HLM TP2DD 2026, BI Lampung Dorong Transformasi Digital Keuangan Daerah Lampung Tengah

LAMPUNG TENGAH — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kembali menegaskan komitmen dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Plt Bupati Lampung Tengah, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Plt Kepala Bapenda, seluruh kepala OPD se-Kabupaten Lampung Tengah, serta Kepala Cabang Bank Lampung Bandar Jaya.

HLM TP2DD 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen penyusunan roadmap implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui sinergi lintas pemangku kepentingan guna mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin modern, efisien, transparan, dan akuntabel.

Digitalisasi transaksi pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis sebagai pintu masuk pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Selain mendukung peningkatan kualitas layanan publik, transaksi non tunai juga dinilai mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem penerimaan yang lebih tertib, terintegrasi, dan berbasis data.

Berdasarkan data Satgas TP2DD Tahun 2025, rata-rata tingkat realisasi penerimaan dan belanja pada pemerintah daerah yang telah berada pada tahap “Digital” tercatat lebih tinggi, yakni di kisaran 35 hingga 43 persen dibandingkan daerah pada tahap lainnya.

Kabupaten Lampung Tengah sendiri mencatat capaian positif dalam implementasi digitalisasi transaksi daerah. Berdasarkan hasil Championships TP2DD 2025, Kabupaten Lampung Tengah berhasil menempati peringkat kedua tingkat kabupaten se-Provinsi Lampung dengan skor 80,03 dan telah berada pada kategori “Digital”.

Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya penggunaan kanal pembayaran non tunai dalam transaksi pajak, retribusi, maupun belanja daerah. Meski demikian, masih terdapat ruang pengembangan, terutama dalam menyinergikan roadmap dan rencana aksi implementasi ETPD agar menjadi capaian berkelanjutan pada Championships TP2DD berikutnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa roadmap menjadi alat navigasi penting yang diterjemahkan ke dalam langkah operasional jangka menengah guna memastikan transformasi digital berjalan konsisten dan terukur.

Menurutnya, penyusunan roadmap dapat dimulai dengan mengidentifikasi sektor dan jenis transaksi yang dapat dielektronifikasi secara optimal pada tahun pertama, kemudian ditingkatkan lebih masif dan berjenjang pada tahun kedua dan ketiga.

Sementara itu, Plt Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, mengatakan bahwa sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Lampung, Lampung Tengah masih memiliki banyak potensi sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi transaksi daerah.

Ia menjelaskan, pelaksanaan HLM TP2DD menghadirkan seluruh kepala OPD guna menyelaraskan visi dalam penyusunan roadmap implementasi ETPD agar transaksi pemerintah daerah menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.

Beberapa program yang direncanakan dalam waktu dekat antara lain digitalisasi penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum, digitalisasi pemungutan retribusi dari sembilan pasar daerah, penggunaan virtual account untuk penerimaan pajak, hingga studi kelayakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang berkolaborasi dengan Bank Lampung.

Melalui seremoni pernyataan komitmen dukungan roadmap implementasi ETPD dalam HLM tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Bank Lampung sebagai Bank RKUD berkomitmen terus memperkuat koordinasi dalam implementasi digitalisasi transaksi daerah.

Dengan koordinasi yang semakin intensif, diharapkan implementasi digitalisasi daerah dapat berjalan sesuai rencana aksi, sekaligus meningkatkan efektivitas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mendorong adopsi transaksi digital yang lebih luas.

Langkah tersebut juga selaras dengan arahan nasional dalam percepatan digitalisasi daerah yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem transaksi pemerintah daerah yang lebih efisien, transparan, dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

Read More

LaSEF 2026 Perkuat UMKM dan Industri Halal, Komitmen Bisnis Capai Rp230 Miliar

BANDAR LAMPUNG – Lampung Sharia Economic Festival (LaSEF) 2026 yang digelar pada 8–10 Mei 2026 di Lampung City Mall sukses menarik perhatian masyarakat.

 Hingga penutupan kegiatan pada Minggu (10/5/2026), festival ekonomi syariah tersebut berhasil mendatangkan sekitar 7 ribu pengunjung serta mencatat komitmen business matching senilai Rp230 miliar untuk tahun 2026 melalui kolaborasi bersama OJK Provinsi Lampung.

Selain mendorong transaksi penjualan pelaku usaha hingga ratusan juta rupiah, LaSEF 2026 juga menjadi wadah penguatan ekosistem ekonomi syariah di Provinsi Lampung melalui berbagai program pemberdayaan UMKM, penguatan halal lifestyle, literasi ekonomi syariah, hingga kompetisi kreatif generasi muda.

Selama tiga hari pelaksanaan, lebih dari 40 pelaku usaha turut ambil bagian dengan menghadirkan beragam produk unggulan, mulai dari kuliner halal, olahan pangan dan minuman, kopi khas Lampung, hingga produk wastra daerah.

Berbagai kompetisi turut memeriahkan kegiatan, di antaranya Lampung Brewpreneur Challenge 2026, Harmony in Syariah: Nasyid Competition, serta Kompetisi Dakwah Ekonomi Syariah yang menjadi ruang ekspresi bagi para barista, kelompok nasyid, dan dai muda berbakat di Lampung.

Tak hanya itu, LaSEF 2026 juga menghadirkan booth Ketahanan Pangan melalui pembagian bibit cabai gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari penguatan halal value chain dan dukungan terhadap kemandirian pangan daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengatakan penyelenggaraan LaSEF 2026 merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah memerlukan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, lembaga keuangan syariah, akademisi, pondok pesantren, hingga pelaku usaha agar mampu menjadi penggerak penguatan sektor riil dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi penyelenggaraan LaSEF 2026 yang dinilai bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata dukungan Bank Indonesia terhadap pembangunan daerah.

Menurut Gubernur, berbagai program yang dihadirkan sejalan dengan target prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Lampung, khususnya pada penguatan industri halal, pengembangan UMKM, dan kemandirian pesantren.

Ia juga mengapresiasi inisiatif Wakaf Sumur Produktif yang dinilai menjadi solusi konkret untuk mendukung produktivitas pertanian di tengah tantangan perubahan iklim dan El Nino.

“Satu sumur, membawa seribu keberkahan,” ujar Mirza.

Mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Ekonomi Keuangan Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan”, LaSEF 2026 menjadi langkah strategis memperkuat ekosistem ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia sepakat bahwa pengembangan ekonomi syariah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar mampu mendorong transformasi ekonomi daerah yang berlandaskan keberlanjutan, inklusivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

LaSEF 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian menuju Festival Ekonomi Syariah Sumatra 2026 atau FESyar Sumatra 2026. Para pemenang kompetisi nantinya akan mewakili Provinsi Lampung pada ajang tersebut.

Melalui penguatan literasi ekonomi syariah, pengembangan talenta kreatif, serta partisipasi generasi muda, Bank Indonesia optimistis Lampung mampu meningkatkan daya saing ekonomi syariah di tingkat regional maupun nasional.

Read More

Sinergi dan Inovasi, LaSEF 2026 Perkuat Ekosistem Halal

Bandar Lampung — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyelenggarakan Opening Ceremony Lampung Sharia Economic Festival (LaSEF) Tahun 2026 pada Jumat, 8 Mei 2026, di Lampung City Mall.

Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Ekonomi Keuangan Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

LaSEF 2026 menjadi langkah strategis Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menjelaskan bahwa penyelenggaraan LaSEF 2026 bertujuan mengakselerasi perkembangan UMKM, memperluas halal lifestyle, serta melahirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung.

Menurutnya, LaSEF 2026 bertumpu pada tiga program utama. Pertama, perluasan implementasi halal value chain melalui Halal Mart, pameran UMKM, serta pelatihan kapasitas melalui sertifikasi halal dan Juru Sembelih Halal (JULEHA). Kedua, optimalisasi pembiayaan syariah melalui business matching pembiayaan dan edukasi pengelolaan zakat serta wakaf produktif di era digital. Ketiga, penguatan literasi dan halal lifestyle melalui tabligh akbar, talkshow edukatif terkait filantropi digital dan investasi syariah, hingga lima kompetisi besar seperti Halal Chef, Nasyid, Dakwah, Barista, dan Sharia Economic Battle.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Mulyadi Irsan, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian serta pendampingan investasi hingga tingkat kabupaten dan kota.

Ia juga menyambut baik inisiatif Wakaf Sumur Produktif yang diinisiasi Bank Indonesia Lampung bekerja sama dengan Dompet Dhuafa di tengah tantangan iklim El Nino pada Triwulan II 2026.

“ Satu sumur membawa ribuan keberkahan. Ini adalah wujud sedekah yang tidak berhenti mengalir, sekaligus solusi konkret menjaga produktivitas petani kita,” ujar Mulyadi.

Lebih lanjut, sektor ekonomi syariah diharapkan menjadi motor penggerak baru perekonomian Lampung yang pada Triwulan I 2026 mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,58 persen (year on year). Dengan jumlah penduduk mencapai 9,4 juta jiwa yang mayoritas Muslim, Lampung dinilai memiliki potensi besar dalam mentransformasi ekonomi umat dari basis konsumsi menuju kemandirian produksi.

Pemanfaatan jaringan lebih dari 1.000 pondok pesantren serta penguatan sektor riil, seperti industri pengolahan daging dan rumah potong hewan (RPH), dinilai menjadi peluang besar bagi Lampung untuk menembus pasar halal global.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa berbagai program dalam LaSEF 2026 sejalan dengan target prioritas daerah dalam RPJMD, mulai dari akselerasi sertifikasi halal, peningkatan proporsi aset perbankan syariah terhadap PDRB, hingga penguatan Indeks Zakat Nasional (IZN).

Melalui sinergi yang dibangun antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Lampung tidak hanya menjadi simbol semata, tetapi mampu menjadi kekuatan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Read More

Ekonomi Lampung Tumbuh 5,58% Triwulan I 2026, Inflasi Tetap Rendah di Tengah Tantangan Global

LAMPUNG – Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 5,58 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,54 persen (yoy). Capaian ini menempatkan Lampung sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatra.

Data tersebut disampaikan dalam kegiatan Bincang-Bincang Media yang digelar oleh Bank Indonesia Provinsi Lampung di Selasar Auditorium Lantai 4, KPwBI Lampung, 6 Mei 2026.

Pertumbuhan ekonomi Lampung ditopang oleh sejumlah sektor utama, terutama lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh signifikan sebesar 9,89 persen (yoy), seiring puncak panen raya padi dan jagung.

Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran juga tumbuh 6,91 persen (yoy), didorong meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Ramadan dan Idulfitri.

Sektor lain seperti industri pengolahan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan turut mencatat pertumbuhan positif, menunjukkan aktivitas ekonomi yang tetap terjaga.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga sebesar 5,54 persen (yoy), investasi 4,39 persen (yoy), serta konsumsi pemerintah yang tumbuh tinggi hingga 13,84 persen (yoy).

Sejumlah indikator menunjukkan optimisme ekonomi masyarakat masih kuat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Lampung berada di level optimis di atas 100, sementara indeks penjualan riil dan penyaluran kredit juga mengalami peningkatan.

Peningkatan impor barang modal juga menjadi sinyal positif, menandakan adanya ekspansi kegiatan usaha, terutama di sektor industri.

Di sisi lain, inflasi Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,42 persen (yoy).

Secara bulanan, inflasi sebesar 0,55 persen (mtm) dipicu oleh kenaikan harga komoditas seperti minyak goreng, beras, ikan nila, dan cabai merah.

Rendahnya inflasi ini menunjukkan stabilitas harga yang terjaga, meskipun terdapat tekanan dari sejumlah komoditas pangan dan harga emas.

Bank Indonesia juga mengingatkan adanya risiko eksternal, terutama akibat ketegangan geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga energi, biaya logistik, serta tekanan nilai tukar rupiah.

Dampak ini berpotensi meningkatkan biaya produksi, terutama pada sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor, serta menekan aktivitas ekspor dan investasi.

Ke depan, perekonomian Lampung diproyeksikan tetap tumbuh pada kisaran 5,0 hingga 5,6 persen pada 2026, dengan inflasi yang tetap terkendali di kisaran target nasional.

Prospek positif ini didukung oleh peningkatan produksi pertanian, penguatan hilirisasi komoditas, percepatan proyek strategis, serta meningkatnya investasi.

Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, seperti perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, serta volatilitas harga komoditas.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, Lampung optimistis mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Read More

Momentum Penguatan Berlanjut, Ekonomi Lampung Tumbuh 5,58% pada Triwulan I 2026

Lampung — Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang tetap solid dengan pertumbuhan mencapai 5,58 persen (year on year/yoy).

Angka ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,54 persen (yoy), sekaligus menegaskan tren penguatan ekonomi daerah di awal tahun.

Berdasarkan data Bank Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp132,36 triliun, sementara atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp73,44 triliun.

Capaian tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatra sebesar 5,13 persen (yoy), meskipun sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Lampung terutama ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh signifikan sebesar 9,89 persen (yoy). Kinerja ini didorong oleh puncak panen raya komoditas pangan, khususnya padi dan jagung.

Selain itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga tumbuh 6,91 persen (yoy), seiring meningkatnya aktivitas perdagangan antar daerah dan tingginya permintaan masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Sementara itu, sektor Industri Pengolahan tetap menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 3,28 persen (yoy), diikuti sektor Konstruksi sebesar 4,96 persen (yoy), serta Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 6,11 persen (yoy).

Peningkatan ini didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat, kelanjutan proyek strategis, serta tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur keagamaan.

Program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memberikan dampak positif terhadap sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman yang tumbuh tinggi hingga 12,43 persen (yoy).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Lampung didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,54 persen (yoy), investasi sebesar 4,39 persen (yoy), serta konsumsi pemerintah yang melonjak 13,84 persen (yoy).

Peningkatan konsumsi masyarakat dipicu oleh momentum Idulfitri serta terjaganya optimisme konsumen, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di level 121,71 atau kategori optimis.

Di sisi eksternal, kinerja ekspor Lampung tetap mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,75 persen (yoy), didukung oleh ekspor komoditas unggulan seperti bubur kayu (pulp), sisa industri makanan, dan bahan kimia organik.

Ke depan, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Lampung pada tahun 2026 berada dalam kisaran 5,0 hingga 5,6 persen. Prospek ini ditopang oleh penguatan permintaan domestik serta tetap terjaganya kinerja ekspor.

Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diantisipasi. Untuk menjaga momentum pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah akan memperkuat sinergi melalui tiga strategi utama.

