DPRD Lampung Dukung Radio Academy KPI, Perkuat Eksistensi Radio di Era Digital

Bandar Lampung — Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., menghadiri kegiatan Radio Academy 1 (Programming) yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung di Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan dan pengembangan profesionalisme penyelenggaraan radio siaran serta penguatan kapasitas sumber daya manusia lembaga penyiaran radio di Provinsi Lampung. 

Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dr. Drs. Sulpakar, M.M., Komisioner KPI Pusat sekaligus PIC kegiatan Radio Academy 1, I Made Sunarsa, Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, Ketua KPID Provinsi Lampung, Budi Jaya Idris beserta jajaran komisioner KPID Provinsi Lampung, serta para lembaga penyiaran radio se-Provinsi Lampung.

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan kualitas penyiaran radio sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan masyarakat yang tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan era digital saat ini.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi menyampaikan dukungan DPRD terhadap berbagai program yang dilaksanakan KPID Lampung dalam meningkatkan kualitas penyiaran radio di daerah.

“Kita sebagai Komisi I DPRD Provinsi Lampung sangat mendukung, terhadap kegiatan-kegiatan KPID, penyelenggaraan KPID terkait dengan Akademi Radio yang pertama, tentunya harapan ke depan KPID ini bisa menjalankan fungsi dan perannya untuk mengawasi, dan mengayomi penyiaran yang ada di Provinsi Lampung khususnya radio serta bagaimana mengembangkan sesuai dengan zaman di mana radio bisa berperan sebagai jendela hiburan dan informasi di Indonesia,” tanggap Garinca.

Menurutnya, radio masih memiliki posisi strategis sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya penyiaran dinilai penting agar lembaga penyiaran radio mampu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan fungsi edukatif dan informatifnya.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat I Made Sunarsa menyampaikan bahwa Radio Academy merupakan program nasional KPI Pusat yang telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk peningkatan kapasitas penyelenggara penyiaran radio. Ia juga menegaskan komitmen KPI Pusat dalam menjaga eksistensi radio agar tetap dekat dengan masyarakat melalui penyajian program-program siaran yang berkualitas.

Di sisi lain, Ketua KPID Provinsi Lampung Budi Jaya Idris menyampaikan rasa bangga atas ditunjuknya Lampung sebagai salah satu daerah pelaksanaan program Radio Academy KPI Pusat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas penyiaran radio yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan media digital.

“Radio Academy merupakan program pelatihan bagi penyelenggara penyiaran radio yang difasilitasi KPI Pusat demi terciptanya penyiaran radio yang berkualitas, hidup, dan yang paling penting mampu berkembang dengan perkembangan zaman saat ini di tengah seluruh tantangan dan dinamika era digital yang tengah kita hadapi,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan lembaga penyiaran radio di Provinsi Lampung dapat terus meningkatkan kualitas program siaran, memperkuat fungsi informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta mampu mempertahankan eksistensinya sebagai media komunikasi publik yang dekat dengan masyarakat.

Read More

KODAM XXI/Radin Inten Raih Dua Pebghargaan Kanwil DJPb Lampung

BANDARLAMPUNG — Kodam XXI/Radin Inten kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan anggaran dengan meraih dua penghargaan pada ajang Lampung Award Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung di Aula Semergow, Selasa (12/5/2026).

Pada kegiatan tersebut, Pangdam XXI/Radin Inten diwakili Asrendam XXI/RI Kolonel Arh Aji Prasetyo Nugroho, S.Sos., M.M., yang hadir menerima apresiasi atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja lingkup Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

Dalam ajang tersebut, Kodam XXI/RI berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yakni:

Peringkat II Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk pagu DIPA di atas Rp500 miliar tingkat Kementerian/Lembaga lingkup Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

Peringkat II Kategori Kinerja Realisasi Anggaran untuk pagu DIPA di atas Rp500 miliar tingkat Kementerian/Lembaga lingkup Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen Kodam XXI/Radin Inten dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang profesional, akuntabel, dan transparan. Capaian ini juga mencerminkan optimalisasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara konsisten dan berorientasi pada hasil.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi, serta sinergi seluruh personel dan pihak terkait dalam mendukung pengelolaan anggaran di lingkungan Kodam XXI/Radin Inten.

