Hot Posts

4/footer/recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 15 April 2026

Rahmat Mirzani Djausal Menegaskan Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung Mempercepat Penanganan TBC


BANDARLAMPUNG
– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penanganan dan eliminasi tuberkulosis (TBC). Hal itu disampaikan dalam acara Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, yang berlangsung di Aula Semergo, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi penguatan bagi daerah untuk melakukan aksi nyata dalam penemuan serta penatalaksanaan kasus TBC secara berkelanjutan.
“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan bagi kami di daerah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk memperkuat komitmen dalam percepatan eliminasi TBC, terutama dalam penemuan kasus baru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Mirza menekankan bahwa TBC bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Penyakit menular ini dinilai dapat menurunkan produktivitas masyarakat dan menghambat pencapaian target pembangunan daerah. 

Ia juga mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai langkah strategis deteksi dini berbagai penyakit, seperti hipertensi dan diabetes. Program tersebut dinilai mampu mengurangi beban layanan rujukan di rumah sakit besar, termasuk RSUD Abdul Moeloek.

Menurutnya, saat ini RSUD Abdul Moeloek menerima hingga 700 rujukan per hari. Dengan optimalisasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas, masyarakat diharapkan dapat tertangani lebih dini tanpa harus dirujuk ke rumah sakit provinsi.

Dari sisi kinerja, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2024, capaian SPM mencapai 103 persen dan meningkat menjadi 131 persen pada 2025. Sementara pada triwulan pertama 2026, capaian telah mencapai 19 persen.

Adapun tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Lampung tercatat 95 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 98 persen pada 2025. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pengobatan telah mencapai 81 persen.

Untuk itu, Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari kader kesehatan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk berkolaborasi dalam upaya eliminasi TBC.

“Syarat utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah masyarakat yang sehat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergi semua pihak dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan layanan kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Octavianus, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanggulangan TBC, khususnya di Provinsi Lampung. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp4,1 triliun untuk memperkuat infrastruktur medis dan mendukung kerja kader kesehatan.

Ia menyebutkan, penanganan TBC menjadi salah satu prioritas dalam program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 
“Indonesia masih berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Karena itu, penanganannya tidak hanya kuratif, tetapi juga harus diperkuat dari sisi pencegahan,” ujarnya.

Di Kota Bandar Lampung, tercatat sekitar 4.300 kasus TBC pada tahun lalu. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan strategi penemuan kasus secara aktif melalui program CKG yang menyasar anggota keluarga pasien.
“Jika ada 4.300 kasus, maka seluruh anggota keluarga di rumah tersebut harus diperiksa. Ini penting untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi masyarakat yang tinggal serumah dengan pasien TBC, meski belum menunjukkan gejala.

Sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga lapangan, pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada 5.200 kader TBC di seluruh desa di Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penemuan kasus di tingkat akar rumput.
“Anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk pengadaan alat rontgen modern serta memastikan para kader mendapatkan dukungan yang memadai,” tambahnya.

Selain TBC, pemerintah pusat juga terus mengakselerasi penanganan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi penyakit menular secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana juga menegaskan kesiapan daerah menjalankan arahan pemerintah pusat dalam menekan angka TBC.
“Kami terus aktif melakukan sosialisasi kesehatan, termasuk TBC. Insyaallah angka TBC bisa ditekan, dan kami siap melaksanakan arahan pusat,” ujarnya.
Saat ini, Kota Bandar Lampung didukung 31 puskesmas, terdiri dari 15 puskesmas rawat jalan dan 16 rawat inap, ditambah 50 puskesmas pembantu serta 126 pos layanan kesehatan. (*)

Pemprov Lampung Siap Perkuat Sinergi dengan KPPU demi Menciptakan Iklim Usaha yang Sehat dan Kondusif


BANDARLAMPUNG
----- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat iklim usaha yang sehat dan kompetitif, sekaligus mendorong peningkatan investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat menerima kunjungan kerja Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (14/4/2026).

Marindo mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap memperkuat sinergi dengan KPPU serta seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pelaku usaha.

"Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga pelaku usaha merasa nyaman berinvestasi di Lampung," ujarnya.

