Fasilitas ICU hingga Cathlab RSUD Batin Mangunang Diresmikan, Bupati: Jangan Hanya Megah, Pelayanan Harus Maksimal

Tanggamus – Langkah besar peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Tanggamus akhirnya resmi dimulai. Bupati Tanggamus, H. Moh. Saleh Asnawi, meresmikan sejumlah fasilitas strategis di RSUD Batin Mangunang (RSUD-BM), Selasa, 7 April 2026.

Peresmian ini mencakup Gedung PICU (Pediatric Intensive Care Unit), NICU (Neonatal Intensive Care Unit), ruang penanganan obat sitotoksik, serta Cathlab (Catheterization Laboratory). 

Tak hanya itu, Bupati juga meninjau langsung kesiapan layanan hemodialisa dan alat mammografi.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa kehadiran gedung dan fasilitas modern tidak akan berarti tanpa kualitas pelayanan yang mumpuni.

“Walaupun banyak gedung dan fasilitas baru, tidak akan berarti tanpa diikuti peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga medis serta tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien,” tegasnya.

Menurutnya, sektor kesehatan adalah layanan yang sangat sensitif karena menyangkut keselamatan dan kepercayaan masyarakat. Ia mengingatkan seluruh jajaran rumah sakit agar bekerja dengan penuh tanggung jawab.

“Seribu kebaikan bisa hilang hanya karena satu kesalahan. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua,” ujarnya.

Bupati juga mengapresiasi inovasi dan pembenahan yang terus dilakukan manajemen RSUD Batin Mangunang dalam meningkatkan kualitas layanan. Ia berharap fasilitas baru ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pasien dengan kondisi kritis.

“Dengan adanya fasilitas ini, pasien tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah seperti Bandar Lampung atau Pringsewu. Ini akan menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menargetkan RSUD Batin Mangunang menjadi rumah sakit rujukan utama di Tanggamus sekaligus kebanggaan masyarakat.

“Saya berharap RSUD Batin Mangunang benar-benar menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat, dengan pelayanan yang profesional dan berkualitas,” ucapnya.

Di akhir sambutan, Bupati secara resmi menyatakan seluruh fasilitas tersebut siap digunakan.

“Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, fasilitas NICU, PICU, sitotoksik, dan Cathlab di RSUD Batin Mangunang saya resmikan dan siap dipergunakan,” tandasnya.

Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam peningkatan layanan kesehatan di Tanggamus, dengan harapan masyarakat kini bisa mendapatkan penanganan medis yang lebih cepat, lengkap, dan dekat dari rumah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten Setdakab, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kominfo, Direktur RSUD Batin Mangunang beserta jajaran, serta Direktur PT Internusa Jaya Paya.( Arman)

Read More

Bupati Egi Dorong Bank Lampu

Kalianda – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mendorong Bank Lampung untuk mengambil peran lebih luas sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, tidak hanya terbatas pada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Hal tersebut disampaikan Egi saat menerima audiensi Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, bersama jajaran di ruang kerjanya, Selasa (7/4/2026).

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala perangkat daerah itu, Egi menegaskan pentingnya transformasi pola kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor perbankan agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami tidak ingin kerja sama ini hanya sebatas CSR atau kegiatan seremonial. Yang kami dorong adalah bagaimana Bank Lampung bisa menjadi strategic partner dalam pembangunan daerah,” ujar Egi.

Menurutnya, kolaborasi tersebut selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang kini berfokus pada penguatan ekonomi berbasis digitalisasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sejumlah program unggulan telah disiapkan untuk mendorong perputaran ekonomi lokal, di antaranya Desa Helau, Lamsel BETIK, Halo Lamsel, hingga berbagai event daerah seperti Krakatau Beach Run, Lamsel Fest, dan Indonesian Drive Series.

Egi menilai, keterlibatan aktif sektor perbankan dalam mendukung program-program tersebut akan menciptakan ekosistem pembangunan yang saling menguntungkan.

