Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung Selenggarakan Webinar 'Bubalah Jejama Digital'

GK, Lampung - Dalam upaya mendorong inisiatif transformasi Sistem Pembayaran di Indonesia serta sebagai sarana peningkatan literasi terkait kebijakan dan inovasi sistem pembayaran di Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan webinar bertajuk “Bubalah Jejama Digital” pada Selasa 28 Juni 2022 melalui platform Zoom Meeting. Mengusung tema “Transformasi Sistem Pembayaran Digital Menuju Pemulihan Ekonomi".

Webinar ini menghadirkan 5 (lima) narasumber utama dari berbagai bidang yaitu Bank Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), DANA, Goyek, dan Public Figure sekaligus Entrepreneur, Christian Sugiono, serta dipandu apik oleh Presenter TV, Amanda Hajj. Selain itu, kegiatan ini dihadiri secara daring oleh unsur pemerintah daerah di Lampung, pelaku UMKM Lampung dan beberapa daerah lain, praktisi perbankan (Bank Umum dan BPR) di Lampung, akademisi dan mahasiswa/pelajar penerima beasiswa Bank Indonesia, serta masyarakat umum khususnya mnillenials.

Dalam sambutannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Tony Noor Tjahjono menyampaikan bahwa sehubungan dengan pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung, Bank Indonesia terus mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara non tunai. Bank Indonesia memiliki berbagai inisiatif untuk mendorong industri sistem pembayaran diantaranya Gurck Response Code Indonesian Standard (ORIS), BI-FAST, Standar Nasional Open API - Application Programming Interface (SNAP) dan lainnya, agar inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Ekonom Ahli Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Agung Bayu Purwoko memaparkan, pola konsumsi masyarakat Indonesia serta penguasaan teknologi oleh merchant yang lebih tech-sawy, mendorong optimisme ekonomi digital di Indonesia. Perkembangan ini telah memungkinkan perkembangan sistem pembayaran yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Andal) serta membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi-keuangan.

Adanya ORIS sebagai Game Changer digitalisasi Sistem Pembayaran terutama pada masa pandemi, perluasan BI-FAST untuk penciptaan infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel nasional yang customer-centric (tersedia 24/7 dan setelmen secara real time), serta pengembangan SNAP sebagai upaya mendukung interlink Bank dan Fintech secara bertahap: menjadi wujud nyata dari upaya Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang dalam Sistem Pembayaran merespon dinamika ekonomi dan keuangan digital

di Indonesia, termasuk melalui berbagai inovasi Sistem Pembayaran yang dilakukan dengan kolaborasi bersama industri maupun otoritas lain.

Hal senada juga disampaikan oleh Djamin Edison Nainggolan, Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). ASPI sebagai mitra strategis BI selalu berusaha untuk aktif dalam pembuatan standar dan implementasi kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, khususnya terkait digital payment. Dukungan ASPI dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 terwujud dalam hal pengembangan open banking, sistem pembayaran ritel untuk mendorong cashless transaction, serta terkait dengan regulasi, perizinan, dan pengawasan.

Dari sisi pelaku industri sistem pembayaran, Varrel Vendira-Public Affairs Specialist DANA dan M. Kurnia Adiputra-Head of GOJEK Lampung menyatakan bahwa terdapat berbagai tantangan dalam transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia seperti dari sisi pelanggan, pedagang, jenis pasar (tradisional maupun modern), kondisi geografis serta infrastruktur, membutuhkan kolaborasi strategis dari berbagai pihak. Selain itu, dari sisi keamanan siber, ketersediaan akses internet dan kemampuan SDM juga turut menambah kompleksitas implementasi cashless society di Indonesia. Di sisi lain, besarnya pangsa pengguna smartphone menjadi modal untuk mensukseskan perluasan target inklusi keuangan.

Sesi pemaparan narasumber terakhir merupakan insight dari Christian Sugiono, yang menyampaikan perspektifnya sebagai pelaku usaha di era digital saat ini. Kemajuan teknologi merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan tetap up to date terhadap perkembangan dan inovasi terkini, salah satu yang utama adalah dalam hal pembayaran digital. Kemudahan yang kita dapatkan ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umum selaku pengguna namun juga membawa keuntungan bagi merchant. Oleh karena itu, mari kita bersama mendukung digitalisasi pembayaran.

