Sekda Marindo Kurniawan Dorong ASN Lampung Segera Lapor SPT Lewat Coretax DJP

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan membuka Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 melalui sistem Coretax DJP di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini digelar bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Sekda, Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi reformasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP. Sistem tersebut dinilai sebagai langkah modernisasi layanan perpajakan yang menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pemenuhan kewajiban pajak.

"Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, proses administrasi menjadi lebih efisien serta membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujar Sekda Marindo.

Ia mengimbau seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan bukti pemotongan PPh bagi aparatur sipil negara (ASN) telah diterbitkan melalui Coretax. Bukti potong tersebut menjadi dasar dalam pelaporan SPT Tahunan masing-masing ASN.

Sekda juga meminta seluruh ASN segera mengaktifkan akun Coretax, memiliki kode otorisasi atau sertifikat elektronik, serta menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu paling lambat 28 Februari 2026 pukul 23.59 WIB.

Menurutnya, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab dan keteladanan aparatur negara. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan publik, pendidikan, hingga kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengungkapkan baru sekitar 10.000 ASN Pemerintah Provinsi Lampung yang mengaktifkan akun Coretax. Padahal, total ASN, baik PNS maupun PPPK, mencapai sekitar 25.000 orang.

"Artinya baru seperempat yang aktif. Karena itu, Pak Gubernur meminta agar ini dipastikan langsung dan segera ditindaklanjuti oleh seluruh OPD," ucapnya.

Ia mencontohkan Dinas Pendidikan yang memiliki sekitar 12.500 ASN atau hampir setengah dari total pegawai di lingkungan Pemprov Lampung. OPD dengan jumlah pegawai besar diminta bergerak cepat agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan.

Pemprov Lampung bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menyiapkan pendampingan selama dua hari, 25–26 Februari 2026, di Gedung Pusiban. Tim DJP akan memberikan asistensi langsung bagi ASN yang mengalami kendala dalam aktivasi akun maupun pelaporan SPT.

Marindo juga mengingatkan integrasi data Coretax dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Batas waktu pelaporan LHKPN adalah 30 Maret 2026, sehingga ketidaksesuaian data antara SPT dan LHKPN berpotensi menimbulkan persoalan administratif.

Selain itu, ia menyoroti kewajiban pelaporan pemotongan pajak PPh Pasal 21, 23, 24, dan 25 oleh bendahara dan pejabat pengelola keuangan. Menurutnya, meskipun pemotongan dilakukan melalui sistem keuangan daerah, pelaporan tetap harus disampaikan secara terpisah.

"Tahun lalu ada kendala data sehingga berdampak pada akurasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari PPh 21. Ini harus menjadi perhatian agar penerimaan daerah tidak berkurang," ujarnya.

Sementara itu, Penyuluh Pajak Madya DJP Bengkulu dan Lampung, Teguh Sriwijaya, menjelaskan 2026 menjadi tahun pertama penerapan sistem Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Sistem ini menggantikan DJP Online yang telah digunakan sekitar satu dekade terakhir.

Menurut Teguh, wajib pajak harus membuat akun baru dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan lagi NPWP 15 digit seperti sebelumnya. Selain itu, pengguna diwajibkan membuat kata sandi dengan standar keamanan lebih tinggi serta memiliki kode otorisasi sebagai pengganti tanda tangan manual.

"Setelah akun dan kode otorisasi dibuat, pelaporan SPT bisa dilakukan. Bukti potong dapat diakses melalui menu 'Portal Saya' dan 'Dokumen Saya', sehingga tidak perlu menginput ulang data,' kata Teguh.

Ia menambahkan, bagi pasangan suami istri dengan NPWP istri nonaktif, pelaporan SPT dilakukan melalui akun suami. Namun, seluruh penghasilan dan harta tetap wajib dilaporkan secara lengkap, baik yang diperoleh dari gaji maupun usaha atau sumber lainnya.

Teguh memastikan tim DJP akan memberikan pendampingan hingga wajib pajak memperoleh bukti penerimaan elektronik. "Semboyan kami, kami bantu sampai berhasil," ujarnya. 

