Ketua TP PKK Ibu Purnama Wulan Sari Mirza Bagikan Takjil di Mahan Agung, Bagikan Sedikitnya 800 Paket Takjil kepada Masyarakat

BANDARLAMPUNG ---- Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulansari Mirza didampingi Ketua DWP Provinsi Lampung Agnesia Bulan Rurianti serta perwakilan anggota Dharma Wanita dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membagikan takjil kepada masyarakat di depan Rumah Dinas Gubernur Lampung, Mahan Agung, Bandarlampung, Selasa (24/02/2026), sore. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari keenam bulan suci Ramadan ini menandai dimulainya kegiatan rutin tahunan berbagi takjil. 

Ibu Purnama Wulansari Mirza menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Selama Bulan Suci Ramadan 1447 H, TP PKK Provinsi Lampung bersama jajaran anggota PKK akan rutin membagikan takjil gratis kepada masyarakat di sekitar Mahan Agung mulai 24 Februari hingga 14 Maret 2026.

Dalam sambutannya, Purnama Wulansari Mirza yang akrab disapa Batin Wulan menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan sinergi berbagai pihak dalam mendukung kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan berbagi takjil bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan wujud kepedulian dan kasih sayang kepada sesama.

"Alhamdulillah, hari ini di hari keenam Ramadan kita kembali bersama-sama membagikan kebahagiaan dan rezeki kepada masyarakat. Sedikit tanda kasih sayang ini insyaallah bermanfaat bagi keluarga dan dapat diterima dengan baik," ujar Batin Wulan.

Dalam kesempatan tersebut, Batin Wulan juga mengapresiasi kontribusi para anggota, baik yang bersumber dari dukungan kedinasan maupun inisiatif pribadi. Ia berharap semangat gotong royong ini terus terjaga sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lampung.

"Saya berterima kasih atas segala kebaikan, inisiatif, dan kontribusi yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua serta menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda," pungkasnya.

Pada hari perdana pelaksanaan, panitia mendistribusikan sekitar 800 paket takjil kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Mahan Agung. Distribusi bantuan tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak.

Adapun rincian bantuan pada hari pertama meliputi 400 paket takjil yang berasal dari kontribusi dinas, OPD, Dharma Wanita, dan PKK, serta 200 paket khusus anak-anak berupa susu dan biskuit. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Mobil Sedekah Cinta yang dikelola oleh Majelis Taklim Babussalam.

Aksi sosial ini akan terus dilaksanakan secara konsisten sepanjang bulan Ramadan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara jajaran pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus membantu warga dalam menjalankan ibadah puasa. (*)

Read More

Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung Gelar Aksi Bersih Serentak di Kawasan Mangrove

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar apel dan aksi nyata Gerakan Bersih-bersih Serentak pada Jumat (6/2/2026) pagi.

Kegiatan ini dipusatkan di kawasan mangrove, Jalan Pasaran RT 05, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Telukbetung Barat, sebagai wujud komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan kota.

Apel korve dibuka secara resmi dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., serta Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana. Hadir pula jajaran Forkopimda dan perangkat daerah, yang mencerminkan kolaborasi lintas instansi dalam mendukung program tersebut.

Kehadiran TNI turut memperkuat sinergi dalam kegiatan ini, di antaranya Danramil 410-03/TBU Mayor Inf Bagus Setyawan, S.Sos., dan Danramil 02/TBS Mayor Inf Sabariyanto.

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program kebersihan lingkungan yang melibatkan unsur pemerintah, TNI, dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan kota, kami menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus bergandengan tangan membuat Bandar Lampung lebih bersih dan lebih indah,” ujar Eva Dwiana.

Selain melakukan pembersihan kawasan mangrove yang memiliki fungsi vital sebagai ekosistem pesisir, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut berlangsung tertib dan lancar hingga selesai pada pukul 10.10 WIB.

Melalui aksi ini, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap gerakan serupa dapat digalakkan hingga tingkat RW dan kelurahan, sehingga tercipta lingkungan Bandar Lampung yang bersih, hijau, dan berkelanjutan demi kenyamanan seluruh warga.

Read More

Sekdaprov Marindo Kurniawan Lakukan Kick Off untuk Acara Siaran Piala Dunia 2026 yang Diselenggarakan TVRI Lampung

BANDARLAMPUNG ----- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melakukan Kick Off Siaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh TVRI Lampung di Tugu Adipura, BandarLampung, Minggu Pagi (1/2/2026).

Pada kesempatan itu, Marindo menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pengembangan dunia olahraga, khususnya sepak bola. 

Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa dukungan terhadap olahraga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang sehat, berkarakter, dan memiliki semangat kebersamaan. 

Ia juga menyinggung peran historis TVRI sebagai media penyiaran nasional.

Marindo menyebut kembalinya TVRI menayangkan ajang sepak bola dunia sebagai sebuah nostalgia sekaligus kebanggaan tersendiri bagi masyarakat.

“TVRI seperti kembali ke rumah. Kita semua tahu, dulu hanya TVRI yang bisa kita tonton. Sekarang, ketika TVRI kembali menyiarkan Piala Dunia, rasanya sepak bola benar-benar pulang ke kampung halaman,” ujarnya.

Sebagai tanda dimulainya rangkaian siaran Piala Dunia di TVRI Lampung, Sekdaprov Marindo secara simbolis melakukan kick off dengan menendang bola. 

Momen tersebut disambut antusias oleh para undangan, insan olahraga dan masyarakat yang hadir.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap semangat Piala Dunia 2026 dapat menginspirasi generasi muda Lampung untuk mencintai olahraga, menjunjung sportivitas, serta terus mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional.

Read More

Kunker Komisi V DPR RI, Gubernur Mirza Dorong Dukungan APBN untuk Infrastruktur dan Transportasi

Bandar Lampung ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah usulan konkret terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi kepada Komisi V DPR RI.

Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Hamka B. Kady, terkait peninjauan sarana infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung, bertempat di Lamban Sabah Resto, Kamis (29/1/2026).

​Dalam paparannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat krusial mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Dengan APBD Provinsi Lampung yang hanya berkisar Rp6,9 triliun, percepatan pembangunan infrastruktur strategis sulit terealisasi tanpa intervensi Pemerintah Pusat.

​"APBD Provinsi Lampung sangat tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur secara masif sendirian. Oleh karena itu, kami menyusun beberapa usulan prioritas yang kami harap dapat diperjuangkan oleh Komisi V," ujar Gubernur Mirza.

​Adapun poin-poin usulan konkret yang disampaikan Gubernur kepada Komisi V DPR RI meliputi :

*​1. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Nasional*

Gubernur menyoroti beban jalan di Lampung yang berat akibat tingginya arus logistik komoditas pertanian dan batu bara. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan pelebaran jalan pada ruas strategis, khususnya jalur Bandar Lampung – Tanggamus – Biha. Selain itu, Gubernur juga mengusulkan peningkatan status beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional, seperti liwa -  sumsel, agar standar kemantapan jalan dapat terjaga melalui APBN.