Kegiatan webinar ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan games berupa Kahoot serta closing remarks dari masing-masing narasumber. Kegiatan webinar tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman pelaku industri dan masyarakat umum mengenai inovasi dan kebijakan sistem pembayaran digital terkini, serta perannya dalam mendorong pemulihan ekonomi baik nasional maupun di daerah. [Melatil]

Read More

BI Lampung Selenggarakan Grand Launching Program S.I.A.P QRIS PUSAKA

GK, Lampung - KPw BI Prov. Lampung telah menyelenggarakan Grand Launching Program S.I.A.P QRIS PUSAKA, bertempat di Chandra Super Store Tanjung Karang, Bandar Lampung. Rabu 22 Juni 2022

Program SIAP QRIS PUSAKA ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan BBPOM di Bandar Lampung, sebagai wujud implementasi digitalisasi pembayaran pada pasar dan pusat perbelanjaan yang Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai QRIS di masa pandemi COVID-19 dengan produk yang Unggul, Sehat, Berkualitas, dan Aman di Provinsi Lampung.

Secara resmi program ini diterapkan pada 7 Pasar Tradisional dan 1 Pusat Perbelanjaan Modern/Mall di Provinsi Lampung yakni Pasar Kangkung, Pasar Bambu Kuning, Pasar Panjang, Pasar Pasir Gintung dan Chandra Supermarket & Dept. Store di Kota Bandar Lampung; Pasar Kopindo dan Pasar Cendrawasih di Kota Metro, serta Pasar Gading Rejo di Kab. Pringsewu.

Terwujudnya program tsb di Provinsi Lampung tidak terlepas dari sinergi, kolaborasi dan dukungan dari 6 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Bank di Provinsi Lampung yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, BCA dan Bank Danamon.

Kegiatan ini turut diresmikan oleh Walikota Bandar Lampung, Ibu Eva Dwiana, dan dihadiri oleh Plt. Kepala BBPOM di Bandar Lampung; Kepala BBPOM Bandung, dan Pimpinan Chandra Group. kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan Kab. Pringsewu, Pimpinan OPD Vertikal Pemerintah Kota Bandar Lampung, Dirut PD Pasar Tapis Berseri serta Jajaran Pimpinan Perbankan di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan bantuan PSBI kepada 7 pasar dan 1 pusat perbelanjaan/mall, berupa dukungan jaringan wifi selama 12 bulan. Harapannya dukungan tsb dapat membantu pedagang/merchant untuk memanfaatkan teknologi pembayaran secara digital dengan lebih optimal.

Semoga peresmian S.I.A.P QRIS PUSAKA ini dapat menjadi momentum kolaborasi antar lembaga dan Pemda untuk mewujudkan sinergi dalam upaya pemulihan ekonomi daerah. [Melati]

Read More

Wagub Lampung Keynote Speaker Diskusi SMSI

GK, Bandar Lampung - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim jadi keynote speaker dalam diskusi publik bertajuk "Ekonomi Lampung Dibawa Kemana 2022" yang digelar SMSI Lampung di Sekretariat SMSI Lampung, Jl. Gatot Subroto pada Rabu (19/1/2022).

Di samping itu juga menghadirkan nara sumber lainnya, seperti perwakilan Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, APINDO, dan akademisi.

Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan menjelaskan pada Selasa (18/1/2022), diskusi publik ini untuk memberikan ruang pada pemerintah, akademisi, pengusaha dan masyarakat untuk memberikan gagasan pada Pemprov Lampung.

"Sebagian sudah konfirmasi bakal hadir," ucapnya. 

Mantan Anggota DPRD Lampung inipun mengajak pemilik media online yang sudah berbadan hukum untuk bergabung di SMSI. Saat ini anggota SMSI Lampung yang sudah terdata ada 178 media online, SMSI juga sudah menjadi konstituen Dewan Pers. 

Donny juga mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan pemprov Lampung, untuk memberikan edukasi yang baik pada masyarakat, dengan menjembatani informasi antara pemerintah selaku pemangku kebijakan dan masyarakat. 

