Hot Posts

4/footer/recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label Jawa Barat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jawa Barat. Tampilkan semua postingan

Rabu, 28 Agustus 2024

Pendiri LSM GMBI Gugat Mantan Wasekjen Yang Diduga Telah Melakukan Manipulasi Dana Organisasi Dengan Kerugian Capai Milyaran Rupiah



GK, Jawa Barat - Sidang Mediasi penggugat Moch. Fauzan Rachman,SE., selaku pendiri LSM GMBI terhadap mantan Panglima LSM GMBI Yudi Tahyudin selaku tergugat yang diwakili oleh Penasehat hukum dari penggugat Herry Prasojo,SH., dan rekan di Pengadilan Negeri Sumedang Jawa Barat belum menghasilkan titik temu pasalnya kedua belah pihak antara penggugat dengan tergugat tidak menghadiri di mediasi persidangan pada hari ini Selasa (27/08/2024).

Sidang mediasi yang dihadiri oleh para penasehat hukumnya dari kedua belah pihak akan dilanjutkan pada sidang berikutnya 10 September 2024 mendatang dan di upayakan kedua belah pihak harus menghadirinya.

Dalam laporannya para penggugat diantaranya Mohamad Fauzan Rachman, SE., Selaku pendiri LSM GMBI dan Asep Rahmat, BA., selaku Sekjen LSM GMBI dengan Nomor perkara 42/pdt.G/2024/PN Smd.

Dalam proses mediasinya menyampaikan bahwa terkait terjadinya tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian materil maupun imateril serta tidak adanya laporan pertanggung jawaban dari serangkaian kegiatan-kegiatan organisasi maupun penggunaan aset-aset organisasi yang dipercayakan kepada tergugat dalam kapasitasnya pada saat itu tergugat selaku panglima sekaligus wakil sekretaris jenderal LSM GMBI.

Anak vs Ayah

Mediasi yang dilakukan oleh hakim PN Sumedang dengan penasehat hukum dari pihak Penggugat Herry Prasojo, SH., beserta rekan, Penasehat dari pihak tergugat M.Iqbal Rachman, SH,MH., yang juga merupakan anak kandung dari pihak penggugat Moh.Fauzan Rachman, SE., namun M.Iqbal beserta rekan pengacara lainnya lebih memilih membela pihak tergugat Yudi Tahyudin dan siap akan mengalahkan ayahnya selaku penggugat.

Dalam wawancara yang disampaikan oleh pihak penggugat selaku penasihat hukumnya Herry Prasojo, SH., beserta rekan kepada para awak media, bahwa kalkulasi perhitungan penggugat atas setiap kegiatan dan penggunaan asset organisasi, kerugian riil/nyata yang diakibatkan oleh perbuatan tergugat total nilai keseluruhan sejumlah 1.373.916.000 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) sehingga tergugat berkewajiban mengembalikan uang tersebut sebagai asset organisasi kepada para penggugat.

“Terkait gugatan pada hari ini, kami selaku penasihat hukum dari pihak Penggugat Mohamad Fauzan Rachman dan Asep Rahmat, bahwa hari ini masih bisa dibilang mediasi yang berkaitan atas perbuatan melawan hukum, yang menjadi tergugat itu adalah Yudi Tahyudin dan kedua belah pihak sama-sama tidak menghadiri maka sidang mediasi akan dilanjutkan dua Minggu kedepan tepatnya tanggal 10 September bulan depan, diupayakan kedua belah pihak harus hadir,” imbuh Herry Prasojo.

Dalam proses mediasi itu penasehat hukum dari penggugat tetap dalam pendirian dalam hal-hal sebagaimana tertuang dalam gugatan, terkecuali tergugat dalam proses mediasi beritikad baik untuk menyampaikan penawaran penyelesaian yang dianggap oleh para penggugat sebagai win-win solition, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh para penggugat sebagai jalan penyelesaian secara damai.

