Bandar Lampung – Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut diikuti oleh berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, hingga masyarakat sipil.
Dalam aksinya, mereka membawa 13 poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Massa menegaskan bahwa aspirasi ini harus segera ditindaklanjuti agar kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat terwujud.
Adapun 13 tuntutan Aliansi Lampung Melawan adalah sebagai berikut:
1. Mendesak pemerintah segera mengesahkan UU Perampasan Aset.
2. Memotong gaji dan tunjangan DPR sebagai bentuk efisiensi anggaran.
3. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan guru di seluruh Indonesia.
4. Meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot menteri-menteri bermasalah.
5. Mendesak penghentian rangkap jabatan ketua partai di eksekutif maupun legislatif.
6. Menuntut pergantian Kapolri.
7. Reformasi total Polri dan mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan.
8. Menyerukan revolusi total, bukan sekadar reformasi.
9. Evaluasi kinerja Polda Lampung.
10. Menolak RKUHAP yang dianggap merugikan rakyat.
11. Menolak efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
12. Menuntut negara menghentikan penggunaan pajak untuk menindas rakyat.
13. Mendesak pembebasan lahan untuk petani dan keadilan agraria.
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Sepanjang orasi, massa aksi bergantian menyampaikan kritik serta desakan kepada pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat.
Koordinator aksi menegaskan bahwa unjuk rasa akan terus digelar bila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
“Kami akan terus bersuara sampai pemerintah benar-benar mendengar dan melaksanakan tuntutan rakyat,” ujar salah satu perwakilan massa di tengah orasi.
Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung dengan situasi yang relatif kondusif meski dijaga ketat aparat keamanan.
