, lebih rendah dibandingkan Desember 2025 yang mengalami inflasi 0,59 persen (mtm).

 Capaian ini juga lebih baik dibandingkan rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari dalam tiga tahun terakhir yang mengalami deflasi 0,11 persen (mtm).

Meski demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencatat deflasi 0,15 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat 1,90 persen (year on year/yoy), jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55 persen (yoy).

Dipicu Turunnya Harga Pangan dan BBM

Deflasi Januari terutama didorong oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Komoditas yang memberi andil deflasi terbesar yakni:

Cabai merah (-0,25%)

Bawang merah (-0,12%)

Cabai rawit (-0,06%)

Bensin (-0,03%)

Jeruk (-0,03%)

Penurunan harga cabai merah dan cabai rawit terjadi seiring meningkatnya pasokan karena masuk masa panen di sentra produksi seperti Kabupaten Pringsewu dan Lampung Timur. Harga bawang merah juga turun berkat pasokan panen serta realisasi kerja sama perdagangan antar daerah (KAD) business to business antara BUMD Jawa Tengah dan Lampung.

Dari sisi nonpangan, turunnya harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pertamina.

Tertahan Kenaikan Harga Emas dan Sayuran

Deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, antara lain:

Emas perhiasan (0,08%)

Tomat (0,05%)

Kangkung (0,04%)

Bayam (0,03%)

Nasi dengan lauk (0,03%)

Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian global. Sementara kenaikan harga sayuran dipicu turunnya produksi akibat curah hujan tinggi.

Risiko Inflasi ke Depan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memperkirakan inflasi Lampung tetap berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen (yoy) pada akhir 2026.

 Namun, sejumlah risiko perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, tekanan berpotensi muncul dari peningkatan permintaan akibat penyesuaian UMP serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri 1447 H. Kenaikan harga emas global juga menjadi faktor risiko.

Untuk volatile food, risiko datang dari potensi gangguan panen dan distribusi akibat curah hujan tinggi serta potensi banjir, seiring prediksi La Nina lemah berlanjut hingga awal 2026. Selain itu, harga pangan strategis berpotensi naik saat periode hari besar keagamaan serta gangguan logistik akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.

Sementara dari sisi administered prices, risiko berasal dari kenaikan harga minyak dunia serta normalisasi tarif angkutan darat, laut, dan udara pasca berakhirnya berbagai insentif tarif.

Strategi 4K Pengendalian Inflasi

Menanggapi kondisi tersebut, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K:

1. Keterjangkauan Harga

Operasi pasar beras/SPHP terarah serta monitoring harga komoditas berisiko naik seperti hortikultura, daging sapi, dan ayam ras.

2. Ketersediaan Pasokan

Perluasan Toko Pengendalian Inflasi, penguatan kerja sama antar daerah, percepatan program swasembada pangan, serta penguatan data pasokan.

3. Kelancaran Distribusi

Penguatan moda transportasi, penambahan penerbangan Lampung–Jakarta serta reaktivasi rute Lampung–Bali dan Lampung–Jogja, perbaikan jalan distribusi pangan, optimalisasi Mobil TOP, dan dukungan Subsidi Ongkos Angkut.

4. Komunikasi Efektif

Rapat koordinasi rutin TPID, penguatan komunikasi publik, integrasi data neraca pangan, serta pemanfaatan media digital untuk informasi inflasi terkini.

Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat Lampung sepanjang 2026.

Read More

TPID Lampung Waspadai Risiko Inflasi, Perkuat Strategi 4K Jelang 2026

Bandar Lampung — Tekanan inflasi di Provinsi Lampung ke depan masih perlu dicermati seiring berlanjutnya ketidakpastian global dan meningkatnya sejumlah risiko domestik.

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga melalui penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Dari sisi global, harga emas dunia cenderung meningkat sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian geopolitik serta sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Kondisi tersebut turut memengaruhi dinamika pasar keuangan dan berpotensi memberikan tekanan lanjutan terhadap inflasi domestik.

Sementara itu, risiko inflasi dari kelompok volatile food diperkirakan tetap tinggi. Peningkatan curah hujan dan potensi banjir lokal berisiko menghambat realisasi panen padi serta distribusi pangan. Hal ini sejalan dengan analisis BMKG dan sejumlah pusat iklim dunia yang memprediksi berlanjutnya fenomena La Niña lemah hingga awal 2026.

Selain faktor cuaca, tekanan harga pangan juga berpotensi meningkat pada periode high season Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H, khususnya pada komoditas pangan strategis. Risiko lainnya berasal dari potensi gangguan pasokan dan distribusi pangan ke Provinsi Lampung akibat meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera, yang dapat menghambat kelancaran arus logistik antarwilayah.

