Investasi Jumbo, PLTA Kayan Cascade Bakal Jadi Warisan Jokowi untuk Energi Bersih

GK, BALI - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa proyek PLTA Kayan Cascade, Kalimantan Utara adalah sebuah era baru dari proses produksi energi di Indonesia.

 

Menurutnya, PLTA Kayan Cascade adalah bukti jika Indonesia mampu berkegiatan produktif yang sejalan dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan. "Ini adalah sejarah dan jawaban masa depan," ujarnya usai memberikan sambutan dalam acara The Signing  Ceremony of Principles Agreement for Project Cooperation Related  to Energy Transition between PLN and Sumitomo Corporation yang digelar di sela-sela perhelatan G20 di Hotel  Intercontinental Sanur Denpasar, Minggu (13/11).

 

Hadir dalam acara tersebut, Kepala KSP Moeldoko, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Presiden Direktur  Sumitomo Corporation  Masayuki Hyodo, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi, dan Kepala Perwakilan Sumitomo di Indonesia Eko Hadipermana. Adapun dari PT Kayan Hydro Energy (KHE)  hadir Direktur Utama Andrew Suryali.

 

Sebagai informasi, PLTA Kayan Cascade berkapasitas 9.000 Megawatt dengan nilai investasi total 17,8 miliar dollar AS. Fasilitas terbaru ini nantinya bakal mengakselerasi niatan pemerintah Indonesia dalam Paris Agreement dan CPOP26 terkait ekonomi hijau.

 

"Desember nanti kita groundbreaking," tegasnya. Lebih lanjut, Moeldoko juga menyampaikan jika PLTA Kayan Cascade adalah salah satu bagian penting dari pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, fasilitas infrastruktur ini adalah proyek investasi terbesar di hampir 10 tahun belakangan. "Ini akan menjadi legacy dari pemerintahan Pak Jokowi," tutup dia.

 

PLTA Kayan Cascade berkapasitas 9000 Megawatt dengan nilai investasi total 17,8 miliar dollar AS ini juga merupakan bentuk nyata dari dukungan terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam Paris Agreement dan CPOP26 terkait ekonomi hijau.

 

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam mempercepat transisi energi. Selain mematok target bauran energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025, Presiden Joko Widodo juga menegaskan komitmen Indonesia dalam pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. 

 

Proyek PLTA Kayan Cascade ini sudah berjalan sejak 2011. Konstruksi bendungan pertama akan dimulai pada awal 2023 dan diperkirakan selesai pada tahun 2027. 

Listrik yang dihasilkan oleh proyek PLTA ini akan menyuplai kawasan industri hijau yang dikembangkan PT. Indonesia Strategis Industri (ISI) dan kebutuhan listrik di Pulau Kalimantan pada umumnya. 

 

Dengan terbangunnya PLTA Kayan Cascade maka daya tarik kawasan industri hijau ini akan semakin kuat bagi seluruh kalangan industri yang peduli pada pengurangan emisi karbon. 

Selain itu, dalam rangka mendukung program percepatan transisi energi dan peningkatan energi terbarukan di dalam bauran energi nasional, melalui inisitif PLN, KHE dan Sumitomo Corp berkomitmen membantu percepatan pengurangan emisi karbon sesuai komitmen Pemerintah Indonesia di dalam Paris Agreement dan COP26. [red]

Read More

Anwar Abbas: Kasihan Sekali Nasib Rakyat dan Bangsaku

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas

GK, Jakarta - Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tumpah saat memberikan pengarahan dengan tajuk “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bali, Jumat (25/3/2022).

Jokowi geram mengetahui masih banyak kementerian yang mengimpor produk untuk kegiatan operasional mereka.

Melihat amarah Jokowi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai bahwa hal tersebut jelas bisa dipahami.

Keempat jenis barang yang pengadaannya dilakukan secara impor oleh para pejabat adalah barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri. Oleh karenanya, tindakan impor barang tidak bisa diterima.

“Jelas-jelas mencerminkan bagaimana rendah dan rusaknya rasa nasionalisme dari para penyelenggara negara ini,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/3/2022).

Para pejabat tak menjalankan amanat konstitusi

Anwar menilai, para pejabat tampak sekali tidak tahu dan tidak mengerti dengan baik tentang apa yang harus menjadi misi dan tugas utama dari pemerintah.

Konstitusi mengamanatkan negara untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.

Jadi semestinya, Anwar menegaskan bahwa secara politik dan ekonomi, cara berpikir dan bertindak para pejabat haruslah memihak dan mendahulukan kepentingan rakyat.

