DPRD Lampung Dukung Penguatan Ekonomi Syariah melalui Kajian Akbar LaSEF 2026

Bandar Lampung — Wakil ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Ir. Mardiana, S.T., M.T., menghadiri Kajian Akbar dalam rangkaian Lampung Sharia Economic Festival (LaSEF) Tahun 2026 mewakili DPRD Provinsi Lampung, Jumat (8/5/2026)

Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung tersebut berlangsung di Masjid Raya Al-Bakrie, Bandar Lampung, dengan menghadirkan Ustaz Hilman Fauzi mengusung tema “Rahasia Hidup Berkah dan Bahagia”.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Lampung II Dwita Ria Gunadi, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, para bupati dan wali kota, unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Kajian Akbar menjadi bagian dari rangkaian LaSEF 2026 yang dilaksanakan pada 8–10 Mei 2026 sebagai upaya mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung.

Selain kajian akbar, LaSEF 2026 juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan di antaranya pameran UMKM binaan KPwBI Provinsi Lampung, talkshow ekonomi dan keuangan syariah, perlombaan dan kompetisi syariah, serta kegiatan edukatif lainnya.

Kehadiran unsur DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan literasi ekonomi syariah serta pengembangan sektor ekonomi umat di daerah.

Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Read More

Ketua DPRD Lampung Apresiasi Kunjungan Wapres ke Kampung Nelayan

 

LAMPUNG  – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar turut menyambut kunjungan kerja perdana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Lampung, Jumat (8/5/2026).

Wapres tiba di Bandara Radin Inten II, Branti, Natar, menggunakan pesawat kepresidenan dan disambut unsur pemerintah daerah serta tokoh nasional asal Lampung.

Dalam prosesi penyambutan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung hadir bersama Rahmat Mirzani Djausal dan anggota DPR RI daerah pemilihan Lampung II, Dwita Ria Gunadi. Kehadiran jajaran pemerintah daerah tersebut merupakan bentuk dukungan dan sinergi terhadap pelaksanaan agenda kerja pemerintah pusat di Provinsi Lampung.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Wakil Presiden meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Kawasan nelayan terintegrasi tersebut merupakan bagian dari aspirasi yang diperjuangkan Dwita Ria Gunadi sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan penguatan sektor perikanan di Lampung Timur.

Pada kesempatan itu, Wapres meninjau sejumlah fasilitas penunjang kawasan nelayan, di antaranya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), gudang beku portabel (cold storage), dan pabrik es portabel yang disiapkan guna mendukung produktivitas serta distribusi hasil perikanan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Wakil Presiden di Provinsi Lampung. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi wujud perhatian terhadap pembangunan daerah serta penguatan program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kunjungan kerja Wakil Presiden di Provinsi Lampung diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat,” ujar Giri.

Selain meninjau Kampung Nelayan Merah Putih, Wapres juga dijadwalkan mengunjungi SMKN 4 Bandar Lampung, meninjau RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo, serta melaksanakan Salat Jumat di Masjid Raya Al Bakrie sebelum melanjutkan agenda kunjungan lainnya di Provinsi Lampung.(*)

Read More

DPRD Lampung Dorong Solusi Damai Persoalan Lahan

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung mendukung langkah solutif dalam penyelesaian aspirasi masyarakat Kampung Bakung Udik, Bakung Ilir, dan Bakung Rahayu terkait persoalan pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang melalui audiensi yang berlangsung di Ruang Abung Balai Keratun Lantai 1 Kantor Gubernur Lampung, Kamis (7/5/2026).

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam audiensi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan fasilitasi aspirasi masyarakat, sekaligus mendorong terbangunnya komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait guna mencari penyelesaian terbaik secara bersama-sama.

Audiensi dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., bersama Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung H. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., serta Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Letkol Pnb Oktavianus Olga Satya Nugraha, S.H.

Turut hadir Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Mohammad Reza Berawi, S.H., M.H., Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung, unsur TNI AU, tokoh adat, kepala kampung, serta masyarakat dari sejumlah wilayah di Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan terkait kondisi pertanahan di wilayah Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Seluruh pandangan dan informasi disampaikan secara terbuka sebagai bagian dari upaya bersama mencari titik temu dan solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung H. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Lampung akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Kami di Komisi I DPRD Provinsi Lampung akan terus mengawal proses penyelesaian ini agar dapat berjalan secara komprehensif, mengedepankan musyawarah, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, ATR/BPN, aparat terkait, serta masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif selama proses penyelesaian berlangsung.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Mohammad Reza Berawi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan pertanahan perlu mengedepankan pendekatan dialog dan mediasi agar tercipta solusi yang bijaksana dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menyatakan komitmen untuk mendukung penyelesaian persoalan secara damai, konstitusional, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seluruh elemen yang hadir juga sepakat mengedepankan komunikasi dan koordinasi dalam proses penyelesaian persoalan di lapangan.

