Pemprov Lampung Tindaklanjuti Catatan dan Rekomendasi BPK, Optimistis Kembali Raih Opini WTP Tahun 2025

BANDARLAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta optimistis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Exit Meeting Pemeriksaan Atas LKPD Tahun 2025, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Marindo menegaskan bahwa Pemprov akan menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Setiap rekomendasi yang diberikan, saya minta para OPD untuk dapat menindaklanjuti," ujar Marindo.

Ia menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi yang kuat antar perangkat daerah, serta pendampingan dari BPK, Provinsi Lampung mampu kembali meraih opini WTP.

Marindo turut mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Marindo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Sehingga harapannya kita dapat mempertahankan opini WTP dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” pungkasnya.(*)

Read More

HUT REI ke-54 Perkuat Agenda Asta Cita Presiden Prabowo dan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi Real Estate Indonesia (REI) yang menggelar acara Silaturahmi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-54 di Lampung, khususnya di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Bandarlampung, Selasa (5/5/2025).

Menurut Gubernur Mirza, acara tersebut sangat relevan dengan program nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam agenda Asta Cita dan program pembangunan 3 juta rumah.

Gubernur Mirza mengajak seluruh anggota REI untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk mengeksplorasi potensi investasi di daerah.

“REI selama 54 tahun telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional, khususnya sektor perumahan. Perannya sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan hunian bagi masyarakat,” ujarnya.

Mirza juga menilai sektor perumahan tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pemerataan ekonomi. 

Ia mengatakan bahwa setiap pembangunan satu unit rumah dapat menciptakan tiga hingga empat peluang kerja.

“REI menjadi salah satu alat negara untuk mengimplementasikan program pembangunan, terutama dalam mendorong ekonomi domestik dan pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pemprov Lampung saat ini tengah menyiapkan transformasi ekonomi dari berbasis komoditas mentah menuju hilirisasi industri. 

Selama ini, Lampung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditas utama seperti padi, jagung, singkong, dan kopi.

Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa sektor industri di Lampung saat ini masih berada di kisaran 16 persen dan ke depan, pemerintah akan mendorong pengolahan komoditas di dalam daerah. 

Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat telah menetapkan Lampung sebagai salah satu pusat hilirisasi di Sumatera.

“Dalam 2–3 tahun ke depan, kami targetkan hampir seluruh komoditas unggulan Lampung sudah bisa diolah di dalam daerah. Ini akan membuka peluang besar bagi sektor properti,” jelasnya.

Selain hilirisasi, Pemprov Lampung juga mengandalkan sektor pariwisata dan pendidikan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi. 

Sebagai informasi, kunjungan wisatawan ke Lampung mengalami lonjakan signifikan, dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025.

Meski demikian, Gubernur Mirza menegaskan bahwa tantangan masih ada pada rendahnya lama tinggal wisatawan (length of stay) yang baru mencapai 1,3 hari serta tingkat belanja yang relatif kecil.

“Di sinilah peran properti sangat penting, untuk menghadirkan fasilitas pendukung agar wisatawan tinggal lebih lama dan meningkatkan belanja mereka,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, peningkatan minat melanjutkan ke perguruan tinggi juga menjadi peluang baru.

Gubernur Mirza menyebutkan terjadi kenaikan hingga 25 persen pendaftar, yang berdampak pada kebutuhan hunian di kawasan perkotaan seperti di Bandar Lampung dan Metro.

Gubernur Mirza juga mengajak REI untuk terlibat langsung dalam perencanaan kawasan terpadu yang mengintegrasikan industri, pariwisata, dan permukiman.

“Kami ingin REI menjadi mitra strategis dalam mendesain kawasan-kawasan pertumbuhan baru di Lampung,” pungkasnya.

Ia berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan pelaku usaha properti dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyatakan kesiapan pihaknya mendukung program pemerintah daerah, termasuk mengatasi backlog perumahan di Lampung yang mencapai sekitar 270 ribu unit.

Ia menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan riset REI bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, setiap investasi di sektor perumahan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pengembang properti adalah bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, REI juga menjalankan program sosial berupa penanaman satu juta pohon, yang hingga kini telah terealisasi sekitar 300 ribu pohon sebagai bagian dari kontribusi terhadap lingkungan.(*)

Read More

Pemprov Lampung Dukung Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka Entry Meeting Pengawasan Reguler terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana, serta dihadiri kepala OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Entry meeting tersebut menjadi tahapan awal dari rangkaian kegiatan pengawasan reguler yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Provinsi Lampung.

Pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri meliputi pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta kerja sama daerah. Pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, dan akuntabel.

Selain pengawasan umum, Tim Itjen Kemendagri juga melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, termasuk evaluasi terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor-sektor pelayanan dasar. Pengawasan teknis tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas program kerja OPD, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.

Tidak hanya itu, pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung penuh pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

“Tentunya kami dari Pemerintah Provinsi Lampung siap untuk memfasilitasi, kemudian juga mengikuti apa yang menjadi arahan dari tim,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melalui Inspektorat Provinsi Lampung akan menjadi penghubung utama dalam proses koordinasi dan komunikasi antara tim pengawas dengan seluruh OPD terkait.

Marindo juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung seluruh kebutuhan tim pengawasan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaksanaan pengawasan reguler dapat menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung. (*)

Read More

Ekonomi Lampung Triwulan I-2026 Tumbuh 5,58 Persen, Pengangguran Turun dan Bonus Demografi Berlanjut

Bandar Lampung – Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I-2026 menunjukkan capaian yang impresif. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,58 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y), menjadi yang tertinggi untuk periode triwulan I sejak 2014.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, dalam rilis resmi yang disampaikan pada Selasa (5/5), menjelaskan bahwa capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2025 yang tumbuh 5,54 persen. Namun, secara triwulanan (quarter-to-quarter/q-to-q), ekonomi Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,08 persen yang dipengaruhi faktor musiman.

“Secara umum, perekonomian Lampung menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan pertumbuhan yang ditopang oleh berbagai sektor utama,” ujar Ahmadriswan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp132,36 triliun, sementara atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp73,44 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja positif sejumlah lapangan usaha. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,43 persen, diikuti jasa keuangan sebesar 10,46 persen, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,89 persen.

Meski demikian, beberapa sektor mengalami kontraksi, seperti pengadaan air yang terkontraksi 3,83 persen serta pertambangan dan penggalian sebesar 1,91 persen.

Secara struktur, perekonomian Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 25,58 persen, disusul industri pengolahan sebesar 18,97 persen dan perdagangan sebesar 15,03 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 13,84 persen, konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT) sebesar 9,11 persen, serta konsumsi rumah tangga sebesar 5,54 persen. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 4,39 persen, ekspor 0,75 persen, dan impor 1,06 persen.

Secara spasial, Lampung berkontribusi sebesar 9,72 persen terhadap perekonomian Pulau Sumatera dan menempati posisi keempat setelah Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Pertumbuhan ekonomi Lampung juga tercatat sebagai yang tertinggi kedua di Sumatera setelah Kepulauan Riau.

Selain pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan di Lampung juga menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,95 persen, menurun dibandingkan Februari 2025 sebesar 4,07 persen.

Jumlah penduduk bekerja mencapai 4,91 juta orang, dengan tambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 34,53 ribu orang dalam setahun terakhir. Sementara itu, jumlah pengangguran turun menjadi 202,32 ribu orang.

Mayoritas tenaga kerja masih terserap di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Dari sisi kualitas, proporsi pekerja penuh meningkat menjadi 59,93 persen, menunjukkan perbaikan struktur ketenagakerjaan.

Di sisi demografi, hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 mencatat jumlah penduduk Lampung mencapai 9,53 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,18 persen per tahun.

Struktur penduduk masih didominasi usia produktif, dengan proporsi mencapai 68,13 persen. Generasi Z dan milenial menjadi kelompok terbesar, mencerminkan potensi bonus demografi yang masih kuat.

Namun demikian, Lampung juga mulai memasuki fase ageing population, ditandai dengan meningkatnya penduduk lanjut usia yang mencapai 11,39 persen. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya rasio ketergantungan yang kini berada di angka 46,79.

Dalam aspek pembangunan manusia, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Lampung tahun 2025 menunjukkan perbaikan dengan nilai 0,375, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, terutama pada aspek kesehatan reproduksi dan pendidikan.

Meski demikian, partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja masih menjadi perhatian karena mengalami sedikit penurunan.

Ahmadriswan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga tren positif ini. “Peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta kebijakan yang responsif gender menjadi kunci pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan capaian ini, Provinsi Lampung menunjukkan fondasi ekonomi dan sosial yang semakin kuat, meskipun tetap menghadapi sejumlah tantangan ke depan, terutama dalam menjaga stabilitas pertumbuhan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta menghadapi transisi demografi.

