Wagub Jihan Apresiasi Kesiapan Kontingen Lampung Hadapi Jambore Nasional XII

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan silaturahmi Pimpinan Kontingen Daerah yang akan mengikuti Jambore Nasional Pramuka XII di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, pada 13–21 Agustus 2026.

Kunjungan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (2/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kontingen daerah yang akan mewakili Lampung pada ajang nasional tersebut.

Ia mengapresiasi kesiapan panitia dan kontingen yang dinilai telah melakukan berbagai persiapan lebih awal dibandingkan sejumlah daerah lain.

"Kami memberikan dukungan penuh kepada kontingen Lampung yang akan mengikuti Jambore Nasional XII. Saya mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan karena Lampung termasuk daerah yang bergerak cepat dan tidak terlambat dalam proses pendaftaran maupun persiapan keberangkatan," ujar Wagub Jihan.

Terhadap kekurangan kebutuhan yang masih belum terpenuhi, Wagub Jihan, berharap kekurangan tersebut dapat terpenuhi secepatnya sehingga persiapan Kontingen Daerah dapat berjalan dengan baik.

"Semoga kekurangan yang ada dapat segera terpenuhi sehingga seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan lancar, sehat, dan membawa nama baik Lampung," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung Budhi Darmawan menjelaskan bahwa persiapan keberangkatan sudah hampir mencapai 100 persen. Seluruh peserta dan pendamping juga telah terdaftar

Budhi menambahkan, pihaknya berencana menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan dan lembaga guna memperoleh dukungan terhadap persiapan keberangkatan kontingen Lampung.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Bidang 1 Ketua Pinkonda Jamnas XII Catur Agus Dewanto menyampaikan bahwa total peserta, pendamping, dan unsur pendukung yang telah terdata mencapai 589 orang.

Dengan jumlah peserta yang hampir mencapai 600 orang, kata dia, dukungan tim kesehatan, ambulans, serta tenaga medis menjadi kebutuhan penting selama proses keberangkatan dan pelaksanaan kegiatan.

"Terkait persiapan administrasi, Lampung termasuk daerah yang lebih awal menyelesaikan pendaftaran. Batas akhir pendaftaran pada 29 Mei 2026 dan Lampung telah menyelesaikannya sebelum tenggat waktu," jelasnya.

Untuk agenda keberangkatan, jelas Catur, pelepasan kontingen direncanakan pada 11 Agustus 2026 dan diharapkan dapat dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida). 

Kontingen Lampung dijadwalkan tiba di lokasi kegiatan pada 12 Agustus 2026, sementara pembukaan Jambore Nasional XII akan berlangsung pada 13 Agustus 2026 dan upacara resmi pada 14 Agustus 2026.

Dalam ajang pameran yang menjadi bagian dari kegiatan Jambore Nasional XII, Kontingen Lampung akan mempromosikan berbagai produk unggulan daerah serta potensi pariwisata khas Lampung.

Tema ketahanan pangan yang menjadi salah satu fokus kegiatan Jambore Nasional XII akan dimanfaatkan untuk menampilkan berbagai capaian dan potensi Lampung di sektor tersebut.

"Kami akan menampilkan produk unggulan dan potensi pariwisata Lampung serta memperkenalkan berbagai program dan keberhasilan daerah di bidang ketahanan pangan," ujarnya. (*)

Read More

Pemprov Lampung Beri Diskon Pajak Kendaraan hingga 25 Persen, Berlaku sampai 31 Agustus 2026

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meluncurkan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026 di Kantor Samsat Rajabasa, Bandarlampung, Selasa (2/6/2026).

Program keringanan pajak ini berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Wagub Jihan mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung dalam meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

"Program ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Lampung," ujar Jihan.

Dalam program tersebut, kendaraan yang memiliki tunggakan pajak satu hingga lima tahun hanya diwajibkan membayar PKB sebesar satu setengah tahun. Rinciannya, wajib pajak membayar pajak satu tahun berjalan dan 50 persen tunggakan yang dihitung berdasarkan nilai pajak tahun berjalan.

Selain itu, Pemprov Lampung juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak melalui skema diskon PKB sebesar 5 hingga 25 persen.

Diskon sebesar 5 persen diberikan kepada kendaraan yang taat membayar PKB. Kemudian diskon 15 persen diberikan kepada kendaraan yang selama empat tahun berturut-turut membayar PKB di wilayah Provinsi Lampung tanpa pernah menunggak.

Selanjutnya, diskon 20 persen diberikan kepada kendaraan yang selama empat tahun berturut-turut taat membayar PKB dan berusia di atas 10 tahun. Sementara diskon 25 persen diberikan kepada kendaraan yang selama empat tahun berturut-turut taat membayar PKB dan berusia lebih dari 15 tahun.

Pemprov Lampung juga memberikan insentif bagi kendaraan yang melakukan balik nama dan mutasi dalam daerah berupa diskon PKB tahun berjalan sebesar 25 persen untuk mobil dan 50 persen untuk sepeda motor.

Sementara itu, kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi Lampung akan memperoleh diskon sebesar 50 persen untuk pajak tahun pertama dan diskon 50 persen untuk pajak tahun kedua.

Dalam program ini, pemerintah juga memberikan pembebasan denda PKB serta pembebasan pajak progresif.

Jihan mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut selama periode yang telah ditetapkan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 ini. Kesempatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya sekaligus mendukung pembangunan daerah," katanya.

Menurut Jihan, Provinsi Lampung memiliki potensi sebanyak 751.361 unit kendaraan roda dua dan roda empat yang masih menunggak pajak selama satu hingga lima tahun.

Jihan menyampaikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan di seluruh Samsat Induk dan Samsat Drive Thru untuk keperluan perpanjangan STNK dan penggantian pelat nomor kendaraan.

Sementara bagi wajib pajak yang hanya melakukan pembayaran PKB tahunan tanpa perpanjangan STNK, pembayaran dapat dilakukan melalui Samsat Mall, Samsat Keliling, Samsat Desa, Samsat Kontainer, maupun secara daring melalui aplikasi e-Signal dan e-Samdes.

Ia berharap program keringanan pajak tersebut dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

"Kami optimistis program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Lampung Amaluddin Salam menjelaskan bahwa saat masyarakat membayar PKB, secara otomatis juga membayarkan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan turut memberikan kepastian perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui program Jasa Raharja.

"Kami mengapresiasi seluruh wajib pajak yang selama ini konsisten memenuhi kewajibannya. Pembayaran pajak kendaraan yang disertai pembayaran SWDKLLJ memberikan kepastian jaminan perlindungan bagi para korban kecelakaan lalu lintas," ujar Amaluddin.(*)

Read More

Sekdaprov Marindo: E-Reviu Percepat Pengawasan dan Tingkatkan Kualitas Perencanaan Daerah

Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan menghadirkan Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Ihsan Dirgahayu beserta jajaran. Hadir juga Inspektur Provinsi Lampung Bayana, serta tim reviu RKPD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan dan efektivitas pelaksanaan reviu guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berbasis digital.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya transformasi digital pengawasan daerah melalui pemanfaatan aplikasi E-Reviu dalam pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa agenda tersebut memiliki arti strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Marindo, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel terus meningkat sehingga pola pengawasan pemerintah juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi E-Reviu bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital, melainkan menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih tertib, terukur, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penerapan E-Reviu akan memberikan banyak manfaat, di antaranya mempercepat proses reviu dokumen RKPD dan dokumen keuangan daerah, meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian, mempermudah koordinasi antar perangkat daerah, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah,” kata Marindo.