Read More

Melalui Forum RKPD 2027, Pemprov Lampung Dorong Pembangunan Infrastruktur, Pertanian, dan Layanan Dasar

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, bertempat di Balai Keratun Lantai III, Rabu (25/2/2026).

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Lampung menekankan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk menjaring masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan guna menjawab tantangan birokrasi dan keterbatasan pendanaan daerah.

"Kita sadari bersama bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun pengalaman menunjukkan bahwa salah satu titik lemah dari birokrasi adalah kecepatan ritme regulasi yang sering berjalan lebih lambat dibandingkan dengan dinamika tantangan atau pembangunan yang terjadi di masyarakat," ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan sambutan Gubernur.

Gubernur selanjutnya menyampaikan bahwa arah pembangunan Lampung tahun 2027 akan difokuskan pada sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan pencapaian visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas". Fokus kolaborasi akan ditarik hingga ke tingkat desa.

"Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program-program lainnya," lanjutnya.

Terkait indikator makro ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% dan tingkat kemiskinan Lampung yang mencetak sejarah dengan menyentuh angka single digit yakni 9,66%. Namun, pemerintah memberikan catatan khusus pada kantong kemiskinan yang masih terpusat di wilayah perdesaan.

Menjawab tantangan tersebut, terdapat enam poin utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan tahun 2027, yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat serta menurunkan disparitas pendapatan di Provinsi Lampung.

2. Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil.

3. Pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dan berkelanjutan terutama mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan.

4. Dukungan program makan bergizi gratis yang bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar.

5. Mewujudkan pendidikan yang lebih baik, tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter sehingga setiap anak di Provinsi Lampung mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas.

6. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Lampung serta menciptakan Lampung yang bebas dari stunting.

"Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil," tegasnya.

Mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah", RKPD 2027 diharapkan menjadi pondasi kuat bagi percepatan pembangunan yang inklusif di Bumi Lampung. (*)

Read More

Terima Kunjungan Pusat Studi Al-Qur’an Lampung, Perkuat Kolaborasi Penguatan Pendidikan dan Kaderisasi Mufassir Profesional

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menggandeng Pusat Studi Al-Qur’an (PSQ) dalam upaya membumikan nilai-nilai Al-Qur’an sekaligus mencetak kader mufassir profesional.

Hal itu disampaikan Wagub Jihan saat menerima kunjungan kerja PSQ Provinsi Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Rabu (25/2/2026). 

"Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kehadiran PSQ. Kami siap berkolaborasi dengan teman-teman keluarga besar PSQ," ujar Jihan.

Wagub Jihan menambahkan, kolaborasi ini menjadi konsen pemerintah dalam mendukung pendidikan Al-Qur’an di Lampung. Menurutnya, pembinaan kader mufasir profesional dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Al-Qur’an dan nilai-nilai keislaman.

Sementara itu, Ketua Umum PSQ Provinsi Lampung Yusuf Baihaqi menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan sejumlah kegiatan, salah satunya webinar nasional yang mendapat respons tinggi dari masyarakat, baik dari dalam maupun luar Lampung.

Pada tahun 2026, PSQ berencana menggelar webinar secara berkala setiap empat bulan sekali dalam satu tahun.

"Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Peserta yang mengikuti webinar kami tidak hanya berasal dari Lampung, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Di tahun 2026 ini, kami merencanakan pelaksanaan webinar secara rutin, empat bulanan,” ungkap Yusuf.

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap berbagai program PSQ.

Kolaborasi antara PSQ dan Pemprov Lampung menjadi langkah dalam mencetak kader unggul yang memahami Al-Qur’an secara mendalam, mengaplikasikannya, dan menjadi teladan yang menginspirasi(*)

Read More

Tinjau Ruas Strategis di Jatimulyo, Gubernur Dorong Normalisasi Drainase dan Perbaikan Jalan

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kemantapan jalan provinsi sebagai bagian dari strategi mendukung kelancaran distribusi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Rahmat Mirzani Djausal saat meninjau kondisi ruas Jalan Pangeran Senopati, Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (25/2/2026).

