Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai 3, Kompleks Perkantoran Pemprov Lampung, Kamis (15/1/2026).
Kehadiran DPRD Provinsi Lampung merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan arah perencanaan pembangunan daerah disusun secara terukur, aspiratif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., anggota DPRD Abdul Aziz, S.E., serta Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M. Turut hadir jajaran pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Lampung serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan. Seluruh komisi DPRD yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk menurunkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi agar setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Giri juga menilai program nasional makan bergizi gratis memiliki potensi besar dalam menekan angka kemiskinan, khususnya apabila pelaksanaannya melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera, sehingga turut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang dipaparkan Kepala BPS Provinsi Lampung Dr. Ahmadriswan Nasution, S.Si., M.T., persentase penduduk miskin di Lampung pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan Maret 2024 dan Maret 2023.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif serta berorientasi pada optimalisasi seluruh potensi ekonomi daerah.
Ia menegaskan, target pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan hanya dapat dicapai apabila pemerintah tidak semata-mata bergantung pada belanja APBD, tetapi juga mendorong masuknya investasi serta penguatan sektor-sektor produktif.
DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar RKPD Tahun 2027 benar-benar terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.
0 #type=(blogger):
Posting Komentar