Hot Posts

4/footer/recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label Diskusi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Diskusi. Tampilkan semua postingan

Rabu, 19 Juli 2023

Ike Edwin Hadiri Diskusi Publik Tentang Hasil dan Dampak Pembersihan Sampah Yang Ada Di Pesisir Balam


GK, BANDAR LAMPUNG - Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Demokrat Dr H Ike Edwin S.H., M.H., M.M., menjadi salah satu Narasumber dalam diskusi yang di adakan oleh "Kelas Politik" di The Palm Cafe jl Sultan H no 78 Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Rabu (19/7/2023).

Adapun tema dari diskusi tersebut adalah "Setelah 3700 Orang Bersihkan Sampah, Lalu Bagaimana?." Dengan tujuan membahas hasil dan dampak dari kegiatan pembersihan sampah di pesisir kota oleh 3700 orang, dan membahas langkah-langkah konkrit yang dapat diambil untuk menjaga kebersihan lingkungan di pesisir kota, serta merumuskan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk tindakan lebih lanjut.

Selain Dang Ike sapaan akrab mantan Kapolda Lampung itu, sebagai narasumber lainnya adalah, Anggota DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso, Lesty Putri Utami,  anggota DPRD kota Bandarlampung  Ilham Alawi, Direktur WALHI Lampung Irfan Tri Musri, Influecer Lampung Ikram Afro, Akademisi UBL Okta Ainita, dengan dimoderatori oleh Dina Puspa selaku Founder kelas politik.

Dalam paparannya Dang Ike mengatakan, untuk masalah sampah di kota Bandar Lampung  jangan saling menyalahkan, apalagi menyalahkan masyarakat.

"Untuk mengatasi masalah sampah di kota Bandar Lampung ini, kita jangan saling menyalahkan bahkan saling lempar tanggung jawab, apalagi menyalahkan masyarakat," ujar Dang Ike.

Yang terpenting bagi pemerintah baik Pemkot maupun Pemprov tunjukkan kinerja yang baik terutama dalam mengatasi masalah sampah.

"Yang terpenting bagi pemerintah adalah, tunjukkan kinerja yang baik terutama dalam mengatasi sampah terutama di daerah pesisir kota Bandarlampung ini," katanya.

Selain itu menurut Dang Ike pemimpin juga harus turun ke lapangan untuk memberikan edukasi, contoh kepada masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan.

"Terutama para pemimpin, stakeholder yang ada bila perlu terjun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi atau contoh kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan," ucap Dang Ike.

Juga menurut Dang Ike, perencanaan, program dan regulasi serta anggaran juga harus benar-benar dibuat secara matang dan sistematis.

"Pemerintah bersama DPRD serta pegiat-pegiat dan aktivis pencinta lingkungan serta orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan untuk dapat duduk bareng  dalam membuat program perencanaan yang matang dan sistematis, serta mengatur anggaran sedemikian rupa agar kebersihan lingkungan bisa terwujud," tandasnya.

Bila perlu kata Dang Ike, pemerintah agar mencari investor yang mau dan mampu untuk melakukan pengelolaan sampah agar menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat kembali bagi masyarakat.

"Untuk mengatasi tumpukan sampah yang semakin hari semakin bertambah, bila perlu pemerintah mencari investor yang mau dan mampu untuk melakukan daur ulang atau mengelola sampah itu menjadi hal yang berguna dan bermanfaat kembali bagi masyarakat." Pungkasnya.

Ditempat yang sama Almuheri Faksi, seorang aktivis lingkungan mengatakan bahwa pola pengelolaan sampah berbasis teknologi harus dituntaskan.

"Pengelolaan sampah berbasis teknologi harus dituntaskan, karena semua yang dilakukan selama ini lebih kepada memindahkan tumpukan sampah ke TPA," katanya. 

Dari hasil diskusi serta masukan dari para narasumber dan peserta diskusi, nantinya akan dirumuskan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait tindak lanjut dalam menangani masalah lingkungan terutama sampah. [Feby]

Rabu, 21 Desember 2022

Akhiri Misi, Tim Polda Banten Diskusi Bersama Dubes Indonesia di Belanda


GK, Serang - Akhiri kunjungan di Belanda, Tim Polda Banten mengunjungi Dubes Indonesia di Belanda pada Selasa (20/12) sekitar pukul 16.45 WS di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Belanda.

