Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Perkuat Sinergi dalam Mendukung Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Inklusif

BANDAR LAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya hilirisasi komoditas dan penguatan kedaulatan pangan sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima kegiatan Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-35 Tahun 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.

Gubernur Mirza dalam paparannya menegaskan bahwa posisi Lampung sejak dahulu merupakan wilayah yang sangat strategis.

Ia menjelaskan bahwa sejak ratusan tahun lalu, Lampung telah menjadi bagian penting dalam jalur perdagangan internasional, termasuk hubungan dagang dengan Tiongkok sejak era Kerajaan Sekala Brak hingga masa Laksamana Cheng Ho.

Menurutnya, keunggulan geografis Lampung sebagai penghubung Pulau Sumatera dan Jawa menjadikan daerah ini sebagai simpul distribusi utama, terutama untuk komoditas pangan.

“Sumatera sebagai pusat produksi dan Jawa sebagai pusat konsumsi menjadikan Lampung berada di posisi kunci dalam rantai pasok nasional,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga memaparkan potensi besar Lampung di sektor pertanian dan perkebunan dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sebagian besar dimanfaatkan untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan singkong.

Lampung bahkan menjadi pengekspor kopi terbesar di Indonesia serta produsen nanas terbesar dunia, dengan kontribusi mencapai sekitar 23 persen produksi global.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan utama selama ini terletak pada panjangnya rantai distribusi yang tidak berpihak kepada petani dimana hal ini menyebabkan keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pelaku di hilir.

“Dulu harga gabah di tingkat petani sangat rendah, sementara di konsumen tinggi. Ketimpangan ini yang menyebabkan kemiskinan di wilayah pedesaan,” jelasnya.

Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa perubahan signifikan mulai dirasakan sejak adanya kebijakan nasional yang mendorong kenaikan harga gabah dan jagung. 

Ia menyebutkan pendapatan petani meningkat hingga dua kali lipat, yang berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat. 

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung kini mendorong hilirisasi komoditas, terutama di tingkat desa dalam program "Desaku Maju"

Salah satu program unggulan adalah pembangunan fasilitas pengering (dryer) untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian.

“Selama ini petani menjual dalam kondisi basah. Dengan pengeringan di desa, nilai tambah bisa langsung dinikmati petani,” ujarnya.

Selain itu, program pengembangan pupuk organik berbasis limbah desa juga digalakkan guna meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. 

Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di sektor energi, Lampung juga memiliki potensi besar, terutama energi panas bumi, tenaga surya, serta bioenergi berbasis singkong. Pemerintah daerah tengah membuka berbagai hambatan investasi untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa kunci pembangunan ke depan adalah memastikan negara hadir dalam mengatur tata niaga dan memastikan distribusi manfaat ekonomi lebih adil.

“Selama ini pemerintah terlalu fokus pada APBD, padahal 90 persen ekonomi ada di sektor riil. Di sinilah negara harus hadir sebagai regulator agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.

Sementara itu, Irjen Pol. Chuszaini Patoppoi menyampaikan bahwa kegiatan PKDN Sespimti Polri ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis dalam mendukung agenda nasional, khususnya kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.

Ia menjelaskan bahwa para peserta didik telah melakukan berbagai kegiatan selama di Lampung, mulai dari kunjungan ke Pelabuhan Panjang, diskusi kelompok terarah (FGD) dengan stakeholder seperti Bank Indonesia, OJK, Bulog, dan BPS, hingga peninjauan langsung ke Lapas Perempuan untuk melihat potensi UMKM warga binaan.

“Kami melihat Lampung memiliki potensi luar biasa, baik di sektor pangan maupun ekonomi kreatif. Ini menjadi bahan pembelajaran penting bagi para peserta didik dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan Polri dan TNI dalam mendukung program pertanian seperti penanaman jagung dan padi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional.(*)

Read More

Jihan Nurlela Komitmen Dalam menuntaskan kasus tuberkulosis

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong komitmen dan keseriusan pemerintah kabupaten/kota dalam menuntaskan kasus tuberkulosis (TBC) secara menyeluruh, mulai dari penemuan kasus, penanganan dan pelacakan kontak, hingga perbaikan kualitas hunian pasien melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Bantuan Renovasi Rumah Pasien TBC di Provinsi Lampung yang digelar secara virtual, Rabu (15/4/2026).

