Peringati HUT Kodaeral III, Lanal Lampung dan Pemkab Lampung Selatan Hadirkan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bakti Sosial

Kalianda - Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar bakti sosial dan pelayanan kesehatan gratis dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) III Tahun 2026.

Kegiatan yang dipusatkan di Kawasan Dermaga Bom, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kalianda, Kamis (30/7/2026), menjadi wujud nyata sinergi kedua institusi dalam menghadirkan pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Komandan Lanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan Merik Havit, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat sekitar Dermaga Bom.

Komandan Lanal Lampung, Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial merupakan bagian dari komitmen Lanal Lampung untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, insan maritim, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap melalui kegiatan ini komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antarinstansi semakin erat sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan," ujar Irianto.

Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar menyampaikan apresiasi kepada jajaran Lanal Lampung atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata TNI Angkatan Laut kepada masyarakat.

Menurut Syaiful, kehadiran TNI Angkatan Laut melalui berbagai pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mencerminkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

"Kami mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk sinergi yang terus terjalin antara Lanal Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan," kata Syaiful.

Lebih lanjut, Syaiful menuturkan bahwa peringatan hari ulang tahun sebuah institusi tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pengabdian, tetapi juga menjadi kesempatan menghadirkan aksi nyata yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi yang telah terjalin antara Pemkab Lampung Selatan dan Lanal Lampung diharapkan terus dipertahankan dan diperkuat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, sehingga mampu mendukung terwujudnya Lampung Selatan yang maju, sehat, mandiri, dan sejahtera.

Adapun rangkaian kegiatan dalam bakti sosial tersebut meliputi donor darah, pelayanan kesehatan gratis, bakti sosial, pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD), sosialisasi Heimlich Maneuver, dialog bersama masyarakat, serta penyerahan paket sembako secara simbolis kepada warga.

Read More

BPBPK Lampung Perkuat Komitmen Penerapan LLTT di Lampung Selatan

Bandar Lampung - Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Lampung bersama Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat komitmen dalam mendukung percepatan penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di Kabupaten Lampung Selatan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sanitasi, perlindungan lingkungan, dan kesehatan masyarakat melalui sistem pengelolaan air limbah domestik yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) II Pendampingan Penyiapan Implementasi LLTT Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Siger Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Lampung, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid itu melibatkan pemerintah pusat melalui Zoom Meeting, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, perangkat daerah terkait, serta berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus menyusun langkah tindak lanjut guna memastikan implementasi LLTT dapat berjalan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

Kepala BPBPK Provinsi Lampung, Achmad Irwan Kusuma, mengatakan bahwa pengelolaan lumpur tinja merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.

"Melalui penerapan LLTT, kita ingin memastikan proses penyedotan, pengangkutan, hingga pengolahan lumpur tinja dilaksanakan secara aman, terjadwal, dan sesuai standar. Keberhasilan pelaksanaannya memerlukan dukungan regulasi, kelembagaan, sistem pelayanan, pendanaan, serta partisipasi masyarakat," ujar Achmad Irwan Kusuma.

Selama pelaksanaan FGD, peserta membahas berbagai aspek strategis yang menjadi fondasi penerapan LLTT di Lampung Selatan. Pembahasan meliputi penyempurnaan dokumen kebijakan, penguatan kelembagaan dan pola kerja sama, strategi peningkatan kualitas layanan, penguatan basis data pelanggan air limbah domestik, hingga penyusunan materi komunikasi publik sebagai sarana edukasi kepada masyarakat.

Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepahaman sebagai tindak lanjut pendampingan. Salah satunya adalah penggunaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pelaksanaan pilot project LLTT hingga ditetapkannya perubahan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan layanan tersebut.

Selain itu, disepakati pula percepatan penyelesaian Surat Edaran Bupati dan Naskah Komitmen Bupati, penguatan koordinasi dalam penyiapan kerja sama UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan berbagai pihak, pemanfaatan hasil survei terhadap 104 kepala keluarga di Kecamatan Natar sebagai basis data awal pelanggan LLTT, serta penyusunan video publikasi untuk mendukung sosialisasi kepada masyarakat.