Pertama, penguatan sektor primer dan stabilisasi harga melalui peningkatan produktivitas pertanian serta pengendalian inflasi daerah. Kedua, peningkatan nilai tambah dan investasi melalui hilirisasi komoditas unggulan serta penguatan ekosistem UMKM berorientasi ekspor. Ketiga, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi transaksi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan berbagai upaya tersebut, Lampung diharapkan mampu menjaga tren pertumbuhan positif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Read More

Inflasi Lampung April 2026 Tetap Terkendali, Tekanan Harga dari Pangan

Lampung – Inflasi di Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat masih dalam kondisi terkendali meskipun mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan (month-to-month/mtm) mencapai 0,55%, naik dari Maret 2026 sebesar 0,19% (mtm).

Secara historis, angka tersebut juga lebih tinggi dibanding rata-rata inflasi April dalam tiga tahun terakhir yang sebesar 0,44% (mtm). Namun secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Lampung tetap rendah di level 0,53%, jauh di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,42% (yoy).

Kenaikan inflasi pada April terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sejumlah komoditas utama penyumbang inflasi di antaranya minyak goreng, ikan nila, sigaret kretek mesin, beras, dan cabai merah.

Lonjakan harga minyak goreng dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi kemasan akibat kenaikan harga plastik yang berkaitan dengan konflik geopolitik di Timur Tengah. Sementara itu, harga ikan nila naik seiring meningkatnya permintaan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

Kenaikan harga beras dan cabai merah juga dipengaruhi berakhirnya masa panen raya serta terbatasnya produksi akibat tunda tanam. Di sisi lain, kenaikan harga rokok sigaret kretek mesin didorong oleh meningkatnya harga tembakau serta penyesuaian biaya distribusi, termasuk dampak kenaikan tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar.

Meski demikian, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas. Cabai rawit dan daging ayam ras mengalami penurunan harga masing-masing dengan andil -0,06% dan -0,02% (mtm). Kondisi ini didukung oleh peningkatan pasokan dari sentra produksi lokal seperti Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah, serta normalisasi permintaan pasca Ramadan dan Idulfitri 2026.

Selain itu, penurunan harga emas dunia turut menekan harga emas perhiasan dengan kontribusi deflasi sebesar -0,03% (mtm).

Ke depan, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Lampung memproyeksikan inflasi tetap berada dalam sasaran nasional 2,5±1% (yoy) hingga akhir 2026. Namun sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, potensi tekanan berasal dari peningkatan permintaan akibat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang direalisasikan bertahap sepanjang 2026, serta fluktuasi harga emas global di tengah ketidakpastian geopolitik.

Sementara itu, risiko pada kelompok pangan bergejolak (volatile food) dipengaruhi oleh rendahnya realisasi tanam akibat curah hujan tinggi pada Maret 2026, serta potensi penurunan curah hujan dan indikasi El Nino lemah pada semester II yang dapat menekan produksi pangan.

Dari sisi harga yang diatur pemerintah (administered prices), risiko inflasi berasal dari kemungkinan kenaikan harga BBM akibat gejolak harga minyak dunia serta dampak lanjutan kenaikan tarif tol terhadap biaya transportasi dan distribusi barang.

Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Langkah konkret yang dilakukan antara lain operasi pasar beras, penguatan kerja sama antar daerah, perbaikan infrastruktur distribusi, serta pemanfaatan media digital untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut, stabilitas harga di Lampung diharapkan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidakpastian.

Read More

BI Lampung Dorong Hilirisasi Komoditas Strategis untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Lampung — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menggelar Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Semester I 2026 pada Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi kebijakan sekaligus meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kondisi dan prospek ekonomi daerah.

Mengusung tema “Penguatan Model Bisnis Komoditas Strategis dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung”, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha.

Dalam pemaparannya, BI menyampaikan bahwa perekonomian Lampung tetap menunjukkan kinerja yang solid.

Pada Triwulan IV 2025, ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,54 persen (year on year), sementara secara keseluruhan tahun 2025 mencapai 5,28 persen (cumulative to cumulative). Pertumbuhan tersebut terutama ditopang sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung menegaskan bahwa tingginya capaian sektor pertanian pada periode sebelumnya justru menjadi tantangan ke depan, mengingat basis pertumbuhan yang sudah tinggi. Di tengah ketidakpastian global pada 2026, diperlukan upaya ekstra untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut.

“Ke depan, ekonomi Lampung diprakirakan tetap kuat, didukung sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, serta meningkatnya permintaan domestik selama periode long festive season seperti Tahun Baru, Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri,” ujarnya.

Secara keseluruhan, perekonomian Lampung pada 2026 diproyeksikan tumbuh solid dengan inflasi yang tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional. Untuk itu, penguatan sektor pertanian diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi komoditas serta integrasi ekosistem dari hulu hingga hilir.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mendorong program strategis, salah satunya melalui program “Desaku Maju” yang berfokus pada pengembangan ekonomi desa secara terintegrasi. Pendekatan inovatif dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan nasional, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menekankan pentingnya penguatan produksi dan hilirisasi komoditas hortikultura melalui peningkatan produktivitas, modernisasi pertanian, serta penguatan kelembagaan petani.

Integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir juga dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

Sementara itu, PT Food Station Tjipinang Jaya menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok pangan melalui sistem informasi komoditas seperti food hub guna meningkatkan efisiensi distribusi serta menjaga keseimbangan pasokan.

Dari sisi pelaku usaha, EPTILU sebagai agregator menekankan pentingnya pengembangan model bisnis pertanian terintegrasi (closed loop), yang menghubungkan proses produksi hingga pemasaran melalui pendampingan dan monitoring. Model ini dinilai mampu menjaga kualitas produk, memastikan kepastian pasar, serta menstabilkan harga.

Diskusi juga mengangkat sejumlah tantangan strategis, seperti masih tingginya aliran komoditas keluar dalam bentuk bahan mentah, keterbatasan kualitas lahan, hingga belum optimalnya nilai tambah sektor pertanian. Selain itu, aspek pembiayaan dinilai masih perlu diperkuat agar mampu mendorong pengembangan usaha secara optimal.

Perbankan pun menyatakan kesiapan untuk mendukung sektor pertanian melalui peningkatan konektivitas antara petani dan pasar, dengan tetap menekankan pentingnya penguatan kelembagaan serta model bisnis yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penguatan kelembagaan petani, pengembangan sistem informasi komoditas terintegrasi, percepatan hilirisasi, serta peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi Lampung yang lebih berdaya saing, sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional.

Read More

Inflasi Lampung Maret 2026 Terkendali, Bank Indonesia Perkuat Strategi 4K

Bandar Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Maret 2026 mencatat inflasi sebesar 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 0,36 persen (mtm). Angka ini juga sejalan dengan rata-rata inflasi Februari dalam tiga tahun terakhir yang berada di level 0,19 persen (mtm).

Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Lampung tercatat sebesar 1,16 persen, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga di Lampung masih relatif terkendali.

Kenaikan inflasi Maret 2026 terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Sejumlah komoditas utama yang memberikan andil inflasi di antaranya daging ayam ras (0,05 persen), bensin (0,04 persen), telur ayam ras (0,03 persen), dan beras (0,03 persen).

Peningkatan harga pangan tersebut dipengaruhi oleh naiknya permintaan masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026. Sementara itu, kenaikan harga bensin terjadi akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina per 1 Maret 2026, seiring dinamika harga minyak global.

