Wagub Jihan Nurlela Pimpin Rakor Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis

BANDARLAMPUNG --- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Mesuji secara virtual dari ruang kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Rabu (13/05/2026).

Rapat ini merupakan tindak lanjut evaluasi mingguan Pemerintah Provinsi Lampung dalam percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) di kabupaten/kota, dengan fokus pembahasan secara khusus terhadap kondisi dan penanganan TBC di Mesuji.

Dalam arahannya, Jihan menegaskan bahwa penanganan TBC harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, pemerintah desa, hingga organisasi kemasyarakatan.

Ia menyampaikan, eliminasi TBC menjadi bagian dari program prioritas nasional Presiden RI, termasuk target penurunan kasus TBC sebesar 50 persen dalam lima tahun dan eliminasi TBC pada 2030.

“Penanganan TBC tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua instrumen yang kita miliki harus dioptimalkan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik swasta, kader TBC, maupun desa siaga TBC,” ujar Jihan. 

Jihan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mesuji yang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026–2030 serta membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis. Ia juga mengapresiasi keberadaan 81 kader TBC yang tersebar di seluruh kecamatan di Mesuji.

Berdasarkan paparan Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, capaian notifikasi kasus TBC hingga April 2026 baru mencapai sekitar 22 persen, sementara target sebesar 30 persen. Selain itu, cakupan investigasi kontak dan terapi pencegahan TBC juga masih perlu ditingkatkan. 

Meski demikian, tingkat keberhasilan pengobatan atau treatment success rate di Kabupaten Mesuji telah mencapai di atas 90 persen. 

Jihan menilai capaian keberhasilan pengobatan yang tinggi harus diimbangi dengan peningkatan penemuan kasus secara aktif agar eliminasi TBC dapat berjalan optimal.

“Kalau capaian notifikasi kasus dan penemuan terduga TBC masih rendah, artinya kemungkinan masih banyak sumber penularan yang belum ditemukan. Karena itu, screening harus lebih masif dan agresif,” katanya. 

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Mesuji memberikan dukungan anggaran khusus untuk program penanggulangan TBC, meskipun saat ini terdapat efisiensi anggaran daerah.

Menurutnya, dukungan pembiayaan tetap diperlukan untuk memperkuat penemuan kasus aktif, investigasi kontak, pemberdayaan kader, hingga penguatan desa siaga TBC.

Selain itu, Jihan mendorong optimalisasi pemanfaatan alat Tes Cepat Molekuler (TCM), penguatan pelaporan kasus oleh klinik dan rumah sakit swasta, serta pelaksanaan screening door to door berbasis wilayah risiko tinggi. 

Pemprov Lampung juga tengah mengusulkan bantuan mobile X-ray kepada Kementerian Kesehatan untuk mendukung percepatan deteksi kasus TBC di kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Mesuji.

Jihan berharap seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi dan melakukan monitoring rutin agar target eliminasi TBC di Provinsi Lampung dapat tercapai sesuai target nasional. (*)

Read More

Wagub Jihan Nurlela Terima Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia Provinsi Lampung

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima pengurus DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Rabu (13/5/2026).

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kehadiran Gapembi sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

Wagub Jihan menegaskan bahwa keberadaan Gapembi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam pembinaan serta penataan administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khususnya terkait pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan.

“Kami Pemerintah Provinsi Lampung tentu sangat berterima kasih dengan adanya Gapembi ini, bukan hanya membantu pembinaan SPPG tetapi juga merapikan administrasi yang menjadi tanggung jawab daerah,” ujarnya.

Ia menyoroti masih rendahnya jumlah dapur SPPG di Lampung yang telah melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan standar operasional dapur MBG.

Wagub Jihan mengatakan pemerintah provinsi sebenarnya telah memiliki fasilitas laboratorium kesehatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pengurusan SLHS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Karena itu, ia meminta Gapembi turut membantu melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola dapur.

“Nanti kami minta bantuan Gapembi untuk mem-follow up dapur-dapur SPPG yang belum melengkapi administrasi aturan tersebut, karena itu terus menjadi perhatian BGN dan juga menjadi tugas kami di daerah,” harapnya.

