DPP Paguyuban Bela Budaya Mendeklarasikan Dukungan Kepada Rahmat Mirzani Djausal Calon Gubernur Lampung

GK, Bandar Lampung - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Bela Budaya secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Rahmat Mirzani Djausal (RMD) Calon Gubernur Lampung.

Deklarasi digelar di Kantor DPP Paguyuban Bela Budaya, Jalan Kenanga, Tanjung Senang, Bandar Lampung, Minggu (14/7/2024).

Kegiatan ini dihadiri secara Langsung Calon Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD), Seluruh Relawan Bela Budaya dari Kabupaten Kota dan sejumlah Undangan dari Beberapa Kelompok Masyarakat, LSM, Ormas Berbagai relawan RMD, Media dan masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, dirinya mengapresiasi pikiran dan tujuan Ketua Umum Bela Budaya yang peduli terhadap Budaya Bangsa.“Saya sependapat dengan pikiran dan tujuan Pakde Mul yang kesehariannya begitu peduli terhadap Budaya, karena bangsa kita disegani adalah karena adanya kekuatan budaya, kuatnya toleransi yang ada,bagaimana kita saling menghormati antar umat beragama harus kita pertahankan karena itu adalah warisan nenek moyang kita ” Kata RMD

RMD mengatakan, pada pilpres februari lalu Relawan Bela Budaya adalah garis terdepan pemenangan Prabowo Gibran, karena Bela Budaya Optimis Prabowo Gibran dapat memajukan Bangsa Indonesia.“Saya ingin Relawan Bela Budaya juga menyatukan optimisme yang sama mengejar ketertinggalan Provinsi Lampung, untuk itu kepada relawan Bela budaya mari kita mengajak masyarakat untuk membangun Lampung bersama sama ” Ucapnya.

Selanjutnya, RMD Mengapresiasi Semangat Paguyuban Bela Budaya yang memiliki tujuan bersama untuk membangun Provinsi Lampung.

“Terima kasih kepada Pakde Mul, saya yakin semangat pakde Mul akan menular kepada para relawan, percayalah saya tahu harapan bapak ibu sekalian sangat besar terhadap saya memimpin Provinsi Lampung ” Ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum DPP Paguyuban Bela Budaya Mulyono Gelar Pangeran Bela Budaya menyampaikan, Deklarasi yang digelar hari ini merupakan keputusan bersama seluruh pengurus dan anggota Bela Budaya untuk bersama menyatukan tujuan mendukung dan memenangkan Rahmat Mirzani Djausal (RMD) sebagai gubernur Lampung.“Bela Budaya merasa yakin dengan sosok RMD untuk memimpin Provinsi Lampung, sosok muda yang peduli dengan kebudayaan dan paham apa yang dibutuhkan rakyat Lampung, pembangunan yang merata terutama infrastruktur dan lapangan pekerjaan itu sudah pasti Mas Mirza ahlinya karena beliau memiliki riwayat dibidang itu semua “Kata Mulyono.

Mulyono mengatakan, Dukungan Bela Budaya terhadap Calon Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal adalah sebuah keniscayaan dan perjuangan besar bagi seluruh Anggota relawan Bela budaya dalam memenangkan pemilihan Gubernur Lampung 27 November 2024.” Setelah Deklarasi ini kami Bela Budaya akan berjuang mengetuk hati rakyat memohon doa dan dukungan untuk menjadikan RMD sebagai gubernur Lampung tentunya ini sebuah keniscayaan dan saya Ketua Umum Bela Budaya mengajak semua relawan untuk satukan tekad satukan semangat kita menangkan RMD pada pilgub Lampung 27 November nanti “Tegasnya.