Ia menambahkan, kenyamanan berusaha menjadi faktor penting dalam menarik investasi sekaligus memperkuat daya saing daerah. Karena itu, Pemprov terus menghadirkan regulasi yang mendukung pertumbuhan usaha tanpa menghambat pelaku ekonomi.

"Yang kita dorong adalah bagaimana pelaku usaha dapat beraktivitas dengan nyaman, adil, dan memiliki kepastian dalam berusaha," lanjutnya.

Marindo menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Lampung adalah meningkatkan Indeks Persaingan Usaha (IPU) sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat kesehatan persaingan usaha di daerah.

Penilaian IPU ini dilakukan oleh KPPU melalui survei nasional dengan melibatkan sejumlah responden kunci di daerah, mulai dari unsur Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, KADIN daerah, Bank Indonesia perwakilan wilayah, hingga kalangan akademisi.

Menurutnya, hasil penilaian tersebut menjadi cerminan kondisi persaingan usaha sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan ekonomi.

Marindo juga menegaskan bahwa peningkatan IPU tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, serta KPPU.

"Mari kita terus bergandengan tangan untuk memastikan kebijakan dan regulasi di daerah semakin mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Lampung," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data KPPU, IPU Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,04, berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,01.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan IPU pada tahun 2026 dengan terus mendorong penguatan iklim usaha agar semakin sehat dan berdaya saing, sehingga mampu memperluas peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

Lampung Selatan Bidik Penghargaan Creative Financing 2026


Kalianda
- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti ajang penilaian Creative Financing 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagai bagian dari upaya mendorong lahirnya kepala daerah berjiwa wirausaha dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penilaian ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan konsep Entrepreneur Government, yakni pendekatan inovatif dalam menggali dan mengelola sumber pembiayaan pembangunan secara kreatif dan berkelanjutan.

Dalam sesi pemaparan yang digelar secara virtual pada Selasa (14/4/2026), Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan berbagai strategi pembiayaan kreatif yang telah dan akan dijalankan pemerintah daerah.

Menurut Egi, pihaknya terus mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Pemkab Lampung Selatan berupaya menghadirkan terobosan dalam pembiayaan daerah agar pembangunan tetap berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Supriyanto bersama jajaran pejabat terkait dari ruang rapat BPKAD, sementara Bupati Egi mengikuti paparan secara daring dari Jakarta.

Ajang ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi dan pemenuhan data dukung sebagai bagian dari proses penilaian. Melalui langkah tersebut, diharapkan kapasitas fiskal daerah dapat meningkat sekaligus memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya inovasi pembiayaan dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah.

Ia menyebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menjadi tonggak penting yang mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

“Daerah harus terus melakukan terobosan dan tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi aktif mencari sumber pembiayaan alternatif,” kata Agus.

Adapun indikator penilaian Creative Financing mencakup inovasi pajak dan retribusi, pengelolaan BUMD, pemanfaatan CSR, pengelolaan barang milik daerah dan BLUD, hingga penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Selain itu, aspek digitalisasi seperti implementasi SIPD, KKPD, ETPD, SPBE, serta capaian opini laporan keuangan daerah juga menjadi bagian penting dalam penilaian.


Rencananya, penganugerahan Creative Financing 2026 untuk regional Sumatra akan digelar di Palembang pada 22 April 2026, dengan kategori penghargaan bagi satu gubernur, tiga bupati, dan tiga wali kota terbaik.

Radityo Egi Pratama Jabat Wakil Ketua Umum Aspeksindo


Jakarta
- Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, kembali dipercaya menduduki posisi strategis di tingkat nasional. Ia resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) periode 2025-2030.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam rangkaian acara pelantikan dewan pengurus dan seminar nelayan yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan atas kapasitas kepemimpinan Egi dalam mengelola pemerintahan daerah, khususnya di wilayah pesisir Lampung Selatan. Posisi ini sekaligus membuka ruang lebih luas bagi daerahnya untuk berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir di tingkat nasional.

Dalam keterangannya, Egi menyebut jabatan yang diembannya sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam memperkuat sinergi antar daerah pesisir dan kepulauan di Indonesia.