Selain itu, Wagub Jihan menilai kedekatan Gapembi Lampung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjadi peluang positif bagi daerah dalam memperkuat pelaksanaan program MBG serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ia juga berharap Gapembi dapat menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan pengelola dapur SPPG, termasuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan.

“Saya harap Gapembi bisa menjadi mediasi kami dengan para penyelenggara dapur SPPG. Semoga seluruh dapur di Lampung nantinya bisa memiliki grading yang baik dan memenuhi seluruh standar yang ditetapkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPW Gapembi Lampung H. M. Muslih menjelaskan bahwa Gapembi merupakan organisasi pengusaha dapur MBG yang telah terbentuk di 28 provinsi dan menjadi salah satu organisasi yang diakui serta memiliki kedekatan koordinasi dengan BGN.

Ia melaporkan bahwa Gapembi Lampung saat ini telah menghimpun sekitar 387 dapur dari total lebih dari 1.200 dapur MBG yang terdaftar di Lampung. 

Ia menyebut organisasi tersebut juga fokus pada peningkatan kualitas fisik dapur, manajemen pengelolaan, keamanan pangan, hingga pendampingan bagi dapur yang mengalami kendala administrasi.

“Kami ingin dapur-dapur yang berada di bawah Gapembi memiliki standar yang baik, baik dari sisi fisik maupun manajemen pengelolaan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa setelah pelantikan, Gapembi Lampung akan fokus pada penguatan sertifikasi keamanan pangan, HACCP, pengelolaan limbah, hingga peningkatan kualitas operasional dapur MBG.

Muslih berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus mendukung keberadaan Gapembi sebagai mitra strategis dalam menyukseskan program prioritas nasional MBG di Provinsi Lampung.(*)

Read More

DPRD Lampung Soroti Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam RDP Bersama Bapenda

Bandar Lampung — Komisi III DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung dalam rangka membahas realisasi APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Senin, (11/5/ 2026)

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung H. Supriadi Hamzah, SH, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung H. Yozi Rizal, SH, serta diikuti anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung. Turut hadir jajaran Bapenda Provinsi Lampung.

Dalam rapat tersebut, Bapenda Provinsi Lampung memaparkan realisasi pendapatan daerah Triwulan I Tahun 2026 serta perkembangan pelaksanaan belanja APBD pada Bapenda Provinsi Lampung.

Komisi III DPRD Provinsi Lampung menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan pajak, penguatan inovasi digital, serta pemberian stimulus bagi wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Bapenda Provinsi Lampung menyampaikan sejumlah langkah strategis, di antaranya pemberian reward dan punishment kepada wajib pajak, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi dengan Korlantas Polri dan Jasa Raharja.

Selain itu, Bapenda juga mendorong pemanfaatan aplikasi SIGNAL untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan secara digital guna mempermudah masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.

Dalam forum tersebut turut dibahas berbagai stimulus pembayaran pajak kendaraan, seperti penghapusan denda bagi kendaraan menunggak untuk tahun berjalan, pemberian potongan bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu, hingga stimulus bagi kendaraan yang telah lama menunggak.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung H. Supriadi Hamzah, SH, menyampaikan DPRD Provinsi Lampung mendukung berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan Bapenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

Di akhir rapat, Komisi III DPRD Provinsi Lampung meminta Bapenda Provinsi Lampung menyampaikan berbagai gagasan dan langkah strategis secara tertulis sebagai bahan penguatan pembahasan dan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung. 

Read More

DPRD Lampung Apresiasi Musprov XI INKINDO, Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Bandar Lampung — Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Ghofur S. Si., menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) INKINDO Lampung ke-XI Tahun 2026 yang digelar di Golden Tulip Springhill Lampung, Rabu (13/5/2026). 

Dengan mengusung tema “Mewujudkan Jasa Konsultan yang Sejahtera, Maju dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045,” Musprov INKINDO Lampung ke-XI menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi organisasi jasa konsultan di Provinsi Lampung.