Wagub Jihan menegaskan, rakor ini menjadi momentum penting, terutama setelah kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan di Provinsi Lampung yang memberikan perhatian khusus terhadap penanganan TBC di Lampung.

"Kita menjadi salah satu provinsi prioritas penanganan TBC, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Ini karena penemuan kasus kita masih rendah, sehingga menjadi perhatian untuk segera kita tuntaskan," ujar Jihan.

Menurutnya, meskipun tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Lampung telah mencapai 90 persen, namun capaian penemuan kasus masih jauh dari target.

Data tahun 2026 menunjukkan penemuan terduga TBC baru mencapai 20,5 persen atau 26.789 kasus. Sementara penemuan kasus TBC hanya 11,3 persen atau 3.498 kasus dari target 30.475 kasus.

Selain itu, pelaksanaan investigasi kontak masih berada di angka 37 persen, dan kontak serumah yang menerima Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baru mencapai 0,7 persen.

"Artinya, masih belum ada keseriusan di beberapa daerah dalam menuntaskan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan TBC. Saya minta ini segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Jihan juga meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) serta aktif melakukan penelusuran (tracking) terhadap pasien TBC dan kontak eratnya.

"Jangan menunggu pasien datang. Lakukan pencarian aktif, tracking, dan pastikan seluruh kontak diperiksa serta mendapatkan terapi pencegahan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Jihan turut menyoroti Program BSPS dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk merenovasi rumah pasien TBC agar lebih sehat dan layak huni.

Program ini menyasar pasien yang berasal dari kelompok desil 4 ke bawah, diutamakan masyarakat miskin dan miskin ekstrem serta masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Para penerima juga harus memiliki hunian sendiri dengan kondisi rumah tidak memenuhi standar rumah sehat (ventilasi, pencahayaan, kepadatan hunian, dan sanitasi) serta belum pernah menerima bantuan pemerintah untuk program perumahan.

"Saya minta kabupaten/kota segera mengusulkan calon penerima bantuan BSPS paling lambat 20 April 2026. Koordinasi dengan seluruh stakeholder harus diperkuat," ujar Jihan.

Ia menegaskan bahwa penanganan TBC menjadi salah satu fokus utama dalam agenda sektor kesehatan Presiden Prabowo Subianto.

"TBC ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Saya minta dinas terkait di daerah aktif menjemput bola, memperbarui data, dan mempercepat penanganan di lapangan," pungkasnya.(*)

Read More

Gubernur Lampung Dorong Perempuan Pengusaha Perkuat Hilirisasi Ekonomi Daerah

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri kegiatan Halalbihalal Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Lampung yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini 2026 di Gedung Graha Surya, Bandar Lampung, Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya peran perempuan pengusaha dalam mendorong hilirisasi serta memperkuat struktur ekonomi daerah. Ia menyebutkan bahwa kontribusi pelaku usaha perempuan sangat strategis dalam menjaga perputaran ekonomi tetap berada di Lampung, terutama melalui pengembangan sektor UMKM dan industri kreatif.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Lampung pada awal 2026 mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional. Pertumbuhan ini dinilai semakin merata hingga ke wilayah perdesaan, didorong oleh meningkatnya harga komoditas pertanian seperti kopi, padi, dan singkong yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

“Perputaran uang di Lampung mencapai sekitar Rp500 triliun sejak akhir 2025 hingga awal 2026. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin kuat dan merata,” ujar Gubernur.

Ia juga menekankan bahwa ke depan, arah pembangunan ekonomi tidak lagi bertumpu pada penjualan bahan mentah, melainkan pada sektor pengolahan atau hilirisasi. Untuk itu, anggota IWAPI didorong mengambil peran dalam rantai pasok produk lokal agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh produk dalam daerah.