Dari kelompok administered price, TPID Lampung turut mencermati potensi kenaikan harga minyak dunia akibat gangguan pasokan global yang dipicu tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Di samping itu, terdapat risiko penyesuaian tarif angkutan darat dan udara pada periode puncak libur akhir tahun.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan serta berbagai risiko ke depan, TPID Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia akan terus mengintensifkan implementasi strategi 4K. Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang dilakukan antara lain operasi pasar beras/SPHP secara terarah serta monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas hortikultura, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras.

Dari sisi ketersediaan pasokan, TPID mendorong perluasan implementasi Toko Pengendalian Inflasi, penguatan kerja sama antar daerah, serta percepatan program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, serta penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.

Untuk menjaga kelancaran distribusi, pemerintah daerah memastikan kecukupan moda transportasi, penambahan volume penerbangan Lampung–Jakarta, serta reaktivasi rute Lampung–Bali dan Lampung–Yogyakarta. Upaya perbaikan infrastruktur jalan dan penguatan program Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP) juga terus dilanjutkan, termasuk dukungan Subsidi Ongkos Angkut bekerja sama dengan Bulog dan OPD terkait.

Sementara itu, dari sisi komunikasi, TPID Lampung memperkuat koordinasi rutin antar TPID provinsi dan kabupaten/kota, menjaga ekspektasi positif masyarakat terhadap harga dan pasokan, serta mengoptimalkan pemanfaatan media digital dan sistem informasi neraca pangan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dan responsif.

Dengan langkah-langkah tersebut, TPID Lampung optimistis stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik.

Read More

Sinergi TPID Kota Bandar Lampung Perkuat Stabilitas Harga Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Bandar Lampung — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandar Lampung menggelar High Level Meeting (HLM)pada Selasa 23 Desember 2025,sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi lintas instansi untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

HLM TPID dibuka oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Drs. Hi. Deddy Amarullah, yang menyampaikan bahwa kondisi inflasi Kota Bandar Lampung hingga November 2025 masih berada dalam batas terkendali. 

Berdasarkan data terbaru, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,19 persen. Meski demikian, peningkatan permintaan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru perlu diantisipasi secara serius melalui koordinasi lintas sektor yang solid.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru, pengendalian inflasi perlu dikawal bersama melalui koordinasi lintas sektor agar harga tetap terjaga dan pasokan mencukupi,” ujar Deddy dalam arahannya.

Selanjutnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, menegaskan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui TPIP–TPID serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Ia menyampaikan bahwa penguatan empat pilar pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, menjadi kunci menjaga stabilitas inflasi, khususnya pada komoditas pangan strategis.

“Ke depan, inflasi diprakirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, Dr. Hady Suryono, M.Si., memaparkan bahwa inflasi tahunan (year on year) Kota Bandar Lampung pada November 2025 tercatat sebesar 0,37 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.

 Perkembangan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di sisi lain, kebijakan penghapusan biaya komite sekolah turut menahan tekanan inflasi inti.

“Data inflasi ini menjadi dasar penting bagi TPID dalam merumuskan kebijakan yang berbasis evidensi,” jelas Hady.

Dari aspek ketersediaan pasokan, Wakil Pimpinan Wilayah Perum BULOG Kanwil Lampung, Erdi Baskoro, menyampaikan kesiapan BULOG dalam menjaga stok pangan, khususnya beras. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta optimalisasi distribusi selama periode Natal dan Tahun Baru.

Dengan dukungan infrastruktur pergudangan dan jaringan distribusi yang memadai, BULOG memastikan pasokan pangan tetap aman dan terdistribusi dengan baik di wilayah Kota Bandar Lampung.

Melalui HLM ini, TPID Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika harga, serta menyampaikan komunikasi yang konstruktif kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak.

 Sinergi yang terjaga diharapkan mampu mendukung stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, serta menopang ketahanan ekonomi daerah selama periode HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Read More

TPID Kota Metro Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Kota Metro – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Metro berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Metro yang digelar di Operation Room (OR) Sekretariat Daerah Kota Metro, Selasa (16/12).

Walikota Metro, Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I, dalam sambutannya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan pengendalian inflasi. Ia mengajak seluruh peserta HLM yang terdiri dari FORKOPIMDA, instansi vertikal, OPD, serta para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan meningkatkan kepekaan terhadap dinamika kondisi di lapangan.

“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi. Saya mengajak seluruh peserta HLM untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kepekaan terhadap perubahan kondisi di lapangan,” ujar Bambang.

Lebih lanjut, Walikota Metro menegaskan arah kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam menjaga stabilitas harga dilakukan melalui pemantauan ketat dan respon cepat. Langkah-langkah yang perlu segera dilakukan antara lain pemantauan harga komoditas strategis secara harian, memastikan kelancaran distribusi di tengah potensi cuaca ekstrem, serta kesiapan sarana dan prasarana sebagai upaya antisipasi bencana alam.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, menyampaikan bahwa inflasi Kota Metro pada November 2025 tercatat sebesar 1,88 persen (year on year), masih terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional. Ia berharap kondisi inflasi tersebut dapat terus terjaga hingga akhir tahun 2025.

