FESyar 2025: Sinergi Syariah dari Lampung untuk Sumatera

Bandar Lampung – Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, bersama Pemerintah Provinsi Lampung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2025 di Kota Bandar Lampung pada 21 hingga 25 Juni 2025.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, menyampaikan bahwa tahun ini Lampung dipercaya menjadi tuan rumah FESyar Sumatera, sebuah ajang ekonomi syariah terbesar di wilayah Sumatera. Opening ceremony FESyar Sumatera 2025 digelar di Lampung City Mall pada 21 Juni 2025.

FESyar Sumatera 2025 merupakan bagian dari rangkaian Road to ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival) ke-12 yang secara konsisten menjadi motor penggerak pengembangan dan perluasan ekonomi syariah di tingkat nasional.

Dengan mengangkat tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Regional,” FESyar 2025 dirancang untuk mengintegrasikan potensi ekonomi syariah dengan penguatan ketahanan ekonomi daerah serta mendorong percepatan inklusi keuangan syariah di wilayah Sumatera.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KDEKS Lampung, Ardiansyah, mengungkapkan bahwa Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. “Jumlah masjid, mushola, dan pondok pesantren di Lampung mencapai sekitar 25.000. Ini adalah aset penting untuk mendorong tumbuhnya ekonomi syariah, tidak hanya di Lampung, tetapi juga di seluruh Sumatera,” jelasnya.

FESyar Sumatera 2025 menyuguhkan rangkaian kegiatan menarik, antara lain 13 sesi Sharia Forum, 7 area Sharia Fair, Tabligh Akbar, serta berbagai kompetisi bertema ekonomi syariah. Festival ini merupakan bagian dari rangkaian FESyar nasional yang juga diselenggarakan di wilayah Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan puncak acara pada ISEF 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 8–12 Oktober 2025.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Rinvayanti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ekonomi syariah merupakan solusi ekonomi berkeadilan di tengah ketidakpastian global. “Ekonomi syariah bukan sekadar alternatif sistem ekonomi, melainkan jalan tengah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan semangat pembangunan daerah,” ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan FESyar Regional Sumatera 2025 bersifat gratis dan terbuka untuk umum. Masyarakat Lampung dan sekitarnya diundang untuk hadir dan menjadi bagian dari transformasi ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses akun Instagram resmi Bank Indonesia.(*)

Read More

Musrenbang Kota Bandarlampung dalam Rangka RKPD Tahun 2027, Wagub Jihan Nurlela Dorong Penguatan SDM, Struktur Ekonomi, dan Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, struktur ekonomi, dan pembangunan infrastruktur terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Bandarlampung tahun 2027.

Hal itu disampaikan Wagub Jihan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2027 di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin (16/3/2026).

Jihan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan komitmen dalam merancang pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

"Mari kita satukan komitmen bersama untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan," ujar Jihan.

Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama pembangunan. Pemerintah perlu memastikan akses dan mutu pendidikan semakin baik, pelayanan kesehatan semakin merata, serta kompetensi tenaga kerja semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Menurutnya, hal tersebut sangat penting bagi Kota Bandar Lampung yang memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Lampung.

"Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan di Lampung, Bandar Lampung memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi penggerak ekonomi regional," katanya.

Selain penguatan SDM, lanjut Jihan, pembangunan juga diarahkan pada penguatan struktur perekonomian. Sektor perdagangan dan jasa didorong menjadi penggerak utama ekonomi perkotaan, yang didukung pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan Lampung.

Penguatan ekonomi juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas UMKM dan ekonomi kreatif, pengembangan sektor pariwisata, serta penguatan jasa pelayanan.

"Strategi ini dilakukan melalui peningkatan konektivitas dan sistem logistik, penguatan hilirisasi produk lokal, digitalisasi ekonomi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Di bidang infrastruktur, Jihan menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan, konektivitas kawasan perkotaan, serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.

