Hot Posts

4/footer/recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label Reformasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Reformasi. Tampilkan semua postingan

Rabu, 07 Februari 2024

Reformasi Ketenagakerjaan di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan RI Fokus pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja


GK, BANDAR LAMPUNG
-- Dalam upaya memajukan sektor ketenagakerjaan dan menghadapi tantangan yang kian kompleks, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyampaikan sembilan inisiatif strategis. 

Pernyataan ini disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung Zainal Abidin mewakili Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, saat membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan RI dalam Apel Peluncuran Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lapangan PT. Trans Ritel Indonesia (Transmart) Bandar Lampung, Rabu (07/02/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan RI menyoroti reformasi dalam pengawasan ketenagakerjaan sebagai salah satu langkah penting dalam implementasi dan penegakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengambil langkah-langkah krusial dalam bidang ini, termasuk :

1. Pembaharuan dan penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur dalam bidang K3, yang mencakup pelayanan kesehatan kerja, pedoman diagnosis dan penilaian cacat akibat kecelakaan kerja atau penyakit kerja, perusahaan jasa K3, dan persyaratan K3 untuk pekerjaan di ruang terbatas.

2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk K3, untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.

3. Penguatan profesionalisme pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3, serta pengembangan kompetensi SDM di bidang K3.

4. Optimalisasi pelayanan K3 yang efektif dan efisien, termasuk penyempurnaan regulasi terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berkaitan dengan K3.

5. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi masyarakat, pengusaha, dan tenaga kerja dalam K3 melalui sosialisasi dan edukasi tematik.

6. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga K3 dalam pengawasan ketenagakerjaan.

7. Meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi di tingkat nasional dan internasional dalam forum K3.

8. Menyempurnakan pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3 dengan digitalisasi.

9. Pemberian penghargaan K3 kepada pemerintah daerah, perusahaan, dan pihak terkait yang berhasil menerapkan norma K3, sebagai motivasi untuk meningkatkan implementasi K3.

Menteri Ketenagakerjaan RI juga menekankan pentingnya membangun budaya K3 yang unggul untuk menekan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. 

Menaker juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam meningkatkan budaya K3, demi mendukung keberlangsungan usaha dan pembangunan nasional yang berkelanjutan serta peningkatan daya saing di kancah global.

Peringatan Bulan K3 Nasional ini berlangsung dari 12 Januari hingga 12 Februari 2024, dengan tema "Budayakan K3, Sehat dan Selamat dalam Bekerja, Terjaga Keberlangsungan Usaha", menandai komitmen Indonesia dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan dan pekerjaan layak sesuai dengan Sustainable Development Goals. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung,[Feby/Rilis]

Selasa, 04 Oktober 2022

Pesan Kapolri ke Perwira SIP Angkatan Ke-51: Jadilah Agen Penggerak Reformasi Kultural Polri


GK, Jawa Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara penutupan pendidikan dan pelatihan Perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51, Resimen Satya Intar Adinata Pratapa, di Sukabumi, Jawa Barat, Senin, 3 Oktober 2022.

Dalam amanatnya, Sigit menyampaikan pesan penting kepada 2.123 perwira Polri untuk menjadi agen penggerak reformasi kultural di internal Korps Bhayangkara. Hal itu untuk kembali meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri. 

"Oleh sebab itu, guna meningkatkan kepercayaan publik rekan-rekan harus menjadi agen penggerak reformasi kultural Polri. Saya memahami, bahwa untuk melakukan hal tersebut tidaklah mudah, namun harus kita lakukan demi kebaikan institusi Polri yang kita cintai," kata Sigit dalam amanatnya. 

Sigit menekankan bahwa, kepercayaan publik merupakan kunci utama dan harga mati untuk institusi Polri, dalam melaksanakan tugas pokoknya yakni melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 

Bahkan, Sigit juga mengutip pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni, 'Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun harus tetap kita jaga'. 

"Apabila kepercayaan publik terhadap Polri tinggi, tentunya setiap upaya pemolisian yang dilakukan akan lebih efektif, karena mendapat dukungan penuh dari  masyarakat. Namun sebaliknya apabila kepercayaan publik rendah, maka apapun tindakan Polri akan selalu kurang di mata publik," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menegaskan, usai menjalani pendidikan nantinya para perwira Polri SIP akan menjalankan tanggung jawabnya yang lebih berat ketika menjalankan tugasnya di lapangan atau sosial masyarakat. 

Selain harus memastikan pelaksanaan tugas anggota di lapangan berjalan dengan baik, kata Sigit, perwira Polri harus mampu menghadapi segala macam bentuk tantangan tantangan kedepan yang semakin kompleks.

Diantaranya adalah, terjadinya potensi krisis pangan dan energi akibat konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan. Perkembangan zaman era digital atau Hyper Connectivity yang berpotensi memunculkan kejahatan jenis baru. Kemudian, pengamanan seluruh rangkaian Pemilu serentak tahun 2024, dimana harus mencegah terjadinya polarisasi, politik identitas, dan penyebaran hoaks yang mampu memecah belah bangsa. 