“Materi yang kami sampaikan ini terkait bahwa Yudi Tahyudin inikan mantan wasekjen DPP LSM GMBI, dimana pada saat itu banyak anggaran yang masuk ke rekening Yudi Tahyudin yang pertama adalah sumbangan untuk pengobatan ketua umum dari seluruh para ketua GMBI Kabupaten/Kota maupun Provinsi di seluruh Indonesia, yang kedua yaitu berkaitan dengan diklat yang ketiga berkaitan dengan Rakernas tahun 2023, dan ke empat yaitu kegiatan pendampingan buruh Sumedang, karena seluruh kegiatan yang masuk ke rekening Yudi Tahyudin tidak pernah memberikan laporan pertanggung jawabannya terhadap Dewan Pimpinan Pusat atau kepada Ketua Umum sekaligus pendiri LSM GMBI, dan semua yang telah terdeteksi oleh dewan pimpinan pusat yang masuk ke rekening Yudi Tahyudin totalnya sekitar kurang lebih 2,2 milyar dan yang terditek oleh dewan pimpinan pusat hanya sekitar delapan ratusan atau sekitar sembilan ratusan juta rupiah, dan sisanya sekitar kurang lebih 1,3 milyar itu tidak ada laporan dan tidak ada pertanggung jawaban,” pungkasnya. ***

Rabu, 22 Mei 2024

IPW Sebut Langkah Polri Sudah Tepat di Kasus Vina, Masyarakat Jangan Termakan Hoaks


GK, JAWA BARAT
- Indonesia Police Watch (IPW) menilai langkah Mabes Polri di kasus pembunuhan Vina sudah tepat dan meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyambut baik langkah pengerahan tim Bareskrim Polri sebagai asistensi penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. 

Sugeng meyakini dengan adanya bantuan dari Mabes Polri tersebut, dapat semakin mempercepat pengungkapan ketiga pelaku kasus pembunuhan Vina yang masih tersisa.

"Polri melalui Bareskrim merespon dengan sangat baik. Menurunkan tim untuk mengasistensi Polda Jawa Barat menyidik kembali kasus Vina dan Eki," ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/5/2024). 

Di sisi lain, ia menyebut Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat sebelumnya juga mempunyai rekam jejak yang baik karena berhasil mengungkap kasus pembunuhan Subang yang sempat tidak terpecahkan.

"Artinya Polda Jawa Barat punya kemampuan, oleh karena itu kita dorong agar Bareskrim bisa ikut membantu Polda Jawa Barat membantu mengejar ketiga DPO," jelasnya. 

Lebih lanjut, Sugeng juga mewanti-wanti agar masyarakat tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi hoaks yang beredar di media sosial terkait kasus yang terjadi pada 2016 silam.

Menurutnya penyebaran hoaks seperti itu hanya akan semakin memperkeruh keadaan dan menyulitkan proses penyidikan yang dilakukan Polda dan Bareskrim Polri. 

Ia lantas meminta agar masyarakat dapat bersabar dan menunggu serta mendukung proses penyidikan yang tengah dilakukan pihak kepolisian bisa terang-benderang.

"IPW mendukung proses penyidikan yang sedang dilakukan dan mendorong masyarakat agar dalam proses ini kita menunggu hasil dari Bareskrim dan Polda Jawa Barat," pungkasnya,[Feby]

Rabu, 29 November 2023

Kompolnas: Kampanye Hari Pertama Berjalan Kondusif


GK, Jawa Barat - Kompolnas melakukan pemantauan atas pelaksanaan kampanye hari pertama di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Pemantauan dilakukan oleh Anggota Kompolnas Irjen  Pol. (Purn) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M., dan H. Mohammad Dawam S.H.I., M.H., dengan didampingi Brigpol Rizal Permana, S.H., M.H.

Pudji mengatakan, Polda Jawa Barat dipilih sebagai obyek yang mendapat perhatian khusus. Sebab, jumlah populasi penduduk dan pemilih pemilu 2024 ini tercatat terbesar dari seluruh wilayah Indonesia. 

“Oleh karenanya potensi kerawanan cukup tinggi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11/23). 

Selain itu, Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah yang dikunjungi oleh dalam melakukan fungsi pemantauan persiapan Polri di Polda jajaran pada Operasi Mantap Brata 2023 menjadi relevan dan strategis. 

“Hari pertama kampanye pemilu 2024, menjadi penting bagi Kompolnas ikut melakukan giat pemantauan persiapan Satuan Wilayah Polri dengan memberikan himbauan khusus netralitas kepada para Anggota pada proses dan tahapan Pemilu 2024 ini. Ini adalah komitmen sekaligus pesan penting kami kepada seluruh jajaran anggota Polri diseluruh wilayah Indonesia," ujar Pudji.

Setelah kunjungan ke Polda Jawa Barat, Tim melanjutkan ke Polrestabes Bandung dan Polres Purwakarta dalam rangka hal yang sama. Pudji pun berpesan sikap profesionalisme dan netralitas dalam pelayanan masyarakat sebagaimana Surat Telegram (ST) Kapolri nomor: 1160, tertanggal 31 Mei 2023 harus terus dipegang teguh. Selain itu, seluruh personel tidak lelah menjaga situasi harkamtibmas agar Indonesia tetap kondusif pada proses tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung. 