Selain itu, Gubernur mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Ia mengajak seluruh pengurus IWAPI Lampung untuk bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha perempuan sekaligus memperluas akses pendidikan bagi generasi muda menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua DPD IWAPI Lampung, Armalia Reny Madrie, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan kapasitas anggota, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital.

Ia menjelaskan, berbagai program telah dijalankan, seperti pelatihan pemasaran digital serta pendampingan sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produk UMKM perempuan.

“Kami ingin produk perempuan Lampung tidak hanya kuat di pasar lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar digital. Dengan dukungan pemerintah, kami optimistis UMKM perempuan akan menjadi pilar ekonomi yang kokoh,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, jajaran pengurus IWAPI Lampung, organisasi perempuan, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Read More

Dewan Pengurus IWAPI Provinsi Lampung Gelar Halal Bihalal 1447 H/2026 M dan Peringatan Hari Kartini

Bandar Lampung – Dewan Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Lampung menggelar kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini, pada Rabu (15/4/2026) di Graha Surya Lampung.

Mengusung tema “Indahnya Memaafkan, IWAPI Maju Dengan Semangat Kartini”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antar anggota sekaligus menumbuhkan kembali semangat perjuangan perempuan dalam dunia usaha.

Acara berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebersamaan, dihadiri oleh jajaran pengurus serta anggota IWAPI dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Selain Halal Bihalal, kegiatan ini juga diisi dengan peringatan Hari Kartini yang bertujuan untuk mengenang jasa-jasa R.A. Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia.

Sebanyak 13 peserta turut ambil bagian dalam peringatan Hari Kartini tersebut. Mereka menampilkan berbagai kegiatan yang mencerminkan semangat Kartini, mulai dari penampilan busana, hingga kegiatan yang mengangkat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi.

Dr. Ir. Hj. Armalia Reny WA, MM,Ketua IWAPI Provinsi Lampung dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas dan kolaborasi antar perempuan pengusaha.

“Melalui momentum Halal Bihalal ini, kita saling memaafkan dan mempererat kebersamaan. Sementara semangat Kartini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus maju, mandiri, dan berdaya saing dalam dunia usaha,” ujarnya.

Ia juga berharap IWAPI Lampung dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perekonomian daerah, khususnya melalui pemberdayaan perempuan.

Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan sesi foto bersama yang semakin menambah keakraban antar peserta. Acara ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat peran IWAPI dalam mendorong kemajuan perempuan di Provinsi Lampung.(*)

Read More

Banjir Setinggi Pinggang Rendam Rumah Warga di Jagabaya I dan II, Kerugian Capai Rp10 Juta

BANDAR LAMPUNG – Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung pada Selasa malam, 14 April 2026, menyebabkan banjir merendam rumah warga di wilayah perbatasan Jagabaya 1 dan Jagabaya 2, Kecamatan Way Halim. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa.

Salah satu rumah yang terdampak berada tepat di depan Kantor Redaksi Ratumedia.id. Pemilik rumah, Ibrahim, mengatakan banjir kali ini merupakan yang terparah dibanding kejadian serupa yang sebelumnya kerap melanda kawasan tersebut.

“Sudah biasa banjir, tapi nggak sebesar ini. Tinggi air sampai sepinggang orang dewasa,” kata Ibrahim, Rabu (15/4/2026).

Akibat banjir tersebut, dua unit sepeda motor miliknya mogok setelah terendam air. Selain itu, sejumlah peralatan elektronik rumah tangga seperti mesin cuci dan kulkas juga mengalami kerusakan.

“Dua motor mogok semua karena kerendam. Mesin cuci sama kulkas juga mati,” ujarnya.

Ibrahim memperkirakan total kerugian akibat banjir mencapai sekitar Rp10 juta, mencakup kerusakan kendaraan, peralatan elektronik, serta sejumlah perabot rumah tangga yang ikut terendam.

Namun, yang paling disesalkan warga bukan hanya kerugian materi, melainkan minimnya perhatian aparatur setempat terhadap kondisi warga yang terdampak langsung.

