Respons Cepat Banjir Jati Agung, Bupati Egi Turun Malam Hari Cek Kondisi Warga

Jati Agung - Air masih menggenangi sejumlah permukiman di Kecamatan Jati Agung ketika Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama tiba meninjau lokasi banjir, Jumat (6/3/2026) malam. 

Usai menghadiri Safari Ramadan di Kalianda, Egi langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi warga terdampak sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan cepat.

Peninjauan dilakukan di beberapa titik yang masih tergenang air, yakni Desa Gedung Harapan, Desa Margo Agung, serta Dusun 3 Desa Jati Mulyo. Saat bupati tiba di lokasi, kondisi banjir masih cukup tinggi dan belum sepenuhnya surut.

Bupati Egi hadir didampingi Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Sekretaris Daerah Kabupaten Supriyanto, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. 

Dalam peninjauan tersebut, mereka mengecek langsung penyebab banjir sekaligus memastikan proses penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah setelah banjir bandang melanda sejumlah wilayah akibat hujan deras yang mengguyur sejak Jumat sore.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, hujan dengan intensitas tinggi mulai turun sekitar pukul 15.00 WIB. Kondisi tersebut menyebabkan debit air meningkat secara cepat hingga akhirnya meluap ke permukiman warga.

Di Desa Gedung Harapan, luapan air yang terjadi sejak sekitar pukul 17.00 WIB bahkan menutup akses Jalan Kota Baru. Derasnya arus banjir juga menyebabkan dua unit mobil terseret arus.

Sementara itu, di Desa Margo Agung, banjir merendam permukiman warga dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa.

Salah seorang warga, Sri Utari, mengatakan air mulai naik sekitar pukul 16.00 WIB dan terus meningkat hingga merendam rumah-rumah warga. “Air naik cepat sekali, sekitar jam empat sore sudah tinggi,” ujarnya.

Hingga pukul 23.30 WIB, Jumat (6/3) malam, data sementara mencatat sekitar 160 kepala keluarga terdampak banjir di Desa Margo Agung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 warga terpaksa mengungsi di Gedung KDMP Margo Agung demi keselamatan.

Di wilayah Desa Jati Mulyo, banjir juga dipicu oleh jebolnya tanggul Bendungan Way Panas yang berada di Dusun 3, sehingga air meluap ke area permukiman sekitar.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Egi langsung menginstruksikan jajaran pemerintah kecamatan dan perangkat daerah terkait untuk segera melakukan pendataan terhadap seluruh warga terdampak.

“Saya minta camat segera mendata seluruh warga yang terdampak banjir agar penanganannya bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Kepada masyarakat yang saat ini berada di pengungsian, saya harap tetap bersabar dan tetap menjaga kesehatan,” kata Bupati Egi.

Ia juga memastikan pemerintah daerah akan segera menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, termasuk bantuan air bersih untuk membantu masyarakat membersihkan rumah-rumah yang terendam banjir.

“Kami akan mengirimkan bantuan, termasuk air bersih untuk membantu warga membersihkan rumah yang terdampak banjir. Yang terpenting saat ini adalah memastikan masyarakat dalam kondisi aman, sehat, dan kebutuhan pangan mereka terpenuhi,” tambahnya.

Sebelum Bupati dan Wakil Bupati tiba di lokasi, tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan telah lebih dulu bergerak melakukan evakuasi warga serta membantu pengaturan lalu lintas di kawasan terdampak.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi di wilayah terdampak serta menyiapkan langkah-langkah penanganan lanjutan guna memastikan keselamatan warga dan mempercepat pemulihan pasca banjir. (*)

Read More

Membangun Masa Depan Lewat Kolaborasi, Heksahelix Jadi Napas Baru Lampung Selatan

KALIANDA - Pemandangan berbeda terlihat di Pendopo Agung, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan pada Selasa (3/3/2026) petang. 

Aura formal birokrasi mencair menjadi ruang diskusi yang hidup saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyambut hangat kedatangan para aktivis mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lampung Selatan.

Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Ini adalah kelanjutan konkret dari aspirasi yang sempat disuarakan mahasiswa di jalanan beberapa pada 23 Februari 2026 lalu. Kini, teriakan di podium beralih menjadi adu gagasan di meja dialog dalam bingkai kolaborasi Heksahelix.

*LamSel ConNextion: Wadah Aspirasi Tanpa Sekat*

Dalam suasana yang partisipatif, Bupati Radityo Egi menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan ide-ide segar anak muda menguap begitu saja. 

Ia meresmikan dukungan penuh terhadap “LamSel ConNextion” sebuah platform strategis yang akan menjadi laboratorium ide, wadah diskusi, dan kompas bagi gerakan pemuda-mahasiswa di Lampung Selatan.

"Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan dengan 'single fighter'. Kita butuh energi pemuda. Mahasiswa bukan lagi sekadar pengawas dari luar, tapi mitra strategis yang duduk bersama kami merumuskan solusi," tegas Bupati Egi.

*Perspektif Akademisi: Lompatan Progresif Tata Kelola Daerah*

Diskusi yang berlangsung hangat ini dipandu oleh Naufal A. Caya, akademisi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tulang Bawang (UTB). 

Sebagai sosok yang juga menjabat Direktur Eksekutif SIGER Institute, Naufal menilai langkah Bupati Egi adalah sebuah terobosan komunikasi politik yang inklusif.

"Menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi objek adalah langkah yang sangat tepat. Model Heksahelix ini memberikan ruang setara bagi pemerintah dan pemuda untuk berkolaborasi secara produktif," ujar Naufal yang juga mantan aktivis mahasiswa ini.

Menurutnya, dialog ini merupakan momentum emas untuk menginstitusikan partisipasi anak muda dalam kebijakan publik. Ia menekankan bahwa ke depan, setiap kebijakan harus lahir dari proses yang didukung oleh:

- Riset dan Data yang akurat.

- Kepekaan Sosial terhadap kebutuhan masyarakat.

- Komunikasi Inklusif lintas sektor.

*Membangun Fondasi Berkelanjutan*

Pertemuan petang itu menjadi sinyal kuat bahwa Lampung Selatan sedang bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern. 

Dengan semangat Heksahelix, kolaborasi ini diharapkan mampu memicu inovasi di sektor ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas layanan publik.

"Ketika pemerintah membuka pintu dan pemuda menjawabnya dengan gagasan nyata, di situlah fondasi masa depan Lampung Selatan yang berkelanjutan sedang kita bangun," tutup Naufal optimis.

Kini, bola panas ada di tangan para pemuda dan pemerintah. Akankah sinergi ini melahirkan inovasi baru bagi Bumi Khagom Mufakat? Publik menanti aksi nyata dari LamSel ConNextion. (*)

Read More

Pertumbuhan Ekonomi Lampung Selatan Meroket 5,71 Persen, Lampaui Provinsi dan Nasional

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di sektor ekonomi. Di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, pertumbuhan ekonomi daerah ini menembus angka 5,71 persen dalam setahun terakhir.

Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi Lampung. Angka itu tidak hanya melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada di level 5,28 persen, tetapi juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Secara tahunan, kinerja ekonomi Lampung Selatan juga menunjukkan akselerasi signifikan. Dibandingkan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1,09 persen. Lonjakan ini menjadi sinyal kuat struktur ekonomi daerah berada dalam kondisi ekspansif dan solid.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor yang didukung kebijakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Stabilitas dan produktivitas komoditas pertanian yang terjaga membuat sektor ini tetap menjadi kontributor utama dalam menjaga pertumbuhan.