Kesepahaman tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengembangkan sistem pengelolaan lumpur tinja yang lebih tertata, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud komitmen bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan yang akan menjadi dasar pelaksanaan tindak lanjut oleh masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Melalui pendampingan yang terus dilakukan, BPBPK Provinsi Lampung berharap implementasi LLTT di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan secara optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas sanitasi permukiman, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat. 

Read More

Polda Lampung Musnahkan Narkotika dan Senjata Api Ilegal Senilai Rp264,9 Miliar

BANDAR LAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan senjata api ilegal di wilayah Bumi Ruwa Jurai.

Sebanyak ratusan kilogram narkotika serta ratusan pucuk senjata api rakitan dimusnahkan dalam kegiatan yang digelar Rabu (29/7/2026).

Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf dan disaksikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XII/Raden Intan Mayjen TNI Christomei Sianturi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah instansi terkait.

Kapolda Lampung mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan bentuk nyata komitmen aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Sebagai wilayah yang menjadi pintu gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Jawa, Lampung memiliki tingkat kerawanan tersendiri terhadap peredaran gelap narkotika. Kondisi geografis tersebut menjadi perhatian serius aparat kepolisian untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan.

“Narkoba merupakan perusak masa depan bangsa dan tidak boleh diberikan celah sedikit pun. Langkah ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden dalam memperkuat penegakan hukum serta memberantas peredaran narkotika hingga tuntas,” tegas Kapolda Lampung.

Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Polda Lampung mengungkap sebanyak 29 kasus narkotika dengan 35 orang tersangka. Dari pengungkapan tersebut, aparat menyita sejumlah barang bukti yang kemudian dimusnahkan, terdiri atas 119,1 kilogram sabu, 58,2 kilogram ganja, puluhan ribu butir ekstasi, serta berbagai jenis obat terlarang lainnya.

Total nilai ekonomis barang bukti narkotika yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp264,979 miliar. Dari jumlah tersebut, pengungkapan dan pemusnahan narkotika diperkirakan mampu menyelamatkan sekitar 829.264 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Pemusnahan dilakukan setelah seluruh barang bukti memperoleh legalitas sesuai ketentuan hukum berdasarkan penetapan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan Kejaksaan Negeri Tanggamus.

Tidak hanya narkotika, Polda Lampung juga memusnahkan 166 pucuk senjata api rakitan beserta 114 butir amunisi. Senjata api tersebut merupakan hasil penyerahan secara sukarela dari masyarakat kepada pihak kepolisian.

Kapolda Lampung menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk menyerahkan senjata api ilegal. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan senjata api untuk melakukan tindak kejahatan.

Ia juga mengimbau masyarakat yang masih menyimpan atau menguasai senjata api ilegal agar segera menyerahkannya kepada kepolisian.

Penyerahan secara sukarela diharapkan dapat menjadi langkah bersama untuk menciptakan situasi keamanan yang semakin kondusif di Provinsi Lampung.

“Mari bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Jika masyarakat menemukan atau mengetahui adanya peredaran narkotika maupun kepemilikan senjata api ilegal, jangan melakukan tindakan sendiri atau menghadapi pelaku secara langsung. Segera laporkan kepada pihak kepolisian,” imbaunya.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Aplikasi Siger Presisi maupun layanan kepolisian 110. Setiap laporan akan ditindaklanjuti oleh petugas secara profesional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Puncak kegiatan ditandai dengan pemusnahan barang bukti secara simbolis menggunakan mesin insinerator yang dilakukan bersama oleh Kapolda Lampung, Gubernur Lampung, Pangdam XII/Raden Intan, serta jajaran Forkopimda dan aparat terkait.

Pemusnahan tersebut menjadi simbol keseriusan dan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memerangi narkotika dan kejahatan yang berkaitan dengan senjata api ilegal.

Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam menciptakan Lampung yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkotika.

 Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam melindungi generasi penerus bangsa dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Read More

Bupati Egi Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Sirkular dari Pekarangan Warga

Kalianda - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang berkelanjutan.