Ditambahkan Mohammad Dawam selaku Anggota Kompolnas, tugas yang diemban Polri adalah tugas mulia. Disebutkannya, pertama, menegakkan keadilan hukum dan harkamtibmas, sebagai mandat struktur kelembagaan dibawah langsung Presiden sebagai Kepala Negara. 

Kemudian, melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai mandat kelembagaan dibawah langsung Presiden selaku Kepala Pemerintahan. 

“Hal itu sangat strategis demi terciptanya situasi kamtibmas proses pemilu 2024 yang aman, damai, berkualitas serta bermartabat,” jelasnya.

Sementara itu, Irwasda Polda Jawa Barat, Kombes. Pol. Kalingga menjelaskan bahwa Polda Jawa Barat telah menyiapkan Aplikasi One Data yang telah terkoneksi dan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi Polda Jabar. One Data itu berisikan pemantauan CCTV mako dengan teknologi face recognation (FR) yang terkoneksi dengan data dukcapil, pemantauan CCTV jalur arteri, CCTV objek wisata, CCTV objek vital, pemantauan sebaran anggota lalu lintas, sebaran mobil patroli sabhara, dashboard peta wilayah hukum Polda Jabar beserta peta kerawanan kamtibmas, pemantauan sebaran bhabin hingga polisi RW sampai ke tingkat desa/kelurahan. 

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., dalam sambutan tertulis yang dibacakan Irwasda menyambut baik misi kunjungan kerja Tim Kompolnas dalam pelaksanaan pengawasan kesiapan Ops Mantap Brata 2023-2024 di wilayah hukum Polda Jabar guna mewujudkan manajemen operasi yang baik dan lancar sehingga situasi kamtibmas yang kondusif bisa tercapai,[red]

Jumat, 28 Juli 2023

Bikin Bangga, 3 Anggota Polri Diwisuda Langsung Presiden Erdogan Usai Ikuti Pendidikan 2 Tahun di Turki


GK, Jawa Barat - Tiga anggota Polri mengikuti pendidikan Turkish National Police Academy (TNPA). Usai mengikuti pendidikan selama 2 tahun, ketiga anggota Polri ini pun menjadi bagian dari 87 peserta didik internasional lainnya diwisuda pada Rabu, 26 Juli 2023.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan, ketiga anggota Polri tersebut bernama Ipda Regina Setiawan dari Polda Kepri, Bripka Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat, Briptu Tiara Nissa Zulbida dari Polda Jawa Timur.

"Mereka bersama puluhan peserta didik internasional lainnya mengikuti kegiatan Capacity Building “The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree” selama 2 tahun di Turki," kata Nurul dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (28/7/2023)

Nurul menuturkan, pada penutupan pendidikan, tiga anggota Polri dan puluhan peserta didik internasional lainnya diwisuda langsung oleh Presiden Turki Erdogan.

"Pada Rabu, 26 Juli 2023 Kedutaan Besar RI Ankara didampingi oleh Atase Polri menghadiri kegiatan Turkish National Police Academy (TNPA) Graduation Ceremony yang ditutup resmi oleh Presiden Erdogan," katanya.

Yang lebih membanggakan, kata Nurul, salah satu anggota Polri yang mengikuti pendidikan yakni Briptu Tiara berhasil meraih peringkat 5 besar terbaik.

"Bahkan Briptu Tiara menjadi salah satu perwakilan peserta didik Internasional yang diberikan kesempatan menyampaikan speech dalam bahasa Turki di hadapan Presiden Erdogan dan seluruh tamu undangan yang hadir," katanya.

Lebih lanjut, Nurul menuturkan, seluruh rangkaian kegiatan pendidikan Turkish National Police Academy (TNPA) selama 2 tahun telah berhasil dilakukan secara baik dan lancar.

"Selanjutnya ketiga personel Polri akan kembali ke Indonesia pada Sabtu, 29 Agustus 2023," katanya.[Feby]

Selasa, 04 Oktober 2022

Pesan Kapolri ke Perwira SIP Angkatan Ke-51: Jadilah Agen Penggerak Reformasi Kultural Polri


GK, Jawa Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara penutupan pendidikan dan pelatihan Perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51, Resimen Satya Intar Adinata Pratapa, di Sukabumi, Jawa Barat, Senin, 3 Oktober 2022.