“Memasuki momentum HBKN Nataru, secara historis terdapat beberapa komoditas pangan yang kerap menjadi penyumbang inflasi, di antaranya cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, dan beras,” jelasnya. Ia juga mengingatkan adanya sejumlah risiko inflasi yang perlu diantisipasi, seperti potensi cuaca ekstrem, kelangkaan BBM, serta kenaikan harga emas global.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Metro, Yulia Chandra Sari, dalam laporannya menyampaikan bahwa berdasarkan prognosa, stok komoditas pangan di Kota Metro mayoritas berada dalam kondisi surplus. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan strategis relatif aman. Namun demikian, komoditas cabai merah dan cabai rawit masih mengalami defisit sehingga membutuhkan tambahan pasokan dari luar daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Metro telah melakukan mitigasi melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Lampung Timur guna memenuhi kebutuhan cabai merah dan cabai rawit.

Dari sisi keamanan dan kelancaran distribusi, Polres Kota Metro dan Dinas Perhubungan Kota Metro menyatakan kesiapan mendukung pengamanan serta kelancaran moda transportasi selama periode HBKN Nataru. Selain itu, Hiswana Migas juga menyampaikan bahwa Pertamina telah menambah pasokan BBM ke SPBU. Stok BBM non-subsidi pun dipastikan tetap tersedia sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekosongan BBM subsidi.

Sebagai hasil dari pelaksanaan HLM TPID, Walikota Metro kembali menegaskan agar seluruh pihak terus bersinergi dan berkomitmen menjaga stabilitas harga serta pasokan komoditas strategis di Kota Metro, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Read More

Sinergi Kebijakan Dorong Optimisme Ekonomi Nasional dan Lampung pada PTBI 2025

Bandar Lampung — Di tengah ketidakpastian perekonomian global, Indonesia tetap menunjukkan kinerja ekonomi yang solid dan berdaya tahan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, dan diikuti secara hybrid oleh seluruh kantor perwakilan BI di dalam dan luar negeri.Jum'at 28 November 2025

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia juga mengapresiasi peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung tema PTBI tahun ini, “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan.”

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada di kisaran 4,7–5,5%, dan terus meningkat pada 2026 dan 2027 dengan rentang masing-masing 4,9–5,7% dan 5,1–5,9%. Stabilitas inflasi juga diperkirakan terjaga pada sasaran 2,5±1% berkat sinergi kebijakan, penguatan pengendalian inflasi, serta program ketahanan pangan nasional.

Provinsi Lampung turut menunjukkan prospek ekonomi yang positif. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, memaparkan bahwa perekonomian Lampung pada 2025 diprakirakan tumbuh dalam rentang 4,9–5,5% dengan tingkat inflasi terjaga pada 2,5±1%. Pertumbuhan tersebut diperkirakan meningkat lagi pada 2026, berada pada kisaran 4,9–5,7%.

Akselerasi ini ditopang peningkatan produksi pertanian, penguatan hilirisasi komoditas unggulan, serta koordinasi erat antara pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Ia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang mampu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Lampung di tengah tantangan global.

Bank Indonesia menilai sinergi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. Di tingkat daerah, implementasi program intensifikasi pertanian dan optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memberikan dorongan signifikan terhadap produksi dan stabilitas permintaan pangan di Lampung.

Untuk menjaga prospek pertumbuhan ekonomi Lampung ke depan, BI merumuskan lima strategi prioritas, yaitu:

1. Menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan,

2. Mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru,

3. Memperkuat iklim usaha untuk percepatan realisasi investasi,

4. Meningkatkan daya saing UMKM dan kelompok tani,

5. Mempercepat digitalisasi ekonomi daerah.

Penghargaan Mitra Strategis BI Lampung 2025

Pada rangkaian PTBI 2025 di Lampung yang diselenggarakan di Hotel Novotel Bandar Lampung, Bank Indonesia Provinsi Lampung turut memberikan Apresiasi Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung 2025 kepada sembilan mitra strategis. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi aktif para mitra dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia selama tahun 2025.

PTBI tetap menjadi forum strategis tahunan bagi BI untuk menyampaikan pandangan mengenai kondisi ekonomi, tantangan, serta arah kebijakan ke depan, serta menerima arahan langsung dari Presiden RI. Dengan sinergi yang semakin kuat, diharapkan perekonomian Indonesia dan Lampung dapat terus tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan menghadapi tantangan global yang dinamis.

Read More

FESyar 2025: Sinergi Syariah dari Lampung untuk Sumatera

Bandar Lampung – Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, bersama Pemerintah Provinsi Lampung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2025 di Kota Bandar Lampung pada 21 hingga 25 Juni 2025.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, menyampaikan bahwa tahun ini Lampung dipercaya menjadi tuan rumah FESyar Sumatera, sebuah ajang ekonomi syariah terbesar di wilayah Sumatera. Opening ceremony FESyar Sumatera 2025 digelar di Lampung City Mall pada 21 Juni 2025.