*​2. Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda (Double Track)*

Guna mengurangi beban jalan raya dan memperlancar arus logistik, Gubernur mengusulkan pembangunan jalur kereta api ganda (double track) pada segmen Giham – Martapura – hingga wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Sukamenanti - kotabumi. Pembangunan ini ditujukan untuk memisahkan jalur kereta penumpang dan kereta logistik (babaranjang), sehingga efisiensi transportasi barang meningkat signifikan.

*​3. Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) untuk Bandar Lampung*

Menanggapi kepadatan lalu lintas di Ibu Kota Provinsi, Gubernur mengajukan permohonan pengadaan armada dan sistem transportasi massal berupa Bus Rapid Transit (BRT).

"Di Kota Bandar Lampung saat ini tidak ada transportasi massal yang memadai. Kami membutuhkan penyediaan BRT untuk melayani mobilitas masyarakat dan mengurai kemacetan," tegas Gubernur.

*​4. Akses Infrastruktur Kawasan Kota Baru*

Gubernur juga meminta dukungan prioritas anggaran untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan "Kota Baru" seluas 1.300 hektar. Kawasan ini diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat pendidikan terpadu yang akan menampung 10 universitas serta berbagai pusat diklat, sebagai solusi jangka panjang atas kepadatan Kota Bandar Lampung.

*​5. Konektivitas Jalan Tol ke Pelabuhan dan Kawasan Industri

Terakhir, Gubernur menekankan pentingnya memecahkan masalah bottleneck logistik dengan membangun akses langsung yang menghubungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan pelabuhan dan kawasan industri, yaitu pembangunan jalan tol lematang - pelabuhan panjang. Hal ini dinilai vital untuk mendukung status Lampung sebagai daerah hilirisasi pangan nasional. 

Read More

Resmi Dilantik, Budi Dharmawan Ketuai Pengprov ORADO Lampung

Jakarta - Budi Dharmawan resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Olahraga Domino Nasional (ORADO) Lampung dalam acara pelantikan yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Oleh Ketua Umum DPP ORADO Yooky Tjahrial, Rabu (7/1/2025).

Pelantikan ini merupakan bagian dari agenda besar Dewan Pengurus Pusat (DPP) ORADO yang tidak hanya melantik Pengprov ORADO Lampung, tetapi juga seluruh Pengprov ORADO se-Indonesia. Acara tersebut sekaligus menyelenggarakan Deklarasi Nasional, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, serta Training Nasional I Wasit ORADO.

Acara pelantikan dihadiri langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari.

Beberapa tokoh Lampung turut bergabung dalam kepengurusan ORADO Lampung, di antaranya Descatama Paksi Moeda, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Lampung yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Lampung. Ada pula Iqbal Ardiansyah, Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung yang juga mantan Ketua Esport Provinsi Lampung.

Kita ketahui bahwa, Budi Dharmawan bukanlah sosok baru dalam dunia olahraga Lampung. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Lampung.

Dalam sambutannya, Budi Dharmawan menyatakan optimisme untuk membawa ORADO Lampung menghadirkan warna baru dalam dunia olahraga dan mencetak atlet-atlet domino yang berbakat dan berkelas.

"Bismillah, dengan semangat juang, sportivitas, dan kebersamaan kita kibarkan ORADO di Lampung," ujar Budi Dharmawan.

Sementara itu, Iqbal Ardiansyah yang juga turut dilantik menegaskan komitmennya bersama Ketua Budi Dharmawan dan jajaran pengurus ORADO Lampung untuk membawa nama besar Lampung di kancah nasional bahkan internasional melalui cabang olahraga domino.

"Dengan semangat besar, tentunya kita yakin mampu menjadi bagian yang membanggakan untuk Provinsi Lampung ke depan melalui cabang olahraga domino ini," tegasnya.

Read More

Provinsi Lampung – Jawa Tengah Sepakati 11 Kerja Sama Strategis Dari Pangan hingga Pariwisata

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertegas komitmen sinergi antarwilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini mengemuka dalam acara Malam Ramah Tamah antara Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Mahan Agung, Selasa (6/1/2026).

Dalam pertemuan strategis yang juga dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, BUMD, dan asosiasi pengusaha dari kedua provinsi tersebut, tercatat capaian nilai transaksi kerja sama yang menembus angka Rp 833 Miliar.

Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Ahmad Luthfi. Ia menekankan bahwa hubungan Lampung dan Jawa Tengah bukan sekadar mitra pemerintahan, melainkan memiliki ikatan emosional dan historis yang kuat melalui sejarah transmigrasi. Akulturasi budaya juga berjalan harmonis dan menjadi modal sosial yang luar biasa bagi pembangunan di Provinsi Lampung

"Hubungan Lampung dan Jawa Tengah telah terjalin sejak lama. Berdasarkan data BPS, sekitar 57% penduduk Lampung bersuku Jawa,sebagian besar dari Jawa Tengah," ujar Gubernur Lampung.

Gubernur Mirza menyoroti posisi strategis kedua daerah. Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera memiliki keunggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan penyedia bahan baku. Sementara itu, Jawa Tengah dinilai telah menjadi role model nasional dalam pengembangan kawasan industri dan manufaktur.

"Saya jumpa Pak Menko Perekonomian, contoh industrinya: Jawa Tengah. Semua Menteri bilang, contoh Jawa Tengah. Investasi besar masuk, kawasan industrinya bagus, dukungan pemerintah bagus, semua variabel kenyamanan berinvestasi itu ada di Jawa Tengah," ungkap Gubernur Mirza.

Kerja sama strategis ini mencakup berbagai sektor vital, mulai dari ketahanan pangan, pariwisata, hingga penguatan UMKM. Transaksi sebesar Rp 833 Miliar yang dicatatkan dinilai sebagai bukti nyata adanya link and match serta kesinambungan rantai pasok (supply chain) yang saling membutuhkan antara Jawa dan Sumatera.

"Angka Rp 833 Miliar ini adalah yang terbesar. Kehadiran pelaku usaha, dunia swasta, dan BUMD menegaskan bahwa pembangunan akan semakin kuat ketika pemerintah dan dunia usaha saling bergerak seiring, saling mendukung, dan saling menguatkan," tegas Gubernur Lampung.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi dalam kesempatannya menegaskan bahwa pembangunan daerah di era saat ini tidak dapat lagi hanya bertumpu pada APBD semata. Diperlukan terobosan melalui integrasi kolaboratif dengan pihak swasta dan kerjasama antar provinsi.