“Ketika ekonomi daerah tumbuh, tentu sektor perbankan juga akan ikut berkembang. Ini yang kita dorong, kolaborasi yang benar-benar memberi manfaat bersama,” katanya.

Lebih lanjut, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Lampung dapat terus diperluas, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga menyasar sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.

Read More

Lampung Selatan Bersinar, Egi Pratama Nominator Anugerah Cita Negeri 2026

Kalianda - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, masuk dalam nominasi Anugerah Cita Negeri 2026 yang diselenggarakan Kompas TV, sebuah ajang penghargaan nasional bagi pemerintah daerah dengan inovasi pembangunan dan dampak nyata bagi masyarakat.

Informasi tersebut disampaikan General Manager Regional Kompas, Lina Sujud, saat melakukan pertemuan dengan Bupati Lampung Selatan bersama jajaran pemerintah daerah di ruang kerja bupati setempat, Selasa (7/4/2026).

Lina mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan nama Radityo Egi Pratama sebagai salah satu kandidat kepala daerah inspiratif untuk selanjutnya dipresentasikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Untuk Anugerah Cita Negeri, Bupati Lampung Selatan sebagai salah satu kepala daerah muda yang ‘satset’. Kami telah mengusulkan nama Pak Bupati sebagai nominasi, dan tahap berikutnya akan dipresentasikan ke Bappenas,” ujar Lina.

Ia menjelaskan, proses penilaian dilakukan secara komprehensif oleh tim redaksi Kompas dengan mempertimbangkan berbagai indikator, mulai dari capaian program, indeks kinerja, hingga dampak konkret yang dirasakan masyarakat.

Ajang Anugerah Cita Negeri sendiri dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Program ini telah berjalan selama dua tahun sebagai bagian dari upaya mengangkat praktik pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional.

Dalam penilaiannya, Lina menyebut Lampung Selatan memiliki potensi besar sebagai “Beranda Sumatra” yang terus berkembang, khususnya di sektor pariwisata, UMKM, dan bisnis lokal. Ia berharap Bupati Egi dapat mempresentasikan langsung berbagai capaian dan inovasi daerah di tingkat nasional.

“Kami berharap Pak Bupati bisa hadir dan mempresentasikan langsung. Ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga peluang besar untuk memperkenalkan Lampung Selatan secara lebih luas,” tambahnya.

Adapun kriteria penilaian dalam ajang tersebut meliputi aspek inovasi, pencapaian, komitmen, kolaborasi, serta dampak sosial. Sementara kategori penghargaan mencakup Cita Daerah Sehat dan Sejahtera, Cita Daerah Damai dan Inklusif, Cita Daerah Pekerjaan Layak dan Ekonomi Lokal, serta Cita Inovasi Berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyambut baik apresiasi yang diberikan. Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan di daerahnya selalu berbasis data dan diarahkan pada hasil yang terukur.

“Secara internal, kami selalu berangkat dari data yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Egi.

Pemkab Lampung Selatan juga terus mendorong sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Peningkatan kunjungan wisata diyakini mampu memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan UMKM serta peningkatan keterampilan masyarakat.

“Pariwisata terus kami genjot. Ketika kunjungan meningkat, dampaknya juga terasa ke sektor lain. Karena itu, kami juga fokus meningkatkan skill masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” kata Egi.(*)

Read More

Warga Way Sulan Melalui FAAN, Dorong Bupati Egi, Tingkatkan Puskesmas Saat Ini Ke Faskes Rawat Inap, Jarak ke RS Rujukan Dinilai Terlalu Jauh

Lampung Selatan, 5 April 2026 – Di tengah gencarnya perbaikan dan peningkatan berbagai program pro-rakyat yang menyentuh hampir seluruh lini kehidupan, mulai dari infrastruktur, sosial, lingkungan, kebudayaan, pendidikan, hingga kesehatan yang kini menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, warga Kecamatan Way Sulan kembali menyuarakan aspirasi.