Ia menekankan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Oleh karena itu, kualitas dokumen yang disusun harus benar-benar dijaga agar program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.

Marindo juga mengingatkan bahwa transformasi digital dalam pengawasan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar aplikasi yang digunakan dapat berjalan optimal.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalisme, serta mendorong pola pembinaan yang solutif dan konstruktif.

Selain itu, Marindo meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung memperkuat komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Setiap rekomendasi yang disampaikan harus ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangun kesamaan persepsi, penguatan kapasitas aparatur pengawasan, serta peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung digitalisasi pengawasan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (*)

Read More

Gubernur Lampung Minta BPKAD Tuntaskan Penyaluran Gaji ke-13 ASN Mulai 2 Juni 2026

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan penyaluran gaji ketiga belas bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat dilakukan mulai 2 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat ditemui awak media usai shalat ied Idul Adha 1447 H, Rabu (27/05/2026).

Penyaluran gaji ketiga belas ini mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Lampung.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung untuk mempersiapkan proses penyaluran secara matang, mulai dari perhitungan kebutuhan anggaran hingga pengaturan manajemen kas daerah agar pembayaran berjalan tepat waktu.

Kebijakan itu disiapkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang tahun ajaran baru.

Penyaluran gaji ketiga belas dinilai penting karena dapat membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah.

Gubernur menilai pemberian gaji ketiga belas tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kinerja aparatur, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang dapat mendorong konsumsi masyarakat.

Melalui penyaluran tersebut, pemerintah berharap PNS dan PPPK dapat merasakan manfaat nyata, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kebahagiaan keluarga. Pemerintah juga berharap kebijakan itu dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN dalam menjalankan pelayanan publik dan tugas pemerintahan.

Adapun dasar hukum penyaluran gaji ketiga belas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2026 meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026.

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/881/OTDA tanggal 9 Maret 2026 tentang Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026.

Read More

Iduladha 1447 H, Gubernur Mirza Ajak Warga Lampung Perkuat Kepedulian dan Gotong Royong

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah sebagai momentum spiritual dalam memperkuat nilai pengorbanan, keikhlasan, serta solidaritas sosial. Semangat gotong royong ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi di Bumi Ruwa Jurai.

​Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat melaksanakan ibadah salat Iduladha 1447 Hijriah bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung di Masjid Raya Al-Bakrie, pada Rabu (27/5/2026).

​Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya memetik teladan mulia dari kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. 

"Dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail Alaihissalam, kita mengambil pelajaran tentang arti pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan dalam menjalankan proses keimanan hingga melahirkan keberkahan dan kemuliaan," ujarnya.

​Gubernur menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan secara nyata guna menjaga persatuan dan mendorong kemajuan daerah. Sinergisitas yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sejauh ini telah membuahkan hasil positif terhadap ketahanan ekonomi makro dan iklim keamanan yang kondusif di Provinsi Lampung.

​Terkait program kerja daerah, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat, meliputi sektor infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan optimal, serta penguatan sektor pertanian.

​"Pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok dalam kondisi aman dan terkendali. Alhamdulillah, kondisi ekonomi Lampung kita dapat dijaga dengan baik," jelas Gubernur.

​Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Lampung turut menyampaikan rasa syukur atas perhatian Pemerintah Pusat. Pada hari raya kurban tahun ini, Provinsi Lampung menerima bantuan kemasyarakatan berupa 16 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dialokasikan secara merata untuk 15 kabupaten/kota dan Provinsi. Bantuan ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan dan membawa maslahat bagi masyarakat luas.

​Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk menyempatkan doa bersama bagi keselamatan warga Lampung dan Indonesia yang tengah melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

​"Semoga seluruh jemaah haji asal Lampung dan seluruh jemaah haji Indonesia, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan, kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, serta kembali ke tanah air sebagai haji dan hajah yang mabrur dan mabruroh," pungkasnya.

​Ibadah salat Iduladha di Masjid Raya Al-Bakrie ini berlangsung dengan khidmat dan turut dihadiri oleh Sekdaprov Lampung, kepala instansi vertikal, jajaran pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, pengurus MUI Lampung, serta ribuan masyarakat. 

Usai melaksanakan salat Idul adha 1447 Hijriah, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal secara simbolis menyerahkan bantuan kemasyarakatan hewan kurban berupa satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia.

Sapi kurban bantuan Presiden tersebut memiliki bobot yang cukup besar, yakni mencapai 1 ton 150 kilogram, dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak di sekitar kawasan Masjid Raya Al-Bakrie.

"Saya mewakili, menyerahkan sapi (bantuan) presiden untuk diserahkan kepada Masjid Al-Bakrie untuk dikorbankan, lalu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," ungkap Gubernur. 

Read More

Warisan Leluhur Abung di Ujung Ancaman, Tokoh Adat Desak Pemprov Selamatkan Situs Canguk Gattcak

Lampura -  Situs Makam nenek moyang Orang Lampung Abung, Canguk Gattcak di Desa Skipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara terancam hilang.

 

Sejumlah tokoh Adat di Lampung Utara meminta perhatian serius Pemprov Lampung, khususnya Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Sekdaprov Marindo Kurniawan untuk meyelamatkan situs yang sangat bersejarah ini.

 

“ Kami minta kepada Pak Gubernur Lampung, Kiyai Mirza dan Sekdaprov Adin Marindo untuk menyelamatkan Situs Cangguk Gatcak ini,” Kata Tokoh Adat Desa Cahaya Negeri, Abung Barat, Purnia Patikratun, Gelar Suttan Guru Adat Kepada Pikiran Lampung, Selasa (26/5/2026).

 

Sebab, menurut Suttan Guru Adat, Situs Cangguk Gattacak itu harus segera diselamatkan. Karena, merupakan peninggalan sejarah, terutama peradapan suku Lampung.

 

“ Di Lampung ini tidak banyak situs sejarah, maka situs Cangguk Gattcak ini harus diselmatkan segera. Kami meminta dengan sangat bantuan pak Gubernur dan pak sekda untuk menyelamatkan situs warisan sejarah ini,”tegasnya.

 

Selain itu kata Purnia, masyarakat adat Lampung Utara yang terdiri dari 9 Marga Suku Lampung Abung, Sungkai dan Megow Pak, mempertanyakan kejelasan luasan lahan cagar budaya situs Canguk Gaccak, di Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung ini.