Kodam XXI/Radin Inten menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan sehingga penghargaan ini dapat diraih dengan baik.

Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas tata kelola keuangan negara di masa mendatang.

Read More

Gubernur Lampung Dorong INKINDO Perkuat Peran Konsultan dalam Pembangunan Daerah

Bandar Lampung — Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) XI Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus INKINDO, anggota asosiasi jasa konsultansi, pelaku konstruksi, serta unsur pemerintah daerah. Musprov XI INKINDO Lampung mengusung tema “Mewujudkan Jasa Konsultansi yang Sejahtera, Maju dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045.”

Ketua DPP INKINDO Lampung, Ir. Memed Humaedi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musprov menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan dunia jasa konsultansi yang semakin kompetitif.

Menurutnya, peran konsultan sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan, khususnya dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur Lampung yang diwakili asisten perekonomian dan pembangunan,Dr. Ir. Mulyadi Irsan, MT, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan para konsultan profesional dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Mulyadi Irsan, menyebut jasa konsultansi memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari proses perencanaan hingga pengawasan pembangunan. Karena itu, ia berharap INKINDO Lampung mampu terus meningkatkan profesionalisme, kompetensi sumber daya manusia, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.

“Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan dukungan dari para tenaga profesional yang mampu menghadirkan inovasi dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran demi kemajuan daerah,” ujar gubernur.

Selain itu, gubernur juga mengajak seluruh anggota INKINDO untuk ikut berkontribusi dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Musprov XI INKINDO Lampung juga menjadi agenda evaluasi organisasi serta pemilihan kepengurusan baru untuk periode selanjutnya. Acara berlangsung khidmat dan diikuti ratusan peserta dari berbagai perusahaan jasa konsultansi di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Ketua Umum DPN INKINDO, Ir. Erie Heryadi, menegaskan bahwa organisasi jasa konsultansi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan tantangan global agar tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, menuju Indonesia Emas 2045, sektor jasa konsultansi dituntut untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan memiliki integritas tinggi dalam setiap proses perencanaan maupun pengawasan pembangunan.

“INKINDO harus terus memperkuat kapasitas dan daya saing anggotanya agar mampu menghasilkan karya konsultansi yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan pembangunan nasional maupun daerah,” ujar Erie Heryadi. 

Read More

RUPST WIKA Tetapkan Susunan Baru, Prof Harris Arthur Hedar Kembali Jadi Komisaris Independen

JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Wika Tower, Jakarta, Senin (11/5/2026). Dalam rapat tersebut, salah satu keputusan penting adalah penetapan kembali Prof Harris Arthur Hedar sebagai Komisaris Independen perseroan.

Keputusan ini sekaligus menegaskan kepercayaan pemegang saham terhadap peran Harris Arthur Hedar dalam memperkuat fungsi pengawasan, integritas, serta tata kelola perusahaan di lingkungan BUMN konstruksi tersebut.

Di luar jabatannya di WIKA, Harris Arthur Hedar dikenal memiliki sejumlah peran strategis. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Ketua Umum PERADI Profesional periode 2026–2031, serta akademisi dan Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM). Dalam dunia pendidikan dan organisasi, ia aktif mendorong penguatan profesionalisme, khususnya di bidang hukum dan kelembagaan.

Sebelumnya, Harris Arthur Hedar juga memimpin pelantikan pengurus PERADI Profesional di Jakarta yang dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pejabat penegak hukum. Kehadirannya dalam berbagai forum hukum nasional menunjukkan posisi strategisnya dalam dunia advokat dan organisasi profesi.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menetapkan susunan baru dewan komisaris dan direksi WIKA. Apri Artoto ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Sementara itu, posisi Komisaris Independen diisi oleh Suryo Absorotri Utomo, Aditya Warman, dan Harris Arthur Hedar. Adapun Suwarta ditetapkan sebagai Komisaris.

Di jajaran direksi, Ketut Pasek Senjaya Putra resmi menjabat sebagai Direktur Utama WIKA. Ia didampingi oleh Hadjar Seti Adji sebagai Direktur Manajemen SDM dan Transformasi, Hananto Aji sebagai Direktur Operasi I, Sonny Setyadhy sebagai Direktur Operasi II, Vera Kirana sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal, serta Mulyadi sebagai Direktur Keuangan.