 

Masyarakat setempat berharap adanya peningkatan signifikan pada fasilitas kesehatan, khususnya pengalihan status Puskesmas dari layanan rawat jalan menjadi Puskesmas dengan fasilitas rawat inap.

 

Harapan tersebut disampaikan melalui Forum Aliansi Aktivis Nusantara (FAAN) saat membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi bersama warga desa di wilayah Way Sulan. Ketua Umum FAAN, Dimas Rongo, menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan masyarakat demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

 

"Saat ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Waysulan memang baru menyediakan layanan kesehatan bertipe rawat jalan. Padahal, kebutuhan masyarakat akan layanan perawatan yang lebih intensif sangat mendesak," ujar Dimas Rongo, Senin (05/04).

 

Dimas menilai, kondisi geografis dan aksesibilitas menjadi alasan utama mengapa fasilitas rawat inap sangat diperlukan. Jarak tempuh dari Way Sulan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda maupun RSUD Bob Bazar mencapai kurang lebih 40 kilometer dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Begitu juga halnya menuju Kota Bandar Lampung.

 

"Jarak tersebut dibilang cukup jauh, apalagi jika harus menempuhnya dalam kondisi gawat darurat. Ini sangat berisiko dan bisa membahayakan nyawa pasien jika penanganan medis tertunda hanya karena keterbatasan fasilitas di wilayah sendiri," tegasnya.

 

Oleh karena itu, pihaknya berharap Bupati Lampung Selatan, Raditiyo Egi, dapat memprioritaskan aspirasi ini dalam program pembangunan kedepannya. Mengingat kesehatan adalah hak dasar dan kebutuhan fundamental bagi setiap masyarakat.

 

"Kami berharap Bapak Bupati dapat merealisasikan harapan warga Way Sulan agar bisa memiliki layanan Puskesmas rawat inap. Wilayah ini terdiri dari 8 desa dengan posisi geografis yang berada di tengah, namun akses ke rumah sakit rujukan sangat jauh," tambahnya.

 

Lebih jauh dijelaskan, keterbatasan fasilitas saat ini menjadi kendala serius. Dengan adanya rawat inap di tingkat kecamatan, maka penanganan awal maupun perawatan pasien bisa dilakukan lebih cepat dan optimal tanpa harus memaksakan perjalanan jauh yang menyulitkan.

 

"Hal ini menyangkut nyawa manusia, maka peningkatan fasilitas kesehatan di Way Sulan harus menjadi perhatian serius," pungkas Dimas.

Read More

Dorong Hilirisasi Perdesaan Lampung untuk Perkuat MBG dan KDMP

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat penguatan ekonomi berbasis desa melalui Program DesaKu Maju dengan menempatkan hilirisasi sektor pertanian sebagai strategi utama peningkatan nilai tambah, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan pangan daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, pada kegiatan Pelatihan Operator Mesin Pengering (Bed Dryer) dan Manajemen Bisnis di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (5/4/2026).

Anang menjelaskan bahwa Program DesaKu Maju merupakan bagian dari transformasi ekonomi desa yang dirancang secara terarah dan berkelanjutan, sekaligus mencerminkan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat struktur ekonomi dari tingkat akar rumput.

Sejalan dengan arahan Gubernur Lampung dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu, pelaksanaan Program DesaKu Maju diarahkan sebagai upaya hilirisasi di tingkat desa, bukan sekadar penyaluran alat dan mesin pertanian. Fokus pengembangan ditetapkan pada tiga komoditas utama, yakni padi, jagung, dan singkong, yang dinilai mampu menjadi penggerak utama ekonomi Lampung dari desa.

Hilirisasi dipandang sebagai kunci dalam mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan daya saing produk pertanian, serta memperpendek rantai distribusi. Melalui pemanfaatan teknologi pascapanen seperti mesin pengering (bed dryer), kualitas hasil panen dapat ditingkatkan, kehilangan pascapanen ditekan, dan akses pasar petani diperluas.

