Warga Dusun Satu Gelar Musyawarah Tradisi Sedekah Bumi, Pungutan Dinilai Memberatkan

Lampung Selatan – Warga Dusun Satu, Desa Margo Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, menyampaikan keberatannya atas hasil musyawarah yang digelar pada Jumat malam (2/5/2025). Musyawarah tersebut membahas kegiatan tahunan sedekah bumi, namun proses musyawarah tersebut menuai kritik dari sejumlah warga karena dinilai tidak mewakili aspirasi masyarakat secara utuh. 

Dalam forum yang difasilitasi aparat dusun, setiap kepala keluarga (KK) diwajibkan memberikan sumbangan sebesar 30 kilogram gabah atau setara Rp180.000. Dengan total sekitar 350 KK, dana yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp63 juta.

Dana ini rencananya akan digunakan untuk penyelenggaraan tradisi sedekah bumi dan pertunjukan wayang kulit yang dijadwalkan pada 12 Juni 2025 di kediaman Kepala Dusun.

Pengumpulan gabah dijadwalkan dilakukan pada Minggu, 4 Mei 2025, oleh Ketua RT, Linmas, dan tokoh masyarakat setempat. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak aparat dusun atas protes yang disampaikan warga. 

Meski telah "disepakati", warga mengaku kecewa karena proses musyawarah hanya mengikuti keputusan dan tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat atau menolak. 

“Itu bukan musyawarah sebenarnya. Warga tidak diberi waktu bicara, tidak ada tanya jawab. Jadi kami hanya mengiyakan karena tidak bisa menolak,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ia juga menyebut bahwa nilai iuran kali ini jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Dulu paling Rp75 ribu sampai Rp100 ribu, sudah termasuk untuk 17 Agustus. Sekarang ini Rp180 ribu belum termasuk iuran bulanan yang Rp5 ribu per bulan untuk agustusan,” katanya.

Jika digabungkan, beban iuran warga dalam setahun bisa mencapai Rp240 ribu. Hal ini dianggap terlalu berat oleh sebagian warga, apalagi tanpa proses musyawarah yang benar-benar terbuka dan demokratis.(rn)

Read More

Tokoh Masyarakat Lampung Bahas Persoalan Infrastruktur dan Ekonomi di Lamban Sabah

BANDARLAMPUNG – Sejumlah tokoh masyarakat Lampung berkumpul di Lamban Sabah untuk membahas berbagai persoalan yang tengah dihadapi Provinsi Lampung, dengan fokus utama pada isu infrastruktur dan ekonomi. Diskusi ini dihadiri oleh para pemimpin dan ahli dari berbagai sektor, yang memberikan pandangan dan masukan penting untuk kemajuan daerah. Senin (7/4/2025)

Dalam diskusi tersebut, Mukhlis Basri, Anggota DPR-RI Komisi 5, menyoroti kondisi infrastruktur di Lampung yang masih membutuhkan perhatian serius. Ia menyebutkan banyak jalan di kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Lampung, seperti di Kabupaten Mesuji, Pesawaran, Pringsewu dan lainnya, terutama di Lampung Barat, yang dalam kondisi memprihatinkan. “Kondisi jalan yang rusak parah ini menjadi hambatan besar dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan,” kata Mukhlis. Ia juga menekankan bahwa hanya APBN yang memiliki kewenangan untuk menangani jalan nasional, sementara defisit APBD Lampung yang mencapai 1,8 triliun rupiah membuat tantangan semakin besar.

Mukhlis juga mengungkapkan persoalan jalan antara Liwa hingga perbatasan Sumatera Selatan yang sangat membutuhkan perbaikan. Menurutnya, ada pula jalan dari Way Heni ke Way Haru di Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki potensi besar, dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemda Lampung Barat dan pihak BBTNBBS pada 2012, yang memberikan izin jalan inspeksi untuk mendukung konservasi hutan.

Di sisi ekonomi, Andi Desfiandi, Penasehat Apindo Lampung, memberikan pandangan mengenai kebijakan ekonomi yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat tumbuh lebih baik. Ia mengidentifikasi tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi, belanja modal pemerintah, dan investasi. Namun, menurutnya, kebijakan efisiensi yang diterapkan malah berdampak negatif pada daya beli masyarakat, terutama di tengah gejolak pasar modal yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Ari Meyzari, Ketua Apindo Lampung, menambahkan bahwa terbatasnya perputaran uang di Lampung dan semakin ketatnya persaingan menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, ia mengapresiasi upaya Pemprov Lampung dalam mendorong perkembangan daerah. “Penting untuk terus melakukan inventarisasi masalah di berbagai sektor dan mencari solusi yang tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Ardiansyah, seorang pemerhati sosial, menyampaikan kekhawatirannya terkait defisit anggaran daerah dan capaian PAD yang belum maksimal. Ia menyarankan agar kebijakan infrastruktur, khususnya terkait jalan, perlu lebih transparan dan dipublikasikan agar masyarakat dapat memahaminya dengan jelas.

Apriyan Sucipto SH MH, Wakil Sekretaris TP Sriwijaya Lampung, juga memberikan masukan terkait sektor perkebunan dan kehutanan. Ia mengusulkan agar Pemprov Lampung memberi perhatian lebih terhadap pengembangan tanaman Kaliandra sebagai bahan pengganti batubara yang ramah lingkungan.

Diskusi yang diinisiasi oleh Junaedi (Minang Indah) dan Anggota Apindo Lampung ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, seperti Adi Susanto, Junaidi Ismail (Koordinator Poros Wartawan Lampung), Anton dari KPU Lampung Utara, Hevson Anggota DPRD Lampung Timur, serta sejumlah peserta lainnya.

Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Lampung, baik di sektor infrastruktur maupun ekonomi. Para peserta sepakat bahwa kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong kemajuan daerah. (*)

Read More

Polri, BP Batam, Masyarakat Selesaikan Konflik Rampang Secara Musyawarah

GK, Batam - Barelang. Aliansi Pemuda Melayu menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa unjuk rasa berujung bentrok yang terjadi di Rempang, Batam. Peristiwa bentrok tersebut terjadi karena ada oknum pengunjuk rasa yang membawa senjata tajam dan bom molotov.

“Saya mewakili aliansi memohon maaf kepada TNI- Polri, Tim terpadu atas kejadian-kejadian sebelumnya dari aksi pertama terjadi pelemparan batu bahkan sampai hari ini, saya percaya TNI-Polri bersinergi dengan masyarakat,” ujar Koordinatur Umum Aliansi Pemuda Melayu, Pian, Senin (11/9/23).

Ia mengatakan, aksi unjuk rasa bukan dari aliansi pemuda melayu saja, tetapi banyak LSM lain. Aliansi pun tidak mengira bahwa akan terjadi peristiwa tak diinginkan tersebut, karena telah berkomitmen menciptakan aksi damai.

“Kami aliansi melayu berharap ingin menciptakan situasi kondusif ketentraman di Kota Batam,” ungkapnya.

Aliansi Pemuda Melayu memastikan tidak pernah di tunggangi sama sekali dalam aksi penyampaian pendapat. Sejak keberangkatan dari Rempang Galang, masyarakat berharap ada solusi terbaik dari pemerintah untuk masyarakat rempang galang. 

Lebih lanjut ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat melayu yang ada di Kepri dan di luar Kepri yang sudah hadir dari Kalimantan Barat, Jambi, Riau, Jakarta, Karimun untuk mengikuti aksi untuk hari ini. Namun, aksi itu dibatalkan demi mencegahnya hal-hal tak diinginkan kembali. 

“Demi Allah tidak ada tekanan sama sekali, kami mengedepankan persaudaraan, kami sepakat tidak akan mengadakan aksi pada 11 September 2023,” jelasnya.

Bersamaan dengan itu, aliansi mengajukan surat penangguhan penahanan kepada Kapolresta Barelang untuk tujuh orang yang diamankan di Polresta Barelang. Surat perizinan demo untuk hari ini yang sudah diajukan kepada kepolisian pun ditarik kembali karena pembatalan aksi.

Di sisi lain, Walikota Batam H. Muhammad Rudi, S.E., M.M., mengucapkan terima kasih kepada Kapolresta Barelang yang telah membantu penyelesaian permasalahan masyarakat kota Batam di Rempang. Walikota juga mengucapkan terima kasih atas penangguhan penahanan kepada tujuh orang pelaku.

“Saya Walikota menjamin agar saudara kita yang di tahan agar bisa di kembalikan ke rumahnya masing-masing. Allah telah mengijinkan masalah bisa kita selesaikan khusus untuk demo besok, kami tidak pernah menekan pihak dan jajaran, tapi kita duduk bersama, kita lebih mementingkan kepentingan umum demi membangun Kota Batam yg kita cintai,” ungkap Walikota

Walikota berharap permasalahan Rempang dapat selesai dengan musyawarah. Rempang adalah proyek strategis nasional, dan itu adalah perintah pusat sampai daerah yg harus kami selesaikan, tidak ada niat lain. 

“Kami adalah pemerintah paling bawah maka dari itu kita harus mencari solusi yang paling baik bagi rempang dan kita semua,” ujar Walikota.

Kapolresta Barelang Kombes. Pol. Nugroho Tri N, S.H, S.I.K, M.H., menambahkan bahwa surat permohonan penangguhan penahanan akan dipertimbangkan demi kepentingan umum. Namun, untuk penangguhan penahanan akan lebih dulu berkoordinasi dengan penyidik agar permohonan ini dapat kabulkan. 

“Saya juga mengingatkan jangan ada yang menyiarkan, memposting konten hoax, karna jarimu adalah harimaumu, dan ada Undang - Undang yang mengatur yaitu UU ITE. Banyak tersebar berita karna masalah rempang, diantaranya pasca penertiban kemarin ada berita bayi meninggal padahal itu tidak benar. Jadi saya ingatkan seluruh masyarakat mari kita sama-sama ciptakan situasi kamtibmas di Batam yang aman dan kondusif, mari kita mengelola media sosial dengan bijak,” jelas Kapolresta Barelang. 

Saat ini, ujar Kapolres, situasi Rempang khususnya sembulang aman kondusif. Kemudian, pematokan yang di lakukan BP Batam dan pengukuran sudah selesai, sehingga tidak ada penolakan maupun kendala di lapangan oleh masyarakat. 

Bahkan, BP Batam Sudah mulai melakukan pendataan masyarakat Rempang dengan pendampingan TNI Polri, termasuk ada 3 posko di RKSI, Kantor camat dan di PTSP. Selanjutnya, besok (12/9/23), Polresta Barelang dan Polda Kepri akan turun langsung ke Sekolah di Rempang untuk memberikan trauma healing dan bertujuan untuk menghibur anak-anak agar tidak trauma atas kejadian kemarin. 

“Untuk ke depan juga kami tim terpadu akan melaksanakan kegiatan kerja bakti di masyarakat rempang, pasca kejadian kemarin akan kita bersihkan, sehingga rempang akan bersih kembali,” jelas Kapolresta Barelang.[Feby]

Read More