Pemprov Lampung Mengapresiasi Lampung Expo Jadi Ruang Strategis Perdagangan, Pariwisata, dan Ekraf

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan Bandar Lampung Expo sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus etalase promosi potensi daerah.

Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung pada pembukaan Bandar Lampung Expo 2026 dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-344 Kota Bandar Lampung di Gedung Graha Mandala Alam, Bandar Lampung, Jumat malam (17/7/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti keberhasilan Bandar Lampung Expo yang terus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada penyelenggaraan tahun 2025, Bandar Lampung Expo berhasil mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp2,1 miliar, melampaui target yang telah ditetapkan.

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa Bandar Lampung Expo bukan sekadar ajang pameran, tetapi telah menjadi ruang strategis untuk memperluas akses pasar, membuka peluang kemitraan, serta meningkatkan daya saing produk-produk unggulan daerah," ujar Gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Untuk penyelenggaraan tahun ini, Gubernur mengimbau agar seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi yang berlangsung selama expo didokumentasikan serta dicatat secara efektif, terukur, dan transparan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Selain menjadi wadah promosi perdagangan, Bandar Lampung Expo juga menjadi sarana memperkenalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung. Melalui kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, masyarakat dapat menikmati beragam informasi mengenai destinasi wisata unggulan, desa wisata, kekayaan seni dan budaya Lampung, kuliner khas daerah, serta berbagai produk ekonomi kreatif hasil binaan pemerintah.

"Perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif merupakan tiga sektor yang saling menguatkan. Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi memiliki posisi strategis sebagai pusat pergerakan ekonomi bagi seluruh kabupaten/kota di Lampung," lanjutnya.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung terus diperkuat guna menciptakan fondasi pembangunan yang kokoh menuju Provinsi Lampung yang maju, inklusif, dan berdaya saing, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-344 Kota Bandar Lampung, seraya berharap ibu kota Provinsi Lampung tersebut semakin maju, nyaman untuk dihuni, menarik untuk dikunjungi, serta semakin kuat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bumi Ruwa Jurai.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir Balaw, menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Bandar Lampung dalam rangkaian pembukaan Bandar Lampung Expo 2026. Ia menilai Kota Bandar Lampung terus menunjukkan perkembangan positif melalui berbagai indikator ekonomi maupun penghargaan di tingkat regional dan nasional.

Selain indikator statistik, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor. Hal tersebut menjadi salah satu indikator bahwa daya beli masyarakat mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian daerah.

"Melalui momentum Hari Ulang Tahun ke-344 ini, marilah kita memperkuat komitmen bersama untuk menjadikan Bandar Lampung sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat," ucap Tomsi.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, dalam sambutan resminya menyampaikan rasa syukur serta apresiasi yang mendalam atas sinergi yang terus terjalin antara instansi vertikal, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh elemen masyarakat.

Eva juga menyampaikan bahwa Kota Bandar Lampung saat ini terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai investasi, termasuk pembangunan sejumlah hotel baru yang diharapkan dapat memperkuat sektor pariwisata dan perekonomian daerah. (*)

Read More

Dekranasda Provinsi Lampung Perkuat Industri Kreatif, Batik Keris Jadi Etalase Wastra Khas Daerah

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dekranasda Provinsi Lampung kembali mengambil langkah strategis dan menunjukkan kinerja

nyata dalam memajukan industri kreatif lokal, memutar roda ekonomi, sekaligus

melestarikan warisan budaya Lampung. Hal ini dibuktikan melalui acara Perayaan Pembukaan Batik Keris Lampung di Mall Boemi Kedaton, Sabtu (18/7/2026).

Kolaborasi eksklusif antara Dekranasda Provinsi Lampung dengan merek ritel nasional ternama Batik Keris menjadi ruang usaha baru dalam memasarkan motif wastra khas Lampung ke kancah nasional. Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan hasil dari langkah strategis pemerintah dalam menarik investor dan membuka ruang promosi seluas-luasnya bagi kekayaan wastra Lampung. Ia juga memastikan proses panjang dari kolaborasi ini akan senantiasa menjaga nilai filosofis budaya Lampung. 

“Sebelumnya Dekranasda telah berkonsultasi dengan tokoh budaya, Bapak Ansori Djausal dan juga Umi Ria agar penempatan siger, kapal ataupun komoditi seperti daun kopi dan biji lada itu tepat.” jelas Wulan.

Pemprov Lampung dan Batik Keris dalam kolaborasi ini tidak hanya mengedepankan estetika semata. Keduanya sepakat untuk menyelipkan edukasi budaya pada setiap produk yang akan dilengkapi dengan hangtag (label) khusus yang menceritakan filosofi di balik motif tersebut. Dengan demikian, masyarakat yang membeli tidak hanya memakai tetapi juga memahami dan menghargai nilai-nilai luhur budaya Lampung.

Dekranasda Provinsi Lampung juga menargetkan perluasan pasar wastra bagi kalangan muda seperti Gen-Z dan milenial menggunakan sentuhan modern dan elegan, yang ready to wear, baik untuk busana kasual maupun formal. Lebih jauh, karya-karya bermotif Lampung ini akan didistribusikan ke lebih dari 120 gerai Batik Keris yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

“Tentunya berbagai ornamen khas Lampung harus terus kita kembangkan melalui inovasi desain, peningkatan kualitas serta promosi yang berkelanjutan hingga mampu menjadi kebanggaan masyarakat Lampung yang sekaligus diminati di pasar luas.” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisaris Utama Batik Keris, Lina Handianto Tjokrosaputro mengucapkan terimakasih kepada seluruh mitra dan hadirin pada acara tersebut. Ia juga menyampaikan harapannya sebagai mitra strategis Dekranasda dalam hal pelestarian budaya.

"Kami berharap kehadiran Batik Keris di Lampung tidak hanya menjadi tempat untuk berbelanja, tetapi juga menjadi ruang untuk semakin mengenal dan mencintai budaya Indonesia. Semoga mendapatkan dukungan dari masyarakat Lampung sehingga kami bisa terus berkembang di kancah nasional." ungkap Lina.

Acara Perayaan Pembukaan ini secara simbolis dibuka dengan pemukulan gong bersama Ketua Dekranasda Provinsi Lampung dan Komisaris Utama Batik Keris yang turut didampingi oleh Ketua IKAD Lampung, Irene Fransisca Giri, Ketua DWP Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo, Ketua Umum DPP Mighrul Lampung, Dwita Ria Gunadi, serta Perwakilan Bank Indonesia dan OJK Provinsi Lampung.

Kegiatan diakhiri dengan agenda peninjauan langsung gerai Batik Keris yang bertempat di Lantai 1 Mall Boemi Kedaton oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran pengurus Dekranasda dan manajemen Batik Keris.