Read More

Pelantikan Apdesi Lampung, Gubernur Tekankan Penguatan Pertanian dan Nilai Tambah Desa

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sektor pertanian dan hilirisasi di tingkat desa sebagai upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. 

Hal itu disampaikannya dalam pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih Provinsi Lampung periode 2026–2031, di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Mudah-mudahan ini menjadi wadah bersama untuk membangun Lampung ke depan,” ujar Gubernur Mirza.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza memaparkan sejumlah program prioritas, di antaranya peningkatan produktivitas pertanian melalui distribusi pupuk organik cair (POC) gratis yang ditargetkan mampu menaikkan hasil panen.

Selain itu, pemerintah provinsi juga akan mendistribusikan 500 unit alat pengering (dryer) hingga 2028. Program ini bertujuan agar proses pascapanen, seperti pengeringan padi dan jagung, dapat dilakukan di desa sehingga nilai tambah tetap berada di tingkat lokal.

Ia menegaskan, arah kebijakan pembangunan desa ke depan tidak lagi hanya menjual komoditas mentah, melainkan mendorong produk olahan bernilai tambah.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan. Ia menyebut kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan di tingkat lokal, termasuk kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya.

“Kepala desa harus menjadi teladan, inspirasi, serta mampu menghadirkan inovasi bagi masyarakatnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepala desa merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan publik di desa harus menjadi prioritas utama.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza mengingatkan agar setiap kebijakan di desa berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok kecil. Ia juga mendorong sinergi dengan program nasional, termasuk visi pembangunan desa yang menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah pusat.

Menurutnya, program kawasan desa mandiri ke depan akan terintegrasi dengan program makan bergizi gratis, sehingga desa dapat berperan sebagai penyedia bahan baku sekaligus penggerak ekonomi lokal.

“Tidak ada program pemerintah provinsi yang tidak menyentuh desa, kecuali pembangunan jalan provinsi. Selebihnya kami arahkan untuk mendukung penguatan ekonomi desa,” katanya.

Pelantikan DPD Apdesi Merah Putih Provinsi Lampung dilakukan oleh Ketua DPP Apdesi Merah Putih Asep Anwar Sadat. Adapun organisasi tersebut dipimpin oleh Lekat Dulah Adi Putra sebagai ketua.

Asep Anwar Sadat menyebut Apdesi Merah Putih sebagai wadah perjuangan dan aspirasi bagi pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan.

Ia menekankan pentingnya soliditas organisasi serta keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat hingga daerah. “Sinergi harus dijaga agar arah kebijakan tetap sejalan dari pusat hingga desa,” ujarnya.

Sementara itu, Lekat Dulah Adi Putra berharap pelantikan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan daerah.

“Ini menjadi fondasi bagi pergerakan kami dalam membangun desa demi kemajuan Provinsi Lampung,” katanya.

Ia juga menyatakan komitmen Apdesi Merah Putih Lampung untuk mendukung seluruh program pemerintah, termasuk program unggulan “Desaku Maju”, guna mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

(*)

Read More

kolaborasi Strategis Dengan Perbankan Memperkuat Tiga Sektor Utama Daerah, Pertanian, Pariwisata, Dan Pendidikan

BANDARLAMPUNG -- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjalin kolaborasi strategis dengan perbankan demi memperkuat tiga sektor utama daerah, yakni pertanian, pariwisata, dan pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Rapat Penguatan Kolaborasi Strategis Perbankan bersama Bank Mandiri Area Bandar Lampung, yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menyampaikan kondisi ekonomi Lampung yang masih bertumpu pada sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung terus menggenjot sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah, dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan.

“Penguatan sektor pertanian tidak hanya pada produksi, tetapi juga hilirisasi agar memberikan nilai tambah bagi petani,” ujarnya.

Gubernur Mirza menekankan pentingnya hilirisasi produk, seperti pengolahan singkong menjadi tapioka dan produksi beras secara mandiri di daerah. Selain itu, Pemprov Lampung juga mendorong penggunaan bibit unggul singkong dengan produktivitas tinggi serta kandungan pati lebih besar guna meningkatkan pendapatan petani.

Di sektor pariwisata, Gubernur Mirza mengungkapkan adanya peningkatan signifikan jumlah kunjungan wisatawan nusantara, dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. 

“Potensi wisata Lampung sangat besar, tetapi perlu pengembangan ekosistem yang lebih terintegrasi agar mampu meningkatkan lama tinggal dan belanja wisatawan,” katanya.