Salah satunya dengan mendorong Program Teras HELAU, sebuah inovasi pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan ketahanan pangan keluarga dengan konsep ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan pekarangan rumah.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Radityo Egi Pratama saat meninjau pelaksanaan pilot project Program Teras HELAU di kediaman Arsyam, warga Lingkungan Jati Dalam, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Rabu (29/7/2026).

Arsyam merupakan salah satu masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya menerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kini, pekarangan rumahnya disulap menjadi kawasan produktif yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga berpotensi menambah pendapatan rumah tangga.

"Hari ini kita berada di lokasi pilot project Program Teras HELAU, dan insyaallah ke depan akan kita terapkan juga di seluruh kecamatan dan desa," ujar Bupati Egi.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Egi melihat langsung pemanfaatan pekarangan rumah yang ditanami berbagai komoditas hortikultura, mulai dari kangkung, cabai keriting, cabai rawit, tomat, terong, daun bawang, jahe, nanas hingga sawo.

Selain itu, di lokasi juga dikembangkan budidaya ikan lele menggunakan sistem budikdamber (budidaya ikan dalam ember) serta peternakan ayam yang menjadi sumber pangan sekaligus penunjang ekonomi keluarga.

Menurut Bupati Egi, Program Teras HELAU dirancang agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal sehingga mampu menciptakan kemandirian pangan sekaligus memperkuat ekonomi rumah tangga.

"Lele ini dipelihara oleh masyarakat, kemudian hasilnya bisa untuk konsumsi keluarga. Kalau hasilnya lebih, bisa dijual sehingga ekonomi keluarga ikut berputar," kata Egi.

Lebih jauh, Program Teras HELAU tidak hanya berorientasi pada ketahanan pangan, tetapi juga mengedepankan konsep ekonomi sirkular yang melibatkan kolaborasi lintas perangkat daerah.

Melalui konsep tersebut, sampah organik rumah tangga akan diolah menjadi pakan maggot. Selanjutnya, maggot dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele sehingga tercipta sistem produksi yang saling terhubung, ramah lingkungan, dan minim limbah.

"Perangkat daerah terkait akan dilibatkan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup. Sampah organik nantinya diolah menjadi makanan maggot, kemudian maggot menjadi pakan lele. Jadi siklusnya terus berputar, tidak ada yang terbuang, dan masyarakat juga akan diberikan pendampingan dalam pengelolaannya," jelasnya.

Bupati Egi menegaskan, rumah percontohan di Kelurahan Way Urang akan menjadi model pengembangan Program Teras HELAU yang selanjutnya direplikasi ke seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan sebelum diterapkan lebih luas hingga tingkat desa.

Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap Program Teras HELAU mampu menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, melalui pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan.

Sementara itu, Arsyam mengaku merasakan manfaat nyata sejak mengikuti Program Teras HELAU. Menurutnya, pekarangan rumah yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal kini mampu menyediakan kebutuhan sayur dan lauk bagi keluarganya, sehingga pengeluaran rumah tangga menjadi lebih hemat.

"Manfaatnya sangat besar bagi keluarga kami. Sekarang kebutuhan sayur dan lauk sudah tersedia dari pekarangan sendiri, sehingga tidak perlu lagi membeli setiap hari. Kalau hasilnya lebih, kami juga bisa berbagi dengan tetangga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Radityo Egi Pratama atas bantuan bedah rumah dan Program Teras HELAU yang sangat bermanfaat bagi keluarga kami," ungkap Arsyam.

Pada kesempatan yang sama, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan turut membagikan bibit tanaman kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Program Teras HELAU sekaligus mendorong semakin banyak pekarangan produktif di lingkungan masyarakat. (*)

Read More

Pemkab Lampung Selatan Perluas Perlindungan Sosial bagi 7.882 Pekerja Rentan

Katibung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus menggencarkan roadshow penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan sosial bagi 7.882 pekerja rentan. Kali ini, penyerahan kartu dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Katibung, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan ini menjadi rangkaian komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat yang bekerja di sektor rentan memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko kematian.

Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 554 pekerja rentan yang berasal dari 12 desa di Kecamatan Katibung.