 Dalam tinjauannya, Gubernur memberikan apresiasi tinggi atas kualitas karya yang ditampilkan dan keberhasilan integrasi budaya lokal ke dalam produk berskala nasional. (*)

Read More

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Lintas Sektor Sukseskan BIAS dan Imunisasi Kejar HPV 2026

Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Imunisasi Kejar Human Papillomavirus (HPV) Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis (16/7/2026).

Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempersiapkan pelaksanaan BIAS Tahun 2026 agar mampu menjangkau seluruh sasaran imunisasi, baik anak yang menempuh pendidikan formal maupun anak-anak yang tidak bersekolah.

"Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa imunisasi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas," ucap Wagub Jihan.

"Imunisasi adalah investasi penting untuk menciptakan generasi Lampung yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Kita harus memastikan tidak ada satu pun anak usia sasaran yang terlewat, baik yang mengenyam pendidikan formal di sekolah maupun anak-anak yang tidak bersekolah," lanjutnya.

Pelaksanaan BIAS Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada Agustus dan November 2026. Program ini menyasar anak usia sekolah dasar serta anak-anak yang tidak bersekolah, termasuk anak putus sekolah dan anak jalanan.

Pada pelaksanaan BIAS Tahun 2026, siswa kelas 1 SD atau usia 7 tahun akan menerima imunisasi Campak-Rubela pada Agustus dan imunisasi DT pada November, masing-masing satu dosis. Sementara itu, siswa kelas 2 SD atau usia 8 tahun akan memperoleh imunisasi Td sebanyak satu dosis pada November.

Adapun bagi siswa kelas 5 SD atau usia 11 tahun, akan diberikan imunisasi HPV untuk anak perempuan pada Agustus dan imunisasi Td pada November, masing-masing satu dosis.

Selain sasaran utama tersebut, Pemerintah juga melaksanakan Imunisasi Kejar HPV bagi anak perempuan kelas 6 SD/MI/sederajat yang belum pernah menerima imunisasi HPV, serta anak perempuan kelas 9 SMP/MTs/sederajat atau usia 15 tahun yang belum memperoleh imunisasi tersebut.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa imunisasi merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh aparatur kewilayahan, mulai dari camat, lurah, hingga kepala desa, diminta turut mengawal pelaksanaan program, memantau capaian di wilayah masing-masing, serta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala setiap pekan selama pelaksanaan BIAS.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarprogram kesehatan di sekolah agar berbagai layanan kesehatan bagi peserta didik dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan memberikan manfaat yang lebih optimal.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan BIAS tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan.

Melalui sinergi lintas program dan lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Imunisasi Kejar HPV Tahun 2026 akan mencapai cakupan yang lebih tinggi, sehingga semakin banyak anak usia sekolah di Provinsi Lampung terlindungi dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) serta mendukung terwujudnya generasi Lampung yang sehat, unggul, dan berdaya saing. (*)

Read More

Pemprov Lampung Perkuat Transparasi dan Akuntabilitas Lewat Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan prioritas utama guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tertib, terbuka, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7/2026) 

Rapat ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. 

Pada forum paripurna tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah : Tercatat realisasi sebesar Rp. 6,713 Triliun atau 86,70% dari total target anggaran sebesar Rp. 7,743 Triliun.

Belanja dan Transfer Daerah : Terealisasi sebesar Rp. 6,685 Triliun atau 85,57% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 7,813 Triliun.

Penerimaan Pembiayaan : Terealisasi sebesar Rp. 69,897 Miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2024.

Selisih dari hasil pembandingan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan neto ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 98,278 Miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut akan difungsikan sebagai salah satu pos pembiayaan penting untuk mendukung APBD tahun selanjutnya.

"Dan angka-angka tersebut, Bapak Ibu sekalian, menjadi pijakan kita bersama tentunya untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung" tegas Wakil Gubernur.

Langkah akuntabilitas ini juga diperkuat dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Provinsi Lampung pada tanggal 12 Juni 2026 yang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"Berkat usaha dan kesungguhan kita bersama untuk memenuhi regulasi, syukur alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian," jelas Wakil Gubernur.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan para pemangku kepentingan yang terus menjaga integritas dalam setiap langkah. Melalui pencapaian ini, Provinsi Lampung berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Prestasi ini menjadi momentum strategis untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta merupakan sebuah kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

"Semoga semangat dan kegigihan seluruh pihak terus terjalin untuk mendorong Provinsi Lampung menjadi maju, andal, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Karena kemajuan Lampung hanya akan terwujud melalui kerja sama dan kerja nyata dari seluruh elemen," ujar Wakil Gubernur menutup laporannya.

Rapat Paripurna diakhiri dengan prosesi penyerahan draf Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dari pihak eksekutif kepada pimpinan legislatif. Adapun tahapan berikutnya akan digelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi - Fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026. (*)

Read More

Wagub Jihan dampingi Wamen Perindustrian Faisol Riza tinjau lokasi Calon Balai Diklat Industri

Lampung Selatan -- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dampingi Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza tinjau lokasi Calon Balai Diklat Industri (BDI) yang berlokasi di Kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (16/7/2026).

Peninjauan ini sebagai dukungan Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza terhadap rencana pembangunan Calon Balai Diklat Industri (BDI).

Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam memastikan kesiapan lahan serta mendukung perencanaan pembangunan sarana pelatihan industri yang representatif. Pemprov Lampung telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare untuk proyek strategis ini.

Balai Diklat Industri (BDI) diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang industri, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Provinsi Lampung.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap SDM industri yang kompeten dan tersertifikasi memang terus meningkat seiring pertumbuhan sektor industri di berbagai daerah.

Ia menyampaikan bahwasannya Balai Diklat Industri ini adalah bentuk komitmen dari Pemerintahan Provinsi Lampung untuk mendukung industrialisasi dan hilirisasi yang ada di Provinsi Lampung. "Ini merupakan komitmen besar dari Provinsi Pemerintahan Provinsi Lampung. Tentu kami menyambut dengan tangan terbuka kerja sama yang akan dilakukan ini, menjadi pintu yang lebih besar lagi buat kemajuan industri yang ada di Lampung," ujarnya.

Wamen Perindustrian Faisol berharap BDI dapat menjadi pusat pengembangan SDM dan mendorong kualitas tenaga kerja di Lampung.

Terkait rencana pembangunan BDI, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sangat mendukung rencana pembangunan ini.

"Pak Gubernur sangat mendukung rencana ini, dengan harapan dapat menguatkan daya saing industri di Lampung, khususnya melalui pembangunan SDM industri yang terstruktur dan tersertifikasi," ujarnya.