 

Advertisement

“Kami mempertanyakan jika cagar budaya tersebut sudah sah di SK-kan, berapa luasan lahan cagar budaya tersebut,” ujarnya.

 

Suttan Guru Adat menyebutkan kejelasan luasan lahan cagar budaya situs Canguk Gaccak sangat penting bagi masyarakat adat Lampung Utara, khususnya bagi 9 Marga Abung, Sungkai dan Megow Pak.

 

Sebab, dengan adanya kejelasan luasan lahan dan surat keputusan tentang keberadaan cagar budaya tersebut, maka masyarakat adat Lampung Utara sudah bisa lebih leluasa merawat dan menjaga warisan tersebut.

 

Selain itu, keberadaan cagar budaya tidak sembarang digunakan dan dimanfaatkan oleh individu. Karena jika tidak dijaga dikhawatirkan cagar budaya tersebut dapat hilang dan merugikan generasi penerus masyarakat adat Lampung Utara.

 

“Kami ingin tahu berapa luas lahan cagar budaya tersebut jangan hanya dua makam itu saja. Karena itu situs kuno peninggalan nenek moyang masyarakat adat Lampung Utara,” pungkasnya.

 

Sementara seperti dikutip dari laman web hello indonesia, Benda cagar budaya nasional berupa dolmen dan menhir Situs Canguk Gaccak hilang dari dekat Sungai (Way) Abung, Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

 

Situs yang telah terdaftar di Dinas dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu berupa kawasan situs megalitik yang terdiri dari lima dolmen, batu melingkar (stone enclouser), enam menhir, serta batu datar hilang.

 

Arkeolog Oki Laksito yang meninjau warisan megalitik jejak awal keberadaan masyarakat Lampung itu langsung terduduk sambil memegang satu dolmen sisa yang sudah tidak berada di komplek situs megalitik sebelumnya, pada Senin, (9/12/2024).

 

Dia bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) lainnya butuh beberapa menit untuk kembali menerima kenyataan pahit tak berbekasnya Situs Megalitik Canguk Gaccak yang telah menjadi warisan benda cagar budaya Indonesia.

 

Menurut Oki Laksito, Situs Megalitik Canguk Gaccak merupakan bukti bahwa nenek moyang masyarakat Lampung sudah memiliki peradaban tinggi sejak prasejarah.

 

Dalam satu kawasan tersebut, selain ada komplek situs megalitik Canguk Gaccak, ada komplek makam.

 

1. Makam bagian atas terdiri dari Puyang Nuban, Puyang Minak Maju Lemaweng, Puyang Minak Munggah Dabung.

 

2. Makam bagian bawah terdiri dari Tambak Minak Riyo Begeduh, Minak Trio Diso, Minak Penatih Tuho/Minak Rajo Dunio.

 

3. Makam di bawah tambak adalah Unyi/Nunyi.

 

“Komplek makam itu masih aman,” kata Arkeolog I Made Giri Gunadi yang ikut survei terkait rencana pemeringkatan benda cagar budaya mulai tingkat kabupaten, provinsi, hingga Indonesia sesuai UU No. 11 Tahun 2010.

Read More

FORPROV I 2026 Diluncurkan, KORMI Kabupaten/Kota se-Lampung Dilantik

Bandar Lampung — Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (FORPROV) I Tahun 2026 resmi diluncurkan dalam sebuah acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Bandar Lampung, Minggu (24/5/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Peluncuran FORPROV I 2026 menjadi momentum penting dalam mendorong pengembangan olahraga masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antar daerah dalam membangun budaya hidup sehat dan aktif di tengah masyarakat Lampung.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat daerah dan tokoh olahraga, di antaranya Ketua Umum KORMI Nasional, Ketua Umum KORMI Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, pejabat administrator dari Bappeda, BPKAD, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta para undangan lainnya.

Ketua Umum KORMI Lampung, Ansori Djhausal, menyampaikan bahwa FORPROV I Tahun 2026 diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga rekreasi dan tradisional.

Selain itu, ajang ini juga diharapkan mampu mempererat kebersamaan antar komunitas olahraga masyarakat di Provinsi Lampung.

“FORPROV bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat persatuan, memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga, serta membangun pola hidup sehat di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penyelenggaraan FORPROV juga memiliki dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Berbagai kegiatan olahraga masyarakat yang melibatkan peserta dan pengunjung dari berbagai kabupaten/kota diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pada kesempatan yang sama, pelantikan pengurus KORMI Kabupaten/Kota se-Lampung menjadi langkah strategis dalam memperkuat organisasi olahraga masyarakat hingga tingkat daerah. Dengan kepengurusan baru tersebut, diharapkan pembinaan olahraga masyarakat dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan FORPROV I Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung bersama KORMI berharap olahraga masyarakat semakin berkembang dan menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Lampung, sekaligus melahirkan berbagai komunitas olahraga yang aktif, kreatif, dan berdaya saing.

Read More

Pelantikan GAPENBI Lampung Perkuat Program MBG dan Dorong Ekonomi Desa

Bandar Lampung — Dewan Pengurus Wilayah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Lampung resmi dilantik pada Selasa (19/5/2025) di Hotel Radisson Lampung.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus ajang konsolidasi para mitra dapur di Provinsi Lampung.

Acara pelantikan dihadiri Ketua Umum DPP GAPEMBI H. Alven Stony, S.I.P., Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta para pelaku usaha mitra dapur program MBG.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP GAPEMBI H. Alven Stony menegaskan bahwa keberadaan mitra dapur MBG bukan untuk mencari keuntungan instan, melainkan bentuk dukungan nyata terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, masih banyak informasi yang keliru dan berkembang di media sosial terkait program MBG maupun keberadaan mitra SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Ia menekankan bahwa pembangunan dapur dilakukan melalui investasi mandiri para mitra, bukan menggunakan dana APBN.

“Bayangkan Rp30 ribu per dapur dikali ribuan unit, ini perputaran ekonomi yang sangat besar. Tetapi masyarakat harus tahu, pembangunan dapur itu bukan memakai dana APBN. Mitra berinvestasi sendiri dan sampai hari ini banyak yang bahkan belum balik modal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, para pemilik dapur justru menghadapi tantangan besar dalam menjalankan operasional, mulai dari pemenuhan standar fasilitas, pengelolaan makanan, hingga menjaga kualitas pelayanan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.

Karena itu, pihaknya meminta dukungan pemerintah daerah, legislatif, hingga seluruh elemen masyarakat untuk membantu meluruskan berbagai informasi negatif yang dinilai menyudutkan program MBG.

“Kami ingin menjaga stabilitas informasi agar masyarakat tidak termakan isu yang menyesatkan. Jangan sampai program mulia untuk anak bangsa ini terganggu karena informasi yang digoreng di media sosial,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan dukungannya terhadap program MBG yang dinilai mampu menjadi motor pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga ke desa-desa.

Menurutnya, kehadiran dapur MBG akan menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, hingga koperasi desa.

