BANDAR LAMPUNG — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riadi, mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Aliansi Indonesia Bersatu, Hadie Reyandi Chandra, atas kerja kerasnya dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung di tengah situasi efisiensi anggaran.
Dalam kunjungannya ke ruang kerja Kepala Bapenda Lampung pada Senin (4/8), Bung Hadie—sapaan akrab Ketum DPP—mengungkapkan kekagumannya terhadap langkah tegas Slamet Riadi yang berhasil menagih pajak perusahaan-perusahaan besar, sesuatu yang menurutnya belum pernah terjadi di era gubernur-gubernur sebelumnya.
"Baru di era Gubernur Rahmat Mirzani Djausal inilah ada OPD yang berani menagih pajak perusahaan-perusahaan besar di Lampung, dan ini patut diapresiasi," ujar Hadie.
Menurut data yang dipaparkan Kepala Bapenda, perusahaan seperti PT Sugar Group Companies (SGC), PT SIL, dan GPM telah melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor dan alat berat. Sementara itu, pajak air permukaan masih dalam tahap penghitungan dan ditargetkan segera rampung.
Namun, sorotan tidak berhenti di situ. Bung Hadie juga menyinggung dugaan kelebihan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai PT SGC. Ia menilai persoalan ini berpotensi besar terhadap penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia menyayangkan hasil kunjungan kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang belum menunjukkan tindak lanjut signifikan terhadap harapan masyarakat lokal yang mengklaim lahan tersebut.
“Kami turun langsung ke Tulang Bawang, masyarakat adat berharap besar akan ada titik temu. Tapi yang terjadi justru kekecewaan,” tegas Hadie.
Lebih jauh, ia juga menyoroti kasus hukum yang menyeret petinggi PT SGC, Gunawan Yusuf dan Purwanti Lee, terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp70 miliar yang telah memicu pencekalan oleh Kejaksaan Agung RI.
Menyikapi hal ini, Hadie mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung, termasuk organisasi seperti DPD KNPI, DPP Laskar Lampung, dan lainnya untuk bersatu menyuarakan keadilan terkait HGU PT SGC. Bahkan, ia membuka opsi penggalangan dana jika negara tak sanggup membiayai pengukuran ulang lahan yang ditaksir menelan biaya Rp10 miliar.
“Saya yakin, jika lahan ini bisa kembali ke masyarakat, khususnya petani singkong di Tulang Bawang, Tubaba, Lampung Tengah dan Mesuji, maka masyarakat bisa beralih menjadi petani tebu. Ini akan meningkatkan taraf hidup dan mendukung program Gubernur RMD serta cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan petani makmur dan sejahtera,” ujar Bung Hadie.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa peran strategis Bapenda bersama Gubernur akan semakin terasa jika ekonomi rakyat meningkat, karena itu akan berdampak langsung pada peningkatan PAD Provinsi Lampung secara signifikan.