“Hari ini saya resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Aspeksindo periode 2025-2030. Ini menjadi amanah sekaligus kepercayaan untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah pesisir dan kepulauan di tingkat nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan, melalui peran tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin aktif dalam mendorong pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap melalui peran ini, Lampung Selatan dapat terus mendorong pengelolaan potensi kelautan dan pesisir secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.


Sebagai informasi, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir di seluruh Indonesia. Organisasi ini berperan dalam memperkuat koordinasi, advokasi kebijakan, serta mendorong optimalisasi pembangunan wilayah maritim nasional. (*)

Lampung Selatan Raih Lampung Post Award 2026


Bandar Lampung
- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menorehkan capaian penting dengan meraih Lampung Post Award 2026 sebagai Pilar Penggerak Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, menegaskan arah baru pembangunan daerah yang kini difokuskan pada penguatan sektor pariwisata dan UMKM.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pemimpin Perusahaan Lampung Post, Iskandar Zulkarnain, kepada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, dalam ajang Lampung Post Executive Forum di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).

Pengakuan ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, melainkan mencerminkan transformasi strategi pembangunan Lampung Selatan yang mulai menunjukkan hasil nyata, khususnya dalam mendorong sektor ekonomi berbasis potensi lokal.

Mewakili Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Anasrullah menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami sangat senang atas apresiasi dari Lampung Post. Insyaallah ke depan Lampung Selatan akan lebih baik lagi,” ujar Anasrullah.

Ia menambahkan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Saat ini, kata Anasrullah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tengah mengakselerasi pembangunan di sektor pariwisata dan UMKM sebagai prioritas utama.

“Sekarang pemerintah daerah, pak bupati sedang bergerak untuk meningkatkan perkembangan di pariwisata dan UMKM. Memang difokuskan ke sana,” katanya.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan potensi Lampung Selatan yang memiliki kekayaan destinasi wisata alam serta peluang besar dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan pengelolaan yang optimal, kedua sektor ini diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga menggulirkan berbagai program berbasis desa guna mendorong pemerataan pembangunan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui program Desa Helau yang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal.

“Banyak program bupati yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah,” lanjutnya.

Pemkab Lampung Selatan juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik sektor swasta maupun masyarakat, guna memastikan pembangunan berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.


Dengan strategi tersebut, Lampung Selatan optimistis mampu meningkatkan daya saing daerah, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga nasional. Penghargaan ini pun diharapkan menjadi pijakan awal menuju capaian pembangunan yang lebih besar di masa mendatang.

Selasa, 14 April 2026

Thomas Amirico Lantik 51 kepala sekolah SMA Dan SMK Negeri kabupaten/kota Lampung


Bandar Lampung
— Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melantik dan merotasi (rolling) 51 kepala sekolah SMA dan SMK Negeri di berbagai kabupaten/kota. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi guna meningkatkan kinerja serta mutu pendidikan di Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam sistem birokrasi.

“Rolling jabatan itu sesuatu yang biasa. Ini untuk penyegaran agar mereka bisa bekerja lebih baik dan memiliki ruang baru untuk ‘bernapas’ dalam menjalankan tugas,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, para kepala sekolah yang baru dilantik diharapkan segera beradaptasi, membangun komunikasi yang baik dengan dewan guru, serta mengedepankan transparansi dalam pengelolaan sekolah.

“Yang terpenting adalah peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kepada siswa,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Lampung, Prof Syafrimen, menilai pelantikan tersebut sebagai bagian dari dinamika organisasi yang wajar.

“Pergantian jabatan merupakan bagian dari penyegaran untuk mendorong kinerja yang lebih optimal,” ujarnya.