"Kita harus menumbuhkembangkan ekonomi baru. Tidak hanya ekspansi ke luar negeri, tetapi integrasi ekonomi domestik antar provinsi melalui skema Business to Business (B2B)," jelasnya.

Gubernur Jateng menambahkan bahwa kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota, memiliki tanggung jawab moral sebagai "manajer pemasaran" bagi daerahnya masing-masing untuk menarik investasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi juga menyinggung mengenai keselarasan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergitas antara Lampung dan Jawa Tengah dalam menerjemahkan kebijakan pusat sudah berjalan seirama, yang menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan percepatan pembangunan.

Berikut 11 butir kesepakatan kerjasama antara Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah :

1. Penguatan Pendidikan Vokasi Jenjang SMK.

2. Fasilitasi Pengembangan Sektor Industri dan Perdagangan.

3. Kerjasama Pemanfaatan Gas Bumi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

4. Peningkatan Kapasitas Institusi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Maritim, dan Perikanan.

5. Pengembangan Wisata Religi dan Wisata Bahari (Pahawang & Karimunjawa).

6. Kerjasama Perdagangan Penyediaan Komoditas.

7. Penyediaan Bahan Pangan Komoditas Hasil Pertanian dan Perkebunan.

8. Kerjasama Suplai Bahan Baku Tepung Tapioka.

9. Kemitraan Rantai Pasok Industri dan Perdagangan (Gula Kristal, Ubi, Kopi, Bawang).

10. Kerjasama Perdagangan Multi Komoditas.

11. Penyediaan Bahan Pangan Komoditas Hasil Pertanian dan Perkebunan, Buatkan Batita terkait dengan artikel diatas.

Read More

Kepala BPKAD Lampung Apresiasi Penghargaan Istimewa Artha Prasasana Karya Untuk Sekdaprov Marindo

Bandar Lampung  – Plt Kepala BPKAD Pemprov Lampung Nurul Fajri dampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. H. Marindo Kurniawan, ST, MM saat menerima penghargaan dari lembaga Aliansi Tunas Lampung.

Penghargaan tersebut yakni, Anugerah Artha Prasasana Karya. Diberikan kepada Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, atas dedikasi, kepemimpinan, serta kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan dan pemerintahan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025.

Yang di dalamnya juga termasuk BPKAD Lampung yang dinilai lembaga Aliansi Tunas Lampung telah mengelola kuangan Lampung dengan baik, transaparan dan tepat sasaran.

Nurul Fajri mengucapkan selamat kepada Sekdaprov atas penghargaan ini. ‘Ya kami dari BPKAD mengucapkan selamat atas penghargaan untuk Pak Sekdaprov Marindo Kurniawan.

Ini tentu sesuatu yang luar biasa sebagai pemicu kami untuk mewujudkan tata kelola keangan Lampung lebih baik lagi ke depannya, sesuai program Gubernur Lampung, Pak Mirza,”ujar Nurul.

Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan di ruang kerja Sekdaprov Lampung, Jumat (02/01/2026). Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Aliansi Tunas Lampung, M. Nur Arsan Subing, S.Ag, yang didampingi Sekretaris Sigit Darmaji serta sejumlah pengurus organisasi.

Ketua Aliansi Tunas Lampung, M. Nur Arsan Subing, mengatakan bahwa penghargaan Artha Prasasana Karya diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen dan konsistensi Sekdaprov Lampung dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Kami menilai Pak Marindo Kurniawan telah menunjukkan dedikasi dan kepemimpinan yang kuat dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah. Kontribusi beliau sangat nyata dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja birokrasi di Provinsi Lampung sepanjang 2025,” ujar Arsan.

Ia menambahkan, Aliansi Tunas Lampung berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Penghargaan ini saya terima sebagai amanah dan bentuk kepercayaan. Ini bukan semata untuk saya pribadi, melainkan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemprov Lampung yang terus berupaya memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan agar semakin efektif dan akuntabel, sesuai dengan arahan serta program pak Gubernur Mirza” kata Marindo.

Marindo juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

 

“Ke depan, kami akan terus menjaga konsistensi, memperkuat sinergi, dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance demi pembangunan Lampung yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Untuk diketahui Artha Prasasana Karya diambil dari bahasa Sangsekerta, yang bearti penghargaan atas kinerja yang baik dalam tata kelola keungan, pemerintahan serta pembangunan. Lembaga Aliansi Tunas Lampung adalah wadah para generasi muda, mahasiswa dan warga Lampung yang peduli dan mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. 

Turut mendampingi Sekdaprov Lampung dalam kesempatan ini, jajaran Diskominfotik Lampung.(*)

Read More

Sekdaprov Marindo Menerima Penghargaan Artha Prasasana Karya Dari Aliansi Tunas Lampung

Bandar Lampung  - Aliansi Tunas Lampung memberikan penghargaan Anugerah Artha Prasasana Karya kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. H. Marindo Kurniawan, ST, MM, atas dedikasi, kepemimpinan, serta kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan dan pemerintahan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025.

Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan di ruang kerja Sekdaprov Lampung, Jumat (02/01/2026). Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Aliansi Tunas Lampung, M. Nur Arsan Subing, S.Ag, yang didampingi Sekretaris Sigit Darmaji serta sejumlah pengurus organisasi.

Ketua Aliansi Tunas Lampung, M. Nur Arsan Subing, mengatakan bahwa penghargaan Artha Prasasana Karya diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen dan konsistensi Sekdaprov Lampung dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Kami menilai Pak Marindo Kurniawan telah menunjukkan dedikasi dan kepemimpinan yang kuat dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah. Kontribusi beliau sangat nyata dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja birokrasi di Provinsi Lampung sepanjang 2025,” ujar Arsan.

Ia menambahkan, Aliansi Tunas Lampung berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Penghargaan ini saya terima sebagai amanah dan bentuk kepercayaan. Ini bukan semata untuk saya pribadi, melainkan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemprov Lampung yang terus berupaya memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan agar semakin efektif dan akuntabel,” kata Marindo.

Marindo juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Ke depan, kami akan terus menjaga konsistensi, memperkuat sinergi, dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance demi pembangunan Lampung yang berkelanjutan,” pungkasnya.(*) 

Read More

Pemprov Lampung Tanam 863 Bibit Pohon di Embung Kemiling, Sekaligus Serahkan SK P3K Paruh Waktu

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Gerakan Penanaman Bibit Pohon yang dipusatkan di Embung Kemiling, Bandar Lampung, pada Rabu (31/12/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 863 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum serta sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Lampung, antara lain Kepala Bapenda, Kepala BPSDM, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas KPTPH, Kepala Dinas PSDA, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas PKP dan Cipta Karya, Kepala Dinas Perkebunan, Sekretaris DPRD, serta Plt. Kepala BPKAD.