Dalam amanatnya, Sigit menyampaikan pesan penting kepada 2.123 perwira Polri untuk menjadi agen penggerak reformasi kultural di internal Korps Bhayangkara. Hal itu untuk kembali meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri. 

"Oleh sebab itu, guna meningkatkan kepercayaan publik rekan-rekan harus menjadi agen penggerak reformasi kultural Polri. Saya memahami, bahwa untuk melakukan hal tersebut tidaklah mudah, namun harus kita lakukan demi kebaikan institusi Polri yang kita cintai," kata Sigit dalam amanatnya. 

Sigit menekankan bahwa, kepercayaan publik merupakan kunci utama dan harga mati untuk institusi Polri, dalam melaksanakan tugas pokoknya yakni melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 

Bahkan, Sigit juga mengutip pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni, 'Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun harus tetap kita jaga'. 

"Apabila kepercayaan publik terhadap Polri tinggi, tentunya setiap upaya pemolisian yang dilakukan akan lebih efektif, karena mendapat dukungan penuh dari  masyarakat. Namun sebaliknya apabila kepercayaan publik rendah, maka apapun tindakan Polri akan selalu kurang di mata publik," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menegaskan, usai menjalani pendidikan nantinya para perwira Polri SIP akan menjalankan tanggung jawabnya yang lebih berat ketika menjalankan tugasnya di lapangan atau sosial masyarakat. 

Selain harus memastikan pelaksanaan tugas anggota di lapangan berjalan dengan baik, kata Sigit, perwira Polri harus mampu menghadapi segala macam bentuk tantangan tantangan kedepan yang semakin kompleks.

Diantaranya adalah, terjadinya potensi krisis pangan dan energi akibat konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan. Perkembangan zaman era digital atau Hyper Connectivity yang berpotensi memunculkan kejahatan jenis baru. Kemudian, pengamanan seluruh rangkaian Pemilu serentak tahun 2024, dimana harus mencegah terjadinya polarisasi, politik identitas, dan penyebaran hoaks yang mampu memecah belah bangsa. 

Kemudian, memastikan seluruh pengamanan event internasional yang diselenggarakan di Indonesia, seperti Presidensi G-20. Lalu, antisipasi pergerakan dari kelompok terorisme. Selanjutnya, transnational crime, antisipasi terjadinya gangguan kamtibmas pada berbagai proyek strategis nasional, pembangunan IKN, sampai dengan bencana alam serta perubahan iklim.

Terkait dengan berbagai macam potensi tantangan yang dihadapi, Sigit memaparkan, dewasa ini, telah diterapkan konsep transformasi menuju Polri yang Presisi dengan mengedepankan pendekatan predictive policing dan memanfaatkan teknologi informasi.

"Penerapan konsep transformasi menuju Polri yang Presisi tentunya harus didukung oleh seluruh personel Polri. Khususnya rekan-rekan sekalian sebagai first line supervisor yang merupakan motor penggerak di lapangan," ucap eks Kabareskrim Polri itu. 

Sigit menuturkan, hal tersebut tentunya menjadi harga mati tujuan untuk meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Menurut Sigit, setiap personel harus optimis mampu merebut kembali tingkat kepercayaan publik yang tadinya sangat tinggi kepada Korps Bhayangkara. 

"Oleh sebab itu, setiap personel Polri harus melakukan evaluasi dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dimulai dari diri sendiri, sebagaimana peribahasa 'jangan buruk rupa cermin dibelah', karena perbaikan itu sejatinya harus berasal dari diri kita sendiri dan untuk kebaikan kita sendiri," tutur Sigit. 

Sigit mengingatkan, Polri merupakan merupakan pelayan publik. Sehingga, setiap personel Polri harus mengabdikan diri dengan seutuhnya kepada publik, sehingga kepercayaan publik dapat diraih. 

Terkait reformasi kultural, Sigit menyatakan terdapat dua pendekatan yang harus dilakukan, yakni, melalui pendekatan Rule Based Definition yaitu dengan seperangkat aturan dan koridor hukum dan yang kedua melalui pendekatan Value Based Definition, yaitu pembatasan berdasarkan nilai-nilai dan etika, termasuk Tri Brata maupun Catur Prasetya.

"Upaya reformasi kultural tentunya juga harus diiringi dengan pengembangan SDM Polri yang unggul. Untuk itu, rekan-rekan harus terus mengembangkan tiga kompetensi, baik kompetensi leadership, teknis maupun etika," ungkap mantan Kapolda Banten itu.