Ia menyebut pembangunan infrastruktur yang terintegrasi akan memperkuat peran Bandar Lampung sebagai pusat kegiatan ekonomi, transportasi, serta distribusi barang dan jasa di wilayah Lampung.

"Dengan penguatan SDM, hilirisasi produk lokal, serta dukungan infrastruktur yang memadai, saya yakin Kota Bandar Lampung akan semakin membuktikan dirinya sebagai pusat pertumbuhan yang maju dan sejahtera," ujarnya.

Untuk mendukung pembangunan tersebut, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran Rp4,19 miliar untuk penanganan empat ruas jalan lingkungan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, sebesar Rp60,62 miliar dialokasikan untuk penanganan lima ruas jalan provinsi di wilayah Kota Bandar Lampung.

"Kita berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat menurunkan biaya operasional kendaraan, menekan biaya distribusi barang, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan produktivitas dan akses ekonomi masyarakat," katanya.

Jihan turut menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi tantangan di Bandar Lampung. Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.

"Penanganan banjir tidak cukup hanya melalui pembangunan drainase, tetapi juga melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur yang tepat, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu," kata Jihan.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sistem pengelolaan air perkotaan terpadu berbasis solusi alam (nature-based solutions) untuk meningkatkan daya serap air dan normalisasi sungai.

"Saya yakin semua ini sedang dilakukan jajaran Pemkot Bandar Lampung," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jihan juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mempercepat pembangunan daerah.

Ia menyebut keberhasilan pembangunan Kota Bandar Lampung akan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Jihan menjelaskan Bandar Lampung dengan lebih dari 1,2 juta penduduk dan aktivitas ekonomi yang menghasilkan PDRB hampir Rp86 triliun rupiah, mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%.

"Menyumbang sekitar 16,28% terhadap PDRB ADHB Provinsi yang sebesar Rp528,3 triliun pada tahun 2025," katanya.

Selanjutnya, struktur ekonomi Bandar Lampung didominasi sektor industri pengolahan sebesar 19,85 persen, transportasi dan pergudangan 18,42 persen, serta perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,64 persen.

"Kota Bandar Lampung juga saat ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,26. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Bandar Lampung relative baik dan menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Jihan menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, termasuk visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Pada tahun 2027, Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan pembangunan pada sejumlah prioritas strategis, di antaranya penguatan ekonomi inklusif, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, penurunan prevalensi stunting, peningkatan ketahanan bencana serta transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

"Mari kita buktikan bahwa perencanaan pembangunan yang kita susun hari ini menjadi pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Bandar Lampung dan Provinsi Lampung," pungkasnya.(Adpim)

Read More

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Bersama Menkop UKM Ferry Joko Yuliantono Ikuti Muswil Dekopin Lampung, Dorong Koperasi Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Ferry Joko Yuliantono mengikuti Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Lampung, yang digelar di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (22/10/2025).

Muswil yang mengusung tema “Pulih, Bangkit, dan Maju: Gerakan Koperasi untuk Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” ini dihadiri secara virtual oleh Menkop Ferry Joko Yuliantono. Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal hadir langsung bersama Bendahara Dekopin Pusat Putri Zulkifli Hasan, unsur Forkopimda Provinsi Lampung, serta pengurus Dekopinwil se-Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memilih kepengurusan baru Dekopinwil Lampung sekaligus memperkuat komitmen gerakan koperasi sebagai salah satu pilar penting penggerak ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Joko Yuliantono menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mengembalikan peran koperasi sebagai kekuatan utama ekonomi rakyat. Ia menyebut Dekopin sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis gotong royong.

 “Bapak Presiden berkomitmen memperkuat kembali peran koperasi sebagai kekuatan ekonomi nasional. Kami berharap Lampung dapat menjadi provinsi percontohan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih yang siap beroperasi,” ujar Ferry.

Ferry menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan di lebih dari 80 ribu desa di seluruh Indonesia, sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi ini diharapkan mampu tumbuh sejajar dengan BUMN dan perusahaan besar, menjangkau pasar nasional hingga internasional, serta menjadikan masyarakat lebih mandiri dan sejahtera.