"Kami juga ingin mengadakan diskusi publik antara Pemprov Lampung dan para narasumber yang berkompeten. Mungkin dua bulan atau tiga bulan sekali," ucapnya. 

Ketua pelaksana diskusi publik SMSI, Deni Kurniawan mengatakan, dalam waktu dekat SMSI Lampung akan mengadakan diskusi publik pada 19 Januari 2021 mendatang dengan tema 'Mau Dibawa Ekonomi Lampung?'.

Diskusi ini akan menghadirkan banyak narasumber yang paham akan masalah ekonomi, baik dari unsur pemerintah, pengusaha, swasta, akademisi dan lainnya. 

"Kami ingin mengedukasi masyarakat lewat diskusi publik," imbuhnya. [Rls]

Read More

Inflasi IHK 2021 Mencapai Target Sasaran, HBKN Nataru dan Faktor Cuaca Picu Peningkatan Tekanan Inflasi

LAMPUNG - Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada 2021 tercatat berada pada kisaran sasaran 3,0±1%. Capaian inflasi IHK tahun 2021 tercatat sebesar 2,19% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2020, yakni 2,00% (yoy).

Peningkatan tekanan inflasi tersebut didorong oleh adanya peningkatan harga komoditas dunia, faktor cuaca dan penyesuaian tarif cukai rokok ditengah terbatasnya permintaan masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Peningkatan tekanan inflasi di tahun 2021 terjadi pada kelompok inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (VF) dan harga yang diatur pemerintah (AP). Inflasi kelompok VF terpantau meningkat sebesar 5,50% (yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 4,19%(yoy).

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya peningkatan harga komoditas global yang berdampak langsung terhadap harga pada komoditas VF, serta faktor cuaca tahun 2021 yang cenderung kemarau basah sehingga mempengaruhi produksi komoditas pangan.

Sementara itu, kelompok AP terpantau mengalami peningkatan sebesar 2,40% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yakni 1,35% (yoy). Meningkatnya inflasi komoditas AP didorong oleh adanya peningkatan tarif cukai rokok yang ditransmisikan sepanjang tahun 2021.

Sementara itu, tekanan inflasi pada kelompok inti lebih terkendali dibandingkan tahun lalu, seiring dengan permintaan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat adanya pembatasan mobilitas di tahun 2021 yang disebabkan oleh merebaknya Covid-19.

Tekanan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Desember 2021 meningkat yaitu sebesar 0,99% (mtm), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,53% (mtm), dan rata-rata inflasi Desember dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,68% (mtm).

Pencapaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yang masing-masing tercatat sebesar 0,57% (mtm) dan 0,51% (mtm). Selain itu, secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,19% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yaitu sebesar 1,87% (yoy) dan 1,91% (yoy).

Secara spasial, dibandingkan 24 kota perhitungan inflasi se Sumatera, inflasi Kota Bandar Lampung dan Kota Metro pada bulan Desember 2021 tergolong tinggi dan masing-masing menempati urutan ke-3 dan ke-4.

Dilihat dari sumbernya, tekanan inflasi pada bulan Desember 2021 didorong oleh peningkatan tekanan harga pada sub kelompok makanan dengan andil 0,85% (mtm).

Adapun beberapa komoditas penyumbang inflasi terbesar antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras dan minyak goreng dengan andil masing-masing sebesar 0,20%, 0,13%, 0,12%, 0,11% dan 0,08%. Kenaikan harga aneka cabai didorong oleh terbatasnya pasokan akibat terganggunya produksi yang disebabkan oleh tinggi nya curah hujan pada periode berjalan.

Selain itu, kenaikan harga daging ayam ras disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan seiring dengan masuknya periode HBKN Nataru, pembatasan Nataru yang lebih permisif (pembatalan PPKM level 3) serta adanya event muktamar NU pada akhir tahun 2021 di Provinsi Lampung.

Sementara itu, kenaikan harga beras didorong oleh belum masuknya masa panen dan peningkatan permintaan pada Nataru. Selanjutnya, kenaikan harga minyak goreng masih disebabkan oleh berlanjutnya peningkatan harga komoditas CPO dunia sebagai bahan baku utama.