Selain melakukan evaluasi kepengurusan sebelumnya, forum tersebut menjadi wadah konsolidasi organisasi dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kapasitas sumber daya anggota guna menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Dalam Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI, Drs. H. Mukhlis Basri, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda provinsi Lampung, Dr. Ir. Mulyadi Irsan, M.T., IPU, Ketua DPN INKINDO, Ir. H. Erie Heryadi, M.H., serta Ketua DPP INKINDO Lampung, Ir. Memed Humaedi beserta jajaran pengurus dan anggota INKINDO Lampung.

Dalam Sambutan Ketua DPP INKINDO Lampung, Ir. Memed Humaedi, ia menyampaikan bahwa Musprov merupakan amanat konstitusi organisasi sekaligus forum tertinggi di tingkat provinsi untuk merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan.

Menurutnya, Provinsi Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera memiliki posisi strategis dalam konektivitas nasional sehingga membutuhkan dukungan jasa konsultan yang profesional, inovatif, dan berintegritas dalam setiap proses pembangunan.

Sementara itu, Ketua DPN INKINDO, Ir. H. Erie Heryadi, M.H., menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan profesionalisme anggota melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin dinamis dan kompetitif.

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan peran jasa konsultan dalam pembangunan daerah dan nasional. 

Dalam kesempatannya, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Ghofur, S.Si., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musprov INKINDO Lampung dan berharap organisasi profesi tersebut terus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di Provinsi Lampung.

“Hari ini mewakili Ketua DPRD menghadiri Musprov INKINDO Lampung. Tentu kita mengucapkan selamat kepada INKINDO Lampung. Mudah-mudahan Musprov ini berjalan dengan lancar dan tentunya INKINDO Lampung bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Lampung ini,” ujar Ghofur

Melalui Musprov ke-XI Tahun 2026 ini, INKINDO Lampung diharapkan mampu memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya anggotanya, serta terus menghadirkan jasa konsultan yang inovatif dan berintegritas.

Sinergi antara INKINDO, pemerintah daerah, dan DPRD Provinsi Lampung juga diharapkan semakin erat guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Read More

Lapas Kelas I Bandar Lampung Borong 6 Penghargaan di Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62

Bandar Lampung — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan memborong enam penghargaan pada peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 tahun 2026.

 Penghargaan tersebut diberikan dalam acara tasyakuran yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Rabu (13/5/2026).

Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Ike Rahmawati menerima langsung piagam penghargaan yang diserahkan oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Maulidi Hilal.

Dalam ajang tersebut, Lapas Kelas I Bandar Lampung berhasil meraih predikat Terbaik 1 pada kategori Dapur Sehat, Klinik, Kehumasan, serta Unit Pelaksana Teknis dalam Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Selain itu, Lapas juga memperoleh penghargaan Terbaik 2 untuk kategori Unit Pelaksana Teknis dengan Capaian Kinerja serta Terbaik 2 Pelaporan Caraka Tepat Waktu.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Lapas Kelas I Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan, serta penguatan sistem keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Ike Rahmawati, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan.

“Penghargaan ini adalah buah dari dedikasi, loyalitas, dan sinergi yang sangat kuat dari seluruh jajaran petugas. Kami merasa bangga namun tidak akan berpuas diri, karena enam predikat juara ini justru menjadi tanggung jawab besar bagi kami untuk terus mempertahankan standar pelayanan tertinggi,” ujar Ike Rahmawati usai menerima penghargaan.

Menurutnya, penghargaan tersebut juga menjadi motivasi untuk terus melakukan inovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan maupun masyarakat.

Momentum Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 ini sekaligus menjadi ajang evaluasi dan apresiasi atas kinerja seluruh unit pemasyarakatan di Provinsi Lampung dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, serta humanis.

Read More

“Asian Street Feast”, Sensasi All You Can Eat Kuliner Asia Hadir di Bandar Lampung

Bandar Lampung — Holiday Inn Lampung Bukit Randu kembali menghadirkan pengalaman kuliner spesial bagi masyarakat melalui program bertajuk “Asian Street Feast”, sebuah promo All You Can Eat yang menyajikan beragam hidangan autentik khas Asia dalam satu konsep buffet eksklusif.