Selain itu, sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan kapasitas produksi yang berdampak pada naiknya nilai tambah komoditas lokal. Aktivitas perdagangan pun tumbuh signifikan, terlihat dari meningkatnya perputaran barang dan jasa di berbagai wilayah.

“Patut kita syukuri pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan yang tinggi merupakan indikator bahwa aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi berjalan sangat baik. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha serta efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendorong sektor-sektor unggulan,” ujar Aryan dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Sektor konstruksi juga turut memberikan kontribusi besar melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang berjalan aktif. 

Pembangunan tersebut tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor-sektor lain.

Dengan kombinasi sektor strategis yang terus bergerak positif, Kabupaten Lampung Selatan tidak sekadar bertahan di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik. Daerah ini justru tampil sebagai motor pertumbuhan baru di tingkat provinsi.

Capaian 5,71 persen tersebut sekaligus mempertegas posisi Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang adaptif, produktif, dan memiliki daya saing tinggi, baik di level provinsi maupun nasional. (Dul)

Read More

Duduk Lesehan, Bupati Egi Buka Ruang Aspirasi BEM se-Lampung Selatan

Kalianda - Radityo Egi Pratama memilih duduk lesehan bersama mahasiswa saat menerima Aliansi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lampung Selatan di Pendopo Agung, Rumah Dinas Bupati L, Selasa (3/3/2026).

Dalam suasana dialog yang hangat namun kritis itu, Bupati Egi menegaskan komitmennya membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan aspirasi publik.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi penyampaian aspirasi mahasiswa yang digelar pada 23 Februari 2026 lalu. Sarasehan ini menjadi forum untuk membedah tujuh poin tuntutan evaluasi yang sebelumnya disampaikan.

Dalam dialog terbuka itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lampung Selatan, Sandi Afrizal, menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya mengawal arah pembangunan daerah.

“Kehadiran kami di sini adalah bentuk tindak lanjut dari aksi Cipayung Plus dan BEM hari Senin kemarin. Kami ingin membedah tujuh tuntutan evaluasi kami agar proyeksi pembangunan Lampung Selatan dalam empat tahun ke depan bisa jauh lebih baik,” ujar Sandi di hadapan Bupati dan jajaran pejabat.

Dalam forum tersebut, Bupati Egi didampingi Sekretaris Daerah Supriyanto, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala Kesbangpol, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua Forum CSR Lampung Selatan. Kehadiran lengkap jajaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons aspirasi mahasiswa.

Menanggapi paparan mahasiswa, Egi menyampaikan apresiasi atas keberanian dan kepedulian mereka terhadap pembangunan daerah. Namun ia juga memberi catatan terkait dinamika komunikasi dalam audiensi tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Tentu saya mengapresiasi segala saran dan kritik. Namun jujur, dari paparan tadi, saya belum mendengar kalimat terima kasih, yang disampaikan melulu tuntutan. Padahal, program-program yang kami jalankan saat ini dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Tapi it’s okay, di sinilah kita diajarkan apa yang namanya dewasa dalam berdemokrasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menandai suasana diskusi yang terbuka dan lugas, namun tetap dalam koridor dialog konstruktif. Bupati Egi menegaskan dirinya bukan tipe pemimpin yang anti kritik, termasuk di ruang digital.

“Saya bukan tipe orang yang anti-kritik. Di media sosial saja, jika ada 1.000 atau 2.000 orang mengkritik, saya terima dengan baik. Kalaupun saya anti-kritik, saya pasti sudah menutup kolom komentar sejak lama,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjalankan tata kelola yang inklusif dan transparan, serta membuka akses informasi publik seluas-luasnya bagi media maupun masyarakat.

Sarasehan tersebut diharapkan menjadi titik temu antara mahasiswa sebagai kontrol sosial dan pemerintah sebagai eksekutif, sehingga kritik yang disampaikan tidak berhenti pada tuntutan, melainkan bermuara pada kolaborasi untuk kemajuan Kabupaten Lampung Selatan. 

Read More

Sudah Terima Sertifikasi, Guru Honorer Tak Boleh Lagi Digaji dari Dana BOS: Simak Penjelasannya

LAMPUNG SELATAN - Sejumlah guru honorer di Kabupaten Lampung Selatan yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi kini tidak lagi diperbolehkan menerima gaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Kebijakan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 700/585/IV.02/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit ketaatan pada satuan pendidikan se-Kabupaten Lampung Selatan untuk periode Januari-Agustus 2025.

Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 2 huruf (d). 

Pada aturan tersebut ditegaskan bahwa guru yang dapat diberikan honor dari Dana BOS harus memenuhi syarat belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Dinas Pendidikan menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menghindari praktik pendanaan ganda (double funding) atau double dipping. Guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik dan menerima dana sertifikasi dari APBN sebesar Rp2 juta per bulan, tidak lagi diperkenankan menerima honor tambahan yang bersumber dari Dana BOS.

Dengan demikian, Dana BOS dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional sekolah lainnya agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Jadi Temuan Pemeriksaan

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Marko Firzada, mengungkapkan, dalam hasil audit yang dilakukan periode Januari-Agustus 2025, pembayaran honor dari Dana BOS kepada guru yang sudah bersertifikasi dinyatakan sebagai temuan pemeriksaan.

Ia menegaskan, atas temuan tersebut, guru honorer bersertifikasi yang terlanjur menerima gaji dari Dana BOS pada periode tersebut diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Lampung Selatan yang untuk kemudian diteruskan Ke Rekening Kas Umum Negara. Mekanisme pengembalian dapat dilakukan secara bertahap.

"Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan, kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Sebelumnya, para guru telah menandatangani surat perjanjian dengan kepala sekolah yang menyatakan kesediaan mengembalikan honor dari Dana BOS apabila di kemudian hari menjadi temuan pemeriksaan,” kata Marko.

Siapa yang Wajib Mengembalikan?

Guru yang menjadi sasaran pengembalian adalah Guru Honorer BOS Tahun 2025 yang menerima dua sumber penghasilan sekaligus, yakni honor dari Dana BOS dan tunjangan sertifikasi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, guru honorer BOS Tahun 2025 yang belum memiliki sertifikasi tidak dikenakan kewajiban pengembalian karena hanya menerima satu sumber penghasilan, yakni dari Dana BOSP.

Kriteria Penerima Honor BOS

Berdasarkan petunjuk teknis BOSP, guru honorer yang dapat dibayarkan honornya melalui Dana BOS harus memenuhi kriteria:

- Berstatus Non-ASN

- Terdaftar di Dapodik

- Memiliki NUPTK

- Belum menerima tunjangan sertifikasi

Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain, karena kebijakan ini merupakan perintah dari regulasi pemerintah pusat.

Bagi guru yang ingin mengajukan keringanan pengembalian secara mencicil, dipersilakan berkonsultasi dengan Inspektorat Lampung Selatan.

Kebijakan ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. (*)

Read More

Realisasi Investasi Lampung Selatan Tertinggi di Provinsi Lampung 2025, Serap 4.209 Tenaga Kerja

LAMSEL, Kalianda* - Realisasi investasi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. Hingga akhir Triwulan IV 2025, nilai investasi tercatat mencapai Rp3,040 triliun atau 115 persen dari target Rp2,64 triliun.