Sulpakar, MM Mewakili Gubernur Lampung  menyampaikan bahwa penyerahan SK kepada 863 P3K Paruh Waktu merupakan sebuah kemajuan besar bagi Pemerintah Provinsi Lampung.

“Hari ini Pemprov Lampung telah membagikan surat keputusan kepada 863 orang P3K paruh waktu. Ini merupakan kemajuan yang luar biasa karena seluruhnya sudah terdaftar dalam database BKN. Ke depan, apabila ada pengangkatan P3K penuh waktu, mereka inilah yang akan menjadi prioritas,” ujarnya.

Selain penyerahan SK, Pemprov Lampung juga melakukan penanaman pohon sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup dan upaya mewujudkan Lampung Hijau.

“Penanaman pohon ini bertujuan untuk menciptakan kota yang hijau, menjaga kelestarian lingkungan, dan insyaallah akan memberikan manfaat bagi anak cucu kita di masa mendatang,” tambahnya.

Sebanyak 863 bibit pohon ditanam, menyesuaikan dengan jumlah P3K Paruh Waktu yang menerima SK. Jenis pohon yang ditanam beragam, di antaranya meranti putih, asam, jati, serta beberapa jenis tanaman lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan pesan dari Gubernur Lampung agar seluruh P3K Paruh Waktu dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan terus meningkatkan kompetensi.

“Hampir seluruh P3K yang diangkat hari ini berasal dari tenaga pendidik. Masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas tenaga pendidik. Jika mereka memiliki kompetensi, disiplin, dan tanggung jawab yang baik, maka generasi Lampung ke depan akan lebih baik dari kondisi kita saat ini,” tegasnya.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat komitmen Pemprov Lampung dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.(Yuli)

Read More

Raih 18 Emas di Jabar Open 2025, Ketua FGI Lampung Apresiasi Perjuangan Atlet

Bandar Lampung --- Ketua Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, memberikan apresiasi tinggi kepada para atlet yang telah menorehkan prestasi gemilang pada Kejuaraan Jawa Barat (Jabar) Open 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi yang berlangsung di Guest House Mahan Agung, Sabtu (27/12/2025).

Dalam kejuaraan tersebut, kontingen Lampung sukses mengharumkan nama daerah dengan memborong total 18 medali emas, 7 perak, dan 1 perunggu dari berbagai nomor pertandingan. Capaian ini menjadi bukti konkret keberhasilan pembinaan olahraga gimnastik di Provinsi Lampung.

Pada kesempatan itu, Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh ekosistem gimnastik Lampung, mulai dari atlet, pelatih, wasit, hingga jajaran pengurus yang telah bekerja keras.

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet yang telah berjuang memberikan prestasi terbaik. Capaian ini sangat membanggakan, namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Jadikan ini sebagai titik awal untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan," ujar Wulan Mirza.

Ia menegaskan bahwa prestasi atlet tidak dapat dipisahkan dari sinergitas yang kuat antara pelatih, juri, dan pengurus. Menurutnya, kolaborasi yang solid adalah kunci keberhasilan pembinaan.

"Para atlet tidak berjuang sendiri. Di balik mereka, ada arahan pelatih, dukungan juri, serta kerja sama solid dari pengurus. Komunikasi dan kolaborasi ini harus terus kita jaga demi kepentingan dan masa depan atlet," tambahnya.

Dukungan tersebut disambut positif oleh tim pelatih. Coach Yuli dan Coach Hasan sepakat bahwa prestasi yang diraih di Jabar Open 2025 merupakan hasil dari sistem pendukung (support system) yang berjalan baik.

"Kami sebagai pelatih tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan sistem yang kuat dari pengurus. Kami berharap teamwork ini semakin solid agar prestasi atlet Lampung dapat terus ditingkatkan," kata Coach Yuli. 

Senada, Coach Hasan juga menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan agar pembinaan atlet dapat berjalan maksimal.

Dalam kegiatan tersebut, atlet gimnastik ritmik andalan Lampung, Tri Wahyuni, turut memberikan motivasi kepada para atlet junior dari cabang artistik, aerobik, dan ritmik.

"Terus semangat berlatih dan jangan menyerah meskipun lelah. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Tetap fokus pada tujuan yang ingin diraih ke depannya," pesan Tri Wahyuni.

Acara diakhiri dengan pemberian apresiasi secara simbolis oleh Ketua FGI Provinsi Lampung kepada para atlet, sekaligus menegaskan komitmen FGI Lampung untuk terus mendorong pembinaan atlet secara berkelanjutan dan profesional.

Read More

Gelar Istighosah Kubro di Masjid Raya Al-Bakrie, Pemprov Lampung Panjatkan Doa untuk Keselamatan Bangsa

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Istighosah Kubro dan Muhasabah Masyarakat Lampung 2025 bersama Al-Habib Husein bin Ja'far Al-Hadar di Masjid Raya Al-Bakrie, Bandar Lampung, Sabtu (27/12/2025), sebagai penutup rangkaian kegiatan akhir tahun.

Kegiatan doa bersama ini dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Lampung. Mereka memanjatkan doa untuk keberkahan, keselamatan dan harapan baru bagi Provinsi Lampung dan bangsa Indonesia. Sekaligus juga mendoakan warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Istighosah Kubro turut dihadiri jajaran pemerintah provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para tokoh agama, kyai, alim ulama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Suasana khusyuk menyelimuti masjid sejak awal hingga akhir acara.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengajak masyarakat menjadikan akhir tahun sebagai momentum refleksi bersama. Ia menyebut perjalanan pembangunan Lampung sepanjang 2025 diwarnai berbagai capaian sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan sikap rendah hati dan keterbukaan untuk terus belajar.

"Sepanjang satu tahun terakhir, ada hal-hal yang patut kita syukuri, namun juga ada kekurangan yang harus kita benahi bersama. Semua itu bagian dari proses yang menuntut keteguhan, kejujuran, dan komitmen untuk melangkah ke arah yang benar," ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan ekonomi atau kemajuan infrastruktur. Menurut dia, pembangunan yang berkelanjutan harus berpijak pada nilai moral, kebersamaan, dan akhlak yang kuat.

"Tanpa fondasi moral, kemajuan tidak akan bertahan lama. Istighosah ini kita jadikan ruang perenungan agar setiap langkah pembangunan selalu dilandasi niat yang lurus dan tanggung jawab moral," ucapnya.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya doa dan ikhtiar bersama di tengah ancaman bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Lampung, menurutnya, tidak boleh lengah dan harus memperkuat kesiapsiagaan dengan tetap mengedepankan nilai gotong royong.

"Melalui doa dan munajat, kita memohon agar Lampung senantiasa dilindungi, dijauhkan dari musibah, serta diberi ketentraman dan keselamatan bagi seluruh masyarakatnya," ujarnya.

