PSI Pertanyakan Urgensi Pembangunan Gapura Batas Kota di Sukarame

GK, Bandar Lampung - Terkait pembangunan tugu batas kota antara Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan yang sedang di bangun oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung diujung Jalan Endro Suratmin Kecamatan Sukarame tepatnya di depan Lapangan Golf Sukarame, Kota Bandar Lampung dipertanyakan.

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandar Lampung mengatakan, apa urgensinya pembangunan Gapura batas Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan? lebih baik pemerintah Kota membangun yang langsung dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat, bangun gapura nilainya tidak sedikit, lebih baik perbaiki jalan-jalan yang rusak, jelas Johan Alamsyah, S.E didampingi  Sekretaris DPD PSI Kota Bandar Lampung, Nurizki, S.H. Senin (25/9/2023).

"Pemkot Bangun Gapura, tapi tidak jauh dari Gapura jalan rusak, belum lagi yang berada di lingkungan perumahan warga, sekarang coba lihat ke arah sekolahan di Jalan DR. Hamka dan Jalan Pendidikan, disana ada SMAN 12, SMKN 7, SMPN 36, SMPN 24 dan TK, ribuan orang tiap hari yang lewat tapi jalan rusak, tidak harus ada korban dulu baru diperbaiki," tegas Johan Alamsyah, S.E.

Sesuai penelurusan media, memang Jalan DR. Hamka dan Jalan Pendidikan yang terletak di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dalam kondisi rusak.

"Semoga di Anggaran Perubahan ini pihak Pemkot bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan tersebut apalagi tidak lama lagi memasuki musim hujan, kasihan anak-anak sekolah," pungkas,[Feby]

Read More

Survei PSI: Publik Puas Terhadap Kinerja Polri Bongkar Kasus Brigadir J

GK, Jakarta - Panel Survei Indonesia (PSI) melakukan survei terkait kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan kasus kematian Brigadir Nofriyansyah atau Brigadir J. Berdasarkan hasil survei, publik puas dengan kinerja Polri dalam membongkar kasus Brigadir J.

 

Koordinator Panel Survei Indonesia (PSI), Yuswiryanto mengatakan, sebanyak 76,7 persen responden puas dengan kinerja Polri dam penanganan kasus Brigadir J.

"Terkait kasus terbunuhnya Brigadir J yang menjadi pembicaraan di publik, opini masyarakat yang ditangkap dari hasil survei didapati sebanyak 76,7 persen responden puas dengan kinerja Polri dalam membongkar kasus terbunuh Brigadir J. Sebanyak 17,1 persen tidak puas dan 6,2 persen tidak menjawab," kata Yuswiryanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/9/2022).

Dalam survei ini, sebanyak 1.580 warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun di 302 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi menjadi responden. Penjaringan warga negara Indonesia sebagai objek survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dan hasil survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 2,48 persen.

Untuk mendapatkan data data penelitian ini mengunakan metode wawancara tatap muka menggunakan kuisioner dengan 1.150 Warga negara Indonesia dan saluran telepon seluler dengan 430 warga negara Indonesia.

Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Fuadil 'Ulum mendukung Polri dan Kejaksaan dalam menindak eks Kadiv Propam Polri FS dan membongkar kasus ini.

“Kalau mendukung transparansi di Polri dan Kejaksaan tentu. Ini menyangkut semangat reformasi dan penegakan hukum kita. Lembaga negara kita harus berjalan dengan transparan dan akuntabel," katanya.

Dia mengatakan apa yang disampaikan survei dari Panel Survei Indonesia (PSI) tentang Polri terhadap penanganan kasus pembunuhan Brigadir J sudah tepat.

“Sudah benar dan tepat dari survei PSI yang menyebut Polri sudah bekerja dengan transparan dan terbuka dalam menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J,” ucapnya.

Diketahui dalam kasus Brigadir J, Polri telah menetapkan lima orang tersangka yakni Eks Kadiv Propam Polri FS, Bharada E, Bripka RR, KM dan PC.

Selain itu, ada 7 orang juga ditetapkan tersangka dalam kasus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan yakni FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, CK dan AKP IW. [Icha]

Read More