FESyar Sumatera 2025 merupakan bagian dari rangkaian Road to ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival) ke-12 yang secara konsisten menjadi motor penggerak pengembangan dan perluasan ekonomi syariah di tingkat nasional.

Dengan mengangkat tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Regional,” FESyar 2025 dirancang untuk mengintegrasikan potensi ekonomi syariah dengan penguatan ketahanan ekonomi daerah serta mendorong percepatan inklusi keuangan syariah di wilayah Sumatera.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KDEKS Lampung, Ardiansyah, mengungkapkan bahwa Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. “Jumlah masjid, mushola, dan pondok pesantren di Lampung mencapai sekitar 25.000. Ini adalah aset penting untuk mendorong tumbuhnya ekonomi syariah, tidak hanya di Lampung, tetapi juga di seluruh Sumatera,” jelasnya.

FESyar Sumatera 2025 menyuguhkan rangkaian kegiatan menarik, antara lain 13 sesi Sharia Forum, 7 area Sharia Fair, Tabligh Akbar, serta berbagai kompetisi bertema ekonomi syariah. Festival ini merupakan bagian dari rangkaian FESyar nasional yang juga diselenggarakan di wilayah Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan puncak acara pada ISEF 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 8–12 Oktober 2025.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Rinvayanti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ekonomi syariah merupakan solusi ekonomi berkeadilan di tengah ketidakpastian global. “Ekonomi syariah bukan sekadar alternatif sistem ekonomi, melainkan jalan tengah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan semangat pembangunan daerah,” ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan FESyar Regional Sumatera 2025 bersifat gratis dan terbuka untuk umum. Masyarakat Lampung dan sekitarnya diundang untuk hadir dan menjadi bagian dari transformasi ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses akun Instagram resmi Bank Indonesia.(*)

Read More

Bank Indonesia Perkuat Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui FESyar Sumatera 2025 di Lampung

Lampung  – Bank Indonesia kembali menggelar Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera sebagai upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-stakeholder dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah regional. Tahun ini, FESyar Sumatera akan diselenggarakan pada 21–25 Juni 2025 di Lampung City Mall.

Ketua FESyar Sumatera, Hendra, dalam acara “Bincang-bincang Bersama Media” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung (18/6), menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk memperluas jangkauan dan dampak ekonomi syariah, khususnya di wilayah Sumatera.

“Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pengembangan ekonomi syariah regional perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi keuangan syariah,” ujarnya.

FESyar Sumatera 2025 mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Regional.” Tema ini diwujudkan melalui penguatan tiga pilar utama:

1. Ekosistem Produk Halal,

2. Keuangan Syariah, dan

3. Literasi, Inklusi, dan Halal Lifestyle.

Beberapa program unggulan yang akan digelar antara lain:

Perluasan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat)

Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim

Gerakan Sadar Wakaf

Training of Trainer (ToT) Ekonomi Syariah

Rangkaian kegiatan FESyar tahun ini mencakup showcasing, edukasi, business matching, kompetisi atau perlombaan, serta hiburan Islami yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Bank Indonesia berharap FESyar dapat menjadi wadah strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat regional maupun nasional.

Read More

TPID Kota Bandar lampung Berkomitmen Jaga Inflasi Terkendali

Bandar Lampung – Menjelang HBKN Idul Adha 1446 H, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota

Bandar Lampung upayakan stabilitas harga pangan dan komoditas guna memenuhi

kebutuhan masyarakat.

“Pada Mei 2025, Kota Bandar Lampung mengalami deflasi sebesar -0,51% (mtm). Namun, kita tidak boleh lengah karena sejumlah komoditas pangan strategis seperti daging sapi menunjukkan kecenderungan kenaikan harga pada beberapa pekan terakhir,” ujar Wakil Walikota Bandar Lampung, Drs. Hi. Deddy Amarullah pada High Level Meeting (HLM) yang dihadiri oleh FORKOPIMDA, OPD, Instansi Vertikal, dan asosiasi pelaku usaha bertempat di Kantor Walikota Bandar Lampung (12/3).

Pemerintah Kota Bandar Lampung menekankan arah kebijakan dan langkah

bersama TPID Kota Bandar Lampung, diantaranya penguatan koordinasi lintas sektor,menjaga kelancaran distribusi dan logistik, melibatkan pelaku pertanian dan peternakan lokal, serta memanfaatkan teknologi dan platform digital. 

“Saya mengajak seluruh anggota TPID, stakeholders terkait, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pengendalian inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujar Deddy.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah

menyampaikan kondisi inflasi Kota Bandar Lampung periode Mei 2025 sebesar 2,10% (yoy) disebabkan oleh normalisasi tarif listrik dan kenaikan harga emas dunia. Di sisi lain,komoditas volatile food (VF) mengalami penurunan harga sejalan dengan masuknya periode masa panen. Berdasarkan tracking harga PIHPS hingga 3 Juni 2025, peningkatan harga bulanan tercatat untuk beras dan daging ayam ras.

