DPR Angkat Bicara Soal Beli Gas LPG 3 Kg Pakai KTP

GK, Jakarta - Rencana penggunaan KTP untuk pembelian gas LPG 3 kilogram menuai sorotan.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah sebaiknya memperketat pengawasan distribusi LPG tersebut.

Pemerintah harus memperketat pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kilogram tersebut secara adil, transparan dan terintegrasi mulai dari depo, agen, pangkalan, pengecer hingga ke konsumen.

“Jangan sampai fokus pengawasan hanya ketat di tingkat konsumen, padahal di tingkat agen dan pangkalan justru rawan penyimpangan," ujar Mulyanto dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (21/12).

Politisi Fraksi PKS ini sejatinya setuju dengan rencana Pemerintah mensyaratkan penggunaan KTP dalam pembelian gas melon 3 kilogram.

Bahkan masyarakat pun juga tidak keberatan dengan syarat tersebut.

“Namun tentunya prosesnya jangan jadi berbelit-belit dan menyusahkan masyarakat,” ujar dia.

Dia berharap pengawasan pun diperketat bukan hanya di tingkat pembeli atau pengecer tersebut melainkan yang lebih penting juga dilakukan di tingkat agen dan pangkalan.

“Karena penyimpangan seringkali terjadi di tingkat ini, dimana pengoplos langsung mengambil gas melon 3 kilogram dari agen atau pangkalan,” jelas dia.

Pihaknya pun berharap pemerintah bisa mengantisipasi adanya agen atau pangkalan merekayasa laporan data KTP dan volume pembelian pelanggan untuk sekedar formalitas syarat administrasi.

“Tentu semua itu perlahan-lahan dapat ditata bersama. Sehingga semakin baiknya data profil pengguna gas melon 3 kilogram tersebut,” jelas Mulyanto.

Sekedar informasi, dengan persyaratan KTP tersebut, maka akan semakin jelas tergambarkan siapa, dimana dan berapa volume penggunaan gas melon 3 kilogram tersebut.

Sehingga akan terdata siapa yang membeli secara berlebihan dan mencurigakan.

Jadi penggunaan KTP ini akan membantu dalam aspek pengawasan, agar distribusi gas melon 3 kilogram semakin tepat sasaran.

Pasalnya, selama ini karena distribusi gas melon 3 kilogram bersifat terbuka maka siapa saja dapat membeli dan dengan jumlah yang tidak diketahui. Karenanya berpotensi besar terjadi penyimpangan.**

Read More

Masyarakat Dikhawatirkan Beralih ke Gas LPG Subsidi, Begini Respons Hiswana Migas

[ILUSTRASI] Pekerja sedang menata gas LPG non subsidi ukuran 12 kilogram di distributor bernama CV. Sido Rahayu, Jalan Bhayangkara No.66, Kalurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Jogja, Senin (27/12/2021). 

GARIS KOMANDO - Harga gas LPG nonsubsidi resmi naik per 1 Maret 2022. Untuk gas LPG ukuran 12 kilogram (kg) dijual dengan harga Rp190 ribu dan ukuran 5,5 kg Rp90.000.

Padahal pada Desember 2021 lalu harga gas LPG nonsubsidi telah naik. Dengan demikian, belum genap empat bulan, Pertamina sudah melakukan dua kali penyesuaian gas LPG nonsubsidi.

Kenaikan harga gas LPG nonsubsidi dikhawatirkan membuat masyarakat beralih menggunakan gas LPG subsidi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Siswanto tak menampik hal itu bisa terjadi.

"Kalau hal itu bisa saja terjadi (masyarakat beralih ke gas subsidi)," kata Siswanto, Senin (7/3/2022).

Dia menyampaikan bahwa ia tidak bisa melarang yang akan beralih ke gas subsidi. Pasalnya, Hiswana Migas DIY merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.

"Kami hanya kepanjangan tangan dari pemerintah, mau tidak mau kami harus menyalurkan gas subsidi ke masyarakat yang berhak," ujarnya.

Kendati demikian, yang jadi persoalan saat masyarakat beralih memakai gas elpiji adalah peruntukannya.

"Permasalahannya sekarang masyarakat yang berhak penggunaannya benar atau tidak, artinya apakah ada penyelewengan," papar dia.

Selain itu, diakuinya jika masyarakat kaget dengan kenaikan gas LPG nonsubsidi dalam rentang waktu yang relatif singkat. Untuk itu, ia berpesan agar hal ini disikapi dengan kepala dingin.

"Sekarang masyarakat masih kaget karena naik dua kali, kemarin baru naik kok sekarang naik lagi, banyak yang mengeluh. Hal seperti ini perlu disikapi dengan kepala dingin," ujarnya.

Siswanto beranggapan bila situasi semacam ini terjadi secara global. Artinya, kenaikan harga gas tidak hanya terjadi di Indonesia.

"Bukan hanya negara Indonesia saja yang merasakan naiknya harga gas tapi di negara lain juga karena perang antara Rusia dan Ukraina. Khususnya kebutuhan BBM, sedangkan LPG juga bahannya masih dari BBM," tambahnya.

Sumber

Read More