Selain itu, sektor pendidikan juga turut menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan pembangunan sumber daya manusia.

Dalam rapat tersebut, Vice President Bank Mandiri Area Bandar Lampung, Eka Zedrosky, menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung penguatan ketiga sektor tersebut.

“Kami memiliki misi yang sejalan dan siap berkomitmen untuk mendukung penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan pendidikan,” ujar Eka.

Ia menyampaikan bahwa Dukungan Bank Mandiri di sektor pendidikan antara lain melalui pengembangan lembaga pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk universitas berbasis kesehatan. 

Di sektor pariwisata, dukungan diberikan diantaranya melalui penguatan layanan keuangan digital serta perluasan jaringan layanan yang selaras dengan kebutuhan destinasi wisata.

Adapun di sektor pertanian, Bank Mandiri juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pembiayaan dan penguatan ekosistem usaha tani.

Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan ketiga sektor unggulan Lampung dapat berkembang lebih optimal dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (*)

Read More

Momentum Penguatan Berlanjut, Ekonomi Lampung Tumbuh 5,58% pada Triwulan I 2026

Lampung — Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang tetap solid dengan pertumbuhan mencapai 5,58 persen (year on year/yoy).

Angka ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,54 persen (yoy), sekaligus menegaskan tren penguatan ekonomi daerah di awal tahun.

Berdasarkan data Bank Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp132,36 triliun, sementara atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp73,44 triliun.

Capaian tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatra sebesar 5,13 persen (yoy), meskipun sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Lampung terutama ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh signifikan sebesar 9,89 persen (yoy). Kinerja ini didorong oleh puncak panen raya komoditas pangan, khususnya padi dan jagung.

Selain itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga tumbuh 6,91 persen (yoy), seiring meningkatnya aktivitas perdagangan antar daerah dan tingginya permintaan masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Sementara itu, sektor Industri Pengolahan tetap menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 3,28 persen (yoy), diikuti sektor Konstruksi sebesar 4,96 persen (yoy), serta Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 6,11 persen (yoy).

Peningkatan ini didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat, kelanjutan proyek strategis, serta tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur keagamaan.

Program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memberikan dampak positif terhadap sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman yang tumbuh tinggi hingga 12,43 persen (yoy).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Lampung didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,54 persen (yoy), investasi sebesar 4,39 persen (yoy), serta konsumsi pemerintah yang melonjak 13,84 persen (yoy).

Peningkatan konsumsi masyarakat dipicu oleh momentum Idulfitri serta terjaganya optimisme konsumen, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di level 121,71 atau kategori optimis.

Di sisi eksternal, kinerja ekspor Lampung tetap mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,75 persen (yoy), didukung oleh ekspor komoditas unggulan seperti bubur kayu (pulp), sisa industri makanan, dan bahan kimia organik.

Ke depan, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Lampung pada tahun 2026 berada dalam kisaran 5,0 hingga 5,6 persen. Prospek ini ditopang oleh penguatan permintaan domestik serta tetap terjaganya kinerja ekspor.

Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diantisipasi. Untuk menjaga momentum pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah akan memperkuat sinergi melalui tiga strategi utama.

Pertama, penguatan sektor primer dan stabilisasi harga melalui peningkatan produktivitas pertanian serta pengendalian inflasi daerah. Kedua, peningkatan nilai tambah dan investasi melalui hilirisasi komoditas unggulan serta penguatan ekosistem UMKM berorientasi ekspor. Ketiga, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi transaksi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan berbagai upaya tersebut, Lampung diharapkan mampu menjaga tren pertumbuhan positif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Read More

Babinsa Pimpin “Selasa Bersih”, Warga Pahoman Antusias Gotong Royong Cegah Banjir

Bandar Lampung – Semangat gotong royong terasa kuat di Jalan Dr. Susilo, RT 03 LK II, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Selasa (5/5/2026). Babinsa setempat, Pelda Hermanto, memimpin langsung kegiatan “Selasa Bersih” yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB.

Kegiatan ini berkembang menjadi kolaborasi lintas sektor. Turut hadir Camat Enggal M. Supriyadi, Lurah Pahoman Hendri, unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, Dinas Pemadam Kebakaran, para Ketua Lingkungan, RT, serta Linmas.

Pelda Hermanto menjelaskan, fokus utama kegiatan bukan hanya membersihkan sampah, tetapi juga pengendalian rumput liar dan pembersihan saluran drainase.