Menurut Ibrahim, camat, lurah, dan petugas linmas memang sempat datang ke lokasi untuk meninjau kondisi banjir. Namun, mereka disebut hanya memantau dari area jembatan dan tidak turun langsung melihat rumah-rumah warga yang terendam.

“Camat sama lurah cuma mantau di jembatan, nggak masuk lihat situasi di dalam rumah saya yang terdampak,” keluhnya.

Ia menilai peninjauan yang dilakukan terkesan hanya formalitas, sementara warga membutuhkan perhatian dan penanganan cepat di lapangan.

Sorotan pun mengarah kepada pihak Kelurahan Jagabaya 2 yang dinilai kurang responsif terhadap kondisi warganya. Di tengah banjir yang disebut paling parah, warga mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah hingga Rabu pagi.

“Belum ada bantuan sama sekali dari pemerintah,” tambah Ibrahim.

Warga berharap aparat kelurahan tidak hanya melakukan pemantauan dari titik aman, tetapi turun langsung ke rumah-rumah warga untuk melihat dampak banjir secara nyata dan segera menyalurkan bantuan.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bahwa persoalan drainase dan penanganan banjir di wilayah Jagabaya masih membutuhkan perhatian serius, terutama saat intensitas hujan tinggi mengguyur Kota Bandar Lampung. (rn)

Read More

Wakil Gubernur Lampung Dampingi Wamenkes Dan Wamendagri Tinjau Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi kunjungan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, dalam rangka percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) secara berkelanjutan di Kota Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).

Pemantauan dilakukan di Puskesmas Way Halim Bandarlampung dengan meninjau fasilitas serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, sekaligus melihat langsung upaya penanganan penyakit menular di lapangan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, estimasi kasus TBC hingga April 2026 di Provinsi Lampung mencapai 30.745 kasus, dengan sekitar 5.800 kasus berada di Kota Bandar Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan menekankan pentingnya percepatan deteksi kasus melalui pemeriksaan aktif, tidak hanya kepada pasien, tetapi juga melalui pelacakan terhadap keluarga dan lingkungan sekitar guna memutus rantai penularan.

Penguatan peran kader kesehatan di tingkat desa juga menjadi perhatian. Kader diharapkan dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi kasus, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mendampingi pasien selama proses pengobatan dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan.

Rombongan turut meninjau sejumlah fasilitas pelayanan di Puskesmas Way Halim, antara lain ruang rawat anak dan perempuan, ruang tindakan gawat darurat, serta ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Selain TBC, Wakil Menteri Kesehatan juga menyoroti kasus campak di Provinsi Lampung, khususnya terkait cakupan imunisasi yang belum merata. Ia menilai masih adanya penolakan imunisasi akibat hoaks menjadi tantangan dalam upaya pencegahan penyakit.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat, termasuk memberikan pemahaman bahwa imunisasi aman dan penting bagi kesehatan anak.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi penyakit menular secara berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam penanganan penyakit menular di Provinsi Lampung.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan surveilans penyakit, perluasan cakupan imunisasi, penguatan edukasi masyarakat, kerja sama lintas sektor, dukungan anggaran kesehatan, serta keterlibatan aktif komunitas dalam penemuan dan pencegahan kasus.

Melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, tenaga kesehatan, serta partisipasi masyarakat, diharapkan upaya eliminasi TBC dan pengendalian penyakit menular lainnya di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (*)

Read More

Rahmat Mirzani Djausal Menegaskan Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung Mempercepat Penanganan TBC

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penanganan dan eliminasi tuberkulosis (TBC). Hal itu disampaikan dalam acara Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, yang berlangsung di Aula Semergo, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi penguatan bagi daerah untuk melakukan aksi nyata dalam penemuan serta penatalaksanaan kasus TBC secara berkelanjutan.

“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan bagi kami di daerah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk memperkuat komitmen dalam percepatan eliminasi TBC, terutama dalam penemuan kasus baru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Mirza menekankan bahwa TBC bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Penyakit menular ini dinilai dapat menurunkan produktivitas masyarakat dan menghambat pencapaian target pembangunan daerah. 