Selain penguatan kualitas produk utama, hilirisasi juga mencakup pemanfaatan sisa hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, termasuk pakan ternak berbasis bahan lokal. Pendekatan ini diharapkan membentuk ekosistem produksi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berorientasi ekonomi sirkular di perdesaan.

Program DesaKu Maju juga terintegrasi dengan berbagai agenda strategis nasional dan daerah, di antaranya dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Kawasan Desa Mandiri Pangan, serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan.

Anang menambahkan bahwa Program DesaKu Maju Lampung menekankan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan utama dalam pengentasan kemiskinan, dengan mendorong kemandirian ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Secara konkret, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pengembangan fasilitas bed dryer di 82 lokasi, penyebaran pupuk organik cair (POC) di 800 titik, serta pelaksanaan program vokasi bagi 500 peserta untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa. Pada tahap lanjutan, pengembangan kawasan percontohan hilirisasi juga diarahkan tersebar di berbagai kabupaten dan kota sesuai potensi komoditas unggulan daerah.

Upaya hilirisasi komoditas pertanian yang difokuskan pada padi, jagung, dan singkong telah menunjukkan hasil positif di sejumlah wilayah. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) terus didorong sebagai motor penggerak ekonomi desa, termasuk dalam pengelolaan sarana pascapanen dan distribusi hasil produksi.

“Penguatan infrastruktur desa, kemudahan akses pasar, serta dukungan permodalan bagi pelaku usaha desa menjadi bagian penting dalam implementasi program ini,” tegas Anang.

Pemerintah Provinsi Lampung optimistis bahwa penguatan hilirisasi pertanian akan berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja di perdesaan, penguatan ketahanan pangan, serta ketersediaan pasokan bahan baku yang berkelanjutan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Ke depan, Pemprov Lampung memastikan perencanaan dan pelaksanaan Program DesaKu Maju dilakukan secara terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan guna menghadirkan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi daerah yang dimulai dari desa. (*)

Read More

Justice Run 2026 Jadi Ajang Silaturahmi dan Olahraga Warga Lampung

Lampung - Kegiatan Justice Run 2026 menjadi ruang pertemuan warga Lampung usai Ramadan dan Idulfitri. 

Tak sekadar olahraga, ajang ini membawa pesan kebersamaan sekaligus dorongan hidup sehat di tengah masyarakat.

Event lari bersama bertajuk Justice Run 2026 digelar dengan melibatkan sekitar seribuan peserta dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. 

Kegiatan ini menghadirkan dua kategori lomba, yakni lari jarak 5 kilometer (5K) dan 10 kilometer (10K).

Ketua PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, mengatakan kegiatan tersebut berawal dari obrolan komunitas pelari yang ingin kembali aktif berolahraga setelah Lebaran.

“Setelah Lebaran, kita ingin ‘bakar rendang dan opor’ dengan cara sehat, yaitu lari bersama. Ini jadi semangat kebersamaan sekaligus ajakan hidup sehat bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (5/4/2026). 

Ia menambahkan, pelaksanaan Justice Run juga bertepatan dengan momentum ulang tahun PKS pada April. 

Menurut dia, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga memperkuat nilai perjuangan dalam menegakkan keadilan di berbagai aspek kehidupan.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. 

Ia menilai keadilan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh masyarakat.

“Keadilan adalah hak semua manusia dan menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya. Kegiatan ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga membangun ruang publik yang sehat, baik secara fisik maupun sosial,” kata Mirza.

Ia menjelaskan, semangat dalam Justice Run mencerminkan perjuangan yang membutuhkan stamina, konsistensi, serta arah yang jelas. 

Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, terus mendorong pembangunan yang merata, termasuk perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari keadilan bagi seluruh masyarakat.

