Hot Posts

4/footer/recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Sabtu, 16 Mei 2026

DPRD Lampung Dorong Lahirnya Atlet Berprestasi di Gubernur Lampung Cup II Taekwondo Championship 2026


Bandar Lampung
— Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Dr. H. Yanuar Irawan, S.E., M.M., menghadiri Opening Ceremony Gubernur Lampung Cup II Taekwondo Championship 2026 yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung, Sabtu (16/5/2026).

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan olahraga daerah, khususnya cabang taekwondo, sekaligus memperkuat pembinaan atlet muda agar mampu tumbuh menjadi atlet berprestasi di masa mendatang.

Dalam kesempatan itu, Yanuar Irawan yang hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung menyampaikan harapannya agar kejuaraan dapat berjalan lancar dan menjadi momentum lahirnya atlet-atlet potensial dari Provinsi Lampung.

“Pada hari ini saya mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung menghadiri Taekwondo Championship Piala Gubernur Lampung Tahun 2026. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan lancar, baik, dan sesuai harapan, serta mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di masa yang akan datang,” ujarnya.

Kejuaraan yang mengusung tema “Prestasi Bersatu di Bumi Ruwa Jurai” tersebut diikuti sekitar 1.800 atlet dan tim dari berbagai daerah. Selain peserta dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, kejuaraan juga diikuti atlet dari Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.

Selama pelaksanaan pada 15–17 Mei 2026 di GSG Universitas Lampung, para atlet bertanding dalam berbagai kategori mulai dari kelas pemula hingga kelas prestasi. Ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga sarana pembinaan dan penjaringan bibit atlet potensial dari berbagai daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Organisasi Provinsi Lampung Drs. Hery Sadli, M.H. yang mewakili Gubernur Lampung, Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Lampung Ir. M. Ali Hanafiah, S.T., M.M., Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Ir. Taufik Hidayat, M.M., unsur Forkopimda, serta para tamu undangan lainnya.

Ketua Pengprov TI Lampung, M. Ali Hanafiah, menyampaikan bahwa kejuaraan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pembinaan atlet taekwondo di Provinsi Lampung sekaligus wadah strategis untuk mengembangkan potensi atlet muda agar mampu berprestasi di tingkat lebih tinggi.

Sementara itu, Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Biro Organisasi Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Gubernur menilai Gubernur Lampung Cup II menjadi bukti konsistensi Provinsi Lampung dalam mendorong pengembangan olahraga daerah serta memperkuat posisi Lampung sebagai tuan rumah event olahraga berskala besar.

Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar daerah, memperkuat nilai sportivitas, serta melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Melalui penyelenggaraan Gubernur Lampung Cup II Taekwondo Championship 2026, DPRD Provinsi Lampung berharap pembinaan olahraga di daerah dapat terus diperkuat secara berkelanjutan guna mencetak generasi atlet unggul yang mampu mengharumkan nama Lampung sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

DPRD Lampung Dukung Panen Raya Jagung dan Penguatan Ketahanan Pangan Nasional


Lampung Tengah
— DPRD Provinsi Lampung menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II yang dirangkaikan dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri. Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung diwakili Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, I Made Suarjaya, S.H., M.H. Kegiatan berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (16/5/2026).


Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara pemerintah daerah, Polri, TNI, serta para pemangku kepentingan di sektor pertanian. Acara berlangsung di area pertanian jagung dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan itu, perwakilan DPRD Provinsi Lampung turut mengikuti panen jagung bersama Kapolda Lampung, jajaran TNI, Kejati Lampung, Bulog, serta instansi terkait lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas pangan di daerah.

Selain panen raya, kegiatan juga ditandai dengan groundbreaking pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri yang diharapkan mampu memperkuat sistem penyimpanan hasil pertanian dan distribusi pangan di wilayah Lampung. Sementara launching operasional 166 SPPG Polri menjadi langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan berkelanjutan.

DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh berbagai program penguatan ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah bersama aparat dan stakeholder terkait. Komoditas jagung yang menjadi salah satu sektor unggulan pertanian di Lampung dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Melalui sinergi yang terus dibangun antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, DPRD Provinsi Lampung berharap produktivitas pertanian dapat terus meningkat serta mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas pangan, memperkuat distribusi hasil pertanian, serta mendorong keberlanjutan sektor pertanian di Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Danrem 043/Gatam Ikuti Launching 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Secara Virtual Bersama Presiden RI


Metro
 – Komandan Korem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., mengikuti kegiatan Launching 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertempat di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, Sabtu (16/05/2026).

Kegiatan launching 1.061 titik KDKMP yang dilaksanakan secara serentak dan terpusat di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Peluncuran KDKMP merupakan implementasi strategis dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Program ini dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa guna meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa hari tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pemerintah berhasil meresmikan operasional lebih dari seribu koperasi lengkap dengan gedung, gudang, sistem, barang, petugas, dan seluruh unsur pendukungnya.

“Kita mendirikan KDKMP ini dimulai dari konsep sampai terwujud kurang dari satu tahun. Pembangunan dimulai November 2025 hingga sekarang, berarti kurang dari enam bulan sudah bisa mengoperasionalkan 1.061 koperasi. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia,” ujar Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa program tersebut merupakan langkah nyata dalam menjaga stabilitas harga, menciptakan lapangan kerja, serta membangkitkan perekonomian nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., menyampaikan bahwa dengan telah di-launching-nya 1.061 KDKMP oleh Presiden RI, diharapkan koperasi tersebut hadir bukan hanya sebagai wadah usaha, tetapi juga sebagai instrumen penguat ekonomi rakyat.

“Program Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis dalam mendorong kemandirian desa, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif. Mari kita terus memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan demi kemajuan bersama menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Danrem.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Metro, Kasrem 043/Gatam, Kasiren Korem 043/Gatam, para Kasi Kasrem 043/Gatam, Dandenpom II/3 Lampung, Dandim 0411/KM, Forkopimda Kota Metro, Ketua KDKMP Yosomulyo, Wakil Ketua Bidang Usaha KDKMP Yosomulyo, Dandenma Korem 043/Gatam, Pasi Ter Dim 0411/KM, para Danramil jajaran Kodim 0411/KM, serta tamu undangan lainnya.

Jumat, 15 Mei 2026

Satu Tewas Ditembak Petugas,Polda Lampung Ringkus Dua Pelaku Penembakan Bripka Arya Supena


Lampung
– Tim gabungan Polda Lampung berhasil menangkap dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terlibat dalam penembakan anggota polisi, Bripka Anumerta Arya Supena, di kawasan Toko Roti Yussy Akmal, Jalan Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Sabtu (9/5/2026).
Kedua pelaku diketahui bernama Hamli, warga Lampung Timur, dan Bahroni, warga Teluk Pandan, Pesawaran. Dalam proses penangkapan, aparat melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap keduanya karena melakukan perlawanan aktif. Bahroni, yang diduga sebagai eksekutor penembakan, meninggal dunia setelah ditembak petugas.

Kapolda Lampung, Helfy Assegaf menjelaskan, penangkapan pertama dilakukan terhadap Hamli pada 11 Mei 2026 di wilayah Lampung Timur setelah polisi menerima informasi keberadaannya.

“Setelah dilakukan pemetaan lokasi, tim berhasil mengamankan Hamli. Namun yang bersangkutan melakukan perlawanan aktif sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur,” ujar Helfy saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Jumat (15/5/2026).

Dari hasil pengembangan, polisi kemudian bergerak ke wilayah Teluk Hantu, Pesawaran, untuk memburu Bahroni. Saat hendak ditangkap, Bahroni disebut melawan petugas menggunakan senjata api rakitan jenis revolver.