Ia juga mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai langkah strategis deteksi dini berbagai penyakit, seperti hipertensi dan diabetes. Program tersebut dinilai mampu mengurangi beban layanan rujukan di rumah sakit besar, termasuk RSUD Abdul Moeloek.

Menurutnya, saat ini RSUD Abdul Moeloek menerima hingga 700 rujukan per hari. Dengan optimalisasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas, masyarakat diharapkan dapat tertangani lebih dini tanpa harus dirujuk ke rumah sakit provinsi.

Dari sisi kinerja, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2024, capaian SPM mencapai 103 persen dan meningkat menjadi 131 persen pada 2025. Sementara pada triwulan pertama 2026, capaian telah mencapai 19 persen.

Adapun tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Lampung tercatat 95 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 98 persen pada 2025. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pengobatan telah mencapai 81 persen.

Untuk itu, Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari kader kesehatan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk berkolaborasi dalam upaya eliminasi TBC.

“Syarat utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah masyarakat yang sehat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergi semua pihak dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan layanan kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Octavianus, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanggulangan TBC, khususnya di Provinsi Lampung. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp4,1 triliun untuk memperkuat infrastruktur medis dan mendukung kerja kader kesehatan.

Ia menyebutkan, penanganan TBC menjadi salah satu prioritas dalam program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

“Indonesia masih berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Karena itu, penanganannya tidak hanya kuratif, tetapi juga harus diperkuat dari sisi pencegahan,” ujarnya.

Di Kota Bandar Lampung, tercatat sekitar 4.300 kasus TBC pada tahun lalu. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan strategi penemuan kasus secara aktif melalui program CKG yang menyasar anggota keluarga pasien.

“Jika ada 4.300 kasus, maka seluruh anggota keluarga di rumah tersebut harus diperiksa. Ini penting untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi masyarakat yang tinggal serumah dengan pasien TBC, meski belum menunjukkan gejala.

Sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga lapangan, pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada 5.200 kader TBC di seluruh desa di Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penemuan kasus di tingkat akar rumput.

“Anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk pengadaan alat rontgen modern serta memastikan para kader mendapatkan dukungan yang memadai,” tambahnya.

Selain TBC, pemerintah pusat juga terus mengakselerasi penanganan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi penyakit menular secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana juga menegaskan kesiapan daerah menjalankan arahan pemerintah pusat dalam menekan angka TBC.

“Kami terus aktif melakukan sosialisasi kesehatan, termasuk TBC. Insyaallah angka TBC bisa ditekan, dan kami siap melaksanakan arahan pusat,” ujarnya.

Saat ini, Kota Bandar Lampung didukung 31 puskesmas, terdiri dari 15 puskesmas rawat jalan dan 16 rawat inap, ditambah 50 puskesmas pembantu serta 126 pos layanan kesehatan. (*)

Read More

Pemprov Lampung Siap Perkuat Sinergi dengan KPPU demi Menciptakan Iklim Usaha yang Sehat dan Kondusif

BANDARLAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat iklim usaha yang sehat dan kompetitif, sekaligus mendorong peningkatan investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat menerima kunjungan kerja Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (14/4/2026).

Marindo mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap memperkuat sinergi dengan KPPU serta seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pelaku usaha.

"Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga pelaku usaha merasa nyaman berinvestasi di Lampung," ujarnya.

Ia menambahkan, kenyamanan berusaha menjadi faktor penting dalam menarik investasi sekaligus memperkuat daya saing daerah. Karena itu, Pemprov terus menghadirkan regulasi yang mendukung pertumbuhan usaha tanpa menghambat pelaku ekonomi.

"Yang kita dorong adalah bagaimana pelaku usaha dapat beraktivitas dengan nyaman, adil, dan memiliki kepastian dalam berusaha," lanjutnya.

Marindo menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Lampung adalah meningkatkan Indeks Persaingan Usaha (IPU) sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat kesehatan persaingan usaha di daerah.