Capaian tersebut menjadi bukti konkret komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan berusaha di Bumi Khagom Mufakat.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dilansir melalui laman resmi data.bkpm.go.id, target investasi 2025 Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan sebesar Rp2,64 triliun berhasil dilampaui dengan realisasi Rp3,040 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan, Rio Gismara, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan tren positif pertumbuhan investasi di daerah.

“Target investasi 2025 Rp2,64 triliun, realisasi tercapai Rp3,040 triliun atau over target 115 persen,” ujar Rio Gismara saat dikonfirmasi, Senin (23/2/2026).

Menurut Rio, komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama dalam menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan menjadi faktor utama meningkatnya minat investor untuk menanamkan modal di Lampung Selatan.

Ia menjelaskan, promosi investasi juga dilakukan secara aktif dengan strategi jemput bola, termasuk memperkenalkan potensi daerah kepada investor nasional. Fokus utama diarahkan pada pengembangan Kota Kalianda dan sekitarnya sebagai wajah ibu kota kabupaten yang akan dibangun menjadi kawasan pariwisata premium.

“Fokus di tahun 2026 tetap mengarah ke sektor pariwisata untuk mengembangkan Kota Kalianda dan sekitarnya sebagai wajah ibukota serta membranding sebagai kawasan pariwisata premium,” kata Rio.

Secara sektoral, realisasi investasi 2025 didominasi sektor listrik, gas dan air, industri makanan, serta perdagangan dan reparasi. Selain itu, potensi industri pengolahan dan sektor hospitality juga terus dipromosikan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Dengan capaian tersebut, Lampung Selatan tercatat sebagai kabupaten dengan realisasi investasi tertinggi di Provinsi Lampung pada 2025, meski masih berada di bawah Kota Bandar Lampung yang membukukan nilai investasi sebesar Rp3,835 triliun.

Realisasi investasi tahun 2025 tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.209 orang. Peningkatan investasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan peningkatan kualitas investasi yang tidak semata berorientasi pada nilai nominal, tetapi juga pada dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor unggulan daerah, termasuk pengembangan agroeduwisata sebagai program prioritas kepala daerah.

Read More

Semarak Penutupan Lomba Songsong Ramadan 1447 H, Zita Anjani: Dakwah Harus Adaptif dan Kreatif

KALIANDA – Suasana haru dan penuh semangat mewarnai malam penutupan Lomba Songsong Ramadan 1447 Hijriah yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di halaman Masjid Agung Kalianda, Senin (16/2/2026) malam.

Antusiasme peserta dan dukungan masyarakat yang memadati lokasi acara menjadi potret kuatnya kebersamaan warga dalam menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung sejak Minggu (15/2/2026) tersebut resmi ditutup dengan pengumuman para pemenang dari berbagai kategori lomba.

Beragam cabang perlombaan digelar, mulai dari da’i kategori dewasa dan remaja, adzan kategori perangkat desa, konten kreator, hingga hadroh dan qosidah. Total hadiah yang diperebutkan mencapai jutaan rupiah. Juara pertama di masing-masing kategori menerima Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, dan juara ketiga Rp3 juta, disertai trofi dan piagam penghargaan.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Lampung Selatan, Zita Anjani, yang hadir langsung dalam acara penutupan mengaku terharu melihat semangat para peserta serta energi positif yang terpancar dari para pendukung.

“Saya terharu melihat para pemenang, semangatnya luar biasa. Teriakan para pendukung juga luar biasa. Melalui lomba hari ini, cara dakwah kita bisa lebih modern. Ide konten kreator juga bagus sekali. Sebagai Ketua TP PKK Lampung Selatan, saya sangat bersyukur dan bangga melihat antusiasme masyarakat,” ujarnya.

Menurut Zita, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat nilai religiusitas di tengah masyarakat. Ia menilai pendekatan dakwah yang kreatif dan adaptif, termasuk melalui kategori konten kreator, merupakan langkah relevan di era digital saat ini.

Menjelang datangnya Ramadan, ia bersama Bupati Lampung Selatan juga menyampaikan pesan reflektif kepada seluruh masyarakat agar menjadikan bulan suci sebagai ruang introspeksi dan perbaikan diri.

“Menjelang Bulan Ramadan, saya dan Mas Bupati beserta teman-teman perangkat daerah memohon maaf. Mari kita sucikan hati, luruskan niat untuk beribadah,” katanya.

Lomba Songsong Ramadan 1447 H ini diikuti peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Ragam kategori yang diperlombakan menunjukkan semarak partisipasi masyarakat lintas usia, mulai dari remaja hingga dewasa, termasuk perwakilan pondok pesantren dan perangkat desa.

Berikut daftar pemenang Lomba Songsong Ramadan 1447 Hijriah Kabupaten Lampung Selatan:

Lomba Da’i Kategori Dewasa

- Juara 1: Hendryk (Kecamatan Merbau Mataram)

- Juara 2: Habibi (Kecamatan Kalianda)

- Juara 3: Supriadi (Kecamatan Sidomulyo)

Lomba Da’i Kategori Remaja

- Juara 1: Najda Sa’adatur (Kecamatan Penengahan)

- Juara 2: Rama Saputra (Kecamatan Kalianda)

- Juara 3: Rika Wiliana (Kecamatan Palas)

Lomba Adzan Kategori Perangkat Desa

- Juara 1: Abdurrahman (Kecamatan Rajabasa)

- Juara 2: Arif Syamsudin (Kecamatan Penengahan)

- Juara 3: Sumino (Kecamatan Tanjung Bintang)

Lomba Konten Kreator Kategori Umum

- Juara 1: Yusron Hamdani (Kecamatan Natar)

- Juara 2: Gani Abdi Pratama (Kecamatan Palas)

- Juara 3: Jayus Saputra Mulya (Kecamatan Sragi)

Lomba Hadroh Kategori Pondok Pesantren/Umum

- Juara 1: Ah Babul Huda (Kecamatan Way Sulan)

- Juara 2: Al-Ihsaniyah (Kecamatan Sragi)

- Juara 3: Anwarul Huda (Kecamatan Sidomulyo)

Juara Harapan:

- Harapan 1: Bariklana (Kecamatan Ketapang)

- Harapan 2: Way Bun (Kecamatan Katibung)

- Harapan 3: Tarbiatul Habib (Kecamatan Kalianda)

Lomba Qosidah Kategori Dewasa

- Juara 1: Al-Ghazali (Kecamatan Palas)

- Juara 2: Hidayatul Falah (Kecamatan Katibung)

- Juara 3: Ristama (Kecamatan Jati Agung)

Juara Harapan:

- Harapan 1: Nurul Falah (Kecamatan Penengahan)

- Harapan 2: Nur Rahman (Kecamatan Kalianda)

- Harapan 3: Al-Khoiriyah (Kecamatan Sragi)

Lomba Qosidah Kategori Remaja

- Juara 1: At-Taqwa (Kecamatan Penengahan)

- Juara 2: Pesona Hati (Kecamatan Tanjung Bintang)

- Juara 3: Al-Muttaqod (Kecamatan Bakauheni)

- Juara Harapan:

Harapan 1: Daarul Quran (Kecamatan Kalianda)

Kemeriahan malam penutupan menjadi penanda bahwa Ramadan 1447 Hijriah di Lampung Selatan disambut dengan semangat kebersamaan, kreativitas, serta penguatan nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Pemerintah daerah berharap kegiatan serupa dapat terus digelar setiap tahun sebagai wadah pembinaan generasi muda dan penguatan syiar Islam secara inklusif dan modern.