Dengan susunan kepengurusan baru ini, WIKA diharapkan mampu memperkuat transformasi perusahaan, meningkatkan kinerja, serta menjaga tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan di tengah dinamika industri konstruksi nasional.(*)

Read More

Kasrem 043/Gatam Sambut Tim Wasev Pusterad Tinjau Lokasi TMMD ke-128 Pekon Kalimiring

TANGGAMUS – Kepala Staf Korem 043/Gatam Kolonel Kav Roli Dewanto, S.E., M.Tr (Han), menyambut kedatangan Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) dari Pusterad yang dipimpin langsung Brigjen TNI Mukhlis., S. AP.,M.M, untuk meninjau pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun 2026 di Pekon Kalimiring, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Selasa (12/5/2026).

Kedatangan Tim Wasev dan rombongan dilokasi TMMD disambut hangat oleh Dansatgas TMMD Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono, S.E., M.I.P., Bupati Tanggamus Drs. Hi. Moh. Saleh Asnawi, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang selama ini bergotong royong melaksanakan pembangunan di wilayah Pekon Kalimiring.

Kepada Ketua Tim Wasev, Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono, menjelaskan bahwa program TMMD ke-128 merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

“Kegiatan TMMD ini bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial kemasyarakatan,” ujar Dandim.

Dikesempatan tersebut Dandim menjelaskan, meskipun cuaca hujan menjadi salah satu kendala di lapangan, pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sesuai target berkat manajemen waktu dan kerja sama seluruh pihak.

“Kendala tentunya ada, saat ini cuaca hujan. Namun kendala tersebut bukan menjadi rintangan berat bagi kami, karena kami mempunyai manajemen waktu,” jelas Dandim.

Lebih rinci Dandim menegaskan bahwa Satgas TMMD bersama masyarakat, menyesuaikan pola pekerjaan agar seluruh sasaran fisik dapat selesai tepat waktu. Saat cuaca hujan kami menyesuaikan pekerjaan, dan ketika cuaca cerah langsung dikebut bersama masyarakat dan Satgas TMMD.

"Adapun sasaran fisik TMMD ke-128 di Pekon Kalimiring meliputi normalisasi badan jalan sepanjang 2.570 meter, pengerasan jalan, pembangunan talud dan gorong-gorong, rehab rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan sumur bor, hingga fasilitas MCK, Selain itu, kegiatan nonfisik juga dilaksanakan berupa pelayanan kesehatan gratis, penyuluhan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, bantuan pendidikan, hingga pembagian bibit tanaman kepada masyarakat," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Tim Wasev Pusterad Brigjen TNI Mukhis., S. AP.,M.M memberikan apresiasi atas semangat gotong royong dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan TMMD di Kabupaten Tanggamus.

“Kita berikan apresiasi terhadap kegiatan TMMD ke-128 di Kabupaten Tanggamus ini. Peran serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat cukup bagus,” ujar Brigjen Mukhlis.

Menurutnya, pembangunan jalan yang sebelumnya hanya berupa jalan setapak kini mulai membuka akses baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

“Dulunya ini jalan tertutup, hanya jalan setapak. Setelah dinormalisasi sekarang kendaraan bisa lewat,” ungkapnya.

Ia berharap hasil pembangunan tersebut dapat membantu memperlancar pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat serta meningkatkan perekonomian warga desa.

TMMD ke-128 Tahun 2026 sendiri mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri Dari Desa” sebagai bentuk nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Read More

Sekber Media Siber Lampung Buka Hotline dan Portal Aduan Program MBG

BANDARLAMPUNG — Sekretariat Bersama (Sekber) organisasi media siber di Provinsi Lampung terus memperkuat peran pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai langkah konkret, Sekber yang terdiri dari organisasi media siber di Lampung tengah menyiapkan peluncuran portal pengaduan masyarakat bertajuk “Lapor Sekber”. Portal ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai laporan terkait dugaan persoalan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Harian SMSI Lampung, Fajar Arifin, saat menjadi moderator dalam Sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana” yang digelar Sekber SMSI, JMSI, dan AMSI di Hotel Radisson, Bandarlampung, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari deklarasi Sekber organisasi media siber yang sebelumnya dilaksanakan pada 1 Mei 2026 di Sekretariat Bersama Jalan Sultan Agung Nomor 40, Bandarlampung.

