Pesawaran — Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Aula Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Selasa (19/5).
Pencanangan tersebut menjadi langkah awal pemetaan menyeluruh terhadap kondisi riil pelaku usaha dan potensi ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, Plh. Kepala BPS Kabupaten Pesawaran Rosadi Zein, para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Pesawaran, pelaku usaha, serta mitra BPS Kabupaten Pesawaran.
Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menegaskan bahwa SE2026 bukan sekadar agenda statistik rutin, melainkan navigasi ekonomi yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam satu dekade ke depan.
“SE2026 menjadi navigasi ganda. Bagi pemerintah sebagai dasar perumusan kebijakan strategis dan evaluasi program, sementara bagi pelaku usaha menjadi kompas untuk membaca tren, peluang, dan tantangan ekonomi di masa depan,” ujarnya.
Menurut Ahmadriswan, perubahan lanskap ekonomi yang berkembang pesat, khususnya ekonomi digital seperti usaha online, penjualan melalui media sosial, jasa kreatif, content creator, hingga bisnis berbasis platform digital harus mulai dipetakan secara akurat.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan mendata berbagai aktivitas ekonomi tersebut secara lebih menyeluruh sehingga pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai struktur ekonomi modern dan potensi usaha baru,” jelasnya.
Ia juga mengaitkan pelaksanaan SE2026 dengan visi pembangunan Kabupaten Pesawaran yakni “Pesawaran CAKEP Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
“SE2026 dan visi CAKEP Pesawaran berjalan beriringan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Pesawaran yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” katanya.
Ahmadriswan menjelaskan, lima pilar CAKEP memiliki keterkaitan erat dengan agenda sensus ekonomi. Mulai dari kebutuhan data akurat untuk kebijakan yang cerdas, pemetaan potensi usaha untuk menciptakan keamanan ekonomi, pendataan UMKM dan ekonomi digital untuk mendukung kreativitas, hingga kebijakan efektif dan produktif berbasis data valid.
Ia juga berpesan kepada para petugas sensus agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kualitas data yang dikumpulkan.
“Setiap ketukan pintu dan setiap data valid yang diinput adalah kontribusi nyata dalam merajut masa depan ekonomi Lampung yang lebih sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Pesawaran terhadap pelaksanaan SE2026. Ia menyebut hasil sensus nantinya akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Jangan sampai ada pelaku usaha atau masyarakat yang tidak terdata, karena hasil SE2026 akan menjadi kompas utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah yang objektif dan terukur,” ujar Antonius.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, Antonius mengaku telah menginstruksikan seluruh OPD, camat, hingga kepala desa agar turut mengawal proses pendataan di lapangan.
Ia juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan terbuka serta memberikan data yang jujur dan akurat.
“Data Sensus Ekonomi dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Terimalah petugas dengan baik dan pastikan identitas resminya demi keamanan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan kondisi ekonomi Kabupaten Pesawaran terkini. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi lebih dari 35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025.
Namun demikian, sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mulai menunjukkan peningkatan kontribusi signifikan, menandai adanya transformasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.
BPS menilai Kabupaten Pesawaran memiliki potensi ekonomi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata bahari, perdagangan, industri rumah tangga, jasa, hingga usaha mikro dan kecil yang selama ini belum sepenuhnya terpetakan secara menyeluruh.
Melalui SE2026, seluruh potensi ekonomi pesisir dan agraris tersebut diharapkan dapat dipotret secara komprehensif sebagai dasar penyusunan roadmap pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Ahmadriswan menambahkan, keberhasilan SE2026 membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat kecamatan dan desa, pelaku usaha, akademisi, hingga media massa agar pendataan berjalan optimal dan menghasilkan data ekonomi yang berkualitas.
0 #type=(blogger):
Posting Komentar