Di sisi lain, laju inflasi yang lebih rendah turut dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komoditas. Cabai merah dan tomat masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,09 persen dan -0,02 persen (mtm), didorong oleh meningkatnya pasokan dari sentra produksi di wilayah Lampung seperti Pesawaran dan Lampung Tengah.

 Penurunan harga emas dunia juga berimbas pada turunnya harga emas perhiasan dengan andil -0,02 persen (mtm).

Ke depan, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Lampung memprakirakan inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen (yoy) hingga akhir 2026. Namun, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, tekanan berpotensi muncul akibat peningkatan permintaan seiring realisasi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 5,35 persen yang berlangsung bertahap sepanjang 2026, serta kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Sementara itu, dari sisi volatile food, risiko berasal dari rendahnya realisasi tanam akibat curah hujan tinggi pada Maret 2026 yang berpotensi menekan hasil panen pada triwulan II. Selain itu, prakiraan curah hujan rendah pada April–September serta potensi El Nino lemah di semester II juga dapat memengaruhi produksi pangan dan hortikultura.

Adapun dari sisi administered prices, risiko inflasi dipicu oleh potensi kenaikan harga BBM akibat gejolak harga minyak dunia serta dampak lanjutan penyesuaian tarif Tol Lampung ruas Bakauheni–Terbanggi Besar terhadap biaya transportasi dan harga komoditas lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K.

Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang dilakukan antara lain operasi pasar beras/SPHP secara terarah serta penguatan monitoring harga dan pasokan komoditas strategis. Dari sisi ketersediaan pasokan, upaya diperkuat melalui perluasan Toko Pengendalian Inflasi, kerja sama antar daerah, serta percepatan program swasembada pangan.

Untuk menjaga kelancaran distribusi, pemerintah mendorong perbaikan infrastruktur distribusi pangan serta implementasi program Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP) dan subsidi ongkos angkut. Sementara pada aspek komunikasi efektif, dilakukan koordinasi rutin TPID, penguatan komunikasi publik, serta optimalisasi sistem informasi pangan berbasis digital.

Dengan berbagai langkah tersebut, stabilitas harga di Provinsi Lampung diharapkan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidakpastian.

Read More

Inflasi Lampung Februari 2026 Terkendali di 0,36 Persen, BI dan TPID Perkuat Strategi 4K

Bandar Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,36 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,07 persen (yoy). Meski demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,68 persen (yoy).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat 2,95 persen (yoy), juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 4,76 persen (yoy). Namun, angka Februari 2026 ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Februari dalam tiga tahun terakhir yang mengalami deflasi 0,04 persen (yoy).

Dari sisi sumber tekanan harga, inflasi Februari terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan (mtm) yakni emas perhiasan dengan andil 0,09 persen, diikuti daging ayam ras (0,05 persen), bawang merah (0,04 persen), cabai rawit (0,04 persen), dan tomat (0,04 persen).

Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia di tengah tingginya ketidakpastian global. Sementara itu, lonjakan harga daging ayam ras dan komoditas hortikultura dipicu meningkatnya permintaan menjelang Ramadan, di tengah keterbatasan pasokan akibat panen lokal yang tertunda.

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga kelompok transportasi, khususnya bensin dengan andil -0,05 persen (mtm), seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina. Beberapa komoditas lain yang turut menahan inflasi antara lain susu cair kemasan, kangkung, hand body lotion, dan wortel yang masing-masing mencatat andil -0,01 persen (mtm).

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memprakirakan inflasi hingga akhir 2026 tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1 persen (yoy). Meski demikian, sejumlah risiko perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, risiko bersumber dari peningkatan permintaan agregat akibat penyesuaian UMP yang direalisasikan bertahap sepanjang tahun, serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H. Selain itu, eskalasi konflik terbuka antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran berpotensi mendorong kenaikan harga emas dunia dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

Pada kelompok volatile food, risiko berasal dari potensi peningkatan curah hujan dan banjir lokal yang dapat menghambat panen padi dan distribusi pangan, seiring prakiraan berlanjutnya La Nina lemah hingga awal 2026. Risiko lain yakni lonjakan harga pangan strategis saat periode high season Ramadan dan Idulfitri, serta potensi gangguan distribusi akibat meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera.

Sementara itu, dari sisi administered prices, risiko meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global, termasuk kemungkinan disrupsi jalur strategis perdagangan minyak dunia seperti Selat Hormuz. Kondisi ini dapat memicu kenaikan harga minyak mentah global dan berdampak pada harga BBM non-subsidi, tarif transportasi, serta biaya logistik domestik.

Menanggapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K.

Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang ditempuh antara lain pelaksanaan operasi pasar beras/SPHP secara terarah, serta penguatan monitoring harga dan pasokan komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras.

Dalam menjaga ketersediaan pasokan, dilakukan perluasan implementasi Toko Pengendalian Inflasi, penguatan kerja sama antar daerah (KAD), percepatan program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan dan penggunaan varietas unggul, serta peningkatan kualitas data pasokan.

Dari sisi kelancaran distribusi, upaya difokuskan pada memastikan kecukupan moda transportasi menjelang HBKN, memperkuat kapasitas transportasi melalui penambahan volume penerbangan Lampung–Jakarta dan reaktivasi rute Lampung–Bali serta Lampung–Jogja, hingga melanjutkan perbaikan infrastruktur jalur distribusi pangan serta implementasi Mobil TOP dan Subsidi Ongkos Angkut.

Adapun pada aspek komunikasi efektif, TPID secara rutin menggelar rapat koordinasi guna menjaga awareness terhadap dinamika harga dan pasokan, memperkuat komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi, serta mengintegrasikan sistem informasi neraca pangan berbasis data terkini dan berkualitas.

Dengan sinergi kebijakan tersebut, inflasi di Provinsi Lampung diharapkan tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika global dan domestik yang masih penuh tantangan.

Read More

Rp4,5 Triliun Disiapkan, BI Lampung Jamin Kebutuhan Uang Tunai Lebaran

Bandar Lampung, 23 Februari 2026 – Sebagai langkah strategis untuk memastikan pemenuhan kebutuhan uang layak edar (ULE) bagi masyarakat serta memperkuat edukasi perilaku belanja bijak dan kecintaan terhadap Rupiah, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Lampung resmi menggelar Kick Off Program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) Tahun 2026.

Mengusung tema “Menjaga Rupiah di Bulan Penuh Berkah”, program ini menjadi wujud komitmen BI dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran selama periode Ramadan dan Idulfitri 1447 H.

Pelaksanaan SERAMBI 2026 di Provinsi Lampung merupakan bagian dari agenda nasional Bank Indonesia dalam menghadapi peningkatan kebutuhan uang tunai musiman. Tahun ini, BI Lampung menyiapkan uang kartal sebesar Rp4,5 triliun, meningkat 28,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

Dalam pelaksanaannya, BI Lampung bersinergi dengan 40 perbankan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung guna memastikan distribusi uang layak edar berjalan optimal dan merata. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjamin kecukupan uang pecahan kecil maupun besar, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan lancar tanpa kendala ketersediaan uang tunai.

Untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, Bank Indonesia juga memperluas jangkauan kas keliling yang ditempatkan di berbagai pusat aktivitas keagamaan dan ekonomi, baik di dalam maupun di luar Kota Bandar Lampung. Masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang dapat melakukan pemesanan secara daring melalui laman resmi PINTAR di https://pintar.bi.go.id� guna memastikan pelayanan yang tertib, nyaman, dan tepat sasaran.

Adapun paket penukaran uang disediakan maksimal sebesar Rp5.300.000,00 per orang, dengan rincian pecahan mulai dari Rp1.000 hingga Rp50.000. Kebijakan ini dirancang untuk pemerataan layanan sekaligus mencegah antrean panjang dan praktik penukaran tidak resmi.

Selain memastikan ketersediaan uang fisik, Bank Indonesia juga terus mendorong akselerasi transaksi digital melalui penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). QRIS mengusung prinsip CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Andal) yang memberikan kemudahan dan keamanan bertransaksi bagi masyarakat. Digitalisasi pembayaran ini juga menjadi langkah preventif dalam mengurangi risiko peredaran uang palsu serta mendukung efisiensi sistem pembayaran nasional.

Melalui program SERAMBI 2026, Bank Indonesia berharap masyarakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan transaksi selama Ramadan dan Idulfitri dengan nyaman, tetapi juga semakin memahami pentingnya merawat Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Edukasi mengenai perlakuan uang yang baik, seperti tidak melipat, mencoret, atau merusak uang, terus digencarkan sebagai bagian dari kampanye cinta Rupiah.

Dengan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, perbankan, dan masyarakat, diharapkan momentum Ramadan dan Idulfitri 1447 H di Provinsi Lampung dapat berlangsung lancar, aman, serta semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Read More

Perkuat Sinergi Jaga Inflasi Dalam Sasaran Jelang Ramadan Dan Idulfitri 1447 H

BANDARLAMPUNG– Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) dalam rangka penguatan sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447H, Jumat (13/2).Jasa Reporter

Walikota Bandar Lampung dalam arahannya menyampaikan harapan agar inflasi Kota Bandar Lampung tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1%. Beliau menegaskan bahwa kerja sama seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mengawal stabilitas harga di Kota Bandar Lampung. Arahan tersebut sejalan dengan penegasan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang mendorong pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah secara lebih intensif, strategis, dan tepat sasaran dalam mengawal HBKN Ramadan dan Idulfitri 1447H.

“Kerja sama seluruh stakeholders sangat penting dalam mengawal inflasi. InsyaaAllah, apabila kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, inflasi Kota Bandar Lampung dapat kita jaga tetap terkendali,” ujar Walikota, seraya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TPID atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini.

Berdasarkan paparan BPS Kota Bandar Lampung, inflasi Januari 2026 tercatat sebesar 0,18% (mtm) dan 1,43% (yoy) . Angka ini dinilai sebagai awal tahun yang baik untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran. Secara m-to-m, beberapa komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain emas perhiasan, kangkung, bayam, dan nasi dengan lauk, sementara cabai merah dan bawang merah mengalami deflasi. BPS juga mencatat bahwa Kota Bandar Lampung merupakan kota konsumsi, sehingga dinamika harga makanan jadi dan komoditas konsumsi langsung masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi.

Bank Indonesia menyampaikan bahwa harga komoditas global seperti jagung dan kedelai perlu menjadi perhatian, serta komoditas hortikultura yang relatif minim dukungan APBN pada tahun ini sehingga bertumpu pada anggaran pemerintah daerah. Penguatan strategi pengendalian inflasi dalam kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) perlu disesuaikan dengan karakteristik Kota Bandar Lampung sebagai kota konsumsi. Kerja Sama Antar Daerah (KAD) baik intra maupun antar provinsi juga perlu diperkuat untuk menjaga kondisi pasokan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, pelaksanaan pasar murah tentunya perlu memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat lokasi (terutama pasar tradisional sampel IHK), tepat waktu, dan tepat komoditas. Dari sisi komunikasi efektif, masyarakat juga dihimbau untuk berbelanja secara bijak dan mendorong penerapan pola konsumsi zero waste guna menghindari pemborosan dan mubazir sisa makanan.

Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung turut menyampaikan bahwa Pemkot akan melaksanakan pasar murah di 20 kecamatan pada 60 titik pada 20 Februari, 3 Maret, dan 13 Maret 2026 dengan komoditas beras premium, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras, serta mengoptimalkan pemanfaatan videotron di Bundaran Gajah untuk edukasi pengendalian inflasi.

Dari sisi pasokan, Bulog memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah dalam kondisi aman dan siap mendukung stabilitas selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Dinas Pangan melaporkan ketersediaan pangan relatif stabil dengan cadangan beras 15 ton untuk intervensi ketika diperlukan. Selain itu, disampaikan pula bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Harga, Keamanan,dan Mutu Pangan yang saat ini telah berjalan di tingkat Provinsi Lampung dan akan segera ditindaklanjuti di tingkat kota.

Satgas ini bertugas memastikan harga komoditas di pasaran tidak melampaui harga acuan serta menjamin tidak adanya peredaran bahan pangan berbahaya, sehingga stabilitas harga dan perlindungan konsumen tetap terjaga. Pertamina juga mengaskan bahwa pihaknya akan menjamin ketersediaan BBM dan LPG 3kg, sementara Polres dan TNI siap mendukung pengamanan distribusi dan menjaga kondusivitas wilayah selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026.

Menutup kegiatan, Wakil Walikota Bandar Lampung menegaskan bahwa meskipun kondisi inflasi relatif terkendali, upaya seperti operasi pasar dan pasar murah tetap harus dioptimalkan. Dukungan Bulog, Pertamina, serta aparat keamanan sangat diperlukan untuk memastikan distribusi lancar dan stabilitas harga tetap terjaga.

Dengan penguatan koordinasi, komunikasi yang efektif, serta kolaborasi lintas sektor, TPID Kota Bandar Lampung optimis mampu menjaga inflasi tetap dalam sasaran dan memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman.

Read More

HLM TPID Lampung Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H

Bandar Lampung,  — Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Lampung pada Selasa,10 Februari 2026

Periode Ramadan dan Idulfitri secara historis selalu diiringi peningkatan konsumsi masyarakat yang berpotensi memicu tekanan harga, terutama pada komoditas pangan strategis.

Karena itu, forum HLM TPID ini digelar untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan hingga ke tingkat konsumen.

Dalam pertemuan tersebut, koordinasi diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga bahan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga selama Bulan Suci Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.

Gubernur Lampung berharap seluruh pihak dapat semakin memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian tugas, serta meningkatkan respons cepat terhadap potensi gejolak harga. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Dari sisi otoritas moneter, Bank Indonesia memaparkan perkembangan inflasi terkini serta potensi risiko inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang umumnya bersumber dari kelompok volatile food.

“Penguatan sisi hulu perlu diintegrasikan dengan pascapanen, hilirisasi, dan distribusi dalam satu ekosistem sinergi agar pasokan terjaga dan harga lebih stabil,” ujar Bimo.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui optimalisasi produksi dalam daerah, penguatan cadangan pangan, serta peningkatan kelancaran distribusi antardaerah. Langkah tersebut diperkuat dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar di wilayah yang mengalami tekanan harga.

Dari sisi pengamanan, Satgas Pangan bersama aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan rantai distribusi guna mencegah penimbunan dan spekulasi harga, serta memastikan pangan yang beredar aman dan bermutu.

