Jelang Race MotoGP, Kompolnas RI Cek Kesiapan Pengamanan Sirkuit Mandalika

GK, NTB - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI mengecek secara langsung persiapan pengamanan Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tinjauan itu untuk memastikan perhelatan, MotoGP 2022 berjalan dengan aman dan lancar.

“Kita dari Kompolnas melakukan survei atau pengecekan lokasi dalam rangka mengecek kesiapan rencana pengamanan MotoGP Mandalika, Maret nanti," kata Ketua Tim Kompolnas RI, Pudji Hartanto Iskandar kepada wartawan, Sabtu (26/2/2022).

Menurut Pudji, dari hasil pemaparan Polda NTB, pihaknya mendapatkan kepastian bahwa perhelatan event internasional tersebut akan berjalan aman dan damai. Ditambah lagi, kata Pudji, seluruh pihak di NTB sudah berkerjasama dan bersinergi dalam memastikan keberlangsungan MotoGP 2022.

"Sistem pengamanan sudah disiapkan dan pada saatnya Insya Allah akan aman, tentunya itu tidak terlepas dari sinergitas dengan pemangku kepentingan yang lain. Karena ini adalah kerjanya bangsa Indonesia maka perlu adanya sinergitas terhadap pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022, termasuk dalam hal pengamanan," ujarnya.

Meski begitu, Pudji tetap mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk tetap mewaspadai dan mengantisipasi berbagai macam potensi masalah yang dapat mengganggu jalannya event itu.

Diantaranya, kata Pudji, munculnya isu calo tiket dan hotel yang jadi perbincangan, hal itu dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan kegaduhan. Dia ingin, sekecil apapun masalah itu, harus diatensi, agar perhelatan MotoGP berjalan lancar, pengunjung merasa nyaman datang ke Indonesia, terlebih ke NTB ini.

“Dari segi pengamanan, Polri sudah siap untuk mengamankan jalannya event," ucapnya.

Hal lain yang perlu adanya tindak lanjut, menurut Pudji soal ketersediaan akomodasi, baik hotel ataupun transportasi, yang harus menjadi atensi bersama untuk diperhatikan. Kemudian, soal pengaspalan ulang jalur lintasan yang harus selesai sesuai target.

“Tadi saya sudah mendapatkan laporan dari wakil presiden ITDC dimana beliau mengatakan lokasi yang saat ini sedang dibangun, dua hari sebelum event sudah siap, seperti pengaspalan, perbaikan dan sebagainya,” tuturnya.

Hal yang paling ditekankan oleh Pudji Hartanto adalah, bagaimana supaya tidak timbul sedikitpun gejolak ditengah masyarakat. “Jangan sampai ada timbul gejolak dimasyarakat sekitar sini baik itu masalah lahan dan yang lainnya," imbuhnya.

Dia berharap tidak ada masyarakat yang memanfaatkan keadaan dalam konteks ini dengan membuat kegaduhan, dan menimbulkan berita yang tidak bagus. 

"Saya berharap jangan ada ego sektoral, dari masing-masing stakeholder harus semua bersatu dan bersinergi agar bagaimana semua yang sudah ada ini selesai tepat waktu. Saya tekankan untuk mensosialisasikan bagaimana berjalannya event nanti, baik dari pintu masuk, kemudian antrian bahkan untuk penukaran tiket menjadi gelang, keamanan, penyekatan, itu menjadi hal yang perlu disosialisasikan," paparnya.

Kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda NTB Kombes Artanto mengatakan, pihaknya bersama dengan Polres jajarannya akan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat maupun penonton MotoGP.

"Kami akan maksimalkan sosialisasi terkait rekayasa lalu lintas bagi penonton ke sirkuit, penggunaan drone, lokasi tukar tiket /gelang, lokasi parkir dan sebagainya guna masyarakat paham sebelum datang ke Sirkuit Mandalika, serta dari aspek pengamanan kami tambahkan personel polri dan peralatannya, lakukan pengawalan logistik motoGP, dan melakukan simulasi pengamanan perairan oleh Polairud Polda NTB bersama stakeholder kemaritiman," katanya. [Red]

Read More

Kapal Kandas di Lombok Timur, KKP Tegaskan Tanggung Jawab Perusahaan Pulihkan Terumbu Karang

JAKARTA - (17/10) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melakukan pemantauan langsung terhadap kapal ferry yang kandas di Gosong Gili Kapal, perairan Selat Alas bagian utara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Kandasnya kapal tersebut mengakibatkan terumbu karang hancur, pecah-pecah, dan patah karena tertabrak kapal. Luasan area yang ditemukan pecahan/patahan karang segar kurang lebih mencapai 19 are atau 38 meter x 50 meter.