Peninjauan ini merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam memastikan progres perbaikan infrastruktur berjalan optimal, khususnya pada ruas-ruas strategis yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa kemantapan jalan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Infrastruktur jalan yang baik dinilai memiliki peran krusial dalam mendukung rantai distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya memberikan multiplier effect terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.

“Ruas yang mengalami kerusakan akan segera kita perbaiki. Selain itu, fungsi gorong-gorong akan kita kembalikan seperti semula untuk mengantisipasi genangan air saat hujan,” ujar Gubernur.

Menurutnya, penyempitan badan jalan akibat tertutupnya saluran drainase dan pemanfaatan ruang yang tidak semestinya menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan air yang mempercepat kerusakan jalan. Oleh karena itu, Pemprov Lampung juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan pelaku usaha agar bersama-sama menjaga fungsi infrastruktur publik.

Gubernur mengimbau kepada para pedagang dan pemilik kios di sekitar kawasan pasar Jatimulyo agar mengembalikan area gorong-gorong pada fungsi awalnya. Upaya ini dilakukan demi kepentingan bersama, agar sistem drainase berfungsi optimal dan kualitas jalan tetap terjaga.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sendiri terus mengakselerasi program peningkatan kemantapan jalan melalui perbaikan konstruksi, normalisasi drainase, serta pengawasan berkala terhadap kondisi ruas provinsi. Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan infrastruktur yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov Lampung optimistis tingkat kemantapan jalan provinsi akan terus meningkat, sehingga mampu mendukung konektivitas antarwilayah dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Read More

Wedding Showcase “Wedding Shine” Hadir di Holiday Inn Lampung Bukit Randu, Temani Waktu Menunggu Berbuka

Bandar Lampung – Menyambut bulan Ramadan sekaligus memberikan inspirasi bagi para calon pengantin, Holiday Inn Lampung Bukit Randu menghadirkan Wedding Showcase bertajuk “Wedding Shine”, yang berlangsung mulai 23 Februari hingga 15 Maret 2026, setiap hari pukul 15.00 hingga 20.00 WIB.

Pameran pernikahan ini menjadi kesempatan istimewa bagi para pasangan untuk merencanakan hari bahagia mereka sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dalam acara ini, pengunjung dapat menemukan berbagai vendor pernikahan terbaik yang menawarkan konsep dekorasi elegan, layanan fotografi profesional, pilihan catering berkualitas, hingga hiburan yang dirancang untuk menciptakan momen pernikahan yang berkesan. ✨

Assistant Marcomm & E-Commerce Manager Holiday Inn Lampung Bukit Randu, Andi Tri Santoso, mengatakan bahwa Wedding Shine merupakan ajang yang tepat bagi calon pengantin untuk mendapatkan inspirasi sekaligus menjalin kerja sama dengan vendor terpercaya.

“Wedding Shine adalah tempat untuk mendapatkan ide, bertemu vendor profesional, dan merancang pernikahan impian yang tak terlupakan,” ujarnya.

Selain memberikan inspirasi, wedding showcase ini juga menghadirkan konsep pernikahan mewah dan modern yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi setiap pasangan. Dengan suasana yang nyaman dan pelayanan profesional, pengunjung dapat berkonsultasi langsung dengan para vendor untuk merancang detail pernikahan secara menyeluruh. 💍

Sebagai hotel yang berada di jantung Kota Bandar Lampung, Holiday Inn Lampung Bukit Randu dikenal menawarkan fasilitas modern, akomodasi nyaman, serta layanan berkualitas bagi tamu bisnis maupun wisatawan. Kehadiran Wedding Showcase “Wedding Shine” menjadi bagian dari komitmen hotel dalam memberikan pengalaman terbaik, khususnya bagi pasangan yang tengah mempersiapkan momen istimewa mereka.

Pameran ini terbuka untuk umum dan dapat menjadi pilihan kegiatan produktif sambil menunggu adzan magrib selama bulan Ramadan. Para calon pengantin diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mewujudkan konsep pernikahan yang elegan, berkesan, dan sesuai impian mereka. 🌙

Untuk informasi dan reservasi, masyarakat dapat menghubungi 08117960093 atau melalui WhatsApp di nomor yang sama.