 Langkah ini dinilai penting sebagai upaya preventif menghadapi musim hujan.

“Rumput liar yang menjalar ke bahu jalan bisa membahayakan pengendara, sementara drainase yang tersumbat berpotensi menimbulkan genangan. Karena itu kami lakukan pembersihan menyeluruh,” ujarnya di sela kegiatan.

Selain aksi bersih-bersih, petugas BPBD dan Damkar juga memberikan edukasi kepada warga mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran air.

Dalam laporannya kepada Danramil 410-05/TKP, Pelda Hermanto menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menghasilkan tiga manfaat utama, yakni lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, kondisi jalan yang aman bagi pengguna, serta saluran air yang kembali lancar sehingga meminimalisir risiko banjir.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 10.30 WIB berjalan tertib dan lancar. Antusiasme warga pun meningkat, terlihat dari partisipasi masyarakat yang terus bertambah selama kegiatan berlangsung.

Camat Enggal, M. Supriyadi, mengapresiasi inisiatif Babinsa yang dinilai mampu membangun kedekatan dengan masyarakat melalui aksi nyata.

“Ini contoh bahwa kedekatan dengan warga tidak harus melalui forum formal. Turun langsung ke lapangan, bekerja bersama masyarakat, itulah bentuk nyata kehadiran aparat,” ujarnya.

Read More

Lampung sebagai Lumbung Singkong Nasional, Lepas Ekspor Perdana 3.300 ton Tepung Tapioka

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melepas ekspor perdana 3.300 ton tepung tapioka ke Tiongkok dengan nilai mencapai Rp26 miliar. Hal ini sekaligus menegaskan posisi Lampung sebagai lumbung singkong nasional.

Pelepasan ekspor tersebut dilakukan di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung, Selasa (5/5/2026).

Ekspor ini menjadi tonggak penting dalam penguatan hilirisasi komoditas singkong sekaligus membuka peluang pasar internasional yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha di daerah.

Pelepasan ekspor ini juga menjadi simbol kebangkitan industri singkong Lampung yang tidak hanya berfokus pada produksi bahan mentah, tetapi juga pada pengembangan industri hilir yang bernilai tambah tinggi.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa singkong telah menjadi bagian dari sejarah panjang masyarakat Lampung sejak masa kolonial.

Ia mengungkapkan bahwa sebelum beras menjadi makanan utama, masyarakat Lampung telah mengandalkan umbi-umbian seperti singkong, sagu, dan sorgum sebagai sumber pangan.

Menurutnya, secara alamiah Lampung memiliki kondisi yang sangat ideal untuk pengembangan singkong.

Hal ini tercermin dari luas lahan dan dominasi komoditas tersebut dalam struktur pertanian daerah.

“Hampir 20 persen wilayah Lampung ditanami singkong. Dari sinilah tumbuh industri tapioka yang kini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.

Gubernur Mirza menyebutkan bahwa pada tahun 2025, sekitar 70 persen produksi tapioka nasional berasal dari Provinsi Lampung. 

Kondisi ini menjadikan Lampung sebagai pemain utama dalam industri tapioka di Indonesia bahkan di tingkat Asia.

Namun demikian, Gubernur Mirza mengakui bahwa sektor ini tidak lepas dari tantangan, terutama fluktuasi harga yang kerap merugikan petani.

Pada 2025, harga singkong sempat jatuh hingga Rp400–Rp500 per kilogram, yang berdampak pada rendahnya pendapatan petani.

Sebagai langkah strategis, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama pemerintah pusat mengambil kebijakan penghentian impor tapioka guna melindungi pasar domestik.

Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bagi petani dan industri lokal untuk tumbuh lebih kuat.

“Kalau ingin memakmurkan petani, industrinya juga harus didorong. Kita ingin berjalan bersama, bukan saling melemahkan,” tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penguatan riset melalui rencana pembentukan Lampung National Cassava Center bekerja sama dengan Universitas Lampung, guna menghasilkan bibit unggul dan meningkatkan produktivitas serta kualitas singkong.

Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan dukungan lembaga terkait, Gubernur Mirza optimistis dapat memperkuat posisi Lampung sebagai pusat industri tapioka nasional sekaligus pemain penting di pasar global.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia Drama Panca Putra menyampaikan bahwa singkong merupakan komoditas strategis yang memiliki potensi besar dalam hilirisasi industri.

