BANDARLAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai langkah strategis dalam menyediakan peta lengkap kondisi perekonomian daerah, yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan berdampak.
Hal itu disampaikan Wagub Jihan dalam acara Sosialisasi SE2026 sekaligus Peresmian Ruang Koordinasi SE2026 atau Garda SE2026 yang dihadiri Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor BPS Provinsi Lampung, Jumat (12/12/2025).
Wagub Jihan menyebut SE2026 sebagai momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan pembangunan. Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi kompas utama bagi Pemprov Lampung.
"Data bagi kami adalah kompas yang paling penting. Ini menentukan arah pembangunan agar lebih efektif dan efisien, terutama dalam penggunaan anggaran dan penguatan ekonomi daerah," ujar Jihan.
Ia menambahkan, SE2026 akan memberikan gambaran lengkap mengenai struktur usaha, dinamika sektor ekonomi, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha.
"Informasi ini akan memperkuat efektivitas program pemerintah dan daya saing ekonomi Lampung," katanya.
Wagub juga menyoroti pentingnya keberadaan SE2026. Fasilitas itu akan menjadi pusat koordinasi, monitoring, dan pengendalian pelaksanaan sensus di seluruh kabupaten/kota.
"Dengan ruang ini, BPS dapat bekerja lebih efektif, sinergi lebih kuat, dan pelaksanaan sensus lebih profesional serta akuntabel," tuturnya.
Ia mengingatkan adanya tantangan besar ke depan, seperti perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan sektor informal, perkembangan teknologi digital, dan kebutuhan data yang cepat serta presisi.
"Garda SE2026 harus dimanfaatkan maksimal untuk memperkuat tata kelola statistik daerah," katanya.
Wagub Jihan mengajak seluruh stakeholder untuk terlibat aktif dalam menyukseskan sensus. "Keberhasilan SE2026 membutuhkan dukungan semua pihak. Pastikan pengumpulan data lancar, partisipasi tinggi, dan seluruh proses sesuai standar,” katanya.
Ia juga mengapresiasi BPS atas kerja kerasnya menyediakan data yang selama ini menjadi dasar kebijakan strategis seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan produktivitas pertanian, dan penguatan UMKM.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan komitmen BPS untuk terus hadir sebagai kompas pembangunan bagi Provinsi Lampung.
"BPS siap menyajikan data-data statistik yang dibutuhkan. Kami berharap pemanfaatan data yang dihasilkan BPS dapat memberikan kemajuan bagi Provinsi Lampung yang terus berakselerasi," ujarnya.
Amalia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara BPS dan Pemerintah Provinsi Lampung.
"Kita kuatkan kerja sama antara BPS dengan Pemerintah Provinsi Lampung agar semakin bersinergi untuk menghadirkan statistik yang bermakna dan berdampak," katanya.
Dalam kesempatan itu, Ia memaparkan bahwa perekonomian Lampung saat ini berada di peringkat ke-11 dari 38 provinsi, dengan kontribusi sebesar 2,27% terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, Lampung memiliki capaian membanggakan di sektor pertanian.
"Share PDRB sektor pertanian Lampung berada pada urutan ke-7 nasional, dengan kontribusi 4,81% terhadap total sektor pertanian Indonesia," jelasnya.
Amalia menyebutkan pada tahun 2025, Lampung diproyeksikan menghasilkan 3,2 juta ton gabah kering giling (GKG), atau meningkat 14,63% dibandingkan tahun 2024.
"Selamat kepada Provinsi Lampung yang berhasil meningkatkan produksi pertanian, terutama GKG," tambahnya.
Amalia mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
"Mudah-mudahan sinergi kita dapat menyukseskan SE2026. Kami berharap ini menjadi sensus ekonomi paling sukses sepanjang masa," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kualitas data SE2026 akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah.
"Jika data SE2026 berkualitas, kami dapat menyampaikan insight yang akurat untuk mendukung kebijakan ekonomi yang tepat, dalam rangka memperkuat perekonomian Provinsi Lampung," katanya.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyampaikan bahwa SE2026 akan menjadi momentum besar untuk memotret kondisi ekonomi Lampung secara komprehensif, mulai dari pertanian, UMKM, perdagangan, hingga industri pengolahan.
"Data SE2026 sangat penting untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah," ujarnya.
Sebagai langkah persiapan, BPS Provinsi Lampung memiliki Ruang Garda sebagai pusat koordinasi dan pengawalan pelaksanaan SE2026. Ruangan ini juga berfungsi sebagai pusat layanan dan komunikasi data bagi para pemangku kepentingan.
"Ruang Garda akan menjadi tempat kolaborasi strategis antara BPS, pemerintah daerah, akademisi, dan dunia usaha, sekaligus sarana edukasi publik mengenai pentingnya data ekonomi berkualitas," jelasnya.
Selain itu, BPS Lampung juga memiliki Ruang Aula BPS yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti rilis data dan pertemuan terkait pemanfaatan data statistik.
Ahmadriswan menegaskan bahwa BPS Lampung siap menjalankan seluruh tahapan SE2026 dengan profesional dan berintegritas.
"Dengan arahan Kepala BPS RI dan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Lampung, kami optimis dapat memberikan hasil terbaik," katanya.