Ke depan, pemerintah provinsi juga berkomitmen meningkatkan fasilitas olahraga publik guna mendukung gaya hidup sehat serta membangun budaya olahraga di tengah masyarakat.

Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai door prize, di antaranya tiga paket umroh, sepeda motor, serta hadiah menarik lainnya.

Salah satu peserta kategori 10K, Amel, warga Way Kanan, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. 

Ia menilai Justice Run menjadi momentum tepat untuk kembali aktif berolahraga setelah libur panjang Lebaran.

“Saya sangat senang bisa ikut Justice Run ini. Selain menantang diri di jarak 10K, suasananya juga seru karena bisa lari bareng banyak peserta dari berbagai daerah. Ini jadi motivasi saya untuk lebih rutin olahraga ke depannya,” kata Amel. (*)

Read More

Grand Opening Klinik Lalita, Hadirkan Layanan Tumbuh Kembang Anak di Bandar Lampung

Bandar Lampung – Klinik khusus tumbuh kembang anak, Klinik Lalita, resmi dibuka dalam acara grand opening yang digelar pada Sabtu (4/4/2026) di kawasan Rawalaut, Enggal, Kota Bandar Lampung. Kehadiran klinik ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan layanan terapi tumbuh kembang anak yang selama ini masih terbatas.

Pendiri sekaligus konsultan tumbuh kembang anak,Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, SpA(K)mengungkapkan bahwa tingginya kebutuhan layanan terapi di daerah ini sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas yang memadai. Akibatnya, banyak anak harus masuk daftar tunggu (waiting list), sehingga intervensi yang diberikan tidak dapat berjalan optimal.

“Banyak anak yang seharusnya mendapatkan terapi beberapa kali dalam seminggu, justru hanya bisa satu kali dalam seminggu bahkan dua kali dalam sebulan. Hal ini tentu berdampak pada pencapaian perkembangan anak yang kurang maksimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tumbuh kembang anak mencakup dua aspek utama, yakni pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan kondisi fisik seperti berat badan, tinggi badan, serta lingkar kepala. Sementara itu, perkembangan meliputi kemampuan bicara, motorik kasar dan halus, hingga aspek perilaku dan sosial anak.

Salah satu kasus yang paling serin

g ditemui adalah keterlambatan bicara. Menurutnya, pada usia dua tahun, anak idealnya sudah mampu mengucapkan sekitar 50 hingga 100 kata serta mulai menyusun kalimat sederhana. Jika kemampuan tersebut belum tercapai, maka diperlukan evaluasi dan intervensi sedini mungkin.

“Jika di usia dua tahun anak belum bisa bicara sesuai tahapannya, maka perlu dicari penyebabnya dan segera dilakukan terapi,” jelasnya.

Klinik Lalita sendiri bukan yang pertama didirikan. Sebelumnya, layanan serupa telah hadir di beberapa kota besar seperti Bekasi, Alam Sutera, Cibubur, dan Cempaka Putih. Kehadiran cabang di Bandar Lampung menjadi yang kelima dan diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan layanan terapi.

Dokter Rini berharap Klinik Lalita dapat membantu anak-anak dengan keterlambatan perkembangan agar mampu mencapai kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.

“Tujuan utama kita adalah anak bisa mandiri, tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain, dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik,” katanya.

Ia juga mengimbau para orang tua, khususnya yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, agar tidak ragu untuk berkonsultasi. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam mendukung keberhasilan terapi yang dijalani anak.

“Terapi di klinik mungkin hanya dua atau tiga kali dalam seminggu, tetapi yang paling utama adalah pengulangan di rumah oleh orang tua. Jangan hanya mengandalkan terapi, karena peran keluarga sangat menentukan perkembangan anak,” tegasnya.

Sementara itu, Erlina, salah satu masyarakat yang hadir dalam acara tersebut, menyambut baik hadirnya Klinik Lalita di Bandar Lampung. Ia menilai fasilitas ini akan sangat membantu para orang tua dalam mendapatkan layanan terapi yang lebih mudah diakses.