Bupati Egi menegaskan bahwa kartu BPJS Ketenagakerjaan yang diterima masyarakat bukan sekadar bukti kepesertaan, melainkan simbol hadirnya negara dalam memberikan rasa aman, kepastian, dan harapan bagi para pekerja beserta keluarganya.

"Hari ini yang kita serahkan memang berupa kartu BPJS Ketenagakerjaan. Namun sesungguhnya, yang sedang kita hadirkan adalah rasa aman, kepastian, dan harapan bagi para pekerja serta keluarganya. Inilah wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang setiap hari bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya," ujar Egi.

Bupati Egi menjelaskan, pada tahun 2026 Pemkab Lampung Selatan memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 7.882 pekerja rentan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, pemerintah daerah menanggung pembayaran iuran kepesertaan selama tiga bulan, yakni mulai Juni hingga Agustus 2026.

Menurut Egi, program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap risiko pekerjaan.

Bupati Egi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kecamatan Katibung beserta seluruh kepala desa yang dinilai aktif melakukan pendataan serta mengusulkan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

"Khusus di Kecamatan Katibung, program ini menjangkau 554 pekerja rentan dari 12 desa. Saya mengapresiasi Camat Katibung beserta seluruh kepala desa yang aktif melakukan pendataan dan mengusulkan masyarakat yang berhak menerima manfaat program ini," kata Egi.

Melalui pelaksanaan roadshow tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap semakin banyak pekerja rentan yang terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan perlindungan yang lebih merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. (*)

Read More

Pemkab dan DPRD Lampung Selatan Perkuat Komitmen Pembangunan Daerah

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi kedua lembaga untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan lebih terarah, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (29/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua II DPRD A. Benny Raharjo. Turut hadir Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten, para kepala perangkat daerah, camat, serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut atas penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah.

Menurutnya, dokumen tersebut telah melalui pembahasan secara menyeluruh antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), disertai pendalaman terhadap program dan kegiatan oleh komisi-komisi DPRD bersama perangkat daerah sesuai bidang tugas masing-masing.

"Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Kabupaten Lampung Selatan telah membahas dan merumuskan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, disertai pendalaman terhadap program dan kegiatan bersama dinas serta perangkat daerah," ujar Erma.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD disebutkan bahwa penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil daerah, kebutuhan pembangunan, serta kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan postur sementara APBD Tahun Anggaran 2027, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2,111 triliun, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp2,113 triliun.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan mencapai Rp42,885 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp40,116 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan sebesar Rp2,768 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ditargetkan sebesar nol rupiah.

Selain menyetujui dokumen KUA-PPAS, Badan Anggaran DPRD juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Di antaranya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, digitalisasi pelayanan, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DPRD juga meminta pemerintah daerah meningkatkan alokasi belanja modal, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah didorong melakukan efisiensi terhadap belanja barang dan jasa yang belum menjadi prioritas, sehingga anggaran dapat dialihkan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap penganggaran gaji dan honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), agar dapat diprioritaskan selama 12 bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Mewakili Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, Badan Anggaran, dan seluruh anggota DPRD atas komitmen serta kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, dinamika pembahasan yang berlangsung secara terbuka, kritis, dan konstruktif mencerminkan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.

"Penandatanganan ini bukan sekadar memenuhi tahapan dalam proses penganggaran, tetapi menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Syaiful Anwar.

Ia menegaskan bahwa seluruh masukan, rekomendasi, dan catatan strategis yang disampaikan selama proses pembahasan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan dokumen penganggaran.

Usai penandatanganan nota kesepakatan tersebut, tahapan berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027.

Untuk itu, Syaiful meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran secara profesional, tepat waktu, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

"APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Lampung Selatan Maju," ujarnya.

Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat sehingga seluruh tahapan penyusunan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar, menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (*)

Read More

Realisasi Pajak Daerah Lampung Selatan Tembus 63,29 Persen, BPPRD Optimistis Target 2026 Tercapai

Kalianda - Kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan tren yang positif. Hingga 27 Juli 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 63,29 persen atau sebesar Rp166.384.920.369 dari target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp262.900.218.100.