Melalui audiensi tersebut, DPRD Provinsi Lampung berharap berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan dapat menjadi perhatian bersama serta ditindaklanjuti melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antar seluruh pihak terkait, sehingga tercipta penyelesaian yang adil, kondusif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Read More

DPRD Provinsi Lampung Dorong Penguatan APDESI Merah Putih untuk Sinergi Pembangunan Desa

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., bersama Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Muhamad Reza Berawi, S.H., M.H., dan Rahmad Visa Ridi Arifin, S.M., menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Merah Putih Provinsi Lampung periode 2026–2031 yang berlangsung di Gedung Balai Keratun Lantai 3, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan peran Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih sebagai mitra strategis dalam pembangunan desa.

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut menjadi wujud dukungan terhadap penguatan peran pemerintahan desa sebagai garda terdepan pembangunan. 

Dalam kesempatan yang sama, turut dilakukan pengesahan Dewan Pembina dan Dewan Penasihat APDESI Merah Putih Provinsi Lampung sebagai bagian dari penguatan kelembagaan organisasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Khusus Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dr. M. Khoirul Huda, M.Pd., Anggota DPD RI sekaligus Dewan Penasihat APDESI Provinsi Lampung H. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H., Dr. Ir. KH. Abdul Hakim, M.M., Almira Nabila Fauzi, B.Bus. Com., dan Drs. H. Ahmad Bastian S.Y., Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih Anwar Sadat, S.H., unsur Forkopimda, para bupati se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Lampung Muhamad Reza Berawi, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus APDESI Merah Putih yang baru dilantik. 

Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menjalankan amanah organisasi secara optimal serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. “Selamat bekerja kepada seluruh pengurus APDESI periode 2026–2031.

Semoga dapat menjalankan program organisasi dengan baik serta mendukung program pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih menegaskan bahwa APDESI merupakan organisasi profesi yang menjadi wadah perjuangan bagi kepala desa dan perangkat desa dalam menyuarakan aspirasi serta menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa. 

Ia juga menekankan pentingnya soliditas internal dan sinergi dengan pemerintah guna mendukung pembangunan yang merata hingga ke desa.

Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan bahwa APDESI memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah berbasis desa.

Ia menegaskan bahwa kepala desa merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat sehingga setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui momentum ini, DPRD Provinsi Lampung berharap APDESI Merah Putih dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa, memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan, serta mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera sebagai fondasi kemajuan Provinsi Lampung.

Read More

DPRD Lampung Kawal Aspirasi Mahasiswa, Perkuat Sinergi dengan Pemerintah

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menerima secara langsung penyampaian aspirasi mahasiswa yang berlangsung di halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Selasa (5/5/2026).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung H. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M. bersama Anggota Komisi V Muhammad Junaidi, S.H. hadir lebih awal untuk menerima secara langsung aspirasi mahasiswa. Turut mendampingi Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M.

Dalam proses penerimaan aspirasi tersebut, unsur eksekutif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir, di antaranya Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Achmad Saefulloh, S.H., M.H., Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico, S.STP., M.H., serta Wakil Wali Kota Bandar Lampung Drs. Hi. Deddy Amarullah Yacub.

Dalam momentum tersebut, DPRD Provinsi Lampung menjalankan fungsi pengawasan dengan mengawal langsung penyampaian aspirasi, sekaligus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa.

Aspirasi yang disampaikan mencakup isu strategis seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, hingga perhatian terhadap kondisi pendidikan di berbagai wilayah.

Menanggapi hal tersebut, H. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M. menyampaikan bahwa DPRD mengapresiasi partisipasi aktif mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya sektor pendidikan.

“Aspirasi yang disampaikan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. DPRD melalui fungsi pengawasan akan terus mengawal kebijakan dan program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Pendidikan serta unsur Forkopimda guna memastikan setiap program dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar kebijakan di bidang pendidikan dapat memberikan hasil yang optimal dan merata,” tambahnya.