Sementara itu, Bendahara Dekopin Pusat Putri Zulkifli Hasan menilai Muswil ini sebagai momentum strategis untuk menghidupkan kembali semangat koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat dan motor penggerak kesejahteraan masyarakat Lampung.

 “Lampung memiliki potensi ekonomi rakyat yang luar biasa, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan industri olahan berbasis desa. Potensi ini perlu didorong melalui wadah ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui koperasi, kita ingin mengembalikan semangat gotong royong dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional dengan berbagai komoditas unggulan seperti beras, jagung, singkong, gula, kopi, dan ternak. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan karena lemahnya penguasaan terhadap tata niaga dan rantai bisnis.

 “Koperasi memiliki peran penting sebagai kunci penguatan ekonomi masyarakat agar mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk lokal. Koperasi harus menjadi sarana untuk mendorong pengolahan komoditas, agar tidak hanya dijual mentah tetapi memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” tegas Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan dukungannya terhadap program nasional Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah memperkuat ekonomi berbasis desa. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Dekopin untuk memastikan program tersebut tersampaikan hingga ke masyarakat akar rumput.

Acara Muswil ditutup dengan penyerahan simbolis bantuan rumah bagi anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang, sebagai wujud nyata perhatian gerakan koperasi terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kembali gerakan koperasi di Lampung, sehingga mampu menjadi penggerak utama ekonomi rakyat yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Read More

Sinergi Kebijakan Dorong Optimisme Ekonomi Nasional dan Lampung pada PTBI 2025

Bandar Lampung — Di tengah ketidakpastian perekonomian global, Indonesia tetap menunjukkan kinerja ekonomi yang solid dan berdaya tahan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, dan diikuti secara hybrid oleh seluruh kantor perwakilan BI di dalam dan luar negeri.Jum'at 28 November 2025

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia juga mengapresiasi peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung tema PTBI tahun ini, “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan.”

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada di kisaran 4,7–5,5%, dan terus meningkat pada 2026 dan 2027 dengan rentang masing-masing 4,9–5,7% dan 5,1–5,9%. Stabilitas inflasi juga diperkirakan terjaga pada sasaran 2,5±1% berkat sinergi kebijakan, penguatan pengendalian inflasi, serta program ketahanan pangan nasional.

Provinsi Lampung turut menunjukkan prospek ekonomi yang positif. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, memaparkan bahwa perekonomian Lampung pada 2025 diprakirakan tumbuh dalam rentang 4,9–5,5% dengan tingkat inflasi terjaga pada 2,5±1%. Pertumbuhan tersebut diperkirakan meningkat lagi pada 2026, berada pada kisaran 4,9–5,7%.

Akselerasi ini ditopang peningkatan produksi pertanian, penguatan hilirisasi komoditas unggulan, serta koordinasi erat antara pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Ia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang mampu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Lampung di tengah tantangan global.

Bank Indonesia menilai sinergi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. Di tingkat daerah, implementasi program intensifikasi pertanian dan optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memberikan dorongan signifikan terhadap produksi dan stabilitas permintaan pangan di Lampung.

Untuk menjaga prospek pertumbuhan ekonomi Lampung ke depan, BI merumuskan lima strategi prioritas, yaitu:

1. Menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan,

2. Mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru,

3. Memperkuat iklim usaha untuk percepatan realisasi investasi,

4. Meningkatkan daya saing UMKM dan kelompok tani,

5. Mempercepat digitalisasi ekonomi daerah.

Penghargaan Mitra Strategis BI Lampung 2025

Pada rangkaian PTBI 2025 di Lampung yang diselenggarakan di Hotel Novotel Bandar Lampung, Bank Indonesia Provinsi Lampung turut memberikan Apresiasi Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung 2025 kepada sembilan mitra strategis. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi aktif para mitra dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia selama tahun 2025.

