BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Tim Saleh Partaonan Daulay, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026).
Kunjungan tersebut untuk melihat kemajuan yang dicapai Lampung di bidang Perindustrian, Pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Publikasi sesuai dengan tema kunjungan yaitu “Kebijakan Peningkatan Bidang Perindustrian, Pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Publikasi di Provinsi Lampung.”
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menyampaikan gambaran umum kondisi ekonomi Lampung yang masih bertumpu pada sektor pertanian. Ia menjelaskan bahwa dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong.
“Sebagian besar penduduk Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Hampir dua juta keluarga bekerja di sektor ini,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan APBD sekitar Rp6,7 triliun, pemerintah provinsi harus mengelola wilayah luas dengan kebutuhan infrastruktur yang tinggi, terutama untuk mendukung distribusi hasil pertanian.
Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya kebijakan harga komoditas, khususnya gabah dan jagung, yang terbukti berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional setelah adanya intervensi harga komoditas.
Selain itu, sejumlah indikator sosial ekonomi menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen, sementara inflasi tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni 1,25 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat hingga sekitar 130.
“Perbaikan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung,” ujarnya.
Di sektor industri, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa kontribusi industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baru mencapai 18 persen dan masih didominasi oleh industri berbasis komoditas. Dari potensi nilai komoditas sebesar Rp150 triliun, baru sekitar Rp30 triliun yang telah diolah melalui industri hilirisasi.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung berencana mendorong pengembangan lima kawasan industri, didukung keunggulan infrastruktur pelabuhan yang dinilai strategis untuk ekspor kawasan Sumatera bagian selatan.
Di sektor pariwisata, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan signifikan, dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Meski demikian, lama tinggal wisatawan masih relatif singkat, yakni rata-rata 1,3 hari, dengan tingkat belanja yang masih rendah.
“Potensi wisata Lampung sangat besar, tetapi perlu pengembangan ekosistem yang lebih terintegrasi agar meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan,” ujarnya.
Sementara itu, sektor UMKM juga menjadi perhatian. Dari sekitar 398 ribu UMKM di Lampung, sebanyak 70 persen dikelola oleh perempuan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kesamaan produk dan keterbatasan kapasitas produksi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi capaian pembangunan yang telah dipaparkan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menilai adanya kemajuan dan dinamika positif dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir.
“Dari seluruh paparan yang disampaikan, ini merupakan bagian dari prestasi. Dalam satu setengah tahun kepemimpinan Presiden, terlihat bahwa di Lampung sudah muncul gairah pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, potensi Lampung tidak hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang dinilai memiliki kapasitas besar untuk mendorong kemajuan daerah.
“Gairah ini harus terus ditingkatkan. Lampung memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ini menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menyampaikan sejumlah usulan kepada Komisi VII DPR RI, antara lain percepatan pembangunan kawasan industri, peningkatan infrastruktur pendukung, penguatan kebijakan hilirisasi, pengembangan sektor pariwisata, dukungan di sektor ekonomi kreatif, dan UMKM.
Kepada awak media, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan sejumlah kesimpulan hasil kunjungan kerja tersebut. Ia mengungkapkan bahwa terdapat berbagai aspirasi strategis yang menjadi perhatian bersama, khususnya di sektor industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Di sektor industri, salah satu poin utama adalah dorongan penambahan kawasan industri di Lampung. Dari lima kawasan yang direncanakan, salah satunya disepakati berada di wilayah Way Kanan, sementara empat lainnya akan ditindaklanjuti.
Pada sektor pariwisata, pembahasan mencakup pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pesawaran dan Lampung Selatan. Selain itu, pemerintah pusat melalui kementerian terkait disebut memberikan respons positif terhadap usulan daerah, termasuk kemungkinan pemberian insentif seperti tax holiday, meski tetap memerlukan harmonisasi regulasi lebih lanjut.
Di bidang UMKM dan ekonomi kreatif, Chusnunia menekankan pentingnya pembentukan sistem holding atau agregator untuk menghimpun produk UMKM agar memiliki skala ekonomi yang lebih besar dan mampu menembus pasar ekspor.
“UMKM perlu didorong agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya agregator, produk bisa dikumpulkan sehingga memiliki kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar, termasuk ekspor,” ujarnya.
Selain itu, hilirisasi komoditas singkong juga menjadi perhatian, termasuk pengembangan produk turunan seperti Modified Cassava Flour (Mocaf). Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian untuk membuka peluang investasi dan pengembangan industri turunan singkong di Lampung.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. (*)