Fajar Arifin menjelaskan, portal “Lapor Sekber” saat ini masih dalam tahap finalisasi sebelum resmi diluncurkan kepada publik. Nantinya, masyarakat dapat melaporkan berbagai dugaan pelanggaran terkait pelaksanaan MBG, mulai dari indikasi keracunan makanan, distribusi yang tidak sesuai prosedur, hingga praktik-praktik ilegal lainnya.

“Sekber tengah memfinalisasi portal pengaduan bernama Lapor Sekber sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait hal apa pun, termasuk soal MBG,” ujar Fajar.

Selain melalui portal daring, Sekber juga membuka layanan hotline pengaduan 24 jam di nomor 0811-7900-1001 guna mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan.

Menurut Fajar, Sekber berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas setiap pelapor demi memberikan rasa aman bagi masyarakat yang turut mengawasi penggunaan anggaran negara dan jalannya program pemerintah.

“Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Ini penting agar masyarakat merasa aman dalam ikut mengawasi program pemerintah supaya berjalan jujur dan tepat sasaran,” tegasnya.

Sarasehan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Asisten Intelijen Kodam XXI/Radin Inten Kolonel Inf Erwin Agung T. Wiyono, Kepala Dinas Kominfotiksan Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung Saipul, serta Kasubbid Penmas Polda Lampung Kompol Andri Yulianto.

Dalam paparannya, Kepala Bapenda Lampung yang juga menjabat Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung menjadi daerah dengan capaian pembentukan dapur MBG tertinggi secara nasional.

Ia menjelaskan, hingga saat ini terdapat lebih dari 1.150 dapur MBG yang telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2,3 juta orang. Capaian tersebut merupakan hasil percepatan pelaksanaan program sejak awal 2025 atas arahan Gubernur Lampung.

Meski demikian, Saipul mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait distribusi makanan yang belum sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Beberapa kasus keracunan dipicu keterlambatan distribusi makanan maupun proses pengolahan yang tidak memenuhi ketentuan,” ujarnya.

Sementara itu, Asintel Kodam XXI/Radin Inten Kolonel Inf Erwin Agung T. Wiyono menegaskan komitmen TNI dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, di antaranya pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pelaksanaan program MBG, hingga pembangunan jembatan perintis di daerah.

Menurutnya, Lampung menjadi salah satu daerah dengan progres pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tercepat di luar Pulau Jawa. Selain itu, TNI juga mendapat target pembangunan 30 jembatan perintis guna memperkuat konektivitas wilayah.

Dari unsur kepolisian, Polda Lampung menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan demi mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kasubbid PID Bidang Humas Polda Lampung Kompol Andri Yulianto menyatakan bahwa iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi hanya dapat berkembang secara optimal apabila situasi keamanan tetap kondusif.

Sarasehan berlangsung hangat dan interaktif dengan dihadiri sekitar 50 peserta lintas sektoral, mulai dari organisasi kepemudaan, organisasi profesi, akademisi, hingga aktivis masyarakat.

Koordinasi intensif tampak dilakukan oleh Ketua SMSI Lampung Donny Irawan, Ketua JMSI Lampung A. Novriwan, dan Ketua AMSI Lampung Hendri STD sebagai penggerak utama Sekber organisasi media siber di Lampung.

Ketua DPD AWPI Lampung Barusman turut mengapresiasi pelaksanaan sarasehan tersebut. Ia berharap Sekber terus menghadirkan berbagai terobosan positif untuk kemajuan daerah.

“Semoga gebrakan demi gebrakan akan dilakukan Sekber ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk Lampung yang lebih baik,” ujarnya.

Read More

Kunjungan KPI Pusat ke Lampung, Wagub Jihan Tekankan Inovasi dan Kolaborasi Radio Digital

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela

mendukung penuh sinergi dan kolaborasi yang dibangun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPID Lampung dalam membangkitkan kembali eksistensi radio sebagai media informasi publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dia juga menegaskan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam membangkitkan kembali eksistensi radio di tengah tantangan disrupsi digital.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan KPI Pusat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Selasa (12/5/2026).