Harga minyak goreng, cabai rawit, dan gula pasir juga menunjukkan kenaikan secara tahunan. Selain itu, harga daging sapi patut untuk diwaspadai.

Wakil Pimpinan Perum BULOG Lampung, Erdi Baskoro menyampaikan, “Pasokan

beras di Provinsi Lampung surplus sehingga diperlukan intervensi segera untuk menjaga tingkat harga beras.

” Adapun Upaya BULOG untuk menjaga tingkat inflasi di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: (i) Penjualan SPHP di RPK/TPK/Toko/Retail Modern; (ii)Gerakan Pangan Murah (GPM) & BULOG Siaga Pasar Murah; dan (iii) Bantuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

PID Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan

pelaksanaan action plan pengendalian inflasi yang telah direncanakan pada roadmap TPID sesuai dengan arahan TPIP.

Read More

Inflasi di Lampung Pada Mei 2025 Terjaga Dalam Sasaran 2,5±1% (YOY)

Lampung –  Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Mei 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar

0,58% (mtm), melambat dibandingkan periode April 2025 yang mengalami inflasi sebesar 1,19% (mtm).

Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat deflasi nasional yang tercatat sebesar 0,37% (mtm). Secara

tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada bulan Mei 2025 mengalami inflasi sebesar 2,12% (yoy), lebih rendah

dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 2,80% (yoy) namun lebih tinggi dibandingkan

inflasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 1,60% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, deflasi pada Mei 2025 utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas pangan yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit dengan andil masing-masing sebesar -0,25%; -0,13%; -0,11%; dan -0,08% (mtm). Penurunan harga komoditas tersebut seiring dengan mulai masuknya musim panen raya dan terjaganya pasokan pada sentra produksi.

Lebih lanjut, komoditas bawang putih mulai mengalami kelancaran pada pasokan impor serta distribusi lokal.

Lebih lanjut, deflasi yang lebih dalam pada Mei 2025 tertahan oleh sejumlah komoditas yang mengalami inflasi terutama angkutan udara, tarif pulsa ponsel, jeruk, mobil, dan kopi bubuk dengan andil masing-masing

sebesar 0,03%; 0,02%; 0,02%; 0,02%; dan 0,02% (mtm). Peningkatan harga pada tarif angkutan udara sejalan dengan normalisasi harga pasca kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) selama periode HBKN Idul Fitri 2025 lalu. Kenaikan harga tarif pulsa ponsel sejalan dengan normalisasi harga pasca pemberian diskon tarif pulsa oleh operator selama bulan April 2025. Lebih lanjut, peningkatan harga pada kopi bubuk sejalan dengan berlanjutnya kenaikan harga kopi dunia hingga bulan Mei 2025.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga

pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sepanjang tahun 2025. Namun, beberapa risiko perlu diwaspadai dan dimitigasi, diantaranya dari Inflasi Inti (Core Inflation) berupa (i) peningkatan permintaan agregat sebagai dampak dari kenaikan UMP tahun 2025 sebesar 6,5%; dan (ii) berlanjutnya kenaikan harga emas dunia akibat

ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

Selanjutnya dari sisi Inflasi

makanan yang bergejolak (Volatile Food) adalah (i) peningkatan harga beras pasca berakhirnya periode panen raya (Maret-April 2025); dan (ii) masuknya periode musim kemarau mulai Juni 2025 berpotensi menyebabkan tidak optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura. Adapun risiko dari inflasi harga yang diatur

pemerintah (Administered Price) yang perlu mendapat perhatian di antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak seiring dengan meningkatnya potensi harga minyak dunia akibat dari berakhirnya waktu penundaan

berlakunya tarif perdagangan internasional pada awal Juli 2025.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K.

1.Keterjangkauan Harga

a.Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.

b.Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga pada triwulan kedua, diantaranya aneka cabai, aneka bawang, aneka sayur, serta daging dan telur ayam ras.

2.Ketersediaan Pasokan

a.Perluasan Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.

b.Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) maupun intra daerah di Provinsi Lampung untuk komoditas

defisit dan berisiko defisit dengan daerah sentra produksi.

c.Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DKPTPH terkait data pasokan dalam rangka memperkuat monitoring ketersediaan pasokan melalui penyusunan neraca pangan.

3.Kelancaran Distribusi

a.Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume dan rute penerbangan.

b.Memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar.

4.Komunikasi efektif

a.Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.

b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menjaga ekspektasi positif terhadap prospek perkembangan harga dan kecukupan pasokan.