PTBI tetap menjadi forum strategis tahunan bagi BI untuk menyampaikan pandangan mengenai kondisi ekonomi, tantangan, serta arah kebijakan ke depan, serta menerima arahan langsung dari Presiden RI. Dengan sinergi yang semakin kuat, diharapkan perekonomian Indonesia dan Lampung dapat terus tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan menghadapi tantangan global yang dinamis.

Read More

BPS Rilis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2, Kadis Kominfotik : Lampung Optimis dibarengi Kewaspadaan, BI : Sebut Lampung The King Of Sumatra

BANDARLAMPUNG---Perekonomian Lampung menunjukkan performa impresif sepanjang semester pertama 2025. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan II-2025 mencapai 5,09 persen (year-on-year), melanjutkan capaian triwulan I-2025 yang sebesar 5,47 persen. Ini menjadi pertama kalinya sejak pandemi COVID-19, pertumbuhan dua triwulan berturut-turut berada di atas lima persen.

Data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Dr. Ahmadriswan Nasution, dalam Berita Resmi Statistik yang digelar di Kantor BPS Lampung, Selasa (05/08/2025). 

"Hal ini menunjukkan kekuatan struktur ekonomi Lampung yang mulai kembali ke tren positif, terutama dalam merespons permintaan domestik dan ekspor," ujarnya.

Pertumbuhan ini disokong oleh lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan transportasi. Keempat sektor ini menguat seiring meningkatnya aktivitas produksi serta mobilitas masyarakat selama periode April–Juni 2025.

Dari sisi pengeluaran, lonjakan ekspor barang dan jasa menjadi pendorong utama. Komoditas unggulan Lampung seperti lemak dan minyak hewan seperti sawit dan kopi mencatatkan kenaikan volume dan nilai ekspor yang signifikan. Hal ini menandakan komoditas ini masih bisa diterima pasar internasioanl ditengah dinamika ekonomi global. Selain itu, konsumsi rumah tangga juha meningkat tajam, terutama dipicu oleh beberapa momen libur panjang nasional.

Yang menjadi sorotan utama adalah angka pertumbuhan ekonomi triwulanan (quarter-to-quarter/q-to-q) Lampung. Perekonomian daerah ini tumbuh 9,33 persen dari triwulan I ke triwulan II 2025. Angka ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan q-to-q tertinggi kedua di Indonesia, setelah Papua Tengah yang mencatat 14,15 persen.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyatakan bahwa bila melihat pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun 2024 dari januari sampai juni, mencapi 4,08 persen, sedangkan selama januari sampai juni tahun 2025 lampung sudah mencapai 5,27 persen, angka ini menunjukan angka pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, capaian ini adalah alasan kuat untuk tetap optimistis, meski kewaspadaan tetap diperlukan.

"Perlu dicatat bahwa biasanya di triwulan III ada kecenderungan penurunan, namun kami optimistis karena masih ada program-program mandatori dari pusat yang akan dijalankan pada triwulan 3 dan triwulan 4 akan menopang pertumbuhan," ujarnya.

Respons serupa datang dari Bank Indonesia perwakilan. Ekonom senior Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Fiskara, menyebut pihaknya sempat mencemaskan gejala pelemahan ekonomi di triwulan II akibat tekanan global dan domestik.

"Kami melihat indikasi pelemahan dari konsumsi rumah tangga, yang menyumbang hampir 60 persen dari ekonomi. Tapi ternyata Lampung justru menunjukkan kekuatan," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa istilah "King of Sumatra" masih layak disematkan kepada Lampung. "Quarter II ini adalah moment of truth. Jika tumbuh di bawah 5 persen, tekanan akan sangat besar. Tapi nyatanya Lampung mencatat 5,09 persen. Bahkan hampir menyentuh 5,1 persen," ujar Fiskara.

Bank Indonesia juga menyatakan akan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dalam laporan resmi ekonomi regionalnya. Menurut Fiskara, Lampung saat ini layak menjadi role model karena mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan ekonomi nasional dan global.