Read More

Kolaborasi Nyata Restorasi Lanskap Perhutanan Sosial di Lampung, Libatkan 18 Ribu Petani hingga 2030

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama berbagai mitra nasional dan internasional menggelar Workshop Perencanaan Program Inisiatif Regeneratif MUK – Restorasi Lanskap Perhutanan Sosial Provinsi Lampung di Ballroom Novotel Lampung, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, kelompok tani, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga lembaga pendanaan dalam menyusun strategi restorasi lanskap perhutanan sosial yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Workshop dibuka oleh Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Julpakar, didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung serta Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

Perwakilan Social Forestry, Andu, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyusunan desain proyek restorasi lanskap yang dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pembangunan.

«“Hari ini kami mengumpulkan pendapat dan masukan dari berbagai pihak, baik lembaga swasta, kelompok tani, KPH, maupun mitra lainnya. Tujuannya agar desain restorasi lanskap perhutanan sosial benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.»

Sementara itu, Imam Suharto menambahkan bahwa program ini merupakan kerja sama antara Social Forestry dengan Pemerintah Provinsi Lampung yang diperkuat melalui nota kesepahaman bersama pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Pelaksanaan di lapangan nantinya akan melibatkan KPH sebagai mitra utama.

Selain pemerintah, sejumlah perusahaan juga akan mendukung implementasi program, di antaranya PT Olam Indonesia, PT Mars Indonesia, PT Papandayan, serta berbagai lembaga pembangunan internasional seperti Rikolto dan organisasi mitra lainnya.

Salah satu inovasi yang didorong dalam program tersebut adalah akses pembiayaan hijau (green finance) bagi petani melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Skema pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh kredit tanpa agunan konvensional, melainkan menggunakan pohon yang ditanam sebagai bagian dari komitmen konservasi.

«“Tahun ini kami mengajukan proyek percontohan untuk sekitar 150 petani di Lampung Timur. Dari uji coba ini akan dilihat sejauh mana pembiayaan hijau tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan petani,” jelasnya.»

Berdasarkan paparan dalam workshop, PT Olam Indonesia telah mendampingi pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia sejak 2015. Program tersebut telah menjangkau 25 ribu petani, membangun 25 rumah produksi bibit, menghasilkan kapasitas 500 ribu bibit kakao per tahun, serta mengembangkan empat kebun induk dengan potensi produksi 1 juta entres dan 2 juta benih unggul.

Sementara itu, Proyek Perhutanan Sosial 2026–2030 di Provinsi Lampung akan dilaksanakan di lima kabupaten, yakni Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Program ini menargetkan restorasi seluas 35 ribu hektare, melibatkan 18 ribu petani, dan mencakup enam wilayah KPH.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap restorasi lanskap perhutanan sosial tidak hanya mampu menjaga kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan komoditas agroforestri yang produktif, berkelanjutan, serta didukung akses pembiayaan yang lebih mudah.

Read More

Gubernur Mirza Kukuhkan FPK Lampung 2025–2029, Tegaskan Keberagaman Adalah Kekuatan Daerah

LAMPUNG -- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Lampung Periode 2025-2029 di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (7/7/2026), pukul 13.00 WIB.

Sebelum menyerahkan Bendera Pataka FPK Lampung kepada ketuanya, H. Darussalam, SH, MH, Gubernur Mirza menitipkan pesan kepada pada para pengurus FPK untuk menjaga perdamaian yang telah ada sejak ratusan tahun di Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengatakan Lampung merupakan daerah yang sangat terbuka buat pendatang sejak ratusan tahun lalu. "Alhamdullilah sifat orang Lampung gampang menerima atau berangkenen sehingga suku provinsi lain merasa di rumahnya sendiri," pungkasnya.

Hal itu merupakan anugerah sekaligus kekuatan daerah yang harus selalu dirawat, dijaga, hormat menghormati, toleransi, gotong royong dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, ujar Gubernur Mirza. 

Kepala Daerah menyatakan tidak khawatir dengan keberagaman yang ada di Provinsi Lampung. Justru, keberagaman tersebut menjadi kekuatan untuk sama-sama membangun Lampung. "Kalau gak ada orang Sulawesi, orang Lampung gak makan ikan," kelakarnya.

Selain FPK, Gubernur Mirza juga mengukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Pembauran Ikat Beragaka (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Lampung. (*)

Read More

Lampung Cetak Rekor MURI, 14.762 Perempuan Ikuti Skrining Pap Smear Massal

Bandar Lampung – Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan mencatatkan Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) melalui pelaksanaan skrining Pap smear massal yang diikuti 14.762 perempuan. Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker serviks.

Penghargaan Rekor MURI diserahkan pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 IBI yang berlangsung di Hotel Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Selasa (7/7/2026), dan dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa kesehatan perempuan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sehat sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

"Kesehatan perempuan adalah fondasi kesehatan keluarga. Ketika seorang perempuan sehat, ia dapat hadir lebih kuat untuk keluarganya, anak-anaknya, dan lingkungannya. Karena perempuan adalah perekat keluarga," ujar Gubernur.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh bidan di Lampung yang dinilai telah menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan perempuan, mulai dari pendampingan remaja, pelayanan kehamilan dan persalinan, hingga edukasi kesehatan reproduksi.

"Menjadi bidan bukan sekadar pekerjaan, tetapi sebuah pengabdian yang mendampingi perempuan di setiap fase kehidupannya. Bidan adalah sahabat perempuan," tambahnya.

Ketua IBI Provinsi Lampung, Mery Destiaty, mengungkapkan bahwa gerakan pemeriksaan Pap smear massal berhasil melibatkan 14.762 peserta di lebih dari 200 titik pelayanan kesehatan yang tersebar di berbagai daerah di Lampung. Jumlah tersebut melampaui target awal sebanyak 13.740 peserta sehingga diajukan sebagai Rekor MURI.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh bidan di Provinsi Lampung yang memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan perempuan.

Selain itu, IBI berharap pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat sinergi dengan organisasi profesi bidan, terutama dalam penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan dan penguatan praktik mandiri bidan.

Sementara itu, Direktur Operasional MURI, Awan Rahargo, menyampaikan bahwa pencapaian Lampung masuk dalam kategori Rekor Superlatif karena memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesadaran deteksi dini kanker serviks di Indonesia.

Berdasarkan hasil verifikasi MURI, sebanyak 14.762 perempuan mengikuti skrining Pap smear yang dilaksanakan secara serentak di 204 titik pelayanan yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Atas capaian tersebut, MURI menyerahkan 17 duplikat piagam penghargaan kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Momentum peringatan HUT ke-75 IBI ini diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian para bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mendorong semakin luasnya akses masyarakat terhadap deteksi dini kanker serviks sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kualitas kesehatan perempuan di Provinsi Lampung.