“Uang langsung mengalir ke desa. Kalau ada dapur MBG di daerah penghasil jagung dan ayam, maka hasil pertanian dan peternakan masyarakat bisa langsung terserap. Ini menjadi alat pemerataan pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, keberhasilan program MBG membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi mitra seperti GAPEMBI.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPW GAPEMBI Lampung M. Musli menjelaskan bahwa organisasinya berfokus pada peningkatan profesionalitas mitra dapur, baik dari sisi fasilitas maupun manajemen pengolahan makanan.

“Kami ingin memastikan dapur-dapur mitra memiliki standar yang baik, termasuk sertifikasi keamanan pangan dan sanitasi. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa,” ujarnya.

Saat ini, GAPEMBI Lampung telah terbentuk di 13 kabupaten/kota dengan ratusan anggota yang merupakan pemilik dapur MBG aktif. Ke depan, organisasi tersebut juga akan mendorong kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih guna memperkuat ekonomi berbasis pedesaan.

Pelantikan pengurus GAPEMBI Lampung diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Read More

Pemprov dan DPRD Lampung Perkuat Pengembangan Wisata Terpadu Demi Tingkatkan Daya Saing Daerah

BANDAR LAMPUNG — Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan melalui Pembentukan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung, Selasa, (12/5/2026)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.T., kepala daerah kabupaten/kota, serta perangkat daerah terkait se-Provinsi Lampung.

Rakor tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sepanjang tahun 2025, sektor pariwisata Provinsi Lampung mencatat sekitar 27 juta kunjungan wisatawan dengan kontribusi mencapai sekitar 10 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Capaian tersebut menjadi dasar penguatan pengembangan destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menyampaikan bahwa Provinsi Lampung perlu bertransformasi dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu fokus utama mesin pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Gubernur, potensi pariwisata Lampung yang besar harus didukung melalui pengembangan yang terintegrasi, peningkatan kualitas destinasi, serta penguatan investasi dan konektivitas antarwilayah wisata guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., mendukung langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pengembangan sektor pariwisata daerah melalui pembentukan Kawasan Wisata Terpadu yang diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menilai pembentukan Kawasan Wisata Terpadu menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang terhubung antarwilayah dan mampu meningkatkan daya saing pariwisata daerah.

Selain itu, sejumlah tantangan pengembangan pariwisata turut menjadi perhatian, di antaranya masih relatif pendeknya lama tinggal wisatawan, terbatasnya variasi pengalaman wisata, serta infrastruktur kawasan wisata yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan berbagai langkah strategis mulai dari peningkatan konektivitas destinasi wisata, penguatan infrastruktur penunjang, peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, hingga penetapan kawasan khusus pariwisata.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, pemberian insentif investasi, serta penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung iklim investasi pariwisata di Provinsi Lampung.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, pengembangan Kawasan Wisata Terpadu diharapkan mampu meningkatkan daya saing pariwisata Lampung secara berkelanjutan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

Read More

Sulpakar Tegaskan Tak Ada Perbedaan Disiplin bagi ASN di Lingkungan Pemprov Lampung

Bandar Lampung — Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar, menegaskan pentingnya disiplin, kebersamaan, dan keteladanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Mingguan di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Senin (18/5/2026).

Dalam amanatnya, Sulpakar menekankan bahwa pelaksanaan apel bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dalam membangun budaya disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas antar aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

“Apel bukan hanya menggugurkan kewajiban seremonial, tetapi memiliki banyak makna dan hikmah dalam membangun disiplin serta kebersamaan aparatur,” ujar Sulpakar.

Ia meminta seluruh ASN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga pelaksana, agar mengikuti apel dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk komitmen terhadap disiplin pegawai negeri.

Menurutnya, disiplin ASN mencerminkan wajah pelayanan Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat. Karena itu, seluruh aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diminta untuk senantiasa memberikan teladan yang baik, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.

“ASN dan PPPK harus menjadi contoh yang baik. Disiplin dalam mengikuti apel menjadi bagian dari keteladanan aparatur pemerintah,” tegasnya.

Sulpakar juga menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan maupun kedudukan dalam penerapan disiplin ASN. Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diwajibkan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia pun meminta para pejabat pimpinan tinggi pratama untuk menjadi teladan bagi pejabat administrator, pengawas, serta seluruh pegawai di masing-masing perangkat daerah.

“Pejabat harus menjadi contoh bagi bawahannya. Kebersamaan dan disiplin inilah yang akan memperkuat kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung,” katanya.

Melalui penguatan disiplin dan budaya kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat mewujudkan aparatur yang profesional, solid, berintegritas, dan semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Read More

Pemprov Lampung Gelontorkan Rp125 Miliar untuk Jaga Kepesertaan JKN 2026

Bandarlampung ----- Pemerintah Provinsi Lampung memastikan komitmennya menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui dukungan anggaran BPJS Kesehatan senilai Rp125 miliar pada 2026. 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) agar cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Lampung tetap terjaga.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (18/5/2026).

“Pemerintah Provinsi Lampung di dalam penyusunan APBD selalu taat dengan mengalokasikan anggaran. Dari pajak rokok, 37,5 persen dialokasikan untuk PBI atau hampir Rp85 miliar,” ujarnya.

Selain PBI, Pemprov Lampung juga mengalokasikan sekitar Rp40 miliar untuk PBPU pemerintah daerah. 

Anggaran itu ditujukan membantu masyarakat yang belum tercakup dalam skema PBI nasional.

Marindo berpendapat pembiayaan jaminan kesehatan di Lampung tidak hanya ditanggung pemerintah provinsi, melainkan juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota. 

Karena itu, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat Lampung tetap memiliki akses layanan kesehatan.

Marindo mengatakan bahwa dukungan pembiayaan tersebut menjadi pelengkap bagi kabupaten/kota yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan kepesertaan JKN di wilayah masing-masing.

“Di 15 kabupaten/kota ini sudah ada dukungan masing-masing. Tinggal bagaimana provinsi meng-cover kabupaten/kota yang belum,” ujarnya.

Selain pembiayaan, Marindo juga menyoroti persoalan peserta PBI JKN yang dinonaktifkan akibat kendala administrasi maupun tunggakan iuran.

Ia meminta BPJS Kesehatan tidak langsung memutus status kepesertaan tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

“Kita minta BPJS memastikan ada warning terlebih dahulu ketika ada data kepesertaan yang tidak aktif akibat premi belum dibayar. Jangan buru-buru diputus,” harapnya.

Marindo menilai pemberian peringatan penting agar pemerintah daerah maupun peserta mandiri memiliki waktu untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran sehingga layanan kesehatan tetap dapat diakses masyarakat.

Pemprov Lampung, lanjut Marindo, telah menyiapkan skenario darurat melalui RSUD Abdul Moeloek untuk menangani pasien yang mengalami kendala administrasi BPJS, meski mekanisme itu hanya digunakan dalam kondisi tertentu.