Read More

Ekonomi Lampung Tumbuh 5,47% di Triwulan I 2025, Didukung Konsumsi, Investasi, dan Ekspor

Bandar Lampung – Mei 2025 Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif pada triwulan I 2025 dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,47% (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2024 yang tumbuh 5,32% (yoy). Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia, secara nominal produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung mencapai Rp121,70 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp69,56 triliun atas dasar harga konstan 2010.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Konsumsi rumah tangga tumbuh stabil di angka 5,06%, didorong oleh tingginya permintaan selama perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Investasi juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,26% (yoy), seiring meningkatnya realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sementara itu, ekspor menunjukkan kinerja impresif dengan pertumbuhan sebesar 12,96% (yoy), ditopang oleh tingginya permintaan terhadap komoditas utama seperti kopi robusta, crude palm oil (CPO), serta hasil perikanan seperti ikan dan udang.

Dari sisi lapangan usaha (LU), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat pertumbuhan sebesar 5,42%, meningkat karena normalisasi musim panen pasca El Nino. Industri Pengolahan tumbuh kuat sebesar 8,79% meskipun sedikit melambat karena penurunan aktivitas pengolahan gula. Sektor perdagangan serta transportasi dan pergudangan juga tumbuh positif masing-masing sebesar 6,46% dan 8,20%.

Bank Indonesia memperkirakan tren positif ini akan berlanjut sepanjang 2025 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Lampung berada dalam kisaran 4,6% hingga 5,3%. Pertumbuhan tersebut diperkirakan tetap ditopang oleh konsumsi domestik dan meningkatnya investasi setelah pemilu. Namun demikian, risiko penurunan permintaan global terhadap produk makanan dan minuman akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat mulai Juli 2025 menjadi perhatian.

Untuk menjaga prospek pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor hulu, penguatan hilirisasi berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan daya saing dan diversifikasi produk ekspor.

Read More

Sinergi dan Inovasi TPIP-TPID Dukung Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Inklusif di Sumatera

Medan — Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah Sumatera. Komitmen ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi TPIP-TPID dan peluncuran simbolis Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) se-Sumatera tahun 2025 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara,Rabu (24/4/2025)

Mengusung tema “Sinergi dan Inovasi dalam Mendorong Peningkatan Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok Distribusi Pangan Guna Mendukung Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Inklusif di Sumatera,” kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Bulog, serta seluruh TPID dari wilayah Sumatera.

Lima Fokus Utama GNPIP 2025 Program GNPIP 2025 diarahkan untuk memperkuat stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi berbasis kerangka 4K:

1. Keterjangkauan Harga,

2. Ketersediaan Pasokan,

3. Kelancaran Distribusi, dan

4. Komunikasi Efektif.

Adapun lima fokus utama penguatan GNPIP di Sumatera antara lain:

1. Peningkatan produktivitas pertanian secara menyeluruh (end-to-end).

2. Penguatan pasokan dan efisiensi rantai distribusi melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD).

3. Optimalisasi KAD untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

4. Penguatan dukungan fiskal dari pusat dan daerah untuk ketahanan pangan.

5. Digitalisasi sistem pembayaran dalam kegiatan operasi pasar.

Respons terhadap Ketidakpastian Global Deputi Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menekankan pentingnya koordinasi TPID dalam menghadapi ketidakpastian global, termasuk dampak dari penetapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus tetap terjaga dengan inflasi dalam kisaran target 2,5% ± 1% (yoy).

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, turut mengingatkan perlunya identifikasi potensi gangguan sisi pasokan akibat kebijakan global agar antisipasi dapat segera dilakukan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Komitmen Daerah dan Peran Teknologi Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, menyatakan bahwa Pemprov Sumut siap mengambil peran aktif dalam pengendalian inflasi melalui upaya menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin, menyoroti pentingnya penguatan pasokan pangan melalui Kerjasama Antar Daerah dan penerapan Best Agricultural Practices (BAP) pada klaster pertanian. Ia juga menekankan pemanfaatan teknologi serta optimalisasi sarana distribusi untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Penutup: Komitmen Bersama TPID Rangkaian kegiatan ditutup dengan pencanangan simbolis sejumlah program strategis GNPIP oleh seluruh TPID wilayah Sumatera. Momentum ini menegaskan komitmen dan sinergi kuat lintas sektor dalam mendukung pengendalian inflasi yang efektif serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera.

Read More

TP2DD Kota Metro Hadirkan Inovasi Digitalisasi di 28 Masjid Lewat QRIS

Metro – Dalam upaya memperluas digitalisasi transaksi, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Metro resmi meluncurkan program donasi dan infaq berbasis QRIS di 28 masjid yang tersebar di wilayah Kota Metro. Langkah ini menjadi bagian dari strategi peningkatan literasi keuangan digital di tengah masyarakat.Rabu,(23/4/2025)

Kegiatan ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD Kota Metro yang mengangkat tema “Transaksi Makin Mudah dengan QRIS, untuk Metro Cerdas dan Religius”. Acara yang digelar di Gedung Pertemuan Metro Garden itu turut dihadiri oleh Wakil Walikota Metro, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, serta sejumlah pejabat penting dari FORKOPIMDA, OPD, dan perbankan daerah.