“Dengan cara membeli produk-produk yang dibuat oleh anak-anak bangsanya sendiri, bukan dengan membeli produk-produk impor tersebut,” kata dia.

Lebih lanjut Anwar memaparkan, hal tersebut penting diketahui oleh semua pejabat pemerintah sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap amanat konstitusi.

Pejabat seharusnya ikut membangun agar kehidupan ekonomi dan produksi nasional bisa meningkat.

Sehingga, dunia usaha dan kehidupan rakyat di dalam negeri pun bisa berkembang dengan baik dan dinamis, serta rakyat bisa hidup dengan sejahtera.

Sekali lagi Anwar prihatin, hal tersebut tampaknya tidak bisa dipahami dengan baik oleh para pejabat pemerintah.

“Sehingga terjadilah apa yang kita lihat dan saksikan sendiri di mana Presiden Jokowi tampak sangat-sangat marah dengan tindakan dari para pejabat yang merupakan pembantunya tersebut,” ucapnya.

Anwar menuturkan, wajar jika ada yang bertanya negara ini akan dibawa ke mana. Lantaran, rasa nasionalisme para pejabat pemerintah terlihat sudah tipis sekali.

Hingga akhirnya, nasib rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi sudah tidak dijunjung tinggi dan diperhatikan lagi. “Kasihan sekali nasib rakyat dan bangsaku,” ujar Anwar.

Amarah Jokowi soal impor

Sebagai informasi, Jokowi menumpahkan amarahnya di hadapan para menteri dan kepala daerah pada Jumat lalu di Bali.

Dirinya beberapa kali menyebut kata “bodoh” dan melarang hadirin untuk bertepuk tangan di sela-sela ia berbicara.

Dilansir dari Kompas.com (25/3/2022), anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun.

Jika 40 persen saja dari total anggaran digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dalam negeri, Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat.

Bahkan, jika belanja produk dalam negeri ditingkatkan, dia optimistis kementerian dan BUMN tak perlu lagi mencari investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi di pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok nggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," marahnya.

[Sumber: Kompas]

Read More

Kirim Surat ke Jokowi, Kapolri Ingin Tarik 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN di Bareskrim

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu ditariknya 56 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri. Sigit pun menyebut rencana perekrutan 56 orang tersebut guna memperkuat organisasi Polri, khususnya di bidang tindak pidana korupsi (tipikor).

"Rekam jejak dan pengalaman di tipikor sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri yang sedang kita kembangkan," kata Listyo di Papua, Selasa (28/9/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan awal mula rencana perekrutan 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri. Dirinya awalnya berkirim surat kepada Presiden Jokowi mengenai rencana tersebut.

Sigit menyebut 56 pegawai KPK tersebut dibutuhkan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan strategis yang lain.

"Oleh karena itu kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dan tak dilantik jadi ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut jadi ASN Polri," katanya.

Lebih lanjut, surat permohonan tersebut sudah direspons Presiden Jokowi melalui Mensesneg dan menyatakan kesetujuan akan rencana tersebut.

"Kemarin tanggal 27 kami dapat surat jawaban dari pak Presiden melalui mensesneg secara tertulis prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK untuk bisa menjadi ASN Polri," ucapnya.

Setelah itu, Presiden Jokowi meminta Polri menindaklanjuti rencana tersebut dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Proses sedang berlangsung mekanismenya seperti apa sedang kita diskusikan bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri," katanya. [Sur]

Read More

Polri Bersinergi dengan BEM dan OKP Gelar Vaksinasi Merdeka Se-Indonesia

Bogor - Polri bersinergi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) menggelar kegiatan vaksinasi merdeka di seluruh Indonesia secara serentak. 

Kegiatan ini juga ditinjau langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Institut Pertanian Bogor (IPB), Rabu (22/9/2021), yang merupakan lokasi acara puncak vaksinasi merdeka tersebut.

Menurut Sigit, sinergitas dengan BEM dan OKP tersebut, merupakan upaya dari Polri untuk mempercepat dan mencapai target yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, terkait vaksinasi satu hari dua juta dosis.

"Vaksinasi Merdeka ini dilaksanakan secara serentak, yang merupakan sinergi antara Polri dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP)," kata Sigit saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau vaksinasi merdeka di IPB.

Dalam hal ini, Sigit juga menekankan, sinergi dengan BEM dan OKP juga dapat membantu Pemerintah dalam melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi kepada masyarakat. Sehingga diharapkan, warga tak ragu atau takut untuk melaksanakan vaksin. 

Mengingat, kata Sigit, sebagaimana dengan pernyataan Presiden Jokowi, dua kunci pengendalian Covid-19 yakni percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan dengan ketat. 