Dengan hadirnya Klinik Lalita di Bandar Lampung, diharapkan akses layanan tumbuh kembang anak semakin luas serta mampu membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Provinsi Lampung.

Read More

Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Entry Meeting BPK RI

JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 untuk Wilayah V yang meliputi provinsi di Sumatera dan Jawa. 

Entry meeting menjadi forum penting bagi BPK RI untuk menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi audit, serta fokus utama dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah, dan juga dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kehadiran Ketua DPRD dan Gubernur Lampung dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen kuat antara unsur legislatif dan eksekutif dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, didapuk menyampaikan sambutan mewakili pimpinan DPRD provinsi se-Wilayah V Sumatera dan Jawa.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas peran pentingnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPRD siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK, serta mendorong pemerintah daerah untuk kooperatif dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung,” ujar A. Giri Akbar.

Ia juga menekankan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir, melainkan harus diiringi dengan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.

“Opini WTP penting, namun yang lebih utama adalah bagaimana kita memastikan adanya perbaikan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk dalam mengawal tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK, guna memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat dan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Sementara itu, kehadiran Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kegiatan ini turut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Kegiatan Entry Meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., CA., CFE., CFRA., CSFA., QIA. Turut hadir Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H., para Gubernur di wilayah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, para Ketua DPRD Provinsi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota, para Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, para Kepala Perwakilan BPK di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, 

Serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, serta tamu undangan lainnya.

Melalui pelaksanaan entry meeting ini, diharapkan seluruh entitas pemeriksaan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Partisipasi aktif pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung, menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan berintegritas. 

Read More

Wagub Jihan Nurlela Jadi Keynote Speaker pada Acara Penandatanganan Kerja Sama FDB Multi Usaha Kehutanan

JAKARTA ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjadi keynote speaker pada Acara Penandatanganan Kerja Sama Penandatanganan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) Multi Usaha Kehutanan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Kantor Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Gedung JB Tower Lantai 29, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026).

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung siap melakukan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani hutan. 

Wagub Jihan menekankan bahwa berbagai persoalan di daerah, mulai dari degradasi lingkungan hingga kesejahteraan petani hutan, tidak dapat ditangani secara sendiri oleh pemerintah daerah.

“Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, dan sektor swasta. Tantangan perubahan iklim ini tidak bisa kita hadapi secara parsial,” ujar.

Ia menyebut bahwa Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu sentra utama komoditas kakao dunia dan kopi di Indonesia, sehingga penguatan rantai pasok menjadi hal penting agar produksi dan kualitas tetap terjaga.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem rantai pasok kakao dan kopi sehingga Lampung tetap berperan besar dalam sektor tersebut,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Jihan menyambut baik kerja sama antara BPDLH dengan Mars Indonesia, Barry Callebaut, dan Olam Food Ingredients.

Ia menilai Kolaborasi ini dapat membuka peluang lebih luas bagi petani untuk mengakses pembiayaan, tidak hanya di Lampung tetapi juga di daerah lain.

Secara khusus, Pemerintah Provinsi Lampung juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT. Olam Food Indonesia yang mencakup peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan kelompok tani hutan, khususnya dalam budidaya kakao berbasis agroforestry berkelanjutan.

Kerja sama tersebut turut diarahkan pada upaya pemulihan lingkungan, penguatan inovasi dan teknologi, serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah para mitra dalam mendukung praktik bisnis yang bebas deforestasi dan menjunjung keadilan gender. Dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan teknis, kami yakin petani akan semakin produktif dan sejahtera,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem pembiayaan berkelanjutan melalui integrasi data petani, peningkatan kapasitas, serta optimalisasi penyaluran dana bergulir.

Wagub Jihan juga menyoroti meningkatnya literasi keuangan di kalangan petani yang kini mulai aktif memanfaatkan akses pembiayaan.