Read More

Zita Anjani Dorong Sentra Gerabah ERRI ART Jadi Destinasi Wisata Edukasi

Natar – Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, melakukan kunjungan kerja ke sentra pembuatan gerabah “ERRI ART” di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Senin (16/2/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam agenda tersebut, Zita didampingi Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Reni Apriyani, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ratna Yanuana, sejumlah pejabat pemerintah kabupaten, serta Camat Natar. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sektor UMKM dan industri kerajinan tradisional.

Tak sekadar meninjau, Zita juga berdialog langsung dengan para pengrajin dan mencoba mempraktikkan proses pembuatan gerabah. Ia mengapresiasi kualitas produk yang dihasilkan ERRI ART, mulai dari teknik pembentukan, kerapian finishing, hingga motif khas budaya Lampung yang menjadi ciri identitas lokal.

“Hasil gerabahnya bagus sekali. Ini membuktikan bahwa masyarakat Lampung Selatan sangat kreatif. Ke depan, kita akan upayakan agar tempat ini menjadi lokasi yang lebih layak dan representatif,” ujar Zita.

Menurutnya, sentra gerabah seperti ERRI ART memiliki potensi besar untuk dikembangkan tidak hanya sebagai pusat produksi, tetapi juga sebagai destinasi wisata edukatif. Konsep tersebut dinilai mampu menarik wisatawan untuk belajar langsung proses pembuatan gerabah sekaligus mengenal budaya Lampung dari dekat.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Zita langsung memesan 50 guci dengan desain dan motif khas budaya Lampung Selatan. Langkah tersebut diharapkan menjadi stimulus peningkatan produksi sekaligus membantu promosi produk gerabah lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional.

Pemilik ERRI ART, Ujang, mengaku bangga dan terharu atas kunjungan tersebut. Ia menilai perhatian langsung dari Ketua TP PKK sekaligus Utusan Khusus Presiden menjadi motivasi besar bagi para pengrajin untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk.

“Saya sangat bahagia Ibu Zita bersedia datang langsung ke lokasi. Harapan besar saya ingin menjadikan tempat ini sebagai pusat edukasi dan wisata gerabah di Natar, Lampung Selatan,” ungkap Ujang optimistis.

Kunjungan ini sekaligus menegaskan potensi Desa Negara Ratu sebagai salah satu sentra ekonomi kreatif unggulan di Kecamatan Natar.

Dengan dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi berbagai pihak, kawasan tersebut diharapkan berkembang menjadi destinasi wisata berbasis kerajinan tradisional yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta memperkuat identitas budaya Lampung Selatan

Read More

Bupati Egi Tegaskan Komitmen Dukung Koperasi Desa Merah Putih di Rakernas APUDSI

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih/Kelurahan sebagai instrumen strategis penggerak ekonomi desa.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI) yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu, 14 Februari 2026.

Dalam forum nasional bertema “Resilient Village: Ketahanan Dimulai dari Desa” yang dihadiri pelaku usaha desa dari berbagai wilayah Indonesia tersebut, Bupati Egi memaparkan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengakselerasi pembentukan koperasi desa.

Ia mengungkapkan, dari total 256 desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan, sebanyak 148 unit koperasi saat ini tengah dalam proses pembangunan. Sekitar 100 unit di antaranya telah mencapai progres 75 persen, sementara sisanya hampir rampung 100 persen.

Adapun desa lainnya masih dalam tahap pemenuhan persyaratan lahan.

“Saya sangat mendukung kebijakan Presiden. Dengan koperasi ini, penggunaan dana desa menjadi lebih terarah, termonitor, dan terukur. Ini menyelaraskan visi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa,” ujar Bupati Egi.

Menurutnya, pembentukan koperasi desa merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan dana desa lebih tepat sasaran serta mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang terstruktur dan berkelanjutan.

Selain penguatan koperasi, Bupati Egi juga memaparkan potensi Kabupaten Lampung Selatan yang dinilai memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis desa. Dengan luas wilayah sekitar 2.200 kilometer persegi yang mencakup 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan, Lampung Selatan didukung akses transportasi vital seperti Pelabuhan Bakauheni dan Bandara Radin Inten II.

Ia menegaskan, kemudahan investasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Berbekal pengalaman di dunia usaha, Bupati Egi berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian data.

“Saya berasal dari dunia usaha. Investor butuh kemudahan izin, kepastian data, dan iklim investasi yang kondusif. Itu yang kami dorong di Lampung Selatan,” tegasnya.

Rakernas APUDSI sendiri digelar sebagai wadah kolaborasi nasional bagi pelaku usaha desa untuk memperkuat ketahanan ekonomi berbasis desa, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun ke-1 organisasi tersebut.

Forum ini diharapkan mampu mempercepat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha desa dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkelanjutan.

Read More

Berani Bersuara di Musrenbang, Tiga Siswa Satap 2 Kalianda Dapat Tabungan Pendidikan dari Bupati Egi

Kalianda- Keberanian tiga siswa SMPN Satu Atap (Satap) 2 Kalianda menyampaikan aspirasi langsung di forum resmi pemerintah berbuah apresiasi.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memberikan tabungan pendidikan sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka menyuarakan kebutuhan sekolah, khususnya terkait belum adanya perpustakaan dan kondisi jalan rusak menuju sekolah.

Ketiga siswa tersebut yakni Ridwan Saputra, putra Sahpri dan Asnawati; Putri Yanitasari, putri Kuswandi dan Dewi Haryati; serta Agil Jerfi Nugroho, putra Nurhadi dan Riyanti. 

Mereka menyampaikan aspirasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Kecamatan Kalianda yang digelar di Kantor Kecamatan Kalianda, Kamis (12/2/2026).

Aspirasi para pelajar ini langsung mendapat perhatian dari Bupati Egi. Penyampaian mereka dinilai istimewa karena dilakukan dalam tiga bahasa sekaligus, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Lampung, dan Bahasa Inggris.

Bupati Egi mengaku bangga melihat keberanian generasi muda Lampung Selatan yang berani berbicara di ruang publik dan forum pemerintahan. Ia menilai partisipasi pelajar menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan daerah.

“Jalannya rusak, nanti dicek dulu sama PU, jalan menuju SMPN Satap 2 Kalianda. Keren, saya senang melihat masyarakat Lampung Selatan sekarang ini. Nanti saya kasih tabungan pendidikan ya. Tolong diminta data-datanya, ini apresiasi karena berani berbicara dengan bahasa Inggris dan bahasa Lampung,” ujar Egi.

Selain memberikan apresiasi, Bupati Egi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut, khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan menuju sekolah dan pemenuhan fasilitas pendidikan yang masih terbatas.

Pemberian tabungan pendidikan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus berprestasi, berani menyampaikan gagasan secara santun, serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan sekitarnya.

Momentum ini juga menjadi gambaran meningkatnya ruang partisipasi masyarakat, termasuk kalangan pelajar, dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.  

Read More

Enam Perangkat Daerah Mulai Proses, Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Siap Masuk Rekening

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan anggaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam kondisi siap. 