Read More

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui peningkatan koordinasi lintas instansi dan pengawasan terhadap komoditas strategis guna menjaga stabilitas harga di daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Rapat Teknis Pengendalian Inflasi di Ruang Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Senin (6/7/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, inflasi tahunan (year on year/y-on-y) pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,45. Sementara itu, inflasi bulanan (month to month/m-to-m) mencapai 0,55 persen dan inflasi sejak awal tahun (year to date/y-to-d) sebesar 2,42 persen.

Sekdaprov Marindo mengatakan capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Lampung masih berada dalam kisaran yang terkendali. Meski demikian, pemerintah daerah tetap harus meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat langkah-langkah teknis pengendalian inflasi.

"Rapat teknis ini bertujuan menyusun langkah yang lebih terarah dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data terbaru dari BPS, kita perlu lebih fokus pada aktivitas ekonomi dan komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi di Lampung," ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, kebijakan pemerintah provinsi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan pemerintah daerah.

Karena itu, Sekdaprov Marindo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan pengawasan dengan memfokuskan intervensi pada daerah dan pasar yang menjadi penyumbang inflasi.

Selain itu, Ia mengingatkan seluruh pihak untuk mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui empat aspek utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan tertinggi pada Juni 2026 terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 3,25 persen, disusul Kota Metro 3,07 persen dan Kabupaten Lampung Timur 2,93 persen. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kota Bandar Lampung sebesar 2,08 persen.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Bank Indonesia Lampung, Perum Bulog Wilayah Lampung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Biro Ekonomi, serta sejumlah kepala OPD terkait. (*)

Read More

Ekonomi Syariah Lampung Melaju, Tiga Penghargaan Nasional Diraih Sekaligus

Jakarta – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih tiga penghargaan dalam Malam Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Apresiasi Mitra Pendukung Ekonomi Syariah 2026 yang digelar di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026). 

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Pada ajang yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tersebut, Provinsi Lampung berhasil meraih penghargaan pada tiga kategori, yakni Peringkat Kelima Kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, Penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal, serta Kategori Khusus The New Emerging Sharia Economic Region.

Penghargaan untuk kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sementara penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal diserahkan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Adapun penghargaan kategori khusus The New Emerging Sharia Economic Region diserahkan oleh Direktur Eksekutif KNEKS, Salahudin Al Ayyubi.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor ekonomi syariah melalui pengembangan industri halal, peningkatan jumlah pelaku usaha bersertifikasi halal, serta penguatan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun internasional.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI ke-13 KH. Ma'ruf Amin yang juga sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan keuangan syariah bukan sekadar memperbesar aset atau lembaga keuangan syariah, melainkan menghadirkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, penguatan industri halal, serta terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan.

"Jangan hanya mengejar pertumbuhan yang memperbesar angka statistik, tetapi juga memperbesar manfaat yang dirasakan masyarakat. Itulah hakikat pembangunan ekonomi syariah," ujar Ma'ruf Amin.

Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Anugerah Adinata Syariah sebagai instrumen untuk mendorong pemerintah daerah terus berinovasi dan berlomba menghadirkan kemaslahatan melalui pengembangan ekonomi syariah.

Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa posisi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah dunia saat ini berada di peringkat keempat. Menurutnya, dengan potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

"Saya berharap Anugerah Adinata Syariah menjadi gerakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan sehingga Indonesia tidak hanya kembali ke peringkat tiga, tetapi mampu menjadi nomor satu dunia dalam ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KNEKS Salahudin Al Ayyubi menyampaikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah kini telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, peran pemerintah daerah dinilai sangat strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing.

Menurutnya, Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi sekaligus instrumen untuk mendorong lahirnya inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan daerah dalam membangun ekonomi syariah.

"Penghargaan ini tidak hanya menilai capaian administratif, tetapi juga dampak nyata terhadap penguatan industri halal, keuangan syariah, literasi, inklusi, kelembagaan, serta inovasi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Penilaian Anugerah Adinata Syariah 2026 dilakukan secara objektif, komprehensif, dan akuntabel berdasarkan aspek kepemimpinan, inovasi, serta karya nyata pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Prestasi yang diraih Provinsi Lampung diharapkan semakin memperkuat langkah pemerintah daerah dalam memperluas pengembangan ekonomi syariah, meningkatkan daya saing produk halal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperkuat kontribusi sektor halal terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional.(*)

Read More

Melalui Program Pendidikan Jarak Jauh dan SMA Terbuka Pemprov Lampung Perluas Akses Pendidikan

LAMPUNG TIMUR – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat berdialog bersama masyarakat dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Pugung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur, Senin (6/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Lampung. Karena itu, berbagai program pendidikan terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak.

Melalui Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, pemerintah menghadirkan dua skema pendidikan fleksibel bagi anak-anak yang putus sekolah. Program SMA Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang diselenggarakan melalui SMA Negeri 2 Bandar Lampung diperuntukkan bagi anak putus sekolah berusia 16–18 tahun yang telah lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya minimal satu tahun. Sistem pembelajaran dilaksanakan dengan komposisi 70 persen secara daring dan 30 persen tatap muka, dengan lulusan memperoleh ijazah SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga membuka program SMA Terbuka bagi anak putus sekolah berusia 16–21 tahun. Program ini menggunakan sistem pembelajaran tatap muka sebanyak dua kali dalam seminggu sehingga memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk tetap melanjutkan pendidikan. 

Menurut Gubernur, kedua program tersebut dihadirkan sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat.

Selain memperluas akses pendidikan menengah, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melaksanakan program Satu Desa Satu Sarjana mulai tahun depan. Program tersebut bertujuan mencetak sarjana di setiap desa yang diharapkan dapat kembali membangun daerah asalnya sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong pembangunan ruang kelas baru sebagai upaya meningkatkan kapasitas layanan pendidikan di berbagai wilayah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico menyoroti pentingnya pembaruan data pendidikan masyarakat pada dokumen administrasi kependudukan. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat sekitar 500 ribu data pendidikan warga di Kabupaten Lampung Timur yang belum diperbarui dan masih tercatat berpendidikan SD atau SMP pada Kartu Keluarga, meskipun kondisi riilnya telah berubah.

Karena itu, Thomas meminta para kepala desa turut membantu masyarakat memperbarui data pendidikan pada Kartu Keluarga agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, data yang akurat akan mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Gubernur juga mengunjungi Taman Purbakala Pugung Raharjo. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Desa Pugung Raharjo sebagai Desa Wisata Budaya, yang menjadi salah satu dari 16 desa di Provinsi Lampung yang memperoleh status tersebut.

Pengembangan Desa Wisata Budaya Pugung Raharjo akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan. Pengembangannya tidak hanya berfokus pada situs arkeologi, tetapi juga pada pelestarian budaya lokal agar menjadi daya tarik wisata yang lebih kuat.