Dalam kunjungan ini tim diterima Dubes Indonesia di Belanda, Yang Mulia (YM) Mayerfas bersama Koordinator Fungsi (Korfung) Politik Febrizki Bagja Mukti. Sebelum sambut tim, Dubes mengaku sudah membaca referensi singkat tentang golok Banten di internet.

Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga perkenalkan diri dan tim sebelum diskusi selama sekitar 1 jam. 

“Terimakasih atas waktunya Yang Mulia, menerima Tim Polda Banten untuk diskusi bersama,” kata Shinto Silitonga.

Dubes menjelaskan bahwa pendekatan budaya menjadi agenda kegiatan tahunan yang dilakukan oleh KBRI di Den Haag. “Khusus event pencak silat, federasi yang ada di Belanda juga selalu mengundang Kedubes untuk hadir, beberapa event juga gunakan alat termasuk golok,” kata Mayerfas.

Tim diwakili Dirtahti Polda Banten AKBP Dr. Agus Rasyid memberikan titipan Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto kepada Dubes berupa 1 bilah golok pusaka yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari Banten. 

“Menyampaikan pesan Kapolda Banten, berkenan Yang Mulia dapat menerima titipan pusaka Golok Banten untuk menjadi tambahan benda seni di KBRI Den Haag,” kata Agus.

Dubes Indonsia untuk Belanda menyampaikan apresiasinya kepada Kapolda Banten sekaligus meminta tim untuk memberikan narasi singkat secara tertulis tentang Golok Banten yang diterima. 

“Kami akan senang sekali mensosialisasikan nilai budaya Golok Banten melalui narasi singkat dari tim,” kata Mayerfas.

Selanjutnya tim juga menyerahkan Buku The Golok karya Kapolda Banten kepada Dubes. “Histori lengkap tentang Golok Banten telah dirangkum dengan cermat oleh Kapolda Banten bersama tim di dalam buku ini, bisa jadi referensi untuk bahan sosialisasi kepada masyarakat di Belanda,” kata Agus.

Pada kesempatan akhir, Dubes menyampaikan ide untuk Kapolda Banten juga Polri. “Perlu diinisasi diskusi virtual dengan perwakilan Dubes di berbagai negara, narasumber dari Polda Banten untuk sharing informasi penting tentang Golok Banten, sehingga lebih banyak yang paham dan dampaknya sosialisasi akan semakin meluas,” tutup Mayerfas.

Ide ini tentu saja akan ditindaklanjuti dengan membangun komunikasi ke Mabes Polri dan Kemenlu melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter).

“Kami akan tindaklanjuti saran dari Yang Mulia dan terimakasih atas support Kedutaan Besar dalam sosialisasi values Golok Banten di Belanda,” kata Shinto.

Hari ini adalah hari terakhir tim berada di Belanda, selain untuk menghadiri seminar juga untuk mengidentifikasi values Golok Banten yang ada di masyarakat Belanda juga mendalami upaya pelestariannya. Untuk misi tersebut, tim telah berkunjung ke beberapa museum, perguruan pencak silat dan ke kediaman tokoh pelestari pencak silat yang ada di Belanda. “Rangkuman kegiatan yang menjadi misi tim akan dibuat secara komprehensif sebagai support total niat Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto mendaftarkan Golok Banten sebagai warisan budaya dunia di Unesco,” tutup Shinto. [Icha]

Selasa, 25 Oktober 2022

Perkuat Kerjasama Lintas Lembaga, Divhubinter Polri Gelar Diskusi Bahas Permasalahan di Perbatasan Negara


GK, Tangerang – Menjawab tantangan kerja di perbatasan Indonesia dengan negara sahabat saat ini, Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri menggelar focus group discussion (FGD) tentang permasalahan kamtibmas perbatasan negara di Hotel Santika, Serpong Tangerang Selatan pada Senin (24/10). Diskusi dibuka oleh Kadivhubinter Polri yang diwakili oleh Kabaglotas Set NCB Interpol Kombes Pol. Dodied Prasetyo Aji, diikuti oleh 65 Kapolres perbatasan serta para Atase dan Staf Teknis Kepolisian yang bertugas di KBRI dan KJRI di Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Australia dan Timor Lesta.  

Dalam sambutannya, Dodied menjelaskan bahwa diskusi dilakukan untuk mengoptimalkan sinergitas Polri dengan kementerian lembaga dalam penanggulangan kejahatan transnasional. “Perkembangan situasi geopolitik saat ini perlu diimbangi dengan penguatan kerjasama Polri dengan kementerian lembaga yang concern pada permasalahan kamtibmas di perbatasan negara, termasuk dengan kepolisian negara sahabat, sehingga kita bersama dapat mencegah dampak kejahatan lintas negara atau transnational  crime,” kata Dodied.