Keterlambatan yang dikeluhkan sejumlah pegawai disebut bukan karena kendala keuangan, melainkan proses administrasi di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menjelaskan bahwa pengajuan pencairan gaji PPPK Paruh Waktu sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak awal bulan ini. Namun realisasi pembayaran sangat bergantung pada kecepatan perangkat daerah dalam mengajukan berkas pencairan.

“Secara keuangan tidak ada masalah. Anggaran sudah tersedia. Tinggal proses pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Rini, dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Ia menerangkan, salah satu syarat utama pencairan gaji PPPK Paruh Waktu adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat nominal gaji sebagai dasar pembayaran. 

Saat ini, masih terdapat sejumlah PK PPPK Paruh Waktu, terutama tenaga guru, yang masih dalam proses Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Meski demikian, Rini menegaskan kondisi tersebut tidak semestinya menjadi penghambat karena sistem pembayaran gaji bersifat LS (Langsung). Artinya, pengajuan dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh PK selesai.

“Contohnya di Dinas Pendidikan yang jumlah gurunya ribuan. Kalau sudah ada 100 orang yang PK-nya selesai, ya langsung diajukan 100 orang dulu. Tidak perlu menunggu semuanya,” jelasnya.

Hingga saat ini, sedikitnya enam perangkat daerah telah mengajukan proses pencairan gaji PPPK Paruh Waktu dan telah diverifikasi oleh BPKAD. Di antaranya Dinas PPPA, Kesbangpol, Bappeda, Perkim, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Way Sulan.

Sementara itu, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BKD saat ini masih dalam tahap verifikasi kelengkapan dokumen, lalu menyampaikan SPM.

“Sudah ada enam perangkat daerah yang berproses. Berkasnya sudah diverifikasi dan siap dicairkan hari ini,” kata Rini.

Selain persoalan PK, kendala lain yang ditemui adalah masih banyak PPPK Paruh Waktu, khususnya guru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, belum memiliki rekening Bank Lampung. Padahal, sistem pembayaran gaji di lingkungan Pemkab Lampung Selatan menggunakan bank tersebut sebagai kanal resmi.

“Mereka kebanyakan belum memiliki rekening Bank Lampung. Ini perlu segera dilengkapi agar proses pembayaran bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh perangkat daerah agar mempercepat proses administrasi serta memastikan kelengkapan dokumen pegawai. 

Dengan pengajuan yang dilakukan secara bertahap dan koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah optimistis pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat segera terealisasi dan menjawab keresahan para pegawai yang telah mulai bekerja sejak akhir Desember 2025. 

Read More

Lampung Selatan Luncurkan “Si Muli”, Marketplace Pengadaan Pemerintah untuk Dorong UMKM dan Transparansi Belanja Daerah

Kalianda - Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju (Perseroda) resmi meluncurkan Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli (Si Muli), sebuah platform marketplace pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang berlangsung di Aula Rajabasa Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (5/2/2026).

Peluncuran aplikasi lokapasar berbasis e-commerce tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam mendorong transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM lokal secara transparan, inklusif, dan akuntabel.

Platform Si Muli dikembangkan oleh Perseroda Lampung Selatan Maju melalui kerja sama resmi dengan PT Briliant Ecommerce Berjaya (Mbizmarket). Sistem ini dirancang sebagai marketplace digital yang aman dan terpercaya, serta selaras dengan prinsip tata kelola pengadaan yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Supriyanto, Direktur Utama Perseroda Lampung Selatan Maju Baiquni Aka Sanjaya, Direktur PT Mbizmarket, serta unsur Forkopimda Lampung Selatan.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis Pengelolaan E-Commerce Si Muli untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi sistem digital dalam proses belanja pemerintah.

Direktur Utama Perseroda Lampung Selatan Maju, Baiquni Aka Sanjaya menjelaskan, Si Muli merupakan tindak lanjut atas rekomendasi KPK agar pemerintah daerah memanfaatkan sistem elektronik dalam proses belanja, khususnya untuk pengadaan bernilai kecil hingga menengah.

“Si Muli dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan, meminimalkan potensi praktik tidak efisien, sekaligus mengintegrasikan penguatan UMKM lokal ke dalam ekosistem belanja pemerintah daerah,” ujar Baiquni.

Ia menegaskan, melalui platform tersebut, belanja pemerintah tidak lagi hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan ekonomi daerah yang berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

“Dengan launching hari ini, kami mendorong penggunaan Si Muli sebagai sarana belanja pemerintah sekaligus memberdayakan UMKM Lampung Selatan, sehingga perputaran uang tetap berada di daerah dan memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha lokal,” jelasnya.

Baiquni menambahkan, Perseroda Lampung Selatan Maju berkomitmen menjadikan Si Muli sebagai ekosistem digital UMKM melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, pelaku usaha, dan pasar digital modern, bukan sekadar platform jual beli.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan bahwa Si Muli merupakan wujud penggabungan identitas lokal dengan inovasi teknologi dalam membangun ekonomi daerah yang modern dan berdaya saing.

“Secara filosofis, nama Si Muli tidak hanya akronim sistem, tetapi mencerminkan identitas Ulun Lampung Asli. Hari ini kita memadukan kearifan lokal dengan digitalisasi untuk membangun ekosistem ekonomi daerah yang modern,” ujar Bupati Egi.

Ia menegaskan, Si Muli bukan sekadar toko online, melainkan sebuah ekosistem digital yang mengintegrasikan pemasaran dan inovasi sebagai fungsi utama dalam pengembangan bisnis dan tata kelola pemerintahan modern.

“Melalui Si Muli, kita membangun pasar digital khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar produk lokal dikelola secara profesional, berdaya saing, dan menjadi pilihan utama dalam belanja pemerintah,” katanya.

Bupati Egi juga mengapresiasi Perseroda Lampung Selatan Maju sebagai BUMD yang berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi bisnis yang adaptif. Ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pelaku usaha mengoptimalkan pemanfaatan platform tersebut agar berkembang menjadi gerakan ekonomi digital daerah.

“Dengan inovasi ini, Lampung Selatan menunjukkan diri sebagai daerah yang siap memimpin transformasi ekonomi digital berbasis kearifan lokal. Mari kita hidupkan, gunakan, dan besarkan Si Muli bersama,” kata Bupati Egi.

Program Si Muli menyasar tiga kelompok utama, yakni aparatur pemerintah sebagai pelopor penggunaan produk lokal, pelaku UMKM sebagai penyedia barang dan jasa yang terintegrasi sistem, serta masyarakat luas yang ingin mengakses produk unggulan Ulun Lampung Asli.

Mengusung tagline “From Local to Global”, Si Muli diharapkan menjadi jembatan digital bagi UMKM Lampung Selatan untuk naik kelas, memperluas pasar, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sekaligus memperkuat sistem pengadaan pemerintah yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Read More

Temuan Rp 32 Miliar di Dinas Kesehatan Lampung Selatan Mengendap, Pejabat "Bungkam" Saat Dikonfirmasi

LAMPUNG SELATAN – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung Tahun 2025 mengungkap sederet temuan tidak sedap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Yang lebih mengkhawatirkan, hingga awal Februari 2026, belum ada kepastian penyelesaian temuan tersebut melalui penyetoran ke Bank Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp (+62 858-xxxx-1193) pada Rabu (4/2/2026) terkait temuan tersebut, Kepala Bidang Kesehatan setempat, Desta, memilih untuk tidak memberikan tanggapan sama sekali. Sikap diam pejabat ini menuai kritik dari elemen masyarakat.