Aksi yang berlangsung tertib tersebut mencerminkan terbangunnya komunikasi yang konstruktif antara mahasiswa, DPRD, dan pemerintah daerah.

Sinergi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung secara berkelanjutan. 

Read More

DPRD Lampung Hadiri Upacara Hardiknas 2026, Dorong Penguatan Mutu Pendidikan

Bandar Lampung — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, S.E., M.H., mewakili lembaga legislatif menghadiri Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan KORPRI, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (4/5/2026).

Upacara yang mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., selaku inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, ia membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa peringatan Hardiknas menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif. Sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan media dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pemerintah juga terus mendorong sejumlah program prioritas di sektor pendidikan, seperti revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta peningkatan literasi dan numerasi.

Rangkaian upacara berlangsung khidmat, meliputi penghormatan pasukan, pengibaran Bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila dan UUD 1945, Ikrar Pelajar Indonesia, amanat pembina upacara, hingga doa penutup.

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memajukan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Usai mengikuti upacara, Kostiana menegaskan komitmen DPRD dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Lampung.

“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. DPRD akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan, baik melalui penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun pemerataan akses pendidikan,” ujarnya.

Peringatan Hardiknas Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pendidikan yang maju, merata, dan berkualitas di Provinsi Lampung.

Read More

Sekretariat DPRD Lampung Raih Juara Kostum Terbaik di Lomba Senam Payu Kidah 2026

Bandar Lampung — Sekretariat DPRD Provinsi Lampung turut ambil bagian dalam Lomba Senam Payu Kidah 2026 yang digelar di GOR Sumpah Pemuda (PKOR), Kamis (30/04/2026).

Dalam ajang tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung berhasil meraih penghargaan sebagai juara kategori kostum terbaik. Penghargaan itu disampaikan oleh Ketua Ikatan Keluarga Anggota Dewan (IKAD) sekaligus Ketua Perwosi Provinsi Lampung, Irene Fransisca Giri.

Kegiatan berlangsung meriah dengan diikuti 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta 13 Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Sejak pagi hari, para peserta tampil antusias memperagakan gerakan senam yang energik, kompak, dan kreatif.

Lomba Senam Payu Kidah tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar perangkat daerah dan organisasi wanita olahraga di Provinsi Lampung. Selain itu, kegiatan ini mendorong penerapan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik yang menyenangkan dan mudah diikuti berbagai kalangan.

Senam Payu Kidah sendiri merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya daerah yang dikemas dalam bentuk olahraga. Gerakan dinamis yang dipadukan dengan iringan musik khas Lampung menjadikan senam ini tidak hanya menyehatkan, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua IKAD sekaligus Ketua Perwosi Provinsi Lampung Irene Fransisca Giri, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung sekaligus Penasehat Perwosi Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo, Inspektur Provinsi Lampung Dra. Bayana, M.Si., CGCAE, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Mona Monica Andriani, S.S., unsur Forkopimda, serta para Ketua Perwosi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Irene Fransisca Giri menyampaikan rasa syukur atas suksesnya kegiatan tersebut. Menurutnya, Senam Payu Kidah menjadi bagian dari upaya memasyarakatkan olahraga sekaligus mengolahragakan masyarakat.

“Alhamdulillah kegiatan Senam Payu Kidah 2026 berjalan lancar dan penuh semangat. Ini menjadi bagian dari upaya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, sekaligus mendorong sosialisasi Senam Payu Kidah di kabupaten/kota,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung sekaligus Penasehat Perwosi Provinsi Lampung menekankan pentingnya menjadikan momentum tersebut sebagai ajang memperkuat kebersamaan dan menumbuhkan semangat hidup sehat melalui olahraga berbasis budaya lokal.

Suasana kegiatan semakin semarak dengan penampilan para peserta yang mengenakan kostum beragam dan menarik. Kekompakan tim serta dukungan dari para pendukung menambah semangat dan menciptakan atmosfer penuh kebersamaan.

Partisipasi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya membangun budaya hidup sehat sekaligus memperkuat solidaritas dalam momentum peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung.

Read More

Komisi IV DPRD Lampung Hadiri Pembangunan Ruas Jalan Bandar Jaya–Simpang Mandala

Lampung Tengah — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, S.T., bersama Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., menghadiri kegiatan groundbreaking pembangunan ruas Jalan Bandar Jaya–Simpang Mandala di Kabupaten Lampung Tengah, Senin (27/4/2026).