Diantara pecahan karang tersebut terdapat serpihan lapisan badan kapal. Ujung baling-baling kapal dan pelindungnya ditemukan dalam kondisi bengkok. Di sekitar lokasi kandas kapal tidak ditemukan sarana bantu navigasi mercusuar. Tipe karang umumnya berupa karang cabang (hard coral branching) dan sebagian karang massif.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menginstruksikan jajarannya untuk tetap melakukan perlindungan dan pelestarian ekosistem terumbu karang mengingat keberadaannya yang sangat penting bagi lingkungan pesisir dan laut serta bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

“Perusahaan pemilik kapal harus bertanggung jawab baik secara sosial maupun ekonomi untuk memulihkan kondisi terumbu karang akibat kapalnya yang kandas. Terumbu karang yang sehat ini menjadi habitat berbagai biota laut untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat ekonomi, kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Karena terumbu karang rusak maka fungsi-fungsi tersebut akhirnya hilang,” tegas Tari.

Tari mengharapkan instansi terkait, khususnya Kementerian Perhubungan dapat membangun sarana navigasi mercusuar di pulau-pulau kecil yang rawan terjadi kecelakan kapal. KKP siap mendukung upaya bersama para pihak untuk melindungi dan melestarikan ekosistem terumbu karang di wilayah kerja Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

“KKP tentunya siap. BPSPL Denpasar punya peralatan selam, personil penyelam bersertifikat dan terlatih dalam melakukan upaya-upaya pemulihan terumbu karang,” imbuhnya.

Lebih lanjut Tari juga menjelaskan pihaknya melalui BPSPL Denpasar memastikan upaya konservasi sumber daya ikan terlaksana sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, Kepala BPSPL Denpasar Permana Yudiarso menerangkan KMP Permata Lestari II yang kandas tersebut adalah milik perusahaan PT. Atosim Lampung Pelayaran yang melayani penyeberangan dari/ke Pelabuhan Pototano di Sumbawa ke/dari Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur.

“Kapal ini kandas pada pada Senin (4/10/2021) sekitar pukul 23.30 WITA di koordinat 116.753055° Bujur Timur 8.446920° Lintang Selatan. Tidak ada korban jiwa, namun seluruh kendaraan berupa 1 unit kendaraan tronton, 6 unit kendaraan kecil, 6 unit kendaraan truk sedang, dan 7 unit kendaraan roda dua hingga saat ini masih berada di dalam kapal,” terang Yudi.

Yudi juga menegaskan tim di lapangan telah berhasil mengumpulkan dokumentasi kondisi kapal dari udara dan kondisi terumbu karang dengan penyelaman. Berdasarkan dokumentasi ini diketahui bahwa kapal kandas tepat di atas tubir yang terdapat banyak terumbu karang hidup. 

Pengamatan dilakukan bersama Kelompok Masyarakat Pengawas (POOKMASWAS) Petrando dan Komunitas Penyelam Nusa Tenggara Barat (Kapela NTB) dengan menggunakan kapal cepat berkekuatan 40 PK bertolak dari Dermaga Gili Lampu, Sambelia, Lombok Timur. Tim dilengkapi peralatan pesawat tanpa awak (drone), peralatan selam dan kamera bawah laut.

“Kecelakaan kapal yang menabrak karang sangat merugikan. Selain sumber daya terumbu karang rusak, ini juga menganggu kegiatan perikanan dan pariwisata bahari di sekitar lokasi mengingat lokasi kapal kandas masuk dalam kawasan wisata bahari Gili Lampu yang terdiri dari Gili Petagan, Gili Bidara, dan Gili Kondo, serta Gosong Gili Kapal. Kawasan ini berdampingan dengan Kawasan Konservasi Perairan, Taman Wisata Perairan Gili Sulat Lawang, Lombok Timur. Oleh karena itu, rehabilitasi karang harus segera dilakukan sesuai mekanisme perundangan yang berlaku dan bagi yang melanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan,” tegasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa laut dan terumbu karang tidak dapat dipisahkan karena laut dan terumbu karang saling berkesinambungan dan dapat menopang kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, menjaga dan melestarikan ekosistem laut menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama. [Sur]

Read More