"Sangat disayangkan sikap Kabid Desta, seolah-olah sudah kebal hukum. Temuan BPK bukan hal sepele, menyangkut uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," ujar Ketua Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Provinsi Lampung, yang akrab disapa Bung Chan, kepada media.

Deretan Temuan Bermasalah

BPK mencatat setidaknya enam permasalahan serius dengan nilai mencapai miliaran rupiah:

1. Belanja Perjalanan Dinas Tidak Akuntabel (Rp 5,5 Miliar): Terjadi pada tahun 2024 dan masih berlanjut di 2025. BPK menyoroti lemahnya pengawasan oleh Kepala BPPRD, Dinas PPKB, dan Dinas Kesehatan sendiri, serta ketidakcermatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban.

2. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Menyimpang (Rp 26,15 Miliar): Temuan ini muncul dari uji petik di lima puskesmas (Way Urang, Sidomulyo, Natar, Merbau Mataram, dan Karang Anyar). Penggunaan dana BOK yang tidak sesuai ketentuan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

3. Pembayaran Transportasi Fiktif (Rp 127,4 Juta): Pegawai di lima puskesmas tercantum dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan menerima uang transport, namun tidak melaksanakan perjalanan dinas. Kelebihan pembayaran ini telah disetor ke RKUD Pemkab pada Mei 2025.

4. Kekurangan Penyaluran Transportasi (Rp 175,7 Juta): Di Puskesmas Way Urang dan Sidomulyo, petugas pelaksana kegiatan justru menerima uang transport lebih rendah dari yang seharusnya. Kekurangan ini baru dilunasi ke rekening pegawai pada Mei 2025.

5. Honorarium Tidak Sah di BLUD Puskesmas (Rp 241,2 Juta): Pembayaran honorarium kepada pengelola keuangan 27 BLUD Puskesmas tidak didukung dasar hukum yang jelas. Kelebihan pembayaran telah dikembalikan ke rekening BLUD masing-masing pada Mei 2025.

6. Rekanan Tidak Memiliki Izin Usaha: CV SK, penyedia jasa pendampingan penyusunan laporan keuangan, tidak memiliki izin KBLI 69201 yang wajib untuk bidang akuntansi dan pemeriksaan. Perusahaan ini hanya mengantongi akta pendirian dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Penyelesaian ke Bank Daerah Mandek?

Meski sebagian temuan seperti pembayaran fiktif dan kekurangan penyaluran telah diselesaikan dengan penyetoran ke kas daerah (RKUD), langkah krusial berikutnya—yaitu penyetoran seluruh kerugian negara ke Bank Daerah sesuai mekanisme yang berlaku—diduga masih terbengkalai. Proses ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum final atas temuan kerugian negara.

Bung Chan mengingatkan, "Pengembalian kerugian negara diatur dalam UU Tipikor. Pasal 4 menegaskan, pengembalian uang tidak menghapus pidana pelaku. Itu hanya menjadi faktor peringan hukuman di pengadilan."

Hingga berita ini diturunkan, pihak Redaksi belum menerima klarifikasi dari pejabat Dinas Kesehatan Lampung Selatan atau jajarannya. Sikap "bungkam" ini semakin menguatkan tanda tanya atas komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di sektor kesehatan yang sangat vital bagi hajat hidup orang banyak. Masyarakat menunggu tindak lanjut konkret dan pertanggungjawaban hukum atas temuan senilai lebih dari Rp 32 miliar ini.

Read More

Dilantik di Tengah Pasar, Bupati Egi Ingatkan Pejabat soal Realitas Pengabdian

LAMSEL, Kalianda – Pelantikan pejabat struktural Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kali ini berlangsung tak biasa. 

Bukan di ruang rapat berpendingin udara atau gedung mewah, melainkan di Terminal Pasar Inpres Kalianda, ruang publik yang menjadi denyut kehidupan masyarakat.

Di tengah aktivitas pasar dan disaksikan langsung para pedagang, sebanyak 22 pejabat administrator dan 7 pejabat pengawas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Rabu (4/2/2026). 

Suasana yang biasanya sepi dari kegiatan pemerintahan pagi itu justru dipenuhi puluhan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Selain pelantikan tersebut, 7 pejabat struktural juga menerima tugas tambahan sebagai Pelaksana tugas (Plt) sebagai kepala dinas (4 orang), kepala bidang (2 orang), dan kepala sub bidang (1 orang) di sejumlah perangkat daerah. 

Bupati Egi menegaskan, pemilihan Terminal Pasar Inpres Kalianda sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Menurutnya, prosesi tersebut menjadi pengingat bahwa realitas pengabdian tidak selalu berada dalam kondisi yang sejuk dan nyaman.

“Saya lantik bapak ibu semua di tengah-tengah masyarakat, disaksikan langsung para pedagang yang ada di Pasar Inpres. Ini adalah realita yang terjadi hari ini,” ujar Bupati Egi.

Ia menambahkan, integritas aparatur tidak diukur dari penampilan atau pencitraan semata, melainkan dari kejujuran dan hasil kerja yang nyata. 

Di ruang publik seperti pasar, para pejabat diharapkan mampu merasakan langsung denyut kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

Sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, Bupati Egi mengaku membutuhkan pejabat yang mampu bekerja dengan empati dan kesadaran penuh terhadap kondisi riil di lapangan.

“Jangan yang sudah naik jabatan merasa menjadi pejabat lalu lupa daratan. Kita harus bekerja dengan hati, bekerja melihat realita. Hari ini pasar kita banyak yang mengeluhkan sepi. Banyak sepi,” kata Bupati Egi.

Ia menekankan bahwa keputusan penempatan pejabat telah melalui proses panjang dan selektif. Dalam menjalankan tugas, seluruh pejabat yang dilantik diminta menghidupkan semangat Lamsel Betik (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi) sebagai karakter birokrasi Lampung Selatan.

“Hati-hati penggunaan anggaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran atau ada main-main. Walaupun saya orangnya tidak teliti, yang mengawasi kita banyak. Saya sudah remind dari sekarang,” tegas Bupati Egi.

Menurutnya, integritas, kejujuran, dan kebersihan dalam menjalankan amanah merupakan fondasi utama birokrasi yang dipercaya masyarakat. Pelantikan di ruang publik ini diharapkan menjadi simbol bahwa jabatan tidak pernah bekerja dalam keheningan, melainkan selalu hadir di tengah suara, tuntutan, dan konsekuensi pelayanan publik. (Az)

Read More

Satgas BKO TNI AL ASDP Bakauheni Lanal Lampung Amankan Ratusan Kulit Ular dan Puluhan Kura-Kura

Lampung Selatan – Tim Satuan Tugas Bantuan Kendali Operasi (Satgas BKO) TNI Angkatan Laut (AL) ASDP Bakauheni Lanal Lampung berhasil menggagalkan upaya pengiriman satwa dan bagian tubuh satwa diduga dilindungi melalui jalur penyeberangan laut di Sea Port Pelabuhan ASDP Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu malam (28/1/2026).