“Pelaku melakukan perlawanan yang membahayakan tim gabungan, sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur hingga yang bersangkutan meninggal dunia,” lanjutnya.

Peristiwa penembakan terhadap Bripka Arya Supena terjadi saat korban hendak menuju toko roti dan memergoki pelaku tengah merusak kunci sepeda motor. Korban kemudian berupaya mengamankan pelaku dengan menodongkan senjata api miliknya.

Menurut keterangan Kapolda, sejumlah saksi melihat korban sempat memiting salah satu pelaku. Namun dalam situasi tersebut, pelaku berhasil merebut senjata api milik korban dan menembakkannya hingga mengenai Bripka Arya Supena.

Usai melakukan penembakan, pelaku membawa kabur senjata milik korban. Senjata tersebut sempat terjatuh saat pelarian, namun kembali diambil oleh pelaku.

Polisi juga mengungkap bahwa kedua tersangka merupakan pelaku residivis yang telah beberapa kali melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di sejumlah wilayah di Lampung. Saat beraksi di Toko Yussy Akmal, mereka diketahui menggunakan sepeda motor hasil curian dari wilayah Natar, Lampung Selatan.

Rabu, 13 Mei 2026

Pemprov Lampung Sambut Baik Kolaborasi Nasyiatul Aisyiyah Dalam Mendukung Berbagai Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


BANDARLAMPUNG
----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyambut baik kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Nasyiatul Aisyiyah dalam mendukung berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan saat menerima kunjungan kerja Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Provinsi Lampung di ruang kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Rabu (13/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Jihan mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan Nasyiatul Aisyiyah karena dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

"Kami sangat mengapresiasi program-program yang selama ini telah dilakukan Nasyiatul Aisyiyah. Kehadirannya nyata di tengah masyarakat, terutama dalam mendampingi perempuan dan anak," ujar Jihan.

Ia menilai organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menjangkau berbagai persoalan sosial hingga ke tingkat akar rumput. 

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan program pembangunan sosial kemasyarakatan.

"Kami bangga ada organisasi perempuan yang konsisten bergerak dan hadir di tengah masyarakat. Pemerintah tentu memiliki keterbatasan, sehingga kami membutuhkan tangan-tangan kolaboratif untuk menjangkau sudut-sudut masyarakat yang belum sepenuhnya tersentuh," katanya.

Jihan juga membuka peluang agar Nasyiatul Aisyiyah terlibat dalam berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak sesuai visi dan misi daerah.

Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait berbagai persoalan sosial, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pernikahan dini, hingga angka putus sekolah.

"Isu-isu seperti TPPO, pernikahan dini, dan putus sekolah membutuhkan perhatian bersama. Kami berharap Nasyiatul Aisyiyah dapat membantu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan dan tidak menikah sebelum siap secara usia maupun mental," ungkapnya.

Selain itu, Jihan mendorong kolaborasi di bidang kesehatan melalui edukasi kesiapan pernikahan dan kesehatan reproduksi sebagai upaya mencegah pernikahan usia dini. 

Menurutnya, pemahaman yang baik sejak awal penting untuk menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Ia turut menyoroti pentingnya penguatan perlindungan anak melalui program Gerakan Anak Berani Bilang Tidak (Gebrak).

"Kami ingin anak-anak di Lampung tumbuh dengan aman, berani melindungi diri, serta memiliki masa depan yang baik," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Jihan turut menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Muktamar XV Nasyiatul Aisyiyah Tahun 2026 yang akan digelar di Surakarta, Jawa Tengah, pada 6–8 Agustus 2026.

Ia berharap agenda nasional tersebut dapat semakin memperkuat kontribusi Nasyiatul Aisyiyah dalam pembangunan perempuan dan generasi muda di Indonesia.(*)

Wagub Jihan Nurlela Pimpin Rakor Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis


BANDARLAMPUNG
--- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Mesuji secara virtual dari ruang kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Rabu (13/05/2026).