Perum BULOG juga menyatakan kesiapan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung dan siap disalurkan sesuai kebutuhan. Sementara itu, Pertamina memastikan pasokan energi, termasuk BBM dan LPG, dalam kondisi aman selama Ramadan dan Idulfitri.

Tak hanya itu, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung memaparkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, TPID Lampung optimistis stabilitas harga dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan tenang.

Read More

Ekonomi Lampung Tumbuh 5,54% di Triwulan IV 2025, Konsumsi dan Investasi Jadi Motor Utama

Bandar Lampung – Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang semakin solid pada akhir tahun 2025.

Pada Triwulan IV 2025, ekonomi Lampung tumbuh 5,54 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 5,04 persen (yoy).

Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung Triwulan IV 2025 atas dasar harga berlaku tercatat Rp135,95 triliun, sementara atas dasar harga konstan (2010) mencapai Rp74,24 triliun.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang tahun 2025 mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang sebesar 4,57 persen. Akselerasi ini menandakan pemulihan ekonomi daerah yang semakin menguat.

Permintaan Domestik Jadi Penopang

Pertumbuhan ekonomi Triwulan IV terutama didorong oleh permintaan domestik, khususnya:

Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,10% (yoy)

Investasi (PMTB) tumbuh 5,41% (yoy)

Peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan naiknya mobilitas dan belanja masyarakat saat periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, investasi tetap kuat berkat realisasi penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri yang tumbuh positif.

Dari sisi eksternal, ekspor Lampung tumbuh 2,55% (yoy), didukung permintaan luar negeri terhadap komoditas gula dan kembang gula, hasil penggilingan, kopi, serta produk olahan minyak nabati.

Pertanian dan Industri Pengolahan Menguat

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Lampung ditopang oleh sektor-sektor utama, yakni:

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 5,65% (yoy)

Industri Pengolahan tumbuh 6,54% (yoy)

Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) tumbuh 3,97% (yoy)

Kinerja sektor pertanian meningkat seiring naiknya produksi jagung dan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Industri pengolahan menguat berkat peningkatan permintaan ekspor subsektor makanan dan minuman, sementara sektor perdagangan tetap solid sejalan dengan naiknya permintaan domestik.

Sepanjang 2025, Ekonomi Lampung Tumbuh 5,28% Sepanjang tahun 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,94%, didukung penguatan daya beli pekerja di sektor utama. Investasi juga tumbuh 5,28%, didorong meningkatnya realisasi investasi swasta setelah meredanya ketidakpastian pada periode pemilu.

Namun, dari sisi eksternal, kinerja net ekspor terkontraksi 57,99%, yang dipengaruhi penurunan permintaan ekspor antar daerah seiring normalisasi produksi komoditas dalam negeri.

Proyeksi 2026: Tumbuh 5,0–5,6 Persen

Bank Indonesia memprakirakan kinerja positif ini akan berlanjut pada 2026, dengan pertumbuhan ekonomi Lampung berada di kisaran 5,0–5,6 persen. Pertumbuhan diperkirakan tetap ditopang penguatan permintaan domestik serta permintaan eksternal yang terjaga.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian diproyeksikan tetap menjadi penopang utama melalui sinergi program intensifikasi pertanian pemerintah pusat dan daerah. Sektor industri pengolahan dan perdagangan juga berpotensi meningkat berkat ekspansi usaha dan kuatnya permintaan domestik.

Tiga Strategi BI Lampung

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan melalui tiga strategi utama:

Penguatan sektor primer dan stabilisasi harga melalui peningkatan produktivitas pertanian, integrasi hulu–hilir komoditas strategis, serta pengendalian inflasi melalui TPID dan GNPIP.

Peningkatan nilai tambah dan investasi sektor unggulan lewat hilirisasi komoditas, pengembangan UMKM berorientasi ekspor, serta promosi proyek investasi melalui skema IPRO.

Percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah melalui penguatan peran TP2DD untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan berbagai upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi Lampung diharapkan tetap inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.

Read More

Lampung Alami Deflasi 0,07 Persen pada Januari 2026, Inflasi Tahunan Tetap Rendah

Bandar Lampung – Provinsi Lampung mencatat deflasi sebesar 0,07 persen (month to month/mtm) pada Januari 2026, lebih rendah dibandingkan Desember 2025 yang mengalami inflasi 0,59 persen (mtm).

 Capaian ini juga lebih baik dibandingkan rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari dalam tiga tahun terakhir yang mengalami deflasi 0,11 persen (mtm).

Meski demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencatat deflasi 0,15 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat 1,90 persen (year on year/yoy), jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55 persen (yoy).

Dipicu Turunnya Harga Pangan dan BBM

Deflasi Januari terutama didorong oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Komoditas yang memberi andil deflasi terbesar yakni:

Cabai merah (-0,25%)

Bawang merah (-0,12%)

Cabai rawit (-0,06%)

Bensin (-0,03%)

Jeruk (-0,03%)

Penurunan harga cabai merah dan cabai rawit terjadi seiring meningkatnya pasokan karena masuk masa panen di sentra produksi seperti Kabupaten Pringsewu dan Lampung Timur. Harga bawang merah juga turun berkat pasokan panen serta realisasi kerja sama perdagangan antar daerah (KAD) business to business antara BUMD Jawa Tengah dan Lampung.

Dari sisi nonpangan, turunnya harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pertamina.

Tertahan Kenaikan Harga Emas dan Sayuran

Deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, antara lain:

Emas perhiasan (0,08%)

Tomat (0,05%)

Kangkung (0,04%)

Bayam (0,03%)

Nasi dengan lauk (0,03%)

Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian global. Sementara kenaikan harga sayuran dipicu turunnya produksi akibat curah hujan tinggi.

Risiko Inflasi ke Depan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memperkirakan inflasi Lampung tetap berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen (yoy) pada akhir 2026.

 Namun, sejumlah risiko perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, tekanan berpotensi muncul dari peningkatan permintaan akibat penyesuaian UMP serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri 1447 H. Kenaikan harga emas global juga menjadi faktor risiko.

Untuk volatile food, risiko datang dari potensi gangguan panen dan distribusi akibat curah hujan tinggi serta potensi banjir, seiring prediksi La Nina lemah berlanjut hingga awal 2026. Selain itu, harga pangan strategis berpotensi naik saat periode hari besar keagamaan serta gangguan logistik akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.

Sementara dari sisi administered prices, risiko berasal dari kenaikan harga minyak dunia serta normalisasi tarif angkutan darat, laut, dan udara pasca berakhirnya berbagai insentif tarif.

Strategi 4K Pengendalian Inflasi

Menanggapi kondisi tersebut, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K:

1. Keterjangkauan Harga

Operasi pasar beras/SPHP terarah serta monitoring harga komoditas berisiko naik seperti hortikultura, daging sapi, dan ayam ras.

2. Ketersediaan Pasokan

Perluasan Toko Pengendalian Inflasi, penguatan kerja sama antar daerah, percepatan program swasembada pangan, serta penguatan data pasokan.

3. Kelancaran Distribusi

Penguatan moda transportasi, penambahan penerbangan Lampung–Jakarta serta reaktivasi rute Lampung–Bali dan Lampung–Jogja, perbaikan jalan distribusi pangan, optimalisasi Mobil TOP, dan dukungan Subsidi Ongkos Angkut.