Dengan pencapaian ini, Lampung tidak hanya mempertahankan tren pertumbuhan di atas 5 persen, tapi juga menegaskan posisinya sebagai lokomotif ekonomi Sumatra. Sementara sebagian besar provinsi masih berjuang menghadapi dinamika harga komoditas dan penurunan daya beli, Lampung menunjukkan bahwa strategi berbasis komoditas unggulan dan konsumsi domestik tetap relevan dan efektif.

Tantangan ke depan masih membayangi, khususnya memasuki triwulan ketiga yang secara siklikal cenderung melambat dan menurun. Namun pemerintah daerah menyatakan siap menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat, terutama melalui intervensi program prioritas yang sedang masif dijalankan berjalan, seperti program Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat dan lain sebagainya.

Momentum ini menjadi penting tidak hanya bagi Lampung, tapi juga bagi kontribusi ekonomi daerah terhadap capaian nasional. Jika lebih banyak provinsi bisa menjaga pertumbuhan di atas lima persen, maka target Indonesia Emas dapat terwujud. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Ketua DPRD Lampung Terima Dokumen Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 dari Sekdaprov Fahrizal

GK, LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Pj. Gubernur Lampung Samsudin, menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 serta Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2025 kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (12/8/2024).

Membacakan sambutan Pj. Gubernur Lampung, Sekdaprov Fahrizal mengatakan bahwa momentum penyampaian KUA-PPAS oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD merupakan perwujudan dari sinergi antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengawal dan mewujudkan APBD untuk mendukung pembangunan Provinsi Lampung.

“Sekaligus menjadi bukti dari komitmen kita bersama untuk melaksanakan tahapan dan proses perencanaan anggaran secara tepat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Fahrizal menjabarkan perkembangan kondisi makro ekonomi dan sosial ekonomi terkini, yang melatarbelakangi penyusunan kerangka ekonomi makro dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025.

Ia menuturkan bahwa perkembangan indikator makro sosial ekonomi Provinsi Lampung sepanjang Tahun 2021-2023 hingga pertengahan Tahun 2024 sudah menunjukkan arah perbaikan di beberapa lini.

Ia melanjutkan bahwa kondisi tersebut didukung dengan pertumbuhan positif perekonomian Lampung 2023 yang tumbuh positif sebesar 4,55 persen dan berlanjut hingga Triwulan I Tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,30 persen (year on year) dan 4,80 persen (year on year) di Triwulan II Tahun 2024; dan mencatat tingkat pertumbuhan 9,71 persen (quartal to quartal) yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi ke-2 secara nasional.

Terkait laju inflasi hingga pertengahan tahun 2024, Sekdaprov Fahrizal menjelaskan bahwa pada bulan Juni 2024, catatan inflasi Lampung berada pada level 2,84 persen (year on year).

“Kondisi makro ekonomi tersebut tentunya menjadi momentum yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan,” ujarnya.

Selanjutnya, ia memaparkan perkembangan indikator yang terkait kesejahteraan masyarakat secara umum menunjukkan bahwa data tingkat Kemiskinan berada pada level 10,69 persen di bulan Maret 2024 atau menurun 29,44 ribu jiwa dibanding keadaan pada Maret 2023 yang sebesar 11,11 persen.

Di sisi pemerataan, ia menjelaskan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,302 poin dan masih dalam kategori rendah, serta lebih baik dibanding rata-rata nasional.

Lebih lanjut, Sekdaprov Fahrizal juga memaparkan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 tercatat sebesar 4,12 persen, yang berarti turun dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2023 yang sebesar 4,23 persen maupun TPT pada Februari 2023 yang sebesar 4,18 persen.

Ia berpendapat pokok-pokok tinjauan makro ekonomi dan sosial ekonomi tersebut tentunya telah memberi gambaran adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat secara umum yang tentunya sangat sejalan dengan upaya

pemerintah daerah untuk menciptakan pertumbuhan secara inklusif.