Deklarasi Paguyuban Bela Budaya Untuk Calon Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dimeriahkan senam sehat dan pentas seni Kuda Lumping.(Yuli)

Read More

DPP Gerindra Ahmad Muzani Gelar Halal Bihalal Keluarga Besar Gerindra

GK, Lampung - Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebagai calon gubernur Lampung pilihan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan melalui Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani dalam halal bihalal keluarga besar Gerindra Lampung di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Sabtu (11/5/2024).

Rahmat Mirzani Djausal adalah sosok yang telah mengantarkan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan menjadikan Gerindra sebagai partai pemenang di Lampung.

“Di Lampung, Pak Prabowo sudah berkesimpulan, orang yang tepat adalah Rahmat Mirzani Djausal,” kata Ahmad Muzani

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa, ditetapkannya Rahmat Mirzani Djausal oleh Prabowo Subianto, tidak lepas dari pandangan saran yang beliau dengar dari berbagai macam profesi, ulama dan nyai di Lampung.

“Mudah-mudahan ditetapkannya Mirza akan mendapatkan banyak dukungan dari banyak pihak,” sambungnya.

Selain itu, Ahmad Muzani meminta kepada ranting, Pengurus Anak Cabang (PAC) di kecamatan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga tingkat provinsi di Lampung untuk bersatu memenangkan Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung.

“Pak Prabowo yakin dan percaya loyalitas masyarakat Lampung akan dibuktikan pada 27 November mendatang,” pungkasnya.(*)

Read More

DPP Gabpeknas Gelar Seminar Usung Tema Strategi & Peluang Pembangunan IKN

GK, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas) mendukung penuh proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Dukungan Gabpeknas ini dibarengi dengan progres pembangunan jalan tol untuk mendukung akses menuju IKN Nusantara yang sudah mencapai 55 persen pada Rabu, 1 November 2023.

Menurut Ardho Adam Saputra SE sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Gabpeknas yang menyambut baik pelaksanaan Proyek Strategis Nasional IKN,  karena dengah dibangunnya IKN kita harapkan dapat meratakan pertumbuhan ekonomi Nasional.

“Kami dari Asosiasi siap mendukung penuh serta mengawal IKN hingga 2045 kedepan, yang terpenting adalah bagaiman pembangunan itu berdampak positif untuk bangsa dan masyarakat luas serta tidak melupakan kultur lokal yang ada,” jelas Ardho Adam Saputra.

”Sedari awal, kami tentunya menyambut baik dan mendukung proyek strategis nasional (PSN) di IKN Nusantara,” kata  Ardho Adam Saputra usai seminar Forum Pengembangan Usaha Berkelanjutan dengan tema “Strategi dan Peluang Pembangunan IKN” di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Gabpeknas, lanjut Ardho, yakin pembangunan IKN bisa meratakan perekonomian Indonesia dan memajukan daerah di Pulau Kalimantan.

”Untuk itu, kami asosiasi pengusaha kontraktor nasional siap mendukung penuh serta mengawal pembangunan IKN sampai 2045 mendatang,” ujarnya.

Karena menurutnya, pembangunan IKN Nusantara harus berdampak positif untuk bangsa dan masyarakat Indonesia, terutama di Kalimantan.

Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan itu berdampak positif untuk bangsa dan masyarakat luas serta tidak melupakan kearifan lokal dan budaya yang ada,” kata Ardho.

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah pembicara. Di antaranya Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, Staf Khusus Wapres RI Firman Wijaya.[Feby]

Read More

AHY Salat Gaib Bagi Umat Muslim di Palestina

GK, Jakarta - Setelah melaksanakan Salat Jumat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaksanakan Salat Gaib bagi umat muslim yang telah gugur di Palestina. “Usai melaksanakan Salat Jumat bersama para kader di Masjid Ahyana, di Kantor DPP Partai Demokrat, kami melakukan Salat Gaib yang khusus kami niatkan untuk umat Muslim yang ada di Palestina,” kata AHY.

“Kami berdoa agar konflik segera selesai, dan perdamaian segera tercipta,” sambung AHY.