Berikut 51 kepala sekolah yang dilantik beserta penempatannya:

1.Jahara Siregar, M.Pd — SMAN 1 Ambarawa, Pringsewu

2.Semar Jaya IS, S.Pd., M.Pd — SMAN 1 Simpang Pematang, Mesuji

3.Istiqomah, S.Kom., M.M — SMKN Tanjung Sari, Lampung Selatan

4.Made Sulatra, M.Pd — SMAN 1 Pringsewu

5.Astri Mela Agustin — SMAN 2 Metro

6.Haidir Yusuf, ST., MT — SMAN 1 Tanjung Raja, Lampung Utara

7.Sri Idayanti, S.Ag., M.Pd.I — SMKN 1 Kotabumi, Lampung Utara

8.Dr. Evi Amalia Setya Ningtyas, S.Pd., M.Pd — SMAN 1 Seputih Agung, Lampung Tengah

9.Henrican Purba, M.Pd — SMAN 1 Kalirejo, Lampung Tengah

10.Muhamad Zainudin, S.Pd — SMAN 1 Bangun Rejo, Lampung Tengah

11.Ely Sulistyorini, S.T., M.Pd — SMKN 1 Rawajitu Selatan, Tulang Bawang

12.Abu Salam, S.Pd — SMAN 1 Buay Bahuga, Way Kanan

13.Agus Nardi, M.M — SMAN 13 Bandar Lampung

14.Arliyanti, S.Pi., M.M — SMKN 1 Banjar Margo, Tulang Bawang

15.Iryana Febriza Wardhani, S.Pd., M.Pd — SMAN 7 Bandar Lampung

16.Widdy Guntur Bawono, S.Pd.Jas., M.Pd — SLB Negeri Sidomulyo, Lampung Selatan

17.M. Kholid, S.Pd., M.Pd — SMAN 3 Metro

18.Musa Nurrasyid, S.Pd., M.Pd — SMAN 1 Sukoharjo, Pringsewu

19Tri Nurul Fajarotun, S.Kom., M.T.I — SMAN 5 Metro

20.Budi Wiryawan, S.Pd — SMAN 1 Belalau, Lampung Barat

21.Agus Sugiharto, S.Pd — SMKN 1 Labuhan Maringgai, Lampung Timur

22.Endro Waluyo, S.Pd.I., M.Pd — SMAN 1 Sendang Agung, Lampung Tengah

23.Achmad Imanuddin, S.Pd., M.M — SMAN 1 Bandar Sribawono, Lampung Timur

24.Aruji Kartawinata, M.Pd.I — SMAN 1 Abung Semuli, Lampung Utara

25.Suryati AS, M.M — SMAN 1 Abung Tengah, .Lampung Utara

26.Ishariyanti, S.Pd., M.Pd — SMKN 1 Bunga Mayang, Lampung Utara

27.Vivin Refi Astuti, S.Pd — SMKN 1 Sukadana, Lampung Timur

28.Herlina Hasmin, S.Pd — SMKN 1 Bukit Kemuning, Lampung Utara

29.Rina Widi Astuti, S.Pd., M.Pd — SMKN 1 Bumi Agung, Lampung Timur

30.Wihan Afriono, S.T., M.Pd — SMK Unggul Terpadu, Lampung Tengah

31.Vivi Evita Rozalifa, S.Pd., M.Pd — SMAN 1 Sungkal Utara, Lampung Utara

32.Nurhapizah, S.Ag., M.Pd — SMAN 1 Bukit Kemuning, Lampung Utara

33.Ifraim Azis, M.M — SMKN 2 Kalianda, Lampung Selatan

34.Junaedi, S.Pd., M.M — SMAN 1 Sumberjaya, Lampung Barat

35.Sunarni Andriyani, S.Pd — SMKN 1 Raman Utara, Lampung Timur

36.Ibnu Budi Cahyanta, S.Sos., M.Pd — SMAN 1 Metro

37.Eny Setyawati, S.T., M.Pd — SMKN 5 Bandar Lampung

38.Linda Kurniasari, S.Pd., M.Pd — SMAN 17 Bandar Lampung

39.Jaka Purwanta — SMKN 1 Ketapang, Lampung Selatan

40.Ali Kurniawan, S.HI., M.Pd — SMAN 1 Seputih Banyak, Lampung Tengah

41.Media Sari Putri, S.Pd., M.M — SMAN 1 Kotabumi, Lampung Utara

42.Indra Yurman, S.Pd., M.Pd — SMKN 1 Abung Selatan, Lampung Utara

43.Sri Mulyati, S.Pd., M.M — SMAN 1 Punggur, Lampung Tengah

44.Hamron Roiya, S.Pd., M.M — SMKN 2 Kotabumi, Lampung Utara

45 Yoharnes, S.Si., M.Si — SMAN 11 Bandar Lampung

46.Didi Nuryadi, S.Pd., M.Pd — SMAN 1 Bandar Surabaya, Lampung Tengah

47.Sutrisno, S.Kom., M.M — SMKN 1 Liwa, Lampung Barat

48.Ristiana, S.Pd., M.M — SMKN 1 Gedung Aji, Tulang Bawang

49.Tri Yunita, S.Ag., M.Pd.I — SMKN 1 Pagar Dewa, Lampung Barat

50.Mike, S.Pd., M.Pd — SMAN 2 Kotabumi, Lampung Utara