Capaian tersebut menjadi indikator bahwa upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) berjalan sesuai target. Bahkan, memasuki pertengahan tahun anggaran, realisasi penerimaan pajak telah melampaui target capaian semester pertama.

Dengan capaian itu, BPPRD masih memiliki ruang yang cukup untuk mengejar target hingga akhir tahun. Dari total target yang ditetapkan, masih tersisa sekitar Rp96,5 miliar yang harus direalisasikan dalam lima bulan ke depan, yakni mulai Agustus hingga Desember 2026.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Selatan, Iwan Chandra Gautama, menyampaikan optimisme bahwa target penerimaan pajak daerah tahun 2026 dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Menurut Iwan, target yang diberikan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui kerja keras seluruh jajaran BPPRD Lampung Selatan.

"Kami tidak hanya berfokus pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga berupaya membangun kesadaran masyarakat bahwa pajak daerah merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan. Karena itu, kami akan terus bekerja secara maksimal agar potensi pajak dapat tergali secara optimal,” ujar Iwan, Rabu (29/7/2026).

Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Tahun ini, target penerimaan pajak daerah Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada 2025 target pajak daerah berada di kisaran Rp250 miliar, maka pada 2026 meningkat menjadi Rp262,9 miliar, atau naik sekitar Rp12 miliar.

Kenaikan target tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi BPPRD Kabupaten Lampung Selatan untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah melalui berbagai strategi yang lebih adaptif dan inovatif.

Iwan mengatakan, pihaknya akan terus memperkuat berbagai langkah optimalisasi penerimaan, mulai dari memperluas sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan perpajakan, hingga melakukan inovasi dalam menjemput potensi pajak dan mengoptimalkan pemungutan pajak maupun retribusi daerah.

"Kami akan terus memperkuat berbagai strategi, baik melalui edukasi kepada masyarakat maupun inovasi dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Dengan upaya tersebut, kami optimistis target penerimaan pajak daerah tahun 2026 dapat direalisasikan sesuai yang telah ditetapkan," kata Iwan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menilai capaian realisasi pajak daerah yang telah menembus 63,29 persen hingga akhir Juli 2026 merupakan hasil dari sinergi seluruh pihak dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Menurut Supriyanto, capaian tersebut tidak lepas dari arahan dan komitmen Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama yang terus mendorong optimalisasi potensi pajak daerah melalui berbagai terobosan, termasuk penguatan inovasi pelayanan kepada masyarakat.

"Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Berkat arahan dan dorongan Bapak Bupati, optimalisasi potensi pajak daerah terus kami lakukan, diiringi berbagai inovasi pelayanan agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya," ujarnya.

Supriyanto mengatakan, Pemkab Lampung Selatan akan terus memperkuat sistem pelayanan perpajakan yang mudah, cepat, dan transparan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha yang telah menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah menunjukkan kepatuhan dan kesadarannya dalam membayar pajak daerah. Kontribusi ini merupakan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah," kata Supriyanto.

Dengan capaian yang telah melampaui 63 persen pada pertengahan tahun, Pemkab Lampung Selatan optimistis target penerimaan pajak daerah tahun 2026 sebesar Rp262,9 miliar dapat direalisasikan melalui penguatan inovasi pelayanan, optimalisasi potensi pajak, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam mendukung pembangunan daerah. 

Read More

Program TMMD KE-129 KODIM 0410/KBL Bedah Rumah Warga

BANDAR LAMPUNG – Harapan baru terpancar dari wajah Bapak Syahrul, warga Jalan Nangka 1, RT 03 LK II, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Rumah yang sebelumnya berada dalam kondisi kurang layak huni, kini mulai berbenah dan menunjukkan perubahan signifikan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam rangkaian kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kodim 0410/KBL.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-129 Kodim 0410/KBL, Kolonel Arm Roni Hermawan, meninjau langsung proses pembangunan rumah tersebut pada Rabu (29/7/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target sekaligus melihat secara langsung progres pengerjaan yang melibatkan prajurit TNI bersama masyarakat setempat.