Menghadapi tahun-tahun mendatang, Gubernur Mirza menilai tantangan pembangunan akan semakin kompleks seiring cepatnya perubahan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Karena itu, persatuan dan kolaborasi lintas elemen menjadi kunci utama.

"Kita telah menyusun rencana dan mengoptimalkan sumber daya, namun ke depan dibutuhkan gotong royong yang lebih kokoh. Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa kebersamaan," ujarnya.

Menutup sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini menjaga harmoni sosial di Lampung. Ia berharap doa bersama ini membawa keberkahan dan harapan baru bagi masa depan daerah.

"Semoga Lampung menjadi negeri yang aman, rukun, dan sejahtera. Semoga Allah menolong Provinsi Lampung dalam seluruh urusan dan ikhtiar pembangunannya," ucap Gubernur penuh harap.

Rangkaian Istighosah Kubro dibuka dengan pembacaan Al-Quran, dilanjutkan dengan ceramah agama atau mauidhoh hasanah oleh Al-Habib Husein bin Ja’far Al-Hadar, kemudian ditutup dengan dzikir dan doa bersama. Acara berlangsung tertib dan penuh kekhidmatan hingga akhir.

Read More

Pemprov Lampung Dorong Penguatan Peran Pondok Pesantren dalam Pembentukan Karakter Generasi Berakhlak dan Berdaya Saing

LAMPUNG TIMUR — Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berkontribusi strategis dalam membentuk karakter generasi bangsa yang berakhlak mulia, berdaya saing, dan mandiri. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam kegiatan doa bersama dan tasyakuran yang digelar di Pondok Pesantren Assya’roniyyah, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (27/12/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT serta menjaga semangat keimanan hingga akhir hayat. Ia menekankan pentingnya peran pondok pesantren dalam membentuk karakter generasi bangsa yang berakhlak dan berdaya saing.

Jihan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan pesantren, termasuk melalui penguatan program korporasi pesantren. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren dan kesejahteraan para santri.

“Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berupaya mendukung pengembangan pesantren, termasuk melalui sinergi dengan berbagai pihak dan organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama, agar program-program strategis dapat tersosialisasi dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, program-program prioritas, khususnya di bidang pendidikan dan infrastruktur, tetap menjadi perhatian pemerintah. Lampung Timur disebut sebagai salah satu daerah yang memiliki tantangan infrastruktur cukup besar, terutama terkait jalan dan wilayah perbatasan.

“Insyaallah, pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai prioritas. Pemerintah akan terus mengawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Jihan juga turut memohon doa agar jajaran pemerintah dapat menjalankan amanah dengan baik serta mampu mewujudkan harapan masyarakat. Ia juga menyampaikan doa dan apresiasi kepada para tokoh agama, pengasuh pesantren, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para ulama, santri, tokoh masyarakat, serta warga sekitar Pondok Pesantren Assya’roniyyah.

Read More

Wagub Jihan Nurlela Hadiri Pengukuhan Pengurus LKKS Kabupaten Lampung Timur Periode 2025–2030

LAMPUNG TIMUR -- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang juga Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung, menghadiri pengukuhan pengurus LKKS Kabupaten Lampung Timur periode 2025–2030, di Aula Balai Besar Bandar Sribawono, Lampung Timur, Sabtu (27/12/2025).

Wagub Jihan berharap LKKS semakin memperkuat perannya sebagai penghubung antara pemerintah, komunitas sosial, dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Adapun Pengukuhan pengurus LKKS Lampung Timur tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Rustam Effendi mewakili Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah.

Wagub Jihan menilai, keberadaan LKKS menjadi penting karena berfungsi menjembatani berbagai persoalan sosial yang belum sepenuhnya tertangani oleh pemerintah daerah. Melalui koordinasi lintas elemen, LKKS dapat memperluas jangkauan program kesejahteraan sosial hingga ke tingkat paling bawah.

“LKKS berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menangani persoalan sosial, mulai dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Karena itu, program kerja LKKS harus berdampak langsung dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Jihan.

Wagub Jihan yang juga Ketua LKKS Provinsi Lampung menekankan bahwa LKKS merupakan wadah yang menghimpun berbagai unsur, seperti organisasi sosial, komunitas pendidikan, relawan, serta dunia usaha. Kolaborasi antarpemangku kepentingan tersebut dinilai mampu memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Selain itu, Jihan mendorong LKKS Lampung Timur untuk mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurut dia, pendekatan tersebut dapat mendukung program pemberdayaan ekonomi dan mendorong kemandirian masyarakat, bukan sekadar bantuan sesaat.

Ketua LKKS Lampung Timur Tri Prabowo menyatakan, kepengurusan baru berkomitmen menjalankan peran LKKS sebagai penggerak kerja sosial yang bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami akan fokus pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Tri.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan bahwa LKKS bukan organisasi seremonial, melainkan mitra strategis pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Ia berharap LKKS dapat menjangkau hingga tingkat kecamatan dan desa, menumbuhkan kepedulian sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

“Sinergi antara LKKS, Dinas Sosial, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar program kesejahteraan sosial berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Ela. 

Read More

Capaian Pembangunan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Di Tahun 2025

Bandar Lampung- Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah prioritas pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia. Capaian Vaksinasi PMK Provinsi Lampung di posisi peringkat ke-2 secara Nasional di bawah Jawa Timur. 

Pada Tahun 2025 ini, Provinsi Lampung mendapat alokasi Vaksin PMK sebanyak 380.550 dosis yang di distribusikan ke 15 Kabupaten/Kota dengan Realisasi Vaksinasi sampai dengan November 2025 sebanyak 379.791 dosis (99,8%) dan realisasi anggaran operasional vaksinasi tercepat secara Nasional di Zona Pemberantasan. Capaian vaksinasi dan realisasi anggaran ini mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, melalui penyerahan Piagam Penghargaan dari Kementerian Pertanian pada tanggal 11 Desember 2025 di Bogor.

Pengendalian penyakit pada hewan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan produksi peternakan. Sepanjang Tahun 2024 hingga 2025, subsektor peternakan Provinsi Lampung menunjukkan capaian yang signifikan. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, populasi ternak unggulan pada Tahun 2024 menempatkan Provinsi Lampung pada posisi strategis secara Nasional. 

Populasi Sapi Potong tercatat sebanyak 878.393 ekor dan populasi Kambing mencapai 1.902.336 ekor, yang keduanya merupakan Peringkat Ke-3 terbanyak Nasional. Untuk komoditas unggas, populasi Ayam Ras Pedaging mencapai 88.469.108 ekor (Peringkat Ke-8 Nasional) dan Ayam Ras Petelur sebanyak 14.029.863 ekor (Peringkat Ke-9 Nasional).