“Kami Pemerintah Provinsi Lampung tentu mengapresiasi semua sinergisitas dan kolaborasi yang dimunculkan oleh KPI Pusat dan KPID. Selama ini kami juga banyak dibantu teman-teman KPID dalam berbagai momentum penyiaran,” ujarnya.

Wagub Jihan berpendapat tantangan terbesar radio saat ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana menghadirkan program yang relevan, kreatif, dan dekat dengan generasi muda.

Ia menilai radio masih memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mampu beradaptasi dengan pola konsumsi media masyarakat saat ini.

“Kalau radionya masih konvensional tentu akan ditinggalkan. Tapi sebenarnya radio punya potensi mengambil pasar anak muda, karena banyak orang sekarang mendengarkan podcast, streamer, atau audio sambil beraktivitas tanpa harus melihat layar secara penuh,” ujarnya.

Wagub Jihan juga mendorong adanya penguatan kualitas sumber daya manusia penyiaran melalui pelatihan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kominfotik dan komunitas kepemudaan di Lampung.

“Nanti silakan dikolaborasikan dengan Diskominfo maupun komunitas pemuda, bagaimana membungkus program radio agar lebih menarik dan sesuai kebutuhan anak muda sekarang,” lanjutnya.

Wagub Jihan berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, KPI, KPID, serta lembaga penyiaran dapat terus diperkuat agar radio tetap relevan sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan masyarakat.

“Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar mempertahankan radio, tetapi membangkitkannya kembali. Dibutuhkan inovasi, semangat dan kolaborasi agar radio bisa kembali menjadi kebanggaan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPI Pusat I Made Sunarsa menyampaikan bahwa Lampung menjadi provinsi kedelapan pelaksanaan program Radio Academy, sebuah program penguatan kapasitas radio yang menghadirkan praktisi radio nasional seperti Suara Surabaya, Ardan Bandung, hingga Female Radio.

Program tersebut bertujuan membantu radio-radio daerah bertahan di tengah disrupsi media digital, sekaligus memperkuat model bisnis dan inovasi siaran.

“Kami ingin radio tetap hidup. Karena itu Radio Akademi menghadirkan praktisi radio unggulan agar teman-teman radio di daerah bisa belajar membangun program inovatif dan mencari model bisnis baru,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa KPI Pusat bersama KPID Lampung turut melakukan kegiatan blusukan dengan membagikan radio kepada masyarakat di sejumlah lokasi, seperti Pasar Kangkung dan Pasar Ikan, guna meningkatkan kembali budaya mendengarkan radio di masyarakat.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat Mimah Susanti menekankan bahwa keberlangsungan radio dan televisi menjadi penting karena berkaitan langsung dengan tugas pengawasan penyiaran oleh KPI.

“Kalau tidak ada radio dan televisi, KPI tidak bisa melakukan pengawasan. Karena itu kami ingin radio-radio swasta unggulan tetap tumbuh dan mampu mengekspos potensi daerah, termasuk pariwisata dan budaya Lampung,” ujarnya.

Ketua KPID Lampung Budi Jaya Idris dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 85 lembaga penyiaran di Provinsi Lampung, terdiri dari televisi dan radio, termasuk lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap keberlangsungan KPID Lampung, termasuk dalam pelaksanaan program-program penguatan penyiaran daerah.(*)

Read More

HLM TP2DD 2026, BI Lampung Dorong Transformasi Digital Keuangan Daerah Lampung Tengah

LAMPUNG TENGAH — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kembali menegaskan komitmen dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Plt Bupati Lampung Tengah, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Plt Kepala Bapenda, seluruh kepala OPD se-Kabupaten Lampung Tengah, serta Kepala Cabang Bank Lampung Bandar Jaya.

HLM TP2DD 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen penyusunan roadmap implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui sinergi lintas pemangku kepentingan guna mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin modern, efisien, transparan, dan akuntabel.

Digitalisasi transaksi pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis sebagai pintu masuk pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Selain mendukung peningkatan kualitas layanan publik, transaksi non tunai juga dinilai mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem penerimaan yang lebih tertib, terintegrasi, dan berbasis data.