Salat Gaib tersebut dilaksanakan Jumat (13/10), langsung setelah Salat Jumat dilaksanakan. AHY yang tiba di Kantor DPP Partai Demokrat mengenakan kemeja biru dan langsung menuju Masjid Ahyana untuk melaksanakan Salat Jumat dan Salat Gaib.

AHY didampingi para Pengurus DPP, antara lain Sekjen Teuku Riefky Harsya, Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Widanardi Satryatomo, Wasekjen Renanda Bachtar dan para pengurus lainnya.

Setelah itu, AHY dan para Pengurus DPP Partai Demokrat melaksanakan rapat pleno untuk membahas mengenai kondisi partai dan isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk melaksanakan salat gaib yang ditujukan bagi para syuhada di Palestina. Ajakan ini juga sekaligus menyerukan kepada seluruh masjid-masjid di Indonesia. [Feby]

Read More

Tercium Aroma Korupsi di Biro Umum Provinsi Lampung, LSM Gasak Siap Aksi dan Laporkan Secara Resmi

GK, Bandnar Lampung - DPP GASAK desak APH Kajati Lampung, BPK RI Perwakilan Lampung, Polda Lampung untuk audit investigasi kegiatan makan minum, pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja sewa, belanja alat tulis kantor, Jasa Kebersihan/Cleaning Service dilingkungan Biro umum Provinsi Lampung diduga mengandung unsur kejanggalan yang mengarah pada dugaan Aroma Korupsi.

Rahman selaku ketua umum DPP Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (GASAK) Lampung, menyampaikan kepada awak media terkait beberapa permasalah di lingkungan Biro Umum Provinsi Lampung, Kegiatan tahun anggaran 2022-2023, di Jl. Karimun Jawa, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Senin (11/9/2023).

Menurutnya bahwa pada tahun 2022 Biro Umum Daerah Provinsi Lampung menggelontorkan anggaran untuk kegiatan belanja makan minum +- Rp. 10,5  milyaran rupiah sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan +- 4 milyar rupiah, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (Sewa Tenda, Meja, Kursi dan Sound Sistem) +- Rp. 4 milyar rupiah, Belanja Pakaian beserta Kelengkapan Peringatan Hari Besar Rp. 1,010 milyar.

Pada tahun 2023 Biro Umum Daerah Provinsi Lampung kembali menganggarkan untuk kegiatan belanja makan minum +- 6.5 milyar rupiah sedangkan untuk kegiatan Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Sewa Tenda, Meja, Kursi dan Sound Sistem +- 2.456 milyar rupiah, belanja pemeliharaan randis +- 2.454 milyar rupiah diduga mengandung banyak unsur kejanggalan yang mengarah pada indikasi KKN.

"Terindikasi mengandung banyak unsur kejanggalan yang mengarah pada dugaan tidak sesui spek/rab, pengurangan volume dan Mark up," kata Rahman.

 

Rahman Ketua Umum DPP GASAK sangat menyayangkan sejumlah paket milyaran rupiah, belanja makan minum, pemeliharaan, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Belanja Pakaian beserta Kelengkapan Peringatan Hari Besar, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas KDH, WKDH, dan Pejabat Eselon, yang diindikasi tidak melaui proses lelang/tender yang benar.

"Sejumlah paket milyaran rupiah tersebut menggunakan metode pemilihan penyedia pengadaan langsung, itu melanggar aturan perpres dan Peraturan Kepala LKPP tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta kegiatan Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service, Belanja ATK diduga sengaja dipecah-pecah untuk menghindari lelang/tender," ujar Rahman.

Rahman juga meminta DPRD Provinsi Lampung jangan terkesan tutup mata, yang memang harus turut serta mengawasi dalam pengelolaan realisasi anggaran kegiatan di Biro Umum Provinsi Lampung. 