Sigit menambahkan, setiap personel kepolisian juga harus menerapkan konsep kepemimpinan melayani sebagaimana teori Servant Leadership dengan menjadi teladan dan menempatkan anggota serta masyarakat sebagai prioritas utama.

Tak hanya itu, Sigit mengungkapkan, polisi harus melakukan pengawasan secara melekat dan memberikan motivasi kepada anggota untuk membiasakan diri untuk berbuat baik serta terjun langsung ke lapangan guna mendengar secara langsung keluhan dan aspirasi dari masyarakat luas. 

"Jika mendapatkan kritik dari masyarakat, jadikan sebagai bahan evaluasi. Ingatlah selalu tentang komitmen Polri untuk menjadi institusi yang tidak anti kritik dan modern. Fakta adanya kritik merupakan bukti nyata kecintaan masyarakat terhadap Polri agar menjadi lebih baik," tegas Sigit. 

Tak lupa, Sigit juga meminta kepada seluruh perwira Polri SIP untuk tidak melupakan serta menanamkan konsep growth mindset, yaitu pola pikir untuk selalu mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga memiliki tingkat resiliensi yang tinggi. 

"Apabila hal ini dilakukan, diharapkan setiap upaya pemolisian yang rekan-rekan lakukan dapat lebih adaptif guna mengatasi berbagai permasalahan di lapangan," kata Sigit.

Disisi lain, Sigit berpesan kepada seluruh aparat kepolisian untuk terus menempa diri agar menjadi talent-talent digital Polri. Dengan begitu, polisi selalu berada satu langkah di depan para pelaku kejahatan dan mampu mengimbangi perkembangan teknologi karena modern problem, require modern solution atau permasalahan modern, membutuhkan solusi yang modern. 

"Tentunya berbagai hal yang saya sampaikan ini harus senantiasa dipegang teguh, sehingga rekan-rekan dapat menjadi perwira Polri yang tangguh dan dapat merespon setiap tantangan tugas secara tepat, sebagaimana harapan masyarakat," ujar Sigit. 

Sebelum menutup amanatnya, Sigit kembali menegaskan soal pentingnya berpegang tegus terhadap nilai-nilai Satya Haprabu demi kemajuan bangsa. Selain itu, diharapkan juga setiap perwira Polri juga diharapkan untuk menjadi Satya Intar Adinata Pratapa, yaitu perwira Polri yang setia, pintar, unggul dan berwibawa sebagaimana arti dari nama resimen.

"Sehingga dapat mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Selamat bertugas, jadilah perwira Polri yang dekat dan dicintai masyarakat, sebagaimana transformasi menuju Polri yang Presisi," tutup Sigit. [rls/icha]

Kamis, 24 Maret 2022

Ungkap Sabu 1,196 Ton, Kapolri: Kita Jaga Program Pemerintah Wujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas



GK, Jawa Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen mencegah dan memberangus peredaran narkotika di Indonesia. Menurut Sigit, hal itu wujud nyata, untuk menjaga serta mengawal program Pemerintah dalam mewujudkan SDM yang unggul. 

Hal itu ditegaskan oleh Kapolri saat memimpin konferensi pers pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 1,196 ton di Pusdik Intelkam, Soreang, Jawa Barat, Kamis (24/3/2022).

"Karena itu saya berikan apresiasi kepada rekan-rekan yang melakukan pengungkapan. Saya kira apa yang telah rekan-rekan lakukan tentunya jadi bagian dan kontribusi bagi kita untuk menjaga agar program Pemerintah mewujudkan SDM unggul, untuk menuju Indonesia Maju atau Indonesia Emas betul-betul kita bisa jaga," kata Sigit. 

Dengan adanya komitmen pencegahan peredaran narkotika di Indonesia, kata Sigit, hal itu akan mencegah rusaknya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba. Karena itu, Sigit meminta, kepada seluruh jajaran dan stakeholder terkait untuk memberangus barang haram tersebut dari hulu hingga hilir. 

"Sekali lagi tentunya saya mohon informasi dan kerjasama ditingkatkan terus. Kemudian kita harus memiliki daya tangkal dan daya cegah, terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkoba," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Menurut Sigit, pengungkapan narkotika jenis Sabu seberat 1,196 ton melalui Joint Investigation antara Bareskrim Polri, Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat dan BNNP Jawa Barat itu, adalah salah satu keberhasilan terbesar di awal tahun 2022 ini. 