“Semua raihan tersebut tentunya merupakan keberhasilan dan karya bersama seluruh elemen pembangunan baik dari pemerintah daerah, lembaga legislatif maupun kontribusi beragam pelaku pembangunan dari masyarakat Lampung,” ujarnya.

Di samping hal-hal yang telah diuraikan tersebut, Sekdaprov Fahrizal mengatakan bahwa Lampung masih menghadapi tantangan  pembangunan yang senantiasa menjadi perhatian bersama.

Ia melanjutkan di sisi internal, pemerintah daerah masih terus berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan  daerah yang masih mengemuka antara lain penyediaan infrastruktur daerah yang lebih baik, mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia, meningkatkan investasi, termasuk didalamnya  upaya-upaya untuk menjaga stabilitas trantibmas dan ekonomi daerah.

Di saat yang bersamaan, Sekdaprov Fahrizal mengungkapkan bahwa pada Tahun 2024 ini pemerintah daerah masih berkomitmen untuk mensukseskan hajat demokrasi yaitu Pemilukada Serentak.

“Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai bidang pembangunan perlu semakin diperkuat dan menjadi bagian penting untuk keberlanjutan estafet kepemimpinan daerah, pemerintahan dan pembangunan,” pungkasnya.

Berdasarkan perjabaran tersebut, maka asumsi ekonomi makro Provinsi Lampung Tahun 2024 dan Tahun 2025 dirancang sebagai berikut:

Pertama, perekonomian Lampung Tahun 2024 dan 2025 mendatang diperkirakan masih berpeluang untuk tetap tumbuh sejalan dengan optimisme pemulihan ekonomi nasional yang terus menuju perbaikan dimana pertumbuhan ekonomi Lampung hingga  akhir  Tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 4,5 hingga 5,0 persen; melambat dibanding dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 6 persen yang dituangkan dalam Kesepakatan pada tanggal 6 November 2023 yang lalu.

Kedua, pengendalian inflasi untuk  mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah dimana fokus utamanya adalah menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis termasuk di dalamnya antisipasi terhadap resiko perubahan iklim yang dapat mengganggu  rantai  pasok  bahan  pangan  masyarakat.

Melalui langkah-langkah tersebut, laju inflasi Lampung di Tahun 2024 sebesar 2 hingga 4 persen dan di Tahun 2025 akan dipertahankan berada pada level 1,5 hingga 3,5 persen.

Berkenaan dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 yang dirancang oleh Pemerintah Daerah, Sekdaprov Fahrizal sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, memperhatikan perkembangan pelaksanaan APBD T.A 2024 selama ini, diperlukan penyesuaian antara target pendapatan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 dengan proyeksi pendapatan daerah yang akan masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah hingga akhir Tahun 2024.

Kedua: sejalan dengan kemampuan fiskal yang tersedia, maka  Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2024 tetap diarahkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan, antara lain dengan terselenggaranya pelayanan dasar kepada masyarakat, mendorong daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas wilayah, perbaikan kesejahteraan masyarakat, sinergi prioritas pembangunan   daerah   dan   nasional serta optimalisasi belanja operasional dan penajaman belanja non-operasional, termasuk didalamnya    pemanfaatan kembali SiLPA Tahun 2023 yang lalu.

Ketiga, merujuk dari angka-angka proyeksi pada Pendapatan dan Belanja Daerah yang

telah dikemukakan, maka total Pembiayaan Daerah juga mengalami perubahan dari target yang semula diperkirakan dalam Rancangan Perubahan APBD T.A. 2024 tercatat bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 125,147 Milyar Rupiah yang didominasi oleh SiLPA BLUD sebesar 109,012 Milyar pada Tahun 2023.

Sekdaprov Fahrizal berharap, rancangan dokumen tersebut dapat dibahas dalam suasana kebersamaan, semata-mata untuk    kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

“Atas perhatian dan terlaksananya pembahasan tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang  setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD yang Terhormat,” ucapnya.*

Read More