Kegiatan tersebut menandai dimulainya realisasi pembangunan jalan provinsi yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa ruas jalan Bandar Jaya–Simpang Mandala diprioritaskan karena memiliki volume kendaraan yang tinggi dan menjadi jalur strategis bagi mobilitas masyarakat maupun distribusi barang.

“Alhamdulillah, mulai bulan ini sudah dilakukan pelaksanaan pembangunannya. Insya Allah dalam kontrak kerja selesai Desember, tetapi kita lakukan percepatan dengan target September dapat rampung,” ujar Jihan.

Menurutnya, pembangunan menggunakan konstruksi rigid beton agar lebih kuat menahan beban kendaraan berat. Selain peningkatan badan jalan, pekerjaan juga mencakup penataan drainase untuk mengurangi genangan air dan menjaga kualitas jalan dalam jangka panjang.

Ni Ketut Dewi Nadi menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Lampung mendukung langkah percepatan pembangunan infrastruktur jalan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian dan perdagangan.

“Pembangunan jalan ini sangat penting bagi masyarakat. Kami di DPRD mendukung penuh program perbaikan infrastruktur, sekaligus akan menjalankan fungsi pengawasan agar pekerjaan terlaksana dengan baik, tepat mutu, dan selesai sesuai target,” ujarnya.

Komisi IV DPRD Provinsi Lampung berharap pembangunan ruas Bandar Jaya–Simpang Mandala dapat berjalan lancar dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas jalan provinsi di Lampung Tengah maupun wilayah lainnya secara bertahap dan berkelanjutan.

Read More

DPRD Lampung Tegaskan Komitmen Kawal SPMB Berkeadilan

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berkeadilan melalui kehadiran pada kegiatan Diskusi Pendidikan bertema SPMB yang Berkeadilan yang diselenggarakan Forum Pemuda Peduli Pendidikan Lampung di Institut Agama Islam Darul Fatah, Bandar Lampung, Senin (27/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, S.E., mewakili DPRD Provinsi Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta terciptanya sistem penerimaan peserta didik yang transparan, merata, dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Deni Ribowo menyampaikan apresiasi kepada para guru dan tenaga pendidik yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dibangun melalui sektor pendidikan.

Ia juga menegaskan DPRD Provinsi Lampung siap menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan pendidikan, termasuk pelaksanaan SPMB agar mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik.

“Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, sistem penerimaan murid baru harus berjalan secara adil, transparan, dan memberi ruang yang setara bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Provinsi Lampung menilai peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung. Pemerataan akses pendidikan dan kualitas layanan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemajuan daerah.

Dalam sesi diskusi, Deni Ribowo. SE mewakili DPRD Provinsi Lampung turut menyampaikan sejumlah masukan strategis, di antaranya perlunya penguatan bank data pendidikan agar data peserta didik tersusun akurat, terpadu, dan mudah diakses dalam proses perumusan kebijakan. Dengan data yang valid, kebijakan pendidikan diharapkan lebih tepat sasaran serta sesuai kebutuhan riil masyarakat.

DPRD Provinsi Lampung juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan melalui kolaborasi lintas sektor bersama perangkat daerah, dinas pendidikan, dinas komunikasi dan informatika, serta instansi terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB.

Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas sejumlah isu penting, seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, hingga persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam sistem penerimaan murid baru.

Para peserta juga menyampaikan berbagai masukan demi penyempurnaan kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung.

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam forum tersebut menjadi wujud nyata komitmen lembaga legislatif dalam mengawal kebijakan pendidikan, sekaligus memastikan akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Lampung.

Read More

DPRD Lampung Gelar Paripurna LKPJ 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi Pemerintahan

BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jalan Wolter Monginsidi No.69, Telukbetung, Bandar Lampung, Senin (27/4/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, para pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Turut hadir pula perwakilan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, TNI-Polri, instansi vertikal, kepala OPD, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menyebut, LKPJ menjadi instrumen penting dalam menilai kinerja kepala daerah selama satu tahun anggaran.

“Melalui LKPJ ini, DPRD memiliki dasar untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mewakili Gubernur Lampung menyerahkan dokumen LKPJ Tahun 2025 kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan, disampaikan bahwa LKPJ tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat Lampung atas pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor unggulan daerah.

Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah, yakni “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.

Rapat paripurna ini menjadi tahap awal dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, DPRD Provinsi Lampung akan melakukan pembahasan lebih mendalam melalui panitia khusus (pansus) guna merumuskan rekomendasi strategis.