Gubernur juga mengajak masyarakat dan pemerintah desa untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan sehingga keberadaan Desa Wisata Budaya Pugung Raharjo mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap akses pendidikan semakin merata, angka putus sekolah dapat ditekan, kualitas sumber daya manusia terus meningkat, serta potensi budaya daerah dapat berkembang sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. (*)

Read More

Kasrem 043/Gatam Ajak Masyarakat Dukung Suksesnya Sensus Ekonomi 2026

Bandar Lampung – Kepala Staf Korem (Kasrem) 043/Garuda Hitam (Gatam), Kolonel Kav Roli Dewanto, S.E., M.Tr. (Han)., menghadiri Apel Siaga dan Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Lampung yang digelar pada Sabtu (27/6/2026).

 Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adiningrat Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., sebagai bentuk kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Apel siaga tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kasdam XXI/Radin Inten, perwakilan Polda Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Deputi Bidang Statistik dan Neraca Analisis BPS RI, para rektor perguruan tinggi negeri di Lampung, pejabat Pemerintah Provinsi Lampung, serta berbagai tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan komitmen bersama dalam menyukseskan pendataan ekonomi yang akan menjadi acuan pembangunan nasional.

Dalam amanatnya, Kepala BPS RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Gubernur Lampung beserta jajaran, atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

 Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lampung dan istri yang telah menjadi teladan dengan bersedia didata oleh petugas sensus. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar. BPS juga menjamin seluruh informasi yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Amalia menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah sekaligus memberikan manfaat bagi dunia usaha, akademisi, investor, hingga masyarakat luas. Ia mengibaratkan sensus ekonomi sebagai medical check-up bagi perekonomian, karena mampu memotret kondisi riil berbagai sektor usaha, perdagangan, industri, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, baik di Provinsi Lampung maupun secara nasional.

Sementara itu, Kasrem 043/Gatam Kolonel Kav Roli Dewanto mengajak seluruh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

«"Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan. Keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pihak.

Mari kita dukung bersama agar data yang diperoleh benar-benar lengkap, akurat, dan mampu menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Lampung yang semakin maju dan sejahtera," ujar Kasrem.».

Read More

Pemprov Lampung Luncurkan Toko Tapis, Dorong UMKM Masuk Ekosistem Digital dan Perkuat Ekonomi Daerah

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan Toko Tapis, marketplace lokal yang diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah melalui digitalisasi pemasaran produk unggulan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Lampung.

"Transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Daerah tidak boleh tertinggal dan harus mampu memastikan kemajuan teknologi menjadi alat untuk memperkuat ekonomi rakyat, membuka akses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing produk lokal," ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Liza Derni, saat Launching dan Sosialisasi Toko Tapis di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (25/6/2026).

Peluncuran Toko Tapis dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung bersama BUMD PT Wahana Raharja (Perseroda) dan mitra platform digital MBizmarket. Kegiatan tersebut diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung, termasuk pejabat yang menangani pengadaan barang dan jasa serta bendahara sebagai calon pengguna marketplace lokal tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur menilai kehadiran Toko Tapis merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi pelaku UMKM dan usaha lokal, terutama terkait keterbatasan akses pasar, promosi, pembiayaan, serta kemampuan beradaptasi dengan sistem perdagangan digital.

Menurutnya, banyak produk unggulan Lampung memiliki kualitas dan karakteristik yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Namun, produk-produk tersebut masih membutuhkan saluran pemasaran yang kuat, terintegrasi, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

'Toko Tapis bukan sekadar platform perdagangan digital, tetapi juga etalase peradaban ekonomi lokal yang membawa identitas Lampung ke ruang yang lebih luas," kata Liza membacakan sambutan Gubernur.

Nama Toko Tapis sendiri dipilih sebagai representasi identitas daerah. Tapis yang selama ini dikenal sebagai warisan budaya Lampung dinilai mencerminkan nilai ketekunan, kreativitas, dan kebanggaan masyarakat Lampung yang ingin diangkat melalui platform digital tersebut.

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan marketplace ini menjadi wadah bersama yang mempertemukan produsen lokal dengan konsumen, memperluas jangkauan pemasaran, mengefisienkan proses transaksi, serta memperkuat ekosistem usaha daerah secara berkelanjutan.

Melalui platform tersebut, berbagai produk unggulan Lampung akan dipasarkan secara digital, mulai dari kerajinan, kain tapis, kuliner, kopi, hasil pertanian, produk olahan, produk fesyen, hingga karya ekonomi kreatif yang dihasilkan generasi muda Lampung.

Gubernur juga menekankan bahwa peluncuran Toko Tapis tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Marketplace tersebut harus tumbuh menjadi platform yang dipercaya, dimanfaatkan secara luas, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha lokal.

Karena itu, Pemprov Lampung meminta pengelolaan Toko Tapis dilakukan secara profesional dengan sistem pembayaran yang aman, mekanisme transaksi yang jelas, layanan pengaduan yang responsif, serta dukungan pendampingan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk dan literasi digital.

Selain itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor antara perangkat daerah, BUMD, perbankan, perguruan tinggi, komunitas digital, dan sektor swasta untuk memperkuat pengembangan marketplace tersebut, baik melalui pelatihan, pembiayaan, promosi, maupun dukungan logistik dan distribusi.

Direktur Utama PT Wahana Raharja (Perseroda), Asep Muzaki, mengatakan Toko Tapis merupakan salah satu ikhtiar BUMD untuk menghadirkan platform transaksi yang dapat dimanfaatkan perangkat daerah sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Ia menjelaskan keberadaan marketplace lokal tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah serta mendorong perputaran ekonomi agar lebih banyak memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat Lampung.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung Asrul Tristianto menyampaikan bahwa peluncuran Toko Tapis merupakan bagian dari percepatan transformasi digital ekonomi daerah. Marketplace ini dirancang sebagai sarana promosi, transaksi, dan pengembangan produk unggulan Lampung yang lebih modern, terintegrasi, dan mudah diakses.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President MBizmarket Ade Kurniawan memberikan sosialisasi terkait penggunaan platform Toko Tapis kepada perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi dan pemanfaatan marketplace lokal dalam mendukung pengadaan serta pemasaran produk daerah.

Selain itu, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Momorandum of Understanding (MoU) antara BUMD PT. Wahana Raharja dan mitra platform digital MBizmarket.

Dengan hadirnya Toko Tapis, Pemerintah Provinsi Lampung berharap semakin banyak UMKM yang mampu naik kelas, memperluas pasar, meningkatkan omzet usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pada akhirnya, penguatan ekosistem ekonomi digital ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Lampung di tingkat nasional. (*)

Read More

Kadis KPTPH Elvira: PHC Jadi Harapan Baru Petani Lampung Dalam Program Desaku Maju

LAMPUNG SELATAN — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat sektor pertanian melalui Program Desaku Maju. Salah satu langkah nyatanya diwujudkan melalui pemberian bantuan Pupuk Hayati Cair (PHC) kepada petani yang dibarengi dengan kegiatan bimbingan teknis bagi penerima manfaat.