“Kita melihat petani sudah semakin memahami pembiayaan. Ini menjadi peluang agar petani Lampung juga bisa memanfaatkan berbagai fasilitas keuangan untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Wagub Jihan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap kerja sama antara BPDLH dan para mitra sebagai langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan.

“Dengan dukungan pembiayaan yang tepat dan pendampingan berkelanjutan, petani kita akan semakin mandiri, produktif, dan sejahtera,” pungkasnya.

Dalam forum tersebut, Wagub Jihan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, atas dukungan yang telah diberikan kepada Provinsi Lampung, termasuk pembangunan pagar pembatas antara kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan permukiman masyarakat.

Ia berharap perhatian dari pemerintah pusat dan berbagai pihak dapat terus berlanjut guna memperkuat pembangunan kehutanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lampung.(*)

Read More

Inflasi Lampung Maret 2026 Terkendali, Bank Indonesia Perkuat Strategi 4K

Bandar Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Maret 2026 mencatat inflasi sebesar 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 0,36 persen (mtm). Angka ini juga sejalan dengan rata-rata inflasi Februari dalam tiga tahun terakhir yang berada di level 0,19 persen (mtm).

Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Lampung tercatat sebesar 1,16 persen, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga di Lampung masih relatif terkendali.

Kenaikan inflasi Maret 2026 terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Sejumlah komoditas utama yang memberikan andil inflasi di antaranya daging ayam ras (0,05 persen), bensin (0,04 persen), telur ayam ras (0,03 persen), dan beras (0,03 persen).

Peningkatan harga pangan tersebut dipengaruhi oleh naiknya permintaan masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026. Sementara itu, kenaikan harga bensin terjadi akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina per 1 Maret 2026, seiring dinamika harga minyak global.

Di sisi lain, laju inflasi yang lebih rendah turut dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komoditas. Cabai merah dan tomat masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,09 persen dan -0,02 persen (mtm), didorong oleh meningkatnya pasokan dari sentra produksi di wilayah Lampung seperti Pesawaran dan Lampung Tengah.

 Penurunan harga emas dunia juga berimbas pada turunnya harga emas perhiasan dengan andil -0,02 persen (mtm).

Ke depan, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Lampung memprakirakan inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen (yoy) hingga akhir 2026. Namun, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, tekanan berpotensi muncul akibat peningkatan permintaan seiring realisasi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 5,35 persen yang berlangsung bertahap sepanjang 2026, serta kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Sementara itu, dari sisi volatile food, risiko berasal dari rendahnya realisasi tanam akibat curah hujan tinggi pada Maret 2026 yang berpotensi menekan hasil panen pada triwulan II. Selain itu, prakiraan curah hujan rendah pada April–September serta potensi El Nino lemah di semester II juga dapat memengaruhi produksi pangan dan hortikultura.

Adapun dari sisi administered prices, risiko inflasi dipicu oleh potensi kenaikan harga BBM akibat gejolak harga minyak dunia serta dampak lanjutan penyesuaian tarif Tol Lampung ruas Bakauheni–Terbanggi Besar terhadap biaya transportasi dan harga komoditas lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K.

Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang dilakukan antara lain operasi pasar beras/SPHP secara terarah serta penguatan monitoring harga dan pasokan komoditas strategis. Dari sisi ketersediaan pasokan, upaya diperkuat melalui perluasan Toko Pengendalian Inflasi, kerja sama antar daerah, serta percepatan program swasembada pangan.

Untuk menjaga kelancaran distribusi, pemerintah mendorong perbaikan infrastruktur distribusi pangan serta implementasi program Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP) dan subsidi ongkos angkut. Sementara pada aspek komunikasi efektif, dilakukan koordinasi rutin TPID, penguatan komunikasi publik, serta optimalisasi sistem informasi pangan berbasis digital.

Dengan berbagai langkah tersebut, stabilitas harga di Provinsi Lampung diharapkan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidakpastian.

Read More