Diharapkan, melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, pembangunan di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas.

Read More

DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025

Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jalan Wolter Monginsidi No.69 Telukbetung, Bandar Lampung, Senin (27/4/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., serta dihadiri Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M. , para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pengadilan Tinggi, perwakilan Pengadilan Tinggi Agama, perwakilan TNI-Polri, perwakilan instansi vertikal, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LKPJ menjadi bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M. mewakili Gubernur Lampung menyerahkan dokumen LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 kepada pimpinan DPRD Provinsi Lampung untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Wakil Gubernur, disampaikan bahwa LKPJ tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional, namun juga bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat Lampung atas pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor unggulan daerah guna mendukung terwujudnya visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

Rapat paripurna berlangsung tertib, khidmat, dan penuh semangat kebersamaan sebagai wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Read More

DPRD Lampung Bentuk Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah

Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (27/4/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A. , didampingi para Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, serta dihadiri para Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Pembentukan Panitia Khusus merupakan tindak lanjut atas penyampaian dokumen LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada DPRD.

Panitia Khusus selanjutnya bertugas melakukan pembahasan, pendalaman materi, serta menyusun rekomendasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2025.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A. , menyampaikan bahwa pembentukan pansus merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan program pembangunan daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Panitia Khusus dibentuk berdasarkan usulan masing-masing fraksi DPRD Provinsi Lampung sesuai ketentuan yang berlaku. Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 berjumlah 20 orang anggota, dengan susunan pimpinan yakni Lesty Putri Utami, S.H., M.Kn dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Ketua, Supriyadi Hamzah, S.H. dari Fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua, serta Budi Hadi Yunanto, M.Pd.I. dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Sekretaris. Sementara anggota lainnya berasal dari unsur fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung.

Ketua DPRD berharap Panitia Khusus dapat bekerja secara profesional, objektif, dan tepat waktu, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung.

Rapat paripurna diakhiri dengan persetujuan seluruh peserta sidang terhadap susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus serta penetapan keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025. 

Read More

MBG Diharapkan Jadi Pengungkit Ekonomi, DPRD Lampung Soroti Peran Petani Lokal

BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar mampu menjadi pengungkit ekonomi daerah, khususnya bagi para petani di Provinsi Lampung.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satuan Tugas MBG dan Koordinator Wilayah MBG Lampung di ruang rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (20/4/2026).

Menurut Ahmad Basuki, potensi ekonomi dari program MBG sangat besar. Ia menyebutkan total anggaran MBG di Lampung setiap bulannya diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun. Besarnya anggaran tersebut dinilai harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Program MBG yang digulirkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional disebutnya memiliki potensi sebagai insentif fiskal bagi daerah, meskipun aliran anggarannya tidak melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Anggaran yang besar ini harus bisa ditangkap sebagai peluang, terutama untuk mendorong peningkatan ekonomi petani di Lampung,” ujar Ahmad Basuki.

Ia menambahkan, sekitar 70 persen anggaran MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan baku makanan seperti beras, susu, daging, telur, dan komoditas lainnya. Dengan struktur ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor pertanian, program ini dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan.

Namun demikian, Ahmad Basuki mengingatkan agar pengadaan bahan baku tidak bergantung pada produk luar daerah atau industri besar. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan semangat program yang seharusnya memberdayakan potensi lokal.

Komisi II DPRD Lampung saat ini juga tengah mendalami secara rinci jumlah dapur MBG serta potensi anggaran yang masuk ke daerah. Langkah ini dilakukan untuk merancang strategi optimalisasi agar dampak ekonomi program dapat dirasakan lebih luas.

Sementara itu, Kepala KPPG Lampung-Bengkulu, Achmad Heri Setiawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 1.071 dapur MBG yang telah beroperasi di Lampung. Selain itu, sekitar 1.120 dapur lainnya masih dalam tahap persiapan.

Ia menjelaskan, setiap dapur MBG rata-rata mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per tahun. Bahkan, terdapat kebijakan baru di mana tenaga pendidik juga mulai menjadi penerima manfaat dari program tersebut.

Meski demikian, Heri mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait operasional dapur yang belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya persyaratan sumber daya manusia serta administrasi.

Selain itu, keluhan masyarakat terkait menu makanan yang dinilai kurang variatif juga menjadi perhatian. Keterbatasan kemampuan penyedia dalam menyusun menu serta kendala distribusi bahan baku disebut menjadi faktor utama.