Berdasarkan data Satgas TP2DD Tahun 2025, rata-rata tingkat realisasi penerimaan dan belanja pada pemerintah daerah yang telah berada pada tahap “Digital” tercatat lebih tinggi, yakni di kisaran 35 hingga 43 persen dibandingkan daerah pada tahap lainnya.

Kabupaten Lampung Tengah sendiri mencatat capaian positif dalam implementasi digitalisasi transaksi daerah. Berdasarkan hasil Championships TP2DD 2025, Kabupaten Lampung Tengah berhasil menempati peringkat kedua tingkat kabupaten se-Provinsi Lampung dengan skor 80,03 dan telah berada pada kategori “Digital”.

Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya penggunaan kanal pembayaran non tunai dalam transaksi pajak, retribusi, maupun belanja daerah. Meski demikian, masih terdapat ruang pengembangan, terutama dalam menyinergikan roadmap dan rencana aksi implementasi ETPD agar menjadi capaian berkelanjutan pada Championships TP2DD berikutnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa roadmap menjadi alat navigasi penting yang diterjemahkan ke dalam langkah operasional jangka menengah guna memastikan transformasi digital berjalan konsisten dan terukur.

Menurutnya, penyusunan roadmap dapat dimulai dengan mengidentifikasi sektor dan jenis transaksi yang dapat dielektronifikasi secara optimal pada tahun pertama, kemudian ditingkatkan lebih masif dan berjenjang pada tahun kedua dan ketiga.

Sementara itu, Plt Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, mengatakan bahwa sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Lampung, Lampung Tengah masih memiliki banyak potensi sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi transaksi daerah.

Ia menjelaskan, pelaksanaan HLM TP2DD menghadirkan seluruh kepala OPD guna menyelaraskan visi dalam penyusunan roadmap implementasi ETPD agar transaksi pemerintah daerah menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.

Beberapa program yang direncanakan dalam waktu dekat antara lain digitalisasi penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum, digitalisasi pemungutan retribusi dari sembilan pasar daerah, penggunaan virtual account untuk penerimaan pajak, hingga studi kelayakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang berkolaborasi dengan Bank Lampung.

Melalui seremoni pernyataan komitmen dukungan roadmap implementasi ETPD dalam HLM tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Bank Lampung sebagai Bank RKUD berkomitmen terus memperkuat koordinasi dalam implementasi digitalisasi transaksi daerah.

Dengan koordinasi yang semakin intensif, diharapkan implementasi digitalisasi daerah dapat berjalan sesuai rencana aksi, sekaligus meningkatkan efektivitas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mendorong adopsi transaksi digital yang lebih luas.

Langkah tersebut juga selaras dengan arahan nasional dalam percepatan digitalisasi daerah yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem transaksi pemerintah daerah yang lebih efisien, transparan, dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

Read More

Komisi V DPRD Lampung Tinjau RSUDAM, Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan Prima untuk Masyarakat

Bandar Lampung — Komisi V DPRD Provinsi Lampung melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor kesehatan sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan secara optimal di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung, Senin (11/5/2026).

Kunjungan dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Dr. Yanuar Irawan, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, S.T., M.T. Turut hadir jajaran anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, yakni Andika Wibawa, S.E., Deni Ribowo, S.E., Marsha Dhita Pitaloka, S.I.P., Abdullah Sura Jaya, S.H., M.H., Syukron Muchtar, Lc., M.Ag. Muhammad Junaidi, S.H., H. Puji Sartono, S.H., S.Kep., serta Budhi Condrowati, S.E. M. Si.

Kegiatan tersebut disambut dengan baik oleh Direktur Utama RSUDAM, dr. Imam Ghozali, Sp.An., KMN., M.Kes., serta Wakil Direktur bidang Keperawatan, Pelayanan, dan Penunjang Medik, H. Yusmaidi, dr., Sp.B(K)BD., bersama jajaran manajemen rumah sakit.

Dalam kunjungan tersebut, jajaran Komisi V DPRD Provinsi Lampung meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan serta berdialog bersama pihak manajemen rumah sakit mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD untuk melihat secara langsung perkembangan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung.

“Pertama, kami dari Komisi V DPRD Provinsi Lampung melaksanakan kunjungan ke Rumah Sakit Abdul Moeloek yang notabenenya rumah sakit kita semua masyarakat Provinsi Lampung.