"Sehingga semua masyarakat tahu manfaat vaksin bisa cegah fatalitas dan bentuk kekebalan komunal sebagai persiapan dari pandemi menuju ke endemi," ucap Sigit.

Sigit mengungkapkan, vaksinasi ini diselenggarakan di 96 titik yang meliputi 51 Universitas, 15 Sekolah Tinggi/Institut/Akademi/Politeknik dan 30 Lokasi lainnya seperti Pondok Pesantren (Ponpes), tempat Ibadah, SD, SMK, lapangan, Balairung, Rumah Sakit (RS), Yayasan, Kantor Kecamatan, Aula, Stadion, Balai Desa, Greenpark, Gedung DPRD, Perumahan, Auditorium, Gereja, Mall dan Gedung Wanita.

"Dengan sasaran yaitu mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum," ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi dan Kapolri juga menyempatkan untuk menyapa secara virtual daerah lainnya yang juga menggelar kegiatan vaksinasi merdeka, yakni Papua Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kepulauan Riau (Kepri). 

Tak hanya itu, vaksinasi merdeka inu juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang perekonomiannya paling terdampak Pandemi Covid-19. 

Adapun BEM yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya adalah, BEM-SI, BEM Nusantara, BEM Bulukumba, BEM Universitas Halmahera, BEM UGM, BEM UIN Yogyakarta, BEM Nusantara, BEM Bandung Raya, BEM Muh Banjarmasin, BEM IPB Bogor, BEM Efarina Pematang Siantar, BEM Universitas Riau, BEM Universitas Warmadewa, dan BEM Universitas Muhammadiyah.

Kemudian, 15 OKP yang terlibat yakni, PB Semmi, Rumah Milenial, OKP Sahat, GAMKI, GMNI, GINKA, Barisan Aktifis Muda, JAMNUSA, PMI, Cipayung, Perempuan Milenial Indonesia, Milenial Mitra Polisi, Kaukus Muda Indonesia, MPARA Blora, dan Pemuda Lintas. 

Vaksinasi merdeka digelar mulai dari 22 September hingga 23 September 2021. Adapun, vaksin yang dipersiapkan sebanyak 253.297. Sementara, bansos yang disalurkan kepada masyarakat sejumlah 103.247 paket sembako.

Tinjauan vaksinasi merdeka di IPB juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria. [Sur]

Read More

Presiden dan Kapolri Tinjau Vaksinasi Merdeka di Ponpes dan Tempat Ibadah Se-Indonesia

Istana - Presiden Indonesia Joko Widodo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Vaksinasi Merdeka bersama rumah ibadah dan pondok pesantren (ponpes) secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (7/9/2021). Kegiatan tersebut diselenggarakan di seluruh Indonesia dengan total 341 titik tempat ibadah dan pondok pesantren. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dan Kapolri menyapa langsung secara virtual pelaksanaan vaksinasi merdeka rumah ibadah dan ponpes di Jawa Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Terkait kegiatan itu, Sigit mengungkapkan bahwa, Vaksinasi Merdeka ini merupakan strategi yang dilakukan TNI-Polri terkait dengan akselerasi atau percepatan terciptanya kekebalan komunal. 

"Vaksinasi Merdeka pada hari ini melibatkan rumah ibadah dan pondok pesantren dengan sasaran masyarakat umum, lansia, jemaat, santri, pengasuh pondok pesantren, dan pengurus rumah ibadah di 341 titik dengan total sasaran 346.688 orang," kata Sigit saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau vaksinasi merdeka di Pondok Pesantren K.H. Syamsudin, Ponorogo, Jawa Timur.

Selain vaksinasi, mantan Kapolda Banten ini mengungkapkan bahwa, kegiatan itu juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) dari Presiden Jokowi, kepada warga yang paling terdampak perekonomiannya akibat Pandemi Covid-19.

"Dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak dan peserta program vaksinasi sejumlah 60.341 paket sembako dan 88 ton beras," ujar Sigit.

Sigit menekankan, TNI, Polri bakal terus menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan vaksinasi 100 persen di lingkungan masyarakat hingga dosis kedua. 

Menurutnya, hal itu merupakan wujud implementasi dari langkah-langkah dan kebijakan extraordinary yang diambil oleh Pemerintah demi keselamatan masyarakat sebagaimana asas Salus Populi Suprema Lex Esto.

"Untuk menahan laju penyebaran Covid-19, Polri terus berupaya melakukan akselerasi vaksinasi nasional melalui berbagai macam strategi vaksinasi termasuk strategi vaksinasi dengan melibatkan komunitas-komunitas seperti yang kami lakukan saat ini," tutur eks Kabareskrim Polri tersebut. 