Dengan adanya pengungkapan itu, Sigit memaparkan bahwa, pengungkapan narkoba sepanjang 2022 periode Januari hingga Maret, Polri telah mengungkap sabu sebanyak 2,73 ton, ganja 7,24 ton dan pil ekstasi sebesar 230.789 butir.

"Saya harapkan kedepan pengungkapan besar terus dilakukan. Dan yang paling penting bagaimana kita mencegah agar narkoba, kita tekan untuk tidak masuk ke dalam negeri. Serta, lalu bagaimana berikan hukuman maksimal kepada pelaku-pelaku bandar. Sehingga kemudian Indonesia ini tidak menjadi pasar buat mereka," ucap eks Kapolda Banten itu.

Demi menyelamatkan generasi bangsa, Sigit juga berharap para pengedar ataupun bandar yang memasukan dan mengedarkan narkoba di Indonesia dapat diberikan hukuman secara maksimal. Menurutnya, hal itu agar menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba. 

"Tentunya kami mengimbau, untuk mitra kami di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk memberikan hukuman yang maksimal terhadap para pelaku. Sehingga kita tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab agar generasi kita, generasi muda kita betul-betul bisa terjaga dari ancaman narkoba," tutur Sigit.

Terkait pengungkapan kasus ini, Sigit juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk menjerat para pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Selanjutnya Sigit menyebut bahwa, dari keberhasilan pengungkapan 1,196 ton sabu ini, kepolisian dan stakeholder terkait berhasil menyelamatkan kurang lebih 5.980.000 orang dari potensi penyalahgunaan narkotika. 


Lebih dalam, pada kesempatan ini, Sigit kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk tidak 'main-main' terhadap narkotika. Pasalnya, ia tidak akan segan untuk memberikan hukuman atau sanksi tegas. 

"Dan saya juga minta pada rekan-rekan seluruh Kapolda dan Kapolres, kalau ada anggota terlibat pecat, pidanakan dan berikan hukuman maksimal. Karena itu komitmen kita. Saya tidak mau bahwa ada bagian dari instirusi Polri ikut bermain main dengan ini," tegas Sigit. 

"Namun terhadap anggota yang mengungkap dan memiliki prestasi, saya juga berkomitmen untuk memberikan reward. Sehingga kinerja anggota akan terus menjadi lebih baik," tambah Sigit sekaligus mengakhiri. (Red)

Minggu, 19 Desember 2021

Polres Sukabumi Mendapat Apreasiasi Penghargaan dari Polisi Selebriti



Pelabuhan Ratu - Polisi Selebriti melakukan kunjungan kerja di Mapolres Sukabumi pada hari Rabu, 15 Desember 2021 dalam rangka menjalin silaturrahmi sekaligus konsolidasi kemitraan dengan Polres Sukabumi.

Hadir dalam acara tersebut Kapolres Sukabumi, AKBP Deddy Darmawansyah, SH, SIK, MH., Kasatreskrim Polres Sukabumi, AKP Rizkia Fadilah, SH, SIK, Pejabat Utama Polres Sukabumi dan awak media Mitra Humas Polres Sukabumi.


Dalam kesempatan tersebut Polisi Selebriti mengapresiasi Polres Sukabumi yang diterima penghargaanya oleh Kapolres Sukabumi, Kasatreskrim Polres Sukabumi.

Dalam sambutanya Ketua Polisi Selebriti, Zandre Badak menyampaiakn bahwa ada 2 Prestasi Gemilang yang ditorehkan oleh Polres Sukabumi. 

"Kapolres Sukabumi AKBP Deddy Darmawamsyah dan jajaran telah berhasil mengungkap kasud Mafia Tanah yaitu terkait Penipuan AJB Palsu, kemudian berhasil melakukan respon cepat terhadap kasus kekerasan seksual anak (pencabilan) terhadap Bocah Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa", tandas Zandre yang disambut gemuruh tepuk tangan.

Acara berlangsung khidmat dan lancar tetap mengedepankan Protokol Kesehatan. [Red]

Senin, 22 November 2021

DAFTAR UMP 2022 di 26 Provinsi yang Sudah Ditetapkan, Riau hingga Papua

Ilustrasi uang - Berikut daftar UMP 2022 di 26 provinsi yang sudah ditetapkan.


GARIS KOMANDO - Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan upah minimum tahun 2022.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan besaran rata-rata kenaikan upah minimum nasional.

