Kegiatan ini mengangkat tema hukum agraria dan akses keadilan bagi rakyat kecil, yang dinilai masih menjadi persoalan krusial di Provinsi Lampung.
Ketua Pemuda Ansor Provinsi Lampung, Sarhani, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal memperluas jejaring sekaligus kaderisasi di bidang bantuan hukum.
“Hari ini kita mulai inisiasi bersama teman-teman pengurus LBH untuk memperluas jaringan dan kaderisasi. LBH memiliki kewenangan melakukan pendidikan hukum sekaligus merekrut anggota, dan ini coba kita dorong di Lampung, termasuk menyasar kader Ansor di setiap kabupaten/kota,” ujarnya
Ia menjelaskan, dipilihnya isu agraria bukan tanpa alasan. Menurutnya, konflik pertanahan di Lampung sudah berlangsung sejak lama dan belum menunjukkan penyelesaian yang signifikan.
“Kalau bicara agraria di Lampung, ini bukan fenomena hari ini saja.
Dari masa reformasi sampai sekarang, persoalan agraria tidak pernah benar-benar tuntas. Karena itu, kita ingin melihat sebenarnya agraria ini untuk kepentingan siapa, dan bagaimana rakyat kecil bisa mendapatkan akses keadilan,” tegasnya.
Dalam diskusi publik tersebut, para peserta mendapatkan materi edukasi hukum dari sejumlah narasumber, dengan harapan persoalan agraria yang kompleks setidaknya dapat diminimalkan melalui pemahaman hukum di masyarakat.
Sejumlah tokoh turut diundang dalam kegiatan ini, di antaranya perwakilan dari unsur pemerintahan, pengurus pusat Ansor, kalangan legislatif, serta akademisi. Dari kalangan akademisi hadir Siti Huiriyah, sementara dari unsur organisasi hadir perwakilan pengurus PP Ansor. Beberapa undangan lain disebut berhalangan hadir.
Kegiatan ini tidak hanya berhenti pada diskusi publik. Ansor Lampung juga menggelar pendidikan paralegal selama tiga hari.
Peserta kegiatan ditargetkan berasal dari Mahasiswa Universitas Lampung dengan kuota pelatihan sekitar 30 orang.
Sarhani menilai, belum seriusnya perhatian pemerintah daerah terhadap konflik agraria menjadi salah satu penyebab persoalan terus berulang.
“Kita melihat masih banyak konflik, baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, maupun masyarakat dengan pihak swasta.
Pemerintah belum sepenuhnya hadir di posisi tengah untuk menyelesaikan konflik agraria secara adil,” ujarnya.
Melalui pendidikan paralegal ini, Ansor berharap lahir kader-kader yang memiliki pemahaman hukum dasar, mampu mendampingi masyarakat, sekaligus memperkuat jaringan bantuan hukum di Lampung.
“Harapan besarnya, masyarakat makin teredukasi, jaringan kita makin luas, dan kader Ansor bisa ikut berperan membantu persoalan hukum rakyat kecil, terutama di bidang agraria,” tutupnya.