Sebanyak 160 petani dari Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Pesawaran mengikuti Bimbingan Teknis Pupuk Hayati Cair yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung di Aula UPTD Bapelkes Hajimena, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (25/6/2026).

Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan program PHC merupakan salah satu bentuk perhatian Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terhadap kesejahteraan petani. Menurutnya, program tersebut lahir dari pemahaman gubernur terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani, mulai dari tingginya biaya produksi hingga menurunnya kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus.

"Pak Gubernur sangat memahami kondisi petani karena beliau juga berasal dari organisasi petani. Karena itu pemerintah hadir melalui Program Desaku Maju dengan memberikan bantuan Pupuk Hayati Cair yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh petani," ujar Elvira.

Ia menjelaskan, Pemprov Lampung telah menyalurkan bantuan unit produksi PHC pada tahun 2025 sebanyak 500 desa. Dan Tahun 2026 sebanyak 800 desa. Ada sekitar 2.000 total desa di Lampung nanti mendapat bantuan PHC. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah secara berkelanjutan.

Menurut Elvira, hasil penggunaan PHC di sejumlah daerah menunjukkan dampak positif. Saat mendampingi Gubernur Lampung melakukan kunjungan ke Desa Pangkalan Mas, Kabupaten Mesuji, petani setempat mengaku merasakan peningkatan hasil panen yang cukup signifikan setelah menggunakan PHC.

"Berdasarkan pengakuan petani, produktivitas panen meningkat antara 15 hingga 30 persen. Selain meningkatkan hasil panen, PHC juga membantu menjaga kelembapan tanah sehingga tanaman lebih tahan menghadapi perubahan iklim dan musim kemarau," jelasnya.

PHC juga memiliki keunggulan karena dapat diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman, tidak hanya padi. Kehadiran pupuk hayati ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia sekaligus menjaga kesuburan lahan pertanian dalam jangka panjang.

Elvira menambahkan, Lampung saat ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan menempati peringkat keenam sebagai daerah penghasil padi terbesar di Indonesia. Bahkan produksi beras Lampung telah mengalami surplus dan turut memasok kebutuhan pangan ke berbagai provinsi.

"Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta mewujudkan desa-desa yang lebih maju melalui sektor pertanian," pungkasnya. (*)

Read More

Musda X PHRI Lampung Perkuat Sinergi Pariwisata Berkelanjutan

BANDAR LAMPUNG – Musyawarah Daerah (Musda) X Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Lampung resmi digelar di Hotel Horison Bandar Lampung, Kamis (25/6/2026).

Mengusung tema “Dengan Musda X BPD PHRI Kita Ciptakan Kolaborasi, Adaptasi, dan Investasi untuk Kemajuan Pariwisata Lampung yang Berkualitas dan Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata.

Acara dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansyah, perwakilan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Ketua Organizing Committee (OC) Musda X PHRI Lampung Danarto Kuntjoro, Ketua BPD PHRI Lampung H. Handitya Narapati, serta Ketua Umum BPP PHRI Dr. Ir. H. Hariyadi B. Sukamdani, M.M. Turut hadir pengurus PHRI dari sejumlah provinsi di Sumatera serta para pelaku usaha hotel dan restoran di Lampung.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Tony Ferdinansyah, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi atas kontribusi PHRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

Menurutnya, sepanjang tahun 2025 tercatat hampir 25 juta perjalanan wisata menuju Lampung berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sektor pariwisata Lampung yang berada di atas rata-rata nasional dan menjadi salah satu yang tertinggi di Pulau Sumatera.

“Perputaran ekonomi dari sektor pariwisata tahun lalu mencapai lebih dari Rp50 triliun. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, transportasi, pedagang, hingga sektor perhotelan dan restoran,” ujar Tony saat membacakan sambutan gubernur.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama. Salah satunya adalah meningkatkan lama tinggal wisatawan di Lampung sehingga tidak hanya menjadi daerah transit, melainkan destinasi utama yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan destinasi wisata, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendukung pertumbuhan industri perhotelan dan restoran.

Sementara itu, Ketua BPD PHRI Lampung H. Handitya Narapati menyampaikan laporan pertanggungjawaban sekaligus berpamitan setelah menuntaskan tiga periode kepemimpinannya di organisasi tersebut.

“Alhamdulillah, saya dipercaya memimpin PHRI Lampung selama tiga periode. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota yang telah bersama-sama membesarkan organisasi ini,” ujarnya.

Handitya mengungkapkan bahwa selama masa kepemimpinannya, PHRI Lampung berhasil mencatat sejumlah prestasi, termasuk penghargaan sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan anggota terbaik secara nasional pada kegiatan PHRI tahun 2025 di Cisarua, Bogor.

Menurutnya, perkembangan sektor perhotelan di Lampung juga semakin pesat dengan ketersediaan lebih dari 5.000 kamar hotel yang mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum BPP PHRI Dr. Ir. H. Hariyadi B. Sukamdani, M.M., menegaskan pentingnya regenerasi kepemimpinan dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

“Roda organisasi harus terus bergerak melalui proses demokrasi dan kaderisasi yang sehat. Regenerasi merupakan bagian penting agar organisasi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman,” kata Hariyadi.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi, transformasi digital, peningkatan kualitas pelayanan, dan penerapan prinsip keberlanjutan untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia.

Musda X PHRI Lampung diharapkan mampu menghasilkan kepemimpinan baru serta program-program strategis yang dapat memperkuat industri perhotelan dan restoran di Provinsi Lampung. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pariwisata Lampung diharapkan semakin maju, berkualitas, dan berkelanjutan.

Read More

Wagub Jihan Nurlela Terima Kunjungan Yayasan BoemiKita dan GGGI Indonesia

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan Yayasan Boemi dan Kita (BoemiKita) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia untuk membahas upaya penanganan dan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sinergi reaktivasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) terintegrasi guna mewujudkan Lampung yang bersih dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi sirkular. Kolaborasi multipihak tersebut diharapkan dapat mendukung penyerapan sampah anorganik secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi daerah.

BoemiKita sendiri merupakan organisasi yang berfokus pada pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan melalui kegiatan pemilahan sampah, daur ulang, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. 

Sementara itu, GGGI merupakan organisasi internasional antar pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, serta aktif mendampingi Pemerintah Indonesia dalam pengembangan energi hijau dan pembangunan rendah karbon.