51.Hasanudin, S.Pd — SMAN 1 Trimurjo, Lampung Tengah

Dengan pelantikan ini, pemerintah provinsi berharap tercipta suasana kerja yang lebih dinamis serta peningkatan kualitas manajemen sekolah di seluruh wilayah Lampung.

Danrem 043/Gatam Sambut Kunker Pangdam XXI/RI ke Unit Pengelola Irigasi (UPI) Way Rarem Lampung Utara


Lampung
- Komandan Korem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI, Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., menyambut kunjungan kerja Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos.,M.Si (Han), beserta rombongan di Kantor Unit Pengelola Irigasi (UPI) Bendungan Way Rarem Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara. Selasa (14/04/2026) 

Usai melaksanakan transit dan ramah tamah. Pangdam XXI/RI, PJU Jajaran Kodam XXI/RI, Bupati Lampung Utara, Wakil Bupati Lampung Utara, Kepala BBWS, Danrem 043/Gatam dan Forkopimda Kabupaten Lampung Utara menuju Kantor Pengelola Irigasi (UPI) Way Rarem di wilayah lampung utara untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Bupati Lampung Utara Drs. Hamartono Ahadis, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan, terkait rencana pembangunan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) di kawasan Way Rarem, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sejak awal telah menyatakan dukungan penuh atas dibentuknya Brigif TP. 

" Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan kewilayahan sekaligus mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami juga melihat bahwa pembangunan Brigif TP di wilayah Way Rarem ini tidak hanya memiliki nilai strategis dalam aspek pertahanan, tetapi juga akan memberikan multiplayer effect yang signifikan bagi perekonomian daerah, "

"Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara siap untuk berkolaborasi dan berkoordinasi secara aktif dalam mendukung realisasi pembangunan Brigif TP ini. Kami percaya bahwa sinergi yang kuat antara TNI dan pemerintah daerah akan menjadi kunci strategis. Berkaitan dengan Bendungan Way Rarem yang terletak di Kabupaten Lampung Utara, kami memandang bahwa bendungan ini memiliki peran yang sangat penting sebagai infrastruktur strategis, tidak hanya sebagai sumber daya air, tetapi juga sebagai penopang utama sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah sekitar, " tuturnya.

Sementara itu Kepala BBWS Dr. Ir Elroy Koyari, S.T., M.T., dalam sambutannya dan paparannya menyampaikan sekilas tentang gambaran Irigasi Way Rarem, serta sistem jaringan irigasi yang terdiri dari saluran primer sepanjang 63,50 km dan saluran sekunder sepanjang 158,95 km. Sumber air utama berasal dari Bendungan Way Rarem yang dialirkan melalui intake menuju saluran induk Rarem, kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah layanan.

"Secara keseluruhan, sistem ini dirancang untuk mendukung distribusi air secara optimal, meningkatkan efisiensi pengairan, serta menunjang kebutuhan pertanian dan ketahanan pangan di wilayah layanan irigasi Way Rarem. Data teknis Bendungan Way Rarem Bendungan dibangun pada tahun 1981, panjang bendungan 1.600 M dan luas daerah tangkapan air (DTA) sebesar 328 km², "terangnya.