Sejak pengerjaan dimulai, personel TNI bersama warga terus bergotong royong mempercepat proses renovasi rumah milik Bapak Syahrul. Sinergi tersebut menjadi gambaran nyata semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Memasuki hari pelaksanaan, proses pembangunan telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sejumlah pekerjaan fisik terus dikebut, di antaranya pemasangan rangka atap sebagai bagian dari penguatan struktur bangunan, pemlesteran dinding bagian dalam untuk meningkatkan kenyamanan hunian, serta pemlesteran dinding bagian luar guna memperkuat konstruksi sekaligus memperindah tampilan rumah.

Kolonel Arm Roni Hermawan mengatakan, program RTLH tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi sosial masyarakat.

"Program RTLH ini bukan sekadar membangun tembok dan memasang atap, melainkan menghadirkan kembali martabat dan rasa aman bagi warga kami. Kami menargetkan pengerjaan presisi dan selesai tepat waktu agar keluarga Bapak Syahrul segera menempatinya dengan nyaman," tegas Kolonel Arm Roni Hermawan saat meninjau lokasi.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi salah satu kekuatan utama pelaksanaan TMMD. Semangat gotong royong antara prajurit TNI dan warga diharapkan dapat mempererat hubungan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Bagi Bapak Syahrul dan keluarganya, program bedah rumah tersebut menjadi secercah harapan untuk memiliki tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan nyaman. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih kokoh dan memberikan asa baru bagi keluarganya.

Melalui program TMMD ke-129, Kodim 0410/KBL terus berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan mendorong semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Bandar Lampung.

Read More

Gotong Royong, Prajurit Yonif 7 Marinir Bersama Warga Bongkar dan Rapikan Masjid An Nikmah

PESAWARAN – Wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali ditunjukkan oleh prajurit Batalyon Infanteri 7 Marinir. Bersama masyarakat setempat, prajurit Yonif 7 Marinir melaksanakan kegiatan gotong royong berupa pembongkaran dan perapian Masjid An Nikmah di Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian prajurit Yonif 7 Marinir kepada masyarakat. Pembongkaran dan penataan area masjid dilakukan sebagai bagian dari persiapan renovasi total Masjid An Nikmah, sehingga nantinya dapat kembali dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat ibadah yang lebih nyaman, aman, dan layak.

Dalam kegiatan tersebut, prajurit Marinir bersama warga saling bahu-membahu membersihkan dan merapikan puing-puing sisa pembongkaran. Kebersamaan yang terjalin menunjukkan kuatnya semangat gotong royong sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Kehadiran prajurit Yonif 7 Marinir di tengah masyarakat pun mendapat sambutan positif dari warga. Dengan penuh semangat, masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pembongkaran dan pembersihan lingkungan masjid.

Komandan Batalyon Infanteri 7 Marinir menyampaikan bahwa keterlibatan prajurit dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Marinir, untuk senantiasa hadir dan memberikan solusi di tengah kesulitan masyarakat.

“Keterlibatan Prajurit Batalyon Infanteri 7 Marinir dalam kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Marinir, untuk selalu hadir dan memberikan solusi di tengah kesulitan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan gotong royong seperti ini tidak hanya membantu mempercepat proses persiapan renovasi masjid, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Melalui kegiatan tersebut, Yonif 7 Marinir menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Semangat kebersamaan dan gotong royong diharapkan terus terpelihara sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih baik serta mempererat hubungan harmonis antara prajurit TNI dan masyarakat.

Read More

Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat, OJK Lampung Kukuhkan Bunda Literasi Keuangan se-Provinsi

BANDAR LAMPUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung memperkuat gerakan edukasi dan literasi keuangan masyarakat melalui pengukuhan Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung dan Bunda Literasi Keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian Puncak Festival Literasi yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Selasa (28/7/2026).

Pengukuhan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas gerakan literasi dan inklusi keuangan di seluruh wilayah Lampung. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang legal, serta penguatan perlindungan konsumen dari berbagai aktivitas keuangan ilegal.

Bunda Literasi Keuangan diharapkan dapat menjadi figur inspiratif sekaligus motor penggerak edukasi keuangan di tengah keluarga dan masyarakat. Peran tersebut dinilai penting dalam mendorong masyarakat agar semakin cakap mengelola keuangan, membangun budaya menabung dan berinvestasi secara bijak, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus penipuan keuangan digital.