"Rata-rata nasional kenaikan upah minimum yakni 1,09 persen," ujar Ida melalui Konferensi Pers Upah Minimum 2022 yang disiarkan live melalui kanal YouTube Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Selasa (16/11/2021).

xxx

Daftar UMP 2022 di 26 Provinsi

Kebijakan penetapan Upah Minimun ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Diberitakan Kontan.co.id sebelumnya, berikut daftar UMP 2022 di 26 provinsi yang sudah ditetapkan:

1. UMP tahun 2022 Sumatera Utara: Rp 2.522.609

2. UMP tahun 2022 Sumatera Barat: Rp 2.512.539

3. UMP tahun 2022 Sumatera Selatan: Rp 3.144.446 

4. UMP tahun 2022 Riau: Rp 2.938.564

5. UMP tahun 2022 Kepulauan Riau: Rp 3.050.172

6. UMP tahun 2022 Jambi: Rp 2.649.034

7. UMP tahun 2022 Kepulauan Bangka Belitung: Rp 3.264.881

8. UMP tahun 2022 DKI Jakarta: Rp 4.452.724

9. UMP tahun 2022 Jawa Barat: Rp 1.841.487

10. UMP tahun 2022 Jawa Tengah: Rp 1.813.011

11. UMP tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp 1.840.951

12. UMP tahun 2022 Banten: Rp 2.501.203

13. UMP tahun 2022 Bali: Rp 2.516.971

14. UMP tahun 2022 Kalimantan Selatan: Rp 2.906.473

15. UMP tahun 2022 Kalimantan Timur: Rp 3.014.497

16. UMP tahun 2022 Kalimantan Barat: Rp 2.434.328 

17. UMP tahun 2022 Kalimantan Tengah: Rp 2.922.516

18. UMP tahun 2022 Kalimantan Utara: Rp 3.016.738 

19. UMP tahun 2022 Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876 

20. UMP tahun 2022 Sulawesi Utara: Rp 3.310.723 

21. UMP tahun 2022 Sulawesi Tenggara: Rp 2.710.595

22. UMP tahun 2022 Sulawesi Barat: Rp 2.678.863 

23. UMP tahun 2022 Gorontalo: Rp 2.800.580

24. UMP tahun 2022 Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp 2.207.212

25. UMP tahun 2022 Papua: Rp 3.561.932

26. UMP tahun 2022 Papua Barat: Rp 3.200.000. 

Adapun, penetapan UMP ini harus diumumkan oleh Gubernur paling lambat 20 November 2021. 

Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada 30 November 2021.

Penetapan upah berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan, antara lain:

Pertama, upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

Kedua, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, antara lain meliputi paritas daya beli alias keseimbangan kemampuan berbelanja), tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah (marjin antara 50 persen upah/gaji tertinggi dan 50 persen terendah dari karyawan di posisi atau pekerjaan tertentu) 

Ketiga, upah disesuaikan setiap tahun dengan batas atas dan bawah.

Batas atas ditentukan berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata banyaknya anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga.

Data rata-rata ini menggunakan data di wilayah bersangkutan.

Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi menggunakan yang ada di tingkat provinsi

Keempat, adanya syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kamis, 12 Agustus 2021

Kapolri Tinjau SVMI di UI: Hilangkan Perbedaan Bersatu Lawan Covid-19


Depok -
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Sentra Vaksinasi Mahasiswa Indonesia (SVMI) di Sarana Olahraga (SOR) Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (12/8/2021).

SVMI ini merupakan kolaborasi antara Polri bersama dengan seluruh Civitas Akademika Universitas Indonesia, Forkopimda Kota Depok, Mahasiswa, Relawan, tenaga medis, BUMN, Swasta dan seluruh elemen masyarakat. Dengan tujuan akselerasi vaksinasi demi mempercepat Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. 

Sigit menekankan bahwa untuk penanganan dan pengendalian Covid-19 serta percepatan Herd Immunity terhadap virus corona, diperlukan sinergitas dan kerjasama dari seluruh elemen bangsa. Karena itu, Sigit menekankan untuk menghilangkan segala perbedaan dan bergandengan tangan untuk sama-sama berjuang melawam Pandemi Covid-19. 

"Karena Herd Immunity bisa tercapai kalau kita semua bergabung dan bersinergi. Karena saat ini yang kita butuhkan, adalah bagaimana seluruh elemen bangsa ini bersatu untuk melawan Covid-19. Hilangkan sementara ini perbedaan kita, bersatu kita lawan Covid-19, untuk segera maju menuju Indonesia bangkit, itu tentunya harapan kita semua," kata Sigit dalam tinjauannya.