"Jangan sampai anggaran puluhan milyar yang digunakan terkesan pemborosan yang tidak ada azas manfaat bagi masyarakat dan dalam hal ini DPRD Provinsi Lampung jangan tutup mata," tegas Rahman.

"Terkait permasalahan ini kami sudah melayangkan surat klarifikasi kepada biro umum provinsi lampung," imbuh Rahman.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa LSM GASAK beserta jajaran akan turun aksi/demonstrasi serta melaporkan secara resmi terkait adanya indikasi dugaan KKN dilingkungan Biro Umum Provinsi Lampung. [Feby]

Read More

Pasca Cak Imin disebut sebagai Cawapres Anies, PKS Lampung Tegak Lurus Dengan Kebijakan DPP PKS Tetap Usung Anies Sebagai Capres RI 2024

GK, Lampung - Perkembangan politik nasional yang sedang dinamis akhir-akhir ini tak pelak juga berimbas di Bumi Ruwa Jurai. Merapatnya Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar bersama PKB ke Capres Anies Baswedan menandai peta politik baru.

Namun PKS tak bergeming tetap mendukung Anies dan menyerahkan Cawapresnya kepada Anies Baswedan, dengan tetap menghormati kedaulatan internal partai lain. 

Menanggapi dinamika tersebut, Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim menyatakan, PKS Lampung tegak lurus terhadap apa yang menjadi kebijakan DPP PKS. 

DPW PKS Lampung yang akan menggelar Konsolidasi Pemenangan Caleg PKS se-Lampung, baik  Caleg Pusat Dapil Lampung, Caleg Propinsi, maupun Caleg Kab/Kota se-Lampung pada Sabtu, 2 September 2023 di Hotel Syariah Nusantara Bandar Lampung akan tetap fokus berjuang untuk memenangkan PKS dan Capres Anies Baswedan di 2024.

"Kami tegak lurus dengan DPP untuk tetap berjuang memenangkan PKS dan Anies Baswedan sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Dan Konsolidasi Caleg Besok dalam rangka itu", tegas [Feby]

Read More

Dr. H. Ike Edwin Maju Jadi Caleg DPR RI Dapil Lampung 1 dari Partai Demokrat

GK, BANDARLAMPUNG | DR Hi Ike Edwin SH MH memastikan bakal maju dalam pemilihan anggota DPR RI pada pemilu legislatif tahun 2024 mendatang.

Purnawirawan Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen)  polisi tersebut akan maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Lampung 1 yang meliputi Kabupaten Lampung Selatan, kota Bandarlampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat dan kota Metro.

Nama Ike Edwin sudah didaftarkan oleh DPP Partai Demokrat ke KPU RI.

Ike Edwin yang akrab disapa Dang Ike mengatakan, pencalonan dirinya sebagai Caleg DPR RI ini merupakan panggilan jiwa untuk terus mengabdikan diri pada masyarakat, bangsa dan negara.

"Saya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI ini merupakan panggilan jiwa untuk terus mengabdikan diri untuk masyarakat, bangsa dan negara dengan niat ibadah," ujar Dang Ike, Rabu (24/05/2023).

Walaupun terasa berat dalam perjuangan menembus Senayan, namun Dang Ike tetap yakin dan semangat demi pengabdian dan ibadah.

"Walaupun terasa berat, namun saya tetap optimis dan semangat, apa lagi masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam memilih Wakil mereka di parlemen nanti, masyarakat sudah tahu mana yang betul-betul ingin bekerja dan berjuang untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya sekedar kepentingan pribadi maupun kelompok," ungkap Dang Ike.

Terlebih dirinya mengklaim telah banyak mendapatkan dukungan dan Doa dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh Adat, kaum ibu-ibu dan milenial.

"Alhamdulillah dukungan dan Doa sudah mengalir dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari berbagai tokoh, kaum ibu-ibu dan juga kalangan milenial yang berharap saya bisa mewakili masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan di parlemen nanti," kata Dang Ike.