Pihaknya berharap berbagai kendala tersebut dapat segera diatasi agar pelaksanaan program MBG di Lampung dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Read More

Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Entry Meeting BPK RI

JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 untuk Wilayah V yang meliputi provinsi di Sumatera dan Jawa. 

Entry meeting menjadi forum penting bagi BPK RI untuk menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi audit, serta fokus utama dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah, dan juga dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kehadiran Ketua DPRD dan Gubernur Lampung dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen kuat antara unsur legislatif dan eksekutif dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, didapuk menyampaikan sambutan mewakili pimpinan DPRD provinsi se-Wilayah V Sumatera dan Jawa.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas peran pentingnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPRD siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK, serta mendorong pemerintah daerah untuk kooperatif dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung,” ujar A. Giri Akbar.

Ia juga menekankan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir, melainkan harus diiringi dengan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.

“Opini WTP penting, namun yang lebih utama adalah bagaimana kita memastikan adanya perbaikan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk dalam mengawal tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK, guna memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat dan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Sementara itu, kehadiran Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kegiatan ini turut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Kegiatan Entry Meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., CA., CFE., CFRA., CSFA., QIA. Turut hadir Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H., para Gubernur di wilayah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, para Ketua DPRD Provinsi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota, para Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, para Kepala Perwakilan BPK di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, 

Serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, serta tamu undangan lainnya.

Melalui pelaksanaan entry meeting ini, diharapkan seluruh entitas pemeriksaan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Partisipasi aktif pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung, menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan berintegritas. 

Read More

DPRD Lampung Dukung Mahasabha XIV KMHDI, Ketua DPRD Hadir Bersama Ketua MPR RI dan Gubernur

Bandar Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., menunjukkan dukungan penuh terhadap pergerakan mahasiswa nasional dengan menghadiri pembukaan Mahasabha XIV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung, Rabu (01/04/2026).

Kehadiran Ketua DPRD Lampung tersebut bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani, S.Sos., dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., menegaskan sinergi kuat antara legislatif dan pemerintah dalam mendukung penguatan sumber daya manusia serta percepatan pembangunan daerah.

Mahasabha XIV KMHDI menjadi momentum strategis untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi kemahasiswaan. Turut hadir Anggota DPD RI Bustami Zainudin dan Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf serta anggota DPRD Provinsi Lampung.

Kegiatan diawali dengan penyambutan adat melalui Tari Sigeh Pengunten yang mencerminkan keramahan masyarakat Lampung serta menjunjung tinggi nilai budaya di tengah keberagaman.

Dalam sambutannya, Ahmad Muzani, S.Sos., menekankan pentingnya persatuan nasional dan peran pemuda dalam mengawal arah bangsa.

 Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum melahirkan kepemimpinan masa depan serta memperkuat nilai Dharma di era digital.

Ia juga menegaskan bahwa kemajuan Lampung ditentukan oleh kualitas SDM, didukung penguatan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Sektor pertanian seperti padi, jagung, dan singkong dinilai memberi dampak positif bagi kesejahteraan petani.

Kehadiran Ketua DPRD Lampung bersama pimpinan nasional dan daerah mencerminkan sinergi kelembagaan. DPRD berkomitmen mengawal hasil Mahasabha agar dapat diimplementasikan dalam kebijakan daerah.

Acara ditutup dengan doa lintas agama yang mencerminkan semangat toleransi di Bumi Ruwa Jurai. Kegiatan ini sekaligus menegaskan kesiapan Lampung sebagai tuan rumah agenda nasional.

Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. 

Read More

DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringati hari Jadi Provinsi Lampung

Bandar Lampung— DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati hari Jadi Provinsi Lampung, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kesejahteraan.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., dan dihadiri Wakil Ketua I Khostiana, SE. MH, Wakil Ketua II Ismet Roni, SH. MH, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, M.A.Pd, Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal, S.E., M.M serta anggota DPRD Provinsi Lampung.

Penghormatan disampaikan kepada Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., hadir langsung bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, jajaran TNI-Polri, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Pimpinan instansi vertikal 

Dalam sambutannya, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi atas capaian Pemprov Lampung dalam berbagai bidang pembangunan. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman, meningkatkan pembangunan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta membuka lapangan kerja guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Perjalanan Provinsi Lampung bukanlah perjalanan yang singkat. Banyak pengorbanan yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melanjutkannya,” ujar Giri.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela., M.M., menyampaikan arah pembangunan Provinsi Lampung yang difokuskan pada kemajuan, daya saing, dan kemandirian ekonomi. Ia menekankan pencapaian pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur strategis, serta program kebijakan yang meringankan beban masyarakat, termasuk penghapusan uang komite sekolah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, persembahan Tari Sigeh Pengunten, Gitar Tunggal Lampung dari Sanggar Seni Keratuan Lampung, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, serta penyampaian pengantar sidang.