Data (sementara) populasi ternak unggulan Tahun 2025 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung : populasi Sapi Potong tercatat sebanyak 905.322 ekor, populasi Kambing 1.974.609 ekor, populasi Ayam Ras Pedaging 94.814.874 ekor dan Ayam Ras Petelur 14.850.524 ekor. Keberhasilan ini tidak terlepas dari optimalisasi program bantuan ternak yang difokuskan pada peningkatan populasi dan produktivitas. Penigkatan populasi dan produksi ternak penting untuk mewujudkan swasembada protein hewani.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-189 sekaligus memperingati World Rabies Day (WRD) 2025 yang bertempat di komplek Perpustakaan Nuwa Baca, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Lab Pakan (UPTD BPKKLP) dan Balai Veteriner Lampung. Tema Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun ini adalah: “Memperkuat Swasembada Protein Hewani Menuju Indonesia Emas 2045”.

Hadir dalam “Peringatan Bulan Bakti Peternakan, Kesehatan Hewan dan World Rabies Day 2025” ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Gubernur mengajak kepada masyarakat lampung dan stakeholder terkait agar menjadikan momentum ini mendukung pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan serta mewujudkan “zero rabies” di Provinsi Lampung di Tahun 2030.

Rangkaian kegiatan bulan bakti ini meliputi kegiatan vaksinasi rabies, pemeriksaan kesehatan peserta senam dan karyawan, senam bersama, kampanye makan telur, donor darah, demo anjing pelacak/X-Ray, bazar produk peternakan dan pojok baca peternakan dan kesehatan hewan.

Pada perayaan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut, Gubernur Lampung sekaligus meninjau secara langsung pembangunan Rumah Sakit Hewan. Pembangunan Rumah Sakit Hewan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Lampung untuk memperkuat sistem kesehatan hewan di Provinsi Lampung. Selesainya proses pembangunan dan launching kegiatan pelayanan ditargetkan akan terlaksana di Tahun 2026.

Rumah Sakit Hewan tersebut sejatinya merupakan pengembangan dari Layanan Pengobatan Hewan di UPTD BPKKLP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Pada UPTD BPKKLP saat ini melayani pengobatan hewan dan pengujian laboratorium melalui tiga laboratorium : Laboratorium Pakan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), dan Laboratorium Kesehatan Hewan (Keswan). 

Pada tahun 2025 ini, jumlah layanan pengobatan hewan sendiri telah mencapai 6.176 ekor dari jumlah yang ditargetkan yaitu 5.000 ekor atau 123,52%. Selain fokus pada pelayanan kesehatan hewan, penyediaan benih dan bibit ternak unggul sangat penting untuk menunjang produktivitas ternak di Provinsi Lampung. 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melalui UPTD Balai Inseminasi Buatan (UPTD BIB) memproduksi straw (mani beku) sapi yang nantinya digunakan untuk Inseminasi Buatan (Kawin Suntik). Terdapat 16 Sapi Pejantan Unggul yang ber-sertifikasi SNI, terdiri dari : 4 ekor Sapi Limousine, 2 ekor Sapi Simmental, 5 ekor Sapi Brahman, 4 ekor Sapi Bali, dan 1 ekor Sapi Krui. Pada 2024 produksi mani beku sebanyak 46.000 straw dan meningkat pada 2025 sebanyak 57.000 straw. Semen beku produksi UPTD BIB Lampung ini tidak hanya didistribusikan ke 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, tapi juga didistribusikan ke berbagai daerah lain di Indonesia.

Melalui berbagai layanan dan penjualan benih serta bibit ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung berhasil mencatat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 yang melebihi target. Hingga 15 Desember 2025, realisasi PAD mencapai Rp707 Juta, atau sekitar 128% dari target awal sebesar Rp552 Juta. Kontribusi PAD berasal dari penjualan straw (mani beku) sapi, penjualan bibit sapi dan kambing, dan layanan pengobatan hewan serta laboratorium.

Dalam menyediakan informasi publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung berhasil meraih predikat OPD Paling Informatif Dengan Nilai Sempurna (100) dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Lampung Tahun 2025. 

Penghargaan ini diserahkan pada 8 Desember 2025 lalu di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keterbukaan dan transparansi Perangkat Daerah dalam menyediakan informasi publik.

Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa indikator utama, seperti kepatuhan terhadap monitoring dan evaluasi, kelengkapan laporan layanan informasi, tingkat keterbukaan data, serta penerapan standar pelayanan informasi publik yang baik.(red)

Read More

Gubernur Mirza Resmikan Embung Kemiling, Solusi Banjir dan Ruang Publik Warga

Bandar Lampung – Sebuah embung berukuran cukup luas yang dibangun Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung di Jalan Teuku Cik Ditiro, Kecamatan Kemiling, resmi dioperasikan pada Sabtu (20/12/2025) siang.

Peresmian Embung Kemiling dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Keduanya tiba di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB.

Embung yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp7 miliar ini berfungsi sebagai tampungan air untuk meminimalisir potensi banjir, sekaligus menjadi sarana olahraga dan ruang publik bagi warga Kemiling.

Berdasarkan Agenda Harian Gubernur Lampung, peresmian tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Marindo Kurniawan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Mulyadi Irsan, Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala Bapenda Slamet Riadi, Kepala Dinas PSDA Budhi Darmawan, Kepala Dinas BMBK M. Taufiqullah, Kepala Dinas PKP dan Cipta Karya Thomas Edwin, Kepala Dispora Mery Harika Sari, Kepala DLH Riski Sofyan, Kepala Dinas Parekraf Bobby Irawan, Kepala Satpol PP M. Zulkarnain, Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda, Karo Umum M. Zulyardi, Plt Kepala BPKAD Nurul Fajri, serta pejabat lainnya.

Selain pembangunan embung, Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah mengerjakan pembangunan jalan dua jalur menuju kawasan wisata Kampung Vietnam. Saat ini, progres pengerjaan jalan tersebut telah memasuki tahap akhir penyelesaian.

Pada agenda selanjutnya, Gubernur Mirza dijadwalkan menggelar rapat bersama Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) pada pukul 16.00 WIB di Mahan Agung. Rapat tersebut akan didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPBD Rudy Sjawal Sugiarto, Kepala Dinas PSDA Budhi Darmawan, serta Kepala Dinas Kehutanan Yayan Ruchyansyah.(Yuli)

Read More

Tiga Warisan Budaya Lampung Ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional 2025

Jakarta – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Melalui komitmen kuat dalam pelestarian sejarah dan kebudayaan, tiga warisan budaya asal Lampung resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional Tahun 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan sertifikat pada ajang Apresiasi Cagar Budaya Peringkat Nasional (ACBPN) 2025 bertema “Membingkai Warisan, Menghidupkan Masa Depan” yang digelar di Graha Utama Gedung A Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, hadir mewakili Pemerintah Provinsi Lampung dan menerima sertifikat penghargaan secara langsung dari Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon.