4. Komunikasi Efektif

Rapat koordinasi rutin TPID, penguatan komunikasi publik, integrasi data neraca pangan, serta pemanfaatan media digital untuk informasi inflasi terkini.

Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat Lampung sepanjang 2026.

Read More

TPID Lampung Waspadai Risiko Inflasi, Perkuat Strategi 4K Jelang 2026

Bandar Lampung — Tekanan inflasi di Provinsi Lampung ke depan masih perlu dicermati seiring berlanjutnya ketidakpastian global dan meningkatnya sejumlah risiko domestik.

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga melalui penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Dari sisi global, harga emas dunia cenderung meningkat sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian geopolitik serta sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Kondisi tersebut turut memengaruhi dinamika pasar keuangan dan berpotensi memberikan tekanan lanjutan terhadap inflasi domestik.

Sementara itu, risiko inflasi dari kelompok volatile food diperkirakan tetap tinggi. Peningkatan curah hujan dan potensi banjir lokal berisiko menghambat realisasi panen padi serta distribusi pangan. Hal ini sejalan dengan analisis BMKG dan sejumlah pusat iklim dunia yang memprediksi berlanjutnya fenomena La Niña lemah hingga awal 2026.

Selain faktor cuaca, tekanan harga pangan juga berpotensi meningkat pada periode high season Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H, khususnya pada komoditas pangan strategis. Risiko lainnya berasal dari potensi gangguan pasokan dan distribusi pangan ke Provinsi Lampung akibat meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera, yang dapat menghambat kelancaran arus logistik antarwilayah.

Dari kelompok administered price, TPID Lampung turut mencermati potensi kenaikan harga minyak dunia akibat gangguan pasokan global yang dipicu tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Di samping itu, terdapat risiko penyesuaian tarif angkutan darat dan udara pada periode puncak libur akhir tahun.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan serta berbagai risiko ke depan, TPID Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia akan terus mengintensifkan implementasi strategi 4K. Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang dilakukan antara lain operasi pasar beras/SPHP secara terarah serta monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas hortikultura, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras.

Dari sisi ketersediaan pasokan, TPID mendorong perluasan implementasi Toko Pengendalian Inflasi, penguatan kerja sama antar daerah, serta percepatan program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, serta penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.

Untuk menjaga kelancaran distribusi, pemerintah daerah memastikan kecukupan moda transportasi, penambahan volume penerbangan Lampung–Jakarta, serta reaktivasi rute Lampung–Bali dan Lampung–Yogyakarta. Upaya perbaikan infrastruktur jalan dan penguatan program Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP) juga terus dilanjutkan, termasuk dukungan Subsidi Ongkos Angkut bekerja sama dengan Bulog dan OPD terkait.

Sementara itu, dari sisi komunikasi, TPID Lampung memperkuat koordinasi rutin antar TPID provinsi dan kabupaten/kota, menjaga ekspektasi positif masyarakat terhadap harga dan pasokan, serta mengoptimalkan pemanfaatan media digital dan sistem informasi neraca pangan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dan responsif.

Dengan langkah-langkah tersebut, TPID Lampung optimistis stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik.

Read More

Sinergi TPID Kota Bandar Lampung Perkuat Stabilitas Harga Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Bandar Lampung — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandar Lampung menggelar High Level Meeting (HLM)pada Selasa 23 Desember 2025,sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi lintas instansi untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

HLM TPID dibuka oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Drs. Hi. Deddy Amarullah, yang menyampaikan bahwa kondisi inflasi Kota Bandar Lampung hingga November 2025 masih berada dalam batas terkendali. 

Berdasarkan data terbaru, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,19 persen. Meski demikian, peningkatan permintaan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru perlu diantisipasi secara serius melalui koordinasi lintas sektor yang solid.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru, pengendalian inflasi perlu dikawal bersama melalui koordinasi lintas sektor agar harga tetap terjaga dan pasokan mencukupi,” ujar Deddy dalam arahannya.

Selanjutnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, menegaskan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui TPIP–TPID serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Ia menyampaikan bahwa penguatan empat pilar pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, menjadi kunci menjaga stabilitas inflasi, khususnya pada komoditas pangan strategis.

“Ke depan, inflasi diprakirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, Dr. Hady Suryono, M.Si., memaparkan bahwa inflasi tahunan (year on year) Kota Bandar Lampung pada November 2025 tercatat sebesar 0,37 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.

 Perkembangan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di sisi lain, kebijakan penghapusan biaya komite sekolah turut menahan tekanan inflasi inti.

“Data inflasi ini menjadi dasar penting bagi TPID dalam merumuskan kebijakan yang berbasis evidensi,” jelas Hady.

Dari aspek ketersediaan pasokan, Wakil Pimpinan Wilayah Perum BULOG Kanwil Lampung, Erdi Baskoro, menyampaikan kesiapan BULOG dalam menjaga stok pangan, khususnya beras. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta optimalisasi distribusi selama periode Natal dan Tahun Baru.

Dengan dukungan infrastruktur pergudangan dan jaringan distribusi yang memadai, BULOG memastikan pasokan pangan tetap aman dan terdistribusi dengan baik di wilayah Kota Bandar Lampung.

Melalui HLM ini, TPID Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika harga, serta menyampaikan komunikasi yang konstruktif kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak.

 Sinergi yang terjaga diharapkan mampu mendukung stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, serta menopang ketahanan ekonomi daerah selama periode HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Read More

TPID Kota Metro Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Kota Metro – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Metro berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Metro yang digelar di Operation Room (OR) Sekretariat Daerah Kota Metro, Selasa (16/12).

Walikota Metro, Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I, dalam sambutannya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan pengendalian inflasi. Ia mengajak seluruh peserta HLM yang terdiri dari FORKOPIMDA, instansi vertikal, OPD, serta para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan meningkatkan kepekaan terhadap dinamika kondisi di lapangan.

“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi. Saya mengajak seluruh peserta HLM untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kepekaan terhadap perubahan kondisi di lapangan,” ujar Bambang.

Lebih lanjut, Walikota Metro menegaskan arah kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam menjaga stabilitas harga dilakukan melalui pemantauan ketat dan respon cepat. Langkah-langkah yang perlu segera dilakukan antara lain pemantauan harga komoditas strategis secara harian, memastikan kelancaran distribusi di tengah potensi cuaca ekstrem, serta kesiapan sarana dan prasarana sebagai upaya antisipasi bencana alam.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, menyampaikan bahwa inflasi Kota Metro pada November 2025 tercatat sebesar 1,88 persen (year on year), masih terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional. Ia berharap kondisi inflasi tersebut dapat terus terjaga hingga akhir tahun 2025.

“Memasuki momentum HBKN Nataru, secara historis terdapat beberapa komoditas pangan yang kerap menjadi penyumbang inflasi, di antaranya cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, dan beras,” jelasnya. Ia juga mengingatkan adanya sejumlah risiko inflasi yang perlu diantisipasi, seperti potensi cuaca ekstrem, kelangkaan BBM, serta kenaikan harga emas global.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Metro, Yulia Chandra Sari, dalam laporannya menyampaikan bahwa berdasarkan prognosa, stok komoditas pangan di Kota Metro mayoritas berada dalam kondisi surplus. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan strategis relatif aman. Namun demikian, komoditas cabai merah dan cabai rawit masih mengalami defisit sehingga membutuhkan tambahan pasokan dari luar daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Metro telah melakukan mitigasi melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Lampung Timur guna memenuhi kebutuhan cabai merah dan cabai rawit.