Sebagai bentuk pelestarian budaya, seluruh peserta mengenakan busana adat Lampung. Pada kesempatan ini, dilakukan penyerahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) desain Menara Siger, ciptaan Anshori Djausal, kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Menara Siger sebagai ikon daerah telah memperoleh pengakuan HKI dan menjadi simbol kebanggaan masyarakat Lampung.

“Kami sangat mengapresiasi pencapaian ini. Warisan budaya kita kini terlindungi secara hukum dan menjadi kado istimewa bagi Provinsi Lampung,” kata Ketua DPRD.

Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung juga memberikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya pada momen hari besar keagamaan.

Sidang paripurna ditutup dengan foto bersama Gubernur, Forkopimda, dan Pimpinan DPRD, diikuti prosesi potong tumpeng sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur.

Melalui peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung, DPRD menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan demi kemajuan dan kesejahteraan Bumi Ruwa Jurai. (*)

Read More

DPRD Lampung Sampaikan Ucapan Hari Buruh Nasional 2026

Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Buruh Nasional yang jatuh pada Jumat, 1 Mei 2026.

Momentum ini menjadi bentuk penghormatan atas kontribusi besar para pekerja dan buruh dalam mendorong pembangunan daerah maupun nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, Hari Buruh menjadi momentum penting untuk memberikan apresiasi atas dedikasi para pekerja yang selama ini berperan besar dalam menggerakkan roda perekonomian.

“Para pekerja adalah kekuatan besar bangsa. Kerja keras dan dedikasi yang diberikan setiap hari menjadi fondasi penting bagi kemajuan daerah dan negara. Karena itu, kesejahteraan, perlindungan, dan penghargaan terhadap buruh harus terus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, peringatan Hari Buruh bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi juga pengingat bagi semua pihak untuk terus memperkuat hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

DPRD Provinsi Lampung berharap momentum Hari Buruh Nasional tahun ini mampu mempererat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, aman, serta produktif.

“Buruh kuat, bangsa hebat,” menjadi semangat yang diusung dalam peringatan tahun ini sebagai bentuk optimisme menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. 

Read More

Kanwil Kemenkum Lampung Hadiri Paripurna Istimewa DPRD, Perkuat Sinergi di HUT ke-62 Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung,Selasa (31/3/2026),dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarinstansi di daerah.

Kehadiran Kanwil Kemenkum Lampung diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Benny Daryono, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufiqurrakhman.

Sidang paripurna istimewa tersebut turut dihadiri oleh jajaran DPRD Provinsi Lampung, Wakil Gubernur Lampung, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta perangkat daerah se-Provinsi Lampung.

Paripurna ini digelar sebagai bentuk penghormatan atas perjalanan panjang Provinsi Lampung yang kini memasuki usia ke-62 tahun. Momentum tersebut juga dimaknai sebagai ajang refleksi terhadap capaian pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendorong kemajuan daerah.

Dalam rangkaian sidang, sejumlah agenda seremonial dan penyampaian pandangan strategis dari para pemangku kepentingan turut mewarnai jalannya kegiatan. Hal ini menjadi bagian dari upaya memperkuat arah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Lampung dinilai sebagai wujud nyata dukungan terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga harmonisasi regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan hukum di Provinsi Lampung.

Melalui momentum Hari Jadi ke-62 ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sinergi yang terbangun diharapkan mampu membawa Provinsi Lampung semakin maju, berdaya saing, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional.

Read More

DPRD Provinsi Lampung Hadiri Upacara HUT ke-62, M. Syukron Muchtar Bacakan Sejarah Singkat Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/3/2026).

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Mukhtar, Lc., M.Ag., mendapat kehormatan membacakan sejarah singkat berdirinya Provinsi Lampung. 

Disampaikan Syukron, Lampung awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, Provinsi Lampung resmi berdiri pada 18 Maret 1964 dengan Bandar Lampung sebagai ibu kota, hasil perjuangan para tokoh lokal yang menegaskan identitas, pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Sejak saat itu, Lampung terus berkembang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pertanian di Pulau Sumatera.