Kepala BPPRD Kota Metro, Syachri Ramadhan, menyampaikan bahwa penggunaan QRIS untuk donasi dan infaq di masjid merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa transaksi digital tidak hanya terbatas pada belanja atau pembayaran rutin, namun juga dapat digunakan untuk aktivitas sosial dan keagamaan.

Wakil Walikota Metro, Rafiq Adi Pradana, menegaskan pentingnya digitalisasi dalam membentuk sistem pemerintahan yang efisien dan transparan. Ia juga menyebutkan bahwa penggunaan Kartu Kredit Indonesia di seluruh OPD telah diterapkan sebagai bentuk digitalisasi pengeluaran pemerintah daerah.

“Digitalisasi transaksi merupakan masa depan Kota Metro. Seluruh OPD dan perbankan perlu proaktif dalam mengedukasi masyarakat agar beralih ke transaksi non-tunai, termasuk dalam hal pembayaran pajak dan retribusi,” ujar Rafiq.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Alex Kurniawan, turut mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Kota Metro dalam mengubah preferensi transaksi masyarakat. Menurutnya, penerapan sistem e-retribusi dan QRIS dalam pembayaran PBB-P2 dinilai efektif dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada kesempatan tersebut, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada 200 wajib pajak yang telah membayar PBB-P2 secara digital menggunakan QRIS.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara nasional telah mendorong peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) hingga 7,91%, sementara di wilayah Sumatera mencapai 10,8%. Kota Metro sendiri mencatat angka ETPD sebesar 96,5% pada semester II 2024, tertinggi di Provinsi Lampung.

Dengan tren positif ini, TP2DD Kota Metro berharap seluruh program digitalisasi dapat terus berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas, demi mendorong tercapainya kemandirian fiskal daerah.

Read More

Inflasi Di Lampung Pada MARET 2025: Kembali Berada Pada Kisaran Sasaran Inflasi 2025

Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Maret 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,96% (mtm), meningkat dibandingkan periode Februari 2025 yang mengalami deflasi sebesar 0,66% (mtm). Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional yang tercatat inflasi sebesar 1,65% (mtm). Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada bulan Maret 2025 mengalami inflasi sebesar 1,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,02% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat deflasi sebesar 1,03% (yoy). Inflasi tahunan ini membawa inflasi di Provinsi Lampung kembali berada dalam kisaran sasaran inflasi 2025 sebesar 2,5% ± 1,0%.

Penyebab Inflasi pada Maret 2025

Inflasi pada Maret 2025 utamanya disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas, di antaranya tarif listrik, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan bayam, dengan andil masing-masing sebesar 1,25%; 0,39%; 0,07%; 0,06%; dan 0,05% (mtm). Kenaikan harga tarif listrik sejalan dengan berakhirnya pemberian diskon listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga PLN dengan daya 450VA, 900VA, 1.300VA, dan 2.200VA selama bulan Januari hingga Februari 2025.

Sementara itu, kenaikan harga bawang merah disebabkan oleh berakhirnya periode panen di sentra produksi Jawa Barat, sedangkan kenaikan harga bawang putih dipengaruhi oleh penundaan realisasi impor bawang putih. Peningkatan harga pada komoditas makanan juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan menjelang Bulan Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.

Komoditas yang Menahan Inflasi

Inflasi pada Maret 2025 juga tertahan oleh sejumlah komoditas yang mengalami deflasi, terutama cabai merah, vitamin, cabai rawit, pembersih lantai, dan angkutan udara, dengan andil masing-masing sebesar -0,05%; -0,03%; -0,02%; -0,02%; dan -0,02% (mtm). Penurunan harga aneka cabai sejalan dengan musim panen cabai yang berlangsung pada Maret 2025. Penurunan harga angkutan udara dipengaruhi oleh implementasi kebijakan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk harga tiket pesawat menjelang HBKN Idul Fitri.

Proyeksi Inflasi ke Depan

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5% ± 1% (yoy) sepanjang tahun 2025. Namun, beberapa risiko inflasi perlu diperhatikan, di antaranya:

1. Inflasi Inti (Core Inflation):

Peningkatan permintaan agregat akibat kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%.

Kenaikan harga emas dunia akibat ketidakpastian geopolitik dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

Kenaikan permintaan seiring dengan periode HBKN Idul Fitri.

2. Inflasi Makanan yang Bergejolak (Volatile Food):

Peningkatan harga beras pasca periode panen raya (Maret-April 2025).

Masuknya musim kemarau mulai Juni 2025 yang berpotensi mengganggu produksi pada periode panen gogo.

Kenaikan permintaan kelompok bahan makanan terkait implementasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG).

3. Inflasi Harga yang Diatur Pemerintah (Administered Price):

Kenaikan harga tarif listrik setelah berakhirnya pemberian potongan harga listrik sebesar 50% oleh PLN.