Rapat ini merupakan tindak lanjut evaluasi mingguan Pemerintah Provinsi Lampung dalam percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) di kabupaten/kota, dengan fokus pembahasan secara khusus terhadap kondisi dan penanganan TBC di Mesuji.

Dalam arahannya, Jihan menegaskan bahwa penanganan TBC harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, pemerintah desa, hingga organisasi kemasyarakatan.

Ia menyampaikan, eliminasi TBC menjadi bagian dari program prioritas nasional Presiden RI, termasuk target penurunan kasus TBC sebesar 50 persen dalam lima tahun dan eliminasi TBC pada 2030.

“Penanganan TBC tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua instrumen yang kita miliki harus dioptimalkan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik swasta, kader TBC, maupun desa siaga TBC,” ujar Jihan. 

Jihan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mesuji yang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026–2030 serta membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis. Ia juga mengapresiasi keberadaan 81 kader TBC yang tersebar di seluruh kecamatan di Mesuji.

Berdasarkan paparan Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, capaian notifikasi kasus TBC hingga April 2026 baru mencapai sekitar 22 persen, sementara target sebesar 30 persen. Selain itu, cakupan investigasi kontak dan terapi pencegahan TBC juga masih perlu ditingkatkan. 

Meski demikian, tingkat keberhasilan pengobatan atau treatment success rate di Kabupaten Mesuji telah mencapai di atas 90 persen. 

Jihan menilai capaian keberhasilan pengobatan yang tinggi harus diimbangi dengan peningkatan penemuan kasus secara aktif agar eliminasi TBC dapat berjalan optimal.

“Kalau capaian notifikasi kasus dan penemuan terduga TBC masih rendah, artinya kemungkinan masih banyak sumber penularan yang belum ditemukan. Karena itu, screening harus lebih masif dan agresif,” katanya. 

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Mesuji memberikan dukungan anggaran khusus untuk program penanggulangan TBC, meskipun saat ini terdapat efisiensi anggaran daerah.

Menurutnya, dukungan pembiayaan tetap diperlukan untuk memperkuat penemuan kasus aktif, investigasi kontak, pemberdayaan kader, hingga penguatan desa siaga TBC.

Selain itu, Jihan mendorong optimalisasi pemanfaatan alat Tes Cepat Molekuler (TCM), penguatan pelaporan kasus oleh klinik dan rumah sakit swasta, serta pelaksanaan screening door to door berbasis wilayah risiko tinggi. 

Pemprov Lampung juga tengah mengusulkan bantuan mobile X-ray kepada Kementerian Kesehatan untuk mendukung percepatan deteksi kasus TBC di kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Mesuji.

Jihan berharap seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi dan melakukan monitoring rutin agar target eliminasi TBC di Provinsi Lampung dapat tercapai sesuai target nasional. (*)

Wagub Jihan Nurlela Terima Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia Provinsi Lampung


BANDARLAMPUNG
----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima pengurus DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Rabu (13/5/2026).

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kehadiran Gapembi sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

Wagub Jihan menegaskan bahwa keberadaan Gapembi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam pembinaan serta penataan administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khususnya terkait pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan.

“Kami Pemerintah Provinsi Lampung tentu sangat berterima kasih dengan adanya Gapembi ini, bukan hanya membantu pembinaan SPPG tetapi juga merapikan administrasi yang menjadi tanggung jawab daerah,” ujarnya.

Ia menyoroti masih rendahnya jumlah dapur SPPG di Lampung yang telah melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan standar operasional dapur MBG.

Wagub Jihan mengatakan pemerintah provinsi sebenarnya telah memiliki fasilitas laboratorium kesehatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pengurusan SLHS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Karena itu, ia meminta Gapembi turut membantu melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola dapur.

“Nanti kami minta bantuan Gapembi untuk mem-follow up dapur-dapur SPPG yang belum melengkapi administrasi aturan tersebut, karena itu terus menjadi perhatian BGN dan juga menjadi tugas kami di daerah,” harapnya.