Semua itu menurut Dang Ike, berkat silaturahmi dirinya dengan berbagai kalangan masyarakat selama ini, sehingga visi dan misi yang akan dia jalankan jika terpilih nanti sudah sedikit demi sedikit disampaikan kepada masyarakat.

"Semenjak saya purna tugas dari Kepolisian memang sudah intens berkomunikasi dan berinteraksi serta bersilaturahmi dengan berbagai kalangan masyarakat, dan pada kesempatan itu kita gunakan untuk berdiskusi dalam memetakan permasalahan yang ada di masyarakat maupun bangsa ini, sehingga timbullah ide, gagasan dan pemikiran serta aspirasi yang dijadikan sebagai visi dan misi saya dalam mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI nanti," tutur Dang Ike.

Berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat perlu untuk diperjuangkan dan di selesaikan secara politik.

"Banyak permasalahan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini yang perlu diperjuangkan dan diselesaikan secara politik, terutama tingkat kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, pendidikan dan kesehatan masyarakat maupun kemajuan daerah dan bangsa," jelas Dang Ike.

Dan semua itu diperlukan orang-orang yang mempunyai komitmen, integritas dan kemauan serta niat yang baik  dalam bekerja dan berjuang untuk mewujudkan harapan masyarakat.

"Semua harapan masyarakat, bangsa dan negara itu bisa terwujud jika yang duduk di parlemen nanti adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai komitmen, integritas dan kemauan yang tinggi serta niat ibadah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak," tambah Dang Ike.

Lanjut Dang Ike, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu, jangan karena dilatarbelakangi oleh bayangan gaji besar, pasilitas cukup, tapi niatkan untuk mengabdi dan ibadah.

"Jika niat dan tujuan kita mencalonkan diri menjadi anggota legislatif itu semata-mata untuk beribadah dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ini, insya Allah Tuhan akan memberikan Ridho Nya, dan masyarakat akan memberikan amanah tersebut kepada kita,"  ucap Dang Ike.

Menurut Kapolda Lampung tahun 2016 dan mantan Dirtipikor Mabes Polri tersebut,  "Hidup itu bukan soal panjang pendek nya Usia, tetapi seberapa besar kita bisa membantu orang lain." Tutup Dang Ike. | (Feby)

Read More

Anies Baswedan: PKS Konsisten Perjuangkan Keadilan Kaum Buruh

GK, Jakarta - Bakal Calon Presiden RI yang diusung oleh PKS Anies Baswedan menghadiri puncak peringatan Hari Buruh yang digelar di kantor DPP PKS, pada Sabtu (6/5/2023). 

Dalam sambutannya, Anies menyebut PKS telah terbukti konsisten memperjuangkan keadilan salah satunya dengan penolakan UU Cipta Kerja. 

"PKS terbukti secara konsisten menghadirkan dan memperjuangkan keadilan, ini bukan semata memperjuangkan kepentingan kaum Buruh, tapi ini menjalankan perintah konstitusi yakni menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Anies. 

Ia lantas menyebut perlunya rekam jejak yang baik mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan Indonesia di masa depan. 

"Prediktor terbaik adalah perilaku masa lalu Kita bicara rekam jejak apa yang digunakan sebagai predictor apa yang dilakukan di masa depan, kita menyaksikan yang dibutuhkan Indonesia maju sejahtera adalah keputusan yang berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan," tutur Anies. 

"Saya mengajak mari konsisten pilihlah yang memiliki rekam jejak memperjuangkan dan menghadirkan keadilan ini menjadi dasar bagi kita semua dan yang hadir disini," imbuhnya. 

Anies kemudian memberi apresiasi kepada kaum Buruh yang terus memperjuangkan hak agar memperoleh kehidupan layak.