Pengungkapan kasus tersebut bermula sekitar pukul 19.50 WIB saat tim Satgas BKO TNI AL melakukan pemeriksaan terhadap satu unit kendaraan jenis Cold Diesel Box bernomor polisi B 9632 FFX. Kendaraan yang dikemudikan oleh seorang pria berinisial A itu diketahui merupakan mobil pengangkut paket milik perusahaan ekspedisi.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan ratusan bagian tubuh satwa yang dikemas dalam beberapa kardus dan keranjang. Rinciannya, sebanyak 445 lembar kulit ular piton yang disimpan dalam tiga kardus besar, diketahui berasal dari Pekanbaru dengan tujuan Surabaya. Selain itu, petugas juga menemukan lima keranjang berisi 32 ekor kura-kura yang terdiri dari kura-kura lokal dan kura-kura Afrika, dengan tujuan pengiriman ke Cirebon dan Denpasar.

Seluruh muatan tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan resmi, sehingga diduga kuat merupakan bagian dari praktik perdagangan dan penyelundupan satwa dilindungi.

Barang bukti selanjutnya diserahkan kepada Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Bakauheni, Lampung Selatan, untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Komandan Lanal Lampung, Kolonel Laut (P) Krido Satriyo U, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen TNI AL dalam menjaga keamanan pelabuhan sebagai objek vital nasional sekaligus melindungi kekayaan hayati Indonesia.

“Ini adalah komitmen TNI AL dalam menjaga pelabuhan sebagai objek vital nasional serta melindungi kekayaan hayati Indonesia. TNI AL tidak akan memberi ruang bagi praktik perdagangan ilegal dan penyelundupan satwa dilindungi dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

TNI AL bersama instansi terkait terus meningkatkan pengawasan di jalur-jalur distribusi strategis guna mencegah terjadinya kejahatan penyelundupan satwa yang dapat mengancam kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati nasional.

Read More

Pemkab Lamsel Siapkan Gebrakan Baru, Tiga Program Inovatif Perkuat Transparansi dan Partisipasi Publik

Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersiap meluncurkan tiga program inovasi strategis, yakni Hallo Lamsel, L-Betik, dan Desa HELAU, sebagai langkah nyata transformasi layanan publik serta penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan partisipatif.

Persiapan peluncuran ketiga inovasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Selatan, Supriyanto, di Ruang Kerja Sekda, Rabu (28/1/2026).

Rapat ini bertujuan menyelaraskan konsep teknis sekaligus memperkuat narasi program, agar manfaat inovasi dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat.

Turut hadir sejumlah pejabat utama daerah, termasuk tiga kepala perangkat daerah pemrakarsa inovasi, yakni Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bersama perangkat daerah terkait lainnya.

Kepala Dinas Kominfo Lampung Selatan, Anasrullah, menjelaskan bahwa Hallo Lamsel merupakan penyempurnaan layanan masyarakat berbasis digital yang kini dikemas lebih modern, interaktif, dan terintegrasi.

Menariknya, peluncuran aplikasi ini tidak digelar secara seremonial formal, melainkan mengusung konsep nongkrong ala kafe yang akan dilaksanakan di Taman Tengah Kantor Bupati Lampung Selatan.

“Awalnya launching dirancang secara formal, tetapi sesuai arahan Bapak Bupati, acara diminta tidak terlalu kaku. Kami akan mengundang unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, hingga masyarakat, dengan estimasi sekitar 150 peserta,” ujar Anasrullah.

Dalam kegiatan tersebut juga akan ditampilkan demo aplikasi Hallo Lamsel melalui videotron, yang menampilkan delapan layanan unggulan dari berbagai perangkat daerah. Masyarakat diharapkan dapat langsung memahami fungsi serta manfaat layanan digital tersebut.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Badruzzaman menjelaskan bahwa L-Betik hadir sebagai sistem pencegahan korupsi sekaligus penguatan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Saat ini, pihaknya tengah merevisi Peraturan Bupati guna mempertegas nomenklatur L-Betik dan Sai Betik, yang ditargetkan rampung dalam dua minggu ke depan.

“Kami juga memperkenalkan Si Elbik sebagai maskot resmi. Selain membentuk tim teknis, kami menyiapkan suvenir berisi nomor kontak aduan agar masyarakat lebih mudah menyampaikan laporan,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas PMD Lampung Selatan, Erdiyansyah, memaparkan bahwa program Desa HELAU merupakan ide orisinal Bupati Lampung Selatan. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai ABRI BKW ke dalam narasi pembangunan desa yang lebih komunikatif dan mudah dipahami masyarakat.

“HELAU merepresentasikan desa yang indah, cantik, rapi, dan berdaya saing. Ke depan akan dipilih 17 desa percontohan sebagai model penguatan komitmen bersama antar-stakeholder, di luar agenda rutin lomba desa,” kata Erdiyansyah.

Sekda Tekankan Percepatan Peluncuran

Sekda Supriyanto menegaskan pentingnya percepatan peluncuran ketiga inovasi tersebut. Meski jadwal pelaksanaan masih menyesuaikan agenda Bupati, seluruh persiapan teknis dan penguatan narasi diminta segera dirampungkan.

“Saya berharap secepatnya bisa segera di-launching. Terkait jadwal, kita menyesuaikan agenda Bapak Bupati. Namun secara teknis maupun narasi penguatannya, semua harus sudah siap dalam waktu dekat,” tegas Supriyanto.

Rencananya, peluncuran besar ini akan dipusatkan secara terbuka (outdoor) di Taman Tengah Kantor Bupati Lampung Selatan, sebagai simbol transparansi, keterbukaan informasi, serta kedekatan pemerintah dengan masyarakat.

Read More

Komitmen Nyata untuk Rakyat, Kepemimpinan Egi–Syaiful Antar Lampung Selatan Raih UHC Award 2026

LAMSEL, Jakarta – Prestasi demi prestasi terus ditorehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar.

Terbaru, Pemkab Lampung Selatan berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Pratama, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, dalam acara Penganugerahan UHC Award 2026 yang dirangkaikan dengan Deklarasi dan Pencanangan UHC di Ballroom JIEXPO Convention Centre and Theatre, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai sukses memperluas cakupan perlindungan jaminan kesehatan penduduk, sekaligus menjaga keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sinergi berkelanjutan bersama BPJS Kesehatan.

Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebagai salah satu dari empat kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang menerima penghargaan tersebut, bersama Kota Metro, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Utara.

Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan apresiasi pemerintah pusat atas komitmen kuat Pemkab Lampung Selatan dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Alhamdulillah, Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan penghargaan UHC Award 2026. Ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama sekaligus bukti apresiasi pemerintah pusat atas komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat perlindungan jaminan kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan telah mencapai hampir 98 persen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Lampung Selatan telah tercover jaminan kesehatan. Ke depan, komitmen ini akan terus kami jaga agar pelayanan kesehatan semakin merata, berkualitas, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui raihan UHC Award 2026 ini, Pemkab Lampung Selatan menegaskan konsistensinya dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah, meningkatkan keaktifan peserta JKN, serta memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang adil, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan kebijakan pro-rakyat di sektor kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan secara menyeluruh.