Program kuliner tersebut digelar di The View Restaurant setiap hari Sabtu pukul 18.00 hingga 21.00 WIB, lengkap dengan hiburan live music yang menghadirkan suasana makan malam lebih hangat dan berkesan bersama keluarga maupun kerabat.

Melalui konsep buffet, para tamu dapat menikmati aneka sajian khas dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Thailand, Vietnam, India, China, Singapura hingga Timur Tengah. Beragam menu unggulan tersedia, mulai dari sushi, dimsum, grilled satay, seafood selection, live cooking station, dessert corner hingga jajanan khas street food Asia.

Dengan harga IDR 258.000 nett per orang, pengunjung dapat menikmati seluruh hidangan sepuasnya. Pihak hotel juga menghadirkan penawaran khusus bagi keluarga, yakni diskon 50 persen untuk anak usia 5–11 tahun dan gratis bagi anak di bawah usia 4 tahun.

Assistant Marcomm & E-Commerce Manager Holiday Inn Lampung Bukit Randu, Andi Tri Santoso mengatakan, program “Asian Street Feast” dihadirkan sebagai upaya memberikan pengalaman kuliner yang beragam dan berkesan bagi masyarakat Bandar Lampung.

“Melalui konsep All You Can Eat ‘Asian Street Feast’, kami ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang beragam dan memorable bagi masyarakat Bandar Lampung. Tidak hanya menikmati makanan, tetapi juga suasana hangat untuk berkumpul bersama keluarga dan orang terdekat,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Sebagai hotel internasional bintang empat di pusat Kota Bandar Lampung, Holiday Inn Lampung Bukit Randu terus berkomitmen menghadirkan inovasi kuliner dan pelayanan hospitality terbaik bagi seluruh tamu.

Untuk informasi dan reservasi, masyarakat dapat menghubungi nomor 0721-8600900 atau WhatsApp di nomor yang sama.

Read More

Holiday Inn Lampung Bukit Randu Hadirkan Promo “May Happiness”, Staycation Mulai Rp898 Ribu

Bandar Lampung — Menyambut bulan Mei 2026, Holiday Inn Lampung Bukit Randu menghadirkan promo spesial bertajuk “May Happiness” dengan penawaran menginap mulai dari Rp898.000 nett per kamar per malam.

Promo tersebut ditujukan bagi masyarakat yang ingin menikmati momen staycation bersama keluarga maupun perjalanan bisnis dengan fasilitas hotel berstandar internasional di pusat Kota Bandar Lampung.

Melalui promo “May Happiness”, tamu akan mendapatkan berbagai keuntungan, di antaranya menginap satu malam di kamar Standard Room, complimentary breakfast untuk dua orang dewasa dan dua anak di bawah usia 12 tahun, diskon 20 persen untuk IHG Dining Rewards, akses gratis ke swimming pool, fitness center, dan kids club, serta fasilitas parkir gratis.

Assistant Marcomm & E-Commerce Manager Holiday Inn Lampung Bukit Randu, Andi Tri Santoso mengatakan bahwa promo tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman menginap yang nyaman dan menyenangkan bagi para tamu.

“Melalui promo ‘May Happiness’ ini, kami ingin menghadirkan pengalaman staycation yang nyaman, hangat, dan penuh kebahagiaan bagi para tamu. Dengan fasilitas lengkap serta lokasi strategis di pusat Kota Bandar Lampung, Holiday Inn Lampung Bukit Randu menjadi pilihan ideal untuk menikmati quality time bersama keluarga maupun perjalanan bisnis,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Sebagai hotel bintang empat internasional, Holiday Inn Lampung Bukit Randu menawarkan fasilitas modern dan pelayanan yang mengedepankan kenyamanan keluarga. Lokasinya yang strategis juga memudahkan akses menuju pusat bisnis maupun destinasi wisata di Bandar Lampung.

Manajemen hotel berharap promo “May Happiness” dapat menjadi pilihan masyarakat yang ingin menikmati liburan singkat dengan suasana nyaman dan fasilitas lengkap di tengah kota.

Untuk informasi dan reservasi, masyarakat dapat menghubungi nomor 0721-8600900 atau melalui WhatsApp di nomor yang sama. Informasi lebih lanjut juga tersedia melalui situs resmi Holiday Inn Lampung Bukit Randu.