Dari sisi keamanan dan kelancaran distribusi, Polres Kota Metro dan Dinas Perhubungan Kota Metro menyatakan kesiapan mendukung pengamanan serta kelancaran moda transportasi selama periode HBKN Nataru. Selain itu, Hiswana Migas juga menyampaikan bahwa Pertamina telah menambah pasokan BBM ke SPBU. Stok BBM non-subsidi pun dipastikan tetap tersedia sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekosongan BBM subsidi.

Sebagai hasil dari pelaksanaan HLM TPID, Walikota Metro kembali menegaskan agar seluruh pihak terus bersinergi dan berkomitmen menjaga stabilitas harga serta pasokan komoditas strategis di Kota Metro, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Read More

Sinergi Kebijakan Dorong Optimisme Ekonomi Nasional dan Lampung pada PTBI 2025

Bandar Lampung — Di tengah ketidakpastian perekonomian global, Indonesia tetap menunjukkan kinerja ekonomi yang solid dan berdaya tahan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, dan diikuti secara hybrid oleh seluruh kantor perwakilan BI di dalam dan luar negeri.Jum'at 28 November 2025

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia juga mengapresiasi peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung tema PTBI tahun ini, “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan.”

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada di kisaran 4,7–5,5%, dan terus meningkat pada 2026 dan 2027 dengan rentang masing-masing 4,9–5,7% dan 5,1–5,9%. Stabilitas inflasi juga diperkirakan terjaga pada sasaran 2,5±1% berkat sinergi kebijakan, penguatan pengendalian inflasi, serta program ketahanan pangan nasional.

Provinsi Lampung turut menunjukkan prospek ekonomi yang positif. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, memaparkan bahwa perekonomian Lampung pada 2025 diprakirakan tumbuh dalam rentang 4,9–5,5% dengan tingkat inflasi terjaga pada 2,5±1%. Pertumbuhan tersebut diperkirakan meningkat lagi pada 2026, berada pada kisaran 4,9–5,7%.

Akselerasi ini ditopang peningkatan produksi pertanian, penguatan hilirisasi komoditas unggulan, serta koordinasi erat antara pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Ia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang mampu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Lampung di tengah tantangan global.

Bank Indonesia menilai sinergi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. Di tingkat daerah, implementasi program intensifikasi pertanian dan optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memberikan dorongan signifikan terhadap produksi dan stabilitas permintaan pangan di Lampung.

Untuk menjaga prospek pertumbuhan ekonomi Lampung ke depan, BI merumuskan lima strategi prioritas, yaitu:

1. Menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan,

2. Mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru,

3. Memperkuat iklim usaha untuk percepatan realisasi investasi,

4. Meningkatkan daya saing UMKM dan kelompok tani,

5. Mempercepat digitalisasi ekonomi daerah.

Penghargaan Mitra Strategis BI Lampung 2025

Pada rangkaian PTBI 2025 di Lampung yang diselenggarakan di Hotel Novotel Bandar Lampung, Bank Indonesia Provinsi Lampung turut memberikan Apresiasi Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung 2025 kepada sembilan mitra strategis. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi aktif para mitra dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia selama tahun 2025.

PTBI tetap menjadi forum strategis tahunan bagi BI untuk menyampaikan pandangan mengenai kondisi ekonomi, tantangan, serta arah kebijakan ke depan, serta menerima arahan langsung dari Presiden RI. Dengan sinergi yang semakin kuat, diharapkan perekonomian Indonesia dan Lampung dapat terus tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan menghadapi tantangan global yang dinamis.

Read More

FESyar 2025: Sinergi Syariah dari Lampung untuk Sumatera

Bandar Lampung – Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, bersama Pemerintah Provinsi Lampung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2025 di Kota Bandar Lampung pada 21 hingga 25 Juni 2025.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, menyampaikan bahwa tahun ini Lampung dipercaya menjadi tuan rumah FESyar Sumatera, sebuah ajang ekonomi syariah terbesar di wilayah Sumatera. Opening ceremony FESyar Sumatera 2025 digelar di Lampung City Mall pada 21 Juni 2025.

FESyar Sumatera 2025 merupakan bagian dari rangkaian Road to ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival) ke-12 yang secara konsisten menjadi motor penggerak pengembangan dan perluasan ekonomi syariah di tingkat nasional.

Dengan mengangkat tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Regional,” FESyar 2025 dirancang untuk mengintegrasikan potensi ekonomi syariah dengan penguatan ketahanan ekonomi daerah serta mendorong percepatan inklusi keuangan syariah di wilayah Sumatera.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KDEKS Lampung, Ardiansyah, mengungkapkan bahwa Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. “Jumlah masjid, mushola, dan pondok pesantren di Lampung mencapai sekitar 25.000. Ini adalah aset penting untuk mendorong tumbuhnya ekonomi syariah, tidak hanya di Lampung, tetapi juga di seluruh Sumatera,” jelasnya.

FESyar Sumatera 2025 menyuguhkan rangkaian kegiatan menarik, antara lain 13 sesi Sharia Forum, 7 area Sharia Fair, Tabligh Akbar, serta berbagai kompetisi bertema ekonomi syariah. Festival ini merupakan bagian dari rangkaian FESyar nasional yang juga diselenggarakan di wilayah Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan puncak acara pada ISEF 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 8–12 Oktober 2025.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Rinvayanti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ekonomi syariah merupakan solusi ekonomi berkeadilan di tengah ketidakpastian global. “Ekonomi syariah bukan sekadar alternatif sistem ekonomi, melainkan jalan tengah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan semangat pembangunan daerah,” ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan FESyar Regional Sumatera 2025 bersifat gratis dan terbuka untuk umum. Masyarakat Lampung dan sekitarnya diundang untuk hadir dan menjadi bagian dari transformasi ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses akun Instagram resmi Bank Indonesia.(*)

Read More

Bank Indonesia Perkuat Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui FESyar Sumatera 2025 di Lampung

Lampung  – Bank Indonesia kembali menggelar Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera sebagai upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-stakeholder dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah regional. Tahun ini, FESyar Sumatera akan diselenggarakan pada 21–25 Juni 2025 di Lampung City Mall.

Ketua FESyar Sumatera, Hendra, dalam acara “Bincang-bincang Bersama Media” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung (18/6), menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk memperluas jangkauan dan dampak ekonomi syariah, khususnya di wilayah Sumatera.

“Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pengembangan ekonomi syariah regional perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi keuangan syariah,” ujarnya.

FESyar Sumatera 2025 mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Regional.” Tema ini diwujudkan melalui penguatan tiga pilar utama:

1. Ekosistem Produk Halal,

2. Keuangan Syariah, dan

3. Literasi, Inklusi, dan Halal Lifestyle.

Beberapa program unggulan yang akan digelar antara lain:

Perluasan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat)

Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim

Gerakan Sadar Wakaf

Training of Trainer (ToT) Ekonomi Syariah

Rangkaian kegiatan FESyar tahun ini mencakup showcasing, edukasi, business matching, kompetisi atau perlombaan, serta hiburan Islami yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Bank Indonesia berharap FESyar dapat menjadi wadah strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat regional maupun nasional.

Read More