Lampung— Memasuki 81 tahun kemerdekaan, tantangan Indonesia tidak lagi berupa perjuangan melawan penjajahan, melainkan bagaimana mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang transparan dan bebas dari kebocoran.
Dalam pidato kenegaraan, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan negara semestinya kembali memberikan manfaat bagi masyarakat. Pesan tersebut menjadi penting di tengah tuntutan publik terhadap pemerintah agar anggaran negara dikelola secara efektif, tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.
Di era pemerintahan Prabowo Subianto, pemberantasan korupsi dan penertiban tata kelola pemerintahan menjadi salah satu perhatian utama. Penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terus dilakukan terhadap berbagai pihak yang diduga terlibat, termasuk pejabat pemerintahan dan aparat penegak hukum.
Namun, pembenahan negara tentu tidak dapat dilakukan secara instan. Persoalan korupsi dan kebocoran anggaran merupakan masalah yang telah berlangsung lama dan membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir.
Salah satu hal yang masih menjadi perhatian adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya negara mengembalikan kerugian akibat tindak pidana korupsi sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.
Ibarat penyakit yang sudah kronis, persoalan tata kelola pemerintahan membutuhkan penanganan menyeluruh. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga harus dibarengi dengan pembenahan sistem, pengawasan, transparansi serta pencegahan sejak awal.
Pajak Jangan Membebani Masyarakat Kecil
Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk perpajakan.
Peningkatan penerimaan negara memang diperlukan untuk membiayai pembangunan. Namun, jangan sampai masyarakat yang baru mulai membangun usaha, membeli rumah atau memenuhi kebutuhan dasar justru merasa semakin terbebani oleh berbagai pungutan.
Pemerintah perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara yang lebih luas, termasuk menutup berbagai celah kebocoran dan meningkatkan kepatuhan dari sektor-sektor ekonomi yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.
Dengan demikian, kebijakan pajak tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan daya beli masyarakat.
Pendidikan dan Program Prioritas
Indonesia juga tengah menghadapi bonus demografi. Pada 2045, kelompok usia produktif diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia maju.
Karena itu, pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan.
Sejumlah data yang dikutip dari Seasia Stats menunjukkan bahwa belanja pendidikan Indonesia berada pada angka 1,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan proporsi penduduk berusia 24 tahun ke bawah mencapai 40,2 persen.
Angka tersebut perlu menjadi perhatian serius karena kualitas sumber daya manusia akan menentukan kemampuan Indonesia memanfaatkan bonus demografi.
Setiap pemerintahan memiliki program unggulan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu kebijakan yang dirasakan kelompok guru adalah program sertifikasi. Pada era Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan kereta cepat menjadi salah satu program yang menonjol.
Sementara pada pemerintahan Prabowo Subianto, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi program prioritas.
Program tersebut memiliki tujuan yang besar. Namun, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola anggaran yang matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk kekhawatiran terhadap ruang fiskal bagi sektor lain.
Pendidikan harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai program yang sama-sama bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru saling berbenturan dalam pengalokasian anggaran.
Pelayanan Kesehatan Harus Lebih Mudah
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah pelayanan kesehatan masyarakat.
Di sejumlah daerah, masyarakat masih menghadapi persoalan akses terhadap fasilitas kesehatan, terutama mereka yang tinggal jauh dari rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.
Digitalisasi administrasi kesehatan semestinya dapat menjadi solusi, bukan justru menambah kerumitan bagi masyarakat.
Misalnya, seorang peserta BPJS Kesehatan yang sedang berada di luar daerah tempat fasilitas kesehatan tingkat pertamanya terdaftar tentu membutuhkan kemudahan ketika mengalami sakit. Sistem pelayanan yang terintegrasi secara nasional semestinya memungkinkan data pasien dicatat dan diakses secara aman oleh fasilitas kesehatan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat tidak seharusnya dibuat bingung oleh persoalan administratif ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Prinsipnya sederhana: apabila sebuah proses dapat dibuat cepat, mudah dan tetap sesuai aturan, mengapa harus dibuat berbelit-belit?
Pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi digital benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat puskesmas, bukan hanya berhenti pada sistem dan aplikasi.
Kemerdekaan Harus Dirasakan Masyarakat
Kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti masyarakat mendapatkan kesempatan untuk hidup layak, memperoleh pendidikan yang berkualitas, mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, serta menikmati pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata.
Masyarakat pun memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana kondusif, kerukunan dan keharmonisan. Stabilitas sosial menjadi modal penting untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, tanggung jawab masyarakat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab negara.
Pemerintah wajib memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Pengawasan harus diperkuat, kebocoran anggaran ditutup dan praktik korupsi diberantas tanpa pandang bulu.
Indonesia menghadapi momentum besar menuju 2045. Bonus demografi dapat menjadi kekuatan luar biasa apabila disertai pendidikan yang kuat, kesehatan yang mudah diakses, ekonomi yang tumbuh dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Sebaliknya, apabila kesempatan tersebut tidak dikelola dengan baik, bonus demografi justru dapat berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi.
Karena itu, kemerdekaan ke-81 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama: membangun Indonesia bukan hanya dengan proyek dan program, tetapi dengan tata kelola negara yang bersih, pelayanan publik yang sederhana, anggaran yang tepat sasaran serta pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Indonesia maju bukan sekadar slogan. Indonesia maju harus dibangun dari APBN yang sehat, pemerintahan yang bersih, pendidikan yang kuat, kesehatan yang mudah diakses dan rakyat yang mendapatkan manfaat nyata dari kemerdekaan.
0 komentar:
Posting Komentar