Ditempat yang sama Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi S.Sos.,M.Si (Han), dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh prajurit jajaran Kodam XXI/Radin Inten untuk menjaga dan merawat Bendungan Way Rarem serta jaringan irigasi dengan penuh tanggung jawab.

"Pastikan distribusi air teраt sasaran, jangan sampai ada lahan pertanian yang kekurangan air, tingkatkan koordinasi antar instansi, jangan berjalan sendiri-sendiri. TNI di wilayah harus proaktif, turun langsung membantu petani dan masyarakat,"tegas Pangdam.

Usai melaksanakan kunjungan kerjanya di Kantor Pengelola Irigasi (UPI) Way Rarem, Pangdam XXI/RI, PJU Jajaran Kodam XXI/RI, Bupati Lampung Utara, Wakil Bupati Lampung Utara, Kepala BBWS, Danrem 043/Gatam dan Forkopimda Kabupaten Lampung, melanjutkan kegiatan meninjau Bendungan Way rarem dan lokasi Mako Brigif TP 45/SB Lampung Utara.

Senin, 13 April 2026

Wagub Jihan Nurlela Ingatkan Peran Penting Organisasi Mahasiswa dalam Menjaga Persatuan Bangsa


METRO
----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dalam menjaga nasionalisme sekaligus menciptakan inovasi dan mendukung program strategis pemerintah di berbagai sektor pembangunan.

Hal tersebut disampaikan saat Pelantikan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Metro di Aula Gedung Sessat, Kota Metro, Senin (13/4/2026).

Wagub Jihan menyoroti tantangan generasi muda dan mahasiswa yang semakin kompleks di era keterbukaan informasi saat ini. Ia menyebut arus informasi yang tidak terbatas membawa dampak positif sekaligus negatif terhadap cara pandang anak muda.

"Anak-anak muda hari ini memiliki akses informasi yang sangat luas tanpa batas. Kondisi ini melahirkan banyak insight, tetapi juga membawa risiko jika tidak disikapi dengan bijak," ujar Jihan.

Ia menambahkan, derasnya arus informasi berpotensi memengaruhi nilai-nilai kebangsaan jika tidak disaring dengan baik. Karena itu, peran organisasi mahasiswa dinilai semakin penting dalam menjaga persatuan bangsa.

"Hal ini berisiko menggerus nasionalisme, bahkan mengganggu persatuan dan kesatuan. Di sinilah IMM memiliki tugas besar sebagai pengikat semangat kebangsaan di kalangan mahasiswa," tegasnya.

Jihan juga menyinggung tantangan geopolitik global yang turut berdampak terhadap Indonesia dan perlu menjadi perhatian serius bagi para mahasiswa.

Selain itu, berbagai tantangan lainnya seperti sektor kesehatan dan pertanian yang membutuhkan kontribusi nyata dari generasi muda, khususnya mahasiswa.

Ia mengapresiasi program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi besar, termasuk program ketahanan pangan yang saat ini menjadi prioritas nasional.

"Saya mengajak mahasiswa untuk mendukung program ketahanan pangan melalui kontribusi di lingkungan kampus masing-masing," katanya.

Menurutnya, kampus memiliki sumber daya akademik yang kuat, mulai dari dosen hingga peneliti, sehingga mahasiswa diharapkan mampu mendorong hilirisasi ilmu pengetahuan menjadi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Adik-adik IMM dapat berperan aktif dalam hilirisasi ilmu, menciptakan inovasi, dan membangun ekosistem yang mendukung program prioritas nasional maupun daerah," katanya.

Jihan juga menegaskan bahwa IMM bukan sekadar nama organisasi, melainkan wadah perjuangan dengan visi besar yang harus diwujudkan oleh para kadernya.