Read More

Pelantikan Pejabat Pemprov Lampung, Langkah Perkuat Sistem Merit dan Pelayanan Publik

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan atas nama Gubernur Lampung melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (24/2/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/592/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Selain itu, terdapat pula SK Gubernur Nomor 800.1.3.3/513/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan administrator.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung menetapkan Mohammad Zimi Skil, S.E., M.M. sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Disperindag Provinsi Lampung.

Sementara itu, Hayudian Utomo, S.Sos., M.M. ditetapkan sebagai Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Kerja Sama, Pengawasan, dan Pembangunan Sumber Daya Industri pada Disperindag Provinsi Lampung.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekda Marindo Kurniawan, ditegaskan bahwa pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan secara transparan, objektif, dan kompetitif selama dua bulan. Proses tersebut telah mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Pelantikan ini adalah proses dari seleksi terbuka yang dilakukan selama dua bulan terakhir dan sudah menjadi keharusan untuk dilantik setelah rentang waktu yang telah ditentukan oleh persetujuan teknis BKN," ujar Sekda Marindo membacakan sambutan Gubernur.

Ia menegaskan, pejabat yang dilantik merupakan satu dari tiga nama terbaik hasil seleksi terbuka. Hal ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menegakkan sistem merit bagi aparatur sipil negara (ASN).

"Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak kinerja ASN sebagai pertimbangan utama dalam pengisian jabatan," ucapnya.

Secara khusus, Gubernur juga menyoroti peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Disperindag dinilai memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan daya saing industri, memperluas akses pasar, serta menjaga stabilitas perdagangan.

Oleh karenanya, Pejabat yang baru dilantik diminta mendorong hilirisasi industri, digitalisasi perdagangan, serta kelancaran distribusi barang. Selain itu, kerja sama perdagangan antarprovinsi juga perlu diperkuat guna memperluas pasar produk Lampung.

Pelantikan ini juga dikaitkan dengan visi pembangunan Provinsi Lampung, yakni "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut, menurut gubernur, menuntut kerja keras, kolaborasi, inovasi, dan integritas seluruh jajaran pemerintah daerah.

Menuju Indonesia Emas 2045, Pemprov Lampung menargetkan penguatan struktur ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing industri dan perdagangan, serta pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Gubernur menekankan tiga hal kepada pejabat yang dilantik, yakni bekerja dengan integritas dan loyalitas, membangun sinergi lintas perangkat daerah, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

"Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Tantangan pembangunan tidak bisa diselesaikan secara sektoral, tetapi harus melalui kolaborasi," demikian pesan Gubernur dalam sambutan tertulisnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Ketua TP PKK Ibu Purnama Wulan Sari Mirza Bagikan Takjil di Mahan Agung, Bagikan Sedikitnya 800 Paket Takjil kepada Masyarakat

BANDARLAMPUNG ---- Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulansari Mirza didampingi Ketua DWP Provinsi Lampung Agnesia Bulan Rurianti serta perwakilan anggota Dharma Wanita dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membagikan takjil kepada masyarakat di depan Rumah Dinas Gubernur Lampung, Mahan Agung, Bandarlampung, Selasa (24/02/2026), sore. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari keenam bulan suci Ramadan ini menandai dimulainya kegiatan rutin tahunan berbagi takjil. 

Ibu Purnama Wulansari Mirza menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Selama Bulan Suci Ramadan 1447 H, TP PKK Provinsi Lampung bersama jajaran anggota PKK akan rutin membagikan takjil gratis kepada masyarakat di sekitar Mahan Agung mulai 24 Februari hingga 14 Maret 2026.

Dalam sambutannya, Purnama Wulansari Mirza yang akrab disapa Batin Wulan menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan sinergi berbagai pihak dalam mendukung kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan berbagi takjil bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan wujud kepedulian dan kasih sayang kepada sesama.

"Alhamdulillah, hari ini di hari keenam Ramadan kita kembali bersama-sama membagikan kebahagiaan dan rezeki kepada masyarakat. Sedikit tanda kasih sayang ini insyaallah bermanfaat bagi keluarga dan dapat diterima dengan baik," ujar Batin Wulan.