Sementara itu, Asisten Deputi Kewilayahan III BPJS Kesehatan Fauzi Lukman mengatakan forum tersebut membahas dua isu utama, yakni peningkatan cakupan kepesertaan dan penguatan layanan fasilitas kesehatan.

“Kita bersama mengejar UHC, baik dari sisi cakupan kepesertaan maupun peserta aktif,” ujarnya.

Ia menyebut cakupan kepesertaan JKN di Lampung saat ini telah mencapai sekitar 96 persen, namun tingkat peserta aktif masih berada di kisaran 70 persen dan mayoritas peserta berasal dari segmen PBI Jaminan Kesehatan.

Fauzi mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut juga dibahas rencana reaktivasi peserta PBI yang nonaktif. 

Lanjutnya, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah akan melakukan pendataan ulang untuk memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran.

“Tentu harapan kita proses reaktivasi terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

Selain persoalan kepesertaan, BPJS Kesehatan juga menyoroti kebutuhan peningkatan layanan di fasilitas kesehatan, antara lain penambahan dokter umum, perawat bersertifikat hemodialisa, serta tempat tidur kelas III di rumah sakit.(*)

Read More

Pemprov Lampung Gandeng OJK Perkuat Pembiayaan Pembangunan Melalui Obligasi Daerah

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif guna mempercepat pembangunan serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Sosialisasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah bagi pemerintah daerah se-Sumatera Bagian Selatan yang berlangsung di Grand Mercure Lampung, Senin (18/5/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan baru.

“Ketika kita berbicara tentang masa depan pembangunan daerah, kita berbicara tentang bagaimana daerah harus lebih berani berpikir maju, lebih mandiri, dan lebih inovatif. Karena itu, diperlukan instrumen pembiayaan baru yang mampu mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Mirza, obligasi daerah dan sukuk daerah merupakan solusi strategis yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat struktur pembiayaan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Ia mengungkapkan bahwa Lampung saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera dan menjadi salah satu daerah terbaik di sektor primer. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kemampuan fiskal daerah yang masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan retribusi daerah.

“Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi, sementara kemampuan fiskal kita masih terbatas,” katanya.

Gubernur Mirza juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam di Lampung. Ia menilai banyak komoditas unggulan seperti kopi dan gabah masih dijual dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah, sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati pihak luar.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya capital outflow yang berdampak pada belum optimalnya sektor primer sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat daerah.

Karena itu, ia menekankan pentingnya hilirisasi industri agar Lampung mampu mengolah komoditas unggulan secara mandiri dan mempertahankan nilai tambah ekonomi di daerah.

“Obligasi daerah dan sukuk daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki sumber pembiayaan alternatif untuk membangun proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang,” tegasnya.

Mirza menambahkan, keberhasilan penerbitan obligasi dan sukuk daerah membutuhkan kesiapan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kualitas perencanaan, serta tata kelola yang transparan dan profesional.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, OJK, pelaku pasar keuangan, investor, hingga akademisi untuk membangun sinergi bersama.

“Saya percaya apabila kolaborasi ini berjalan baik, Lampung dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan obligasi daerah dan sukuk daerah di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam mendorong alternatif pembiayaan pembangunan daerah melalui obligasi dan sukuk.

Ia menilai Sumatera Bagian Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor penerbitan obligasi daerah di Indonesia, terlebih dengan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki, termasuk Pelabuhan Panjang dan sektor ekspor kopi Lampung.

Menurut Arifin, penerbitan obligasi daerah dapat membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi secara langsung.

“Penerbitan obligasi daerah sebenarnya tidak rumit. Yang penting adalah mekanisme yang sederhana, efektif, dan mudah diterapkan,” katanya.

Ia juga mencontohkan keberhasilan sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Singapura dalam membangun daerah melalui skema obligasi daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat.

“Dengan sinergi yang baik, kita dapat menghadirkan sumber pembiayaan baru yang dikelola secara profesional dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Read More

Pemprov Lampung Sambut Baik Kolaborasi Nasyiatul Aisyiyah Dalam Mendukung Berbagai Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyambut baik kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Nasyiatul Aisyiyah dalam mendukung berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan saat menerima kunjungan kerja Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Provinsi Lampung di ruang kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Rabu (13/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Jihan mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan Nasyiatul Aisyiyah karena dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

"Kami sangat mengapresiasi program-program yang selama ini telah dilakukan Nasyiatul Aisyiyah. Kehadirannya nyata di tengah masyarakat, terutama dalam mendampingi perempuan dan anak," ujar Jihan.

Ia menilai organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menjangkau berbagai persoalan sosial hingga ke tingkat akar rumput. 

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan program pembangunan sosial kemasyarakatan.

"Kami bangga ada organisasi perempuan yang konsisten bergerak dan hadir di tengah masyarakat. Pemerintah tentu memiliki keterbatasan, sehingga kami membutuhkan tangan-tangan kolaboratif untuk menjangkau sudut-sudut masyarakat yang belum sepenuhnya tersentuh," katanya.

Jihan juga membuka peluang agar Nasyiatul Aisyiyah terlibat dalam berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak sesuai visi dan misi daerah.

Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait berbagai persoalan sosial, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pernikahan dini, hingga angka putus sekolah.

"Isu-isu seperti TPPO, pernikahan dini, dan putus sekolah membutuhkan perhatian bersama. Kami berharap Nasyiatul Aisyiyah dapat membantu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan dan tidak menikah sebelum siap secara usia maupun mental," ungkapnya.

Selain itu, Jihan mendorong kolaborasi di bidang kesehatan melalui edukasi kesiapan pernikahan dan kesehatan reproduksi sebagai upaya mencegah pernikahan usia dini. 

Menurutnya, pemahaman yang baik sejak awal penting untuk menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Ia turut menyoroti pentingnya penguatan perlindungan anak melalui program Gerakan Anak Berani Bilang Tidak (Gebrak).

"Kami ingin anak-anak di Lampung tumbuh dengan aman, berani melindungi diri, serta memiliki masa depan yang baik," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Jihan turut menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Muktamar XV Nasyiatul Aisyiyah Tahun 2026 yang akan digelar di Surakarta, Jawa Tengah, pada 6–8 Agustus 2026.

Ia berharap agenda nasional tersebut dapat semakin memperkuat kontribusi Nasyiatul Aisyiyah dalam pembangunan perempuan dan generasi muda di Indonesia.(*)

Read More

Wagub Jihan Nurlela Pimpin Rakor Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis

BANDARLAMPUNG --- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Mesuji secara virtual dari ruang kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Rabu (13/05/2026).

Rapat ini merupakan tindak lanjut evaluasi mingguan Pemerintah Provinsi Lampung dalam percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) di kabupaten/kota, dengan fokus pembahasan secara khusus terhadap kondisi dan penanganan TBC di Mesuji.

Dalam arahannya, Jihan menegaskan bahwa penanganan TBC harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, pemerintah desa, hingga organisasi kemasyarakatan.