Read More

SE2026 Hadir di Bandara Radin Inten II, Pelaku Usaha Diajak Aktif Berpartisipasi

Bandar Lampung — Bandar udara kini tak lagi sekadar menjadi tempat orang datang dan pergi. Di tengah aktivitas penerbangan dan lalu lalang penumpang di Bandar Udara Internasional Radin Inten II, puluhan pelaku usaha berkumpul di Aula Siger pada Rabu (13/5/2026) untuk mengikuti kegiatan “Ngisi Bareng” Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Sebanyak 64 tenant dan mitra usaha bandara hadir dalam kegiatan yang difasilitasi pengelola bandara bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Para peserta tampak antusias mengisi kuesioner digital yang menjadi bagian dari pendataan ekonomi nasional yang digelar setiap sepuluh tahun sekali.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Radin Inten II Lampung, Kiki Eprina Arieanti, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan pihak bandara terhadap pelaksanaan program nasional.

“Kalau bisa jangan sampai petugas harus mendatangi satu per satu tenant,” ujarnya di hadapan peserta.

Menurutnya, pihak bandara ingin menjadi fasilitator agar proses pendataan berjalan lebih efektif dan efisien. Ia juga menyoroti perubahan wajah bisnis bandar udara yang kini semakin ditopang sektor non-aeronautika, seperti penyewaan tenant dan aktivitas komersial lainnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Lampung, Ajid Hajiji, menyebut sensus ekonomi bukan sekadar pendataan administratif, melainkan upaya memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

“Tanpa partisipasi pelaku usaha, potret ekonomi Lampung tidak akan lengkap,” katanya.

Ajid menjelaskan, data yang dihimpun melalui sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam membaca perkembangan usaha, pola konsumsi masyarakat, hingga potensi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan di masa mendatang.

Suasana kegiatan pun berlangsung interaktif. Para pelaku usaha terlihat membuka telepon genggam masing-masing untuk memindai barcode dan mengisi formulir digital yang dipandu langsung oleh tim BPS. Sejumlah petugas turut membantu peserta yang mengalami kendala saat mengakses tautan maupun memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Ketua Pelaksana SE2026 BPS Provinsi Lampung, M. Ilham Salam, bersama tim memastikan seluruh proses berjalan lancar hingga selesai.

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa statistik dan data ekonomi tidak lagi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Dari isian sederhana mengenai omzet, jumlah tenaga kerja, hingga jenis layanan usaha, pemerintah tengah menyusun gambaran ekonomi Lampung dan Indonesia untuk sepuluh tahun ke depan.

Read More

Wagub Jihan Nurlela Minta Program Kesejahteraan Sosial Lebih Kreatif,

BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya strategi kreatif dan sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung, yang berlangsung di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (13/5/2026).

Rakerda tersebut mengusung tema "Strategi Kreatif dan Sinergi LKKS dalam Optimalisasi Program Kesejahteraan Sosial”.

Wagub Jihan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung mengatakan rapat kerja merupakan langkah strategis yang wajib dilakukan organisasi guna menyusun dan mengeksekusi program kerja secara terarah.

“Ini merupakan rapat kerja pertama sejak dilantik hampir satu tahun lalu. Artinya, setelah ini kita harus bergerak lebih cepat. Walaupun sebelumnya sudah ada agenda dan program yang berjalan, rapat kerja tetap penting untuk mengeksekusi program di setiap bidang,” ujarnya.

Menurut Wagub Jihan, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan sosial yang dihadapi saat ini. Ia menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan inovasi, kolaborasi, dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

Melalui tema tersebut, Wagub Jihan berharap seluruh anggota LKKS mampu menghadirkan strategi yang kreatif dan adaptif agar program kesejahteraan sosial tetap berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

Lanjut, Wagub Jihan menjelaskan, LKKS merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Saat ini terdapat 228 lembaga kesejahteraan sosial yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

“Jumlah ini merupakan kekuatan besar yang harus kita perkuat dari Ruterbatas ini,” jelasnya.