Dalam sambutan Kepala OJK Provinsi Lampung yang dibacakan Deputi Direktur Pengawasan Market Conduct, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kemitraan dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Lampung, Ety Elyati, disampaikan bahwa pengukuhan Bunda Literasi Keuangan merupakan sebuah amanah mulia dalam wadah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

"Ibu-ibu adalah agent of change, sosok penggerak yang akan merangkul para perempuan, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM kita agar semakin cerdas dan cermat berurusan dengan keuangan," ujarnya.

Menurutnya, peningkatan literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tangguh secara ekonomi. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat agar mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.

"Literasi keuangan bukan hanya tentang memahami produk dan layanan keuangan, tetapi juga membentuk perilaku keuangan yang bijak. Kehadiran Bunda Literasi Keuangan di setiap kabupaten dan kota diharapkan menjadi penggerak edukasi yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga dan komunitas," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi sinergi yang terbangun antara OJK, pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, lembaga jasa keuangan, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan peningkatan literasi keuangan di Provinsi Lampung.

Jihan mendorong seluruh Bunda Literasi Keuangan agar terus hadir sebagai penggerak di tengah masyarakat dengan menjangkau lingkungan keluarga, sekolah, desa, taman bacaan, hingga berbagai komunitas.

"Sebab sesungguhnya budaya membaca tidak lahir dari ruang-ruang besar, tetapi tumbuh dari rumah, dari pelukan seorang ibu yang membacakan cerita kepada anaknya, dari guru yang menghidupkan rasa ingin tahu muridnya, dan dari masyarakat yang saling mengajak untuk terus belajar," ucapnya.

Adapun Bunda Literasi Keuangan yang dikukuhkan yakni Purnama Wulan Sari Mirza sebagai Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung. Sementara Bunda Literasi Keuangan kabupaten/kota masing-masing adalah Hj. Eva Dwiana untuk Kota Bandar Lampung; Hj. Elfianah, S.E. untuk Kabupaten Mesuji; Herlinawati Qudrotul, S.H. untuk Kabupaten Tulang Bawang; Partinia, S.Pd., M.M. untuk Kabupaten Lampung Barat; Zita Anjani, S.Sos., M.Sc. untuk Kabupaten Lampung Selatan; Ayu Asalasiyah, S.Ked. untuk Kabupaten Way Kanan; Drg. Meri Farida Hamartoni untuk Kabupaten Lampung Utara; Dian Hardiyanti, S.ST., M.M. untuk Kabupaten Pesisir Barat; Rahayu Sri Astutik untuk Kabupaten Pringsewu; Ni Ketut Dewi Nadi, S.T. untuk Kabupaten Lampung Tengah; Eni Sumiati Bambang, S.I.P. untuk Kota Metro; Dra. Hj. Siti Mahmudah, M.Pd. untuk Kabupaten Tanggamus; Aria Sandi, S.E., M.M. untuk Kabupaten Pesawaran; Hj. Huzaimah Azwar Hadi, S.E. untuk Kabupaten Lampung Timur; serta Novianti Novriawan untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dalam kesempatan yang sama, OJK Provinsi Lampung juga memberikan pembekalan literasi keuangan kepada para Bunda Literasi Keuangan. Selain itu, digelar Talkshow Edukasi Keuangan bagi pelajar dan mahasiswa, layanan konsumen dan masyarakat, layanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta pembukaan Pojok Literasi Keuangan.

Berbagai layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih baik terkait literasi keuangan, sekaligus menjadi sarana edukasi agar masyarakat semakin terlindungi dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

Melalui pengukuhan ini, Bunda Literasi Keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan mampu menginisiasi berbagai program edukasi yang menyasar kelompok masyarakat secara lebih luas, mulai dari perempuan, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, penyandang disabilitas, lansia, hingga kelompok masyarakat prioritas lainnya.

OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan masyarakat Lampung yang semakin cerdas, tangguh, dan terlindungi dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

Read More