Meski demikian, inflasi yang lebih tinggi pada periode Desember 2021 tertahan oleh deflasi yang terjadi pada sebagian komoditas di antaranya air kemasan, biaya administrasi transfer uang, tomat, bawang merah, dan jeruk dengan andil masing-masing sebesar -0,02%, -0,006%, -0,006%, -0,004% dan -0,004%. Penurunan harga yang terjadi pada komoditas air kemasan didorong oleh strategi pemasaran dari pedagang untuk meningkatkan penjualan akhir tahun.

Sementara itu, biaya administrasi transfer uang mengalami deflasi seiring dengan diberlakukannya BI-FAST yang mendorong penurunan biaya transfer uang menjadi Rp2.500 per transaksi. Di sisi lain, masuknya masa panen pada sentra produksi untuk komoditas tomat, bawang merah dan jeruk turut mendorong penurunan harga. 

Sementara itu, NTP Provinsi Lampung tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan NTP ini terjadi pada subsektor tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan tangkap. Kenaikan NTP tersebut didorong oleh adanya peningkatan harga pada komoditas cabai merah, kelapa sawit, kopi, sapi potong, ayam ras dan ikan teri. Di sisi lain, tekanan inflasi pedesaan yang tergambar dari Indeks Konsumsi Rumah Tangga Petani tercatat mengalami peningkatan sebesar 1,02% (mtm) didorong oleh peningkatan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Dengan demikian, NTP Desember 2021 tercatat meningkat sebesar 0,99% (mtm) dari 105,25 di bulan November 2021 menjadi 106,29 pada bulan Desember 2021. Meskipun secara umum tercatat di atas 100, NTP subsektor Tanaman Pangan tercatat masih berada di bawah 100 yang tercatat sebesar 94,23.

Kedepan, menghadapi awal tahun 2022, KPw BI Provinsi Lampung memandang bahwa inflasi akan tetap terkendali pada rentang sasaran 3±1%. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi, antara lain: dari inflasi risiko kelompok inti, adanya risiko ketidakpastian global yang cukup tinggi, kenaikan harga komoditas global impor, kenaikan harga akibat second round impact VF dan AP serta peningkatan ekspektasi inflasi. 

Risiko kelompok Volatile Food (VF), risiko terbatasnya ketersediaan pasokan pangan dalam merespon recovery permintaan domestik, kendala cuaca yang menyebabkan gangguan produksi pertanian (beras dan aneka cabai) dan perikanan, problem struktural pola tanam dan manajemen impor serta inefisiensi tata niaga pangan.

Risiko kelompok Administered Price (AP), risiko kenaikan harga minyak dan gas global serta kenaikan inflasi tarif angkutan seiring peningkatan mobilitas masyarakat.

Dalam rangka mengantisipasi beberapa risiko tersebut, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi yang konkrit terutama untuk menjaga inflasi yang tetap rendah dan stabil, yakni:

Pertama, memastikan keterjangkauan harga, dengan cara menjaga daya beli masyarakat (Bansos, Subsidi, BLT, dll), penguatan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras medium, stabilisasi nilai tukar Rupiah, percepatan realisasi dan refocusing APBN dan APBD.

Kedua, memastikan ketersediaan pasokan dengan menjaga cadangan pangan nasional (terutama beras sebagai komoditas utama), penguatan Kerjasama antardaerah (KAD), korporatisasi pertanian, mendorong peningkatan produktivitas via Pembangunan lumbung pangan Food Estate melalui peningkatan produksi pangan hortikultura dan perluasan adopsi tekonologi (IoT) dalam budidaya pertanian serta implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB).

Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui perluasan pemasaran melalui platform digital melalui penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir yakni fasilitasi UMKM pangan binaan dengan e-commerce, melakukan inovasi sistem logistik, pembangunan sistem logistik daerah (Tugas TPID sesuai Keppres 23/2017) serta mendorong kemitraan industri dengan petani. 

Keempat, meningkatkan komunikasi efektif dengan terus meningkatkan koordinasi TPIP-TPID, melakukan perluasan pemanfaatan PIHPS dan sistem harga lainnya sebagai landasan kebijakan TPID, serta melakukan peningkatan validitas dan kesinambungan data pangan dan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah (Early Warning System) yang akurat dan terkini untuk memantau perkembangan perekonomian daerah. [Red]

Read More