Kita melihat secara langsung seperti apa kondisi baik pelayanan maupun fasilitasnya yang ada di sini. Di satu sisi tentu kita apresiasi karena memang fasilitas sarana dan prasarananya sudah jauh lebih baik, tapi kita minta juga diiringi pelayanan yang cukup baik sehingga masyarakat kita yang berobat di sini merasa nyaman dan cepat sembuh,” ujar Yanuar.

Ia menambahkan bahwa pihaknya melihat adanya berbagai progres dan peningkatan yang telah dilakukan rumah sakit dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

“Dan kita melihat secara langsung hari ini, tentu masih ada beberapa hal yang perlu menjadi masukan bersama, tetapi kita juga melihat banyak yang harus diapresiasi, banyak progres peningkatan dan perbaikan dibanding sebelumnya,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Mukhtar, menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung.

“Kita ingin ada peningkatan sehingga masyarakat Lampung mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dari rumah sakit terbaik Provinsi Lampung. Mudah-mudahan menjadi lebih baik, insya Allah,” ujar Syukron.

Melalui Kegiatan tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Lampung berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek dapat terus diperkuat guna mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Dengan dukungan fasilitas yang semakin baik dan pelayanan yang terus ditingkatkan, diharapkan masyarakat Lampung dapat memperoleh layanan kesehatan yang prima, nyaman, cepat, dan berkualitas.(*)

Read More

Komisi V DPRD Lampung Perkuat Sinergi Pendidikan Tinggi Lewat Kunjungan ke Universitas Teknokrat

Bandar Lampung — Komisi V DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan lapangan ke Universitas Teknokrat Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi dan komunikasi dengan dunia pendidikan tinggi di Provinsi Lampung, Senin (11/5/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Dr. Yanuar Irawan, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Mardiana, S.T., M.T. Turut hadir jajaran Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, yakni Andika Wibawa, S.E., M.M., Deni Ribowo, S.E., Marsha Dhita Pitaloka, S.I.P., Abdullah Sura Jaya, S.H., M.H., Syukron Muchtar, Lc., M.Ag., Muhammad Junaidi, S.H., Puji Sartono, S.H., S.Kep., serta Budhi Condrowati, S.E.

Kedatangan rombongan Komisi V DPRD Provinsi Lampung disambut langsung oleh Rektor Universitas Teknokrat Indonesia H.M. Nasrullah Yusuf, S.E., M.B.A., bersama jajaran pimpinan universitas, di antaranya Dr. Ryan Randy Suryono, S.Kom., M.Kom., Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Sampurna Dadi Riskiono, S.Kom., M.Eng., Wakil Rektor Bidang Kerjasama Auliya Rahman Isnain, M.Cs., serta jajaran universitas lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Lampung dan pihak universitas berdialog mengenai penguatan dunia pendidikan, peningkatan kualitas akademik, serta pentingnya menjaga suasana kampus yang kondusif dan harmonis. Dialog berlangsung terbuka dan penuh semangat kebersamaan sebagai bagian dari upaya membangun sinergi positif antara lembaga legislatif dan institusi pendidikan tinggi.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Dr. Yanuar Irawan, S.E., M.M., menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Lampung berkomitmen mendukung kemajuan sektor pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan daerah.

“DPRD Provinsi Lampung mendorong terciptanya komunikasi yang baik, kolaborasi yang positif, serta suasana pendidikan yang aman dan kondusif. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing,” ujar Dr. Yanuar Irawan.

Sementara itu, Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, H.M. Nasrullah Yusuf, S.E., M.B.A., menambahkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan DPRD menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan pendidikan tinggi di Provinsi Lampung.

“Melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik, kami berharap dapat terus membangun mutu pendidikan tinggi di Lampung menuju Indonesia Emas,” ujar Nasrullah Yusuf.

Komisi V DPRD Provinsi Lampung juga mengapresiasi kontribusi Universitas Teknokrat Indonesia terhadap kemajuan dunia pendidikan di Provinsi Lampung melalui berbagai capaian akademik maupun non-akademik yang telah diraih.

Pertemuan ditutup dengan semangat kebersamaan dan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Lampung dan dunia pendidikan demi mendukung kemajuan pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung.

Read More