Ia menyampaikan, eliminasi TBC menjadi bagian dari program prioritas nasional Presiden RI, termasuk target penurunan kasus TBC sebesar 50 persen dalam lima tahun dan eliminasi TBC pada 2030.

“Penanganan TBC tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua instrumen yang kita miliki harus dioptimalkan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik swasta, kader TBC, maupun desa siaga TBC,” ujar Jihan. 

Jihan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mesuji yang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026–2030 serta membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis. Ia juga mengapresiasi keberadaan 81 kader TBC yang tersebar di seluruh kecamatan di Mesuji.

Berdasarkan paparan Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, capaian notifikasi kasus TBC hingga April 2026 baru mencapai sekitar 22 persen, sementara target sebesar 30 persen. Selain itu, cakupan investigasi kontak dan terapi pencegahan TBC juga masih perlu ditingkatkan. 

Meski demikian, tingkat keberhasilan pengobatan atau treatment success rate di Kabupaten Mesuji telah mencapai di atas 90 persen. 

Jihan menilai capaian keberhasilan pengobatan yang tinggi harus diimbangi dengan peningkatan penemuan kasus secara aktif agar eliminasi TBC dapat berjalan optimal.

“Kalau capaian notifikasi kasus dan penemuan terduga TBC masih rendah, artinya kemungkinan masih banyak sumber penularan yang belum ditemukan. Karena itu, screening harus lebih masif dan agresif,” katanya. 

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Mesuji memberikan dukungan anggaran khusus untuk program penanggulangan TBC, meskipun saat ini terdapat efisiensi anggaran daerah.

Menurutnya, dukungan pembiayaan tetap diperlukan untuk memperkuat penemuan kasus aktif, investigasi kontak, pemberdayaan kader, hingga penguatan desa siaga TBC.

Selain itu, Jihan mendorong optimalisasi pemanfaatan alat Tes Cepat Molekuler (TCM), penguatan pelaporan kasus oleh klinik dan rumah sakit swasta, serta pelaksanaan screening door to door berbasis wilayah risiko tinggi. 

Pemprov Lampung juga tengah mengusulkan bantuan mobile X-ray kepada Kementerian Kesehatan untuk mendukung percepatan deteksi kasus TBC di kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Mesuji.

Jihan berharap seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi dan melakukan monitoring rutin agar target eliminasi TBC di Provinsi Lampung dapat tercapai sesuai target nasional. (*)

Read More

Wagub Jihan Nurlela Terima Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia Provinsi Lampung

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima pengurus DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Rabu (13/5/2026).

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kehadiran Gapembi sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

Wagub Jihan menegaskan bahwa keberadaan Gapembi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam pembinaan serta penataan administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khususnya terkait pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan.

“Kami Pemerintah Provinsi Lampung tentu sangat berterima kasih dengan adanya Gapembi ini, bukan hanya membantu pembinaan SPPG tetapi juga merapikan administrasi yang menjadi tanggung jawab daerah,” ujarnya.

Ia menyoroti masih rendahnya jumlah dapur SPPG di Lampung yang telah melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan standar operasional dapur MBG.

Wagub Jihan mengatakan pemerintah provinsi sebenarnya telah memiliki fasilitas laboratorium kesehatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pengurusan SLHS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Karena itu, ia meminta Gapembi turut membantu melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola dapur.

“Nanti kami minta bantuan Gapembi untuk mem-follow up dapur-dapur SPPG yang belum melengkapi administrasi aturan tersebut, karena itu terus menjadi perhatian BGN dan juga menjadi tugas kami di daerah,” harapnya.

Selain itu, Wagub Jihan menilai kedekatan Gapembi Lampung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjadi peluang positif bagi daerah dalam memperkuat pelaksanaan program MBG serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ia juga berharap Gapembi dapat menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan pengelola dapur SPPG, termasuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan.

“Saya harap Gapembi bisa menjadi mediasi kami dengan para penyelenggara dapur SPPG. Semoga seluruh dapur di Lampung nantinya bisa memiliki grading yang baik dan memenuhi seluruh standar yang ditetapkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPW Gapembi Lampung H. M. Muslih menjelaskan bahwa Gapembi merupakan organisasi pengusaha dapur MBG yang telah terbentuk di 28 provinsi dan menjadi salah satu organisasi yang diakui serta memiliki kedekatan koordinasi dengan BGN.

Ia melaporkan bahwa Gapembi Lampung saat ini telah menghimpun sekitar 387 dapur dari total lebih dari 1.200 dapur MBG yang terdaftar di Lampung. 

Ia menyebut organisasi tersebut juga fokus pada peningkatan kualitas fisik dapur, manajemen pengelolaan, keamanan pangan, hingga pendampingan bagi dapur yang mengalami kendala administrasi.

“Kami ingin dapur-dapur yang berada di bawah Gapembi memiliki standar yang baik, baik dari sisi fisik maupun manajemen pengelolaan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa setelah pelantikan, Gapembi Lampung akan fokus pada penguatan sertifikasi keamanan pangan, HACCP, pengelolaan limbah, hingga peningkatan kualitas operasional dapur MBG.

Muslih berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus mendukung keberadaan Gapembi sebagai mitra strategis dalam menyukseskan program prioritas nasional MBG di Provinsi Lampung.(*)

Read More

Wagub Jihan Nurlela Minta Program Kesejahteraan Sosial Lebih Kreatif,

BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya strategi kreatif dan sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung, yang berlangsung di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (13/5/2026).

Rakerda tersebut mengusung tema "Strategi Kreatif dan Sinergi LKKS dalam Optimalisasi Program Kesejahteraan Sosial”.

Wagub Jihan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung mengatakan rapat kerja merupakan langkah strategis yang wajib dilakukan organisasi guna menyusun dan mengeksekusi program kerja secara terarah.

“Ini merupakan rapat kerja pertama sejak dilantik hampir satu tahun lalu. Artinya, setelah ini kita harus bergerak lebih cepat. Walaupun sebelumnya sudah ada agenda dan program yang berjalan, rapat kerja tetap penting untuk mengeksekusi program di setiap bidang,” ujarnya.

Menurut Wagub Jihan, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan sosial yang dihadapi saat ini. Ia menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan inovasi, kolaborasi, dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

Melalui tema tersebut, Wagub Jihan berharap seluruh anggota LKKS mampu menghadirkan strategi yang kreatif dan adaptif agar program kesejahteraan sosial tetap berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

Lanjut, Wagub Jihan menjelaskan, LKKS merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Saat ini terdapat 228 lembaga kesejahteraan sosial yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

“Jumlah ini merupakan kekuatan besar yang harus kita perkuat dari Ruterbatas ini,” jelasnya.

Wagub Jihan berharap LKKS dapat menjadi ujung tombak pelayanan sosial di daerah masing-masing sekaligus memperkuat semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial di Provinsi Lampung.

"Karena itu, penyusunan program kerja LKKS tahun ini diminta lebih terarah, terukur, serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat yang paling membutuhkan," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus mendorong pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sejumlah program strategis, di antaranya penguatan ekonomi desa, hilirisasi potensi desa, dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.