"Terima kasih mengambil rute yang tidak sederhana menjadi pimpinan Buruh itu tidak sederhana, bertemu pengusaha memperjuangkan upah layak, kepada PKS konsisten yang kemarin dilakukan semoga berbuah membesar nya dukungan makin kuat memperjuangkan keadilan," tutup Anies. 

Pada puncak peringatan Hari Buruh yang digelar DPP PKS dihadiri berbagai elemen serikat Buruh diantaranya, KSPSI, SPN, FSPMI, Aspek Indonesia dan komunitas pengemudi ojek daring Speed Indonesia.(Feby)

Read More

PKS: Rapor Merah Kebijakan Ketenagakerjaan Jokowi

GK, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (International Mayday) pada tanggal 1 Mei 2023, bertempat di Kantor DPP PKS, TB. Simatupang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan konferensi pers pernyataan sikap terkait kebijakan Ketenagakerjaan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra SH.M.H, Ketua Departemen Jaringan Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Muhamad Rusdi, Ketua Departemen Advokasi Budi Setiadi, Ketua Departemen Pekerja Migran, Mohamad Anom, Ketua Departemen Hubungan Industrial, Ricardo Lumalessil serta  didampingi oleh para pengurus Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS.

Dalam pernyataanya Indra, menyampaikan nasib para pekerja/buruh Indonesia yang jumlahnya sangat besar tersebut diposisikan tidak penting dan tidak dikedepankan oleh pemerintahan Jokowi. Yang ada pekerja/buruh Indonesia dimarjinalkan, dipinggirkan, dan posisinya semakin terhimpit dan semakin merana. 

"Hal ini setidaknya bisa terlihat dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi khususnya dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan yang ternyata politik hukumnya tidak mencerminkan pentingnya posisi pekerja/buruh dan tidak nampaknya keberpihakkan kepada pekerja/buruh," ungkapnya di kantor DPTP PKS, Jakarta, Senin (1/5/2023).

    

Indra melanjutkan, Undang-undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang digadang-gadang Jokowi dihadirkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mensejahterakan pekerja/buruh Indonesia ternyata justru sebaliknya, yakni oligarki berpesta dan pekerja/buruh merana. 

Undang-undang Cipta Kerja justru semakin memberi ruang untuk hadirnya tenaga kerja asing, politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, outsourcing (alih daya) yang sangat diperluas, pekerja kontrak yang semakin diperluas dan diperpanjang waktunya, entitas serikat pekerja/serikat buruh yang diperlemah, dan berbagai hal lainnya yang membuat posisi pekerja/buruh semakin terhimpit, sulit, dan semakin merana.

Selain persoalan politik hukum pemerintahan Jokowi yang tidak berpihak kepada pekerja/buruh Indonesia, menurut Indra, kondisi perburuhan Indonesia semakin dipersuram oleh lemahnya penegakkan hukum (law enforcement) atas berbagai regulasi ketenagakerjaan yang ada. 

"Kesewenang-wenangan, penyimpangan, dan berbagai pelanggaran norma ketenagakerjaan begitu marak terjadi diberbagai tempat. Banyak PHK sepihak, pesangon yang tidak dibayar, upah dibawah upah minimum, pemagangan-outsourcing-kerja kontrak yang menyimpang, intimidasi kebebasan berserikat, tenaga kerja asing unskill, dan seterusnya yang tidak tersentuh dan tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya," imbuhnya.

Indra juga menyoroti terkait persoalan nasib dan status pengemudi daring yang tidak kalah pelik dan rumit. Menurutnya sampai saat ini posisi para pengemudi daring semakin tidak jelas perlindungan hukumnya, dan semakin jauh dari keadilan dan kesejahteraan. 

Belum lagi persolan pekerja migran Indonesia yang tidak kalah komplek dan memprihatinkan. Sehingga dari berbagai carut marut dan memprihatinkannya kondisi ketenagakerjaan Indonesia tersebut.