Dalam kesempatan ini, Sigit menjelaskan, vaksinasi merdeka yang merangkul tokoh-tokoh agama dan santri diharapkan dapat menjadi “Getok Tular” kepada keluarga, tetangga, teman-teman, dan komunitas di lingkungannya. Sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dalam mengikuti program vaksinasi.

"Selain itu, pelaksanaan program vaksinasi di rumah ibadah juga bertujuan untuk revitalisasi  rumah ibadah sebagai fungsi sosial. Rumah ibadah pada hakekatnya memiliki fungsi membimbing perilaku jamaahnya dalam tatanan kehidupan sosial termasuk dalam pencegahan penularan Covid-19," ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga memaparkan bahwa, tingginya tingkat capaian vaksinasi merupakan modal dasar dalam hidup berdampingan dengan Covid-19, yaitu bagaimana perekonomian dapat tumbuh. Namun Covid-19 tidak kembali melonjak. 

"Tentunya hal ini disertai dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dengan demikian, tujuan Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud," tutup Sigit. | red

Read More

Bersama Unsur Forkopimda, Danlanud Pangeran M. Bun Yamin Sambut Kedatangan RI 1

Lampung - Bersama Unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Letkol Nav Yohanas Ridwan, S.T., menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo dalam lawatan dinasnya di Provinsi Lampung, Kamis (2/8/2021). Acara penyambutan kedatangan orang nomor satu Republik Indonesia ini berlangsung di Appron VIP Bandara Internasional Radin Inten II, Lampung.

Dalam kunjungannya tersebut, Presiden RI melaksanakan peninjauan secara langsung terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Lampung yang digelar serentak di beberapa tempat. Selain itu, dalam lawatan dinasnya ini, Bapak Jokowi beserta rombongan meninjau langsung dan sekaligus meresmikan Bendungan Way Sekampung Banjarejo, Banyumas, Kabupaten Pringsewu.

Sebelum tiba di Lampung, Presiden RI beserta rombongan bertolak ke Provinsi Lampung dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ-2 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pagi hari tadi. Turut serta dalam rombongan, yakni: Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P., Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung beserta rombongan.

Sementara itu, turut hadir dalam penyambutan kedatangan Presiden RI, yakni: Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, Pangdan II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapolda Lampung Irjen Pol. Drs. Hendro Sugiatno, M.M., unsur Pejabat TNI dan Polri Provinsi Lampung, serta perwakilan Forkopimda Provinsi Lampung.

Dalam rangkaian kegiatan seharinya di Provinsi Lampung ini, Presiden Jokowi turut menyempatkan waktu untuk memberikan pengarahan singkat secara virtual yang diikuti oleh para Wali/Wakil Walikota Lampung, unsur pejabat TNI Polri Provinsi Lampung serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung dari Pendopo Gubernur Mahan Agung. | red

Read More

Presiden Instruksikan Polri Tak Reaktif Soal Mural 404: Not Found

Jakarta - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bahwa, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan aparat untuk tidak terlalu reaktif menanggapi munculnya mural 404: Not Found.

Agus juga menyebut, hal serupa juga diinstruksikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada jajarannya untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam menangani suatu kasus. 

"Bapak Presiden tidak berkenan bila kami responsif terhadap hal-hal seperti itu. Demikian juga Bapak Kapolri selalu mengingatkan kami dan jajaran," kata Agus kepada wartawan, Jakarta, Kamis (19/8).

Menurut Agus, untuk ekspresi kritis dan memberikan saran kepada Pemerintah adalah sah dilakukan. Apalagi, di negara yang menganut sistem demokrasi. 

Namun, Agus menegaskan, apabila suara kritis sudah berujung pada fitnah ataupun hal yang memecah belah bangsa, pihak kepolisian akan langsung turun tangan melakukan penegakan hukum yang berlaku.

"Kritis terhadap pemerintah saya rasa tidak ada persoalan. Namun kalau fitnah, memecah belah persatuan dan kesatuan, intoleran ya pasti kami tangani," ujar Agus.

Dalam hal 404: Not Found, Agus menyebut, pihaknya akan mengikuti instruksi Presiden Jokowi. Sebab itu, Polri tidak akan memproses lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.

"Menyerang secara individu memang mensyaratkan korbannya yang harus melapor. Khusus dalam hal ini pun, Bapak Presiden juga tidak berkenan Polri reaktif dan responsif terhadap masalah itu," tutup Agus. | red

Read More