"Dalam konteks tersebut, LKKS diharapkan mampu menghadirkan program yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam pemberdayaan masyarakat rentan, penguatan kapasitas keluarga prasejahtera, serta peningkatan kepedulian sosial," ujarnya.

Wagub Jihan mengajak seluruh pengurus dan anggota LKKS untuk bekerja lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada solusi di tengah keterbatasan anggaran.

“Sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, relawan sosial, dan masyarakat harus terus diperkuat,” ujarnya.

Selain itu, Wagub Jihan menyoroti perlunya membangun “Ideologi LKKS” di kalangan pengurus agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap organisasi.

“Ayo kita hidupkan kembali LKKS menjadi organisasi yang benar-benar berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya. (*)

Read More

Gubernur Lampung Dorong INKINDO Perkuat Peran Konsultan dalam Pembangunan Daerah

Bandar Lampung — Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) XI Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus INKINDO, anggota asosiasi jasa konsultansi, pelaku konstruksi, serta unsur pemerintah daerah. Musprov XI INKINDO Lampung mengusung tema “Mewujudkan Jasa Konsultansi yang Sejahtera, Maju dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045.”

Ketua DPP INKINDO Lampung, Ir. Memed Humaedi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musprov menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan dunia jasa konsultansi yang semakin kompetitif.

Menurutnya, peran konsultan sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan, khususnya dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur Lampung yang diwakili asisten perekonomian dan pembangunan,Dr. Ir. Mulyadi Irsan, MT, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan para konsultan profesional dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Mulyadi Irsan, menyebut jasa konsultansi memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari proses perencanaan hingga pengawasan pembangunan. Karena itu, ia berharap INKINDO Lampung mampu terus meningkatkan profesionalisme, kompetensi sumber daya manusia, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.

“Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan dukungan dari para tenaga profesional yang mampu menghadirkan inovasi dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran demi kemajuan daerah,” ujar gubernur.

Selain itu, gubernur juga mengajak seluruh anggota INKINDO untuk ikut berkontribusi dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Musprov XI INKINDO Lampung juga menjadi agenda evaluasi organisasi serta pemilihan kepengurusan baru untuk periode selanjutnya. Acara berlangsung khidmat dan diikuti ratusan peserta dari berbagai perusahaan jasa konsultansi di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Ketua Umum DPN INKINDO, Ir. Erie Heryadi, menegaskan bahwa organisasi jasa konsultansi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan tantangan global agar tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, menuju Indonesia Emas 2045, sektor jasa konsultansi dituntut untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan memiliki integritas tinggi dalam setiap proses perencanaan maupun pengawasan pembangunan.

“INKINDO harus terus memperkuat kapasitas dan daya saing anggotanya agar mampu menghasilkan karya konsultansi yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan pembangunan nasional maupun daerah,” ujar Erie Heryadi. 

Read More

Kunjungan KPI Pusat ke Lampung, Wagub Jihan Tekankan Inovasi dan Kolaborasi Radio Digital

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela

mendukung penuh sinergi dan kolaborasi yang dibangun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPID Lampung dalam membangkitkan kembali eksistensi radio sebagai media informasi publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dia juga menegaskan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam membangkitkan kembali eksistensi radio di tengah tantangan disrupsi digital.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan KPI Pusat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Selasa (12/5/2026).

“Kami Pemerintah Provinsi Lampung tentu mengapresiasi semua sinergisitas dan kolaborasi yang dimunculkan oleh KPI Pusat dan KPID. Selama ini kami juga banyak dibantu teman-teman KPID dalam berbagai momentum penyiaran,” ujarnya.

Wagub Jihan berpendapat tantangan terbesar radio saat ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana menghadirkan program yang relevan, kreatif, dan dekat dengan generasi muda.

Ia menilai radio masih memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mampu beradaptasi dengan pola konsumsi media masyarakat saat ini.

“Kalau radionya masih konvensional tentu akan ditinggalkan. Tapi sebenarnya radio punya potensi mengambil pasar anak muda, karena banyak orang sekarang mendengarkan podcast, streamer, atau audio sambil beraktivitas tanpa harus melihat layar secara penuh,” ujarnya.

Wagub Jihan juga mendorong adanya penguatan kualitas sumber daya manusia penyiaran melalui pelatihan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kominfotik dan komunitas kepemudaan di Lampung.

“Nanti silakan dikolaborasikan dengan Diskominfo maupun komunitas pemuda, bagaimana membungkus program radio agar lebih menarik dan sesuai kebutuhan anak muda sekarang,” lanjutnya.

Wagub Jihan berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, KPI, KPID, serta lembaga penyiaran dapat terus diperkuat agar radio tetap relevan sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan masyarakat.

“Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar mempertahankan radio, tetapi membangkitkannya kembali. Dibutuhkan inovasi, semangat dan kolaborasi agar radio bisa kembali menjadi kebanggaan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPI Pusat I Made Sunarsa menyampaikan bahwa Lampung menjadi provinsi kedelapan pelaksanaan program Radio Academy, sebuah program penguatan kapasitas radio yang menghadirkan praktisi radio nasional seperti Suara Surabaya, Ardan Bandung, hingga Female Radio.

Program tersebut bertujuan membantu radio-radio daerah bertahan di tengah disrupsi media digital, sekaligus memperkuat model bisnis dan inovasi siaran.

“Kami ingin radio tetap hidup. Karena itu Radio Akademi menghadirkan praktisi radio unggulan agar teman-teman radio di daerah bisa belajar membangun program inovatif dan mencari model bisnis baru,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa KPI Pusat bersama KPID Lampung turut melakukan kegiatan blusukan dengan membagikan radio kepada masyarakat di sejumlah lokasi, seperti Pasar Kangkung dan Pasar Ikan, guna meningkatkan kembali budaya mendengarkan radio di masyarakat.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat Mimah Susanti menekankan bahwa keberlangsungan radio dan televisi menjadi penting karena berkaitan langsung dengan tugas pengawasan penyiaran oleh KPI.

“Kalau tidak ada radio dan televisi, KPI tidak bisa melakukan pengawasan. Karena itu kami ingin radio-radio swasta unggulan tetap tumbuh dan mampu mengekspos potensi daerah, termasuk pariwisata dan budaya Lampung,” ujarnya.

Ketua KPID Lampung Budi Jaya Idris dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 85 lembaga penyiaran di Provinsi Lampung, terdiri dari televisi dan radio, termasuk lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap keberlangsungan KPID Lampung, termasuk dalam pelaksanaan program-program penguatan penyiaran daerah.(*)

Read More

Aerohajj Resmi Hadir di Lampung, Siap Berikan Layanan Umroh dan Haji Plus Terbaik

Bandar Lampung – Peresmian kantor cabang Aerohajj di Provinsi Lampung berlangsung meriah di Emersia Hotel, Senin (11/5/2026).

Kehadiran Aerohajj di Lampung menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan perjalanan ibadah umroh dan haji plus melalui kerja sama dengan Baraya Skyvare.