Melalui sinergi tersebut, Provinsi Lampung diharapkan memperoleh berbagai manfaat, mulai dari peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperpanjang usia Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), hingga menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Dalam skema kolaborasi yang dibahas, GGGI Indonesia akan berperan sebagai delivery partner, kemudian Indonesia Investment Exchange (IIX) sebagai advisor, Bappenas sebagai host agency, Pemerintah Provinsi Lampung sebagai regulator, operator lokal sebagai pelaksana di lapangan, serta BoemiKita sebagai pendamping operasional.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa persoalan sampah di Provinsi Lampung sudah sangat serius dan membutuhkan solusi yang lebih komprehensif, termasuk melalui pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah.

"Persoalan sampah di Lampung sangat besar, keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Yang ingin saya garis bawahi, cita-cita kita adalah mewujudkan waste to energy pada tahun 2029. Kami sangat terbuka karena membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mengelola sampah agar menjadi peluang yang bernilai," ujar Jihan.

Jihan menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan sampah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Lampung tetap memiliki ruang untuk melakukan intervensi, terutama dalam mendorong reaktivasi TPS3R yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal akibat minimnya pendampingan kepada masyarakat.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Danantara dalam pengembangan pengelolaan sampah yang saat ini mencakup Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur. Ke depan, upaya serupa diharapkan dapat diperluas ke 12 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Menurut Jihan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menaruh perhatian besar terhadap target waste to energy tahun 2029 yang menjadi arahan Presiden. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyiapkan potensi lokasi yang selanjutnya akan didiskusikan bersama para mitra.

Selain penguatan infrastruktur dan teknologi, edukasi masyarakat juga menjadi perhatian penting karena persoalan sampah berawal dari sisi hulu. Kurangnya pemahaman dan pendampingan menyebabkan banyak fasilitas TPS3R belum berfungsi secara optimal.

Wakil Gubernur menyambut baik inisiatif BoemiKita dan GGGI Indonesia serta berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat guna mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mewujudkan Lampung yang bersih, hijau, dan berdaya saing. (*)

Read More

Gubernur Lampung Ajak Dunia Usaha Perkuat Hilirisasi Sektor Pertanian guna Mendukung Transformasi Ekonomi Daerah

BANDAR LAMPUNG --- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak dunia usaha untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian guna mendukung transformasi ekonomi daerah. 

Ajakan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Lampung yang berlangsung di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Apindo merupakan mitra penting pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi, hilirisasi industri, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Provinsi Lampung.

Menurutnya, Lampung memiliki fondasi ekonomi yang kuat karena ditopang sektor pertanian yang telah menjadi penggerak utama perekonomian daerah selama ratusan tahun. 

Dengan luas lahan sekitar 3,5 juta hektare dan sebagian besar dimanfaatkan untuk sektor pertanian, Lampung menjadi salah satu daerah penghasil berbagai komoditas strategis nasional.

"Provinsi Lampung tumbuh dari sektor pertanian. Kita memiliki potensi besar mulai dari padi, jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, tebu hingga berbagai komoditas perkebunan lainnya. Potensi ini harus terus ditingkatkan melalui hilirisasi agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat," ujarnya.

Gubernur Mirza menjelaskan bahwa berbagai komoditas unggulan Lampung telah menarik minat investasi industri pengolahan. 

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan daerah ini menjadi pusat industri pengolahan pangan dan komoditas berbasis sumber daya alam di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Untuk mendukung hal tersebut, Gubernur Mirza menekankan bahwa Pemprov Lampung berkomitmen memberikan kemudahan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha.

Ia juga menyampaikan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional saat ini mulai bergeser menuju pendekatan bottom up economy yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 

Melalui kebijakan peningkatan harga komoditas pertanian, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan ekonomi desa, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat bawah.

"Kalau ekonomi desa tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi naik, dan pada akhirnya akan menciptakan pasar yang lebih besar bagi dunia usaha," katanya.

Gubernur Mirza menambahkan bahwa realisasi investasi di Lampung menunjukkan tren positif. 

Pada 2025, nilai investasi yang masuk ke Lampung mencapai sekitar Rp15 triliun dan ditargetkan meningkat menjadi Rp20 triliun pada tahun berikutnya. 

Sejumlah investasi baru di sektor energi dan industri pengolahan juga mulai masuk ke Provinsi Lampung.

Namun demikian, Gubernur Mirza mengingatkan bahwa peningkatan produktivitas sektor pertanian harus diimbangi dengan pertumbuhan industri hilir agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan yang dapat menekan harga komoditas petani.

Karena itu, ia mengajak Apindo Lampung untuk terus menjadi mitra pemerintah dalam menangkap peluang investasi sekaligus memperkuat hilirisasi produk-produk unggulan daerah.

"Ketika produktivitas meningkat tetapi hilirisasi tidak berkembang, harga akan jatuh. Karena itu peluang investasi harus kita tangkap bersama agar pertumbuhan ekonomi Lampung semakin kuat dan berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Apindo Lampung Ary Meizari Alfian menyampaikan bahwa Musprov ke-VIII tidak hanya menjadi forum pertanggungjawaban organisasi, tetapi juga momentum menyusun arah strategis dunia usaha Lampung lima tahun ke depan.

Ia memaparkan berbagai capaian organisasi selama masa kepengurusannya, antara lain penguatan advokasi ketenagakerjaan, pengembangan program UMKM Merdeka yang kemudian diadopsi menjadi program nasional Apindo, perluasan jejaring investasi, hingga penguatan kemitraan dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.

Menurut Ary, selama periode 2021–2026 Apindo Lampung telah melaksanakan lebih dari 200 kegiatan organisasi, membangun kemitraan dengan lebih dari 50 pemangku kepentingan strategis, serta merealisasikan lebih dari 90 persen program kerja yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa ke depan Apindo Lampung akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, pengembangan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.(*)

Read More

Gubernur Lampung Tekankan MBG sebagai Instrumen Pembangunan SDM dan Pemerataan Ekonomi

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).

Pengukuhan pengurus APPMBGI dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan dan berharap organisasi tersebut mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program MBG.

“Kepercayaan yang diberikan hari ini merupakan penghargaan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin APPMBGI dapat berperan aktif mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Lampung,” ujar Mirza.

Menurutnya, kualitas generasi muda menjadi faktor utama dalam menentukan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini merupakan investasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Mirza menjelaskan, Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan dan pendidikan anak-anak, program ini juga dirancang untuk mendorong pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa.

“Dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah dapat menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat. Program ini melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, BUMDes, hingga pemasok lokal sehingga manfaatnya dirasakan secara luas,” katanya.

Gubernur juga menyoroti kondisi Lampung yang masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya rendahnya tingkat konsumsi protein masyarakat, indeks pembangunan manusia (IPM) yang perlu ditingkatkan, serta angka kemiskinan yang masih menjadi perhatian.