Selain itu, Wagub Jihan menilai kedekatan Gapembi Lampung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjadi peluang positif bagi daerah dalam memperkuat pelaksanaan program MBG serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ia juga berharap Gapembi dapat menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan pengelola dapur SPPG, termasuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan.

“Saya harap Gapembi bisa menjadi mediasi kami dengan para penyelenggara dapur SPPG. Semoga seluruh dapur di Lampung nantinya bisa memiliki grading yang baik dan memenuhi seluruh standar yang ditetapkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPW Gapembi Lampung H. M. Muslih menjelaskan bahwa Gapembi merupakan organisasi pengusaha dapur MBG yang telah terbentuk di 28 provinsi dan menjadi salah satu organisasi yang diakui serta memiliki kedekatan koordinasi dengan BGN.

Ia melaporkan bahwa Gapembi Lampung saat ini telah menghimpun sekitar 387 dapur dari total lebih dari 1.200 dapur MBG yang terdaftar di Lampung. 

Ia menyebut organisasi tersebut juga fokus pada peningkatan kualitas fisik dapur, manajemen pengelolaan, keamanan pangan, hingga pendampingan bagi dapur yang mengalami kendala administrasi.

“Kami ingin dapur-dapur yang berada di bawah Gapembi memiliki standar yang baik, baik dari sisi fisik maupun manajemen pengelolaan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa setelah pelantikan, Gapembi Lampung akan fokus pada penguatan sertifikasi keamanan pangan, HACCP, pengelolaan limbah, hingga peningkatan kualitas operasional dapur MBG.

Muslih berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus mendukung keberadaan Gapembi sebagai mitra strategis dalam menyukseskan program prioritas nasional MBG di Provinsi Lampung.(*)

DPRD Lampung Soroti Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam RDP Bersama Bapenda


Bandar Lampung
— Komisi III DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung dalam rangka membahas realisasi APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Senin, (11/5/ 2026)

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung H. Supriadi Hamzah, SH, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung H. Yozi Rizal, SH, serta diikuti anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung. Turut hadir jajaran Bapenda Provinsi Lampung.

Dalam rapat tersebut, Bapenda Provinsi Lampung memaparkan realisasi pendapatan daerah Triwulan I Tahun 2026 serta perkembangan pelaksanaan belanja APBD pada Bapenda Provinsi Lampung.

Komisi III DPRD Provinsi Lampung menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan pajak, penguatan inovasi digital, serta pemberian stimulus bagi wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Bapenda Provinsi Lampung menyampaikan sejumlah langkah strategis, di antaranya pemberian reward dan punishment kepada wajib pajak, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi dengan Korlantas Polri dan Jasa Raharja.

Selain itu, Bapenda juga mendorong pemanfaatan aplikasi SIGNAL untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan secara digital guna mempermudah masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.

Dalam forum tersebut turut dibahas berbagai stimulus pembayaran pajak kendaraan, seperti penghapusan denda bagi kendaraan menunggak untuk tahun berjalan, pemberian potongan bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu, hingga stimulus bagi kendaraan yang telah lama menunggak.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung H. Supriadi Hamzah, SH, menyampaikan DPRD Provinsi Lampung mendukung berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan Bapenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

Di akhir rapat, Komisi III DPRD Provinsi Lampung meminta Bapenda Provinsi Lampung menyampaikan berbagai gagasan dan langkah strategis secara tertulis sebagai bahan penguatan pembahasan dan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung. 

DPRD Lampung Apresiasi Musprov XI INKINDO, Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah


Bandar Lampung
— Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Ghofur S. Si., menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) INKINDO Lampung ke-XI Tahun 2026 yang digelar di Golden Tulip Springhill Lampung, Rabu (13/5/2026). 