Kenaikan harga angkutan udara setelah berakhirnya kebijakan insentif PPN DTP untuk tiket pesawat.

Strategi Menjaga Stabilitas Harga

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K, yang meliputi:

1. Keterjangkauan Harga:

Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.

Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga, seperti bawang merah, bawang putih, serta aneka buah dan sayuran.

2. Ketersediaan Pasokan:

Perluasan Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.

Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) maupun intra daerah di Provinsi Lampung untuk komoditas defisit dan berisiko defisit dengan daerah sentra produksi.

3. Kelancaran Distribusi:

Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume dan rute penerbangan.

Memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar.

4. Komunikasi Efektif:

Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota untuk menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.

Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat untuk menjaga ekspektasi positif terhadap prospek perkembangan harga dan kecukupan pasokan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan inflasi di Provinsi Lampung dapat tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi 2025 sepanjang tahun ini.

Read More

Kinerja Penjualan Eceran Kota Bandar Lampung Bulan Februari 2025 Tetap Tumbuh Kuat

BANDARLAMPUNG — Optimisme masyarakat Lampung terhadap kinerja perekonomian pada Februari 2025 terpantau tetap kuat. Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, yang menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada pada angka 130,17, yang menunjukkan level optimis (>100). Optimisme konsumen di Provinsi Lampung ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan IKK Nasional pada periode yang sama, yaitu 126,40.

Kinerja IKK Provinsi Lampung yang tetap kuat didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), yang mencerminkan persepsi konsumen terhadap kondisi perekonomian. Pada Februari 2025, IKE Provinsi Lampung tercatat sebesar 119,00, lebih tinggi dibandingkan dengan IKE nasional yang sebesar 114,20. Optimisme ini didukung oleh persepsi positif masyarakat terhadap beberapa komponen, seperti penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan konsumsi barang tahan lama yang membentuk IKE.

Pada Februari 2025, sebanyak 41,00% responden melaporkan bahwa penghasilan mereka meningkat, sementara 50,50% responden menyatakan bahwa penghasilan mereka stabil dibandingkan enam bulan lalu. Selain itu, 28,50% responden merasa bahwa ketersediaan lapangan kerja juga meningkat dibandingkan enam bulan sebelumnya. Lebih lanjut, 25,50% responden menginformasikan bahwa konsumsi barang tahan lama (durable goods) mereka cenderung lebih tinggi dibandingkan periode Agustus 2024.

Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), yang mencerminkan persepsi konsumen terhadap kinerja perekonomian enam bulan ke depan (Agustus 2025), tetap berada pada level optimis. Pada Februari 2025, IEK Provinsi Lampung tercatat sebesar 141,33, lebih tinggi dibandingkan dengan IEK nasional yang sebesar 138,70. Optimisme ini didorong oleh perkiraan positif terhadap kondisi usaha dan lapangan kerja. Sebanyak 49,50% responden memperkirakan bahwa kegiatan usaha secara umum akan membaik dan lapangan pekerjaan akan meningkat dalam enam bulan ke depan. Selain itu, 47,50% responden juga memprediksi bahwa penghasilan akan meningkat, seiring dengan adanya peningkatan gaji/upah dan omzet usaha.(*)

Read More

Pasar KHAS Lebak Budi Resmi Dibuka, Awali Rangkaian FESyar Sumatera 2025

Bandar Lampung – Dalam rangka menyambut Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2025, Bank Indonesia Provinsi Lampung bersama OJK dan KDEKS meresmikan Pasar KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) di Lebak Budi, Bandar Lampung. Acara ini menjadi bagian dari upaya akselerasi penguatan ekosistem halal di Provinsi Lampung,Rabu(12/3/2025)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, dalam sambutannya mengatakan, "Ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pasar KHAS ini merupakan langkah penting dalam memperkenalkan produk-produk halal yang berkualitas, aman, dan sehat kepada masyarakat."

Pasar KHAS Lebak Budi akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 27 Maret 2025, menyajikan berbagai kegiatan menarik seperti bazar kuliner, talkshow, lomba, dan hiburan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk halal yang berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.

Junanto juga menambahkan bahwa literasi dan inklusi keuangan serta ekonomi syariah memiliki peran krusial dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan. "Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan etika ini membawa manfaat tidak hanya untuk umat Muslim, tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

FESyar Sumatera 2025, yang puncaknya akan digelar pada 23 hingga 25 Mei 2025, akan menjadi ajang untuk mempromosikan dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan. Berbagai kegiatan menarik akan diselenggarakan dalam rangkaian FESyar, seperti tabligh akbar, talkshow, seminar, showcase UMKM, fashion show modest, Gerakan Sadar Wakaf, dan berbagai kompetisi ekonomi syariah.

Dengan diluncurkannya Pasar KHAS Lebak Budi, diharapkan dapat memperkuat ekosistem halal di Provinsi Lampung serta mendorong masyarakat untuk lebih mengenal dan mendukung produk halal yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional.(*)

Read More