“Tepung tapioka memiliki pemanfaatan yang sangat luas, mulai dari industri makanan, farmasi, tekstil hingga kertas. Ini menunjukkan bahwa hilirisasi singkong memiliki nilai tambah yang tinggi,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini pasar utama ekspor tapioka Indonesia masih didominasi oleh Tiongkok, disusul Filipina, Selandia Baru, dan Taiwan.

Sepanjang 2025, ekspor mencapai sekitar 22.500 ton dengan nilai lebih dari Rp130 miliar.

Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar ke depan adalah menjaga kualitas dan kontinuitas produk agar mampu memenuhi standar pasar global yang semakin ketat.

“Kunci keberhasilan ekspor adalah kualitas dan kepercayaan. Produk harus aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan negara tujuan,” ujarnya.

Di sisi lain, CEO Intan Group Jeremy Gozal mengungkapkan bahwa ekspor perdana ini merupakan hasil dorongan kuat dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperluas pasar ke tingkat internasional.

Ia menjelaskan bahwa pengiriman perdana ini ditujukan ke Pelabuhan Xiamen, Fujian, Tiongkok, dengan total sekitar 180 kontainer.

“Ini adalah tonggak sejarah bagi kami. Tiongkok merupakan pasar yang sangat potensial, dan ke depan kami juga membuka peluang ke negara lain seperti Korea Selatan dan Bangladesh,” ujarnya.

Jeremy juga menekankan bahwa ekspor menjadi solusi untuk meningkatkan harga singkong di tingkat petani, sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.(*)

Read More

Inflasi Lampung April 2026 Tetap Terkendali, Tekanan Harga dari Pangan

Lampung – Inflasi di Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat masih dalam kondisi terkendali meskipun mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan (month-to-month/mtm) mencapai 0,55%, naik dari Maret 2026 sebesar 0,19% (mtm).

Secara historis, angka tersebut juga lebih tinggi dibanding rata-rata inflasi April dalam tiga tahun terakhir yang sebesar 0,44% (mtm). Namun secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Lampung tetap rendah di level 0,53%, jauh di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,42% (yoy).

Kenaikan inflasi pada April terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sejumlah komoditas utama penyumbang inflasi di antaranya minyak goreng, ikan nila, sigaret kretek mesin, beras, dan cabai merah.

Lonjakan harga minyak goreng dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi kemasan akibat kenaikan harga plastik yang berkaitan dengan konflik geopolitik di Timur Tengah. Sementara itu, harga ikan nila naik seiring meningkatnya permintaan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

Kenaikan harga beras dan cabai merah juga dipengaruhi berakhirnya masa panen raya serta terbatasnya produksi akibat tunda tanam. Di sisi lain, kenaikan harga rokok sigaret kretek mesin didorong oleh meningkatnya harga tembakau serta penyesuaian biaya distribusi, termasuk dampak kenaikan tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar.

Meski demikian, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas. Cabai rawit dan daging ayam ras mengalami penurunan harga masing-masing dengan andil -0,06% dan -0,02% (mtm). Kondisi ini didukung oleh peningkatan pasokan dari sentra produksi lokal seperti Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah, serta normalisasi permintaan pasca Ramadan dan Idulfitri 2026.

Selain itu, penurunan harga emas dunia turut menekan harga emas perhiasan dengan kontribusi deflasi sebesar -0,03% (mtm).

Ke depan, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Lampung memproyeksikan inflasi tetap berada dalam sasaran nasional 2,5±1% (yoy) hingga akhir 2026. Namun sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, potensi tekanan berasal dari peningkatan permintaan akibat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang direalisasikan bertahap sepanjang 2026, serta fluktuasi harga emas global di tengah ketidakpastian geopolitik.

Sementara itu, risiko pada kelompok pangan bergejolak (volatile food) dipengaruhi oleh rendahnya realisasi tanam akibat curah hujan tinggi pada Maret 2026, serta potensi penurunan curah hujan dan indikasi El Nino lemah pada semester II yang dapat menekan produksi pangan.

Dari sisi harga yang diatur pemerintah (administered prices), risiko inflasi berasal dari kemungkinan kenaikan harga BBM akibat gejolak harga minyak dunia serta dampak lanjutan kenaikan tarif tol terhadap biaya transportasi dan distribusi barang.

Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Langkah konkret yang dilakukan antara lain operasi pasar beras, penguatan kerja sama antar daerah, perbaikan infrastruktur distribusi, serta pemanfaatan media digital untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut, stabilitas harga di Lampung diharapkan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidakpastian.

Read More