Acara tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintah, perbankan, pelaku usaha perjalanan ibadah, hingga tokoh masyarakat. Peresmian ini sekaligus menjadi momentum penguatan layanan ibadah umroh dan haji yang aman, nyaman, dan profesional bagi masyarakat Lampung.

General Manager Aerohajj, H. Gatot Rijadi menjelaskan bahwa pembukaan kantor cabang di Lampung merupakan bagian dari ekspansi pelayanan Aerohajj di wilayah Sumatera.

“Ini adalah acara peresmian pembukaan kantor cabang Aerohajj di Lampung. Ke depan kami juga akan membuka pelayanan untuk wilayah Sumatera Selatan. Kami fokus pada penyelenggaraan ibadah umroh dan haji plus,” ujar Gatot Rijadi.

Ia menegaskan, Aerohajj merupakan bagian dari grup Garuda Indonesia sehingga seluruh sarana dan prasarana telah memenuhi standar akreditasi dan pelayanan yang baik.

“Sebagai anak perusahaan Garuda Group, seluruh sistem dan fasilitas kami sudah terakreditasi. Kami ingin memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Lampung agar jamaah bisa terbang dengan nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan,” katanya.

Menurutnya, meski baru hadir di Lampung, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Aerohajj bahkan telah mencatat sekitar 45 jamaah dalam tahap awal serta menerima permintaan paket wisata religi dan umroh yang mencapai ratusan calon jamaah.

Selain menawarkan pelayanan premium, Aerohajj juga menghadirkan harga yang kompetitif. Paket perjalanan disebut disusun dengan kualitas layanan di atas rata-rata, mulai dari penerbangan, akomodasi, hingga pengelolaan jamaah di Makkah dan Madinah.

Dalam mendukung kemudahan masyarakat, Aerohajj juga menggandeng sejumlah lembaga perbankan, baik bank syariah maupun konvensional, untuk menyediakan fasilitas pembiayaan perjalanan ibadah.

“Insyaallah kami akan memberikan fasilitas pendanaan bekerja sama dengan beberapa bank, termasuk Bank Lampung dan Bank Mandiri. Harapannya masyarakat memiliki pilihan pembayaran yang lebih ringan,” tambah Gatot.

Sementara itu, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ansori F Citra menyambut baik hadirnya Aerohajj di Lampung. Menurutnya, tingginya minat masyarakat Lampung terhadap ibadah umroh membutuhkan penyelenggara yang profesional dan terpercaya.

“Kami dari sisi pemerintah menyambut baik hadirnya Aerohajj di Lampung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat antusias melaksanakan ibadah umroh. Kami berharap masyarakat tidak salah memilih penyelenggara agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Ansori juga berharap tingginya jumlah jamaah umroh asal Lampung dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuka penerbangan langsung dari Lampung menuju Arab Saudi.

“Selama ini jamaah masih transit melalui Jakarta. Mudah-mudahan ke depan bisa ada penerbangan langsung dari Bandara Radin Inten II menuju Jeddah atau Arab Saudi,” katanya.

Dukungan juga datang dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Perwakilan Dinas Perhubungan, Bambang menyebut jumlah jamaah umroh asal Lampung sangat besar dan terus meningkat setiap tahunnya.

“Dengan pelayanan Garuda yang sudah dikenal disiplin dan profesional, kami berharap Aerohajj dapat menjadi contoh pelayanan umroh yang baik di Lampung. Masyarakat tentu akan memilih pelayanan yang terpercaya dan berkualitas,” ungkapnya.

Ia berharap kehadiran Aerohajj mampu memberikan citra positif sekaligus menjadi alternatif terbaik bagi masyarakat Lampung yang ingin menjalankan ibadah umroh maupun haji plus dengan pelayanan profesional dan berstandar tinggi.

Read More

Gubernur Mirza Apresiasi LaSEF 2026, Dorong Transformasi Ekonomi Syariah Lampung

Bandar Lampung — Lampung Sharia Economic Festival (LaSEF) 2026 yang digelar pada 8–10 Mei 2026 di Lampung City Mall sukses menarik antusiasme masyarakat. Hingga penutupan kegiatan, festival ekonomi syariah tersebut berhasil mendatangkan sekitar 7 ribu pengunjung serta mencatatkan penjualan mencapai ratusan juta rupiah.

Tak hanya itu, LaSEF 2026 juga berhasil menjembatani kebutuhan pembiayaan pelaku usaha melalui komitmen business matching senilai Rp230 miliar untuk tahun 2026 bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung dan perbankan syariah.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Provinsi Lampung tersebut menghadirkan berbagai program strategis yang menyentuh langsung masyarakat, mulai dari pemberdayaan UMKM, penguatan halal lifestyle, literasi ekonomi syariah, talkshow edukatif, hingga kompetisi kreatif berbasis ekonomi syariah.

Lebih dari 40 pelaku usaha turut ambil bagian dalam festival ini dengan menghadirkan beragam produk unggulan, seperti kuliner halal, olahan pangan dan minuman, kopi khas Lampung, hingga produk wastra daerah. Berbagai perlombaan juga digelar untuk mendukung pengembangan talenta generasi muda, di antaranya Lampung Brewpreneur Challenge 2026, Harmony in Syariah: Nasyid Competition, serta Kompetisi Dakwah Ekonomi Syariah.

Selain itu, LaSEF 2026 turut menghadirkan booth Ketahanan Pangan melalui pembagian bibit cabai gratis kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan halal value chain dan kemandirian pangan daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto menyampaikan bahwa LaSEF 2026 merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, lembaga keuangan syariah, akademisi, pondok pesantren, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi penyelenggaraan LaSEF 2026 yang dinilai bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan daerah.

Menurut Gubernur, berbagai program yang dihadirkan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Lampung, khususnya pada penguatan industri halal, pengembangan UMKM, dan kemandirian pesantren.

Ia juga mengapresiasi program Wakaf Sumur Produktif yang dinilai menjadi solusi konkret dalam mendukung produktivitas pertanian di tengah tantangan perubahan iklim dan El Nino.

“Satu sumur, membawa seribu keberkahan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Ekonomi Keuangan Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan”, LaSEF 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia sepakat bahwa pengembangan ekonomi syariah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Momentum LaSEF 2026 diharapkan menjadi pijakan awal dalam memperkuat transformasi ekonomi daerah yang berlandaskan nilai keberlanjutan, inklusivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya menjadi ajang promosi dan edukasi, LaSEF 2026 juga menjadi bagian dari Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatra 2026. Para pemenang kompetisi dalam rangkaian kegiatan tersebut nantinya akan mewakili Provinsi Lampung pada ajang FESyar Sumatra 2026.

Melalui penguatan literasi ekonomi syariah, pengembangan talenta kreatif, dan keterlibatan generasi muda, Bank Indonesia optimistis Provinsi Lampung mampu meningkatkan daya saing ekonomi syariah di tingkat regional maupun nasional.

Read More