Dengan mengusung tema “Mewujudkan Jasa Konsultan yang Sejahtera, Maju dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045,” Musprov INKINDO Lampung ke-XI menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi organisasi jasa konsultan di Provinsi Lampung.

Selain melakukan evaluasi kepengurusan sebelumnya, forum tersebut menjadi wadah konsolidasi organisasi dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kapasitas sumber daya anggota guna menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Dalam Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI, Drs. H. Mukhlis Basri, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda provinsi Lampung, Dr. Ir. Mulyadi Irsan, M.T., IPU, Ketua DPN INKINDO, Ir. H. Erie Heryadi, M.H., serta Ketua DPP INKINDO Lampung, Ir. Memed Humaedi beserta jajaran pengurus dan anggota INKINDO Lampung.

Dalam Sambutan Ketua DPP INKINDO Lampung, Ir. Memed Humaedi, ia menyampaikan bahwa Musprov merupakan amanat konstitusi organisasi sekaligus forum tertinggi di tingkat provinsi untuk merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan.

Menurutnya, Provinsi Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera memiliki posisi strategis dalam konektivitas nasional sehingga membutuhkan dukungan jasa konsultan yang profesional, inovatif, dan berintegritas dalam setiap proses pembangunan.

Sementara itu, Ketua DPN INKINDO, Ir. H. Erie Heryadi, M.H., menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan profesionalisme anggota melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin dinamis dan kompetitif.

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan peran jasa konsultan dalam pembangunan daerah dan nasional. 

Dalam kesempatannya, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Ghofur, S.Si., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musprov INKINDO Lampung dan berharap organisasi profesi tersebut terus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di Provinsi Lampung.

“Hari ini mewakili Ketua DPRD menghadiri Musprov INKINDO Lampung. Tentu kita mengucapkan selamat kepada INKINDO Lampung. Mudah-mudahan Musprov ini berjalan dengan lancar dan tentunya INKINDO Lampung bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Lampung ini,” ujar Ghofur

Melalui Musprov ke-XI Tahun 2026 ini, INKINDO Lampung diharapkan mampu memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya anggotanya, serta terus menghadirkan jasa konsultan yang inovatif dan berintegritas.

Sinergi antara INKINDO, pemerintah daerah, dan DPRD Provinsi Lampung juga diharapkan semakin erat guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Lapas Kelas I Bandar Lampung Borong 6 Penghargaan di Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62


Bandar Lampung
— Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan memborong enam penghargaan pada peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 tahun 2026.

 Penghargaan tersebut diberikan dalam acara tasyakuran yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Rabu (13/5/2026).

Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Ike Rahmawati menerima langsung piagam penghargaan yang diserahkan oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Maulidi Hilal.

Dalam ajang tersebut, Lapas Kelas I Bandar Lampung berhasil meraih predikat Terbaik 1 pada kategori Dapur Sehat, Klinik, Kehumasan, serta Unit Pelaksana Teknis dalam Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Selain itu, Lapas juga memperoleh penghargaan Terbaik 2 untuk kategori Unit Pelaksana Teknis dengan Capaian Kinerja serta Terbaik 2 Pelaporan Caraka Tepat Waktu.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Lapas Kelas I Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan, serta penguatan sistem keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Ike Rahmawati, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan.

“Penghargaan ini adalah buah dari dedikasi, loyalitas, dan sinergi yang sangat kuat dari seluruh jajaran petugas. Kami merasa bangga namun tidak akan berpuas diri, karena enam predikat juara ini justru menjadi tanggung jawab besar bagi kami untuk terus mempertahankan standar pelayanan tertinggi,” ujar Ike Rahmawati usai menerima penghargaan.

Menurutnya, penghargaan tersebut juga menjadi motivasi untuk terus melakukan inovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan maupun masyarakat.

Momentum Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 ini sekaligus menjadi ajang evaluasi dan apresiasi atas kinerja seluruh unit pemasyarakatan di Provinsi Lampung dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, serta humanis.