"Maka menjadi sangat beralasan apabila dimomentum hari buruh internasional (May Day) 2023 ini, PKS memberikan raport merah kepada Jokowi atas kinerja pemerintahaan dibidang  Ketenagakerjaan," sebutnya.

Atas dasar kondisi dan realitas yang ada, PKS mendesak Presiden Joko Widodo untuk :  

Pertama, Mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, karena semakin menyengsarakan buruh/pekerja Indonesia; 

Kedua Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang justru memudahkan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA), sementara banyak anak bangsa yang nganggur; 

Ketiga Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang telah mempermudah terjadinya PHK, memperkecil kompensasi PHK, memperluas outsourcing (alih daya), memperluas dan memperpanjang waktu kerja kontrak, dan memperlemah entitas serikat pekerja/serikat buruh; 

Keempat Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, yang bermuatan politik upah murah; 

Kelima Mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang melagalisasi pemotongan upah sampai dengan 25%. 

Keenam Lakukan penegakkan hukum (law enforcement) atas berbagai norma ketenagakerjaan secara sungguh dan menyeluruh; 

Ketujuh Penuhi janji kampanye kerja layak, upah layak, dan hidup layak; 

Kedelapan Hadirkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan; 

Kesembilan Terbitkan regulasi yang memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pengemudi daring, dan; 

Kesepuluh Berikan perlindungan yang memadai bagi pekerja migran Indonesia.

Selainnya memberikan raport merah kepada Presiden Jokowi dan pernyataan sikap terkait kebijakan ketenagakerjaan, Bidang Ketenagakerjaan DPP menyampaikan dalam rangka memperingati Mayday tahun 2023, juga akan mengadakan Talk Show - Refleksi May Day 2023 dengan Tema Omnibus Law : Oligarki Berpesta, Buruh Merana, pada tanggal 4 Mei 2023 secara hybrid. Puncaknya pada tangal 6 Mei 2023, PKS akan mengadakan  peringatan MayDay Buruh Bersama PKS & Anies bertempat di DPP PKS yang akan dihadiri oleh aktifis-tokoh buruh lintas serikat pekerja, federasi, konfederasi serta perwakilan simpul-simpul Ojek Online (Ojol).(Feby)

Read More

Kasus OTT Illegal Minning Di Lampung Timur, GAMAPELA Desak Polisi Bekerja Secara Profesiona

GK,Bandar Lampung - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GAMAPELA beri Apresiasi Tim Dirresktimum Mabes Polri yang telah berhasil mengungkap dan mengamankan terduga penambang pasir ilegal atau ilegal minning dan juga terduga indikasi pungli di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur pada Kamis (16/03/2023) malam. 

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP LSM GAMAPELA Tony Bakrie didampingi Sekretaris Jenderal Johan Alamsyah, di sekretariat Jl. Galunggung Raya Blok F No. 3 Way Halim Kota Bandar Lampung, dirinya beri apresiasi atas kinerja dari Tim Mabes Polri. 

" Kabar tentang OTT oknum terduga penambang illegal beserta barang buktinya di Pasir Saksi Lampung Timur memang sudah santer jadi perbincangan di masyarakat dan berita dari media. Apalagi yang nangkepnya ini langsung dari Tim Mabes Polri, "ungkapnya. 

" Mendengar berita ini, kami dari DPP GAMAPELA beri apresiasi atas kerja Mabes Polri, sebab dari informasi yang kami himpun di lapangan, kegiatan tersebut selain merugikan masyarakat banyak, oknum tersebut juga merupakan pemain lama, "imbuhnya. 

Toni berharap agar pihak kepolisian bisa bekerja secara profesional, tegak lurus, publik juga harus tahu, supaya kegiatan ini tidak terulang kembali. 

" Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Dan kami akan terus kawal kasus ini dengan setegak-tegaknya, sebab hukum harus ditegakkan secara adil dan benar, "tegas Toni di amini Sekretaris Jenderal GAMAPELA Johan Alamsyah. (Red).

Read More