Upacara dipimpin Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., selaku inspektur upacara mewakili Gubernur Lampung. Turut hadir jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta peserta upacara dari TNI, Polri, dan ASN.

Dalam amanat yang dibacakan, Wakil Gubernur menyampaikan arah pembangunan Provinsi Lampung yang menekankan pada Lampung maju, berdaya saing, dan mandiri secara ekonomi. “Dirgahayu ke-62 Provinsi Lampung. Peringatan ini menjadi momentum untuk menegaskan arah pembangunan ke depan,” ujarnya.

Capaian pembangunan saat ini merupakan hasil kerja keras pendahulu, dengan Provinsi Lampung berkembang sebagai lumbung pangan nasional dan penggerak ekonomi di Sumatera. 

Beberapa indikator makro menunjukkan perkembangan positif: pertumbuhan ekonomi 5,28 persen, tingkat kemiskinan 9,66 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,98 (kategori tinggi). Inflasi tahun 2025 tercatat terendah di Sumatera dan kedua terendah nasional.

Di bidang tata kelola pemerintahan, SAKIP meningkat ke predikat BB, serta Provinsi Lampung meraih penghargaan provinsi dengan kualitas pelayanan publik tertinggi secara nasional.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui Program Desaku Maju, peningkatan infrastruktur dengan kemantapan jalan 79,79 persen, serta transformasi digital melalui aplikasi Lampung-In dengan lebih dari 30.000 pengguna.

Meski capaian positif diraih, tantangan pembangunan masih ada, termasuk keterbatasan fiskal dan dinamika global. Perencanaan yang efektif, efisien, dan kolaboratif menjadi kunci menghadapi tantangan tersebut.

HUT ke-62 Provinsi Lampung mengusung tema “Membangun Bersama Lampungku Maju”, sebagai wujud komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan menuju visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.

DPRD Provinsi Lampung melalui M. Syukron Muchtar mengajak seluruh masyarakat memperkuat sinergi dan menghargai jasa para pahlawan serta pendahulu dalam membangun Provinsi Lampung. DPRD berharap agar sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga pembangunan Lampung dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warga Lampung.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan sejumlah penghargaan atas prestasi kerja dan dedikasi kepada jajaran perangkat daerah, instansi, serta individu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Adapun daftar penerima penghargaan yang diserahkan dalam upacara tersebut meliputi: Penghargaan Evaluator Internal SAKIP & Dukungan Digitalisasi, Penghargaan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025, Penghargaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2025, Pegawai Penerima Penghargaan pada Unit Pelayanan Publik, Penyerahan Tali Asih KORPRI kepada Pensiunan.(*)

Read More

Ketua DPRD Lampung Hadiri Halalbihalal Pemprov, Tegaskan Sinergi Kuat untuk Percepatan Pembangunan

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., menghadiri kegiatan halalbihalal yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung usai Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, di Lapangan Korpri, Senin (30/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., didampingi unsur Forkopimda, di antaranya Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, S.I.K., M.H., serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, S.T., M.T., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza dan Ketua IKAD DPRD Provinsi Lampung Irene Fransisca. Kegiatan ini juga diikuti jajaran ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung juga tampak hadir, di antaranya Ketua Komisi V Yanuar Irawan, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi IV Iswan H. Cahya, S.H., M.H., Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Fahrorrozi, S.T., M.T., Anggota Komisi I Yozi Rizal, S.H., serta Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Desca Paksi Moeda, S.T., M.T., M.M.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa momentum halalbihalal menjadi sarana penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar unsur pemerintahan.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung, kami mengucapkan selamat Idulfitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga nilai-nilai Ramadan dapat terus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Giri.

Ia juga mengapresiasi kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tetap menunjukkan dedikasi dan profesionalitas selama bulan Ramadan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, sinergi yang terjalin antara legislatif, eksekutif, dan Forkopimda merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., Dalam sambutannya menegaskan bahwa Ramadan menjadi momentum pembentukan karakter aparatur yang sabar, disiplin, dan berintegritas.

“Nilai-nilai Ramadan harus terus dijaga setelah bulan suci berakhir, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga mengajak seluruh ASN untuk memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai bagian dari budaya kerja, serta terus meningkatkan kinerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Kegiatan halalbihalal ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan, meningkatkan koordinasi, serta meneguhkan komitmen seluruh elemen pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung. 

Read More