Kemudian, memastikan seluruh pengamanan event internasional yang diselenggarakan di Indonesia, seperti Presidensi G-20. Lalu, antisipasi pergerakan dari kelompok terorisme. Selanjutnya, transnational crime, antisipasi terjadinya gangguan kamtibmas pada berbagai proyek strategis nasional, pembangunan IKN, sampai dengan bencana alam serta perubahan iklim.

Terkait dengan berbagai macam potensi tantangan yang dihadapi, Sigit memaparkan, dewasa ini, telah diterapkan konsep transformasi menuju Polri yang Presisi dengan mengedepankan pendekatan predictive policing dan memanfaatkan teknologi informasi.

"Penerapan konsep transformasi menuju Polri yang Presisi tentunya harus didukung oleh seluruh personel Polri. Khususnya rekan-rekan sekalian sebagai first line supervisor yang merupakan motor penggerak di lapangan," ucap eks Kabareskrim Polri itu. 

Sigit menuturkan, hal tersebut tentunya menjadi harga mati tujuan untuk meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Menurut Sigit, setiap personel harus optimis mampu merebut kembali tingkat kepercayaan publik yang tadinya sangat tinggi kepada Korps Bhayangkara. 

"Oleh sebab itu, setiap personel Polri harus melakukan evaluasi dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dimulai dari diri sendiri, sebagaimana peribahasa 'jangan buruk rupa cermin dibelah', karena perbaikan itu sejatinya harus berasal dari diri kita sendiri dan untuk kebaikan kita sendiri," tutur Sigit. 

Sigit mengingatkan, Polri merupakan merupakan pelayan publik. Sehingga, setiap personel Polri harus mengabdikan diri dengan seutuhnya kepada publik, sehingga kepercayaan publik dapat diraih. 

Terkait reformasi kultural, Sigit menyatakan terdapat dua pendekatan yang harus dilakukan, yakni, melalui pendekatan Rule Based Definition yaitu dengan seperangkat aturan dan koridor hukum dan yang kedua melalui pendekatan Value Based Definition, yaitu pembatasan berdasarkan nilai-nilai dan etika, termasuk Tri Brata maupun Catur Prasetya.

"Upaya reformasi kultural tentunya juga harus diiringi dengan pengembangan SDM Polri yang unggul. Untuk itu, rekan-rekan harus terus mengembangkan tiga kompetensi, baik kompetensi leadership, teknis maupun etika," ungkap mantan Kapolda Banten itu.

Sigit menambahkan, setiap personel kepolisian juga harus menerapkan konsep kepemimpinan melayani sebagaimana teori Servant Leadership dengan menjadi teladan dan menempatkan anggota serta masyarakat sebagai prioritas utama.

Tak hanya itu, Sigit mengungkapkan, polisi harus melakukan pengawasan secara melekat dan memberikan motivasi kepada anggota untuk membiasakan diri untuk berbuat baik serta terjun langsung ke lapangan guna mendengar secara langsung keluhan dan aspirasi dari masyarakat luas. 

"Jika mendapatkan kritik dari masyarakat, jadikan sebagai bahan evaluasi. Ingatlah selalu tentang komitmen Polri untuk menjadi institusi yang tidak anti kritik dan modern. Fakta adanya kritik merupakan bukti nyata kecintaan masyarakat terhadap Polri agar menjadi lebih baik," tegas Sigit. 

Tak lupa, Sigit juga meminta kepada seluruh perwira Polri SIP untuk tidak melupakan serta menanamkan konsep growth mindset, yaitu pola pikir untuk selalu mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga memiliki tingkat resiliensi yang tinggi. 

"Apabila hal ini dilakukan, diharapkan setiap upaya pemolisian yang rekan-rekan lakukan dapat lebih adaptif guna mengatasi berbagai permasalahan di lapangan," kata Sigit.

Disisi lain, Sigit berpesan kepada seluruh aparat kepolisian untuk terus menempa diri agar menjadi talent-talent digital Polri. Dengan begitu, polisi selalu berada satu langkah di depan para pelaku kejahatan dan mampu mengimbangi perkembangan teknologi karena modern problem, require modern solution atau permasalahan modern, membutuhkan solusi yang modern. 

"Tentunya berbagai hal yang saya sampaikan ini harus senantiasa dipegang teguh, sehingga rekan-rekan dapat menjadi perwira Polri yang tangguh dan dapat merespon setiap tantangan tugas secara tepat, sebagaimana harapan masyarakat," ujar Sigit. 

Sebelum menutup amanatnya, Sigit kembali menegaskan soal pentingnya berpegang tegus terhadap nilai-nilai Satya Haprabu demi kemajuan bangsa. Selain itu, diharapkan juga setiap perwira Polri juga diharapkan untuk menjadi Satya Intar Adinata Pratapa, yaitu perwira Polri yang setia, pintar, unggul dan berwibawa sebagaimana arti dari nama resimen.

"Sehingga dapat mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Selamat bertugas, jadilah perwira Polri yang dekat dan dicintai masyarakat, sebagaimana transformasi menuju Polri yang Presisi," tutup Sigit. [rls/icha]