Penilaian IPU ini dilakukan oleh KPPU melalui survei nasional dengan melibatkan sejumlah responden kunci di daerah, mulai dari unsur Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, KADIN daerah, Bank Indonesia perwakilan wilayah, hingga kalangan akademisi.

Menurutnya, hasil penilaian tersebut menjadi cerminan kondisi persaingan usaha sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan ekonomi.

Marindo juga menegaskan bahwa peningkatan IPU tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, serta KPPU.

"Mari kita terus bergandengan tangan untuk memastikan kebijakan dan regulasi di daerah semakin mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Lampung," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data KPPU, IPU Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,04, berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,01.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan IPU pada tahun 2026 dengan terus mendorong penguatan iklim usaha agar semakin sehat dan berdaya saing, sehingga mampu memperluas peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

Read More

Lampung Selatan Bidik Penghargaan Creative Financing 2026

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti ajang penilaian Creative Financing 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagai bagian dari upaya mendorong lahirnya kepala daerah berjiwa wirausaha dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penilaian ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan konsep Entrepreneur Government, yakni pendekatan inovatif dalam menggali dan mengelola sumber pembiayaan pembangunan secara kreatif dan berkelanjutan.

Dalam sesi pemaparan yang digelar secara virtual pada Selasa (14/4/2026), Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan berbagai strategi pembiayaan kreatif yang telah dan akan dijalankan pemerintah daerah.

Menurut Egi, pihaknya terus mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Pemkab Lampung Selatan berupaya menghadirkan terobosan dalam pembiayaan daerah agar pembangunan tetap berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Supriyanto bersama jajaran pejabat terkait dari ruang rapat BPKAD, sementara Bupati Egi mengikuti paparan secara daring dari Jakarta.

Ajang ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi dan pemenuhan data dukung sebagai bagian dari proses penilaian. Melalui langkah tersebut, diharapkan kapasitas fiskal daerah dapat meningkat sekaligus memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya inovasi pembiayaan dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah.

Ia menyebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menjadi tonggak penting yang mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

“Daerah harus terus melakukan terobosan dan tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi aktif mencari sumber pembiayaan alternatif,” kata Agus.

Adapun indikator penilaian Creative Financing mencakup inovasi pajak dan retribusi, pengelolaan BUMD, pemanfaatan CSR, pengelolaan barang milik daerah dan BLUD, hingga penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Selain itu, aspek digitalisasi seperti implementasi SIPD, KKPD, ETPD, SPBE, serta capaian opini laporan keuangan daerah juga menjadi bagian penting dalam penilaian.

Rencananya, penganugerahan Creative Financing 2026 untuk regional Sumatra akan digelar di Palembang pada 22 April 2026, dengan kategori penghargaan bagi satu gubernur, tiga bupati, dan tiga wali kota terbaik.

Read More

Radityo Egi Pratama Jabat Wakil Ketua Umum Aspeksindo

Jakarta - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, kembali dipercaya menduduki posisi strategis di tingkat nasional. Ia resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) periode 2025-2030.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam rangkaian acara pelantikan dewan pengurus dan seminar nelayan yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan atas kapasitas kepemimpinan Egi dalam mengelola pemerintahan daerah, khususnya di wilayah pesisir Lampung Selatan. Posisi ini sekaligus membuka ruang lebih luas bagi daerahnya untuk berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir di tingkat nasional.

Dalam keterangannya, Egi menyebut jabatan yang diembannya sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam memperkuat sinergi antar daerah pesisir dan kepulauan di Indonesia.

“Hari ini saya resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Aspeksindo periode 2025-2030. Ini menjadi amanah sekaligus kepercayaan untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah pesisir dan kepulauan di tingkat nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan, melalui peran tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin aktif dalam mendorong pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap melalui peran ini, Lampung Selatan dapat terus mendorong pengelolaan potensi kelautan dan pesisir secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai informasi, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir di seluruh Indonesia. Organisasi ini berperan dalam memperkuat koordinasi, advokasi kebijakan, serta mendorong optimalisasi pembangunan wilayah maritim nasional. (*)

Read More