Adapun tiga warisan budaya dari Provinsi Lampung yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional Tahun 2025 meliputi:

1. Prasasti Palas Pasemah di Kabupaten Lampung Selatan

2. Prasasti Batu Bedil di Kabupaten Tanggamus

3. Situs Megalitik Batu Berak di Kabupaten Lampung Barat

Ketiga situs tersebut dinilai memiliki nilai sejarah, arkeologis, dan kebudayaan yang sangat tinggi, serta menjadi bukti penting perjalanan peradaban dan identitas masyarakat Lampung sejak masa lampau.

Dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan bahwa penetapan cagar budaya peringkat nasional tidak dilakukan secara instan. Setiap objek harus melalui proses panjang, mulai dari kajian ilmiah mendalam hingga penilaian ketat oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.

“Pada tahun 2025 ini, terdapat 85 cagar budaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional dan sertifikatnya diserahkan kepada 27 pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Fadli Zon.

Sementara itu, Thomas Amirico menyampaikan bahwa penetapan tiga situs budaya tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, komunitas budaya, serta masyarakat setempat.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan cagar budaya sebagai sumber edukasi sejarah, penguatan identitas daerah, serta penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kearifan lokal.

“Cagar budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga aset strategis untuk masa depan. Kami akan terus mendorong perlindungan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan,” tegas Thomas.

Dengan penetapan ini, Provinsi Lampung semakin mengukuhkan posisinya sebagai daerah yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, sekaligus berperan aktif dalam menjaga warisan bangsa Indonesia.

Read More

Diterima Sekdaprov Marindo, Lampung Raih Terbaik 3 Nasional Penghargaan Pembangunan Daerah 2025

JAKARTA  — Pemerintah Provinsi Lampung untuk pertama kalinya berhasil meraih penghargaan dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sejak penilaian ini digelar secara nasional pada 2011, yang sebelumnya bernama Anugerah Pangripta Nusantara (APN) dan bertransformasi menjadi PPD pada tahun 2018 hingga saat ini.

Sebelumnya, Pemprov Lampung beberapa kali masuk tahap akhir penilaian, pada PPD2021, 2022 dan 2024. Konsistensi tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan diraihnya peringkat ke-tiga Nasional PPD 2025, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2025 yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan pada acara Knowledge Sharing Praktik Baik Pembangunan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, Jakarta hari Senin tanggal 15 Desember 2025.

Penghargaan Pembangunan Daerah merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan inovasi pembangunan daerah, serta mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Marindo Kurniawan menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, inovatif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta merupakan hasil kerja kolektif dan komitmen seluruh perangkat daerah.

Sejumlah capaian pembangunan menjadi penguat keberhasilan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung menunjukkan tren yang solid dan stabil, mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Pada saat yang sama, angka kemiskinan terus mengalami penurunan, seiring dengan kebijakan pembangunan yang semakin inklusif dan menyentuh masyarakat hingga tingkat bawah.

Salah satu faktor kunci yang mendorong capaian tersebut adalah Program Desaku Maju sebagai program unggulan Provinsi Lampung. Dalam paparan penilaian PPD Tahap II, Program ini merupakan inovasi Sistem Ekonomi Desa yang bertujuan memperkuat perekonomian perdesaan melalui pengembangan potensi lokal, peningkatan nilai tambah produk desa, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi, digitalisasi dan pariwisata. Sebagai wadah promosi dan pemasaran produk unggulan desa, penguatan jejaring pelaku usaha lokal, serta peningkatan daya saing ekonomi desa melalui event berbasis potensi budaya, ekonomi kreatif dan kearifan lokal.

Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kualitas pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Kedepan, capaian ini akan terus ditingkatkan sehingga Provinsi Lampung mampu meraih peringkat terbaik dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan untuk Lampung Maju menuju Indonesia Emas.(*)

Read More

Peringati HUT Ke-26, Ketua DWP Lampung Agnesia Marindo Ajak Wanita Berperan Dalam Pembangunan

BANDARLAMPUNG  — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP)\, Ketua DPW Provinsi Lampung, Agnesia Bulan Marindo megajak seluruh wanita di Bumi Ruwa Jurai berperan aktif dalam pembangunan. 

HUT DPW ke-26 menjadi momentum penegasan peran strategis perempuan dalam membangun karakter dan kualitas generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan tersebut digelar di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (15/12/2025), Dihadiri lansgung Ketua DPW Lampung, Agnesia Bulan Marindo dengan dihadiri unsur pemerintah daerah, pengurus, serta anggota DWP se-Provinsi Lampung.

Peringatan HUT DWP Provinsi Lampung berlangsung semarak dan penuh makna, diawali dengan Tari Sigekh Pengunten yang dibawakan anak-anak TK Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung sebagai bentuk penyambutan tamu undangan, serta dilanjutkan penampilan pentas gerak dan tarian nasional Yamko Rambe Yamko oleh anak-anak TK Pertiwi Provinsi Lampung.

Tahun ini, HUT DWP Provinsi Lampung mengusung tema “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045”, dengan tagline #DWPmengajar: Mendidik dengan Hati, Menginspirasi Negeri.

Ketua DWP Provinsi Lampung, Agnesia Bulan Marindo, membacakan sambutan Ketua DWP Pusat yang menegaskan bahwa peringatan HUT DWP bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi dan penguatan peran Dharma Wanita Persatuan sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa.

Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa pendidikan anak bangsa harus dimulai dari keluarga melalui penerapan nilai asah, asih, dan asuh. Asih bermakna kasih sayang, asuh mencakup perawatan dan pemenuhan nutrisi, sementara asah adalah stimulasi dan pendidikan yang memadai. Indonesia Emas 2045, ditegaskan, tidak lahir secara instan, melainkan melalui kesabaran, kerja keras, dan ketulusan yang dibangun sejak hari ini.

"Peran perempuan, baik sebagai istri, ibu, maupun anggota organisasi, dinilai sangat strategis dalam membentuk karakter bangsa. Dari keluarga yang harmonis akan lahir anak-anak berintegritas, dan dari perempuan yang cerdas serta berdaya akan tumbuh generasi yang mampu bersaing di tingkat global.,"jelas Agnesia.

Sementara itu, Penasihat DWP Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, menegaskan bahwa Dharma Wanita Persatuan memiliki peran kunci dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak lingkup keluarga hingga masyarakat. Ia mengapresiasi dedikasi dan konsistensi seluruh pengurus serta anggota DWP Provinsi Lampung selama 26 tahun yang telah memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

Sejalan dengan tema HUT, Purnama menekankan bahwa pembentukan generasi unggul dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan, melalui perhatian pada kesehatan, gizi, pola asuh, dan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Menurutnya, apa yang ditanam hari ini akan menjadi fondasi bagi generasi emas Indonesia di masa depan.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sulpakar, disampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan anggota DWP Provinsi Lampung atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Selama 26 tahun, DWP dinilai telah berperan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperluas peran perempuan, membimbing generasi muda, serta memperkuat ikatan sosial di masyarakat.