Read More

Langkah Global Bupati Egi: Lampung Selatan Menuju Sistem Sampah Modern Berbasis Ekonomi Sirkular

LAMPUNG SELATAN – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengikuti workshop internasional pengelolaan sampah dan lingkungan yang diselenggarakan Pemerintah Jepang di Tokyo pada 25–31 Januari 2026.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memperkuat kebijakan lingkungan berkelanjutan sekaligus mentransformasi sistem pengelolaan sampah daerah berbasis ekonomi sirkular dan teknologi modern.

Workshop yang berada di bawah koordinasi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang tersebut mempertemukan pejabat tinggi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mempelajari secara langsung sistem nasional Jepang dalam pengelolaan limbah, daur ulang terpadu, serta tata kelola lingkungan berbasis kebijakan publik.

Dalam forum ini, sampah tidak lagi dipandang sekadar limbah, melainkan sebagai sumber daya bernilai ekonomi yang dapat dikelola kembali secara berkelanjutan.

Bupati Egi menjadi satu dari enam kepala daerah Indonesia yang diundang secara resmi dalam program tersebut. Delegasi Indonesia lainnya terdiri dari Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Yogyakarta, Wali Kota Bogor, Wali Kota Mojokerto, serta Bupati Toba.

Seluruh peserta mengikuti rangkaian agenda strategis, mulai dari diskusi kebijakan, pemaparan sistem pengelolaan sampah nasional Jepang, hingga kunjungan lapangan ke fasilitas pengolahan limbah dan pusat daur ulang berteknologi tinggi.

Dalam keterangannya, Bupati Egi menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam workshop tersebut merupakan kesempatan penting untuk memahami secara langsung sistem pengelolaan dan daur ulang sampah yang telah berjalan efektif dan terintegrasi di Jepang.

“Hari ini saya berada di Tokyo, Jepang, dalam rangka kunjungan kerja untuk mempelajari langsung kondisi terkini pengelolaan dan daur ulang sampah di Jepang,” ujarnya melalui akun Instagram pribadinya, Senin (26/1/2026).

Ia menambahkan, pembelajaran tersebut menjadi modal strategis bagi daerah dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih modern dan berkelanjutan.

“Ini hari pertama saya mengikuti workshop terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kita belajar banyak di Jepang, ternyata luar biasa. Jadi kalau Jepang saja bisa, Bismillah Indonesia juga bisa,” kata Bupati Egi.

Seluruh rangkaian kegiatan workshop difasilitasi oleh Pemerintah Jepang, mulai dari akomodasi, materi pembelajaran, hingga agenda kunjungan teknis ke fasilitas pengelolaan limbah. Program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi, adaptif terhadap pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta tantangan perubahan iklim.

Keikutsertaan Bupati Lampung Selatan dalam forum internasional ini sekaligus menegaskan komitmen daerah tersebut dalam membangun kolaborasi global di bidang lingkungan. Langkah ini juga memperkuat arah kebijakan Lampung Selatan menuju sistem pengelolaan sampah modern yang berbasis keberlanjutan dan ekonomi sirkular.

Read More

Lampung Selatan Tembus 12 Besar Nasional SDGs lewat I-SIM 2025 Di Bawah Kepemimpinan Egi-Syaiful

LAMSEL, Kalianda - Prestasi demi prestasi terus ditorehkan Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar. 

Terbaru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berhasil meraih penghargaan nasional dalam program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2025, sekaligus menembus peringkat 12 besar nasional dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam ajang tersebut, Kabupaten Lampung Selatan meraih skor 41,80 dan dikategorikan sebagai “The Exciter”, sebuah predikat yang diberikan kepada daerah dengan kinerja progresif dan akseleratif dalam pencapaian indikator SDGs di tingkat pemerintah kabupaten seluruh Indonesia.

Program I-SIM 2025 diikuti oleh 105 kabupaten dari total 415 kabupaten se-Indonesia. Kabupaten Lampung Selatan mencatatkan tingkat pengisian data indikator SDGs sebesar 100 persen, dengan mengusung program unggulan bertajuk “Tangguh Bersama Menuju Sejahtera” sebagai model pembangunan berkelanjutan daerah.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs Indonesia, berkolaborasi dengan PT Surveyor Indonesia melalui program I-SIM for Cities. Program ini mengangkat tema “Inovasi Pangan dan Gizi: Peningkatan Kualitas SDM, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, dan Penurunan Kemiskinan.”

Capaian tersebut menjadi prestasi tersendiri bagi Kabupaten Lampung Selatan, mengingat ini merupakan partisipasi perdana dalam ajang SDGs Action Awards, namun mampu langsung menembus jajaran peringkat atas nasional dan meraih kategori “The Exciter.”

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh elemen pemerintah daerah. 

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pencapaian indikator SDGs secara menyeluruh.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif. Kami mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, dengan prinsip no one left behind,” ujar Bupati Egi, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, pencapaian SDGs tidak hanya diukur dari peringkat dan angka statistik, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan program nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

“Pembangunan berkelanjutan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan sekadar capaian administratif, tetapi hadir melalui program nyata yang meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Penghargaan I-SIM 2025 ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor di Kabupaten Lampung Selatan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Read More

Skor 93,15, Lampung Selatan Jadi Kabupaten Terbaik se-Lampung dalam Tata Kelola Pengadaan

Kalianda – Kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar kembali menorehkan capaian strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025, sekaligus menempatkan Lampung Selatan sebagai kabupaten terbaik se-Provinsi Lampung dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Pemkab Lampung Selatan memperoleh skor 93,15 dengan predikat “Sangat Baik”.

 Capaian ini melampaui nilai Pemerintah Provinsi Lampung yang meraih predikat “Baik” dengan skor 80,33, sehingga semakin menegaskan posisi Lampung Selatan sebagai daerah dengan kinerja tata kelola pengadaan terbaik di tingkat kabupaten se-Lampung.

Hasil penilaian tersebut tertuang dalam Surat Resmi LKPP RI Nomor 1550/D.2.1/01/2026 tertanggal 21 Januari 2026 tentang Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. ITKP sendiri merupakan bagian dari indikator Meso dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional.

Predikat “Sangat Baik” ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar dalam membangun tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas, berlandaskan prinsip good governance. Capaian ini juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah serta efisiensi pembangunan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Gunawan, menjelaskan bahwa ITKP merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB, sekaligus menjadi bagian dari penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) area Pengadaan Barang/Jasa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Menurut Gunawan, skor ITKP Lampung Selatan sebesar 93,15 diperoleh dari tiga indikator utama penilaian.

Pertama, Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang meliputi SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing (Toko Daring), non e-Tendering, non e-Purchasing, hingga e-Kontrak, dengan skor 29,15 dari maksimal 30.

Kedua, Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang/Jasa, melalui pemenuhan jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), dengan skor 24 dari maksimal 30.

Ketiga, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berhasil meraih skor sempurna 40 dari maksimal 40, atau level kematangan 9 dari 9.

Gunawan juga mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari tren peningkatan kinerja yang konsisten dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2021, ITKP Lampung Selatan masih berada di angka 19,68, meningkat menjadi 39,3 pada 2022 dan 47,75 pada 2023, yang seluruhnya masih berada pada predikat “Kurang”.

“Pada 2024, skor melonjak signifikan menjadi 87,52 dengan predikat ‘Baik’, dan kembali meningkat pada 2025 menjadi 93,15 dengan predikat ‘Sangat Baik’,” ujar Gunawan.

Atas capaian tersebut, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi berkala, penguatan sistem, inovasi berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM pengadaan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Read More