Dalam kesempatan tersebut, Batin Wulan juga mengapresiasi kontribusi para anggota, baik yang bersumber dari dukungan kedinasan maupun inisiatif pribadi. Ia berharap semangat gotong royong ini terus terjaga sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lampung.

"Saya berterima kasih atas segala kebaikan, inisiatif, dan kontribusi yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua serta menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda," pungkasnya.

Pada hari perdana pelaksanaan, panitia mendistribusikan sekitar 800 paket takjil kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Mahan Agung. Distribusi bantuan tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak.

Adapun rincian bantuan pada hari pertama meliputi 400 paket takjil yang berasal dari kontribusi dinas, OPD, Dharma Wanita, dan PKK, serta 200 paket khusus anak-anak berupa susu dan biskuit. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Mobil Sedekah Cinta yang dikelola oleh Majelis Taklim Babussalam.

Aksi sosial ini akan terus dilaksanakan secara konsisten sepanjang bulan Ramadan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara jajaran pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus membantu warga dalam menjalankan ibadah puasa. (*)

Read More

Safari Ramadan di Pringsewu Bawa Manfaat Nyata bagi Warga: Bantuan Sosial, Infrastruktur, hingga Sembako

Pringsewu — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat di Masjid Jami' KH Shobari, Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Selasa (24/2/2026).

 Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi pemerintah dengan masyarakat sekaligus menghadirkan berbagai program yang memberi manfaat langsung bagi warga.

Kegiatan Safari Ramadan dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, didampingi Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan bahwa Ramadan tahun ini menjadi momen refleksi satu tahun kepemimpinan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah masyarakat.

"Saya inget, saat saya pertama menjabat itu masuk bulan puasa dan hari ini sudah masuk bulan puasa lagi, jadi waktu yang kita lewati adalah waktu yang cukup singkat dan kami merasa itu waktu yang cukup untuk kami semua dari jajaran pemerintah, apa yang kami koreksi dan apa yang kami ambil dari perjalanan satu tahun tersebut," ucapnya.

Menurutnya, selama satu tahun terakhir pemerintah terus berupaya menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Pemprov Lampung telah melakukan pembebasan uang komite sekolah. Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah telah merealisasikan pembangunan dan penanganan jalan provinsi. Selain itu, pengembangan potensi desa juga didorong melalui program hilirisasi desa “Desaku Maju”.

Meski demikian, Jihan menegaskan pemerintah belum berpuas diri karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan, termasuk di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memberikan dukungan bagi pembangunan daerah, mulai dari sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Hingga saat ini, kondisi jalan provinsi dengan kategori mantap telah mencapai 79,79 persen dan ditargetkan meningkat hingga akhir masa periode kepemimpinan.

Selain pembangunan, pemerintah juga memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri tetap terpenuhi. Pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak dalam kondisi aman.

Dalam rangka memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan Safari Ramadan ini juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung memberikan santunan kepada 50 anak yatim piatu. Selain itu, Pemprov Lampung juga menyalurkan dana hibah sebesar Rp30 juta untuk Masjid Jami' KH Shobari serta bantuan Al-Qur’an dari Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu.

Melalui Safari Ramadan ini, pemerintah berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, sekaligus memastikan program pembangunan dan bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di daerah. (*)

Read More

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Dorong Sinergi Forkopimda, Rektor, Tokoh Agama dan Serikat Buruh

LAMPUNG SELATAN — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan Forkopimda, para rektor, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta serikat buruh se-Provinsi Lampung di Markas Kepolisian Daerah Lampung, Lampung Selatan, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini digelar untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar unsur pemerintah, aparat keamanan, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan pekerja selama bulan Ramadan.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa Ramadan bukan hanya soal ibadah personal, tetapi juga penguatan kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama menjaga kondisi daerah tetap kondusif.

“Ramadan mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini penting dalam menghadapi tantangan ekonomi, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta mengelola dinamika ketenagakerjaan dengan baik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra dengan mobilitas orang dan barang yang tinggi. Karena itu, stabilitas keamanan menjadi kunci agar aktivitas ekonomi, distribusi logistik, dan investasi dapat berjalan lancar.

Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, pengusaha, dan serikat buruh agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog.

Ia turut mengajak tokoh agama dan pimpinan ormas untuk menjaga harmoni sosial serta memperkuat suasana yang damai dan toleran di tengah keberagaman masyarakat Lampung.

“Lampung adalah rumah kita bersama. Stabilitas dan kebersamaan harus kita jaga agar pembangunan bisa terus berjalan,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Lampung Helfi Assegaf menyampaikan komitmen jajaran Kepolisian Daerah Lampung untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2026 dalam rangka pengamanan selama Ramadan dan Idulfitri.

Menurutnya, keamanan merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk tokoh agama, akademisi, ormas, dan serikat buruh, untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi.

Melalui kegiatan ini diharapkan sinergitas dan kolaborasi antar seluruh elemen di Provinsi Lampung semakin solid, sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat terutama selama bulan Ramadan. (*)

Read More

Perkuat Sinergi, Kakanwil DJP Bengkulu-Lampung Audiensi dengan Gubernur Lampung

Bandar Lampung – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, melakukan audiensi dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Kantor Gubernur Lampung, Kota Bandar Lampung (Selasa, 24/2).

Audiensi ini merupakan kunjungan perdana Sigit Danang Joyo sejak dilantik sebagai Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung pada 6 Februari 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kanwil didampingi oleh Tunas Hariyulianto selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Widi Pramono selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, serta Junial selaku Fungsional Pemeriksa Pajak.

“Kunjungan ini menjadi langkah awal kami untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga kapasitas fiskal, khususnya menghadapi dinamika kebijakan anggaran pada Tahun 2026,” ujar Sigit Danang Joyo.

Realisasi penerimaan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2025 mencapai Rp10,08 triliun, dengan Provinsi Lampung berkontribusi sebesar Rp7,77 triliun atau sekitar 77 persen dari total penerimaan wilayah.

Dari sisi kepatuhan formal, pelaporan SPT Tahun Pajak 2025 di Provinsi Lampung mencapai 315.410 Surat Pemberitahuan (SPT) atau 104,13 persen dari target 302.893 SPT yang ditetapkan. “Capaian ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang sangat baik dan didukung oleh penguatan edukasi perpajakan melalui optimalisasi layanan tatap muka dan digital, pemanfaatan Mal Pelayanan Publik, sinergi dengan Tax Center perguruan tinggi, serta pemanfaatan berbagai kanal komunikasi publik,” ujar Sigit Danang Joyo.

Dalam audiensi tersebut juga dibahas implementasi Coretax DJP sebagai bagian dari transformasi administrasi perpajakan nasional. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung memohon dukungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong keteladanan Aparatur Sipil Negara dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax serta partisipasi dalam Pekan Panutan Lapor SPT sebagai simbol komitmen bersama dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Selain itu, kerja sama Tripartit DJP–DJPK–Pemerintah Provinsi Lampung melalui PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) yang telah berjalan sejak 2021 juga menjadi pembahasan utama. “Melalui kerja sama ini diharapkan dapat semakin memperkuat upaya OP4D melalui pertukaran data, pengawasan bersama, implementasi KSWP, serta penyusunan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama,” ucap Sigit Danang Joyo.

Dalam kerangka OP4D, penyediaan data ILAP oleh Pemerintah Provinsi Lampung menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung komponen kinerja DBH. Hingga Tahun 2025, sebagian besar data telah dimanfaatkan untuk pengawasan berbasis risiko dan penyusunan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama. Untuk Tahun 2026, penguatan koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data guna mengoptimalkan penerimaan pusat dan daerah.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sinergi fiskal dan peningkatan kepatuhan perpajakan di wilayah Lampung. “Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan DJP, baik dalam optimalisasi data maupun peningkatan kepatuhan. Sinergi ini penting untuk menjaga ruang fiskal daerah agar tetap kuat dan berkelanjutan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.

“Audiensi ini menegaskan komitmen kita bersama antara Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat koordinasi, pertukaran data, serta optimalisasi penerimaan guna mendukung stabilitas fiskal daerah dan nasional,” tutup Sigit Danang Joyo.

Read More