Gubernur menegaskan bahwa pendidikan berkualitas dan berkarakter dimulai dari keluarga yang harmonis. Peran anggota Dharma Wanita Persatuan, meski sering terlihat sederhana, sesungguhnya sangat menentukan bagi masa depan bangsa. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong DWP untuk terus konsisten menjalankan perannya dengan penuh ketulusan, menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat, serta memperkuat sinergi sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Peringatan HUT ke-26 ini menjadi penegasan bahwa Dharma Wanita Persatuan bukan hanya organisasi pendamping, tetapi motor penggerak nilai, pendidikan, dan karakter bangsa. Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, DWP Provinsi Lampung diharapkan terus tumbuh menjadi organisasi yang solid, inovatif, inspiratif, dan berdaya guna dalam mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Peringatan HUT ke-26 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung juga dimeriahkan dengan sejumlah acara tambahan, antara lain pemotongan tumpeng serta penyerahan Sertifikat Penghargaan E-Reporting DWP Unsur Pelaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Terbaik.

Penghargaan diberikan kepada DWP Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan indeks penilaian 0,99722 dan DWP Kabupaten Lampung Barat dengan indeks penilaian 0,9922.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan Tari Bedana oleh ibu-ibu DWP Provinsi Lampung, penampilan Line Dance dan Cetik, serta diakhiri dengan sesi foto bersama. (*)

Read More

Bupati Pesisir Barat Hadiri Penandatanganan PKS Pemprov Lampung–Kejati Lampung

PESISIR BARAT – Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Pidana dan Optimalisasi Penanganan serta Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Kamis (11/12/2025).

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, dan disaksikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Prof. Asep Nana Mulyana.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama serupa dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Liwa, Kabupaten Lampung Barat sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penerapan keadilan restoratif.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam sambutannya menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan ruang yang lebih luas dalam penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

“Pendekatan restorative justice mengingatkan kita bahwa persoalan narkoba menyangkut manusia yang harus dipulihkan secara fisik, mental, keluarga, dan masa depannya. UU KUHP Nomor 1 Tahun 2023 memberi ruang lebih luas untuk pemulihan ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jihan Nurlela menekankan agar kerja sama lintas lembaga tersebut tidak berhenti pada seremoni semata.

“Kerja sama ini tidak boleh berhenti pada acara atau slogan, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata, program yang bergerak, serta hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana, menyampaikan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan bagian dari persiapan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Salah satu fokus utama dalam implementasi tersebut adalah pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bentuk pembinaan dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana.

“Ini adalah komitmen bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membantu pelaku kembali ke kehidupan normal,” jelasnya.

Asep Nana Mulyana juga mengapresiasi langkah Kejati Lampung dan Pemprov Lampung yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Kementerian Agama dalam kerja sama tersebut. Menurutnya, model kolaborasi lintas sektor seperti ini masih jarang dilakukan di provinsi lain.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, menegaskan pentingnya sinkronisasi pemahaman dan langkah bersama dalam penerapan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis melalui KUHP baru.

“KUHP baru membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan kita. Pendekatan hukum kini bergerak ke arah yang lebih restoratif dan berorientasi pada kemanfaatan, bukan semata-mata hukuman penjara,” paparnya.

Danang juga menekankan bahwa dukungan penuh pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pidana kerja sosial.

“Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak dapat berjalan tanpa dukungan pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor sangat penting agar program ini berjalan aman, terarah, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Lampung yang lebih sehat, aman, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Read More

Festival UMKM Mitra Adhyaksa Dorong Inovasi dan Penguatan Kualitas Produk Lokal

METRO — Festival dan Launching Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Mitra Adhyaksa berlangsung di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kota Metro, Jumat (12/12/2025). 

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan kualitas produk lokal serta peningkatan jejaring usaha bagi para pelaku UMKM.

Acara digelar melalui kolaborasi Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri Metro, Pemerintah Kota Metro, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Program Mitra Adhyaksa memberikan kesempatan kepada 100 UMKM untuk memperoleh pembinaan, mulai dari manajemen usaha hingga strategi pengembangan pasar.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang yang bermanfaat bagi pelaku UMKM untuk menampilkan produk serta memperluas jejaring usaha, sekaligus komitmen nyata bersama dalam mendorong UMKM naik kelas. 

“Apa yang kita saksikan hari ini adalah hasil kerja bersama yang sangat solid. Kolaborasi ini melahirkan ruang belajar, ruang tumbuh, dan peluang bagi UMKM untuk berkembang,” ujar Wagub Jihan.

Pemilihan Kota Metro sebagai lokasi festival juga dinilai tepat. Menurut Wagub, Metro memiliki komunitas UMKM yang aktif, solid, dan didukung kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, Kejaksaan, perguruan tinggi, dan komunitas kreatif.

Lanjut, Wagub Jihan menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, terdapat lebih dari 490 ribu UMKM aktif pada 2024. 

Kontribusinya terhadap perekonomian sangat besar, dimana sekitar 60 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disokong sektor UMKM, termasuk di bidang pertanian dan ekonomi kreatif. 

Wagub Jihan juga menekankan bahwa ketahanan UMKM terbukti saat pandemi COVID-19. Ketika banyak sektor melemah, UMKM tetap bergerak menjadi motor inovasi, mulai dari produksi masker, alat pelindung diri (APD), hingga kebutuhan pokok.

“UMKM adalah penyelamat ekonomi daerah, UMKM penyelamat ekonomi bangsa,” ujar Wagub Jihan. 

"Pemerintah harus hadir untuk memberikan ruang dan kesempatan agar UMKM terus berkreasi, berkarya,” ujarnya.

Lebih dari itu, Wagub Jihan juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung baru saja menandatangani kesepakatan dengan Kejaksaan bersama BNN dan Kemenag terkait optimalisasi penanganan restorative justice. Upaya ini salah satunya bertujuan mendukung Sumber Daya Manusia (SDM) agar tetap produktif dan tidak tersisih dari roda ekonomi.

“Kami ingin memastikan SDM yang pernah berhadapan dengan hukum tetap memiliki kesempatan kembali ke masyarakat, termasuk melalui UMKM,” ujarnya.

Di tengah persaingan global dan derasnya arus produk luar negeri, Wagub Jihan mengajak seluruh pelaku UMKM untuk memperkuat kualitas, identitas produk, dan jejaring kerja sama.

“Perjalanan UMKM ke depan tidaklah ringan. Karena itu, jadikan momentum festival ini sebagai titik penguatan kualitas dan integritas usaha. Jika kualitas dijaga, peluang akan datang dengan sendirinya,” ujarnya.

Read More