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, Pandemi Covid-19 merupakan tantangan bagi Indonesia dan seluruh dunia. Sehingga, sinergitas seluruh elemen bangsa, menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan baru atau New Normal di tengah terjadinya situasi seperti saat ini. 

"Karena ini tantangan kita bersama, tantangan seluruh negara. Siapa yang bisa lebih dahulu pulih dari kondisi Covid-19, sehingga kemudian kembali pada hidup New Normal yang tentunya menjadi cita-cita kita bersama," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Oleh karenanya, Sigit sangat mengapresiasi kegiatan Sentra Vaksinasi Mahasiswa Indonesia di Kampus UI. Menurutnya, hal ini merupakan wujud nyata dari terciptanya sinergitas antar-kelompok masyarakat untuk mendukung program Pemerintah dalam melawan Pandemi virus corona. 

"Sehingga tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama untuk kita berjuang melawan pandemi Covid-19. Tentunya banyak program yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, dalam rangka menahan laju Covid-19 dan bagaimana upaya kita untuk bisa ambil langkah-langkah dalam rangka mencegah laju dan upaya untuk mengobati menyembuhkan dan juga tingkatkan kekebalan daya tahan terhadap Covid-19," ucap Sigit.

Untuk menahan laju pertumbuhan Covid-19, Pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah, mulai dari PSBB, PPKM, PPKM Darurat hingga PPKM berlevel seperti sekarang ini. Meski begitu, kata Sigit, Pemerintah tetap memperhatikan sektor perekonomian masyarakat untuk tetap bergerak. 

"Namun di satu sisi juga terkait sektor ekonomi harus diperhatikan sehingga juga diatur adanya kelonggaran yang ada di dalam level-level," kata Sigit.

Sigit memaparkan, dalam melakukan pengendalian Covid-19 terdapat tiga kunci atau strategi. Pertama adalah pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Seperti, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. 

"Terkait kepatuhan ini tentunya juga harus selalu diingatkan, karena memang ini kunci utama penggunaan masker kemudian menjaga jarak jauhi kerumunan dan juga melakukan pembatasan. Sehingga prokes bisa berjalan ini semua kita lakukan untuk menjaga masyarakat tidak mudah tertular atau bagi positif OTG menulari yang lain," ujar Sigit.

Kunci selanjutnya adalah penguatan 3T (testing, tracing dan treatment). Hal tersebut menjadi penting karena apabila penanganannya tepat maka pencegahan penularan dan perawatan dapat dimaksimalkan.

"Tentunya ini menjadi penting, karena jika terlambat jni akan berdampak terhadap masyarakat yang positif tidak ketahuan dan kemudian penanganannya lambat sehingga ada risiko perburukan. Jadi ini mohon juga ada kerjasama dari kita semua petugas tracing dan testing berusaha untuk optimal, melakukan tugasnya dan kita harapkan dari masyarakat juga ikut khususnya yang ada riwayat kontak erat untuk mau ditracing dan di test," tutur Sigit.

Dan kunci yang terakhir adalah, percepatan program vaksinasi massal. Kegiatan tersebut sangat memerlukan kerjasama antar-seluruh lapisan masyarakat. 
 
"Kemudian, salah satu strategi harus betul dilaksanakan untuk tingkatkan daya tahan serangan Covid-19, adalah kegiatan vaksinasi dan vaksinasi mau tidak mau harus dilakukan dengan libatkan seluruh stakeholder, masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bergabung," ucap Sigit.

Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiawaan Universitas Indonesia, Abdul Haris menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri, karena ikut aktif mendukung kegiatan sentra vaksinasi di Kampus UI. 

"Kami bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari pak Kapolri yang hari ini berjumpa dan sekaligus berikan dukungan atas ketersediaan vaksin dan dukungan pemberian sembako kepada masyarakat," kata Abdul Haris dikesempatan yang sama. 

Abdul Haris memastikan, seluruh Civitas Akademika UI siap mendukung segala program Pemerintah dalam menangani dan mengendalikan Pandemi Covid-19. 

"Kami tentu saja mendukung program Pemerintah agar mungkin upaya vaksinasi target 2 juta per hari bisa kami laksanakan. Kami sendiri punya target paling tidak bisa terpenuhi dalam sehari dua ribu vaksin ke masyarakat. Upaya pembentukan herd immunity bagi masyarakat bisa secara cepat kami penuhi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat. Tujuannya agar membantu warga yang paling terdampak perekonomiannya di tengah Pandemi Covid-19. | red