"IMM bukan hanya nama organisasi, tetapi memiliki tujuan dan visi besar yang harus diwujudkan oleh para adik-adik sekalian," ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada IMM Kota Metro serta harapan agar organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

"Selamat kepada pengurus IMM Kota Metro. Semoga dapat menjalankan program kerja dengan baik dan menjadi mitra bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Metro," pungkasnya.(*)

Pangdam XXI/Radin Inten Ajak Warga Laporkan Oknum TNI Nakal Lewat Aplikasi Digital


Bandar Lampung
– Panglima Kodam (Pangdam) XXI/Radin Inten, Kristomei Sianturi, mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran melalui berbagai kanal pengaduan digital yang telah disiapkan.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi bersama mahasiswa, organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta insan media di Makorem, Senin (13/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Pangdam memperkenalkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama Centurion-21 sebagai sarana utama pengaduan masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan warga melaporkan kinerja aparat di lapangan, termasuk Babinsa, serta kondisi wilayah secara real-time.

“Melalui aplikasi ini, laporan masyarakat dapat langsung terhubung dengan berbagai pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, hingga dinas teknis,” ujar Kristomei.

Selain aplikasi Centurion-21, Kodam XXI/Radin Inten juga menyediakan sejumlah kanal pengaduan lain, di antaranya media sosial resmi, layanan WhatsApp, serta integrasi dengan sistem nasional LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

Tak hanya untuk pelaporan pelanggaran, masyarakat juga dapat memberikan masukan strategis melalui platform tersebut, khususnya terkait sektor ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Pangdam menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang mencakup Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Ia menyebutkan, TNI saat ini turut berperan dalam berbagai sektor pembangunan, seperti pengamanan proyek infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menutup pernyataannya, Pangdam menekankan bahwa TNI hadir dengan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya.

“TNI tidak menakut-nakuti masyarakat. Kami hadir untuk melindungi dan membantu rakyat, bukan menciptakan ketakutan,” tegasnya.

Inflasi Terkendali, Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Pusat-Daerah dan Program Perumahan


Bandar Lampung
— Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi yang terukur sekaligus mendukung program strategis nasional di sektor perumahan. 

Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program 3 Juta Rumah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diikuti secara virtual dari Ruang Command Center Lt.2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (13/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, bersama jajaran Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai bentuk sinergi aktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), pada minggu kedua April 2026, Provinsi Lampung mencatatkan deflasi sebesar 0,88 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah komoditas utama seperti daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras. 

Capaian ini menjadi indikasi positif atas efektivitas langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten oleh Pemprov Lampung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Meski demikian, Pemprov Lampung tetap waspada terhadap dinamika harga di tingkat kabupaten/kota. Tercatat Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran masuk dalam 10 daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Sumatera, masing-masing sebesar 2,33 persen dan 1,24 persen. Selain itu, Kabupaten Lampung Utara mengalami kenaikan harga beras medium sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Secara nasional, inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen (month-to-month), didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, serta sektor transportasi. Komoditas seperti cabai, beras, telur, dan daging ayam ras masih menjadi penyumbang utama inflasi, sehingga memerlukan langkah pengendalian yang berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung terus mengoptimalkan strategi pengendalian, antara lain melalui pemantauan harga harian, penguatan distribusi pangan, serta peningkatan produksi komoditas strategis. 

Dalam hal ini, pemerintah daerah juga mendorong percepatan pengembangan kawasan aneka cabai seluas 300 hektare serta pemanfaatan anggaran daerah untuk memperluas sentra produksi guna mengatasi defisit cabai rawit dan cabai besar yang masing-masing mencapai 3.427 ton dan 1.300 ton.

Selain itu, upaya stabilisasi pasokan pangan juga dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog yang telah terealisasi sebanyak 1.742 ton, serta distribusi Minyakita yang mencapai 2,7 juta liter di seluruh wilayah Lampung. Langkah ini diperkuat dengan kebijakan Kementerian Perdagangan dalam mempercepat distribusi minyak goreng ke pasar rakyat.

Tak hanya fokus pada pengendalian inflasi, Pemprov Lampung juga aktif mendukung Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Hingga saat ini, Provinsi Lampung telah mengusulkan pembangunan baru sebanyak 22.189 unit rumah serta peningkatan kualitas 10.434 unit rumah. Usulan tersebut disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) dan menjadi bagian dari strategi pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program perumahan ini dalam perencanaan APBD tahun 2026 dan 2027, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dengan sinergi yang kuat, langkah konkret di lapangan, serta komitmen berkelanjutan, Pemprov Lampung optimistis mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)