Wagub Jihan berharap LKKS dapat menjadi ujung tombak pelayanan sosial di daerah masing-masing sekaligus memperkuat semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial di Provinsi Lampung.

"Karena itu, penyusunan program kerja LKKS tahun ini diminta lebih terarah, terukur, serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat yang paling membutuhkan," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus mendorong pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sejumlah program strategis, di antaranya penguatan ekonomi desa, hilirisasi potensi desa, dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.

"Dalam konteks tersebut, LKKS diharapkan mampu menghadirkan program yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam pemberdayaan masyarakat rentan, penguatan kapasitas keluarga prasejahtera, serta peningkatan kepedulian sosial," ujarnya.

Wagub Jihan mengajak seluruh pengurus dan anggota LKKS untuk bekerja lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada solusi di tengah keterbatasan anggaran.

“Sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, relawan sosial, dan masyarakat harus terus diperkuat,” ujarnya.

Selain itu, Wagub Jihan menyoroti perlunya membangun “Ideologi LKKS” di kalangan pengurus agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap organisasi.

“Ayo kita hidupkan kembali LKKS menjadi organisasi yang benar-benar berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya. (*)

Read More

DPRD Lampung Dukung Radio Academy KPI, Perkuat Eksistensi Radio di Era Digital

Bandar Lampung — Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., menghadiri kegiatan Radio Academy 1 (Programming) yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung di Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan dan pengembangan profesionalisme penyelenggaraan radio siaran serta penguatan kapasitas sumber daya manusia lembaga penyiaran radio di Provinsi Lampung. 

Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dr. Drs. Sulpakar, M.M., Komisioner KPI Pusat sekaligus PIC kegiatan Radio Academy 1, I Made Sunarsa, Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, Ketua KPID Provinsi Lampung, Budi Jaya Idris beserta jajaran komisioner KPID Provinsi Lampung, serta para lembaga penyiaran radio se-Provinsi Lampung.

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan kualitas penyiaran radio sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan masyarakat yang tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan era digital saat ini.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi menyampaikan dukungan DPRD terhadap berbagai program yang dilaksanakan KPID Lampung dalam meningkatkan kualitas penyiaran radio di daerah.

“Kita sebagai Komisi I DPRD Provinsi Lampung sangat mendukung, terhadap kegiatan-kegiatan KPID, penyelenggaraan KPID terkait dengan Akademi Radio yang pertama, tentunya harapan ke depan KPID ini bisa menjalankan fungsi dan perannya untuk mengawasi, dan mengayomi penyiaran yang ada di Provinsi Lampung khususnya radio serta bagaimana mengembangkan sesuai dengan zaman di mana radio bisa berperan sebagai jendela hiburan dan informasi di Indonesia,” tanggap Garinca.

Menurutnya, radio masih memiliki posisi strategis sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya penyiaran dinilai penting agar lembaga penyiaran radio mampu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan fungsi edukatif dan informatifnya.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat I Made Sunarsa menyampaikan bahwa Radio Academy merupakan program nasional KPI Pusat yang telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk peningkatan kapasitas penyelenggara penyiaran radio. Ia juga menegaskan komitmen KPI Pusat dalam menjaga eksistensi radio agar tetap dekat dengan masyarakat melalui penyajian program-program siaran yang berkualitas.

Di sisi lain, Ketua KPID Provinsi Lampung Budi Jaya Idris menyampaikan rasa bangga atas ditunjuknya Lampung sebagai salah satu daerah pelaksanaan program Radio Academy KPI Pusat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas penyiaran radio yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan media digital.

“Radio Academy merupakan program pelatihan bagi penyelenggara penyiaran radio yang difasilitasi KPI Pusat demi terciptanya penyiaran radio yang berkualitas, hidup, dan yang paling penting mampu berkembang dengan perkembangan zaman saat ini di tengah seluruh tantangan dan dinamika era digital yang tengah kita hadapi,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan lembaga penyiaran radio di Provinsi Lampung dapat terus meningkatkan kualitas program siaran, memperkuat fungsi informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta mampu mempertahankan eksistensinya sebagai media komunikasi publik yang dekat dengan masyarakat.

Read More