Padahal, lanjutnya, Lampung merupakan salah satu daerah penghasil protein terbesar di Indonesia dengan komoditas unggulan seperti ayam, telur, ikan, dan jagung.

“Lampung adalah daerah penghasil protein, namun tingkat konsumsi protein masyarakat masih termasuk lima terbawah secara nasional. Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas SDM dan produktivitas masyarakat,” ungkapnya.

Karena itu, Mirza meminta seluruh pengelola dapur MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra kerja, serta pemasok bahan pangan menjalankan program dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa kualitas makanan, kebersihan dapur, transparansi pengelolaan anggaran, hingga pengawasan distribusi harus menjadi perhatian utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jalankan program ini dengan niat yang tulus. Anggap anak-anak penerima manfaat sebagai anak-anak kita sendiri. Jangan hanya berorientasi pada keuntungan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras menjelaskan bahwa APPMBGI hadir sebagai wadah kolaborasi nasional yang bertugas mendukung standarisasi pelaksanaan MBG dan mengawal implementasi kebijakan pemerintah.

Menurutnya, saat ini kepengurusan APPMBGI telah terbentuk di 38 provinsi dan sekitar 160 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. APPMBGI juga telah membangun MBG Command and Control Center untuk memantau pelaksanaan program secara real time, mulai dari aspek keamanan pangan, ketahanan pangan, hingga rantai pasok bahan baku.

Selain itu, APPMBGI telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog guna mendukung penyediaan kebutuhan pangan bagi dapur-dapur MBG di berbagai daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan pentingnya pengawasan dan pembenahan pelaksanaan program agar berjalan lebih profesional serta bebas dari berbagai persoalan yang dapat merugikan masyarakat.

Ia menekankan bahwa kasus-kasus seperti keracunan makanan maupun pelanggaran standar pelayanan tidak boleh terulang. Pengawasan terhadap kualitas makanan, pemenuhan standar gizi, serta tata kelola program harus dilakukan secara konsisten demi tercapainya tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis.

Dengan dukungan pemerintah daerah, APPMBGI, aparat pengawas, serta keterlibatan masyarakat, Program MBG diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas SDM sekaligus memperkuat perekonomian desa di Provinsi Lampung.

Read More

Pemprov Lampung Waspadai Fluktuasi Harga Pangan, Koordinasi Pengendalian Inflasi Diperkuat

Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung terus memantau dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) guna mengantisipasi volatilitas harga komoditas pokok. 

Langkah antisipatif ini diperkuat melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung, Liza Derni, dari Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (22/6/2026). 

Rakor yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri RI ini menyoroti tren kenaikan IPH di minggu ketiga Juni 2026 di sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga komoditas pangan utama seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah menjadi penyumbang utama terhadap perubahan IPH nasional. Selain itu, tren kenaikan harga beras medium dan premium turut menjadi catatan penting yang memerlukan atensi serius dari pemerintah daerah. 

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan perlunya kolaborasi intensif antara kepala daerah dan Bulog, terutama di kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. 

"Daerah dengan kenaikan IPH yang signifikan harus segera melakukan koordinasi antar-daerah melalui TPID untuk mencari solusi konkret. Bagi daerah penerima bantuan dari Kementerian Pertanian terkait gerakan menanam cabai, mohon dipastikan program tersebut berjalan tepat sasaran," tegas Tomsi Tohir. 

Menanggapi tantangan distribusi di wilayah Indonesia Timur, Kementerian Perdagangan didorong untuk memfasilitasi logistik bawang putih agar pasokan dapat langsung diarahkan ke hub seperti Makassar atau Balikpapan. Langkah ini diharapkan mampu menekan ongkos distribusi sehingga harga di tingkat masyarakat dapat lebih terjangkau. 

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan berbagai aksi strategis untuk stabilisasi harga pangan. Salah satunya adalah skema penyaluran komoditas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mengintegrasikan peternak lokal sebagai pemasok telur dan daging ayam ras. 

Upaya stabilisasi ini juga didukung dengan realisasi penyaluran beras SPHP yang hingga 20 Juni 2026 telah mencapai 359.000 ton, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang masif dilakukan di berbagai provinsi untuk menjaga aksesibilitas pangan bagi masyarakat. 

Pemerintah Provinsi Lampung sendiri berkomitmen untuk terus menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dengan kondisi riil di lapangan. Dengan sisa waktu satu minggu sebelum memasuki Juli, koordinasi lintas sektoral akan terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, khususnya komoditas yang mengalami fluktuasi harga cukup tinggi di wilayah Provinsi Lampung. (*)

Read More

Nobar Piala Dunia di PKOR Way Halim Disambut Antusias Warga*

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah daerah, serta masyarakat di PKOR Way Halim, Minggu (21/6/2026).

Acara nobar yang berlangsung meriah tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah, unsur Forkopimda, dan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Ratusan warga tampak antusias memadati area nobar untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia.

Kegiatan nobar ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyampaikan bahwa kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan.

"Sesuai arahan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan kegiatan nonton bareng (nobar) sebagai sarana hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat dalam menyaksikan ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia yang digelar setiap empat tahun sekali. Kegiatan nobar ini disiarkan melalui TVRI sehingga dapat dinikmati secara gratis oleh seluruh lapisan masyarakat," ucap Sekdaprov.

"TVRI sendiri memiliki nilai nostalgia bagi banyak masyarakat Indonesia. Saya pribadi masih ingat saat kecil sering menonton berbagai acara di TVRI karena dapat diakses secara gratis dan menjadi tontonan yang menyatukan keluarga maupun masyarakat," ujarnya.

Sekda juga berharap kegiatan nonton bareng (nobar) ini dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan tertib, sehingga masyarakat dapat menikmati setiap pertandingan Piala Dunia dengan suasana yang kondusif dan penuh kebersamaan. Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat melalui kehadiran pelaku UMKM yang berpartisipasi di kawasan PKOR Way Halim.

Kegiatan yang digelar dari kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan TVRI ini diharapkan dapat memberikan akses tontonan yang berkualitas kepada masyarakat dalam suasana yang meriah dan aman.

Selain menjadi ajang kebersamaan masyarakat dalam menyaksikan pertandingan Piala Dunia, kegiatan nonton bareng ini juga melibatkan sejumlah pelaku UMKM lokal yang memamerkan dan menjual berbagai produk unggulan. Partisipasi UMKM tersebut menjadi wujud dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi para pelaku usaha lokal.

Pemilihan lokasi di kawasan PKOR Way Halim dinilai tepat karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat kegiatan olahraga dan ruang publik yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai sarana rekreasi, olahraga, dan aktivitas masyarakat. 

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat hingga pertandingan berakhir, mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat Lampung terhadap ajang sepak bola dunia sekaligus semangat kebersamaan yang terus terpelihara di Provinsi Lampung. (*)

Read More