Dalam sambutannya, Dodied juga menjelaskan beberapa terobosan kreatif Kadivhubinter Polri BJP Krisna Murti yang baru saja dilantik seperti program penyegaran dan rekrutment brigadir perbatasan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi masalah perbatasan secara konsisten, pengembangan Aplikasi Imbas Cepat serta upaya peningkatan kapabiltas sarana dan prasarana dalam mendukung tugas Polri di daerah perbatasan. “Divhubinter Polri terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas personel, sarana dan prasarana serta metode kerja yang berbasis pada kemajuan teknologi untuk mencari solusi yang adaptif terhadap masalah-masalah kamtibmas di daerah perbatasan,” jelas Dodied.

Pasca pembukaan, diskusi langsung dilaksanakan secara kelompok oleh para peserta dengan membagi topik kejahatan transnational yang berbeda antar kelompok. Diskusi kelompok juga dilakukan untuk menyiapkan bahan pertanyaan yang  berkualitas untuk disampaikan kepada nara sumber yang telah dipersiapkan oleh panitian kegiatan dari Bagian LO dan Perbatasan Divhubinter Polri. Tiap kelompok diskusi diwajibkan menuangkan hasil diskusinya di lembar-lembar kerja dari panitia. “Tiap kelompok diskusi akan difasilitasi oleh para calon atase dan staf teknis kepolisian yang juga pada awal 2023 akan mulai berdinas di beberapa negara,” terang Dodied. 

Adapun beberapa pemateri yang tampil pada hari pertama FGD berasal dari Ditjen Bea dan Cukai, Badan Naisonal Pengelola Perbatasan (BNPP) dan BP2MI. Pemberian materi dilakukan untuk pengayaan pengetahuan bagi para peserta, disajikan dalam bentuk seminar yang dimoderatori oleh Akbp Dr. I Gede Nyoman Bratasena, salah satu pamen lulusan S3 Universitas Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kasubag Amerika Eropa (Amerop) di Set NCB Interpol Indonesia.

Dalam paparannya, Ahli Madya Perencana BNPP, Dr. Budi Setyono membahas tentang komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat kedaulatan negara di tingkat desa perbatasan. “Peran Polri sangat signifikan untuk menghadirkan negara di desa-desa perbatasan, sehingga diharapkan dapat melakukan upaya penegakan hukum terhadap aktivitas ekonomi yang ilegal serta mengedukasi warga desa perbatasan tentang nasionalisme,” kata Budi.  

Senada dengan BNPP, materi yang disampaikan oleh Kasubdit Kejahatan Lintas Negara Ditjen Bea dan Cukai Souvenir Yustianto mempertegas tentang pentingnya penguatan koordinasi dengan Polri untuk optimalkan penerimaan negara serta perlindungan terhadap masyarakat di perbatasan dari aktivitas ekonomi dari negara perbatasan yang merugikan Indonesia. “Kerjasama Polri dan Bea Cukai di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dapat merugikan keuangan negara dari aktivitas ekonomi ilegal negara di perbatasan Indonesia,” kata Yustianto.

Terakhir, permasalahan pekerjaan migran Indonesia terus menjadi fokus bagi BP2MI untuk dapat dikoordinasikan dan disolusikan bersama Polri. Hal ini disampaikan oleh Irjen Pol. Achmad Kartiko, Deputi BIdang Penempatan dan Perlindungan WNI di Kawasan Eropa dan Timur Tengah. “Pekerja Migran Indonesia saat ini rentan menjadi korban TPPO, tercata ada jutaan WNI kita yang bekerja ilegal di luar negeri sehingga rawan tereksploitasi tidak hanya secara fisik, ekonomi bahkan seksual,” jelas Kartiko. 

Upaya preventif perlu ditingkatkan untuk mengedukasi calon PMI tidak menjadi korban dalam modus pelaku TPPO baik secara konvensional, propaganda bohong melalui media sosial serta modus wajah ganda Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Pasca paparan dari BP2MI, acara diskusi kemudian diisi dengan tanya jawab dan pendalaman oleh para peserta. Kegiatan akan berlanjut hingga Rabu (26/10) ke depan dengan rapat koordinasi yang juga melibatkan pejabat dari kepolisian negara sahabat yang telah diundang oleh panitia. [Rls/ Icha]